KLARIFIKASI KMW-1 P2KP-3 PROVINSI NAD ATAS TEMUAN BPKP PROVINSI NAD KUNJUNGAN PERTAMA (KOTA BANDA ACEH, KABUPATEN ACEH JAYA, DAN KOTA SABANG) No 1
Temuan BPKP Provinsi NAD Terdapat Pelatihan (Coaching) Keberlanjutan Program oleh Faskel Senilai Rp. 81.375.000,Belum Dilaksanakan
Klarifikasi KMW-1 P2KP-3 Provinsi NAD
Bukti Pendukung
Rincian Sisa Dana Fixed Cost per kel./desa di Korkot-1 Aceh Jaya Dana Coaching Keberlanjutan Program (Review Program) yang belum Rincian Sisa Dana Fixed Cost per kel./desa di Korkot-2 Banda Aceh dilaksanakan bukan sebesar Rp. 81.375.000,- akan tetapi sebesar Rp. 83.175.000,- (sisa tiap kel./desa tidak sama). Adapun rincian tiap kel./desa Rincian Sisa Dana Fixed Cost per kel./desa di Korkot-3 Sabang terlampir, sementara rekapitulasi per kota/kabupaten adalah sebagai berikut: - Korkot-1 Aceh Jaya (48 desa) Rp. 30.000.000,- Korkot-2 Banda Aceh (89 kel./desa) Rp. 44.475.000,- Korkot-3 Sabang (18 kelurahan) Rp. 8.700.000,Karena terdapat sisa dari Coach. BLM dan Monev Partisipatif sebesar Rp. 200.000,-/desa x 152 kel./desa = Rp. 30.400.000,(3 Kel. Non Bencana sesuai Alokasi Rp. 400.000,) yang akan ditambahkan pada Coaching Keberlanjutan Program (Review Program), kondisi tersebut sudah disampaikan kepada Tim Korkot dan Tim Fasilitator untuk memastikan bahwa dana fixed cost akan diterima dan dilaksanakan sesuai kontrak yaitu Rp. 5.725.000,- per kel./desa Dana saat ini sudah diterima dari pihak manajemen dan baru direalisasikan di Korkot Aceh Jaya. Kondisi dilapangan Tim Fasilitator Korkot Banda Aceh dan Korkot Sabang sedang menyusun Proposal Kegiatan Coaching Keberlanjutan Program (Review Program) sebagai syarat untuk pencairan dana tersebut. LPJ Tim Fasilitator wajib disampaikan kepada KMW melalui Korkot paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan
No 2
Temuan BPKP Provinsi NAD Terdapat Penundaan Pembayaran Biaya Pelatihan Sebesar Rp. 31.000.000,(Biaya Pelatihan BLM & Monev Partisipatif)
Klarifikasi KMW-1 P2KP-3 Provinsi NAD
Bukti Pendukung
Rincian Sisa Dana Fixed Cost per kel./desa di Korkot-1 Aceh Jaya Rencana awal dana Coaching BLM dan Monev Partisipatif sebesar Rp. 700.000,- per kel./desa x 152 kel./desa dan Rp. 400.000,- x 3 kel. Non Rincian Sisa Dana Fixed Cost per kel./desa di Korkot-2 Banda Aceh Rincian Sisa Dana Fixed Cost per kel./desa di Korkot-3 Sabang Bencana di Kota Sabang , memang mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 500.000,- per kel./desa kecuali 3 Kelurahan Reguler di Kota Sabang (Rp. 400.000,-), sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 200.000,-/desa x 152 kel./desa = Rp. 30.400.000,- (Bukan Rp. 31.000.000,-) yang akan ditambahkan pada pelaksanaan Coaching Keberlanjutan Program (Review Program) dengan pertimbangan bobot Keberlanjutan Program (Review Program) diperlukan support lebih tinggi. Maka alokasi dana untuk kegiatan Coaching Keberlanjutan Program (Review Program) bertambah menjadi : Rp. 83.175.000,- + Rp. 30.400.000,- = Rp. 113.575.000,- dengan rincian sebagai berikut:
- Korkot-1 Aceh Jaya (48 desa): Alokasi Awal Coach. Keberlanjutan Program Rp. 30.000.000,Sisa Coach. BLM & Monev Partisipatif Rp. 9.600.000,Total Anggaran Coach. Keberlanjutan Program Rp. 39.600.000,- Korkot-2 Banda Aceh (89 kel./desa): Alokasi Awal Coach. Keberlanjutan Program Rp. 44.475.000,Sisa Coach. BLM & Monev Partisipatif Rp. 17.800.000,Total Anggaran Coach. Keberlanjutan Program Rp. 62.275.000,- Korkot-3 Sabang (18 kelurahan): Alokasi Awal Coach. Keberlanjutan Program Rp. 8.700.000,Sisa Coach. BLM & Monev Partisipatif Rp. 3.000.000,Total Anggaran Coach. Keberlanjutan Program Rp. 11.700.000,Perubahan tersebut sebenarnya sudah disampaikan kepada Tim Korkot dan Tim Fasilitator sebelum pelaksanaan Coach. BLM & Monev Partisipatif dan untuk memastikan bahwa dana fixed cost akan diterima dan dilaksanakan sesuai kontrak yaitu Rp. 5.725.000,- per kel./desa
No 3
Temuan BPKP Provinsi NAD Terdapat Kelebihan Penagihan Gaji Faskel Minimal Senilai Rp. 419.650.000,-
Klarifikasi KMW-1 P2KP-3 Provinsi NAD
Bukti Pendukung
Koreksi terhadap uraian Redaksi temuan BPKP : Kebutuhan Jumlah Senior Faskel dan Faskel untuk 155 kelurahan dari bulan Maret 2006 s/d Oktober 2006 terbalik, seharusnya:
Rincian Jumlah Senior Fasilitator dan Fasilitator di KMW-1 Periode Bulan Maret 2006 s/d Oktober 2006 (Pada saat mekanisme penggajian melalui Manajemen PT. Phibetha Kalamwijaya)
Menurut Invoice Jumlah Senior Faskel = 254 Berdasarkan Daftar Hadir = 224 Selisih = 30 Tarif Gaji = Rp. 3.300.000,Nilai Selisih = Rp. 99.000.000,-
Contoh Bukti Pembayaran Gaji Senior Fasilitator dan Fasilitator di KMW-1
Menurut Invoice Jumlah Faskel Berdasarkan Daftar Hadir Selisih Tarif Gaji Nilai Selisih
= 809 = 688 = 121 = Rp. 2.650.000,= Rp. 320.650.000,-
JUMLAH SELISIH Rp. 419.650.000,Klarifikasi terhadap temuan di atas adalah sebagai berikut : Rekapitulasi Senior Fasilitator dan Fasilitator Periode Maret 2006 s.d Oktober 2006 Berdasarkan Data Jumlah SF = 246 Selisih = 8 Tarif Gaji = Rp. 3.300.000,Nilai Selisih = Rp. 26.400.000,Berdasarkan Data Jumlah Faskel Selisih Tarif Gaji Nilai Selisih JUMLAH SELISIH Rp. 58.200.000,-
= 797 = 12 = Rp. 2.650.000,= Rp. 31.800.000,-
Bukti Pembayaran Pajak Senior Fasilitator dan Fasilitator di KMW-1
No 4
Temuan BPKP Provinsi NAD Terdapat Kelebihan Pembayaran Biaya Sewa Sepeda Motor untuk Kegiatan Faskel Minimal Sebesar Rp. 47.000.000,-
Klarifikasi KMW-1 P2KP-3 Provinsi NAD Menurut temuan Tim BPKP pada Invoice No. 9 (Pebruari - April 2007) dengan SP2D Nomor 243385F/175/110 tanggal 22 Agustus 2007 senilai Rp. 1.040.525.021,- terdapat penagihan untuk sewa sepeda motor dari bulan Maret 2006 sampai dengan Maret 2007 sebanyak 1.550 unit. Dari pemeriksaan ternyata terdapat kelebihan pembayaran 94 unit dengan nilai Rp. 47.000.000,- dengan perhitungan sebagai berikut: Menurut Invoice Jumlah Sepeda Motor = 1.550 Berdasarkan Daftar Hadir = 1.456 Selisih = 94 Tarif Gaji = Rp. 500.000,Nilai Selisih = Rp. 47.000.000,-
Klarifikasi terhadap temuan di atas adalah sebagai berikut : Rekapitulasi Senior Fasilitator dan Fasilitator Periode Maret 2006 s.d Maret 2007 Berdasarkan Data Jumlah SF = 387 Berdasarkan Data Jumlah Faskel = 1.229 Total = 1.616 Unit Data pada Invoice Jumlah Sepeda Motor = 1.550 Unit Sehingga bukan kelebihan Penagihan pada Invoice akan tetapi terdapat kelebihan pembayaran dilapangan dengan selisih = 66 Unit
Bukti Pendukung Rincian Jumlah Senior Fasilitator dan Fasilitator di KMW-1 Periode Maret 2006 s/d Maret 2007 Bukti Pembayaran Sewa Sepeda Motor Senior Fasilitator dan Fasilitator di KMW-1 Contoh Bukti Pembayaran Pajak yang sebesar 3 % dan 1,5 %
No 5
Temuan BPKP Provinsi NAD Terdapat Pembayaran Sewa Sepeda Motor Kepada Faskel Tidak Sesuai Kontrak Dengan Nilai Minimal Sebesar Rp. 34.927.000,-
Klarifikasi KMW-1 P2KP-3 Provinsi NAD Menurut temuan Tim BPKP diketahui dalam kontrak PT. Phibetha Kalamwijaya terdapat biaya sewa sepeda motor untuk operasional Faskel sebesar Rp. 500.000,-/bulan untuk setiap Faskel. Namun ternyata Faskel hanya menerima Rp. 485.000,-/bulan untuk setiap Faskel sejak Januari 2006 s/d 31 Maret 2007 dengan demikian selisih pembayaran sebesar Rp. 15.000,- untuk setiap Faskel. Untuk periode April 2007 s/d Maret 2008 Faskel menerima Rp. 492.500,- dengan demikian selisih pembayaran sebesar Rp. 7.500,- untuk setiap Faskel dengan perhitungan total selisih sebagai berikut: Periode Januari 2006 s/d Maret 2007: Menurut Invoice Jumlah Sepeda Motor = 1.670 Tarif Menurut Kontrak = Rp. 500.000,Tarif yang Dibayar = Rp. 485.000,Selisih Tarif = Rp. 15.000,Jumlah Selisih = Rp. 25.050.000,Periode April 2007 s/d Maret 2008: Menurut Invoice Jumlah Sepeda Motor = 1.317 Tarif Menurut Kontrak = Rp. 500.000,Tarif yang Dibayar = Rp. 492.500,Selisih Tarif = Rp. 7.500,Jumlah Selisih = Rp. 9.877.500,JUMLAH SELISIH Rp. 34.927.500,-
Klarifikasi terhadap temuan di atas adalah sebagai berikut : 1. Pajak sewa kendaraan bermotor menurut UU Pajak Pasal 23 adalah sebesar = 15% x Perkiraan Penghasilan Netto 2. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2000, tentang Pajak Penghasilan; Besarnya Pajak Sewa Kendaraan Bermotor adalah sebesar = 15% x 20% = 3%, (Catatan : Perkiraan Penghasilan Netto menurut UU Nomor 7 Tahun 2000 tersebut = 20%) 3. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-70/PJ/2007 tanggal 9 April 2007; Besar Perkiraan Penghasilan Netto adalah sebesar = 10% Jadi besarnya Pajak Sewa Kendaraan sebagai berikut : 1. Sebelum tanggal 9 April 2007 Besar Pajak sebesar adalah: 15% x 20% = 3% Atau Rp. 500.000 x 3% = Rp. 15.000,2. Sesudah tanggal 9 April 2007 Besar Pajak sebesar adalah: 15% x 10% = 1,5% Atau Rp. 500.000 x 1,5% = Rp. 7.500,-
Bukti Pendukung Rincian Jumlah Senior Fasilitator dan Fasilitator di KMW-1 Periode Januari 2006 s/d Maret 2007 Rincian Jumlah Senior Fasilitator dan Fasilitator di KMW-1 Periode April 2008 s/d Maret 2008 UU Nomor : 7 Tahun 2000, tentang Pajak Penghasilan besarnya Pajak Sewa Kendaraan Bermotor sebesar 3% (Rp. 15.000,-) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-70/PJ/2007 Tanggal 9 April 2007 untuk besar Pajak Sewa Kendaraan 1,5% (Rp. 7500,-) Sampel Bukti Pembayaran Pajak Sewa Sepeda Motor Senior Fasilitator dan Fasilitator di KMW-1 periode Januari 2006 s/d Maret 2007 (Besar Pajak 3% = Rp. 15.000,-) Sampel Bukti Pembayaran Pajak Sewa Sepeda Motor Senior Fasilitator dan Fasilitator di KMW-1 periode April 2007 s/d 2007 (Besar Pajak 1,5% = Rp. 7500,-)
No
Temuan BPKP Provinsi NAD
Klarifikasi KMW-1 P2KP-3 Provinsi NAD
Bukti Pendukung Banda Aceh, 26 Mei 2008 KMW-1 P2KP-3 Provinsi NAD
TAFJANI KHOLIL Team Leader
KLARIFIKASI KMW-1 P2KP-3 PROVINSI NAD ATAS TEMUAN BPKP PROVINSI NAD KUNJUNGAN PERTAMA (KOTA BANDA ACEH, KABUPATEN ACEH JAYA, DAN KOTA SABANG) No 1
Temuan BPKP Provinsi NAD
Klarifikasi KMW-1 P2KP-3 Provinsi NAD
Bukti Pendukung
Terdapat Perencanaan Fisik Bangunan Kurang Maksimal: 1. MCK belum diplester
Berita Acara Perubahan Kegiatan : menjelaskan tentang perubahan dari 2 pintu Pembangunan MCK dimaksud berlokasi di Desa Lam Asan Kec. Jaya Kabupaten Aceh Jaya, hal ini terjadi karena perubahan realisasi kegiatan menjadi 3 pintu dan kesepakatan penyelesaian pekerjaan melalui penggalangan swadaya masyarakat dari RAB untuk 2 pintu dilaksanakan menjadi 3 pintu dengan penambahan swadaya masyarakat. Adapun untuk penyelesaian plester dan finishing telah disepakati untuk diselesaikan dengan penggalangan dana swadaya
2. Drainase tidak dipasang Plat Beton
Pembangunan Drainase dimaksud berlokasi di Desa Lam Asan Kec. Jaya Dokumentasi Lokasi Pekerjaan Drainase, Lokasi Galian C, dan Penyediaan Bahan Kabupaten Aceh Jaya; Perencanaan masyarakat yang dituangkan dalam secara Swadaya untuk Pembuatan Gorong-Gorong RAB hanya sebatas pembangunan drainase semata (tidak termasuk didalamnya plat beton sebagaimana dimaksud Tim BPKP Prov. NAD), hal ini terjadi karena sudah ada kesepakatan bahwa pembangunan Plat Beton tersebut akan dibangun oleh Pengusaha/Pengelola Galian C, dimana lokasi kegiatan tersebut merupakan akses menuju Galian C.
3. Pengerasan Jalan dengan Sirtu Kurang Bermanfaat
Photo Lokasi Pembangunan Pengerasan Jalan dengan Sirtu Pembangunan Sirtu yang berlokasi di Desa Ujong Muloh Kec. Jaya Kabupaten Aceh Jaya yang dibangun dengan biaya dari BLM Perkim Tahap-1 pada tahun 2006 merupakan akses para Nelayan menuju ke Laut. Kalau melihat kondisi sekarang memang belum terdapat Rumah Korban Tsunami yang telah dibangun, akan tetapi di sana sudah ada komitmen antara pihak Pemerintah Desa, Warga dengan Pihak NGO's (Pemerintah Arab Saudi) untuk pembangunan Rumah Warga Korban Tsunami yang saat ini sedang menunggu proses penyelesaian pembangunan Rumah di Desa Mukhan Kec. Jaya Kabupaten Aceh Jaya.
4. Dana Ekonomi Bergulir dipakai untuk konsumsi tingkat pengembalian sangat rendah
Kondisi perkembangan pengelolaan Ekonomi Bergulir di Desa Ujong Muloh Kec. Jaya Kabupaten Aceh Jaya yang cenderung realisasinya digunakan oleh sebagian Anggota KSM untuk konsumtif sehingga berdampak pada pengembalian sangat rendah (mencapai 30%). Sebenarnya Tim Fasilitator dan Tim Korkot sudah mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa penggunaan Dana Ekonomi Bergulir harus bersifat Produktif dan Sifatnya Pinjaman yang harus dikembalikan, dimana hasilnya akan digulirkan kembali kepada warga miskin yang membutuhkan pinjaman modal untuk Usaha. Penanganan yang sedang dilakukan, yaitu : melalui Sosialisasi kembali konsep Ekonomi Bergulir melalui berkoordinasi dengan Geuchik, Tuhapeut dan melibatkan Tokoh Agama/Mubaligh yang akan menyampaikan pentingnya memenuhi kewajiban membayar Hutang dalam pengajian warga yang sudah berjalan rutin di Gampong tersebut. Membentuk Tim Bersama antara BKM, Sekretariat dan UP-UP bersama Komponen masyarakat untuk melakukan penagihan kepada seluruh Anggota KSM. Memang terdapat dampak dari Program sejenis yang diberikan oleh beberapa pihak dengan nilai per KK lebih dari Rp. 2.500.000,- s.d Rp. 15.000.000,yang pengembaliannya saat ini MACET dan tidak ada langkah/ upaya untuk menagihan. Sehingga muncul pernyataan Pinjaman yg Besar saja tidak ditagih-tagih, malah P2KP yg pinjamannya hanya Rp. 500.000,- harus dibayar.
5. Dam Penampungan Air belum berfungsi
Pembangunan Dam Penampungan Air dimaksud berlokasi di Kelurahan Iboih Kec. Sukakarya Kota Sabang yang tepat berada di pinggiran Pantai sudah selesai dibangun dan sudah dilakukan pendalaman melalui pengerukan tanah dengan Beko dan sudah terdapat air yang memang rasanya masih Payau. Pada saat ini memang untuk air minum belum dipergunakan akan tetapi sering digunakan oleh warga untuk penyediaan air dalam pembangunan fisik.
Pada awalnya pembuatan pembangunan dinding bak penampung air KSM Kilometer Nol bertujuan untuk menjadi cadangan sumber air di Lingkungan Iboih yang memang sering kekurangan air untuk aktifitas rumah tangga. Dimana di lokasi pembangunan ini terdapat sumber mata air. Setelah selesai pembangunan, lubang pembuangan air yang memisahkan antara air asin dan air tawar yang berasal dari mata air belum ditutup. Dalam hal ini Tim Faskel menghimbau tokoh-tokoh mayarakat sekitar lingkungan agar bersama-sama bekerja sama untuk mengoptimalkan perhatian pada kegiatan ini dan agar segera menutup lobang yang pembuangan dan menguras air bak penampungan tersebut. Air dari bak penampungan tersebut sudah digunakan oleh masyarakat di Kelurahan Iboih untuk kegiatan pembangunan. Karena airnya masih berasa payau dan belum dikuras maka masyrakat belum dapat mempergunakannya untuk kebutuhan air minum. Dalam Fhoto terlihat bahwa salah satu lobang didalam bak penampungan sudah ditutup oleh masyarakat, apabila pasang naik maka lobang yang di atasnya ditutup dari luar.
Banda Aceh, 26 Mei 2008 KMW-1 P2KP-3 Provinsi NAD
TAFJANI KHOLIL Team Leader
