Ifdhal Kasim
� “law that deals with the protection of individuals and groups against violations by governments of their internationally guaranteed rights, and with the promotion of these rights”. (Buergental, 1:1992) � “… consists of the body international rules, procedures, and institutions developed to implement this concept and to promote respect for human rights in all countries on a worldwide basis”. (Bilder, 3:1984).
� “suatu klaim yang dapat dibenarkan,
berdasarkan landasan moral dan hukum, untuk memiliki atau memperoleh sesuatu, atau untuk bertindak dengan cara tertentu”. (Dworkin, 267:1978)
� “klaim-klaim yang bisa kita buat semata-mata karena kita adalah manusia”. (Natural Rights Theory, Locke).
� Klaim-klaim atas kemerdekaan dan kebebasan; � Klaim-klaim atas pengakuan terhadap status sipil, Legal dan politis; � Klaim-klaim atas keamanan sosial dan standar hidup
� Teori
Hukum Kodrati (Natural Law Theory)
- Santo Thomas Aquinas : pendekatan teistik - Hugo de Groot (Grotius): pendekatan sekularistik � Teori
Hak Kodrati (Natural Rights Theory)
- Hak yang melekat pada setiap insan semata-mata karena ia adalah manusia (Jhon Locke)
Bantahan pokok: Teori hak-hak kodrati tidak bisa dikorfirmasi dan diverifikasi kebenarannya. � Edmund
Burke:
“propaganda terhadap ‘rekaan yang menakutkan tentang persamaan manusia” “ide-ide yang tidak benar dan harapan-harapan yang sia-sia pada manusia yang sudah ditakdirkan menjalani hidup yang tidak jelas dan susah payah”.
� Jeremy
Bentham
(Utilitarian):
“hak-hak kodrati adalah omong kosong yang dungu: hak yang kodrati dan tidak bisa dicabut adalah omong kosong yang retorik, atau puncak omong kosong yang berbahaya”. “Bagi saya hak dan hukum merupakan hal yang sama, karena saya tidak mengenal hak yang lain. Hak bagi saya adalah anak kandung hukum: dari berbagai fungsi hukum lahirlah beragam jenis hak. Hak kodrati adalah anak yang tidak pernah punya ayah”.
� John
Austin (Positivism):
“Eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara” “Satu-satunya hukum yang sahih adalah perintah dari yang berdaulat, bukan datang dari “alam atau “moral”.
Karl Max (Marxism): “hak asasi manusia merupakan “bualan ideologis” (ideological nonsense) dan “sampah kata-kata yang kedaluwarsa” (obselute verbal rubbish). “HAM hanya mutlak diperlukan dalam kurun pra sejarah ketika individu-individu membutuhkan perlindungan dari dunia yg tidak sempurna. Tatkala dunia itu sudah diubah, manusia yang telah teremansipasi akan berkembang dan melepaskan dirinya dari kebutuhan akan hak-hak”.
�
HAM adalah ikhtiar melindungi individu2 agar tidak menjadi korban utilitarianisme (“the Greatest Happiness of the Greatest Number”);
�
HAM adalah ikhtiar melawan paksaan2 komunitarianisme (“utilitas populi suprema lex est”);
�
HAM adalah ikhtiar melawan kediktaroran dengan alasan penciptaan “dunia baru”.
� Pra
◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Perang Dunia II
Hukum Internasional Klasik Intervensi Kemanusiaan Penghapusan Perbudakan (Mandate System) Palang Merah Internasional Liga Bangsa-Bangsa
�
Pasca PD II ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Piagam PBB Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Komisi Hak Asasi Manusia PBB Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik Kovenan Internasional Hak-hakl Ekonomi, Sosial dan Budaya.
�
Perjanjian atau “Treaty”
�
Kebiasaan
�
Opini Jurist atau Doktrin
atau
“Customary”
� Individu � Negara
sebagai pemegang hak (rights-holders) sebagai pemegang kewajiban (duty- holders)
� Masyarakat
Internasional (PBB) sebagai pengawas pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut
� Kewajiban
untuk Memajukan (obligation to
promote) � Kewajiban
untuk Melindungi (obligation to
protect) � Kewajiban
fulfil)
untuk memenuhi (obligation to
�
Dewan Hak Asasi
�
Komite yang Dibentuk oleh Konvensinya (treaty based organs)
�
Hukum
Nasional
Manusia
�
Ajaran Dualis ◦ Hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang terpisah
�
Ajaran Monist ◦ Hukum internasional dan hukum nasional merupakan bagian integral dari sistem yang sama.
�
Konvensi
Hak Anak;
�
Konvensi terhadap
Penghapusan Perempuan;
�
Konvensi
Anti
�
Konvensi
Anti Diskriminasi
�
Kovenan Hak Sipil dan Politik
�
Kovenan Hak-hak
segala
Bentuk
Diskriminasi
Penyiksaan; Rasial;
Ekonomi, Sosial dan Budaya
� Perdebatan
Awal
◦ Soekarno dan Soepomo ◦ Hatta, Yamin, dan Liem Koen Hian � Perdebatan
Kedua
◦ Konstituante � Perdebatan
Ketiga
◦ Awal Orde Baru
�
I. Melalui Hukum Dasar 1. TAP MPR XVII/MPR/1998 tentang HAM 2. Amandemen UUD 1945
�
II. Melalui Legislasi 1. UU No. 39/1999 tentang HAM 2. UU Ratifikasi 3. UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM 4. UU No. 27/2004 tentang Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi
�
UUD
� UUD � UUD
1945 Sementara RIS
� Kembali Ke UUD 1945 � UUD 1945
setelah
Perubahan
� Diperbolehkan
pada saat terjadi keadaan yg mengancam negara;
� Diperbolehkan demi menjaga ketertiban moralitas dan kesehatan umum; � Diperbolehkan demi melindungi kebebasan orang lain.
hak dan
darurat
umum,
hak atas hidup; hak bebas dari penyiksaan; hak bebas dari perbudakan; hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi utang; hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut; hak sebagai subyek hukum; dan hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.
-
hak atas kebebasan berkumpul;
-
hak atas kebebasan berserikat;
- hak atas kebebasan menyatakan pendapat, berekspresi, mencari dan memperoleh informasi
