KITAB UNDANG-UNDANG PERNIAGAAN

k-

KITAB

UNDANG-UNDANG PERNIAGAAN (W e tb o e k van Koopluamdel)

D ITE R D JE M A H K A N Oleh M r R .A . Koesnoen

Tjetakan ke-2 Diperbaiki

FAK.HUKTJM

-

UNtV E K S IT A S

I N im i E S I

Mohr*n dikcmTsiilifcriifl sct'u isifttssu s c s u d a h

t n n g ;s r » l

t s h .

d ib a w o h '

:

k!

'


<

K ITAB UNDANG2 P E R N IAG AA N

u

ro< ?2 _

lO S S q

\y Q*7.7/ , *b.

N o . Co d c

fc-ranlw.0

j?

Diudal

•

P cn n a rr.n .n ;? *

t

Fcnir

!

11 (• 2 - M g

4 JUS I S »

„ . . «

T.rrl.

I

Pena.

T.q:1

FAK. H U K P E W G ^ W A S J . Tanggel — No, s< M .ri.h ^ £ j£ 2

KATA PENGANTAR Menterdjemahkan buku mengenai ilmu pengetahuan hukum, seperti jang sudah saja laksanakan sebanjak dua buah untuk suatu Universitas Negeri dan sebuah buku kriminologi untuk suatu penerbit, peraturan2 untuk keperluan pekerdjaan Djawatan, adalah berat. Apalagi menterdjemahkan suatu undang2 seperti halnja Kitab Undang2 Hukum Perniagaan jang sudah dibuatnja sebelum 1847. Akan tetapi, mengingat akan sangat diperlukannja kitab undang2 ini, seperti jang saja ketahui sendiri selaku pengadjar, oleh para mahasiswa djurusan hukum jang sudah beribu-ribu djumlahnja, belum lagi para mahasiswa Akademi Perniagaan, Pelajaran, para pengikut kursus Notaris, Padjag, Pegang Buku dan peladjar2 lain2nja jang berkepentingan, atas desakan banjak mahasiswa dan andjuran2 rekan2 pengadjar, karena belum ada terdjamahannja sama sekali, maka saja memaksa diri untuk menterdjemahkannja. Disamping kitab undang2 ini dapat dipergunakan oleh para pengadji ilmu pengetahuan hukum perniagaan, dengan bertumbuhnja usaha perekonomian jang serba tjepat seperti sekarang, adanja terdjemahan ini merupakan pelantjar pemetjahan kesulitan usaha dan sengketa, bagi para pengusaha perindustrian, perdagangan dan pengangkutan darat dan laut, dengan para petugas dan perantaranja, dan djuga bagi para pedjabat Djawatan2 jang bersangkutan. Untuk memudahkan pemakaiannja dan memberi pengertian jang pasti sesuai dengan maksud pemerintah, istilahs terdjemahan jang dipergunakan dikutip dari Kamus Istilah Hukum penerbitan Balai Pustaka 1958. Tidak lain harapan saja, semoga terdjemahan jang sangat tidak sempurna ini, dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan usaha perniagaan di Indonesia. Maka dari itu dari masjarakat dan para achli saja harapkan adanja tegoran2 dan petundjuk-petundjuk jang dapat dipergunakan untuk memperoleh tjetakan baru nanti. Bandung, 17 Agustus 1959. Penterdjemah, A. KOESNOEN

5

KATA PENGANTAR TJETAKAN KEDUA Mengingat pengalaman bahwa Kitab Undang2 Perniagaan tietakan pertama dalam beberapa bulan sudah terdjual habis menimdiukkan bahwa buku terdjemahan tersebut sangat diperlukan oleh masjarakat, terutama oleh para mahasiswa. Untuk memenuhi keperluan tersebut oleh penerbit dikeluarkan tietakan kedua Karena dalam tjetakan pertama masih terdapat kesalahan2 baik mengenai terdjemahan istilah2 maupun pengertian2, dalam tjetakan kedua kesalahan^ tersebut diperbaiki. Dalam usaha ini tidak lupa saja sampaikan terima kasih sebesar-besamja kepada Prof. Mr. R. Soekardono, Guru Besar dalam Hukum Perniagaan dan Hukum Atjara Perdata pada Universitas Neeeri Gadiah Mada dan Hakim Agung pada Mahkamah A gung di Djakarta, jang sudah sudi memberikan sekedar kritiknja untuk perbaikan buku. Perlu diterangkan bahwa disamping Kitab Undang2 Perniagaan ini diterbitkan kumpulan terdjemahan peraturan2 pelaksanaan -jang ditundjuk oleh dan jang bersangkutan dengan kitab Undang2 Perniagaan jang diberi nama „Suplemen Kitab Undang2 Perniaaaan" Dim’aksudkan dengan Suplemen agar para mahasiswa, para pengusaha dan para pedjabat jang bersangkutan lebih mudah mempeladjari atau melaksanakan hukum perniagaan dalam lapanganuja masing2. Masih selalu diharap kritik2 dari masjarakat dari perbaikan buku2 tersebut. Bandung, 17 Djuni 1960. Penterdjemah, A. KOESNOEN

6

SIN G K A TAN

IND. A.U.P. A tj. Perdt. B.M. I.P. Hon. Not. L.N. L.N.N. Ord. Perkap. Ord. P.L. Ord. Perkap Ped.

= = = = = = = = : =

Aturan Tlmum Per-undang2an = = Reglemen Atjara Perdata Verordening Bea Meterai 1921 = = Ikatan Panenan = Honorarium Notaris = Lembaran Negara Lembaran Negara Nederland = = Ordonansi Perkapalan = Ordonansi Pandu Laut Ord. Perkapalan Pedalaman —-

Ord. Angk. P e tro l=

Ord. Angkutan Petroleum

=

P. P.P. P.R. Pen. Perkap.

P a i 1i t Peraturan Peralihan Penetapan Radja Penetapan Perkapalan

= z

= == = =

Pen. S.L. dan P .K .=

= =

Penetapan Surat Laut dan Pas Kapal

Perdt. Pergn. Pdft. Per. Pantai. Per. Tabr.

= = = = =

K.U. Perdata K.U. Perniagaan Pendaftaran Peraturan Pantai Peraturan Tabrakan

Per. Lei. Per. Ketj. Kel.

= =

= Peraturan Lelang Peraturan Ketjelakaan Kelasi

Pid. R.I. R.S.D.

= = =

K.U. Pidana Reglemen Indonesia Rumah Sakit Djiwa

7

S.P. S.L. T.L.N. Tj. S. U2. Das. Ned.

= = = = =

Susunan Pengadilan Surat Laut Tambahan Lembaran Negara Tjatatan Sipil Undang2 Dasar Nederland

= = =

= = = '■■

= =

=

=

BLD. AB. Rv. Z eg. Oogstv. HON. NOT S. Ned. S. Scheep. Ord. Looddienst. Binn. Sch. Ord. Petroleumvervoerord. P. Ov. Kon. Besl. Scheep. Besl. Zeebr. en Sch. Pas. Besl. B.W. W.v.K. TBS Reedenregl. Aanvarings regl. Vendu regl. Schepel. ongev. regeling. S.W. I.R. Krankz. regl. R.O. Zeebr. Bb. B.S. G.

7

KITAB UNDANG2 PERNIAGAAN UNTUK INDONESIA (Diundangkcm dengan Pengumuman 30 April 18J/.7, L.N. No. 23). Terhadap golongan Timur Asing, bukan Tionglioa, dan ter­ hadap golongan Tionghoa Kitab Undang^ Perniagaan berlaku selurulvnja ketjuali perobalian susunan kalimat dalam pasal 396; L.N. 2^-556, Pasal 1, B ; L.N. 11-120., pasal 1 sub 2, suplemen No. 1, 2. Untuk daerah pemerintah di Djawa dan Madura, dengan L.N. 31-168 jo. Jt23, dalam Kitab Undang2 Perniagaan disebu t: Kepala Pemerintah Setempat, sebagai gantinja harus dibatja : Asisten Residen. KETENTUAN UMUM PERGN. N. 1. Pasal 1. (Dirob : L.N. 38-276). K.U. Perdt., sedjauh dalam K.U. Pergn. tidak diadakan penjimpangan chusus, djuga berlaku terhadap hal2 jang diatur dalam Kitab Undang2 ini. (A.U.P. 15; Perdt. 1617, 1774, 1878; Pergn. 15, 79, dst., 85, 119, 168a, 286, 296, 747, 754). Ajat 2 dihapus dengan L.N. 38-276. BUKU PERTAMA PERNIAGAAN PADA UMUMNJA BAB PERTAMA Menurut L.N. 38-276 berlaku mulai 17 Djuli 1938 bab pertama ' tentang peniaga dan perbuatan perniagaan (pasal 2-5) dihapuskan. BAB KEDUA PEMBUKUAN (Kepala dirobah dengan L.N. 38-276). Pasal 6-11 dan 13 lama menurut L.N. 1927-11,6 sebagian diganti dengan pasal 6-9 baru, sebagian dihapuskan. 6. Pasal 6. (Dirob : L.N. 38-276). Barang siapa, menjelenggarakan perusahaan, wadjib tentang kekajaan dan semua hal, jang berhubungan dengan perusahaannja, menurut sjarat2 perusahaannja mengadakan pentjatatan sedemikian, sehingga se-waktu2 dari tjatatan jang diadakan dapat diketahui hak2 dan kewadjiban2nja (Pergn. 35, 66, 86, 96, 348, Pid. 396 dst.; Co. 8, 10). 9

Ia wadjib, saben tahun, dalam enam bulan pertama dari tiap tahun, menurut sjarata perusahaannja, membuat neratja dan ditanda tangani sendiri (Perdt. 1881; Co. 9). Ia wadjib menjimpan buku2 dan surat2 bukti, dimana ia mengadakan pentjatatan seperti termaktub dalam ajat pertama, djuga neratja untuk selama tiga puluh tahun, surat2 dan surat2 kawat jang diterima dan turunan surat2 dan surat2 kawat jang dikirim untuk selama sepuluh tahun (Pergn. 35; Co. 8, 11). 7. Pasal 7. (Dirob. L.N. 38-276). Hakim bebas untuk kepentingan tiap orang pada pembukuannja memberikan kekuatan pembuktian sedemikian, djika ia untuk tiap keadaan chusus memandang perlu (Perdt. 1881; Pergn. 12, 35, 67, 86; Co. 12 dst., 109). 8. Pasal 8. (Dirob. L.N. 38-276). Hakim dapat, selama dalam pemeriksaan dimuka sidang, atas permintaan atau menurut djabatannja, pada tiap pihak atau pada salah satu memerintahkan membuka buku2, surat2 bukti dan surat2, jang menurut pasal 6, ajat ketiga, harus mengadakan, membuat atau menjimpan, untuk melihatnja atau menjuruh membuat turunannja, sebanjak hakim menganggap perlu berhubung dengan hal jang dipersengketakan. Hakim mengenai sifat atau isi dari surat2 jang dihadapi dapat mendengar seorang ahli, baik dalam sidang tmaupun dengan tjara2 jang diatur dalam pasal 215 s/d 229 A tj. Perdt. Hakim bebas, menarik kesimpulan menurut pendapatnja sen­ diri, djika perintahnja tidak dipenuhi (Perdt. 1888, 1915 dst.; Pergn. 67; Co. 15, 17).

9. Pasal 9. Djika buku2, surat2 bukti atau surat2 berada ditempat lain daripada tempat, dimana hakim jang memeriksa perkaranja berkedudukan, ia dapat minta pada hakim ditempat itu fmemeriksanja dan membuat berita atjara tentang pendapatnja dan mengirimkan padanja. (S.P. 33; Pergn. 35; Co. 16). Pasal 10, 11 dan 13. Dihapus L.N. 27-146. 11. Pasal 12. (Dirob. L.N. 27-1^6; 38-276). Tidak dapat seorang dipaksa untuk membuka pembukuannja, ketjuali untuk waris, untuk jang turut berkepentingan dalam usaha bersama, untuk pesero, untuk jang turut mengangkat faktoor atau pelaku kuasa, jang langsung berkepentingan dan achirnja dalam kepailitan. (Perdt. 573, 1082; Pergn. 35, 67; Co. 14). 10

BAB KETIGA

BEBERAPA MAT JAM PERSEROAN ( i) , (2) Ketentuan umiim (i) Bagian pertama Pasal

14.

Dihapus : L.N. 38-276.

(3 )

15. Pasal 15. (Dirob : L.N. 38-276). Perseroan2 jang disebut da­ lam bab ini dikuasai oleh persetudjuan pihak2, oleh Kitab Undang2 ini dan oleh Hukum Perdata (Perdt. 1618 dst.; Pergn. 1; Co. 18). Bagian kedua Perseroan Firma dan Perseroan dengan penanaman modal atau djuga disebut Perseroan Komanditer 16. Pasal 16. (Dirob : L.N. 38-276). Perseroan firma adalah suatu persekutuan, untuk menjelenggarakan suatu perusahaan dengan nama bersama (Pergn. 19 dst. 22 dst.; 26-1°, 29; A tj. Perdt., 6-5°. 3-2°, 99; Co. 20). 17. Pasal 17. Tiap pesero, jang tidak dinjatakan dilarang, berwenang atas nama perseroan melakukan perbuatan, menerima dan mengeluarkan uang, dan mengikatkan perseroan pada ipihak ketiga, dan pihak ketiga pada perseroan. Perbuatan jang tidak bersangkut paut dengan perseroan atau jang para pesero menurut persetudjuan tidak berwenang melakukannja, tidak termasuk ketentuan ini (Perdt. 1632, 1636, 1639, 1642; Pergn. 20, 26, 29, 32; Co. 22). 18. Pasal 18. Dalam perseroan firma tiap pesero karena perikatan dari perseroan, masing2 bertanggung djawab untuk semuanja (Perdt. 1282, 1642, 1811; Co. 22; T.L.N. 2638). 19. Pasal 19. Perseroan dengan penanaman modal, djuga disebut perseroan komanditer, diadakan antara seorang atau beberapa pesero jang bertanggung djawab setjara masing2 untuk semuanja, dengan seorang atau beberapa orang lain jang hanja bertanggung djawab dengan uangnja jang ditanam dalam usaha. Suatu perseroan dapat dengan demikian sekaligus merupakan perseroan firma, dan merupakan perseoran penanaman modal, bagi para pesero jang menanam modalnja (Pergn. 16, 20, 22 dst.; Co. 23 dst.). (1) . Djudul dirobah dengan L.N. 38-276. (2 ). Lihat mengenai Kongsi dari golongan Tionghoa : Tionghoa 3, 21 Suplemen No. 2 pasal 3, 21. ( 3) . Pasal 14 dahulu bunjinja : Undang2 mengakui tiga matjam perseroan per­ niagaan : Perseroan Darma, Perseroan dengan penanaman modal, djuga disebut Perseroan Komanditer; Perseroan Terbatas.

11

20. Pasal 20. Ketjuali pengetjualian jang- terdapat dalam pasal 30, nama pesero jang hanja menanam modal sadja tidak boleh digunakan dalam firma (Pergn. 19, 21). Pesero ini tidak boleh bertindak sebagai pengurus atau bekerdja dalam usaha perseroan, djuga tidak biarpun dengan surat kuasa (Pergn. 17, 21, 32). Tanggung djawabnja dalam kerugian tidak lebih dari pada djumlah uang jang ia tanam atau jang ia harus tanam dalam perse­ roan, dengan tidak wadjib mengembalikan keuntungan jang sudah diterima (Perdt. 1642 dst.; Co. 25 dst.). 21 Pasal 21. Pesero jang menempatkan modal, jang melanggar ketentuan dari ajat 1 atau ajat 2 pasal duluan, terikat oleh semua hutang dan perikatan dari perseroan setjara perorangan untuk se­ muanja (Pergn. 18; Co. 28). 22. Pasal 22. Perseroan firma harus didirikan dengan akta resmi dan tidak adanja akta tidak dapat dipakai untuk menentang pihak ketiga (Perdt. 1868, 1874, 1895, 1898; (Pergn. 1, 26, 29, 31; Co. 39, 42; T. XX-100). - I 23. Pasal 23. Para pesero firma wadjib mendaftarkan akta dalam daftar jang diadakan untuk itu, di kepaniteraan Raad van Justisi, jang didaerah hukumnja perseroan berkedudukan. (P.P. 82; Perdt. 152; Pergn. 24, 27 dst., 30 dst., 38 dst.; Co. 42; T. XX-101; L.N. 46-135 pasal 5). 24. Pasal 24. Tapi para pesero firma bebas untuk mendaftarkan hanja salinan resmi dari akta. (Pergn. 26, 28; Co. 42; T. XX-101). 25. lama. Pasal 25. Tiap orang dapat melihat akta jang sudah terdaftar atau salinannja dan mendapat turunan dengan biaja sendiri. (Pergn. 38; Co. 42; L.N. 1851-27 pasal 7). 26. lama. Pasal 26. (Dirob : L.N. 38-276). Salinan jang disebut oleh pasal 24, harus berisi : le. nama, nama ketjil, pekerdjaan dan tempat kediaman para pe­ sero firm a; (Pergn. 16, 19 dst.). 2e. laporan tentang firma, dengan penegasan apakah perseroan berusaha setjara umum, atau apakah terbatas pada suatu lapangan perusahaan jang chusus sadja, dan djika demikian, de­ ngan menegaskan lapangan jang chusus tersebut; (Pergn. 17). 3e penundjukkan para pesero, jang tidak boleh tanda tangan atas nama firm a; (Pergn. 17). 4e saat kapan firma mulai bekerdja dan kapan akan beraehirnja; 5e! dan selandjutnja, setjara umum, bagian2 dari persetudjuan, jang harus digunakan untuk menentukan hak2 fihak ketiga mengenai para pesero; (Pergn. 27 dst.; Co. 43). 12

27. lama. Pasal 27. Pendaftaran harus diberi tanggal ipada hari akta atau salinannja diserahkan dikepaniteraan. (Pergn. 23). 28. lama. Pasal 28. Para pesero wadjib mengumumkan salinan akta, sesuai dengan penentuan pasal 26, dalam berita resmi. (P.P. 105; Perdt. 444, 1036; Pergn. 29, 38; T. XX-102). 29. lama. Pasal 29. (Dirob : L.N. 38-276). Selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan, perseroan firma, terhadap pihak ketiga, akan dipandang sebagai berusaha setjara umum dalam semua lapangan, didirikan untuk djangka waktu jang tidak ditentukan dan tidak seorang pesero dibebaskan dari haknja untuk berbuat dan tanda tangan untuk firma. Djika ada perbedaan antara jang didaftarkan dengan jang diumumkan, terhadap pihak ketiga berlaku hanja ketentuan2 jang, menurut pasal duluan, disebut dalam berita resmi. (Perdt. i916; Pergn. 30 dst., 39; Co. 42; T. XX-103). 30. lama. Pasal 30. Firma dari suatu perseroan jang dipetjahkan dapat, baik karena persetudjuan, maupun djika bekas pesero, jang namanja terdapat dalam firma, menjetudjuinja dengan tegas2: atau, djika meninggal, warisnja tidak menentangnja, dipertahankan oleh satu atau beberapa orang, jang, untuk menundjukkan hal itu, harus diadakan akta, dan didaftarkan dan diumumkan dalam berita resmi, sesuai dan dengan tjara seperti jang ditentukan dalam pasal 23 dan seterusnja, dengan sanksi disebut dalam pasal 29. Ketentuan ajat 1 pasal 20 tidak berlaku, djika jang mengundurkan diri, dari pesero firma, mendjadi pesero penanam modal. (Perdt. 1651; Pergn. 26; T. XX-163). 31. lama. Pasal 31. Djika perseroan firma dipetjahkan, sebelum waktu jang ditentukan dalam persetudjuan, atau terdjadi karena pengunduran diri atau^ karena pembubaran, dapat diperpandjang sesudah lampau waktu jang ditentukan, asal perobahan2 jang diada­ kan dalam persetudjuan bermula, jang menjangkut pihak ketiga. dilakukan dengan akta resmi, dan didaftarkan dan diumumkan dalaim berita resmi. Djika tidak diperbuat demikian berakibat bahwa pemetjahan, pengunduran, pembubaran atau perobahan tidak berlaku terhadap pihak ketiga. Djika lalai mendaftarkan dan mengumumkan, mengenai perpandjangan waktu perseroan, berlaku ketentuan pasal 29. (Perdt. 1646 dst.; Pergn. 22, 26, 30; Co. 46; T. XX-103). 32. Pasal 32. Djika perseroan dipetjahkan para pesero, jang dulu berhak mengurus, harus membereskan urusan perseroan atas nama firma, ketiuali diika ditentukan lain dalam persetudjuan, atau semua pesero (tidak termasuk pesero2 penanam modal), setjara ber-sama2 dan dengan suara terbanjak, mengangkat seorang lain sebagai pemberes. 13

Djika pemungutan suara gagal Raad van Justisi memutuskan, menurut pendapatnja jang se-baik2nja untuk kepentingan perseroan jang dipetjahkan. (Perdt. 1652; Pergn. 17, 20, 22, 31, 56; A tj. Perdt. 6-5°, 99; T. XX-104). 33. Pasal 33. Djika uang kas perseroan jang dipetjahkan tidak mentjukupi untuk membajar hutang2 jang dapat ditagih, mereka, jang ditugaskan untuk pemberesan, harus dapat menagih uang jang dibutuhkan, jang tiap pesero, untuk bagiannja dalam perseroan, seharusnja membajar. (Pergn. 18, 32). 34. Pasal 34. Uang, jang selama dalam pemberesan tidak diperlukan oleh perseroan, dapat untuk sementara dibagi. (Pergn. 33). 35. Pasal 35. Sesudah pemberesan dan pemisahan, djika dalam hal ini tidak ada persesuaian, buku2 dan surat2 dari perseroan jang dipisahkan, disimpan oleh seorang pesero, jang dipilih dengan suara terbanjak, atau djika pemilihan gagal, jang dipilih oleh Raad van Justisi; dengan dibolehkan para pesero atau para pemaris hak melihat buku2 dan naskaha tersebut (Perdt. 1081 dst., 1652, 12885; Pergn. 12, 56). Bagian ketiga Perseroan Terbatas (*) ( 2) ( 3) 36. lama. Pasal 36. (Dirob : L.N. 38-276). Perseroan terbatas tidak mempunjai firma, tidak memakai nama seorang pesero atau lebih, tapi memakai nama jang hanja menundjukkan lapangan perusahaannja. (Dirob : L.N. 37-lj.72). Sebelum perseroan terbatas dapat didirikan, akta pendiriannja, atau rentjana tentang itu, dikirim ke Gopernur Djenderal atau penguasa (4) jang ditundjuk olehnja, untuk memperoleh perkenannja. Pada tiap perobahan mengenai sjarat2, dan pada perpandjangan waktu perseroan, harus ada perkenannja jang sama (Pergn. 3 d s t , 37. 51; A tj. Perdt. 99; Co. 29 dst., L.N. 70-64 pasal 10; T.L.N. 330 5011; B.M. 93 dst.). 37. lama. Pasal 37. (Dirob : L.N. 37-572). Djika perseroan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, dan selandjutnja tidak ada keberatan penting terhadap pendiriannja, djuga aktanja tidak muat hal2 jang bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 38 sampai dengan pasal 55, perkenan diberikan. (1). ( 2) .

Djudul dirobah L.N. 38-276. Untuk pengakuan perseroan terbatas asing lihat T.L.N . 330; persetudjuan ten­ tang pengakuan timbal balik mengenai perseroan terbatas dan lain perseroan antara Nederland dengan negara Djerman, L.N. 08-519,16-494, antara Nederland dengan Rusia L.N. 13-650, 651. ( 3 ) . Disamakan untuk Persekutuan Indonesia ^Bersero dan perobahan dari perseroan terbatas mendjadi Persekutuan_ Indonesia Bersero L.N. 39-569. (4 ). Sebagai penguasa ditundjuk Dir. Justisi (L.N. 37-573).

14

Djika perkenan tidak diberikan, alasan penolakan diberitahukan pada pemohon, sebagai petundjuk, ketjuali dianggap tidak pada tempatnja. Perkenan dapat, djika ada alasannja, digantungkan ipada sjarat bahwa-perseroan menundukkan diri untuk dipetjahkan, djika Gopernur Djenderal memandang perlu untuk kepentingan umum. Djika perkenan diberikan dengan tidak bersjarat, perseroan tidak dapat dipetjahkan oleh kekuasaan umum, ketjuali sesudah Hooggerechtshof, didengar pendapatnja tentang hal itu, menerangkan bahwa para pengurusnja tidak memenuhi ketentuan2 dan sjarat2 dari akta perseroan (A.U.P. 23; Perdt. 1335, 1653; Pergn. 45, 50; T. XX -105). 38. Pasal 38. Akta perseroan harus dibuat dalam bentuk authentik, dengan sanksi batal. (Pergn. 22, dst., 42, 48 dst., 52 dst., 56, 58; Not. 1. 20 dst., 27; Hon. Not. X ). (Dirob : B.N. 23-548, 594; 37-572). Para pesero wadjib mendaftarkan akta dengan lengkap, dengan surat perkenan jang sudah diperoleh, didaftar umum jang sudah ditentukan untuk itu, di kepani. teraan raad van justisi jang didaerah hukumnja perseroan berkedudukan, dan mengumumkannja dalam Berita Resmi. (P.P. 82, 105; Pergn. 23; B.N. 46-135, pasal 5). Semua jang disebut diatas berlaku terhadap perobahan2 sjarat, atau perpandjangan waktu perseroan. Ketentuan2 dari pasal 25 djuga berlaku terhadap hal ini. (Co. 40, 45 dst.; T. XX-109). 39. Pasal 39. Selama belum terdjadi pendaftaran dan pengumuman seperti jang disebut dalam pasal duluan, para pengurusnja, dalam perbuatannja setjara perorangan masing2 untuk semuanja, terikat pada pihak ketiga. (Pergn. 45, 47). 40. Pasal 40. Modal perseroan dibagi dalam sero, atas nama atau blangho. Para pesero atau pemegang sero bertanggung djawab hanja sampai pada djumlah nilai penuh seronja. (Pergn. 42, 47, 50 dst.; Co. 33 dst.). 41. Pasal 41. Tidak dapat dikeluarkan sero blangho, selama djumlah nilai penuh jang disebutkan didalamnja belum dibajar dalam kas perseroan (Perdt. 1977; Pergn. 43; Atj. Perdt. 6-7°). 42. Pasal 42 Dalam akta ditentukan bagaimana tjara memindahkan sero2 atas nama; dapat dilakukan dengan keterangan darx pesero dan penerima dengan diberikan tahu pada pengurus, atau de­ ngan keterangan jang sama jang ditulis dalam pembukuan perseroan dan ditanda tangani oleh atau atas nama keduanja. (Perdt. 613 dst., 1977; Co. 35 dst.). 43. Pasal 43. Djika djumlah penuh dari sero sematjam itu tidak dibajar, pesero jang bermula, atau warisnja atau pemegang haknja, 15

terikat pada perseroan untuk membajar kekurangannja, ketjuali pe­ ngurus dan para komisaris djika ada, dengan tegas ’ menjatakan menjetudjui penerima jang baru, dan membebaskan tangguno- diawab pesero jang memindahkan (Perdt. 833, 955, 1417; P ergif 41) 44. Pasal 44. Perseroan diurus oleh pengurus dan peserta atau orang lain, jang diangkat oleh para pesero untuk itu, dengan’ mendapat upah atau tidak, dengan diawasi atau tidak oleh komisaris Pengurus tidak bo’ eh diangkat dengan tidak dapat ditarik kembali. (Perdt. 1636, 1814 dst.; Pergn. 17, 38, 52, 54 d s t; Co. 31). 45. Pasal 45. Pengurus bertanggung djawab tidak lebih, daripada mendjalankan dengan baik tugas jang dibebankan padanja; mereka tidak terikat pada pihak ketiga berdasar perikatan jan°- di­ adakan untuk kepentingan perseroan. & Tapi djika mereka melanggar satu atau lain ketentuan dalam akta atau perobahan2 jang diadakan kemudian tentang sjarat2, mereka terhadap pihak ketiga bertanggung djawab setjara perorangan masing2 untuk semuanja mengenai kerugian, iang diderita oleh pihak ketiga (Perdt. 1800 dst.; Pergn. 39, 47, 55; Co.^32). 46. Pasal 46. Perseroan terbatas harus didirikan untuk waktu tertentu dan dapat diperpandjang, djika perlu, sesudah djangka waktu tersebut berachir. (Perdt. 1646-1; Pergn. 38). 47. Pasal 47. Segera pengurus tahu, bahwa modal bersama menderita rugi sampai lima puluh per seratus, mereka wadjib mengumumkan hal itu dalam daftar jang diadakan untuk itu .di kepaniteraan raad van justisi, dan dalam Berita Resmi. (L.N. 46-135. Pasal 5). Djika ruginja meningkat sampai tudjuh puluh lima perseratus perseroan menurut hukum petjah, dan pengurus setjara perorangan bertanggung djawab untuk semuanja kepada pihak ketiga mengenai semua ikatan, djika mereka, sesudah mereka tahu atau seharusnja tahu, adanja kemunduran diatas, masih mengadakan persetudjuan. (Pergn. 39, 45, 48). 48. Pasal 48. Untuk menghindarkan pemetjahan, seperti diten­ tukan diatas, dalam akta dapat ditjantumkan ketentuan tentang adanja kas-persediaan, untuk dapat mengisi kekurangan uang se­ bagian atau seluruhnja. (Pergn. 49). 49. Pasal 49. Dalam akta tidak boleh diperdjandjikan bunga tetap. Pembagian dilaksanakan dari penghasilan, sesudah dikurangi dengan semua pengeluaran. Tapi dapat diadakan persetudjuan, bahwa pembagian tidak boleh melebihi djumlah tertentu. (Pergn. 48, 55). 50. Pasal 50. (Dirob : L.N. 37-572; 38-161). Perkenan dimaksud dalam pasal 36 tidak diberikan, ketjuali ternjata bahwa pesero pendiri ber-sama2 mewakili sedikitnja satu per lima modal bersama; 16

L

selandjutnja ditentukan suatu djangka waktu, kapan bagian sero2 kekurangannja harus dibajar. Djangka waktu tersebut dapat diperpandjang oleh Gopernur Djenderal atau, oleh penguasa 0 ) jang di­ tundjuk olehnja menurut pasal 36 ajat kedua atas permohonan para pesero pendiri. (Pergn. 36 dst.). 51. Pasal 51. Perseroan belum dapat mulai berusaha sebelum sedikitnja sepuluh per seratus dari modal bersama dibajar. (Pergn. 41, 50). 52. Pasal 52. ^Djika pekerdjaan para komisaris ditentukan hanja untuk mengawasi pengurus, dan dengan demikian, sama sekali tidak turut tjampur dalam pengurusan, dalam akta mereka dapat diberi kuasa memeriksa perhitungan2 dan pertanggungan djawab pengu­ rus, atas nama para pesero, dan mengesjahkannja. Dalam keadaan sebaliknja pemeriksaan dan pengesjahan harus dilakukan oleh para pesero, atau oleh orang2 iang ditundjuk oleh akta. (Pergn. 43 dst., 54 dst.). 53. Pasal 53. Dalam perseroan pertanggungan mengenai barang2 tertentu, dalam akta harus ditentukan suatu maksimum, dan tidak boleh menanggung dengan djumlah diatasnja pada suatu barang jang sama, ketjuali djika para pesero, dengan perdjandjian chusus, sudah menjerahkan pada putusan pengurus, dengan para komisaris atau tidak. (Pergn. 246 dst. 253). 54. Pasal 54. Dalam akta harus ditentukan bagaimana hak suara dari para pesero harus diselenggarakan. Tapi bahwa tiap orang untuk: dirinja sendiri tidak boleh mempunjai suara lebih dari enam, d.iika perseroan terdiri dari seratus sero atau lebih; dan tidak lebih dari tiga suara djika kurang dari seratus sero. Tidak seorang pengurus atau komisaris dibolehkan bertindak sebagai kuasa dalam pemungutan suara. (Pergn. 44 dst.). 55. Pasal 55. Pengurus wadjib setahun sekali memberi laporari tentang untung dan rugi pada para pesero, jang diperoleh atau diderita oleh perseroan da1atm tahun jang lalu. Laporan dapat diberikan, baik dalam rapat umum, maupun de­ ngan dikirim daftar pada tiap pesero, atau dengan menjediakan per­ hitungan jang diberikan tahu pada para pesero untuk dilihat, selama djangka waktu tertentu jang ditetapkan dalam akta. (Pergn. 52; Atj. Perdt. 764 dst.). 56. lama. Pasal 56. Perseroan jang petjah dibereskan oleh pe­ ngurus, ketjuali dalam akta ditentukan setjara lain. (Pergn. 32 dst.; Atj. Perdt. 99; 39-571, pemberesan badan hukum Indonesia oleh pengadilan). Peraturan pasal 35 berlaku terhadap hal ini. (1). Direktur Justisi adalah penguasa jang ditundjuk L.N. 37-573.

17

Bagian keempat : tentang perbuatan atas pembiajaan bersama hapus menurut L.N. 38-276 ( 1). *BAB KEEMPAT

BURSA PERNIAGAAN, MAKELAR DAN KASIR Bagian Pertama Bursa Perniagaan 59. Pasal 59. Bursa perniagaan ialah berkumpulnja para peniaga, djurangan kapal, makelar, kasir dan lain2 orang berhubungan dengan perniagaan. Diadakan atas kekuasaan Gopernur Djenderal. (Perdt. 1156; Pergn. 61; Atj. Perdt. 595-3°; Co. 71; T. XX-181). 60. Pasal 60. Dari perbuatan2 dan kata sepakat, jang diadakan dalam bursa, disusun penentuan kurs wisel, harga2 kesaudagaran, pertanggungan, biaja angkutan di laut, biiaja angkutan di perairan dan daratan, obligasi luar dan dalam negeri, dana2, dan lain2 surat berharga jang dapat dipakai untuk penentuan kurs. Kurs atau harga ber-matjam2 ini disusun menurut peraturan atau kebiasaan setempat. (Perdt. 389, 398, 1077, 1155, 1427; Pergn. 151 s, 262, 621 dst.; Co. 72 dst.). 61. Pasal 61. Djam pembukaan dan penutupan bursa, dan semua hal jang bersangkutan dengan ketertiban dalam bursa, ditetapkan dengan peraturan chusus oleh Gopernur Djenderal (T. XX-183). Bagian kedua Makelar (T.L.N. 4449) 62. lama. Pasal 62. (Dirob. : L.N. 06-335; L.N. 38-276). Make­ lar adalah seorang peniaga perantara jang diangkat oleh Gopernur Djenderal atau oleh penguasa jang dinjatakan berwenang olehnja untuk itu. Usahanja berupa pekerdjaan, dimaksud dalam pasal 64, (1).

18

Pasal2 jang hapus berbunji : 57. Ketjuali tiga matjam perseroan tersebut diatas, Undang2 djuga mengakui perbuatan atas pembiajaan bersama. 58. Perbuatan2 ini bersangkutan dengan satu atau beberapa perusahaan per­ niagaan. chusus atau tertentu; perbuatan terdjadi mengenai barang2, dan de­ ngan sjarat2 sedemikian,, seperti jang dipersetudjukan diantara para peserta. Tidak disjaratkan adanja akta tertulis, dan tidak tunduk pada tjara2 resmi dan ketentuan2 jang ditentukan untuk perseroan. Terhadap pihak ketiga tidak memb'erikan hak menagih, ketjuali terhadap seorang peserta dengan siapa pihak ketiga berhubungan.

dengan memperoleh upah atau provisi, atas perintah dan atas nama orang , jang tidak mempunjai hubungan tetap dengannja.C1)bebelum dibolehkan melakukan pekerdjaannja, harus bersumpah di raad van justisi jang daerah hukumnja menguasainja, bahwa ia akan mendjalankan kewadjibannja jang dibebankan dengan djudjur. (Perdt. 1078; Pergn. 59, 71 dst., 681; L.N. 20-69, lihat suplemen no. 13). ’ Pvi i lai? a‘ , Pf sal Perbuatan seorang peniaga perantara jang tidak diangkat sematjam itu, hanja berakibat, seperti jang timbul OTdst*) U£m penguasaan (Perdt. 389, 1155, 1792 dst.; Pergn. *>asa* , Pekerdjaan makelar terdiri dari, untuk ke­ lp tmgan penjuruhnja, beli dan djual barang dan kesaudagaran, tapal, dana umum dan lain surat2 berharga dan obligasi2, surat2 wisel, surat- perintah membajar dan lain2 surat perniagaan, menjampaikan discompto, pertanggungan, persetudjuan hutang uang oleh nachoda dan pemuatan kapal, uang penggadaian, atau hal2 lain jang seanatjam. (Perdt. 1078; Pergn. 62, 681 dst.; Co. 76 dst.; B.M. 109 d st). 65. lama. Pasal 65. Pengangkatan makelar setjara umum, ialah untuk semua lapangan usaha, atau dalam akta pengangkatannja dinjatakan dalam suatu lapangan atau beberapa lapangan tertentu la boleh berusaha. Dalam lapangannja atau beberapa lapangan usahanja jang ia makelari, la tidak boleh bemiaga atas biaja sendiri, baik oleh diri sendiri, mauprni dengan perantaraan orang lain atau ber-sama2 dengan orang lain, atau dengan komisi, atau mendjadi pendjamin da­ lam perbuatan2 jang mereka adakan sebagaii perantara. (Pergn. 62, 64, 71 dst.; Perdt. 1468 dst.; Co. 81, 85). 66. lama. Pasal 66. Makelar wadjib, segera sesudah melakukan tiap perbuatan, mentjatat dalam buku sakunja, dan selandjutnja setiap hari menjalinnja dalam buku hariannja, dengan tidak boleh mengosongkan halaman2, membuat tulisan2 tambahan diantara garis2, atau tjatatan2 dipinggir, dengan menjebutkan nama pihak2 dengan djelas, tanggal pembuatan dan penjerahan, keadaan, djumlah dan harga barang, dan semua sjarat mengenai perbuatan iang dilakukan (Pergn. 6 ; Co. 84). 67. lama. Pasal 67. Makelar wadjib se-waktu2 meanberikan sa­ linan dari bukunja pada pihak2, dan segera djika mereka menghendakinja, berisi tjatatan tentang perbuatan jang ia lakukan. (Pergn. 12; B.M. 109 dst.). Hakim dimuka sidang dapat memerintahkan pada makelar mem­ buka bukunja, untuk mentjotjokkan salinan jang diberikan dengan (1) . Dengan L.N. 1906-479 Kepala Pemerintah Daerah dinjatakan berwenang untuk mengangkat makelar. Lihat untuk penjelenggaraan wewenang ini L.N. 25-434, 28-243, 38-373. Lihat 1954 hal. : 80-84.

19

tjatatan aselinja, dan tentang hal itu hakim dapat minta keterangannja (Perdt. 1905). 68. lama. Pasal 68. Djika perbuatannja tidak dipungkiri seluruhnja, tjatatan2 jang oleh makelar dipindahkan dari buku saku ke buku hariannja, merupakan bukti antara pihak2, mengenai waktu dilakukan perbuatan dan penjerahan, keadaan dan djumlah barang, harganja dan sjarat2nja dalam melakukan perbuatan. (Pergn. 66; Co. 109). 69. Pasal 69. Makelar harus, djika pihak2 tidak membebaskannja, dari tiap djumlah barang jang didjual dengan tjontoh, dengan perantaraannja, menjimpan tjontohnja sampai saat selesainja pe­ njerahan, dengan memberi tanda2 jang djelas untuk dapat mengenalnja kembali. 70. Pasal 70. Makelar, jang mengadakan djual beli surat wisel atau surat2 berharga lain jang sematjam jang dapat diperniagakan, menjerahkannja pada pembeli, bertanggung djawab akan aselinja tanda tangan jang terdapat diatasnja dari pendjual (Pergn. 65, 100, 110-113, 178, 187, 506 dst.). 71. lama. Pasal 71. Makelar, jang melanggar sesuatu, jang da­ lam bagian ini ditentukan baginja, oleh penguasa jang mengangkatnja, menurut keadaan, diberhentikan untuk sementara waktu dari tugasnja, atau dinjatakan hapus, dengan tidak mengurangi dikenakannja pidana tertentu, djuga penggantian biaja, kerugian dan bunga, jang mengikatnja sebagai penerima kuasa. (Perdt. 1801, 1803* Pergn. 62, 65, dst., 69; Co. 87; T. XX-183). 72. lama. Pasal 72. Djika makelar djatuh pailit diberhentikan untuk sementara waktu dari tugasnja, dan selandjutnja oleh hakim dapat ainjaiaKa.u dinjatakan hapus. xia-jjuo. Djika melanggar larangan, tertjantum dalam pasal 65 ajat 2 makelar jang pailit harus dipetjat dari tugasnja-. (Pergn. 62, 71 ■ Co. 89). 73. lama. Pasal 73. Makelar, jang dinjatakan hapus tugasnja lama sekali dapat diangkat kembali. (Pergn. 71 dst.; Co. 88). Bagian ketiga K a s i r 74 Pasal 74. Kasir, adalah orang jang dengan mendapat upah „tau provisi, menjimpan atau membajarkan uang orang lain. (Perdt 1694 dst., 1792 dst., 1812; Pergn. 6 dst., 59). 75 Pasal 75. Kasir, jang tidak dapat membajar atau pailit, dian'ggap djatuh dalam usahanja disebabkan karena salahnja sendiri /•■DoWU- 10161 (Perdt. 1916). 20

BAB KELIMA KOMISIONEK, EKSPEDITUK, PENGANGKUT D A N DJU RAGAN K APAL, BERLAJAR DS-SUNGAI D A N PER AIR AN P E D A L A M A N

Bagian pertama Komisionair (x)

76. Pasal 76. (D irob : L.N. 38-276) (2). Komisionair, ialah orang jang berusaha dengan mengadakan persetudjuan atas namanja sendiri atau firma, dan mempero.eh upah atau provisi, atas petundjuk dan atas biaja orang lain. (Perdt. 1792 dst.; Pergn. 6 dst., 62, 79, 85a; Co. 91). 77. Pasal 77. Komisionair, kepada orang, jang ia hubungi dalam perniagaan, tidak harus memberitahukan orangnja, jang membiajai dan dilakukan pekerdjaannja. Ia, seperti berusaha sendiri, langsung terikat oleh pihak jang rnens'adakan persetudjuan dengannja. (Perdt. 1802; Pergn. 78, 85a, 240, 262). 78. Pasal 78. Penjuruh tidak berhak menagih orang, jang berniaga dengan komisionair, dan sebaliknja pihak jang berniaga de­ ngan komisionair tidak dapat menegor penjuruh. (Perdt. 1799). Dg. L.N. 75-256 pasal 79-85 diganti dengan pasal2 berikut : 79. Pasal 79. Tapi djika komisionair berniaga atas nama pemberi kuasa, hak dan kewadjibannja, djuga terhadap pihak ketiga, diatur menurut K.U. Perdt. dalam bab pemberian kuasa. Ia tidak mempunjai hak utama seperti jang dimaksud dalam pasal2 berikut. (Perdt. 1792 dst., 1812; Pergn. 80 dst.; Co. 92). 80. Pasal 80. Komisionair jang punja tagihan pada penjuruhnja, mengenai uang jang sudah dibajarkan lebih dahulu, bunga, biaja dan provisi, dan mengenai perikatan jang masih berdjalan, mem­ punjai hak utama terhadap barang2 dari penjuruhnja, jang ia terima untuk didjual, atau disimpan menunggu putusan lebih djauh, atau jang ia beli dan terima bagi penjuruhnja, selama barang2 masih dalam kekuasaannja. Hak utama ini didahulukan dari pada hak2 lain, ketjuali jang tertjantum dalam pasal 1139, 1° dari K.U. Perdt. (Perdt. 1134, 1139-4, 5° dan 7°; Pergn. 81 dst., 85, 85a; I.P. pasal 13; Co. 93; 95; T. X X -184). 81. Pasal 81. Djika barang2 dimaksud dalam pasal 80, sudah terdjual dan diserahkan untuk penjuruh, komisionair membajarkan pada dirinja dari hasil pendjualan, djumlah penagihannja, jang ia (1). (2).

Tjara menulisnja „Komisioner” dalam pasal 76, diikuti dalam bab 5. Pembukaan dan penutup dari 76 berbunji : seorang komisioner adalah orang, jang atas namanja sendiri ................ dst................... melakukan persaudagaran.

21

peroleh sebagai hak utama berdasarkan pasal tersebut. (Perdt. 1425 dst.; Pergn. 85a; Co. 94). 82. Pasal 82. Djika penjuruh mengirim barang pada komisionair, dengan kuasa untuk menjimpannja sambil menunggu putusan atau membatasi wewenangnja untuk mendjual, atau djika pemberian kuasa untuk mendjual hapus, dan penjuruh tidak memenuhi tagihan jang komisionair, berhak dari padanja, dan komisionair jang me­ nurut pasal 80 mempunjai hak utama, dapat memadjukan surat permohonan biasa pada raad van iustisi didaerahnja dengan menundjukkan surat2 bukti jang diperlukan, untuk diizinkan mendjual barang2, sebagian atau semuanja dengan tjara2 jang ditentukan dalam surat putusan. (Perdt. 1813; Pergn. 80 dst. 85a). Komisionair wadjib memberi tahu pada penjuruhnja, baik ten­ tang penmintaan izin, maupun pendjualan jang dilakukan berdasar izin jang didapatnja, paling lambat pada hari berikutnja, djika tiap harinja ada hubungan pos atau surat kawat, atau djika tidak de­ ngan pos jang berangkat paling awal. Pekabaran dengan surat kawat atau dengan surat tertjatat merupakan pemberi tahuan jang utama. (Perdt. i366 dst.). 83. Pasal 83. Komisionair, jang membeli dan menerima barang untuk penjuruhnja, dapat, djika penjuruh tidak memenuhi tagihan jang komisionair berhak dari padanja, dan oleh pasal 80 diberi hak utama, oleh raad van justisi di tempat tinggalnja diberi penguasaan untuk mendjualnja barang2 tersebut, dengan tjara seperti jang di­ tentukan dalam pasal duluan. A jat terachir pasal 82 berlaku mengenai hal ini. (Pergn. 81, 8 5 a ). 84. Pasal 84. (Dirob : L.N. 06-348). Djika penjuruh diatuh pailit, ketentuan dalam pasal 56, 57 dan 58 dari peraturan kepailitan mengenai oemegang gadai atau pemberi hutang, berlaku terhadap komisionair dan penjuruh. Penundaan pembajaran oleh penjuruh karena putusan hakim tidak menghalangi penjuruh menggunakan wewenang jang diberi­ kan oleh pasal 81, 82 dan 83. 85. Pasal 85 Pemberian wewenang dimaksud oleh pasal 81, 82 dan 83, tidak menghalangi, hak penahanan dari komisionair jang dimiliki menurut pasal 1812 K U . Perdt. (Pergn. 76, 79). 85a. Pasal 85a. (Ditambah L.N. 38-276). Djika seorang, dengan tidak se-mata2 berusaha, mengadakan persetudjuan atas nama sen­ diri atau firma dan dengan memperoleh upah tertentu atau provisi, atas perintah dan biaja orang lain, pasal2 77, 78, 80 sampai dengan 85, 240 dan 241 berlaku sama. (Pergn. 6 dst. 76; Perdt. 1792, 1794). Bagian kedua Ekspeditur 86. Pasal 86. Ekspeditur ialah orang, jang menjelenggarakan pengiriman kesaudagaran dan barang2 lain didaratan atau diperairan. 22

Ia wadjib mentjatat dalam daftar hariannja terpisah satu sama lain sifat dan djumlah barang atau kesaudagaran jang dikirunkan, djuga, djika diminta, nilainja. (Perdt. 1139-7°, 1147, 1792 dst. 1812; Pergn. 6 dst. 76, 90, 95; Co. 96; T.L.N. 3226). 87. Pasal 87. Ia b e r ta n g g u n g djawab m e n g ir im k a n dengan sebaik2nja dan se-tjepat^nja kesaudagaran dan barang jang diterimanja untuk dikirimkan, dengan memperhatikan alat2 pengangkut jang aman, untuk dapat melaksanakan pengiriman dengan sempurna. (Perdt. 1244, 1367, 1800 dst.; P e r g n . 88; Co. 97). 88. Pasal 88. Ia djuga bertanggung djawab sesudah dikirim atas kerusakan atau kehilangan kesaudagaran dan barang2, iang terdiadi karena kesalahannja atau tidak hati2nja. (Pergn. 91 dst.; Co. 98). 89. Pasal 89. Ia djuga bertanggung djawab atas para ekspeditur perantara jang ia gunakan. (Perdt. 1803; Co. 99). 90. Pasal 90. Surat angkutan muat persetudjuan antara pe­ ngirim atau ekspeditur dengan pengangkut atau djuragan kapal, dan muat, ketjuali apa jang mendjadi persetudjuan antara pihak2, djuga djangka waktu jang mendjadi batas selesainja pengiriman, dan pembajaran kerugian djika terlambat, dan djuga : le. nama dan berat atau ukuran barang jang diangkut, djuga merk dan djumlahnja; 2e. nama dari orang jang dikirimi barang; 3e. nama dan tempat kediaman pengangkut atau djuragan kapal; 4e. djumlah upah angkutan; 5e. hari dan tanggal; 6e. tanda tangan dari pengirim atau ekspeditur. Surat angkutan harus ditulis oleh ekspeditur dalam daftar hariannja. (Pergn. 86, ,454 dst. 506; Co. 101 dst.). Bagian ketiga Pengangkut dan djuragan kapal dalam pelajaran sungai2 dan perairan pedalaman. 91. Pasal 91. Pengangkut dan djuragan kapal bertanggung dja­ wab atas kerusakan jang memmpa kesaudagaran dan barang jang dian^kutnja, ketjuali disebabkan karena barangnja sendiri sudah tjatjad, atau karena dipaksa, atau karena kesalahan atau kurang hati2 pengirim atau ekspeditur. (Perdt. 1139-7° 1147 i 24« 1 ^ 7 755, 2521).

87 dBt" 93' 95' 98> 342 d 8t- 533, 693; Co.' 103T’t.L .n :

92. Pasal 92. Pengangkut atau djuragan kapal tidak bertang­ gung djawab atas kelambatan, djika disebabkan karena adipaksa. (Perdt. 1245; Pergn. 87; Co. 104). 23

93. Pasal 93. Djika kesaudagaran atau barang jang diangkut su­ dah diantarkan dan diterima, dan upah angkutan sudah dibajar, semua penagihan karena kerusakan atau kekurangan terhadap pengangkut atau nachoda batal, djika tjatjadnja barang terlihat dari luar. Kerusakan atau kekurangan jang tidak terlihat dari luar, dapat dimintakan pemeriksaan pada hakim sesudah barang2 diterima, de­ ngan tidak mengingat apakah upah angkutan sudah dipenuhi atau tidak, asalkan pemeriksaan diminta dalam djangka waktu dua kali duapuluh empat djam sesudah diterima, dan ternjata barang2nja sama. (Pergn. 485 dst., 746, 753; Co. 105). 94. Pasal 94. (Dirob : L.N. 25-497). Djika kesaudagaran atau barang ditolak penerimaannja, atau timbul perselisihan, Presiden raad van justisi, atau djika tempat itu bukan kedudukan R.v.J., hakim karesidenan atau djika ia tidak ada, berhalangan atau sakit, kepala pemerintah setempat ( x) berdasar surat permohonan jang dimadjukan, dimana pihak lain, djika ia berada ditempat itu, didengar keterangannja, mendatangkan seorang ahli untuk memeriksanja, dan sekali gus dapat memerintahkan untuk menjimpan barang2 ditempat penjimpanan jang baik, untuk dapat menentukan pemberian upah angkutan dan biaja pada pengangkut atau djuragan kapal. Raad van justisi, atau hakim karesidenan atau kepala peme­ rintah setempat berwenang, dengan tjara jang sama seperti ditentu­ kan diatas, memberi kuasa untuk melelangkan barang2 jang dapat mendjadi busuk, atau sebagian dari barangnja untuk membajar upah angkutan dan lain biaja. (Pergn. 81, 493 dst.; Co. 106; T.L.N. 379; T. XX-185). 95. Pasal 95. Semua penagihan hak terhadap ekspeditur, peng­ angkut atau djuragan kapal, karena semua barang hilang, terlambat menjampaikan, atau kerusakan pada kesaudagaran atau barang, kedaluwarsa sesudah lampau satu tahun, mengenai pengiriman da­ lam wilajah Indonesia, dan kedaluwarsa sesudah lampau dua tahun, mengenai pengiriman dari Indonesia keluar negeri, dihitung, djika mengenai kehi’ angan, dari hari jang seharusnja sudah selesai me­ ngenai pengangkutan kesaudagaran atau barang, dan, djika kerusak­ an atau terlambat menjampaikan, dari hari barang mana seharusnja sudah sampai ditempatnja. Kedaluwarsa ini tidak berlaku djika terdjadi karena djusta atau tidak taat. (Perdt. 1967; Pergn. 86 dst., 91, 93; Co. 103, 108; T.L.N. 937, 3148; T. XX-185). 96. Pasal 96. Dengan tidak mengurangi peraturan chusus jang mungkin ditentukan, ketentuan2 dari bagian ini djuga berlaku ter­ hadap pengusaha2 pengangkutan umum melalui daratan dan perairan. Mereka wadjib mengadakan daftar barang2 jang mereka terima. (1).

24

L.N. 31-168 jo 4 2 3 :

didaerah pemerintah di Djawa-Madura Asisten-Residen.

Djika barang2 berupa uang, emas, perak, berlian, mutiara, permata, perhiasan, surat2 berharga, kupon2 atau lain surat2 berharga sematjam itu, jang mempunjai nilai uang, pengirim wadjib melaporkan tentang nilainja, dan ia dapat meminta agar nilai2 ditjatat dalam daftar. Djika tidak ada laporan tentang hal itu, djika hilang atau rusak, hanja dapat dimadjukan sebagai bukti nilai menurut keadaan lahir, jang dapat dilihat dari barang2 tersebut. Djika nilainja dilaporkan, dapat dipakai semua alat2 bukti un­ tuk pembuktian, dan hakim malahan berwenang untuk mempertjajai penuh laporan dari sipengirim, jang dikuatkan dengan sumpah, dan berdasarkan itu menentukan besarnja penggantian kerugian dan keharusan membajar (Pergn. 86, 91 dst; L.N. 1823-3 pasal 9 23: Co. 107). 97. Pasal 97. Pelajaran berkala dan semua alat angkutan dikuasai oleh verordening' dan peraturan jang berlaku terhadapnja, sedjauh tidak bertentangan dengan ketentuan dari bab ini. 98. Pasal 98. Ketentuan dari bab ini tidak berlaku terhadap hak dan kewadjiban antara pembeli dan pendjual. (Perdt 1457 dst., 1473 dst., 1513). A.

SURAT2 WISEL DAN SURAT2 ATAS PETUNDJUK

Dengan B.N. 35-480 diumumkan persetudjuan2 dengan protokol2 jang bersangkutan jang diadakan di Geneve pada 7 Djuni 1930. le. mengadakan undang2 jang sama mengenai surat2 wisel dan surat2 atas petundjuk; 2e. pengaturan tentang pertentangan undang2 jang mengenai surat2 wisel dan surat2 atas petundjuk; 3e. tentang peraturan bea meterai mengenai surat2 wisel dan surat2 atas petundjuk. Dengan undang2 25 April 1935 (L.N.N. No. 224), persetudjuan tersebut dinjatakan berlaku untuk Indonesia, Suriname dan Curasao, dan mulai berlaku untuk Indonesia dan Curasao 14 Oktober 1935 : lihat P.R. 14 September 1935. (L.N.N. 579) dalam L.N. tersebut diatas. B.

CHEQUE.

Dengan L.N. 1935-561 diumumkan persetudjuan2 jang diadakan di Geneve pada 19 Maret 1931 dengan protokol2 jang bersangkutan : le. mengadakan undang2 jang sama mengenai cheque; 2e. pengaturan tentang pertentangan undang2 jang mengenai cheque; 3e. tentang peraturan bea meterai mengenai cheque; 25

Dengan undang2 2 Agustus 1935 (L.N.N. No. 490) persetudjuan2 ini dinjatakan berlaku untuk Indonesia, Suriname dan Curasao, dan pada 29 Desember 1935 mulai berlaku di Indonesia dan Curasao; lihat P.R. 21 Oktober 1935 (L.N.N. 617) dalam L.N. tersebut diatas. Menurut laporan dalam L.N. 37-496 jis 39-37, 435 turut serta dalam persetudjuan2 tersebut diatas negara2 seperti disebut diibawah ini : A, (le dan 2e)

A, 3e

Belgia, Danzig, Denemarken Djerman, Finlandia, Perantjis, Junani, Italia, Djepang, Monaco, Nederland dengan Indonesia, Suriname dan Curasao Norwegia, Austria, Polandiia, Portugal (tidak dengan koloninja) Rusia Sovjet, Swedia, Swiss.

Negara2 seperti disebut dalam le dan 2e, de­ ngan pengetjualian Junani; dan djuga BritaniaRaya dan Irlandia-Utara dengan daerah2 ber­ ikut : Australia, Bahamas, Barbados, Basuto, Betchuana, Kepulauan Bermuda, Kepulauan Di­ atas Angm, Guyana-Inggris, Honduras-Inggris, Sailan, Cyprus, Kepulauan Falklandia, Kepu­ lauan Fidji, Gambie, Djabaltarik, Kepulauan Gilbert dan Ellis, Pantai Emas, Kenya, Keradjaan-keradjaan Malaya jang berfederasi dan tidak, Malta, Mauritius, Irian daerah mandaat, Nauru, Newfoundland, Hebriden Baru, Rhodesia Utara, Kepulauan Norfolk, Nyasalandia, Ugan­ da, Israel, Irian, Kepulauan Salomon, Seychel­ le s Sierra Leone, St. Helena dan Ascension, Straits Settlement, Swazilandia, Tanganjika, Tonga, Transjordania, Trinidad dan Tobago, Irlandia Merdeka, Zanzibar.

B, (le dan 2e)

B, 3e.

Danziig, Denemarken, Djerman, Finlandia, Perantjis, Junani, Italia, Djepang, Monaco, Nederland dengan Indonesia, Suriname dan Curasao, Nicaracua, Norwegia, Polandia,

Negara2 seperti disebut dalam le dan 2e, dan djuga Britania-Raya dan Irlandia Utara denan daerah2 berikut : Australia, Bahamas, Barbados, Basuto, Betchuana, Kepulauan Ber­ muda, Kepulauan Diatas Angin, Guyana-Ing­ gris, Honduras-Inggris, Sailan, Cyprus, Kepu­ lauan Falklandia, Kepulauan Fidji, Gambie, Djabaltarik, Kepulauan Gilbert, dan Ellis, Pan­ tai Emas, Kenya, Keradjaan2 Malaya jang ber­ federasi dan tidak, Malta, Mauritius, Irian dae­ rah mandaat, Nauru, Hebriden Baru, RhodesiaUtara, Kepulauan Norfolk, Nyasalandia, Ugan­ da, Israel, Irian, Kepulauan Salomon, Sey-

26

Portugal(tidak de- chellen, Sierra Leone, St. Helena dan Ascension, ngan koloni), Strait Settlements, Swazilandia, Tanganyika, Swedia, Tonga, Transjordania, Trinidad, dan Tobago, Swiss. Irlandia Merdeka, Zanzibar. Untuk menjesuwikan ketentuan tentang surats viisel dan surat2 atas petundjuk sedapat mungkin disesuaikan dengan ketentuans dari undang2 Nederland 25 Djuli 1932} L.N.N. 82-405 bab keenam de­ ngan L.N. 34-562 jo. 3 5 -5 3 1 mulai berlaku 1 Djmiuari 1936, diganti dengan bab baru jang berikut, dengan menghilangkan pasal 99. BAB KEENAM SURAT WISEL DAN SURAT ATAS PETUNDJUK Bagian Pertama Penerbitan dan bentuk surat wisel 100.

Pasal

100.

Isi surat wisel : (Pergn. 174, 178).

le. nama „surat wisel” , ditulis didalamnja dalam bahasa dari negara dimana surat wisel tersebut dibuat; (A.U.P. 18). 2e. perintah pembajaran sedjumlah uang dengan tidak bersjarat; (Pergn. 104 dst.). 3e. nama orang jang harus membajar (tertarik); (Pergn. 102). 4e. petundjuk tanggal habisnja djangka waktu; (Pergn. 101, 132 dst.). 5e. tempat dimana pembajaran harus dilakukan; (Pergn. 101, 103, 126). 6e. nama seorang, kepada siapa atau kepada siapa sebagai penggantinja harus dibajar; (Pergn. 102, 109a). 7e. penjebutan tanggal, djuga tempat, dimana surat wisel diterbitkan. (Pergn. 101). 8e. tanda tangan dari orang, jang menerbitkan surat wisel (penarik). (Pergn. 106 dst.). 101. Pasal 101. Djiika salah satu bab, jang disebut dalam pasal diatas, tidak ditjantumkan, tidak berlaku sebagai surat wisel, ke­ tjuali dalam keadaan disebut dibawah : (Pergn. 175, 179). Surat wisel, jang tidak menjebut tanggal berachimja djangka waktu, dipandang sebagai dapat dibajar pada saat diperliihatkan. Djika tidak ditjantumkan suatu tempat tertentu, tempat jang terdapat disamping nama tertarik, dipandang sebagai tempat pem­ bajaran dan djuga sebagai tempat kedudukan dari tertarik. Surat wisel, jang tidak menjebut tempat, dimana wisel diterbitkan, dipandang ditanda tangani di tempat penarik. (Perdt. 1915 dst., 1921). 1.02. Pasal pengganti.

102.

Surat wisel dapat menjebut penarik sebagai 27

Dapat ditarik terhadap penarik sendiri. Dapat ditarik atas biaja pihak ketiga. Penarik dianggap menarik surat wisel atas biaja sendiri, djika dari surat wisel atau dari surat nasehat tidak ternjata, ditarik atas biaja siapa. (Pergn. 183; Perdt. 1915 dst., 1921). 102a. Pasal 102a. Djika penarik di surat wisel menjebutkan „nilai untuk diminta” , „untuk diminta” , „memberi kuasa” , atau sebutan lain jang mengakibatkan timbulnja perintah minta uang, penerima dapat menggunakan semua hak jang terbit dari surat wisel, tapi ia hanja dapat mengendosir dengan djalan pemberian kuasa. Mengenai surat wisel jang demikian para jang berhutang jang tertjantum dalam surat wisel terhadap pemegang surat wisel hanja dapat madjukan upaja2 tangkisan, seperti jang dapat ditangkiskan terhadap penarik. Perintah, jang tertjantum dalam surat wisel untuk diminta, tidak berachir dengan matinja atau mendjadi tidak mampuhnja sipemberi kuasa dikemudian hari. (Pergn. 100, 117; Perdt. 1792 dst., 1813). 103. Pasal 103. Surat wisel dapat dibajar ditempat tinggal pihak ketiga, baiik di tempat kedudukan tertarik, maupun di lain tempat. (Pergn. 100-5°, 126, 185; Perdt. 17 dst., 24). 104. Pasal 104. Dalam surat wisel, jang dapat dibajar pada wak- ' tu diperlihatkan atau beberapa lama sesudah diperlihatkan, penarik dapat menentukan, bahwa djumlah tersebut berbunga. Dalam tiap surat2 wisel lainnja clausula ini dianggap tidak ditulis. (Perdt. 1765; Pergn. 184). Besarnja bunga harus disebutkan dalam surat wisel. Djika hal tersebut tidak ada clausula tentang bunga dianggap tidak ditulis. (Perdt. 1767 dst.). Bunga dihitung mulai dari tanggal surat wisel, ketjuali diten­ tukan hari lain. 105. Pasal 105. Surat wisel, jang mentjantumkan djumlah de­ ngan angka dan huruf, djika terdapat selisih, berlaku djumlah jang ditulis dengan huruf. Surat wisel, jang djumlahnja beberapa kali ditulis, baik dengan angka, maupun dengan huruf, djika terdapat selisih, jang berlaku hanja djumlah jang terketjil. (Perdt. 1878 dst.; Pergn. 186). 106. Pasal 106. Djika dalam surat wisel terdapat tanda tangan orang2, jang tidak mampu mengadakan ikatan dengan surat wisel, tanda tangan palsu, atau tanda tangan dari orang2 jang sebetulnja tidak ada, atau tanda tangan, jang bagaimana djuga alasannja, tidak dapat mengikat orang jang menanda tangani atau jang tanda tangannja dituliskan disitu, perikatan terhadap orang2 lain jang tanda tangannja terdapat dalam surat wisel, biarpun demikian berlaku. (Perdt. 108, 113, 1446, 1872, 1876 dst.; Pergn. 70, 187; Pid. 264). 28

107. Pasal 107. Seorang, jang bertanda tangan di surat wisel sebagai wakil orang lain, untuk mana ia sebenarnja tidak berwenang, terikat sendiri oleh surat wisel, dan sesudah membajar, mempunjai hak2 sama, seperti hak2 jang semestinja didapat oleh orang jang dinjatakan diwakili. Hal jang sama berlaku terhadap wakil, jang melampaui batas wewenangnja (Perdt. 1797, 1806; Pergn. 188). 108. Pasal 108. Penarik bertanggung djawab terhadap akseptasi dan pembajaran. (Pergn. 120 dst.; 137 dst.; Atj. Perdt. 299, 581-1 sub 1 °). Ia dapat membebaskan diri dari kewadjiban bertanggung dja­ wab terhadap akseptasi; tiap klausula, jang membebaskan kewa­ djiban bertanggung djawab terhadap pembajaran, dianggap tidak tertulis. (Pergn. 121). 109. Pasal 109. Djika surat wisel, waktu diterbitkan tidak lengkap kemudian dilengkapkan tapi bertentangan dengan persetudjuan jang diadakan, tidak memenuhinja persetudjuan tidak dapat dipertanggung djawabkan pada pemegang, ketjuali ia mendapatkannja dengan djalan tidak djudjur atau karena kesalahannja sendiri jang besar. (Pergn. 168). 109a. Pasal 109a. Penarik wadjib, atas pilihan penerima, menentukan hanja dapat dibajar pada penerima sendiri, atau pada satu orang lain, dalam dua hal tersebut atas petundjuk atau dengan tidak menambah atas petundjuk tapi dengan menambahkan sebutan, se­ perti dimaksud dalam pasal 110 ajat 2. (Pergn. 102). 109b. Pasal 109b. Penarik, atau siapa sadja jang untuknja di­ tarik surat wisel, wadjib berusaha bahwa tertarik, pada hari berachirnja djangka waktu, mempunjai dana jang diperlukan untuk membajar, biarpun surat wisel ditentukan dapat dibajar pada pihak ketiga, tapi dengan pengertian, bahwa penarik sendiri bagaimanapun djuga tetap bertanggung djawab setjara perorangan pada pemegang dan orang2 jang mengendosir lebih dahulu. (Pergn. 102 dst., 127a, 146a). 109c. Pasal 109c. Tertarik dianggap, mempunjai dana jang di­ perlukan, djika ia pada hari berachimja djangka waktu surat wisel atau pada saat, berdasar pasal 142 ajat 3 pemegang dapat memadjukan tagihan tempuh, pada penarik atau pada orang jang ditarikkan, mempunjai hutang jang dapat ditagih, sedikitnja sebesar djumlah seperti tertjantum dalam surat wisel. (Pergn. 127a, 146a). Bagian kedua Endosemen 110. Pasal 110. Tiap surat wisel, djuga jang tidak dengan tegas dinjatakan atas petundjuk, dapat dipindahkan dengan djalan endosemen. 29

Djika penarik dalam surat wisel mentjantumkan kata2 ,,tidak atas petundjuk” atau pernjataan jang sematjam, surat wisel tersebut hanja dapat dipindahkan dalam bentuk dan dengan akibat sepertL dengan sesi penjerahan biasa. Dan endosemen jang ditulis pada surat wisel sematjam itu hanja berlaku sebagai sesi penjerahan biasa. (Perdt. 613). Endosemen dapat ditulis, malah untuk keuntungan tertarik, baik sebagai pengaksep ataupun tidak, bagi penarik, atau bagi tiap orang lain jang berhutang pada wisel. Orang2 ini dapat mengendosir lagi surat wisel. (Pergn. I l l dst., 119, 166). 111. Pasal 111. Endosemen harus tidak bersjarat. Tiap sjarat jang ditjantumkan dianggap tidak tertulis. (Pergn. 114). Endosemen untuk sebagian batal. Endosemen untuk diundjukkan berlaku sebagaii endosemen blangko. (Pergn. 112°, 1132). 112. Pasal 112. Endosemen harus ditulis diatas surat wisel atau diatas kertas jang disambungkan. Harus ditanda tangani oleh endosan. Dalam endosemen dapat tidak disebut orang jang diendosir atau hanja terdiri dari tanda tangan endosan (endosemen blangko). Dalam hal belakangan, endosemen, agar berlaku, harus ditulis dihalaman sebaliknja dari surat wisel atau diatas kertas jang disam­ bungkan. 113. Pasal 113. Dengan endosemen semua hak jang terbit dari surat wisel dipindahkan (Pergn. 114). Djika endosemen blangko, pemegang dapat: (Pergn. 1133, 1122) . le. mengisi kekosongannja, baik dengan nama sendiri maupun de­ ngan nama orang lain; 2e. mengendosir surat wisel setjara blangko lagi atau kepada orang lain; 3e. memindahkan surat wisel pada pihak ketiga, dengan tidak me­ ngisi kekosongannja dan dengan tidak mengendosirnja. (Perdt. 612 dst.; Pergn. 194). 114. Pasal 114. Ketjuali diperdjandjikan sebali/knja, para endo­ san bertanggung djawab atas pengaksepan dan pembajarannja. (A tj. Perdt. 299, 581-1 sub 1°). Ia dapat melarang endosemen baru; dalam hal demikian ia ter­ hadap orang, jang padanja surat wisel kemudian diendosir, tidak bertanggung diawab tentang pengaksepan dan pembajarannja. (Pergn. I l l , 113*). 115. Pasal 115. Ia, jang menguasai surat wisel, dipandang se­ bagai pemegang jang sjah, djika ia dapat menundjukkan haknja dengan berturutnja semua endosemen dengan tidak terputus, biarpun endosemen terachir ditulis blangko. Endosemen Jang ditjoret dianggap tidak ditulis. Djika endosemen blangko diikuti dengan endosemen lain, penanda tangan dari endosemen terachir dianggap 30

mendapat surat wisel dengan endosemen setjara blangko. (Pergn. 1393). Djika seorang, dengan tjara bagaimana djuga, kehilangan surat wisel, pemegang, jang menundjukkan haknja dengan tjara, disebutkan dalam ajat duluan, tidak wadjib menjerahkan kembali surat wiselnja, ketjuali ia memperoleh dengan itikad djahat, atau karena kesalahannja jang besar. (Perdt. 582, 1977; Pergn. 167a, 167b). 116. Pasal 116. Mereka, jang ditagih berdasarkan surat wisel, tidak dapat mengemukakan upaja2 tangkisan terhadap pemegang, berdasarkan hubungannja setjara perorangan dengan penarik atau para nemegang duluan, ketjuali djika dalam memperoleh surat wisel tersebut dengan sengadja berbuat untuk merugikan jang berhutang. (Pergn. 102a, 118). 117. Pasal 117. Djika endosemen muat pernjataan ,,nilai untuk diminta” , „untuk diminta” , „memberii kuasa” , atau lain sebutan, dengan tugas njata2 untuk memungut uang, pemegang dapat menggunakan semua hak jang terbit dari surat wisel, tapi ia hanja dapat mengendosir sebagai pemberian kuasa. Para jang. berhutang pada wisel dalam hal ini terhadap pe­ megang hanja dapat memadjukan upaja2 tangkisan, seperti apa jang dapat dimadjukan terhadap endosan. Perintah, jang termuat dalam endosemen untuk minta pemba­ jaran, tidak berachir dengan matinja atau mendjadi tidak mampunja sipemberi kuasa dikemudian hari (Pergn. 102a; Perdt. 1792 dst., 1813). 118. Pasal 118. Djika endosemen muat pernjataan ,,nilaii untuk tanggungan” , „nilai untuk gadai” , atau sebutan lain, jang mengakibatkan adanja gadai, pemegang dapat menggunakan semua hak jang terbit dari surat wisel, tapi endosemen jang ia tulis hanja berlaku sebagai endosemen memberi kuasa. (Perdt. 1150, 1152 dst.). Pada jang berhutang pada wisel tidak dapat dimadjukan upaja tangkisan terhadap pemegang, berdasar hubungannja setjara per­ orangan dengan endosan, ketjuali pemegang menerima surat wisel dengan sengadja berbuat untuk merugikan jang berhutang pada wisel. (Pergn. 116). 119. Pasal 119. Endosemen, ditulis sesudah h a ri. berachirnja djangka waktu, mempunjai akibat sama seperti endosemen, ditulis sebelum hari berachirnja djangka waktu. Tapi endosemen, ditulis sesudah protes terhadap tidak membajar atau sesudah habis djang­ ka waktu, jang ditentukan untuk memadjukan protes, hanja mem­ punjai akibat sebagai sesi penjerahan biasa. (Perdt. 613). Ketjuali ada pembuktian sebaliknja, endosemen jang tidak memuat tanggal dianggap ditulis sebelum habis djangka waktu jang ditentukan untuk memadjukan protes. (Perdt. 1915 dst.; Pergn. 143). 31

Bagian ketiga Akseptasi 120. Pasal 120. Surat wisel dapat sampai hari berachirnja djang­ ka waktu oleh pemegang atau orang, jang hanja menjimpannja, dimadjukan pada tertarik ditempat tinggalnja untuk diakseptasi (Pergn. 121, 124 dst.). 121. Pasal 121. Dalam tiap surat wisel penarik, dengan diten­ tukan djangka waktu atau tidak, menentukan, bahwa harus dima­ djukan untuk diakseptasi. Ia dalam surat wisel dapat melarang dimadjukan untuk diak­ septasi, ketjuali dalam surat wisel, jang dapat dibajar pada pihak ketiga, atau dapat dibajar ditempat lain dari pada tempat kedudukan tertarik atau dapat dibajar pada waktu tertentu sesudah diperlihat­ kan. (Pergn. 108, 122, 132). Ia dapat djuga menentukan, bahwa tidak boleh memadjukan untuk diakseptasi sebelum hari tertentu. (Pergn. 127c). Ketjuali penarik menerangkan, bahwa surat wisel tidak dapat diakseptasi, tiap endosan dapat, dengan menetapkan atau tidak suatu djangka waktu, menentukan, bahwa surat tersebut harus dimadju­ kan untuk diakseptasi. (Pergn. 127&). 122. Pasal 122. Surat wisel, jang dapat dibajar pada waktu ter­ tentu sesudah diperlihatkan, harus dimadjukan untuk diakseptasi dalam satu tahun sesudah ditanda tangani (Pergn 132 dst. 143, 152). Penarik dapat memperpandjang atau memperpendek djangka waktu ini. Para endosan dapat memperpendek djangka waktu ini. 123. Pasal 123. Tertarik dapat minta, agar dimadjukan padanja untuk kedua kalinja, pada hari berikutnja. Jang berkepentingan tidak boleh memadjukan sebagai dasar, bahwa permintaan ini tidak dipenuhi, ketjuali djika permintaannja dimuat dalam protes. Pemegang tidak wadjib, menjerahkan surat wisel, jang dima­ djukan untuk diakseptasi, pada tertarik. (Pergn. 143). 124. Pasal 124. Akseptasi ditulis diatas surat wisel. Dinjatakan dengan kata2 „diakseptasi” , atau dengan kata2 jang sematjam; di­ tanda tangani oleh tertarik. Tanda tangan dari tertarik, ditulis di halaman muka surat wisel, berlaku sebagai akseptasi. (Pergn. 127, 127&). Djika surat wisel dapat dibajar pada waktu tertentu sesudah diperlihatkan, atau berdasarkan suatu perdjandjian jang tegas ha­ rus dimadjukan untuk diakseptasi dalam djangka waktu tertentu, tanggal diakseptasi harus hari, waktu akseptasi dilakukan, ketjuali pemegang minta tanggal ditundjukkan untuk diaksep. Djika tanggal tidak ada pemegang harus menetapkan kelalaian dengan protes tepat pada waktunja, dengan sanksi kehilangan hak tagih tempuh ter32

hadap para endosan dan terhadap penarik, jang sudah menjediakan dana. (Pergn. 122, 126, 143, 165). 125. Pasal 125. Akseptasi tidak boleh bersjarat, tapi tertarik dapat membatasi sampai sebagian dari djumlah jang ditulis (Perdt. 1253 dst., 1390). Tiap perobahan lain, jang dilakukan oleh akseptan mengenai apa jang ditulis dalam surat wisel, berlaku sebagai penolakan aksep­ tasi. Tapi akseptasi harus sesuai dengan isi akseptasinja. (Pergn. 128, 143, 150). 126. Pasal 126. Djika penarik menentukan dapat dibajar dilain tempat daripada tempat kedudukan tertarik, dengan tidak menundjuk pihak ketiga, kepada siapa harus dibajarnja, tertarik dapat menundjuk orangnja dalam akseptasi. Djika penundjukan sematjam itu tidak ada akseptan dianggap mengikat diri membajar sendiri di tempat pembajaran. (Pergn. 101). Djika surat-wisel dapat dibajar ditempat kedudukan dari ter­ tarik, ia dapat, dalam akseptasi, menundjuk alamat, di tempat jang sama, diimana harus dilakukan pembajaran. (Pergn. 143a). 127. Pasal 127. Dengan akseptasi tertarik mengikat diri, mem­ bajar surat wisel pada hari berachirnja djangka waktu. (Pergn. 164). Djika tidak dibajar pemegang, sekalipun ia penarik, terhadap akseptan mempunjai hak menagih langsung jang terbit dari surat wisel, mengenai apa jang dapat ditagih menurut pasal 147 dan 148. (Atj. Perdt. 299, 581-1 sub 1°). 127a. Pasal 127a. Ia, jang sudah menjimpan dana jang diperlukan. jang disediakan chusus untuk membajar surat wisel jang diterbitkan, wadjib akseptasi dengan sanksi membajar biaja, kerugian dan bunga kepada nenarik. (Perdt. 1243 dst.; Pergn. 109c. 127c, 146a, 152a). 127b. Pasal 127b. Kesanggupan akan akseptasi suatu surat wisel tidak berlaku sebagai akseptasi, tapi memberi hak menagih pada penarik untuk dibajar kerugian oleh jang menjanggupi, djika tidak memenuhi kesanggupannja. Kerugian ini terdiri dari biaja protes dan biaja surat wisel kedua, djika surat wisel ditarik atas biaja penarik sendiri. Djika penarikan dilakukan atas biaja pihak ketiga, kerugian dan bunga terdiri dari biaja protes dan biaja surat wisel kedua, dan djumlah uang jang lebih dulu sudah dibajarkan oleh penarik pada pihak ketiga, karena sudah mendapat kesanggupan mengenai hutang dari surat wisel. (Perdt. 1243 dst.; Pergn. 121, 151). 127c. Pasal 127c. Penarik wadjib pada tertarik memberi kabar atau nasehat tentang surat wisel jang diterbitkan olehnja tepat pada waktunja, dan, djika lalai, harus mengganti biaja, jang timbul ka­ rena penolakan akseptasi atau pembajaran. (Perdt. 1243 dst.; Pergn. 127a). 33

127d. Pasal 127d. Djika surat wisel ditarik atas biaja pihak ke­ tiga, hanja pihak ketiga jang terikat pada akseptan. (Pergn. 102). 128. Pasal 128. Djika tertarik mentjoret akseptasmja jang su­ dah d'tu'is di surat wiisel sebelum surat-wisel diserahkan kembali, akseptasi dianggap sebagai ditolak. Ketjuali ada pembuktian sebaliknja pentjoretan dianggap dilakukan sebelum surat wisel dise­ rahkan kembali. (Pergn. 125). Tapi djika tertarik dapat menundjukkan dengan tertul.s akseptasinja kepada pemegang atau kepada orang, jang tanda tangannja terdapat da’ am. surat w'sel, tertarik terikat padanja sesuai de­ ngan akseptasinja. (Pergn. 127, 127b). Bagian keempat Djaminan. 129. Pasal 129. Pembajaran surat wisel mengenai djumlah uang jang disebut dalam surat w'sel seluruhnja atau sebagian dapat ditanggung oleh seorang penanggung (pendjam'n). Penanggungan dapat diberikan oleh pihak ketiga, atau ma’ ahan o’ eh seorang, jang tanda tangannja terdapat daiam surat wisel. (Perdt. 1820 dst.; Pergn. 125). 130. Pasal 130. Pend-'aimnan ditulis diatas surat wisel atau di­ atas kertas jang disambungkan. Dinjatakan dengan kata2 : ,,setudju untuk mendianrn” , atau dengan pernjataan jang sematjam; ditanda tangani oleh sipendjamin Tanda tangan dari pendjamin sadja, jang ditu’ is pada halaman muka surat wise1., berlaku sebagai djaminan, ketjuali djika tanda tangan tersebut dituF.s oleh tertarik atau oleh penarik. (Perdt. 1824). Pendjam'nan djuga dapat ditul's tersendiri atau dengan surat, dengan menjebut tempat, dimana diberikan. Dalam pendjaminan harus disebut, diberikan untuk siapa. Djika tidak disebut demikian dianggap diberikan untuk penarik (Pergn. 203). 131. Pasal 131. Pendjamin terikat setiara jang sama seperti orang iang diberi djaminan (Perdt. 1280, 1282, 1831 dst.; A tj. Perdt. 299, 581-i sub 1°). Perikatan iang dibuat olehnia berlaku, biarpun seandainja, ka­ rena sesuatu sebab ketjuali tidak memenuhi bentuknja, perikatan jang ia tanggung batal. (Perdt. 1821). Dengan membajar pendjamin mendapat semua hak, jang me­ nurut surat wisel dapat diselenggarakan terhadap mereka, jang diberi djaminan dan terhadap mereka, jang menurut surat wisel ter­ ikat padanja (Perdt. 1839 dst.; Pergn. 115). 34

Bagian ke’.ima Hari berachimja djangka wakfcu 132. Pasal 132. Surat wisel dapat ditarik : pada waktu diperlihatkan; pada waktu sesudah diperlihatkan; pada suatu waktu tertentu sesudah ditanda tangani; pada suatu hari tertentu; Semua surat wisel jang ditentukan berachir setjara lain atau dapat dibajar berangsur batal. (Pergn. 101). 133. Pasal 133. Surat wisel, ditarik berachir padawaktu diper­ lihatkan, dapat d'baiar pada waktu diundjukkan. Surat wisel ter­ sebut harus diundjukkan untuk dibajar dalam waktu satu tahun sesudah ditanda tangani. Penarik dapat memperpendek atau memperpandjang djangka waktu ini. Para endosan dapat memperpendek djangka waktu itu. Penarik dapat menentukan, bahwa surat wisel tidak boleh di­ undjukkan untuk dibaiar sebelum tanggal tertentu. Dalam hal demik'an diangka waktu untuk mengundjukkan mulai tanggal itu. (Pergn. 122, 136, 143°). 134. Pasal 134. Tanggal berachimja surat wisel, jang ditarik pada suatu waktu sesudah diperlihatkan, ditentukan, baik dengan tangeal akseptasi, maupun dengan tanggal protes. Diika tidak ada protes. akseptas; iang tidak ditan?rgali terhadap akseptan d:anggap terdjadi pada hari penghabisan djangka wak^u, iang ditentukan untuk mengundjukkan untuk diakseptasi. (Pergn. 122, 124, 1352, 142 d s t). 135. Pasal 135. Surat, wise1, ditarik pada satu atau beberapa bulan sesu d a h tanggal ditanda tangani atau sesudah d^'perlihatkan, b e ra c h ir pada tanggal iang sama dari bu'an, kanan pembaiaran harus dilakukan. Di ka tidak ada tanggal ianpr demikian berachir’ ah surat w :sel tersebut pada tanggal terachir dari. bulan itu. Mengenai surat wisel, ditarik pada satu atau beberapa bulan dan setengah bulan sesudah tanggal ditanda tangani atau sesudah diperl hatkan, ’ ebih dahuHi harus dih’tung bu^n2 iang penuh. Diika tanersral bera.cTvrnia ditentukan pada remiulaan. rada per. tengahan (pertengahan Djanuari, pertengahan Pebruari dst.) atau pada achir suatu bulan, maka j~ang dimaksudkan dengan istilah tersebut : tanggal satu, tanggal lima belas, tanggal terachir dari bulan tersebut. Dengan istilah : ,,delapan hari” , ,,lima belas hari” harus di­ maksudkan bukan satu atau dua minggu, tapi djangka waktu delapan hari atau lima belas hari, Iistilah ..setengah bulan” menundjukkan djangka waktu lima belas hari. (Pergn. 137). 138. Pasal 136. Tanggal berachimja surat wisel, iang danat di­ bajar pada hari tertentu, di tempat, jang perhitungan waktunja 35

berbeda dafi pada tempat penerbitan, dianggap ditentukan menurut perhitungan waktu dari tempat pembajaran. Tanggal penerbitan surat wisel, ditarik antara dua tempat jang mempunjai perbedaan perhitungan waktu dan dapat dibajar pada suatu waktu sesudah tanggal ditanda tangam, disesuaikan dengan ta n ^ a l menurut perhitungan waktu dari tempat pembajaran dan hari berachirnja ditetapkan sesuai dengan itu. _ _ . Djangka waktu untuk mengundjukkan surat wisel dihitung se­ suai dengan ketentuan dari ajat duluan. . , Pasal ini tidak berlaku, djika dan klausula dalam surat wisel atau dari kata2nja dapat disimpulkan maksud jang menjimpang. (A.U.P. 18; Pergn. 207). Bagian keenam Pembajaran 137 Pasal 137. Pemegang surat wisel, jang dapat dibajar pada suatu hari atau suatu waktu tertentu sesudah tanggal ditanda tangani atau se su d a h diperlihatkan, ia harus mengundjukkan untuk di­ bajar baik pada tanggal, kapan ia dapat dibajar, maupun pada s a la h ’ satu dari dua hari kerdja berikutnja. Surat wisel jang diundjukkan kepada kantor perhitungan ber­ laku sebagai pengundjukan untuk dibajar. Gupernur Djenderal a/kan menundjuk lembaga2, jang dimaksud sebagai kantor perhi­ tungan menurut Bab ini. (Pergn. 100-4°, 120, 122, 133, 135, 139, 141). 138 Pasal 138. Diluar apa jang disebut dalam pasal 167b, ter­ tarik dapat, dengan membajar surat wisel, menagih, pada pemegang aCTar surat wisel diserahkan padanja dengan memberikan surat tanda pembajaran lunas. Pemegang tidak boleh menolak pembajaran sebagian. (Pergn. 125). Djika dibajar sebagian tertarik xeruarm dapat uapat menagin, menagih, agar pembajar­ pembajarf-pr=?phut ditulis diatas surat wisel dan padanja diberikan surat an tersebut tanda pembajaran lunas. (Perdt. 1390, Pergn. 150, 164, 168, 169, 211 ). 139 Pasal 139. Pemegang surat wisel tidak dapat dipaksa, menerima pembajaran sebelum tanggal berachirnja djangka waktu. T e r ta r ik , jang membajar pada tanggal sebelum djangka waktu b e r a c h ir , berbuat atas tanggung djawab sendiri. (Perdt. 1360 dst.). Ia, jang membajar pada tanggal berachirnja djangka waktu, sudah memenuhi kewadjibannja dengan sempurna, asalkan padanja tidak terdapat pendjustaan atau kesalahan besar. Ia harus memeriksa TioH-iiriitnia rangkaian semua endosemen, bukan tanda tangan dari e n d osem en . (Perdt. 1385 dst.; Pergn 115). Diika ia, sudah membajar tapi tidak membebaskannja, diwadiibkan m e m b a ja r lagi untuk kedua kalinja, maka ia berhak m e nuntut orang2 jang memperoleh surat wisel dengan itikad djahat 36

II

atau waktu memperolehnja mempunjai kesalahan besar. 1270, 1386, 1405-4° Pergn. 1472, 167a, b, 212).

(Perdt.

140. Pasal 140. Surat wisel, jang pembajarannja diperdjandjikan dengan mata uang lain dengan uang" di tempat pembajaran, dapat dibajar dengan uang dari negara menurut nilai pada hari berachimja djangka waktu. Djika jang berhutang tidak memenuhi kewadjibannja, pemegang dapat menagih menurut pilihannja, agar .djumlah dalam surat wisel dibajar dengan mata uang dari negara menurut koers, baik pada hari berachimja djangka waktu, maupun pada hari pembajaran. Nilai uang asing ditentukan menurut kebiasaan dari tempat pembajaran. Tapi penarik dapat menentukan, bahwa djumlah jang dibajar harus diperhitungkan menurut kurs jang ditjantumkan dalam surat wisel. Penentuan tersebut diatas tiidak berlaku, djika penarik sudah menentukan, bahwa pembajaran harus dilakukan dengan mata uang tertentu (klausula pembajaran senjatanja dengan mata uang asing). Djika djumlah jang disebut dalam surat wisel dinjatakan de­ ngan uang, jang mempunjai nama sama, tetapi berbeda nilainja di tempat penerbitan dengan di tempat pembajarannja, dianggap se­ bagai dimaksud mata uang dari tempat pembajaran. (Perdt. 1756 dst.; Pergn. 60, 100-2°, 1513, 213). 141. Pasal 141. Djika surat wisel tidak diundjukkan untuk di­ bajar dalam djangka waktu, seperti ditentukan dalam pasal 137, tiap orang jang berhutang berwenang, menjerahkan djumlah uangnja untuk disimpan di tempat dari jang berwadjib, atas biaja dan tanggung djawab pemegang. (Perdt. 1280 dst., 1382, 1385, 1387, 1393, 1395, 1404 dst., 1407 dst., 1409; Pergn. 127*, 133, 139, 142, 146). Bagian ketudjuh Hak tagih tempiili djika akseptasi atau pembajaran ditolak 142. Pasal 142. (Dirob : L.N. 37-590). Pemegang dapat memadjukan hak tagih tempuh terhadap semua endosau, penarik dan lain2 orang jang berhutang pada surat wisel : (Pergn. 108, 109b,c, 114, 127, 131). Pada hari berachimja djangka waktu : (Pergn. 100-4e). diika tidak dibajar. (Pergn. 132 dst., 137, 141). Malahan sebelum tanggal berachimja djangka waktu : le. djika akseptasi ditolak sebagian atau seluruhnja; (Pergn. 120 dst., 125). 2e. djika tertarik pailit, baik sebagai akseptan atau tidak, dan dari saat, mulai berlakunja penundaan pembajaran jang ia peroleh. (Pergn. 143 5 . 6; P. 1 dst., 212 dst., 216). 3e. djika penarik pailit dari surat wisel jang tidak dapat diakseptasi. (Pergn. 143 6 ; P. 1 dst.). 37

143. Pasal 143. Penolakan akseptasi atau pembajaran harus ditetapkan dengan akta authentik (protes non-akseptasi atau nonpembajaran). Protes terhadap penolakan akseptasi harus dilakukan dalam djangka waktu, jang ditetapkan untuk mengundjukkan untuk aksep­ tasi. Djika, dalam keadaan ditentukan dalam pasal 123 ajat 1, penun. djukkan pertama terdjadi pada tanggal terachir dari djangka waktu, protes masih dapat di’akukan pada hari berikutnja. Protes terhadap penolakan pembajaran surat wisel, jang dapat dibajar pada suatu hari atau suatu waktu sesudah tanggal ditanda tangani atau sesudah diperlihatkan, harus dilakukan pada salah satu dari dua hari kerdja, jang mengikut pada hari, dapat dibajarnja surat wisel. Diika mengenai surat wisel, jang dapat dibajar de­ ngan diper’iihatkan, protes harus dilakukan, sesuai dengan ketentuan jang ditetapkan dalam ajat duluan mengenai pembuatan protes terhadap penolakan akseptasi. Dengan adanja protes terhadap penolakan akseptasi tidak perlu lagi menundjukkan surat wisel untuk pembajaran dan protes terhadap penolakan pembajaran. Djika diangkat pe’ aku kuasa atas permintaan tertarik, baik se­ bagai akseptan atau tidak, dan ditunda pembaiarannja pemegang tidak dapat menjelenggarakan hak tagih tempuhnja, ketjuali djika surat wisel sudah diundjukkan pada tertarik untuk dibajar dan sudah dilakukan protes. Djika tertarik, baik sebagai akseptan atau tidak, dinjatakan pailit, atau djika penarik dari surat wisel, jang tidak dapat diakseptasi, dinjatakan pailit, pemegang dapat, untuk menjelenggarakan hak tagih tempuhnja, tjukup memperlihatkan surat putusan dari hakim, jang menjatakan pailit. (Pergn. 120 dst., 125, 132 dst., 143 b, 143 d, 145, 171, 217; P. 1 dst., 212, 214). 143a. Pasal 143a. Pembajaran surat wisel harus diminta dan protes jang mengikut harus dilakukan ditempat kediaman tertarik. Djika surat wisel ditarik untuk dibajar di tempat kediaman lain jang ditundjuk atau oleh orang 'ain jang ditundjuk, baik dalam daerah jang sama, maupun dalam daerah lain, pembajaran harus di­ minta dan protes harus dilakukan ditempat kediaman atau terha­ dap orang jang ditundjuk. Djika ia, jang harus membajar surat wisel, sama sekali tidak dikenal atau tidak dapat diiketemukan, protes harus di’akukan pada kantor pos di tempat t:nggal jang ditundjuk untuk tempat mem­ bajar, dan djika di tempat itu tidak ada kantor pos, didaerah pemerintah di Djawa-Madura pada assisten res:den dan di lain daerah pada kepala pemerintah setempat. Harus dilaksanakan dengan tjara iang sama, djika surat wisel ditarik untuk dibajar didaerah lain dari tempat tinggalnja tertarik, dan tempat kediaman d:mana pembaiaran harus dilakukan tidak ditentukan. (Perdt. 1393; Pergn. 1003°, 102, 126, 143b-2 sub 2e, 218a; P. 962). 143b. 38

Pasal

143b.

Protes, terhadap penolakan akseptasi atau pe-

nolakan pembajaran, dilakukan oleh notaris atau oleh djuru-sita. Harus dibarengi dengan dua saksi. Protes berisi : le. turunan jang sama dari surat wisel, dari akseptasi, dari semua endosemen, dari pendjaminan dan alamat jang ditu'is disitu; 2e. penjebutan bahwa akseptasi atau pembajaran kepada orang2, atau di tempat jang disebut dalam pasal duluan, sudah diminta dan tidak berhasil; 3e. penjebutan mengenai alasan2 penolakan akseptasi atau penolakan pembajaran; 4e. tegoran untuk menanda tangani protes, dan a!asan2 penolakannja; 5e. penjebutan, bahwa ia, notaris atau djuru-sita, karena ada peno­ lakan akseptasi atau penolakan pembajaran memadjukan protes. Djika protes mengenai surat wisel jang hilang, tjukup, sebagai ganti dari apa jang ditentukan dalam le dari ajat satu diatas, mem­ buat uraian se-teliti2nja mengenai isi surat wisel. (Pergn. 112, 124 dst., 130, 137, 155 dst., 159, 167a dst., 218b; Not. 1, 20 dst ). 143e. Pasal 143c. Para notaris dan djurusita wadjib, dengan sanksi membajar penggantian biaia, kerugian dan bunga memberikan salinan dari protes, dan mentjatat hal itu dalam salinan, dan menulisnja dengan berturutan menurut waktu dalam daftar chusus, diberi nomor dan ditanda tangani sebagai tanda. kebenaran oleh presiden raad van justisi, diika tempat kediamannja berada dalam daerah, dimana raad van justisi berkedudukan, dan dilain tempat oleh hakim psngadilan karesidenan; atau diika ketua tidak hadir, berhalangan atau sakit di daerah pemerintah di, DiawaMadura o’eh asisten-residen dan dilain tempat oleh kepala pemerintah setempat, atau atas perintahnja oleh seorang pegawai Europa lain. Djuga mereka harus, djika dikehendaki, memberikan satu atau beber.apa .salinan dari protes kepada jang berkepentingan. (Pergn. 218c; Atj. Perdt. 4, 8 ; T.L.N. 379). 343d. Pasal 143d. Sebagai protes terhadap penolakan akseptasi, berbeda dengan penolakan pembajaran berlaku suatu keterangan jang dibuat, *ditanggali dan ditanda tangani disurat-wisel o’ eh me­ reka, jang diminta padania untuk akseptasi atau pembajaran, dengan p e r s e t u d ju a n pemegang, bahwa ia sendiri menolak, ketjuali penarik memberi tjatatan, bahwa ia menghendaki protes authentik. (Pergn. 143, 217-2°). 144. Pasal 144. Pemegang harus memberikan tahu tentang pe­ nolakan akseptasi atau penolakan pembaiaran kepada endosannia dan nenarik dalam waktu empat hari kerdr'a, mu’ ai hari, berikutnja sesudah protes atau, diika surat w ;sel ditar’k dengan klausula tanpa biaja mulai hari berikutnja sesudah diundjukkan. Tiap endosan harus dalam waktu dua hari, kerdia, mulai hari berikutnja sesudah menerima pemberian tahu, mengabarkan pemberian tahu jang is ter.’ma kepada endosannja, dengan menundjuk nama dan alamat dari mereka, jang memberikan tahu lebih dahulu, dan demikian selandjut39

nja, sampai kembali pada penarik. Djangka2 waktu ini berlaku mulai dari diterimanja pemberian tahu jang lebih dulu. Djika sesuai dengan ajat diatas dilakukan pemberian tahu ke­ pada seorang, jang tanda tangannja terdapat di surat wisel, harus dilakukan pemberian tahu dalam djangka waktu jang sama kepada pendjaminnja. Djika endosan tidak menjebut atau menulis alamatnja tidak terang, tjukup dengan memberi tahu pada endosan jang duluan. Ia, jang harus membuat pemberian tahu, dapat membuatnja dalam bentuk apapun djuga, malahan boleh hanja dengan mengirimkan kembali surat wiselnja. Ia harus membuktikan, bahwa ia memberikan tahu dalam djang­ ka waktu jang ditetapkan. Djangka waktu ini dianggap ditaati, djika surat, jang muat pemberian tahu, dimasukkan pos dalam djangka waktu tersebut. (Perdt. 1916). Ia, jang memberikan tahu tidak dalam djangka waktu seperti tersebut diatas, tidak akan kehilangan haknja; ia, djika beralasan, bertanggung djawab atas kerugian, jang disebabkan karena kelalaiannja, tapi bahwa biaja, kerugian dan bunga tidak dapat melebihi djumlah tertjantum dalam surat wisel. (Perdt. 1243 dst.; Pergn. 143 dst., 153, 219). 145. Pasal 145. Penarik, endosan atau pendjamin, dapat, dengan menulis dan ditanda tangani diatas surat wisel klausula „ tidak de­ ngan biaja” , „tidak dengan protes” atau lain matjam klausula jang sematjam, membebaskan pemegang dari pembuatan protes terhadap penolakan akseptasi atau penolakan pembajaran, dalam menjelenggarakan hak tagih tempuhnja. Klausula ini tidak membebaskan pemegang dari wadjib mengun­ djukkan surat wiselnja, dalam djangka waktu jang sudah ditentu­ kan, djuga tidak dari wadjib memberikan tahu. Pembuktian tentang tidak menaati djangka waktu harus diberikan oleh mereka, jang menjalahkan pemegang. Djika klausula ditulis oleh penarik, maka berlaku terhadap semua, jang tanda tangannja terdapat dalam surat wisel; djika ditulis oleh seorang endosan atau seorang pendjamin, hanja berakibat terhadap endosan atau pendjamin jang bersangkutan. Djika p e m e g a n g , biarpun penarik menulis klausula tersebut, masih me­ lakukan protes, ia harus memikul biajanja. Djika klausula tersebut berasal dari seorang endosan atau seorang pendjamin, biaja protes, djika protes tersebut dibuat, dapat diminta dari masing2 iang tanda tangannja terdapat pada surat wisel. (Pergn. 143, 143d, 147-1 sub 3e, 220). 146. Pasal 146. Semua jang menarik, akseptasi, mengendosir, atau mendjamin surat wisel dengan bertanda tangan, terikat setjara perorangan pada pemegang. Djuga pihak ketiga, jang ditarikkan surat-wisel atas biajanja dan sudah menerima djumlah uangnja, bertanggung djawab terhadap pemegang. Pemegang dapat meminta uangnja, pada semua orang inii, baik sendiri2 maupun ber-sama2, dengan tidak ada keharusan memperhatikan urutannja dalam perikatan. 40

Hak ini djuga diberikan kepada setiap orang, jang tanda tangannja terdapat dalam surat wisel dan, untuk memenuhi kewadjibannja tagih tempuh, sudah membajarnja. Penagihan, jang ditudjukan terhadap salah seorang jang ber­ hutang dalam surat wisel, tidak menghalangi untuk menagih orang lain, biarpun ia mengikatkan diri belakangan dari pada jang ditagih pertama. (Perdt. 1280 dst., 1283, 1292 dst.; Pergn 102 dst., 110 dst., 120 dst., 127, 131, 152, 152a, 157, 165, 167, 221; P. 132; Atj. Perdt. 299, 581-1 sub 1°). 146a. Pasal 146a. Pemegang dari surat wisel jang diprotes tidak berhak sama sekali terhadap dana kepunjaan penarik jang berada ditangan tertarik. Djika surat wisel tidak diakseptasi, uang tersebut, djika penarik pailit, mendjadi harta kekajaannja. (P. 19). Djika diakseptasi, dana tersebut, sampai berachimja surat wisel, tetap berada pada tertarik, dengan kewadjiban memenuhi akseptasi pada pemegang, (Pergn. 109b dst., 127a, 221a). 147. Pasal 147. Pemegang dapat dari mereka, jang ia kenai hak tagih tempuh menagih: le. djumlah uang dalam surat wisel jang tidak diaksep atau tidak dibajar dengan bunganja djika diperdjandjikan; 2e. bunga sebesar enam per seratus, dihitung dari hari berachimja djangka waktu; 3e. biaja protes, biaja pemberian tahu jang dilakukan dan biaja2 lain. (Pergn. 1453)1. Djika pelaksanaan hak tagih. tempuh terdjadi sebelum hari berachirnja djangka waktu, djumlah dalam surat-wisel dikurangi. Pengurangan diperhitungkan menurut disconto resmi (bankdisconto) jang berlaku di tempat kediaman pemegang, pada tanggal dilaku­ kan hak tagih tempuh. (Perdt. 12503; Pergn. 104, 127, 139, 142 dst., 143d dst., 148, 151, 152a, 157, 222). 148. Pasal 148. Ia, jang untuk memenuhi wadjib tagiih tempuh membajar surat wisel, dapat menagih mereka, jang terhadapnja mempunjai wadjib tagih tempuh : le. seluruh djumlah, jang ia sudah bajar; 2e. bunga enam per seratus, terhitung mulai hari pembajarannja; 3e. biaja jang ia keluarkan (Perdt. 12503; Pergn. 147, 151, 223). 149. Pasal 149. Tiap orang jang berhutang dalam surat-wisel, jang terhadapnja dikenakan atau dapat dikenakan hak tagih tempuh, dapat, dengan membajar untuk memenuhi wadjibnja tagih tempuh, menagih penjerahan surat wisel dengan protesnja, dan surat tanda pembajaran lunas. Tiap endosan, jang untuk memenuhi wadjibnja tagih tempuh sudah membajar surat-wisel, dapat mentjoret endosemennja dan endosemen2 dari para endosan berikutnja. (Pergn. 138, 146 dst., 224). 150. Pasal 150. Djika terdjadi akseptasi sebagian, seorang dapat, jang untuk memenuhi wadjibnja tagih tempuh sudah membajar ba­ gian dari djumlah dalam surat wisel jang tiidak diaksep, menagih, 41

agar pembajaran tersebut dinjatakan dalam surat wisel dan padanja diberikan surat tanda lunas. Pemegang sebaliknja harus memberi­ kan salinan dari surat wisel, jang ditanda tangani jang sama bunjinja, dan protesnja, untuk memungkinkan ia melakukan haknja tagiJi tempuh lebih landjut. (Perdt. 1390; Pergn. 125, 143, 166 dst.). 151. Pasal 151. Tiap orang, jang dapat melakukan haknja tagih tempuh, dapat, ketjuali djika diperdjandjikan sebaliknja, mengganti kerugiannja sendiri dengan mengadakan surat wisel baru (wisel kembar), ditarik untuk diperlihatkan terhadap salah seorang dari mereka, jang terhadapnja punja wadjib tagih tempuh dan dapat dibajar di tempat kediamannja. Wisel kembar muat, ketjuali djumlah2 jang disebut dalam pasal 147 dan 148, djumlah provisi dan meterai dari wisel kembar. Djika wisel kembar ditarik oleh pemegang, djumlahnja ditetap­ kan menurut koers dari wisel untuk diperlihatkan, ditarik dari tem­ pat, dimana surat wisel asli dapat dibajar, terhadap tempat kediaman dari jang mempunjai wadjib tagih tempuh. Djika wisel kembar ditarik oleh seorang endosan, djumlah ditetapkan menurut koers dari wisel untuk diperlihatkan, ditarik dari tempat kediaman pena­ rik wisel kembar terhadap tempat kediaman dari jang mempunjai wadjib tagih tempuh. (Pergn. 140, 146). 152. Pasal 152. Sesudah djangka waktu berachir ditentukan : (Pergn. 153). untuk mengundjukkan surat wisel jang ditarik untuk diperlihat­ kan atau suatu waktu sesudah diperlihatkan; (Pergn. 122 133 dst., 137). untuk membuat protes terhadap penolakan akseptasi atau pe­ nolakan pembajaran; (Pergn. 143). untuk mengundjukkan untuik dibajar djika ada perdjandjian tidak dengan biaja; (Pergn. 145). hak dari pemegang hapus terhadap para endosan, terhadap pe­ narik, dan terhadap orang2 lain jang berhutang dalam surat wisel, ketjuali terhadap akseptan. (Pergn. 127). Djika tidak diundjukkan untuk diakseptasi dalam djangka waktu jang ditentukan oleh penarik, hak tagih tempuh dari pemeo-ang hapus, baik karena penolakan pembajaran atau karena penofakan akseptasi, ketjuali ternjata dari kata2 dalam surat wisel, bahwa penarik hanja ingin membebaskan diri dari kewadjiban, ber­ tanggung djawab terhadap pengaksep. (Pergn. 146, 153). Djika penentuan djangka waktu untuk pengundjukan ditjantumkan dalam endosemen, hanja endosan jang dapat menggunakan hak tersebut. (Pergn. 110 dst., 119). 152a. Pasal 152a. Surat wisel jang ditolak akseptasinja atau ditolak pembajarannja dan diprotes, biarpun protes dimadjukan terlambat, penarik tidak dapat dibebaskan dari tanggung djawabnja, ketjuali ia membuktikan, bahwa tertarik pada hari berachirnja diangka waktu sudah mempunjai dana jang akan digunakan untuk pembajaran surat wisel. Djika dana jang diperlukan terdapat se42

bagian sadja, penarik bertanggung djawab akan kekurangannja. (Pergn. 109b dst., 127a, 143, 146a). Djika surat wisel tidak diaksep, dan protes dimadjukan ter­ lambat, maka penarik, dengan sanksi tidak dibebaskan dari tanggung djawabnja, wadjib, memberikan dan menjerahkan pada pemegang tagihannja terhadap dana, jang oleh tertarik diterimanja dari pena­ rik, pada tanggal berachirnja djangka waktu dan demikian sampai djumlah tertjantum dalam surat wisel; dan ia pada pemegang, atas biajanja, harus memberikan bukti2 untuk dapat melakukan tagihan­ nja. Djika penarik dinjatakan pailit, maka para pengampunja me­ ngenai kekajaannja harus memenuhi kewadjibannja jang sama, ke­ tjuali mereka memilih, mengizinkan pemegang berlaku sebagai penagih hutang, untuk djumlah tertjantum dalam surat wisel. (Perdt. 163; Pergn. 109c; P. 1, 13). 153. Pasal 153. Djika mengundjukkan surat wisel atau pembuatan protes tidak dilakukan dalam djangka waktunja karena terhalang oleh sesuatu jang tidak dapat dihindari (undang2 dari suatu negara atau keadaan adipaksa lainnja), djangka waktu diperpandjang. Pemegang wadjib, memberi tahu tentang keadaan adipaksa dengan setjepat mungkin pada endosan, dan pemberian tahu ditanggali dan ditanda tangani diatas surat wisel atau dikertas jang disambungkan; untuk selandjutnja berlaku ketentuan dalam pasal 144. Sesudah keadaan adipaksa berhenti pemegang dengan setjepatnja mengundjukkan surat Wisel untuk diaksep atau dibajar dan, djika ada alasannja, membuat protes. Djika keadaan adipaksa terus berdjalan lebih dari tiga puluh hari, terhitung dari berachirnja djangka waktu, hak tagih tempuh dapat dilaksanakan, dengan tidak perlu mengundjukkan atau mem­ buat protes. Mengenai surat wisel, ditarik untuk diperlihatkan, atau suatu waktu tertentu sesudah diperlihatkan, djangka waktu tiga puluh hari berlaku mulai hari, dimana pemegang, biarpun sebelum ber­ achirnja djangka waktu untuk mengundjukkan, memberi tahu ten­ tang adipaksa pada endosan; mengenai surat wisel, ditarik suatu waktu tertentu sesudah diperlihatkan, djangka waktu tiga puluh hari diperpandjang dengan djangka waktu memperlihatkan, jang disebut dalam surat wisel. Kedjadiian2, jang bagi pemegang, atau bagi mereka, jang ia perintahkan mengundjukkan surat wisel atau membuat protes, bersifat perorangan, tidak dipandang sebagai kedjadian adipaksa. (Pergn. 121 dst., 133 dst., 143, 152, 225). Bagian kedelapan Penjerta — antaraan 1.

Ketentuan umum

154. Pasal 154. Penarik, endosan, atau pendjamin, dapat menun­ djuk seorang, dalam keadaan terdesak, untuk diakseptasi atau mem­ bajar. (Perdt. 1792 dst.). 43

Dengan sjarat2 jang ditentukan dibawah surat-wisel dapat dir aksep atau dibajar oleh seorang, sebagai peserta antara untuk kepentingan orang jang berhutang, jang dapat dikenakan hak tagih tempuh. Peserta-antara dapat seorang pihak ketiga, malahan tertarik, atau seorang jang berdasar surat-wisel sudah terikat, ketjuali ak­ septasi. (Perdt. 1354, 1382). Peserta-antara dalam djangka waktu dua hari kerdja mem­ beri tahu tentang penjerta-antaraannja kepada orang, jang ia sertaantarai. Djika tidak memperhatikan djangka waktu tersebut, djika ada alasannja, ia bertanggung djawab atas kerugian, ditimbulkan karena kelalaiannja, tapi biaja, kerugian dan bunga tidak boleh melebihi djumlah tertjantum dalam surat wisel. (Perdt. 1355 dst.: Pergn. 146, 155 dst.). 2.

Akseptasi dalam penjerta-antaraan

155. Pasal 155. Akseptasi dalam penjerta-antaraan dapat dila­ kukan dalam semua keadaan, dimana pemegang suatu surat wisel jang dapat diakseptasi, dapat melakukan hak tagih tempuhnja, se­ belum hari berachirnja djangka waktu. (Pergn. 1 2 1 3 ) . Djika di surat wisel ditundjuk seorang untuk, dalam keadaan terdesak, di tempat pembajaran mengaksep atau membajar, peme­ gang tidak dapat melakukan haknja, terhadap mereka, jang me­ nundjuk dan terhadap mereka, jang kemudian menulis tanda ta­ ngannja diatas surat wisel sebelum hari berachirnja djangka waktu, ketjuali ia sudah mengundjukkan suratnja wisel kepada orang jang ditundjuk dan sudah dibuat protes terhadap penolakannja untuk akseptasi. (Pergn. 142 dst., 1541). Mengenai penjerta-antaraan dalam keadaan lain pemegang da­ pat menolak akseptasi dengan penjerta-antaraan. Tapi djika ia menerima, ia kehilangan haknja tagih tempuh, jang ia miliki sebelum hari berachirnja djangka waktu terhadap mereka, jang dilakukan akseptasi untuk kepentingannja, dan terhadap mereka, jang menulis tanda tangannja kemudian diatas surat wisel. (Pergn. 146, 148, 1543) . 156. Pasal 156. Akseptasi dengan penjerta-antaraan disebut da­ lam wisel; ditanda tangani oleh penjerta-antara. Ditundjukkan disitu, untuk siapa dilakukan penjerta-antaraan; djika tidak ada petundjuk tersebut dianggap dilakukan untuk kepentingan penarik. (Perdt. 1915 dst.; Pergn. 124, 161). 157. Pasal 157. Akseptan sebagai peserta-antara terhadap pe­ megang dan terhadap para endosan, jang mengendosir surat wisel sesudah seorang, jang untuk kepentingannja diadakan penjerta-antaraan, terikat dengan tjara jang sama seperti orang2 jang disebut belakangan. (Atj. Perdt. 299, 581-1 sub 1 °). Biarpun diadakan akseptasi dengan penjerta-antaraan seorang dapat, jang untuk kepentingannja diadakan akseptasi dengan pen je r t a - a n t a r a a n dan mereka, jang terhadapnja mempunjai wadjib tagih tempuh, dari pemegang, djika ada alasannja, dengan mem44

bajar kembali djumlah jang ditentukan dalam pasal 147, menagih penjerahan surat wisel, surat protes dan surat tanda sudah bajar lunas jang ditanda tangani. (Pergn. 127, 146, 159). 3.

Pembajaran dalam penjerta-antaraan

158. Pasal 158. Pembajaran dalam penjerta-antaraan dapat ter­ djadi dalam semua keadaan, dimana, baik pada hari berachirnja djangka waktu, maupun sebelumnja, pemegang mempunjai hak tagih tempuh. Pembajaran harus mengenai djumlah semua, jang harus dibajar oleh jang untuk kepentingannja diadakan penjerta-antaraan. Pembajaran harus terdjadi paling lambat pada tanggal berikut­ nja sesudah tanggal berachir, kapan dapat dibuat protes terhadap penolakan pembajaran. (Pergn. 143, 146, dst.). 159. Pasal 159. Djika surat wisel diaksep oleh penjerta-antara, jang tempat kedudukan di tempat pembajaran, atau djika orang2, jang tempat kedudukannja berada di tempat jang sama, ditundjuk untuk membajar dalam keadaan terdesak, pemegang harus menundjukkan surat wisel kepada semua orang tersebut, dan, djika ada aiasan, menjuruh membuat protes penolakan pembajaran paling lam­ bat pada tanggal berikutnja sesudah tanggal hari terachir, kapan protes penolakan pembajaran dapat dilakukan. (Perdt. 17 dst., 24). Djika protes tidak dilakukan dalam djangka waktu jang diten­ tukan ia, jang membuat alamat darurat atau orang jang untuk kepentingannja diaksep surat-wiselnja, dan para endosan jang ke­ mudian dibebaskan dari perikatan. (Pergn. 143 dst., 145, 154). 160. Pasal 160. Pemegang, jang menolak menerima nembajaran oleh penjerta-antara, kehilangan hak tagih tempuh terhadap mereka, jang karena penjerta-antaraan semestinja mendjadi bebas. (Pergn. 146, 158). 161. Pasal 161. Pembajaran dalam penjerta-antaraan harus di­ tetapkan dengan tanda pelunasan pada surat wisel dengan menundjukkan orang, jang dibajarinja. Djika penundjukkan tidak ada pembajaran dianggap terdjadi untuk kepentingan penarik. (Perdt. 1915 dst.). Surat-wisel dan protes, djika ini dibuat, harus diserahkan ke­ pada orang, jang membajar sebagai penjerta-antara. (Pergn. 149). 162. Pasal 162. Seorang, jang membajar sebagai penjerta-antara, mendapat hak2, jang timbul dari surat-wisel, terhadap orang, jang ia bajari dan terhadap mereka, jang terikat pada orang tersebut belakangan karena kekuatan surat wisel. Tapi ia tidak boleh mengen­ dosir lagi surat wisel. Para endosan, jang terdapat dibelakang orang, jang sudah dibajari, mendjadi bebas. Djika banjak orang memadjukan diri untuk membajar sebagai penjerta-antara, diutamakan pembajaran jang menimbulkan pembebasan paling besar. Seorang penjerta-antara, jang dengan sengadja 45

berbuat bertentangan dengan ini, kehilangan hak tagih tempuhnja terhadap mereka, jang semestinja mendapat pembebasan. (Pergn. 110 dst., 146, 1543). Bagian kesembilan Lembaran surat wisel, turunan surat wisel dan surat wisel jang hilang 1.

Lembaran surat wisel.

163. Pasal 163. Surat-wisel dapat diterbitkan dalam beberapa lembar jang sama bunjinja. Dalam lembar, dalam uraiannja jang menjebut kepala wisel, harus ditulis nomor urutnja, djika tidak ditulis nomomja tiap lembar dipandang sebagai surat-wisel jang berdiri sendiri. Tiap pemegang surat-wisel, jang tidak menjatakan, bahwa di­ terbitkan dalam satu lembar, dapat menagih penjerahan beberapa lembar atas biajanja. Untuk maksud itu pemegang menghubungi endosan jang terdekat, jang wadjib memberi bantuan, dengan meng­ hubungi endosannja sendiri pada endosan sebelumnja, dan demikian seterusnja, sampai kembali pada penarik. Para endosan wadjib me­ nulis endosemennja di lembar2 jang baru. (Pergn. 100, 226). 164. Pasal 164. Pembajaran, dilakukan terhadap salah satu lem­ bar, membebaskan, djuga biarpun tidak diperdjandjikan, bahwa pem­ bajaran tersebut menghapus kekuatan dari lembar2 lainnja. Tapi tertarik terikat pada tiap lembar jang diaksep, jang tidak diserah­ kan padanja. (Pergn. 124). Endosan, jang menjerahkan lembar2 tersebut kepada berbagai orang, djuga para endosan jang kemudian, terikat oleh semua lem­ bar, jang muat para tanda tangannja dan jang tidak diserahkan. (Pergn. 110, dst., 138, 227). 165. Pasal 165. Ia, jang mengirimkan salah satu lembar untuk diakseptasi diatas lembar2 lainnja harus menundjuk nama orang, jang memegang lembar tersebut. Ia wadjib, menjerahkan lembar tersebut pada pemegang dari lembar lainnja jang berhak. Djika ia menolak, pemegang hanja dapat melakukan haknja ta­ gih tempuh, sesudah ia menetapkan dengan surat protes : le. bahwa lembar jang dikirimkan untuk diaksep sesudah di­ minta tidak diserahkan padanja; 2e. bahwa ia tidak dapat memperoleh akseptasi atau pemba­ jaran atas lembar lain. (Pergn. 120, 143, 143b, 146). 2.

Turunan surat wisel

166. Pasal 166. Tiap pemegang surat-wisel berhak, membuat tu­ runan dari surat-wisel tersebut. 46

■at, Turunan harus sama dengan jang asli dengan muat endosemen2 dan lain2 keterangan, jang terdapat pada jang asli. Harus menundjuklcan, dimana tempatnja turunan. Turunan tersebut dapat diendosir dan ditanda tangani sebagai djaminan dengan tjara dan akibat jang sama, seperti jang asli. (Perdt. 1888 dst.; Pergn. 110, 129, 163, 167). 167. Pasal 167. Turunan harus .menjebutkan, siapa jang menjim­ pan aslinja. Ia wadjib menjerahkan jang asli kepada pemegang tu­ runan jang berhak. Djika ia menolak, pemegang hanja dapat menagih tempuh ter­ hadap mereka, jang mengendosir turunannja atau jang bertanda tangan sebagai pendjamin, sesudah ia menetapkan dengan protes, bahwa jang asli sesudah diminta tidak diserahkan padanja. Djika sesudah ditulis endosemen jang penghabisan sebelum dibuat turunan, pada jang asli ditulis klausula : ,,dari sekarang hanja endosemen diatas copie jang berlaku” , atau klausula lain jang sematjam, maka sesudahnja, endosemen jang ditulis diatas jang asli batal. (Perdt. 1888 dst.; Pergn. 146, 166). 3.

Surat wisel jang hilang

167a. Pasal 167a. Barang siapa, sebagai pemegang, kehilangan surat-wiselnja, hanja dapat minta pembajaran dari tertarik dengan memberikan tanggungan untuk tiga puluh tahun lamanja. (Perdt. 1830, 1967; Pergn. 115; 137, 139, 143b2, 167b, 227a; Atj. Perdt. 611 dst.). 167b. Pasal 167b. Barang siapa, jang memegang surat-wisel, dan jang sudah berachir djangka waktunja dan, djika perlu sudah diprotes, hilang, hanja dapat melakukan haknja terhadap jang mengaksep dan penarik, dengan memberi tanggungan untuk tiga puluh tahun lamanja. (Perdt. 1830, 1967; Pergn. 115, 137, 139, 143b2, 167a, 227b; Atj. Perdt. 611 dst.). Bagian kesepuluh Perobahan, 168. Pasal 168. Djika susun kata dalam surat-wisel dirobah, me­ reka, jang sesudahnja menulis tanda tangannja diatas surat-wisel, terikat pada susun kata jang berobah; mereka, jang menulis tanda tangannja diatas surat wisel sebelumnja, terikat pada uraian jang asli. (Pergn. 109, 228; Pid. 264). Bagian kesebelas Kedaluwarsa 168a. Pasal 168a. Ketjuali ketentuan dari pasal berikut, hutang pada surat-wisel hapus dengan adanja semua bentuk pembebasan 47

hutang, seperti jang ditentukan dalam K.U. Perdt. (K.U. Perdt. 1381; Pergn. 228a). 169. Pasal 169. Semua penagihan hak, jang terbit dari suratwisel terhadap pengaksep, kedaluwarsa sesudah melampaui waktu tiga tahun, terhitung sedjak hari berachirnja djangka waktu. Penagihan hak dari pemegang terhadap para endosan dan ter­ hadap penarik kedaluwarsa sesudah melampaui waktu satu tahun, terhitung mulai tanggal dibuatnja protes pada waktunja atau, djika ada klausula tidak dengan biaja, dari hari berachirnja djangka waktu. Penagihan hak diantara para endosan satu sama lain dan ter­ hadap penarik kedaluwarsa sesudah melampaui djangka waktu enam bulan, terhitung dari hari, kapan seorang endosan untuk memenuhi wadjibnja tagih tempuh membajar surat-wisel, atau mulai hari, kapan ia sendiri digugatnja. (D irob: No. 95-77 jo 562). Kedaluwarsa termaksud dalam ajat pertama tidak dapat ditimbulkan oleh pengaksep, djika atau sedjauh ia menerima dana atau dengan tidak sjah memperkaja diri; djuga kedaluwarsa jang tertjantum dalam ajat kedua dan ketiga tidak dapat ditimbulkan oleh penarik, djika atau sedjauh ia tidak mem­ berikan dana atau oleh penarik atau para endosan jang dengan tidak sjah memperkaja diri; semua dengan tidak mengurangi apa jang ditentukan dalam pasal 1967 K.U. Perdt. (Pergn. 190c, 110 dst., 120 dst., 127, 132 dst., 143, 145 dst., 168a, 170, 229, 229fc). 170. Pasal 170. Pemberhentian kedaluwarsa hanja berlaku ter­ hadap orang, jang mengadakan perbuatan ditudjukan untuk memberhentikan kedaluwarsa, (Perdt. 1979 dst., 1982). (Ditambah : L.N. 35-77 jo 562). Menjimpang darii pasal 1987 dan 1988 dari K.U. Perdt. kedaluwarsa, disebut dalam pasal diatas berlaku terhadap orang jang belum tjukup umur dan terhadap se­ orang, jang dibawah pengampuan, djuga diantara suami isteri, de­ ngan tidak mengurangi hak tuntutan dari jang belum tjukup umur dan jang berada dibawah pengampuan terhadap walinja atau pengampunja. (Pergn. 229a). Bagian keduabelas. Ketentuan umum 171. Pasal 171. Pembajaran surat wisel, jang hari berachirnja djangka waktu djatuh pada hari besar, baru dapat ditagih pada hari kerdja pertama berikutnja. Djuga semua perbuatan lainnja jang berhubungan dengan surat-wisel, seperti menundjukkan untuk akseptasi dan protes, tidak dapat dilakukan ketjuali pada hari kerdja. Djika salah satu perbuatan tersebut harus dilakukan dalam djangka waktu tertentu, jang hari terachirnja hari besar, djangka waktu ini diperpandjang sampai hari kerdja pertama, sesudah djang­ ka waktu tersebut. Hari2 besar jang terdapat diantaranja termasuk perhitungan djangka waktu. (Pergn. 120, 122, 131, 132 dst., 135, 137, 143, 144, 152 dst., 158, 171«, 172, 229b, 229j; Atj. Perdt. 171). 48

171a. Pasal 171a. (Dirob : B.N. 35-77; 37-572; 38-161). Sebagai hari besar menurut undang2 seperti dimaksud dalam Bagian ini, ialah hari Ahad, hari Tahun Baru, hari Paska kedua dan hari Pantekosta, Kedua Hari Natal, Hari Mikrad dan hari tahunan Radja, djuga hari2 besar jang tiap tahun selalu diadakan atas ketentuan Direktur Justisi. Penentuan tanggal dari semua hari besar dalam pasal ini, ketjuali hari Ahad, dilakukan tiap tahun dengan surat putusan sebelum mulai tahun jang baru jang ditjantumkan dalam Lembaran Negara, jang menentukan djika suatu hari tahunan anggauta keluarga Radja djatuh pada hari Ahad, hari besar tersebut diundurkan pada hari Senennja. (Pergn. 229b, bis). 172. Pasal 172. Dalam djangka2 waktu jang ditentukan dalam undang2 atau dalam persetudjuan tidak termasuk hari, pada waktu djangka waktu tersebut mulai berdjalan. (Pergn. 122,132*, 133*, 135, 137, 141, 1432, 144, 152, 153, 169, 229c). 173. Pasal 173. Tidak boleh ditentukan pengunduran hari, baik oleh undang2 maupun dengan keputusan hakim (Pergn. 143, 229(Z). Bagian ketiga belas. Surat atas petundjuk 174.

Pasal 174. Surat atas petundjuk berisi : (Pergn. 100, 178). le. baik klausula petundjukkan, maupun nama ,,surat petun­ djuk” atau „promesse pada tertundjuk” , ditjantumkan dalam uraian dan dinjatakan dalam bahasa, jang dipakai dalam surat petundjuk; (A.U.P. 18). 2e. kesanggupan dengan tidak bersjarat membajar sedjumlah uang; 3e. penentuan hari berachirnja djangka waktu; (Pergn. 132 dst., 1752). 4e. penentuan tempat, dimana pembajaran harus dilakukan; (Pergn. 103, 126). 5e. nama orang, kepada siapa atau kepada siapa sebagai ter­ tundjuk pembajaran harus dilakukan; (Pergn. 102, 109a). 6e. penjebutan tanggal, djuga tempat, dimana surat petundjuk ditanda tangani. 7e. tanda tangan dari jang menerbitkan surat petundjuk (penanda tanganan). 175. Pasal 175. Surat petundjuk, jang tidak mentjantumkan sa­ lah satu sebutan tersebut dalam pasal diatas, tidak berlaku sebagai surat petundjuk, ketjuali dalam keadaan disebut dibawah. Surat petundjuk jang tidak menjebut hari berachirnja, dipan­ dang sebagai dapat dibajar pada waktu diperlihatkan. Djika tidak disebut setjara chusus tempat penanda tanganan surat petundjuk dianggap sama dengan tempat pembajaran dan djuga tempat kedudukan dari sipenanda tangan. 49

Surat petundjuk, jang tidak menjebut tempat penanda tanganan, dianggap ditanda tangani di tempat, jang disebut disamping nama sipenanda tangan. (Perdt. 1915 dst., 1921; Pergn. 101). 176. Pasal 176. Sedjauh tidak dapat disesuaikan dengan sifat surat petundjuk, dapat diperlakukan ketentuan mengenai surat wisel tentang : endosemen (pasal 110-119); hari berachirnja djangka waktu (pasal 132-136) pembajaran (pasal 137-141); hak tagih tempuh djika ada penolakan pembajaran (pasal 142149, 151-153); pembajaran dengan penjerta-antaraan (pasal 154, 158-162) ; turunan surat wisel (pasal 166 dan 167); surat wisel jang hilang (pasal 167a); perobahan2 (pasal 168) ; kedaluwarsa (pasal 168a dan 169-170); hari besar, perhitungan djangka waktu dan larangan pengun­ duran hari (pasal 171, 171a, 172 dan 173). Djuga berlaku terhadap surat petundjuk ketentuan mengenai surat wisel, jang dapat dibajar pada pihak ketiga atau dilain tempat dari pada tempat kedudukan tertarik (pasal 103 dan 126), klausula bunga (pasal 104), perbedaan dalam penjebutan djumlah uang, jang harus dibajar (pasal 105), akibat menulis tanda tangan dalam ke­ adaan seperti dimaksud dalam pasal 106, tanda tangan dari seorang, jang bertindak dengan tidak ada wewenang atau jang melampaui batas wewenangnja (pasal 107), dan surat wisel blangko (pasal 109). Djuga berlaku terhadap surat-petundjuk ketentuan mengenai pendjaminan (pasal : 129-131); djika sesuai dengan apa jang di­ tentukan dalam pasal 130, ajat terachir, tidak menjebut pendja­ minan, diberikan untuk siapa, dianggap diberikan atas biaja sipenan. da-tangan dari surat petundjuk. 177. Pasal 177. Penanda tangan surat petundjuk terikat dengan tjara jang sama sebagai seorang akseptan suatu surat wisel. (Pergn. 127; Atj. Perdt. 299, 581-1 sub 2°). Surat petundjuk, jang dapat dibajar beberapa waktu tertentu sesudah diperlihatkan, harus diundjukkan pada sipenanda tangan dalam djangka waktu jang ditetapkan dalam pasal 122 untuk di­ beri tanda ,,diketahui” . Djangka waktu untuk diperlihatkan ber­ laku mulai dari hari penanggalan sebagai „diketahui” , jang oleh sipenanda tangan harus ditulis di surat petundjuk. Penolakan me­ nulis sebagai „diketahui” , harus ditetapkan dengan satu protes (pasal 124), dari hari penanggalan mana mulai dihitung djangka waktu untuk diperlihatkan. Untuk sedavat mungkin menjesuaikan ketentuan tentang cheque djuga, vromes dan kwitansi pada pembawa dengan peraturan dari undang2 17 November 1933, L.N.N. 33-163, bab ice 7 ddganti dengan bab baru berikut dengan L.N. 35-77 jo 562, mulai berlaku 1 Djainuari 1936. 50

BAB KETUDJUH CHEQUE, PROMES DAN KWITANSI PADA PEMBAWA Bagian pertama Penerbitan dan bentuk cheque 178.

Pasal 178. Cheque berisi : (Pergn. 100, 174). le. nama „cheque” , ditjantumkan dalam uraian dan dinjata­ kan dalam bahasa, jang dipakai dalam surat cheque: (A U.P. 18). 2e. perintah pembajaran dengan tidak bersjarat suatu djumlah uang; 3e. nama orang, jang harus membajar (tertarik); 4e. penundjukan tempat, dimana harus dibajar; (Pergn. 185). 5e. penjebutan tanggal, djuga tempat, dimana cheque ditarik; (Pergn. 1794). 6e. tanda tangan dari orang, jang menerbitkan cheque (pe­ narik) .

179. Pasal 179. Cheque, jang tidak mentjantumkan salah satu sebutan jang ditjantumkan tersebut diatas, tidak berlaku sebagai cheque, ketjuali dalam hal2 tersebut dibawah. Djika tidak ada penjebutan chusus, tempat, jang terdapat disamping nama dari tertarik, dianggap sebagai tempat pembajaran. Djika disamping nama dari tertarik disebut beberapa tempat, cheque dapat dibajar di tempat jang per-tama2 disebut. Djika tidak ada penjebutan tersebut atau penjebutan lain, cheque dapat dibajar di tempat, dimana kantor pusat dari tertarik berkedudukan. Cheque, jang tidak menjebut tempat, dimana ditarik, dianggap ditanda tangani di tempat, jang disebut disamping nama dari pe­ narik. (Pergn. 101, 175). 180. Pasal 180. Cheque harus ditarik terhadap seorang bankir, jang menjimpan dana untuk kepentingan penarik, dan berdasarkan suatu persetudjuan jang tegas atau diam2, sipenarik berhak menggunakan dana tersebut dengan menerbitkan cheque. Biarpun tidak memperhatikan petundjuk2 tersebut, cheque tersebut tetap berlaku sebagai cheque. (Pergn. 190a dst.; 214-216, 229a, bis). 181. Pasal 181. Cheque tidak dapat diakseptasi. Suatu akseptasi, jang ditulis di cheque, dianggap sebagai tidak ditulis. (Pergn. 120 dst.). 182.

Pasal 182. Cheque dapat dinjatakan dapat dibajar : pada seorang jang disebut namanja, dengan klausula tegas2 atau tidak : „pada tertundjuk” ; (Pergn. 183i, 191); pada seorang jang disebut namanja, dengan klausula : „tidak pada tertundjuk” , atau klausula jang sematjam; pada pembawa. Cheque, jang dinjatakan dapat dibajar pada seorang jang di51

sebut namanja, dengan menjebut : „atau pada pembawa” , atau se­ butan jang sematjam, berlaku cheque pada pembawa. Cheque jang tidak menjebut nama pengambil berlaku sebagai cheque pada pembawa. 183. Pasal 183. Cheque dapat berbunji pada tertundjuk dari pe­ narik. Cheque dapat ditarik atas biaja pihak ketiga. Penarik dianggap menarik atas biajanja sendiri, djika dari cheque atau dari surat pemberian tahu penarik tidak ternjata, atas biaja siapa penarikan tersebut dilakukan. Cheque dapat ditarik atas penarik sendiri. (Pergn. 102). 183a. Pasal 183a. Djika penarik diatas cheque menjatakan : „ nilai untuk diterima” , „untuk diterima” , „dikuasakan” atau bebe­ rapa pernjataan lain, jang berakibat perintah se-mata2 untuk mengambil, pengambil dapat melakukan semua hak jang timbul dari cheque, tapi ia tidak mengoperkan hak2 tersebut ketjuali dengan djalan memberi kuasa. Mengenai cheque jang demikian para berhutang terhadap cheque tersebut hanja dapat memadjukan upajas tangkisan terhadap peme­ gang, jang dapat dilakukan terhadap penarik. Perintah, ditjantumkan dalam cheque untuk menerima, tidak ber­ achir dengan matinja atau tidak mampunja si pemberi kuasa di kemudian hari. (Perdt. 1792 dst., 1813; Pergn. 102a 1173, 200, 210, 221). 184. Pasal 184. Klausula bunga jang ditulis diatas cheque di­ anggap sebagai tidak ditulis (Pergn. 104). 185. Pasal 185. Cheque dapat dibajar di tempat kediaman pihak ketiga, baik ditempat, dimana tertarik berkedudukan, maupun di tempat Iain. (Perdt. 17 dst., 24; Pergn. 103). 186. Pasal 186. Cheque, jang djumlahnja ditulis setjara lengkap dengan huruf dan djuga dengan angka, djika tidak ada perbedaan mengenai djumlahnja, jang berlaku, djumlah jang ditulis dengan huruf. Cheque, jang djumlahnja ditulis beberapa kali, baik setjara lengkap dengan huruf, maupun dengan angka, djika ada perbedaan, berlaku, djumlah jang paling ketjil. (Pergn. 1878 dst.; Pergn. 105). 187. Pasal 187. Djika dalam cheque terdapat tanda tangan dari orang2, jang tidak mampu mengadakan ikatan dengan cheque, tanda tangan palsu atau tanda tangan dari orang jang sebetulnja tidak ada, atau tanda tangan, jang, bagaimana djuga alasannja, tidak dapat mengikat orang, jang menulis tanda tangannja atau ditulis tanda tangan atas namanja, perikatan dari orang2 lainnja, jang tanda tangannja terdapat di cheque, tetap sjah. (Pergn, 106; Pid. 264). 52

188. Pasal 188. Tiap orang, jang menulis tanda tangannja di­ atas cheque sebagai wakil dari seorang, jang ia tidak berwenang mewakili dengan perbuatan, oleh cheque terikat sendiri, dan, se­ sudahnja membajar, mempunjai hak jang sama, seperti jang dimiliki oleh orang jang dinjatakan diwakili. Hal ini djuga berlaku terhadap wakil, jang melampaui batas wenangnja. (Perdt. 1797, 1806; Pergn. 107). 189. Pasal 189. Penarik menanggung pembajaran. Tiap klausula, jang ia sebutkan untuk membebaskan dari kewadjiban ini, diang­ gap sebagai tidak ditulis. (Pergn. 108, 190a, 229/, Atj. Perdt. 2292> 58-1 sub 1°). 190. Pasal 190. Djika cheque, sewaktu diterbitkan tidak leng­ kap,dibuat lengkap bertentangan dengan persetudjuan jang sudah diadakan, tidak memenuhinja persekutuan tersebut tidak dapat dibebankan terhadap pemegang, ketjuali ia memperoleh cheque ter­ sebut dengan itikad djahat atau ia dalam memperolehnja, bersalah besar. (Pergn. 109). 190a. Pasal 190a. Penarik, atau seorang jang atas biajanja di­ terbitkan cheque, wadjib berusaha agar dana jang dibutuhkan untuk membajar pada hari diundjukkan sudah di tangan tertarik, biarpun djika cheque tersebut dinjatakan dapat dibajar oleh pihak ketiga, dengan tidak mengurangi wadjib penarik menurut pasal 189. (Pergn. 1096, 190&). 190b. Pasal 190b. Tertarik dianggap, menjimpan dana jang di­ butuhkan, djika pada waktu memadjukan chequenja pada penarik atau seorang jang atas biajanja diterbitkan cheque, berhutang sedjumlah uang jang dapat ditagih, jang se-dikit2nja sama dengan djumlah jang ditjantumkan dalam cheque. (Pergn. 109c, 180, 217a, 221a). Bagian kedua Pemindahan. 191. Pasal 191. Cheque, jang dinjatakan dapat dibajar pada se­ orang jang disebut namanja dengan atau tanpa klausula jang de­ ngan tegas2 berbunji : „pada tertundjuk” , dapat dipindahkan de­ ngan endosemen. Cheque, jang dinjatakan dapat dibajar pada seorang jang di­ sebut namanja dengan klausula : „tidak pada tertundjuk” , atau klausula jang sematjam, hanja dapat dipindahkan dalam bentuk dan dengan akibat seperti sesi penjerahan biasa. Endosemen jang dituliskan diatas cheque sematjam itu berlaku sebagai sesi penjerahan biasa. (Perdt. 613). Endosemen dapat dituliskan malahan untuk kepentingan penarik atau tiap orang lain jang berhutang pada cheque. Orang2 ini dapat mengendosir lagi cheque tersebut. (Pergn. 110 dst., 192 dst.). 53

192. Pasal 192. Endosemen harus tidak bersjarat. Tiap sjarat jang ditjantumkan didalamnja dianggap tidak ditulis. Endosemen untuk sebahagian batal. Endosemen oleh tertarik djuga batal. (Pergn. 178-3°, 2022). Endosemen pada pembawa berlaku sebagai endosemen blangko. (Pergn. 111). Endosemen pada tertarik hanja berlaku sebagai tanda lunas, ketjuali djika tertarik mempunjai beberapa kantor dan djika endo­ semen ditarik untuk keuntungan kantor lain, dari pada kantor jang terhadapnja ditarik cheque. (Pergn. 193). 193. Pasal 193. Endosemen harus ditulis diatas cheque atau di­ atas sepotong kertas jang disambungkan. Harus ditanda tangani oleh endosan. Endosemen dapat tidak menjebut orang jang diendosir, atau hanja terdiri dari tanda tangannja endosan (endosemen blangko). Dalam hal belakangan ini agar berlaku, endosemen harus dituliskan dibagian belakang cheque atau diatas sepotong kertas jang disam­ bungkan. (Pergn. 112, 2933). 194. Pasal 194. Dengan endosemen semua hak jang timbul dari cheque dipindahkan. (Pergn. 195). Djika endosemen blangko, pemegang dapat : le. mengisi setjara blangko, baik dengan nama sendiri, maupun dengan nama orang lain; 2e. mengendosir lagi cheque setjara blangko atau kepada lain orang; 3e. menjerahkan cheque pada pihak ketiga, dengan tidak me­ ngisi setjara blangko, dan dengan tidak mengendosir. (Perdt. 612 dst.; Pergn. 113). 195. Pasal 195. Ketjuali diperdjandjikan sebaliknja, seorang en­ dosan menanggung pembajarannja. (Atj. Perdt. 299; 581-1 sub 1 °). Ia dapat melarang endosemen baru; dalam hal demikian ia terhadap orang2, kepada siapa cheque tersebut diendosir kemudian, tidak menanggung pembajarannja. (Pergn. 114). 196. Pasal 196. Ia, jang menjimpan cheque jang dapat dipindah­ kan dengan djalan endosemen, dipandang sebagai pemegang jang berhak, djika ia menundjukkan haknja dengan adanja rangkaian endosemen2 jang berturutan dengan tidak terputus, biarpun endo­ semen jang terachir ditulis dengan setjara blangko. Endosemen2 jang ditjoret dalam hal ini dianggap sebagai tidak tertulis. Djika suatu endosemen setjara blangko diikutiv oleh endosemen lain, pe­ nanda tangan dari jang belakangan ini dianggap, memperoleh chequenja dengan djalan endosemen setjara blangko. (Perdt. 1977; Pergn. 1151, 1911, 198, 212, 227a). 197. Pasal 197. Endosemen jang terdapat pada cheque pada pem­ bawa membuat endosan bertanggung djawab sesuai dengan keten­ tuan tentang hak tagih tempuh; hal ini tidak membuat cheque men­ djadi cheque pada tertundjuk. (Pergn. 182, 191, 195, 217 dst.). 54

198. Pasal 198. Djika seorang, dengan tjara bagaimanapun djuga kehilangan chequenja, pemegang, jang menjimpan cheque tersebut, tidak wadjib menjerahkan chequenja, ketjuali ia memperoleh dengan itikad djahat, atau waktu menerimanja ia berbuat salah besar dan dalam hal demikian tidak pandang apakah mengenai cheque pada pembawa, ataupun cheque jang dapat diendosir, terhadap mana sipemegang menundjukkan haknja dengan tjara jang ditentukan dalam pasal 196. (Perdt. 582; Pergn. 1152, 182, 191, 212, 227a). 199. Pasal 199. Mereka, jang ditagih berdasarkan cheque, tidak dapat menggunakan upaja-’ tangkisan, berdasarkan hubungannja se­ tjara perorangan dengan penarik atau pemegang lama, terhadap pemegang, ketjuali ia dalam memperoleh cheque dengan sengadja berbuat merugikan jang berhutang. (Pergn. 116). 200. Pasal 200. Djika endosemen muat pernjataan : „nilai untuk diterima” , ,,untuk diterima” , ,,untuk dikuasakan” atau beberapa per­ njataan lain, jang menjebabkan perintah wadjar untuk mengambil uang, pemegang dapat menggunakan semua hak jang timbul dari cheque, tetapi ia tidak dapat mengendosir ketjuali sebagai pemberi kuasa. Para jang berhutang pada cheque dalam hal ini hanja dapat menentang pemegang dengan upaja2 tangkisan, jang dapat dilaku­ kan terhadap endosan. Perintah, dimuat dalam endosemen untuk minta uang, tidak ber­ achir dengan matinja atau tidak mampunja si pemberi-kuasa dikemudian hari. (Perdt. 1792 dst., 1813; Pergn. 117, 183a). 201. Pasal 201. Endosemen, sesudah protes atau pernjataan jang sederadjat, atau sesudah djangka waktu mengundjukkan jang di­ tentukan diatas cheque berachir, hanja mempunjai akibat seperti sesi penjerahan biasa. (Perdt. 613). Ketjuali dengan pembuktian sebaliknja, endosemen dengan tidak ada tanggal dianggap ditulis sebelum protes atau pernjataan jang sederadjat, atau sebelum berachirnja djangka waktu termaksud da­ lam ajat diatas. (Perdt. 1915 dst.; Pergn. 119, 217, dst., 220). Bagian ketiga Pendjaminan 202. Pasal 202. Pembajaran cheque dapat ditanggung dengan pendjaminan baik untuk djumlah seluruhnja maupun untuk sebagianPendjaminan dapat diberikan oleh pihak ketiga, ketjuali oleh tertarik, atau malahan oleh orang jang tanda tangannja terdapat diatas cheque. (Perdt. 1820 dst.; Pergn. 129, 178-3°, 1923, 203 dst.). 203. Pasal 203. Pendjaminan ditulis diatas kertas jang disambungkan.

cheque atau diatas 55

Dinjatakan dengan kata2 : ,,baik untuk djaminan” , atau dengan pernjataan jang sematjam; ditanda tangani oleh pendjamin. Tanda tangan dari pendjamin sadja, ditulis di cheque bagian muka, berlaku sebagai djaminan, ketjuali djika tanda tangan dari penarik. (Perdt. 1824). Dapat djuga ditulis tersendiri atau dengan surat, dengan menjebutkan tempat, dimana diberikan. Dalam pendjaminan harus dinjatakan, untuk siapa diberikan. Djika ini tidak ada dianggap diberikan untuk penarik. (Pergn. 130, 204). 204. Pasal ' 204. Pendjamin terikat dengan tjara jang sama se­ perti orang, jang didjajmin. (Perdt. 1280, 1282, 1831 dst.; A tj. Perdt. 2992, 58-1 sub 1°). Perikatannja sjah, biarpun djika, karena sebab lain ketjuali tidak memenuhi bentuknja, perikatan jang ia berikan djaminan batal. (Perdt. 1821). Dengan membajar pendjamin mendapat hak2, jang berdasarkan cheque dapat dilakukan terhadap orang, jang didjamin dan terha­ dap mereka, jang terikat padanja karena kekuatan cheque. (Perdt. 1939 dst.; Pergn. 131). Bagian keempat Fengimdjukkan dan pembajaran 205. Pasal 205. Cheque dapat dibajar pada waktu diperlihatkan. Tiap pernjataan sebaliknja dianggap tidak ditulis. Cheque, jang diundjukkan sebelum hari, jang dinjatakan se­ bagai tanggal penerbitan, dapat dibajar pada hari diundjukkan. (Pergn. 206, 209). 206. Pasal 206. Cheque, jang diterbitkan atau dapat dibajar di Indonesia, harus diundjukkan untuk dibajar dalam djangka waktu tudjuh puluh hari. Djangka waktu tersebut diatas mulai berlaku dari hari, jang dinjatakan diatas cheque sebagai tanggal penerbitan. (Pergn. 1331, 137, 209, 217, 226, 229i) . 207. Pasal 207. Tanggal penerbitan cheque, ditarik antara dua tempat dengan perbedaan perhitungan waktu, disesuaikan pada tang­ gal perhitungan dari tempat pembajaran. (Pergn. 1362). 208. Pasal 208. Pengundjukkan kepada kantor perhitungan ber­ laku sebagai pengundjukkan untuk dibajar. (Pergn. 217-3°). Oleh Gopernur Djenderal akan ditundjuk lembaga2, jang akan digunakan sebagai kantor perhitungan dalam pengertian bab ini. (Pergn. 1372). 209. Pasal 209. Penarikan kembali cheque hanja berlaku sesu­ dah djangka waktu pengundjukkan berachir. 56

Djika tidak ada penarikan kembali, tertarik dapat membajar sesudah berachir djangka waktu tersebut. (Pergn. 206). 210. Pasal 210. Baik kematian penarik, maupun tidak mampunja sesudah menerbitkan, tidak berpengaruh pada akibats dari cheque. (Perdt. 1792, 1813 : Pergn. 1173, 193a3, 187, 2003) . 211. Pasal 211. Diluar keadaan, tertjantum dalam pasal 227«, tertarik dapat dengan membajar cheque, menagih, agar cheque, de­ ngan dilampiri tanda lunas dari pemegang, diserahkan padanja. Pemegang tidak boleh menolak pembajaran sebagian. Djika dibajar sebagian tertarik dapat menagih, agar djumlah pembajaran tersebut ditjantumkan dalam cheque dan mengenai ba­ gian tersebut diberi tanda lunas. (Perdt. 1390; Pergn. 138). 212. Pasal 212. Tertarik, jang membajar cheque jang dapat di­ pindahkan dengan djalan endosemen, harus memeriksa berturutnja rangkaian endosemen2, tapi bukan tanda tangannja para endosan. (Pergn. 1393, 196; Perdt. 1385 dst., 1405-1°). Djika ia, sesudah membajar tapi tidak membebaskan, diwadjibkan membajar untuk kedua kalinja, berhak menuntut pada mereka, jang memperoleh cheque dengan itikad djahat atau dalam memperolehnja mempunjai kesalahan besar. (Perdt. 1386 dst.; Pergn. 1391, 198, 209, 227a). 213. Pasal 213. Suatu cheque, jang pembajarannja diperdjandjikan dengan mata uang lain dari pada di tempat pembajaran, dapat dalam djangka waktu pengundjukkan dibajar dengan mata uang dari negara tempat pembajaran menurut nilai pada tanggal pengun­ djukkan. Djika pembajaran tidak dapat dilakukan pada waktu di­ madjukan, pemegang menurut pilihannja dapat .menagih, bahwa djumlah tersebut dalam cheque dipenuhi dengan mata uang dari negara tempat pembajaran menurut kurs, baik menurut tanggal pe­ ngundjukkan, maupun tanggal pembajaran. Nilai dari mata uang asing ditentukan menurut kebiasaan dari tempat pembajaran. Tapi penarik dapat menentukan, bahwa djum­ lah jang dibajar harus diperhitungkan menurut kurs jang ditentu­ kan dalam cheque. (A.U.P. 18). Hal tersebut diatas tidak berlaku, djika penarik menentukan, bahwa pembajaran harus dilakukan dengan mata uang jang diten­ tukan chusus (klausula pembajaran dengan mata uang asing). Djika djumlah dari cheque dinjatakan dengan mata uang jang namanja sama tapi nilainja lain di negara penerbitan dan di negara pembajaran, dianggap dimaksud mata uang dari tempat pembajaran. (Perdt. 1756 dst. 1915 dst; Pergn. 60, 140, 178-2°). 57

Bagian kelima Cheque bersilang dan cheque perhitungaa 214. Pasal 214. Penarikan atau pemegang cheque dapat menulis tanda s Iang diatasnja dengan berakibat seperti tertjantum dalam pasal berikut. Penjilangan dilakukan dengan djalan menulis dua garis jang sedjadjar dibagian muka cheaue. Penjilangan dapat bersifat umum atau chusus. Penjilangan bersifat umum, diika diantara dua garis tidak dapat suatu pernjataan, atau sebutan : ,.bankir” atau kata2 jang sematjam; bersifat chusus, djika nama seorang bankir ditulis diantara dua garis. Penjilangan bersifat umum dapat d’robah bersifat chusus, tapi jang bersifat chusus tidak dapat dirobah mendjadi bersifat umum. Pentjoretan penjilangan atau nama dari seorang bankir iang dinjatakan dianggap sebagai tidak terdjadi. (Pergn. 180, 215 dst., 229a, bis). 215. Pasal 215. Cheque dengan penjilangan jang bersifat umum hanja dapat dibaiar oleh tertarik kepada bankir atau kepada langganan dari tertarik. dengan penjilangan iang bersifat chusus hania dapat dibajar oleh tertarik kepada bankir jang disebutkan namanja atau, diika ia tertarik, hanja kepada salah seorang dari para langp'anannia. Tapi bank r jang disebut namanja dapat memindahkan cheque­ nja kepada bankir lain untuk menerima uang. . Seorang bankir hanja boleh menerima cheaue jang bersilang dan salah seorang Jangganannja atau dari bankir lain. Ia tidak boleh mengambil uang atas biaja orang lain dari pada mereka. Cheaue, ja.ng memuat lebih dari satu silans: jang bers'fat chusus, hania boleh dibaiar oleh tertarik, djika peniiiangannia tidak lebih dan dua, jang satunja setudju untuk pengambilan uang o’ eh kantor perhtungan. Tertarik atau bankir, jang tidak mentaati k e te n tu a n 2 diatas, bertanggung djawab atas kerugian sampai djumlah jang disebut dalam cheque. (Pergn. 180, 229a, U s). 216. Pasal 216. Penarik, djuga pemegang cheque, dapat melarang, dibaiar dengan uancr kontan dengan dialan dibag'an muka menulis setiara miring : ,,diperhitungkan” , atau menulis pernjataan jang sematjam. Dalam hal ini cheque hanja dapat memberi alasan pada tertar'k untuk dibukukan (rekening-courant, giro atau pengimbangan hutang). Pembukuan disini berlaku sebagai pembajaran. Pentioretan pernjataan : ,,diperhitungkan” dianggap sebagai tidak terdiadi. Tertarik, jang t:dak mentaati ketentuan tersebut diatas, ber­ tanggung djawab atas kerugian sampai djumlah dalam cheque. (Perdt. 1338 dst.; Pergn. 211-213, 218a). 58

Bagian keenam Hak tagih tempuh djika terdjadi penolakan pembajaran

217. Pasal 217. Pemegang dapat me’ akukan hak tagih tempuh terhadap para endosan, penarik dan lain orang jang hutang pada cheque, diika cheque, diundjukkan tepat pada waktunja, tidak di­ bajar dan diika penolakan pembajaran ditetapkan : le. baik dengan akta authentik (protes); (Pergn. 218 b ). 2e. baik dengan keterangan dari tertarik, ditanggali dan ditulis diatas cheque dengan menjebut tanggal memadjukan; (Pergn. 143d, 220). 3e. baik dengan keterangan dari kantor perhitungan jang di­ tanggali, dimana ditentukan, bahwa cheaue diundiukkan pada wak­ tunja dan tidak dibajar. (Pergn. 142 dst., 208 227 dst.)! 217a. Pasal 217a. Djika penolakan pembajaran cheque sudah di­ tentukan dengan protes atau pernjataan jang sederadjat, penar’k, biarpun protes atau perniataan jang sederadjat dengan protes tidak dimadjukan pada waktunja, harus mengadakan pembebasan, ketjua­ li ia membuktikan, bahwa iang ditarik pada hari pengundiukkan cheque sudah menjimpan dana jang dised:akan untuk membajar cheque. Djika dana iang dibutuhkan hania tersedia sebagian, penarik bertanggung diawab akan kekurangannja. Diika protes atau keterangan jang sederadjat dengan protes dimadjukan tidak pada waktunja penarik, dengan sank si harus me­ ngadakan pembebasan, wadiib. menierahkan dan memindahkan pada pemegang penagihannja terhadap dana, jang oleh tertarik diterima dari nadam'a pada hari pengundjukkan, dan sampai pada dium’ ah tersebut dalam cheque; dan ia harus menierahkan pada pemegang, atas bViianja, bukti2 jang diperlukan untuk dapat menagih dengan hasil. Diika penarik dinjatakan dalam keadaan pa;lit, para pengampu harta kekajaannia harus melakukan kewadjiban jang sama ke­ tjuali mereka memilih, mengizinkan pemegane: bertindak sebagai pemberi hutang, mensenai djumlah seperti jang disebut dalam cheque. (Pergn. 152a, 180, 190a dst., 229g; Perdt. 613; P. 1, 13). 218. Pasal 218. Protes atau perniataan jang sederadjat harus d’lakukan sebs’um diangka waktu untuk pengundjukkan berachir. Djika pengundjukkan terdjadi pada hari terachir djangka yvaktu, protes atau perniataan jang sederadjat dapat dilakukan pada hari kerdja jang berikut. (Pergn. 1432, 3, 206). 218a. Pasal 218a. Pembajaran cheque harus diminta dan protes berikutnja harus dilakukan ditempat kediaman tertarik. (Pergn. 178-4°). Djika cheque ditarik untuk d;baiar di tempat lain jang ditun­ djuk atau oleh orang lain .iang ditundjuk, baik didaerah sama, mau­ pun di daerah lain, pembajaran harus diminta dan protes harus di­ lakukan d'tempat jang ditundjuk atau kepada orang'jang ditundjuk. 59

dikenal ]ar cheque, sama sekali tidak kintor pos d irt w 6 n’ pr° tes harus diIakukan pada S ttriS v ? P kediaman jang ditundjuk, dan djika disitu tidak ada kantor pos, di daerah pemerintah di Diawa dan rintehasetempata HS1ten' r, f ide£ dan diIai« tempat pada kepala pemek S untuk d i S r ^ US dlP f buai JanS sama> djika cheque diterbitdan temnat t h i Z J r, ^ dari ? ada temPat kediaman tertarik, tundiuk CPerdf- ^ Q ^ 1Ipana ^ o S dlIakukan pembajaran tidak ditunajUK. (Perdt. 1393; Pergn. 143a 205 dst.; P. 962). kukan Protes berisiS-

^>r°^es terhadap penolakan pembajaran dilaaU s^ a- Harus dibarengi dua orang saksi.

diamlnn ari) Janf sama dari cheque, dari endosemen, dari pen­ djaminan dan alamats jang terdapat diatas cheque; oranp-2 bai}wa mereka sudah minta pembajaran pada hasil^ ’ mpat tersebut dalam pasal duluan, dan tidak ber4 nolakan-

*er)^an& alasan penolakan pembajaran; aan un menanda tangani protes, dan alasan pe-

p e n o f a . k a ^ ’ ^ailwa *a’. notaris atau djuru sita, karena ada penolakan pembajaran memadjukan protes. tin ia ^ a rf j anS hilang, tjukup sebagai ganuraian i a n J ^ e daIam l e - dari ajat duluan, diadakan

S

d i ”L T i 20 Z h

ng

isi ch°que- (^ergn- 143&> 21?-10>

sank'^i ? ai!a notaris atau djuru sita wadjib, dengan dari profp^ ri 1 la^ ! kerugian dan bunga, menjerahkan turunan lisn a d e n S „ f “ jatatnja hal ini dalam turunan, dan menudan ditanJL -n waktu, dalam daftar chusus, diberi nomor, kebenaran ? Ieil Presiden raad van justisi sebagai tanda van i'nn+; • ’ u , ^ ^ k a bertempat kediaman di daerah dimana raad S1 berkedudukan, dan dilain tempat oleh hakim pengadilan . e,nan, a :a^ djika tidak ada, berhalangan atau sakit di daerah f f v. i Jawa dan Madura oleh asisten-residen dan di lain mpat oleh kepala, pemerintah setempat, atau atas perintahnja oleh seseorang pegawai Europa lain. Mereka djuga diharuskan, djika aiKenendaki, untuk menjerahkan satu atau beberapa turunan dari protes pada para jang berkepentingan. (Pergn. 143c; A tj. Perdt. ^9 c3J .

219, Pasal 219. Pemegang harus memberikan tahu tentang pe­ nolakan pembajaran pada endosannja dan penarik dalam djangka waktu empat hari kerdja, terhitung mulai tanggal berikutnja se­ sudah protes: atau pernjataan jang sederadjat dan, djika cheque diterbitkan dengan klausula tidak dengan biaja, terhitung mulai tanggal berikut sesudah pengundjukkan. Tiap endosan harus dalam djangka waktu dua hari kerdja, terhitung mulai tanggal sesudah menenma pemberian tahu, mengabarkan pemberian tahu jang di60

terimanja pada endosannja, dengan menundjukkan nama-’ dan alamat^ dari mereka, jang memberikan tahu sebelumnja, dan demikian selandjutnja, kembali pada penarik. D ja n g k a 2 waktu ini berlaku mulai dari diterimanja pemberian tahu jang duluan. Djika sesuai dengan ajat tersebut diatas pemberian tahu disampaikan pada seseorang, jang tanda tangannja terdapat diatas cheque, harus diberikan tahu hal jang sama pada pendjamin dalam djangka waktu jang sama. Djika seorang endosan tidak menjebut alamatnja atau alamatnja tidak dapat dibatja, tjukup pemberian tahu disampaikan kepada endosan jang sebelumnja. Orang, jang harus memberikan tahu, dapat melakukannja dalam tiap bentuk, malahan dapat dengan hanja mengirim kembali chequenja. Ia harus membuktikan, bahwa ia melakukan pemberian tahu didalam djangka waktu jang ditentukan. Djangka waktu ini dianggap dipenuhi, djika suatu surat, jang memuat pemberian tahu, dimasukkan pos dalam djangka waktu tersebut. (Perdt. 1916). Orang, jang melakukan pemberian tahu tidak dalam djangka waktu tersebut diatas, tidak chawatir kehilangan haknja, ia, djika ada alasan, bertanggung djawab atas kerugian, disebabkan kelalaian. nja, tapi biaja, kerugian dan bunga tidak boleh melebihi djumlah jang tertjantum dalam cheque. (Perdt. 1243 dst.; Pergn. 144, 217 dst.). 220. Pasal 220. Penarik, endosan, atau pendjamin dapat dengan klausula ,,tanpa biaja” , ,,tanpa protes” , atau klausula jang sematjam jang ditulis diatas cheque dan ditanda tangani, membebaskan pemegang dari pembuatan protes atau keterangan jang sematjam untuk melaksanakan haknja tagih tempuh. Klausula ini tidak membebaskan pemegang untuk memadjukan cheque dalam djangka waktu jang ditentukan, dan melakukan pem­ berian tahu. Pembuktian tentang tidak menaatinja djangka waktu harus dimadjukan oleh orang, jang menuntut terhadap pemegang. Djika klausula ditulis oleh penarik, maka mempunjai akibat terhadap semua, jang menulis tanda tangannja diatas cheque; djika ditulis oleh endosan atau pendjamin, maka hanja mempunjai akibat terhadap endosan dan pendjamin tersebut. Djika pemegang, biarpun ada klausula jang ditulis oleh penarik, masih menetapkan penolakan pembajaran dengan protes atau pernjataan jang sederadjat, semua biaja mendjadi tanggungannja. Djika klausula berasal dari endosan atau pendjamin, biaja protes atau pernjataan jang sederadjat, djika dibuat akta sematjam itu, dapat dimintakan, terhadap semua, jang menulis tanda tangan diatas cheque. (Pergn. 145, 206~ 217-2°, 219). 221. Pasal 221. Semua, jang terikat karena cheque semua setjara perorangan terikat pada pemegang. Djuga pihak ketiga, jang atas biajanja diterbitkan cheque dan .menerima djumlah uangnja, ber. tanggung djawab terhadap pemegang. Pemegang dapat menuntut mereka, baik setjara perorangan, maupun bersama, dengan tidak perlu memperlihatkan urutan mereka dalam mengikatkan dirinja. 61

Hak jang sama diperoleh o’eh tiap orang, jang tanda tangannja terdapat diatas cheque, dan jang sudah membajar, untuk memenuhi wadjibnja tagih tempuh. Penagihan ditudjukan terhadap sa’ ah seorang jang berhutang pada cheque, tidak mendjadi penghaiang untuk menuntut orang la'n, .arpun mereka mengikatkan diri belakangan dari pada jang di1280 dst., 1283, 1292 dst.; Pergn. 146, 183a, 217, 221a, P. 132, Atj, Perdt. 2992, 581-1 sub 1 °). Pemegang cheque, jang penolakannja pembaj an sudah ditetapkan dengan protes atau pernjataan jang sedera­ djat sama sekah tidak berhak akan dana, jang dis'mpan oleh tertank dari penarik. Djika penarik djatuh pailit djumlah uang tersebut termasuk kekajaannja. (Pergn. 146a, 190a d s t ; P. 19)7 u F aSal i. p
Sesudah keadaan adipaksa berhenti pemegang harus dengan setjepatnja mengundjukkan chequenja untuk dibajar, dan djika ada alasannja, menetapkan penolakan pembajaran dengan protes atau pernjataan jang sederadjat. Djika keadaan adipaksa berdjalan lebih dari. lima belas hari, terh'tung mulai tanggal, kapan pemegang, biarpun sebe’um berachir­ nja djangka waktu pengundjukkan, tentang adipaksa sudah mem­ berikan tahu pada endosannja, hak tagih tempuh dapat dilakukan, dengan tidak perlu .mengundjukkan atau membuat protes atau per­ njataan jang sederadjat. Keadaan, jang bagi pemegang atau bagi mereka, jang ia tugaskan untuk mengundjukkan cheque atau membuat protes atau per­ njataan jang sederadjat, bersifat chusus perorangan, tidak dipan­ dang sebagai keadaan adipaksa. (Pergn. 153, 205 dst., 217, 218). Bagian ketudjuh Lembaran cheque uan cheque jang liilang. 228. Pasal 228. Ketjuali cheque pada pembawa, tiap cheque da­ pat, diterbitkan di suatu negara dan dapat dibajar di negara lain atau di daerah djadjahannja dan sebarknja, atau baik diterbitkan maupun dapat dibajar di suatu daerah djadiahan atau di beberapa daerah djadjahan dari satu negara, dapat ditarik da’ am beberapa lembar jang sama bunjinja. Djika suatu cheque diterbitkan da’am beberapa lembar, lembar2 tersebut harus diberi nomor dalam uraian dalam cheque dan djika ini tidak ada tiap lembar dianggap sebagai cheque jang berdiri sendiri. (Pergn. 163, 178, 182, 206 dst.). 227. Pasal 227. Pembajaran terhadap salah satu lembar, mem­ bebaskan, djuga b'arpun tidak diperdjandjikan, bahwa pembajaran menghapuskan kekuatannja lain2 lembar. Endosan, jang memindahkan lembar2 kepada beberapa orange djuga pada endosan jang belakangan, terikat pada semua lembar, jang muat tanda tangannja dan jang tidak diserahkan. (Pergn. 164, 191, 224). 227a. Pasal 227a. Orang, , jang sebagai pemegang kehilangan chequenja, dapat minta pembajaran dari tertark, hania dengan tanggung-an jang diberikan untuk se’ ama tiga puluh tahun. (Perdt 1830, 1967; Pergn. 167a, 196, 198, 212; Atj. Perdt. 611 dst.). 227b. Pasal 227b. Orang, jang sebagai pemegang kehilangan chequenja, dan jang sudah habis djangka waktunja, dan djika perlu, sudah diprotes, hanja dapat menuntut haknja terhadap penarik, dengan memberi tanggungan untuk t;ga puluh tahun. (Perdt. 1830, 1967; Perg. 167&, 217, 218b; Atj. Perdt. 611 dst.). 63

1 Bagian kedelapan. Perobahan 228. Pasal 228. Djika terdjadi perobahan mengenai uraian dalam cheque, mereka jang sesudahnja menulis tanda tangannja diatas cheque, terikat pada uraian jang dirobah; mereka jang menulis tanda tangannja sebelum perobahan, terikat pada uraian iang asli. (Pergn. 168; Pid. 264). Bagian kesembilan Kedaliiwarsa 228a. Pasal 228a. Ketjuali ketentuan dari pasal berikut hutang pada cheque hapus karena semua upaja pembebasan hutang, seperti ditentukan dalam K.U. Perdt. (Perdt. 1381; Pergn. 168a). 229. Pasal 229. Tuntutan tagih tempuh dari pemegang terhadap para endosan, penarik dan lain2 orang jang berhutang pada cheque, kedaluwarsa sesudah lampau enam bulan, terhitung dari berachirnja djangka waktu untuk pengundjukkan. Tuntutan tagih tempuh dari beberapa orang jang berhutang pada cheque terhadap satu sama lain, jang diharuskan membajar pada cheque, kedaluwarsa sudah lampau enam bulan, terhitung mulai tanggal, kapan orang jang berhutang pada cheque untuk memenuhi wadjibnja tagih tempuh sudah membajar chequenja, atau dari tang­ gal, kapan ia sendiri ditagih. Kedaluwarsa tertjantum dalam ajat pertama dan kedua tidak dapat diminta oleh penarik, djika atau sepandjang ia tidak mem­ berikan dana baik oleh penarik atau para endosan, jang dengan tidak sjah memperkaja diri; semuanja dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 1967 K.U. Perdt. Pergn. 169, 299k). 229a. Pasal 229a. Pemberhentian kedaluwarsa hanja berlaku ter­ hadap orang jang untuknja terdjadi perbuatan pemberhentian. (Perdt. 1979 dst., 1982). Menjimpang dari pasal 1987 dan 1988 K.U. Perdt. kedaluwarsa, seperti jang diuraikan dalam pasal tersebut diatas terhadap jang belum tjukup umur, dan terhadap mereka, jang berada dibawah pengampuan, djuga antara suami isteri, dengan tidak mengurangi hak tuntutan dari jang belum tjukup umur dan jang berada dibawah pengampuan, terhadap walinja dan pengampunja. (Pergn. 170, 229k). Bagian kesepuluh Ketentuan umum

229a bis. Pasal 229a bis. Dengan para bankir, jang disebut da­ lam bagian"- sebelumnja dalam bab ini dipersamakan semua orang 64

r

atau lembaga2, jang pekerdjaannja terus menerus menjimpan uang orang lain dan menjediakan untuk diambil se-waktu2. (Pergn. 74 d s t, 180, 214 dst.). 229b. Pasal 229b. Pengundjukkan dan protes mengenai suatu cheque hanja dapat dilakukan pada hari kerdja. Djika hari terachir dari djangka waktu, jang ditentukan oleh undang- untuk melakukan sesuatu mengenai cheque, termasuk me­ ngundjukkan dan mengadakan protes atau pernjataan jang sedera­ djat, djatuh pada hari besar menurut undang2, djangka waktu ini diperpandjang sampai pada hari kerdja pertama, sesudah djangka waktu berachir. Hari2 besar jang djatuh diantaranja termasuk dalam perhitungan djangka waktu. (Pergn. 171, 205 dst.; Atj. Perdt. 171). 229b bis. Pasal 229b bis. (Dirob : B.N. 38-161) . Sebagai hari besar menurut undang2 termaksud dalam Bagian ini ialah : hari Ahad, hari Tahun Baru, hari Paska dan Pantekosta kedua, hari Natal, hari Mikrad dan hari Ulang Tahun Radja, djuga hari2 besar lainnja, jang tiap tahun selalu dirajakan menurut ketentuan dari direktur justisi. Penentuan tanggal dari semua hari besar, termasuk dalam pasal ini, ketjuali hari Ahad, dilakukan dengan surat putusan jang pada permulaan tahun ditempatkan dalam Lembaran Negara, dan djika suatu hari ulang tahunnja seorang anggauta keluarga radja djatuh pada hari Ahad, tanggal hari besar tersebut dapat didjatuhkan pada hari Senennja. (Pergn. 171a, 229;.). 229c. Pasal 229c. Dalam djangka waktu, jang diatur dalam Bagian2 duluan dari Bab ini, tidak termasuk hari, kapan djangka waktu tersebut mulai berlaku. (Pergn. 172, 201, 205 dst., 218, 225, 227a dst., 229). 229d. Pasal 229d. Pengunduran hari tidak dibolehkan, baik ka­ rena undang-’ maupun karena putusan hakim. (Pergn. 173). Bagian kesebelas Kwitansi dan Promes pada Pembawa

229e. Pasal 229e. Kwitansi dan promes pada pembawa harus muat tanggal penerbitan jang asli dengan tepat. (Pergn. 229/ dst., 229i; Atj. Perdt. 581-1 sub 2 °). 229f. Pasal 229f. Penerbit asli dari kwitansi pada pembawa, jang dapat dibajar oleh pihak ketiga, bertanggung djawab akan pemenuhan terhadap pemegang dalam djangka waktu dua puluh hari sesudah tanggal penanda tanganan, tidak terhitung hari penanda tanganan tersebut. (Pergn. 108, 189, 229g ) . 229g. Pasal 229g. Tapi pertanggungan djawab penerbit asli tetap berdjalan, ketjuali ia membuktikan, bahwa ia, selama dalam 65

djangka waktu jang ditetapkan dalam pasal tersebut diatas, sudah mempunjai dana sedjumlah tersebut dalam surat jang diterbitkan pada orang, jang diterbitkan kwitansi terhadapnja. Penerbit asli, dengan sanksi terus bertanggung djawab, wadjib pada pemegang menjerahkan dan memindahkan tagihan terhadap dana, jang diterima oleh orang, jang terhadapnja diterbitkan surat tersebut, dari penerbit pada hari berachirnja djangka waktu, dan mengenai djumlah jang tertjantum dalam surat jang diterbitkan; dan ia harus pada pemegang, atas biaja pemegang, memberikan buktis jang diperlukan untuk melaksanakan tagihannja. Djika pe­ nerbit asli dinjatakan pailit, para pengampu mengenai harta kekajaannja harus melakukan kewadjiban2nja jang sama, ketjuali mereka memilih, membolehkan si pemegang mendjadi berpiutang, sediumlah jang tertjantum dalam surat jang diterbitkan. (Perdt. 613, Pergn. 152a, 217a, 2297c; P. 1, 13). 229h. Pasal 229h. Diluar penerbit asli, tiap orang jang mem­ berikan surat tersebut diatas untuk dibajar, selama enam hari sesudahnja, tidak terhitung hari penerbitannja, bertanggung djawab terhadap mereka jang menerima dari padanja. (Pergn. 146, 217, 229j) . 229i. Pasal 229i. Pemegang promes pada pembawa wadjib mena­ gih pelunasan dalam djangka waktu enam hari sesudah hari kapan, dia mendapatkan surat tersebut untuk dibajar, hari mana tidak turut dihitung, dan ia harus, djika tidak dibajar, dalam djangka waktu jang sama sesudahnja, mengundjukkan promes untuk ditarik kembali kepada orang jang memberikan padanja untuk d;bajar, de­ ngan sanksi kehilangan tuntutannja terhadapnja, tapi tidak mengurangi haknja terhadap mereka jang menulis tanda tangannja diatas promes. Djika dalam promes dinjatakan tanggalnja kapan promes dapat dibajar, djangka enam hari mulai berlaku pada hari berikutnia se­ sudah tanggal pembajaran jang dinjatakan. (Pergn. 152, 206, 2 2 9j). 229j. Pasal 229j. Djika hari terachir dari suatu djangka waktu, iang mengenai hal itu dalam Bagian ini, terdapat beberapa keten­ tuan, djatuh pada hari besar menurut undangs dalam artian pasal 229&, bis, kewadjiban dan pertanggungan djawab berdjalan terus sampai dengan hari pertama berikutnja, jang bukan hari besar me­ nurut undang2. (Pergn. 171). 229k. Pasal 229k. Semua penagihan hak terhadap semua orang jang menerbitkan surat2 termaksud dalam Bagian ini, atau terhadap mereka, jang diluar penerbit asli menerbitkan surat untuk dibajar, kedaluwarsa sesudah lampau waktu enam bulan, terhitung dari tang­ gal penerbitan aslinja. Kedaluwarsa tersebut dalam ajat diatas tak dapat diminta oleh penerbit, djika atau sedjauh ia tidak memberikan dana baik oleh penerbit maupun oleh mereka, jang diluar penerbit asli memberikan surat untuk dibajar, sedjauh mereka memperkaja dirinja dengan 66

tidak sjah; semua dengan tidak mengurangi apa jang ditentukan dalam pasal 1967 K.U. Perdt. Terhadap kedaluwarsa jang disebut dalam pasal ini berlaku ajat kedua dari pasal 229a. (Pergn. 169. 1702, 229). BAB KEDELAPAN REKLAME ATAU PENAGIHAN KEMBALI DJIKA DJATUII PAILIT (i) 230. Pasal 230. Djika barang2 bergerak (a) didjual dan diserahkan, dan harga pembeliannja tidak dipenuhi, pendjual, djika pembeli djatuh pailit, berhak menagih kembali barang2nja, berdasar keten­ tuan berikut. (Perdt. 574, 612, 1139-3°, 114 dst., 1266 dst., 1459, 1478, 1517 dst.; Pergn. 98, 231, 233 dst., 236; P. 24, 36; Atj. Perdt. 714 dst.; Co. 576). 231. Pasal 231. (Dirob : B.N. 38-276). Untuk melakukan haknja menagih kembali disjaratkan bahwa barang? masih berada dalam keadaan jang sama, seperti waktu barang2 tersebut diserahkan. Dibolehkan untuk membuktikan hal itu, biarpun b a r a n g 2 ter­ sebut sudah dibongkar dari pembungkusan, dibungkus, atau dikurangi (Pergn. 98, 230, 234; Co. 580). 232. Pasal 232. Barang2 bergerak, jang didjual baik dengan penentuan waktu, maupun tanpa penentuan waktu, dapat ditagih kem­ bali, djika barang2 tersebut masih dalam perdjalanan baik di darat, maupun di perairan, atau djika barang2 tersebut masih berupa natura disimpan oleh orang jang pailit, atau oleh pihak ketiga jang mengusai atau menjimpan barang2 untuknja. Dalam kedua hal, penagihan kembali ini hanja dapat dilakukan dalam djangka enam puluh hari, terhitung dari hari ditimbunnja barang2 dibawah kekuasaan jang pailit, atau pihak ketiga. (Perdt. 1145, 1517; Pergn. 76 dst, 86 dst, 230, 238; Co. 577; T. XX-280) (a). 233. Pasal 233. Djika pembeli sudah memenuhi sebagian dari pembajarannja, pendjual, dalam menagih kembali seluruhnja, wadjib menjerahkan kembali uang jang sudah diterimanja pada harta kekajaan. (Perdt. 1266 dst.; Pergn. 234, 236). 234. Pasal 234. Djika barang2 jang didjual hanja sebagian terdapat dalam harta kekajaan, penjerahan kembali terdjadi seimbang dan sebanding dengan harga pembelian seluruhnja. (Pergn. 231) (a). 235. Pasal 235. Pendjual, jang menerima kembali barang2nja, wadjib memberi kerugian pada harta kekajaan dari jang pailit untuk (1) . Djudul dirobah dengan L.N. 38-276. (a). Berdasar B-N. 38-276 dalam pasal 230-241 ,;barang2 (bergerak)” sebagai gantinja ; ,persaud£Mgaran” .

67

semua jang sudah dibajar atau masih harus dibajar, karena padjaks, biaja angkutan, komisi, pertanggungan, averij umum, dan semua sadja jang sudah dikeluarkan untuk memelihara keselamatan ke­ saudagaran. (Perdt. 1138-4°; Pergn. 76 dst., 86 dst., 91 dst., 240, 246 dst., 699; Co. 579 (a). 236. Pasal 236. Djika pembeli sudah akseptasi surat wisel atau lain surat dagang untuk djumlah seluruhnja dari barang2 jang di­ djual dan diserahkan, tidak terdjadi penagihan kembali. (a). Djika akseptasi hanja meliputi sebagian dari harga pembelian jang harus dibajar, penagihan kembali dapat terdjadi, asalkan untuk kepentingan harta kekajaan dari jang pailit diadakan tanggungan untuk barang2 tersebut, jang sebagai akibat dari akseptasi, dapat ditagih kembali. (Perdt. 1413-1°, 1415; Pergn. 120 dst 125 174 dst., 178, 188 dst., 229e dst., 230, 233, 238, 244). 237. Pasal 237. Djika barang2 jang ditagih kembali oleh pihak ketiga, dengan itikad baik, didjadikan tanggungan hutang uang, pendjual tetap mempunjai hak menagih kembali, tapi sebaliknja wadjib membajar pada orang jang memberi hutang djumlah uang jang dipindjam, dengan bunga dan biajanja. (Perdt. 582, 1150 dst.; Pergn. 232, 241, 247; Co. 577). (a). 238. Pasal 238. Penagihan kembali barang2 hapus djika barang2 tersebut, selama dalam perdjalanan, dibeli oleh pihak ketiga dengan itikad baik diatas factur dan cognosemen atau surat angkutan. Biarpun demikian pendjual asli, dalam hal itu, berwenang mena­ gih harga pembeliannja dari pembeli, selama belum dibajar sampai djumlah piutangnja, dan ia mempunjai hak utama terhadap uang pembelian, dengan tidak boleh uang tersebut ditjampurkan dengan harta kekajaan dari orang jang pailit. Ketentuan dari ajat tersebut diatas djuga berlaku dalam keada­ an bahwa barang2, sudah dikuasai oleh 'orang jang pailit, atau ber­ ada pada orang dari pihaknja, karena pembelian dan penjerahan de­ ngan itikad baik, mendjadi milik dari pihak ketiga. (Perd. 1381,1402; Pergn. 90, 232, 507, dst., P. 41 dst.; Co. 578) (a). 239. Pasal 239. Pelaku kuasa harta kekajaan jang pailit mem­ punjai kekuatan untuk menahan barang2 jang ditagih kembali un­ tuk kepentingan harta kekajaan, asalkan harga pembeliannja dipenuhi pada pendjual, jang oleh orang jang pailit diperdiandiikan padanja. (P. 60; Co. 582; TXX-283) (a). 240. Pasal 240. Selama barang2 bergerak jang diberikan dalam komisi masih berada pada komisionair jang pailit dalam bentuk natura, atau pada pihak ketiga jang menguasai atau menjimpannja untuk kepentingan komisionair, dapat barang2 tersebut ditagih kem­ bali oleh sipemberi komisi, dengan keharusan jang dinjatakan da­ lam pasal 235. (a ).

68

Lihatlah tjatatan Pasal 230.

Hak penagihan kembali jang sama terdjadi terhadap harga pembelian barangs jang diberikan dalam komisi, dan barang^ jang oleh komisionair sudah didjual dan diserahkan, sedjauh harga pem­ belian tersebut belum dipenuhi sebelum komisionair djatuh palilit, biarpun komisionair memperhitungkannja untuk kepentingannja se­ bagai tanggungan terhadap pembeli, atau terhadap apa jang disebut del credere. (Pergn. 76 dst., 246 dst.; Co. 581). 241. Pasal 241. Djika barang^ jang diberikan dalam komisi oleh pihak ketiga dengan itikad baik didjadikan tanggungan hutang uang, berlaku peraturan pasal 237 (a). 242. Pasal 242. Djika dalam harta kekajaan dari jang pailit ter­ dapat surat wisel, surat dagang dan lain2 surat berharga jang belum berachir djangka waktunja, atau sudah berachir djangka waktunja dan belum dibajar, diserahkan pada orang jang pailit, hanja dengan kuasa untuk menagihnja dan menjimpan uangnja untuk kepentingan pengirim, atau dari uang itu untuk membajar sesuatu jang ditundjukkan setjara chusus; atau, djika chusus dimaksud untuk menutup surat2 wisel, jang ditarik terhadap jang pailit dan olehnja sudah diakseptasi, atau biljet2 jang dapat dibajar ditempat kediamannja, surats wisel, surat2 dagang dan lain surat2 berharga, dapat ditagih kembali, selama surat2 tersebut masih berada dalam bentuk natura pada orang jang pailit, atau pada pihak ketiga jang semuanja dengan pengetjualian bahwa harta kekajaannja mempunjai hak untuk sebaliknja minta tanggungan terhadap surat2 tersebut, sebagai akibat dari adanja akseptasi dari orang jang pailit, djika ditagih. (Pergn. 100 dst., 102a, 109c, 117, 127a, 146a, 174 dst., 178 dst., 229e dst., 231 dst., 236; Co. 583). 243. Pasal 243. Djuga diluar tudjuan atau akseptasi, tertjan­ tum dalam pasal diatas, surat wisel, atau surats dagang atau surat2 berharga lain jang dipindahkan kepada orang jang pailit, dapat di­ tagih kembali, biarpun salah satu dimasukkan dalam rekening courant, asalkan si pengirim, pada waktu memindahkan, atau sesudahnja, tidak berhutang suatu djumlah uang pun pada orang jang pailit, tidak termasuk biaja jang dikeluarkan untuk pemindahan. (Pergn. 100 dst., 174 dst., 178 dst., 229e dst.; Co. 584). 244. 245.

Pasal, 244, 245.

Dihapus:

L.N. 38-276. (*).

(a). Lihatlah tjatatan Pasal 230. (1). Pasal2 jang hapus berbunji: 244. Diluar keadaan kepailitan dapat kesaudagaran didjual tanpa ketentuan waktu ditagih kembali sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1145 K.U. Perdt.. dan dengan memperhatikan ketentuan2 dalam pasal 231, 233, 234, 236 dan 237 dari kitab Undang2 ini. Penagihan kembali kesaudagaran hapus, djika kesaudagaran sesudah dalam kekuasaan pembeli asli, atau berada pada orang untuk kepentingannja, dibeli oleh pihak ketiga dan diserahkan padanja. Tapi djika harga pembelian belum dibajar oleh pihak ketiga, pendjual _ash dapat menagih untuk dirinja, uang sedjumlah harga barang, asalkan (penagihan dilakukan dalam waktu enam puluh hari sesudah penjerahan asli.

69

BAB KESEMBILAN ASURANSI ATAU PERTANGGUNGAN PADA UMUMNJA 246.

Pasal 246. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu per­ dimana penanggung terhadap tertanggung, dengan mendapat premie, mengikat diri untuk mengganti kerugian karena ke­ hilangan, kerugian, atau tidak diperolehnja keuntungan jang diharapkan, jang dapat diderita, karena suatu hal jang tidak dapat diketahui lebih dulu. (Perdt. 1774; Pergn. 60, 249, 252, 269, 286", 593).

s e tu d ju a n ,

247. Pasal 247. Pertangungan, antara lain, dapat diadakan ter­ hadap : bahaja kebakaran; (Pergn. 287 dst.). bahaja terhadap hasil pertanian diladang; (Pergn. 229 dst.). djiwa dari seorang atau lebih; (Pergn. 302 dst.). bahaja laut dan bahaja perbudaan; (Pergn. 592 dst.). bahaja dalam angkutan didaratan, dan disungai dan perairan pedalaman; Pergn. 686 dst.). Tentang dua hal terachir diatur dalam buku berikutnja (A U P 23; Perdt. 1337; Pergn. 268, 599; Co. 334 dst.). 248. Pasal 248. Terhadap semua pertanggungan, jang diuraikan dalam buku ini dan buku kedua dari Kitab Undang2 ini, berlaku ketentuan2 jang ditjantumkan dalam pasal2 berikut (Per°-n 256 25 9,2 75 ,2 8 3 ). ' 249. Pasal 249. Untuk kerugian atau kehilangan karena suatu tjatjad, busuk, atau karena sifat dan alamnja barang jang dipertanggungkan, jang timbul segera, tidak mengikat penanggung, ketjuali bila untuk itu dengan tegas diadakan pertanggungan. (Persm 276 294. 637; Co. 352). s ’ 250. Pasal 250. Djika seorang, jang menanggungkan dirinja sen­ diri, atau seorang, jang atas biajanja ditanggung oleh orang lain, sewaktu diadakan pertanggungan tidak mempunjai kepentingan ter­ hadap barang jang dipertanggungkan, penanggung tidak harus m e n g g a n ti kerugian. (Perdt. 1234, 1246; Pergn. 257, 246 dst., 266, 268, 281 dst.). 251. Pasal 251. Semua laporan jang salah atau tidak benar, atau menjembunjikan keadaan2 jang diketahui oleh tertanggung, biarpun dilakukan dengan itikad baik olehnja, jang sedemikian sifatnja hingga, djika penanggung mengetahui keadaan sebenarnja dari barang tersebut, tidak akan mengadakan persetudjuan atau tidak dengan siarat2 jang sama, membuat pertanggungan batal. (Perdt. 1320 dst., 1328; Pergn. 269 dst., 280 dst.; 306, 593, 597, 603 dst.; Pid 381; Co. 348). 252. P a s a l 252. Ketjuali mengenai h al2 jang sudah diterangkan dengan ketentuan undang2, tidak boleh diadakan pertanggungan 70

jang kedua, untuk waktu dan bahaja jang sama, terhadap barang jang sudah dipertanggungkan untuk nilai penuh, dengan sanksi per­ tanggungan jang kedua batal. (Pergn. 253 dst, 256-1°, 266, 271 dst., 280, 609 dst.; Co. 349). 253. Pasal 253. Pertanggungan, jang melampaui nilai atau kepentingan jang sebenarnja, hanja sjah sampai nilai atau kepentingan jang sebenarnja. Djika barang jang dipertanggungkan tidak sepenuh nilainja, penanggung, djika terdjadi kerugian, hanja terikat sesuai dengan perimbangan antara jang dipertanggungkan dengan jang tidak di­ pertanggungkan. Tapi pihak2 bebas untuk mengadakan perdjandjian dengan tegas bahwa, dengan tidak memperhitungkan nilai lebih dari barang jang dipertanggungkan, kerugian jang menimpa barang tersebut, akan diganti penuh dengan djumlah uang pertanggungan. (Pergn. 268, 289, 677; Co. 357 dst.). 254. Pasal 254. Penghindaran, dalam mengadakan pertanggung­ an berdjalan atau selama pertanggungan berdjalan, dari apa jang d:sjaratkan oleh ketentuan Undang2 mengenai hakekat persetudjuan, atau mengenai apa jang tegas2 dilarang, batal. (A.V.P. 23; Perdt. 1335 dst.; Pergn. 249, 253, 256, 263, 287, 296, 299, 304, 306, 624 dst., 634, 637, 640 dst., 657, 659 dst., 688 dst., 695; Co. 360). 255. Pasal 255. Pertanggungan harus diadakan setjara tertulis dengan akta, jang dinamakan polis. (Pergn. 256; Co. 332). 256. Pasal 256. Semua polis, ketjuali polis pertanggungan djiwa, harus menjebutkan : le. tanggal diadakannja pertanggungan; 2e. nama orang jang atas biajanja sendiri atau untuk orang lain mengadakan pertanggungan; 3e. uraian jang tjukup djelas mengenai barang jang dipertang­ gungkan ; 4e. djumlah uang pertanggungan; 5e. bahaja jang ditanggung oleh penanggung; 6e. saat kapan bahaja mulai ditanggung oleh penanggung, dan berachir; 7e. premi dari pertanggungan dan, 8e. pada umumnja, semua keadaan jang betul2 penting untuk d'ketahui oleh penanggung, dan semua perdjandjian jang dibuat antara pihak3. Polis harus ditanda tangani oleh tiap penanggung. (Pergn. 247, 251 dst., 254, 258, 264 dst., 287, 296, 299,~362, 304, 592, 596, 624 dst., 686, 710; Co. 332). 257. Pasal 257. Persetudjuan pertanggungan terdjadi pada saat diadakannja; hak dan kewadjiban timbal balik dari penanggung dan tertanggung mulai berlaku dari saat itu, malahan sebelum polis di­ tanda tangani. 71 i

Pembuatan persetudjuan mewadjibkan pada penanggung untuk menanda tangani polis, dan menjerahkan pada tertanggung, dalam djangka waktu tertentu. (Pergn. 255, 259 dst., 681-1°; Co. 332). 258. Pasal 258. Untuk menundjukkan adanja pembuatan perse­ tudjuan, disjaratkan adanja bukti tertulis; tetapi djuga lain2 upaja pembuktian dibolehkan, djika ada bukti tertulis sebagai permulaan. Biarpun demikian perdjandjian2 dan sjarat2 chusus, djika ten­ tang hal ini ada sengketa, dalam waktu antara pembuatan persetu­ djuan dengan penjerahan polis, dapat dibuktikan dengan semua upaja pembuktian ( ! ) ; tapi dengan pengertian, bahwa tentang sjarat2, jang dengan tegas2 disebutkan dalam polis, dengan sanksi pembatalan, dalam beberapa pertanggungan diharuskan oleh ketentuan undang2, harus dinjatakan dengan tertulis. (Perdt. 1902; Pergn. 68, 255, 262, 302, 603, 606, 615, 618, 681-1°). 259. Pasal 259. Djika pertanggungan dengan seketika dibuat antara tertanggung, atau jang dikuasakan atau diwenangkan, de­ ngan penanggung, polis harus dalam 24 djam sesudah diundjukkan ditanda tangani oleh penanggung dan diserahkan, ketjuali dalam ketentuan undang2, dalam suatu hal chusus ditentukan djangka wak­ tu lebih lama. (Pergn. 260, 681-1°). 260. Pasal 260. Djika pertanggungan diadakan dengan perantaraan seorang makelaar asuransi, polis jang sudah ditanda tangani, dalam djangka waktu 8 hari, sesudah dibuat persetudjuan, harus diserahkan. (Pergn. 64, 684). 261. Pasal 261. Djika lalai, dalam hal jang ditentukan menurut dua pasal tersebut diatas, penanggung, atau makelaar untuk ke­ pentingan tertanggung, harus mengganti kerugian jang dapat timbul dari kelalaian tersebut. (Pergn. 681). 262. Pasal 262. Seorang, jang dari orang lain mendapat perin­ tah untuk mengadakan pertanggungan, pertanggungan mana dila­ kukan atas biajanja sendiri, dianggap sebagai penanggung terhadap sjarat2 jang dimadjukan padanja, dan, djika tidak dimadjukan ke­ terangan, mengenai sjarat2 atas mana pertanggungan dapat diada­ kan, ditempat dimana ia seharusnja melaksanakan kuasanja, atau, djika tempat ini tidak ditentukan, ditempat kediamannja. (Pergn. 60, 264; T XX-283). 263. Pasal 263. Dalam pendjualan atau semua pemindahan hak milik barang2 jang dipertanggungkan, pertanggungan mendjadi keuntungan pembeli atau pemilik baru, biarpun tidak dengan penje­ rahan, sedjauh mengenai kerugian, jang timbul sesudah barang datang untuk keuntungan atau kerugian pembeli atau pemilik baru; semua ini ketjuali diadakan perdjandjian sebaliknja antara penang­ gung dengan tertanggung asli. (1 ).

72

Hapus berdasarkan L-N. 38-276.

Djika, sewaktu pendjualan atau pemindahan hak imilik, pem­ beli atau pemilik baru menolak mengambil alih pertanggungan, dan tertanggung asli masih berkepentingan dalam barang jang diper­ tanggungkan, pertanggungan tetap, sedjauh, berdjalan untuk keuntungannja. (Perdt. 584, 1459 dst.; Pergn. 281, 321). 264. Pasal 264. Pertanggungan dapat diadakan tidak hanja atas biaja sendiri, tapi djuga atas biaja pihak ketiga, baik berdasar pem­ berian kuasa jang bersifat umum atau chusus, malahan dengan tidak diketahui oleh jang berkepentingan, dan djika demikian de­ ngan memperhatikan peraturan2 berikut. (Perdt. 1354 dst., 1792 dst.; Pergn. 262, 333, 378, 598). 265. Pasal 265. Dalam pertanggungan untuk pihak ketiga, harus dengan tegas2 dinjatakan dalam polis apakah hal itu diadakan ber­ dasar pemberian kuasa, atau diluar pengetahuan jang berkepen­ tingan. (Pergn. 256, 264). 266. Pasal 266. Pertanggungan tanpa pemberian kuasa, dan di­ adakan diluar pengetahuan jang berkepentingan, batal, djika dansedjauh barang tersebut sudah dipertanggungkan oleh jang ber­ kepentingan, atau oleh pihak ketiga atas penguasaannja, sebelum saat ia mendapat tahu, tentang pertanggungan jang diadakan diluar pengetahuannja, (Perdt. 1357; Pergn. 252, 254, 264, 277 dst., 281, 333, 378, 598, 652). 267. Pasal 267. Djika dalam polis tidak dinjatakan bahwa per­ tanggungan diadakan atas biaja pihak ketiga, dianggap tertanggung mengadakan persetudjuan untuk dirinja sendiri. (Pergn. 265, 281 dst.). 268. Pasal 268. Semua kepentingan, jang dapat dinilai dengan uang, dapat terkena bahaja, dan tidak diketjualikan oleh undang2, dapat dipertanggungkan. (Pergn. 247, 250, 599). 269. Pasal 269. Semua pertanggungan mengenai apa sadja, jang kerugiannja, jang dipertanggungkan, sudah ada pada saat diadakan persetudjuan, batal, djika tertanggung, apakah ia dengan atau tanpa kuasa menjuruh mengadakan pertanggungan, sudah mengetahui ten­ tang adanja kerugian. (Perdt. 1328; Pergn. 246, 251, 281 dst., 306, 597 dst., 604, 606; Pid. 381; Co. 365). 270. Pasal 270. Ada sangkaan bahwa adanja kerugian sudah di­ ketahui, djika hakim, dengan memperhatikan keadaan, berpendapat bahwa, sedjak adanja kerugian, waktunja sudah lama berlalu, hingga tergantung tentang hal itu sudah dapat mengetahuinja. Djika ada ke-ragu2an, hakim bebas untuk memerintahkan bersumpah pada tertanggung dan orang jang diberi kuasa olehnja me­ ngadakan pertanggungan, bahwa mereka pada saat diadakan per­ setudjuan, tidak mengetahui adanja kerugian. 73

Djika sumpah dibebankan oleh pihak jang satu pada pihak lainnja, sumpah tersebut bagaimanapun djuga harus diperintahkan oleh hakim. (Perdt. 1916-3°, 1929 dst., 1940 dst., Pergn. 282, 597 dst.; Co. 366). 271. Pasal 271. Penanggung selalu danat mempertanggungkan lagi barang jang ia tanggung. (Pergn. 252, 279; Co. 432). 272. Pasal 272. Djika tertanggung, dengan adania pemutusan oleh hakim, membebaskan penanggung dari kewadjibannja untuk waktu jang akan datang, ia dapat mempertanggungkan lagi kepen­ tingannja untuk waktu dan bahaja jang sama. Dalam hal demikian, dengan sanksi pembatalan, harus dinja­ takan dalam polis baru. baik pertanggungan iang lama, maupun pe­ mutusan oleh hakim. (Pergn. 279 dst., 281 dst.; Co. 359). 273. Pasal 273. Djika harga barang jang dipertanggungkan oleh pihaks t:dak dinjatakan dalam polis, harga tersebut dapat dikuatkan dengan semua unaja pembuktian. (Perdt. 1866; Pergn. 256, 295, 621 dst.; Co. 339). 274. Pasal 274. Djika harganja diniatakan dalam polis, biarpun dem’kian hakim wenang untuk memaksakan pada tertanggung pembetulan dari harga jang diniatakan, sedjauh oleh penanggung di­ madjukan a’asan2, jang men;mbu1kan sangkaan jang berdasar ten­ tang harga jang dimadjukan setjara ber-lebih2an. Penanggung se-waktu2 berhak membuktikan didepan hakim tentang harga iang diniatakan ber-lebih2an. (Perdt. 1922; Pergn. 253, 275, 295, 6 i9 ; Co. 336). 275. _Pasal 275. Tapi djika barang jang dipertanggungkan sebelumnja^ sudah ditaksirkan oleh achli2, jang disediakan oleh pihak2 untuk itu, dan, diika diminta, disumpah oleh hakim, penanggung tidak dapat menentangnja, ketjuali ada pendjustaan; semua dengan perketiualian penjimpangan chusus jane: ditentukan oleh ketentuan undang2. (Perdt. 1328, 1449; Pergn, 282, 295, 619; Co. 336). 276. Pasal 276. Tidak ada kehi’ angan atau kerugian, disebabkan karena kesalahan sendiri dari tertanggung, dapat dibebankan pada penanggung. Malahan penanggung dapat menahan atau menagih premie, d fk a ia sudah mulai menghadapi bahaja. (Pergn. 249, 282, 290, 294, 307, 637, 693; Co. 352). 277. Pasal 277. Djika dengan itikad baik, beberapa pertang­ gungan diadakan mengenai barang iang sama, dan pada jang per­ tama dipertanggungkan dengan hargania penuh. jang pertamalah jang tetap, dan para penanggung berikutnja dibebaskan. Djika pada pertanggungan pertama tidak dipertanggungkan harganja penuh, para penanggung berikutnja bertanggung djawab untuk harga keleTrhannja, menurut urutan waktu diadakan pertang­ gungan berikutnja. (Pergn. 252; Co. 359). 74

278. Pasal 278. Djika pada satu polis jang sama, 'oleh beberapa penanggung, biarpun pada tanggal jang tidak bersamaan, diper­ tanggungkan lebih dari harganja, mereka semua hanja memikul, seimbang dengan djumlahs jang mereka tanda tangani, djumlah jang benars dipertanggungkan. Ketentuan jang sama beraku, djika pada tanggal jang sama, mengenai barang jang sama, diadakan beberapa pertanggungan. (Pergn. 277, 280; Co. 358). 279. Pasal 279. Tertanggung t ;dak boleh, dalam keadaan terse­ but dalam dua pasal diatas, meniadakan pertanggungan jang lama untuk dengan demikian mengikat para penanggung jang belakangan. Djika tertanggung membebaskan para penanggung pertama, ia dianggap, untuk djumlah dan urutan jang sama, menempatkan diri sebagai pengganti penanggung. D j;ka ia mempertanggungkan diri untuk kedua kalinja, para penanggung untuk kedua ka'inja mendjadi pengganti dalam urutan jang sama. (Pergn. 271 dst.). 280. Pasal 280. Tidak dipandang sebagai persetudjuan jang dilarang, djika, sesudah mempertanggungkan barang untuk harga pe­ nuh, jang berkepentingan kemudian mempertanggungkan barang jang sama, untuk seluruh atau sebagian, dengan ketentuan tegas2, bahwa ia terhadap para penanggung hanja akan dapat mengenakan haknja, d j;ka, dan sedjauh jang, ia tidak dapat meminta kerugian terhadap jang lama. Dalam keadaan persetudjuan jang demikian, dengan sanksi pembatalan, persetudjuan jang diadakan dulu harus diuraikan de­ ngan djelas, dan djuga ketentuan pasal 277 dan 278 berlaku ter­ hadap itu. (Pergn. 252). 281. Pasal 281. Dalam semua hal dimana persetudjuan pertang­ gungan tidak berlaku untuk seluruhnja atau sebagiannja, atau men­ djadi batal, dan asalkan tertanggung berbuat dengan itikad baik, penanggung harus mengembalikan premie, baik seluruhnja, maupun untuk sebagian jang tidak menanggung bahajanja. (Pergn. 250 dst., 266 dst., 269, 272, 276, 603, 615, 618, 635 dst., 652 dst., 662). 282. Pasal 282. Dalam keadaan pembatalan persetudjuan, disebabkan karena tipu muslihat, pendjustaan atau perbuatan tidak pantas dari tertanggung, premi untuk keuntungan penanggung, dengan tidak mengurangi penagihan hak setjara umum, djika memang ada a!asannja. (Perdt., 1328, 1453; Pergn. 270, 653; Pid. 831). 283. Pasal 283. Terketjuali aturan chusus jang dibuat mengenai suatu matjarn pertanggungan, tertanggung wadjib berusaha dengan segala keradjinan dan ketelitian, untuk menghindarkan atau mengu­ rangi kerugian, dan ia harus, setjepat mungkin sesudah kerugian timbul, memberikan tahu hal itu pada penanggung; semua dengan sanksi penggantian biaja, kerugian dan bunga, dj;ka ada alasannja. Biaja jang dikeluarkan oleh tertanggung, untuk menghindarkan atau mengurangi kerugian, mendjadi tanggungan penanggung, biar75

pun biaja tersebut, ditambahkan pada kerugian jang diderita, melebihi djumlah uang tanggungan, atau biarpun usaha jang dilakukan tidak berhasil. (Perdt. 1357; Pergn. 249, 294, 654, 718). 284. Pasal 284. Penanggung, jang sudah membajar kerugian ba­ rang jang dipertanggungkan, mendapatkan semua hak dari penang­ gung, mengenai hal kerugian tersebut, jang dapat dimiliki terhadap pihak ketiga; dan tertanggung bertanggung djawab mengenai tiap perbuatan jang dapat merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga. (Perdt. 1354, 1365 dst., 1402; Perdt. 290, 637, 656, 693). 285.

Pasal

285.

Dihapus: B.N. 06-<3Jt8.

286. Pasal 286. Perusahaan2 pertanggungan atau djaminan jang timbal-balik dikuasai oleh persetudjuan^ dan peraturan2nja sendiri, dan, djika tidak lengkap, oleh azas2 hukum. Larangan, tertjantum dalam pasal 289, setjara chusus berlaku djuga terhadap persekutuam ini. (Pergn. 15, 53, 308; L.N. 70-64 pasal 10). BAB KESEPULUH PERTANGGUNGAN TERHADAP B AH AJA K E B A K A R A N , TER ­ HADAP BAHAJA JANG D AP AT MENDMPA HASIL PER TA N IAN DI LAD ANG, D A N PERTANGGUNGAN DJIWA.

Bagian pertama Pertanggungan terhadap bahaja kebakaran 287. Pasal 287. Polis kebakaran harus, ketjuali jang disjaratkan dalam pasal 256, menjatakan : le. letak dan batas barang tetap jang lipertanggungkan; 2e. penggunaan barang tersebut; 3e. sifat dan penggunaan bangunan2 jang berbatasan, sedjauh mempunjai pengaruh terhadap pertanggungan; 4e. harga barang jang dipertanggungkan; 5e. letak dan batas b a n g u n a n 2 dan tempat2, dimana barang2 bergerak jang dipertanggungkan berada, disimpan atau ditimbun; (Perdt. 1186-4°; Pergn. 247 dst., 254, 256-3°, 258, 263, 272, 293, 300, 302, 624 dst., 688; Atj. Perdt. 101). 288. Pasal 288. Dalam pertanggungan mengenai barang milik dengan bangunan diperdjandjikan, apakah kerugian .iang menimpa pekarangan akan diganti, atau barang tersebut, akan dibangun kem­ bali atau diperbaiki, dengan djumlah uang jang dipertanggungkan. Dalam hal pertama kerugian diperhitungkan dengan djalan tmembandingkan harga pekarangan sebelum tertimpa bahaja, dengan harga dari jang masih ketinggalan, segera sesudah terbakar, dan kerugiannja diganti dengan uang tunai. Dalam hal kedua tertanggung wadjib membangun baru atau memperbaikinja. Penanggung berhak mengawasi, bahwa uang jang dibajarkan, didalam djangka waktu, kalau perlu ditentukan 76

oleh hakim, betuls digunakan sampai achir waktu; dan, hakim malahan dapat pada tertanggung, atas permintaan penanggung, menekankan, agar, djika ada alasan, untuk itu memberikan tanggungan seperlunja. (Perdt. 1241; Pergn. 283). 289. Pasal 289. Pertanggungan dapat diadakan untuk harga pe­ nuh dari barang jang dipertanggungkan. Djika ada djandji pembangunan kembali, diperdjandjikan oleh tertanggung bahwa biaja, jang diperlukan untuk pembangunan kem­ bali, akan diganti oleh penanggung. Tapi dalam perdjandjian itu pertanggungan tidak boleh melebihi dari tiga perempat dari biaja. (Pergn. 53, 253, 286, 288). 290. Pasal 290. Mendjadi beban penanggung semua kehilangan dan kerugian, jang menimpa barang jang dipertanggungkan karena kebakaran, ditimbulkan oleh udara djelek atau kedjadian lain, api sendiri, kurang hati-, kesalahan atau perbuatan tidak pantas dari pelajan sendiri, tetangga, musuh, perampok, dan semua apa sadja lainnja, dengan tjara bagaimanapun sebab2nja timbul kebakaran, disengadja atau tidak disengadja, biasa atau luar biasa tidak ada terketjualinja. (Perdt. 1367, 1565; Pergn. 276, 282, 284, 291, dst., 294,637). 291. Pasal 291. Dengan kerugian, jang ditimbulkan oleh kebakar­ an, dipersamakan kerugian jang disebabkan dari adanja kebakaran, djuga djika terdjadi karena kebakaran di-bangunan2 tetangga, djuga mendjadikan busuk atau berkurangnja barang jang dipertanggung­ kan, karena air dan lain2 alat jang dipergunakan untuk menahan atau imemadamkan kebakaran, atau kehilangan sesuatu dari barang jang dipertanggungkan karena pentjurian, atau dengan tjara2 lain, selama diadakan pemadaman kebakaran atau penolongan; djuga ke­ rugian jang ditimbulkan karena pengrusakan seluruhnja atau se­ bagian dari barang jang dipertanggungkan, atas perintah dari jang berwadjib, untuk menahan mendjalarnja kebakaran. (I.S.R. 133; Onteig. 84). 292. Pasal 292. Dengan kerugian, ditimbulkan oleh kebakaran, djuga dipersamakan kerugian jang ditimbulkan karena peletusan obat mesiu, petjahnja ketel uap, tersambarnja petir, atau hal sematjam, biarpun peletusan, petjahan, atau sambaran tidak menimbulkan ke­ bakaran. 293. Pasal 293. Djika bangunan jang dipertanggungkan diper­ gunakan untuk tudjuan lain, dan dengan demikian kemungkinannja bahaja kebakaran lebih besar, hingga penanggung, djika hal demikian sudah ada sebelum diadakan pertanggungan, tidak akan menanggung sama sekali hal tersebut, atau tidak dengan sjarat2 jang sama, maka kewadjiban2 penanggung hapus. (Pergn. 287-2°, 638, 652 dst.). 294. Pasal 294. Penanggung dibebaskan dari kewadjiban pembajaran kerugian, djika ia membuktikan bahwa kebakaran ditimbul77

kan karena kesalahan atau kelalaian jang dapat diketahui oleh ter­ tanggung sendiri. (Perdt. 1366; Pergn. 2, 249, 276, 283, 290). 295. Pasal 295. Dalam pertanggungan barang bergerak dan ke­ saudagaran dalam rumah, gudang atau tempat penjimpanan Iain, hakim dapat, djika tidak ada atau tidak lenjap upaja2 pembukt'an seperti tertjantum dalam pasal 273, 274 dan 275, membebani sum­ pah pada tertanggung. Kerugian diperhitungkan menurut harga barang2, sewaktu ter­ djadi kebakaran. (Perdt. 1940 dst.). 296. Pasal 296. Djika dalam polis tentang hal itu tidak diadakan djandji chusus, sebutan seperti : barang bergerak, harta kekajaan, medja kursi atau barang perhiasan rumah, dan lain2 penghias, diimaksud seperti jang diuraikan dalam bagian keempat bab satu buku kedua K.U. Perdt. (Perdt. 512 dst.; Pergn. 356-5°). 297. Pasal 297. Djika, dalam hvpotik antara jang berhutang dengan jang menghutangkan, diperdjandjikan bahwa, djika terdjadi kerugian pada pekarangan dengan beban hypotik jang dipertang­ gungkan, uang pertanggungan, sampai sebesar hutang dan bunga jan^ harus diba~’ar, mendjadi gantinja hypotik, penanggung jang sudah mengetahui dengan resmi djandji tersebut, wadjib memperhitungkan kerugian jang harus dibajarnja dengan orang jang meng­ hutangkan dengan dasar hypotik. (Perdt. 613, 1162 dst.; Pergn. 268, 288; B.N. 08-542 pasal 14). 298. Pasal 298. Djandji, tersebut dalam pasal duluan tidak mem­ punjai akibat, ketjuali djika, dan sedjauh, orang jang menghutangkan dengan dasar hypotik dimasukkan dalam urutan iang berhak menagih, djika kerugian tidak terdjadi. (Perdt. 1209 dst.). Bagian kedua Pertanggnngan terhadap bahaia jang dapat menimpa hasil pertanian di ladang;

299. Pasal. 299. Ketjuali sjarat disebut dalam pasal 256, polis harus menjatakan : le. letak dan batas tanah jang hasil tanamannja dipertanggung­ kan; 2e. penggunaan tanah. (Perdt. 1186-4°; Pergn. 247, 251, 254, 258, 263, 272, 287-1° dan 2 °; Atj. Perdt. 101). 300. Pasal 300. Pertanggungan dapat diadakan untuk satu tahun atau lebih. Djika tidak ditentukan lamanja, pertanggungan dianggap di­ adakan untuk satu tahun. (Perdt. 1597). 301. Pasal 301. Dalam menghitung kerugian diperhitungkan berapa harga hasil jang semestinja didapat pada waktu dipetik buah78

nja, djika tidak ada bentjana, dan harga sesudah terkena bentjana. Penanggung membajar kerugian sebesar perbedaannja. (Pergn. 273 dst., 288). Bagian ketiga Pertanggungan djiwa 302. Pasal 302. (D irob: L.N. 76-11,1). Hidup seorang dapat dipertanggungkan untuk seorang jang berkepentingan, baik untuk selama hidupnja, maupun untuk waktu jang ditentukan dalam per­ setudjuan. (Pergn. 247 dst., 304-4°). 303. Pasal 303. Orang jang berkepentingan dapat mengadakan pertanggungan, malahan di'uar pengetahuan atau persetudjuan me­ reka, jang hidupnja dipertanggungkan. 304. Pasal 304. Polis berisi : 1©. tanggal diadakan persetudjuan; 2e. nama tertanggung; 3e. nama orang jang hidupnja dipertanggungkan; 4e. waktu mu’ ai dan berach;rnja bahaja bagi penanggung; 5e. djumlah uang jang dipertanggungkan; 6e. premie pertanggungan (Pergn. 254, 256, 258, 302, 206). 305. Pasal 305. Perentjanaan djumlah uang dan penentuan sjarats pertanggungan tergantung sama sekali dari persetudjuan pihak2. (Perdt. 1780). 306. Pasal 306. Djika seorang, jang hidupnja dipertanggungkan, pada saat diadakan persetudjuan sudah meninggal, persetudjuan ha­ pus, biarpun tertanggung tidak dapat mengetahui terdjadinja kematian; ketjuali djika diadakan djandji lain. (Perdt. 1799; Pergn. 251 dst., 269, 281). 307. Pasal 307. Djika seorang, jang mempertanggungkan hidup­ nja membunuh diri, atau dipidana mati, pertanggungan hapus. 308. Pasal 308. Dalam bagian ini tidak termasuk dana djanda, tontinus, persekutuan saling menanggung djiwa, dan la i n 2 persetu­ djuan jang sematjam berdasarkan kemungkinan h’dup dan mati, dimana harus dibajar suatu inlage atau suatu djumlah tertentu, atau kedua-duanja. (Pergn. 286; L.N. 70-64 pasal 10).

BUKU KEDUA

HAK DAN KEWADJIBAN JANG TIMBUL DARI PELAJARAN ( Berhubung dengwn L.N. 33-47 jis 38-1 dan 2, mulai berlaku 1 April 1938, bab l e dan 2e dari buku II dig anti dengan pasal 3093^0 f tersebut! dibawah untuk sedavat mungkin menjesuaikan ke­ tentuan dengan undang2 22 Desember 192If. (L.N.N. 1° 573) dan 10 Djuni 1926. (L.N.N. No. 171). Ketentuan umum 309. Pasal 309. Kapal adalah semua alat untuk berlajar, bagaimanapun namanja dan bagaimanapun sifatnja. Ketjuali ditentukan atau dipersetudjukan lain, dianggap semua peralatan kapal termasuk didalamnja. Jang dimaksud dengan peralatan kapal ialah semua benda, jang tidak merupakan bagian kapal, disediakan untuk tetap digunakan dalam kapal. (Perdt. 510, 513 dst.; Pergn 310 dst., 314, 593, 602, 748 dst.; P. 34; Atj. Perdt. 532, 568; Pdft. 1, 3). BAB PERTAMA KAPAL LAUT DAN MUATANNJA 310. Pasal 310. Kapal laut ialah semua kapal jang digunakan untuk pelajaran dilaut atau disediakan untuk itu (S.L. 2; Ord. Perkap. 2). Dalam bab pertama sampai dengan bab keempat dari buku ini dengan kapal dimaksud chusus kapal laut. (Pergn. 748 dst.). 311. Pasal 311. Kapal Indonesia adalah kapal jang dinjatakan demikian oleh Algemene Maatregel van Bestuur mengenai Surat2 laut dan Pas2 kapal. (Pergn. 2102, 312, 319, 748; Pdft. 21, 23; B.N. 34-78 jis 35-89, 505, 37-629, 630). 312. Pasal 312. Kapal, jang sudah dibuat atau sedang dibuat di negara ini, dianggap sebagai kapal Indonesia, sampai sipembuat menjerahkan pada orang, jang sudah atau jang sedang membiajai pembuatannja, atau dipelajarkan atas biaja sendiri. (Pergn. 310 2, 311, 314, 319; Pdft. 14; S.L. 2). 313. Pasal 313. Penjerahan seluruhnja atau sebagian pemilikan serta dari kapal, jang dapat menjebabkan berhentinja mendjadi kapal Indonesia, harus dengan sjarat adanja persetudjuan dari se­ mua pemilik serta. (S.L. 2). Djika pemilik serta dari suatu kapal kehilangan kekaula-negaraan Nederland atau berhenti mendjadi penduduk keradjaan, atau djika pemilikan serta dari kapal seluruhnja atau sebagian berpin80

dah pada seorang dengan. tjara lain dari pada penjerahan, jang bukan kaula-negara atau bukan penduduk keradjaan, dan oleh karenanja kapal akan berhenti mendjadi kapal Indonesia, tiap pemilik serta selama enam bulan berhak pada raad van justisi, jang dalam daerah hukumnja kapal tersebut terdaftar dalam kapal, minta untuk diperintahkan mendjual bagiannja setjara umum. Perintah diberikan sesudah mendengar atau memanggil dengan tjara semestinja semua anggauta dari perusahaan pelajaran. Pemanggilan di­ lakukan dengan surat tertjatat oleh panitera. Bagian pemilikan serta hanja boleh 'diberikan pada peminat, jang dengan pemilikannja kapal memenuhi lagi sjarat, jang ditentukan untuk kapal Indonesia. Kapal dengan demikian dianggap tidak kehilangan sifat2nja sebagai kapal Indonesia. (Pergn. 311, 314, 319, 324, 334; Nedsch. 13 dst., Ned. Kaula 2; Pdft. 21, 23). 314. Pasal 314. Kapal Indonesia, berisi bruto paling sedikit dua puluh meter kubik dapat didaftarkan dalam daftar kapal sesuai dengan peraturan, jang akan diatur dengan ordonansi tersendiri. (Pergn. 749; Pdft. L.N. 33-48 jis 38-1, 2 ).' Dalam ordonansi ini djuga diatur tjara pemindahan hak milik dan penjerahan kapal2 jang didaftar dalam daftar kapal atau kapal2 jang sedang dibuat dan bagian2 jang dimiliki serta "dari kapal2 se­ matjam itu atau dari kapal2 jang sedang dibuat (Pdft. 21 dst., 27). 318k. i. Kapal2 jang terdaftar dalam daftar kapal, kapal2 jang sedang dibuat dan bagian dari kapal jang dimiliki serta dalam ke­ adaan demikian itu dan kapal jang sedang dibuat dapat dibebani hypotik. (Perdt. 1162 dst.; Pdft. 24 dst.). 318u. 318b. Kapal2 tersebut dalam ajat pertama, tidak dapat digadaikan. Terhadap kapal2 jang terdaftar pasal 1977 K.U. Perdt., tidak berlaku. (Pergn. 319) (*). 318m. Pasal 315. Urutan tingkatan hypotik ditentukan me­ nurut tanggal pendaftaran. Hypotik2 jang didaftar pada tanggal jang sama, sama tingkatnja. (Perdt. 1181; Pergn. 315c, d, 316a; 317a, 318, 319, 750) (*). 318n. Pasal 315a. Djika hutang berbunga, hypotik mendjadi tanggungan bagi bunga dari djumlah pokok mengenai tahun jang berdjalan. dan dua tahun jang sebelumnja. (Perdt. 1184; Pergn. 315c, 3166, 317&, 319, 750) (*). 318o.x. Pasal 315b. Pemberi hutang jang piutangnja didjamin dengan hypotik, haknja mengikut pada kapal atau bagian dari kapal jang dimiliki serta, ditangan siapa sadja kapal berada. (Perdt. 1198 dst.; Pergn. 315c, 316, 319, 750) t1). 318p. Pasal 315c. Terhadap hypotik kapal, sebanjak diidzinkan oleh sifat2 dari tanggungan gadai, berlaku sama ketentuan dari pasal 1168, 1169, 1171, ajat tiga dan empat, 1175, 1176, ajat dua, 1177, 1178, 1180, 1186, 1187, 1189, 1190, 1193-1197, 1199-1205, 81

1207-1219, 1224-1227. K U . Perdt. tentang hypotik. (P.P. 24 dst., 31 dst., 34, 37 dst.; L.N. 33-48 jo. 38-2, lihat tjatatan P.P. 50). Pasal 1185 dari Kitab undang2 tersebut berlaku sama baik ter­ hadap penjewaan maupun terhadap pengangkutan berdasar djangka waktu dari kapal jang dibebani hypotik. Djika kapal dipertang­ gungkan terhadap kebakaran atau terhadap bahaja2 lain, djuga ber­ laku pasal 297 dan 298 dari K.U. Pergn. (Pergn. 319, 750) t1). 318s. Pasal 315d. Djika kapal ketjuali karena penuntutan penggantian piutang dengan barang berhenti mendjadi kapal Indo­ nesia, tagihan hypotik mendjadi dapat diminta, sedjauh ini belum dilakukan. Ini tetap sampai lunas sama sekali, dapat dituntutkan terhadap kapalnja, didahulukan dari pada tagihan2 jang belakang, djuga biarpun sudah didaftarkan diluar Indonesia. (Perdt. 1268, 1271; Pergn. 315e, 316 dst., 316c, 319, 750, S.L. 2) (i). 318t. Pasal 315e. Djika ada penuntutan penggantian piutang dengan barang mengenai kapal jang didaftar dalam daftar kapal diluar Indonesia, ini tidak dibebaskan dari hypotik, berdasar pasal tersebut diatas, ketjuali para pemberi hutang dipanggil setjara per­ orangan untuk melakukan haknia terhadap hasil dan pada mereka untuk itu djuga dengan njata diberikan kesempatan. 318k. Hypotik terhadap sebagian janp- dimiliki serta tetap biarpun sesudah kapal dipindahkan atau dibagi? (Pergn. 319, 750) ( !). 318c. Pasal 316. (D irob: L.N. $4-214 jo 38-2). Piutang jang didahulukan terhadap kapal ialah, ketjuali jang ditentukan dalam pasal 318; (Pergn. 3l6d, 318a; L.N.-47. P.P. Pasal 2 Lihat suplemen No. 16). le. biaia penuntutan pengganti piutang dengan barang; (Pergn. 316&). 2e. tag han jang timbul dari persetudjuan kerdja dari nachoda dan para kelasi, untuk selama waktu mereka mendjalankan pekerdjaan dikapal; (Pergn. 395 dst., 399-401, 409, 412, 415, 416416c, 421-424, 430, 452c, 452e; 452/). 3e. upah pertolongan, biaja pandu laut, biaja pelabuhan dan tandatanda dan lain2 padiag pelajaran; (Pergn. 316a4). 4e. penagihan karena tabrakan. (Pergn. 534, 536 dst). Pasal 1139 K.U. Perdt. tidak berlaku terhadap kapal. (Pergn. 316a dst., 319, 750) (*). 318d. Pasal 316a. Tingkat piutang jang mempunjai hak utama ditentukan oleh angka, seperti jang d:sebut dalam pasal duluan. Piutang, disebut dengan angka jang sama, sama tingkatnja dan dibajar dengan perbandingan jang seimbang, ketjuali karena upah pertolongan, jang belakang lebih dulu dari pada jang dulu. (Perdt. 1136). (1 ).

82

Untuk memperlakukan pasal 314-319 lihat L-N. 33-49, Suplemen No. 19.

terhadap kapal milik orang Indonesia

Piutang jang mempunjai hak utama tingkatnja diatas hypo­ tik. (Perdt. 11342) . Hak2 utama, disebut dalam nomor 3e dalam pasal sebelumnja, masuk dalam nomor 1 pasal 316. (Perdt. 1250; Pergn. 319, 750) (O318e. Pasal 316b. Dalam piutang jang mempunjai hak utama termasuk bunga menurut undanga dan b;aja, sedjauh ini belum ter­ masuk dalam nomor 1 pasal 316. (Perdt. 1250; Pergn. 319, 750). ( x) 311f. Pasal 316c. Piutang jang mempunjai hak utama terhadap kapal djuga didahulukan terhadap tagihan, jang timbul dari perusahaan perkapalan, seperti tagihan pembajaran biaja muatan dan angkutan, upah pertolongan, djika kapal digunakan untuk usaha penjelamatan, upah penarikan, djika digunakan untuk usaha penarikan. (Pergn. 309, 316i, 318, 319, 750) (i). 318g. Pasal 316d. Hak utama, termaktub dalam pasal 316 dan 316c, meleliar sampai penggantian, jang harus dibajar karena ke­ rusakan atau hilangnja kapal atau karena hilangnja sebagian atau seluruhnja salah satu penagihan jang disebut dalam pasal 316c. Hak utama tidak sampai mengenai tagihan dari persetudjuan pertanggungan. (Pergn. 316e, 318, 319, 750) 0 ) . 318o.2 Pasal 316e. Pemberi hutang, jang piutangnja mendapat hak utama, haknja mengikut atas kapal atau bagian dari k?,pal, ditangan siapa sadja kapal berada dan atas tagihan jang disebut da­ lam pasal 316c dan 316d djuga sesudah diserahkan atau digadaikan kepada pihak ketiga. (Perdt. 1198 dst.; Pergn. 318, 319, 750) O). 318h. Pasal 317. Piutang jang mempunjai hak utama terhadap muatan ialah : le. biaja penuntutan penggantian piutang dengan barang; 2e. tagihan pembajaran biaja pertolongan dan awar umum; (Pergn. 317a2) . 3e. tagihan dari persetudjuan angkutan. Piutang ini didahulukan dari pada piutang2 jang disebut dalam pasal 1139 K.U. Perdt. (Pergn. 317a). Jang dimaksud dengan muatan dalam kapal2 perikanan terma­ suk hasil tangkapan, jang terdapat dalam kapal. (Pergn. 319, 750) ( i ) ( 2). 318i. Pasal 317a. Tingkat piutang jang mempunjai hak utama ditentukan oleh nomor, seperti ditjantumkan dalam pasal duluan. (Perdt. 1147). Tentang piutang, disebut dalam nomor 2° dalam pasal itu, jang belakang didahulukan dari pada jang dulu. (Pergn. 319, 750) O ). 318j. Pasal 317b. Piutang jang mempunjai hak utama mentiakup bunga menurut undang2 dan biaja, sadjauh ini belum termasuk da­ lam nomor le dalam pasal 317. (1 ). Untuk memperlakukan pasal 314-319 terhadap kapal milik orang Indonesia lihat L-N. 33-49, Suplemen No. 16. (2 ). Lihat L-N. 33-47 P-P. pasal 2 Suplemen No. 16.

83

Hak utama melebar sampai .mengenai penggantian, jang harus dibajar karena kerusakan atau hilangnja bagian2 dari muatan. Hak utama tidak melebar sampai mengenai tagihan2 dari per­ setudjuan pertanggungan. (Perdt. 1250; Pergn. 319, 750) (J). 318q. Pasal 318. Tagihan terhadap kapal atau terhadap perusahaan perkapalan atau berdasar pertanggungan djawab pengusaha pelajaran, termaktub dalam pasal 321, sesudah piutang jang mem­ punjai hak utama, disebut dalam pasal 316, dan sesudah tagihan hypotik jang punja hak utama terhadap kapal dan penggantian jang disebut dalam pasal 316cZ berada diatas semua penagihan ber­ dasar hal2 lain. Semuanja sama tingkatnja dan dibajar setjara seimbang. Pasal2 316c dan 316e tidak berlaku terhadap penagihan2 ini. (Pergn. 318a, 319, 750) ( ! ) ( 2). 318r. Pasal 318a. Piutang dan tagihan tersebut dalam pasal 316 dan 318 dapat dituntutkan dengan tingkat terdahulu terhadap kapal, djuga djika itu akibat dari pemakaian kapal untuk pelajaran dilautan oleh orang lain dari pada pemiliknja, ketjuali orang jang menggunakan kapal tidak berwenang untuk itu terhadap pemiliknja dan orang jang menghutangkan tidak beritikad baik. (Pergn. 319, 320 dst., 750) ( ! ) ( 2). 318v. Pasal 318b. Djika terdjadi pembagian oleh hakim menge­ nai penghasilan dari suatu kapal asing dalam wilajah Indonesia, biaja penuntutan penggantian piutang dengan barang, upah pertolongan, biaja pandu laut, biaja pelabuhan dan tanda2 dan lain2 padjag pelajaran se-tidak2nja ditempatkan dalam tingkat, jang di­ berikan padanja oleh pasal 316. (Pergn. 319, 750; Atj. Perdt. 756) ( i ) ( 2). 319b. Pasal 319. Ketentuan dari pasal 311-318& tidak berlaku terhadap kapal2, jang dimiliki oleh negara atau badan umum, jang digunakan untuk djawatan umum. (Pergn. 750) (1) . BAB KEDUA PENGUSAHA DAN PERUSAHAAN PELAJARAN (DisamaTwn L.N. 33-47 P.P. Pasal 4 ; L.N. 33-49, pernjataan berlaku pasal 320-322 terhadap kapal2 milik orang Indonesia. Ltliat suplemen No. 19). 320. Pasal 320. Pengusaha pelajaran, ialah orang, jang .meng­ gunakan kapal untuk pelajaran dilautan dan untuk didjalankan sen(1) . Untuk memperlakukan pasal 314-319 terhadap lihatlah L.N. 33-49, Suplemen No. 16. (2). Lihat L-N. 33-47 P.P. pasal 2, lihat No. 16.

84

kapal milik orang

Indonesia,

F diri atau disuruh mendjalankan oleh seorang nachoda, jang bekerdja padanja. (Pergn. 309 dst., 323, 341, 751; Perdt. 806, 813). 321. Pasal 321. Pengusaha pelajaran terik&t oleh perbuatan hu­ kum, dari mereka, jang bekerdja tetap atau untuk sementara waktu pada kapal, dilakukan dalam pekerdjaan dalam batas wewenangnja. Ia bertanggung djawab terhadap kerugian, jang karena per­ buatan tidak sjah dari mereka, jang bekerdja tetap atau untuk se­ mentara waktu pada kapal atau bekerdja diatas kapal untuk ke­ pentingan kapal atau muatan, dalam hubungan kerdjanja atau dalam melaksanakan tugasnja ditimbulkan terhadap pihak ketiga. (Perdt. 1233, 1367; Pergn. 318, 322, 326, 331, 342, 344, 358a\ 360-363, 365, 373, 397, 474, 525, 539, 541, 751). 322. Pasal 322. Mereka jang, sebelum penjewaan atau pemindjaman untuk digunakan suatu kapal jang ditjatat dalam daftar kapal, berdasar apa jang ditentukan dalam ajat pertama dari pasal duluan, mendapatkan penagihan terhadap penjewa atau pemindjam dapat djuga menagih pemilik kapal, ketjuali djika mereka pada wak­ tu timbulnja penagihan mengetahui adanja penjewaan atau pemindjaman. (Pdft. 7). Pemilik jang sudah membajar untuk penagihan tersebut, berhak menuntut terhadap penjewa atau pemindjam. (Perdt. 1548, 1740; Pergn. 314, 751). 323. Pasal 323. (Dirob : L.N. 38-1 jo 2). Djika suatu kapal men­ djadi miliknja beberapa orang, jang setjara lain dari pada berdasar­ kan suatu persetudjuan perseroan, seperti dimaksud dalam bab tiga dari buku pertama, digunakan untuk pelajaran dilautan atas biaja bersama, terdapat antara mereka suatu perusahaan pelajaran. * (Perdt. 514, 1618; Pergn. 324 dst.). 324. Pasal 324. Keanggautaan perusahaan pelajaran berpindah seluruh atau sebagiannja dengan adanja pemindahan hak memiliki kapal seluruhnja atau sebagiannja. (Pergn. 514, 1641; Pergn. 313, 323, 333). 325. Pasal 325. Perusahaan pelajaran tidak petjah dengan matir nja, pailitnja, ditempatkannja dalam rumah sakit djiwa karena gila atau dibawah pengampuan, salah seorang anggauta. (Perdt. 433 dst., 1646; Pergn. 333, 335, 340©; P. 19, 22 dst., 34, 55, 60-62; R.S.D. 10 dst., 22 dst., 37). Keanggautaan perusahaan pelajaran tidak dapat dilepaskan; djuga tidak dapat keanggautaan seorang anggauta perusahaan pela­ jaran dinjatakan hapus. 326. Pasal 326. Terhadap perikatan perusahaan pelajaran para anggautanja bertanggung djawab, tiap seimbang dengan bagiannja dalam kapal (Pergn. 18, 321, 323 dst., 333, 340). 327. Pasal 327. Dalam tiap perusahaan pelajaran dapat diangkat seorang pemegang buku. Seorang pesero dapat diangkat mendjadi 85

pemegang buku. (Perdt. 1792 dst.; Pergn. 15 dst., 36 dst., 323, 329, 331 dst., 333, 3343; pdft. 193). 328. Pasal 328. Djika pemegang buku anggauta perusahaan pe­ lajaran, ia, djika perusahaan pelajaran memberhentikan hubungannja kerdja, berhak menagih, agar bagiannja diambil alih oleh per­ usahaan dengan harga sesuai dengan nilai ditentukan oleh achli, ketjuali perusahaan menghentikan hubungannja kerdja karena alasan jang mendesak. Pemegang buku mempunjai hak jang sama, djika ia memutuskan hubungan kerdja berdasarkan alasan penting, diberikan padanja karena kesengadjaan atau kesalahan perusahaan pelajaran. (Perdt. 1603e dst., 1603°, p; Pergn. 329, 333). 329. Pasal 329. Pengangkatan dan pemetjatan pemegang buku, tidak dapat ditangkiskan pada pihak ketiga, ketjuali ia tahu dalam hal ini, selama pentjatatari tentang hal itu tidak terdjadi dalam daftar kapal. (Pergn. 314, 327 dst., 333; Pdft. 7). 330. Pasal 330. Djika dari daftar kapal tidak ternjata tentang pengangkatan seorang pemegang buku atau menurut daftar orang jang diangkat untuk itu meninggal dunia, dimasukkan dalam rumah sakit d^iwa karena gila, ditempatkan dibawah pengampuan, dinjata­ kan pailit atau tidak berkediaman di Indonesia, perusahaan pela­ jaran, baik dalam maupun diluar hukum, diwakili dan dapat dilakukan usahanja oleh seorang atau lebih dari antara anggauta2nja, asalkan dengan scndirian atau ber-sama2 merupakan pemilik dari lebih dari separoh kapal. Djika dari daftar kapal tidak ternjata tentang pengangkatan seorang pemegang buku atau djika salah satu keadaan termaksud dalam ajat satu dari pasal ini terdjadi, perusahaan pelajaran me­ nurut hukum berkedudukan dikantor penjimpan daftar pokok untuk pendaftaran kapal. (Perdt. 17 dst.. 433 dst.; Pergn. 314, 323, 327, 333; R.S.D. 10 dst., 22 dst., 37; Pdft. 7). 331 Pasal 331. Pemegang buku berwenang mengadakan hubung­ an usaha dengan pihak ketiga untuk perusahaan pelajaran dan mewakilinja baik dalam maupun diluar hukum, dalam semua hal jang berhubungan dengan pemakaian kapal sesuai dengan tudjuannja. Pembatasan wewenang pemegang buku hanja d a p a t ditangkis­ kan pada pihak ketiga, djika pihak ketiga mengetahuinja. (Pergn. 323, 327 dst., 329, 332 dst., 338 dst., 340a-d; Pdft. 7). 332. Pasal 332. Suatu putusan hakim, jang didapat terhadap pe­ rusahaan pelajaran atau terhadap pemegang buku, dapat dilaksanakan terhadap kekajaan bersama dari para anggauta perusahaan pelajaran. (Pergn. 323, 327, 333, 361). 333. Pasal 333. Terhadap ketentuan dari pasal 324-332 tidak dapat diadakan penjimpangan dengan persetudjuan. (A.U.P. 23). 86

334. Pasal 334. Semua putusan, mengenai hal ichwal perusahaan pelajaran, d'putuskan dengan suara terbanjak dari para anggauta perusahaan pelajaran. Bagian jang terketjil memberikan satu suara; tiap bagian jang lebih besar memberikan sedjumlah suara seimbang dengan perbandingan beberapa kali besar dari jang terketjil. Putusan tentang pengangkatan seorang pemegang buku, jang tidak berkediaman di Indonesia, bukan anggauta perusahaan pelajaran atau jang bukan kaula-negara Nederland atau jang me­ nurut a’gemene maatregel van bestuur termaksud dalam pasal 311 kitab undangs ini t:dak merupakan perseroan jang dipersamakan dengan kaula negara Nederland, dan putusan tentang pendjualan kapal jang tidak dimuka umum dan tentang pemetjahan perusahaan pelajaran selama waktu dimuati atau dalam pelajaran disjaratkan adanja kata sepakat. (Perdt. 14 dst.; Pergn. 313, 327, 330, 335, 337, 340d, g, 453 dst.; S.L. 2). 335- Pasal 335. Djika karena tidak ada kata sepakat pemakaian kapal terhalang, hakim dapat, atas permintaan salah seorang atau beberapa anggauta perusahaan pelajaran dan sesudah mendengar atau memanggil semua anggauta dengan tjara jang semestinja, memerintahkan pendjualan kapal setjara umum. (Pergn. 321, 334, 340e). 336. Pasal 336. Tiap anggauta perusahaan pelajaran wadjib, se­ imbang dengan bagiannja, membantu dalam biaja pengeluaran per­ usahaan pelajaran. (Pergn. 326, 340). 337. Pasal 337. Djika diputuskan untuk memperbaiki kapal, ket.iuali se’ ama dalam melakukan pelajaran, atau mengadakan pela.laran baru, tiap anggauta dari perusahaan pelajaran, jang tidak turut menietudiui putusan, dapat menghendaki, agar mereka, jang turut menjetudjui putusan, mengambil alih bagiannja, dengan harga, jang pada saat ia menghendaki pengambilan alih, ditentukan oleh ahli. Ia harus memberikan tahu kehendaknja tentang pengambilan alih pada pemegang buku atau, djika tidak ada pemegang buku, pada mereka, jang menjetudjuinja, dalam satu bulan, sesudah keputusan diberikan tahu kepadanja. Tiap dari mereka, jang wadjib mengambil alih, dari bagian jang diambil alih mendapat sebagian, seimbang dengan bagiannja jang ia miliki serta dalam kapal. (Pergn. 323, 327 dst., 334, 3382, 362). 338. Pasal 338. Terhadap perusahaan pelajaran pemegang buku selalu wadjib berbuat sesuai dengan ketentuan, jang mendjadi dasar pengangkatannja dan perintah jang diberikan berdasar pengangkatannja. Ketjuali djika tentang hal itu ada persetudjuan lain, ia minta putusan dari perusahaan pelajaran, sebelum mulai mengadakan pe­ lajaran baru, mengadakan perbaikan luar biasa atau mempertang­ gungkan kapal, mengangkat atau memetjat nachoda. 87

Selandjutnja wewenangnja, djuga dalam hubungannja dengan perusahaan pelajaran, dinilai sesuai dengan ketentuan dalam ajat satu pasal 331. (Perdt. 1792 dst.; Pergn. 323, 327 dst., 337, 339. 341e, 362, 364, 395 dst., 408, 411, 592 dst.). 339. Pasal 339. Pemegang buku harus memperhatikan kepentingan perusahaan pelajaran, seperti seorang pengusaha pelajaran jang baik memperhatikan kepentingannja sendiri. Ia harus meme­ nuhi semua kewadjiban, jang ditentukan oleh undang2 terhadap se­ orang pengusaha pelajaran. Ia bertanggung djawab terhadap para anggauta perusahaan pe­ lajaran tentang kerugian, jang diderita karena kesengadjaannja atau kesalahannja. (Perdt. 1800 dst.; Pergn. 327, 331, 338). 340. Pasal 340. Para anggauta perusahaan pelajaran membagi keuntungan dan kerugian seimbang dengan bagiannja jang ia miliki serta pada kapal. (Perdt. 1633; Pergn. 323, 326, 336). 340a. Pasal 340a. Pemegang buku memberikan pada tiap ang­ gauta perusahaan pelajaran atas permintaannja keterangan dan pendjelasan tentang semua hal jang berhubungan dengan perusahaan pelajaran dan memperlihatkan semua buku, surat2 dan naskah2, jang berhubungan dengan pengurusannja. (Perdt. 1802; Pergn. 6,12). 340b. Pasal 340b. Pemegang buku wadjib, memberikan perhitungan dan pertanggungan djawab tentang pengurusannja pada pa­ ra anggauta perusahaan pelajaran, sebanjak dikehendaki menurut kebiasaan, tapi sedikitnja sesudah achir satu tahun, dengan mempertundjukkan semua tanda2 bukti jang bersangkutan dengan pe­ ngurusannja, dan memberikan keuntungan pada mereka menurut Penagihan hak terhadap pertundjukkan perhitungan dan tang­ gungan djawab kedaluwarsa sesudah lampau sepuluh tahun dari djangka waktu, jang berhubungan dengan perhitungan dan pertang­ gungan djawab. (Perdt. 1802, 1805, 1967; Pergn. 323, 340c dst., 364; Atj. Perdt. 764 dst.). 340c. Pasal 340c. Tiap anggauta perusahaan pelajaran wadjib memeriksa dan menutup perhitungan dan pertanggungan djawab pemegang buku dan membajar pada pemegang buku bagian jang terdapat didalamnja jang mendjadi haknja. (Perdt. 1807 dst.; Pergn. 323, 340&, d ; Atj. Perdt. 775). 340d. Pasal 340d. Persetudjuan perhitungan dan pertanggungan djawab oleh suara terbanjak dari para anggauta perusahaan pela­ jaran hanja mengikat mereka jang menjetudjuinja, ketjuali bahwa itu djuga mengikat seorang anggauta lain jang tidak menjetudjui perhitungan dan pertanggungan djawab, djika ia tidak menentang perhitungan dan pertanggungan djawab dimuka hakim dalam djang­ ka waktu tiga tahun, sesudah ia dapat mengetahui dan sesudah per­ setudjuan oleh suara terbanjak diberi tahukan padanja dengan tertulis. (Pergn. 323, 334, 337, 3405 dst.). 88

340e. Pasal 340e. Djika diputuql™ haan pelajaran, kapal harus didiuai QU1\tuk mei»etjahkan perusamenurut pasal 335, untuk mendiuai t V putusan atau PerIntah pemetjahan perusahaan pelajaran m L sama denSan P ^ s a n 325, 334, 362). peiajaran. (Perdt. 1457 dst.; Pergn. 323, 340f. Pasal 340f. Sesudah n n h i«, Iajaran tetap ada sepandjang d t o i h £ i >emf t?ahan perusahaan pePemegang buku diika ia uri -,5 untuk pemberesan. (Pergn. 32, 56, 323, 327). ditugaskan untuk pemberesan. 3 4 ° ^ Pasal 340. DUmpus : L N 9s r o Karena L.N. 3A-21A £* W .i 'i i 1 3° 2bab 3 dan 4 dari Bulcu U dianr>+f*'n ’ mul™ berlaku 1 April 1938, baioah untuk sedapat mwnakiJ l Hgan bah2 hctru 3W9 tertera diundang- lJf Djuni 1938 L N N o Jcetentuan dengan seluruhnja, bab ke-4 sebagian divn^i 1 Sehelum,nja bab Ice 3 selumana sebelum berlaku, ditiabut f f den3an L.N. 33-47, ■perobahan M m terhadap orange l n S s f a J ? n9an L 'N Bab ketiga berLihat suplemen no. 19. nunit L.N. 33-1,9 jis 34-214, 38-2.

BAB KE TIGA NACHODA, KELASI DAN PENTJMPANG Bagian pertama Ketentuan umum, 3411. Pasal 341. Nachoda memimpin kapal (Pergn 341c2 342 dst., 397, 399, 408 dst., 427 dst.). Kelasi adalah mereka, jang tertjatat dalam daftar pekerdja kapal. (Pergn. 375, 395, 401, 413, 434). 3®3. Perwira kapal ialah kelasi, jang oleh daftar pekerdja kapal diberi pangkat perwira. (Pergn. 376). „ n„ Pembantu kapal ialah semua kelasi lainnja. (Pergn. 388, oyo, 400). 3412. Jang dimaksud dengan penumpang dalam kitab undang2 mi ialah semua orang, jang berada dalam kapal, ketjuali nachoda. (Pergn. 303 dst.). Terhadap para buruh muatan dan pekerdja jang bekerdja dikapal, jang menurut sifatnja sementara, dalam bab ini diperlakukan per­ aturan untuk para pembantu kapal, ketjuali temjata sebaliknja. (Pergn. 382). 394. Pasal 341a. Sedjauh pengusaha pelajaran tidak mengatur hubungan antara para perwira kapal satu sama lain, antara para pembantu kapal satu sama lain dan antara para perwira dengan para pembantu kapal, nachoda jang menentukannia. (Pergn 376, 393, 395, 397, 413 dst., 428, 434 dst.). 89

Pasal 341b. Ketentuan dari bab ini tidak berlaku terhadap kapal2, jang isinja bruto kurang dari 100 m3, djika kapal dilengkapi dengan mesin sebagai alat penggerak dan jang isinja bruto kurang dari 300 m3, djika tidak bermesin. Ketentuan dari bab ini tidak berlaku, djika kapal berlajar dilaut chusus untuk pertjobaan pelajaran. (Pergn. 407). (Dirob : L.N. 38-1). Tapi pasal 373a berlaku terhadap semua kapal tanpa mengingat besarnja atau penggunaannja. Bagian kedua Nachoda Pasal

341c.

Dihapus : L.N. 38-1, 2.

341b. Pasal 341d. Djika nachoda sakit, atau djika ia tidak mungkin memimpin kapal, maka pengemudi pertama jang menggantikannja; djuga djika ia sakit atau berhalangan, djika dalam kapal ada beberapa pengemudi jang berwenang menggantikan nachoda, ialah jang tertua pangkatnja, selandjutnja para pengemudi lainnja jang pangkatnja tertua, dan djika ia sakit djuga atau berhalangan oleh seorang jang ditundjuk oleh dewan kapal. (Pergn. 341a, 345, 376). 386. Pasal 341e. Pengusaha pelajaran pada tiap saat berwenang mentjabut kekuasaan nachoda atas kapal.'(Pergn. 411). 342. Pasal 342. Nachoda wadjib bekerdja dengan ketjakapan dan ketelitian dan dengan kebidjaksanaan sedemikian seperti jang diperlukan untuk menunaikan tugasnja dengan baik. (Pergn. 373). Ia bertanggung djawab terhadap kerugian, jang ia timbulkan dalam pekerdjaannja terhadap orang lain karena kesengadjaan atau kesalahannja jang besar. (Perdt. 1244 dst., Pergn 91 dst., 318, 321, 343 dst., 358a3; 359 dst., 371, 707). 343. Pasal 343. Nachoda wadjib mengikuti dengan saksama aturan menurut kebiasaan dan ketentuan jang berlaku untuk mendjamin kemampuan berlajarnja dan keamanan kapal dengan baik, keamanan para penumpang dan barang2 jang diangkut. Ia tidak akan berlajar, ketjuali djika kapal untuk itu sudah siap, diperlengkapi menurut semestinja dan tjukup berkelasi. (Pergn. 341, 344. dst., 367 dst., 371, 431). 344. Pasal 344. Nachoda wadjib dimana sadja djika diharuskan oleh peraturan undang2, kebiasaan atau kewaspadaan, menggunakan seorang pandu laut. (Pergn. 316-1 sub 3e, 345, 539; Ord. P.L. 4, L.N. 27-62; L.N. 27-63, Ord. P.L., dimana a.i. terdapat daftar biaja; dengan L.N. 15-327 ditentukan bahwa pemerintah bertanggung dja­ wab atas perbuatan dan tidak hadirnja para pandu laut.). 90

r Dengan ord. 3 April 1920, L.N. 20-271} ditentukan : Pada suatu tempat jang mudah dilihat dipantai dengan seketika, atau diatas kapal, dekat atau didalam djalan pelajaran, jang menudju kepelabuhan atau terusan, diperlihatkan waktu siang 3 bola merah, pada waktu malam 3 lampu merah, berturutan berdjedjer dari atas kebawah, pelabuhan atau terusan harus dilajari dengan perhatian chusus dan untuk tiap kapal dilarang ber’ ajar masuk atau keluar dengan tidak menggunakan seorang pandu laut. Djuga tiap kapal dapat diperiksa dan dilarang berlajar masuk atau keluar. Semua pembebasan tentang kewadjiban penggunaan seorang pandu laut tidak berlaku sedjak diperlihatkan tanda3 ini. Memperlakukan ketentuan pembatasan termaksud dalam kata pembukaan untuk suatu pelabuhan atau suatu terusan tidak dibe­ rikan tahu lebih dahulu. 345. Pasal 345. Nachoda selama dalam pelajaran atau dalam bahaja jang sedang mengantjam tidak boleh meninggalkan kapal, ketjuali tidak hadirnja sama sekali merupakan suatu keharusan jang tidak dapat dihindarkan atau terpaksa karena untuk menjelamatkan djiwanja. (Pergn. 341c?; Pid. 468). 346. Pasal 346. Nachoda wadjib mengurus barang2 jang ada di kapal dari seorang penumpang jang meninggal dunia dalam pela­ jaran dan membuat atau menjuruh membuat pentjatatan tentang b a r a n g 2 dengan disaksikan oleh dua orang penumpang, jang ditanda tangani olehnja dan oleh dua orang penumpang tersebut. (Perdt. 947. Pergn. 341, 393 dst.). 347. Pasal 347. Nachoda dalam kapal harus mempunjai : (Pergn. 432) surat laut atau surat pas kapal, surat ukuran dan salinan dari daftar kapal, jang muat semua pembukuan, jang berhubungan dengan kapal sampai hari terachir berangkatnja kapal dari pela­ buhan Indonesia; (Pen. S.L. dan P.K. 3 dst.; Ord. S.L. dan P.K. 2, 16; verord. S.L. dan P.K. 2; L.N. 27-210 pasal 3; L.N. 27-212 pasal 32 dst.: Pdft. 8). Daftar kelasi, daftar muatan, persetudjuan penjewaan kapal dan kognosemen. dan diusra turunan dari surat2 tersebut; (Pergn. 375 dst., 454, 506 dst.; Pid. 560). Peraturan dan ketentuan undang2 jang berlaku di Indonesia ter­ hadap pelajaran, dan semua surat2 jang diperlukan. (Pid. 561; Per. Pantai, 1925 pasal 7). Terhadap persetudjuan penjewaan kapal dan kognosemen tidak berlaku kewadjiiban ini dalam keadaan jang ditentukan oleh Gopernur Djenderal. (Pergn. 348, 352a, 374, 478). 348. Pasal 348. Nachoda berusaha, agar dikapal diadakan buku harian kapal (daftar harian atau journal), dimana semua jang penting, iang terdjadi dalam pelajaran, ditjatat dengan teliti. Nachoda dari suatu kapal, jang digerakkan dengan mesin, dju­ ga harus berusaha, agar oleh seorang anggauta dari pekerdja mesin diadakan buku harian mesin. (Pergn. 6, 349 dst., 352a, 356, 374; Tj. Sip. 46, 76 dst.; Pid. 466, 561, 562-1 sub 1°). 91

349. Pasal 349. Dikapal Indonesia hanja boleh digunakan buku harian, jang diberi nomor lembar demi lembar dan ditanda tangani sebagai tanda kebenaran oleh pegawai jang mendaftar para pekerdja dikapal, atau dalam keradjaan Nederland diluar Indonesia oleh penguasa jang berwenang atau diluar keradjaan oleh seorang pe­ gawai konsulat Nederland. (Pergn. 311, 348, 353, 374). Buku harian, sedapat mungkin, dikerdjakan setiap hari, diberi tanggal dan ditanda tangani oleh nachoda dan kelasi, jang ia serahi tugas mengerdjakan buku tersebut. (Pergn. 350-352, 356, 3852; Pid. 466, 562-1 sub 1 °). Susunan buku harian selandjutnja ditentukan oleh atau atas nama Gopernur Djenderal. (L.N. 38-4. Lihat suplemen no. 18). 350. Pasal 350. Nachoda dan pengusaha pelajaran wadjib kepada jang berkepentingan atas permintaannja memperlihatkan dan, dengan menerima pembajaran biaja, memberikan turunannja (Perdt. 1885; Pergn. 12, 320 dst., 339, 341®, 348 dst., 374; Pid. 561-1 vub 4e). 351. Pasal 351. Djika nachoda .mengenai hal3 jang penting berunding dengan para kelasi, nasehat2 jang diberikannja ditjatat da­ lam buku harian kapal. (Pergn. 348, 3492, 374; Pid. 561-1 sub l e ) . 352. Pasal 352. Nachoda wadjib dalam 48 djam sesudah datang dalam pelabuhan darurat atau dalam pelabuhan jang ditudju mem­ perlihatkan buku harian kapal atau buku harian pada pegawai pendaftar kelasi atau suruh memperlihatkan untuk ditanda tangani sebagai mengetahui. (L.N. 38-4 jang ke-5). Menjimpang dari jang ditentukan dalam ajat pertama dapat oleh atau atas nama Gopernur Djenderal ditentukan, bahwa dalam keadaan tertentu nachoda akan memperlihatkan buku harian kapal atau buku harian atau suruh memperlihatkan pada waktu2 tertentu di-pelabuhan tertentu jang ditundjuk untuk itu. Nachoda dalam keradjaan diluar Indonesia harus berhubungan pada penguasa jang berwenang dan diluar keradjaan pada pegawai konsulat Nederland, atau djika pegawai tersebut sakit, pada pe­ nguasa jang berwenang. (Pergn. 341, 341d, 348 dst., 353 dst., 356, 374; L.N. 27-33, Ord. Perkap. 15 dst., 23; L.N. 27-34, Pen. Perkap. 124, 126 dst.; Kons. 2 dst., L.N. 23-115, upah Sjahbandar; Per. Pantai 7 dst., 11; L.N. 38-4, jang kedua). Pasal 352a. Dikapal harus ada daftar pidana jang lembar demi lembar diparap oleh pegawai pendaftar kelasi. (L.N. 38-4 kelvma). Dalam daftar ini dilakukan pentjatatan jang dimaksud dalam pasal 390, sedangkan didalamnja dilakukan djuga pentjatatan dari semua kedjahatan, jang dilakukan dikapal dalam pelajaran. (Pid. 562-1 sub 2 e). Atas permintaan oleh atau atas nama nachoda, pegawai pen­ daftar kelasi menjatakan pada daftar pidana jang diperhatikan pada­ nja ,,mengetahui” dengan ditanda tangani dan diberi tanggal (Pern. 374)’.’ 92

J

353. Pasal 353. Sesudah datanoj u ta dibuatkan suatu keterangan k a £ i uhan nachoda daPat min' .iaran oleh pegawai jang berwenani m ^edjadian2 dalam peladst., 452 b; Pid. 451 &&.). ^ (Perdt- 1868 dst.; Pergn. 354 Djika ksjpcil atau nxuatan rnp,nri5iv-»fi4. i djadi kedjadian luar biasa, nachodf ^ ^ ^ rusakan atau te ah ter“ sesudah datang di pelabuhan i W j J daIam 3 kali 24 djam membuat keterangan kapal, minta rfi^ a+1pegawai Jang: berwenanS mentara. Keterangan sementara harv* \-keterangan kapal se' dengan keterangan tetap. (Ord PP! L ^ Jga puluh han dlgRntl L.N. 27-34 pasal 126 dst.). ' kaP- 15 dst-> 23; Pen. Perkap. Nachoda dalam keradjaan diluar , , , , pada penguasa jang berwenang d ^ , harus berhubun§'an konsulat Nederland atau, djika p e S w a ^ 31* ? radjaan pada Pe*awai sa jang berwenang. (Pergn Ned S tersebut sakit, pada penguaPara pegawaf ja n - d is e w ' Kons' 2 d s t ) memberikan turunan dari k e t e r a n - S ^ ^ Vertama dan ketl/ a jang menghendaki dengan pembajaran b ia t kepad3 S,SPa ^ Oleh Gopernur Djendral ditund-mir • • u nang untuk membuat keterangan k a S para PfSawf jang berwejanja. (L.N. 38-4 lihat suplemen no. 18) dltentukan daftar bm‘ mulai berlaku ^ A p H l ^ s g ) menunit ^.N. 34-21* jo. 38-2, waktu menurut u n d a n g 2 ia n g d is e w !} “ emperhitungkan djangka'2 dan ajat kedua kalimat lengkap p e n t ! ? ajat pertama pasaI 352 dan hari* jang dipersamakfn seperW pasal 353 haf A had dan pasal 153 dan, diluar Indonesia £ daIam ajat kedua jang berlaku disitu, tidak turut dihft’ung menurut undangPasal mulai berlaku D j n l T m e f ^ menurut L.N. 35-77 jo. 562, irut undana-2 inno- Hi' ,ar? memperhitungkan djangka2 besar menurut undang? senerti dfm^t i * ?1 pasal 352 dan 353 hariz luar negeri, hari, besar S e reriauu t e disana S da‘am PESa‘ undang2 17} a' turut dihitunomenurut tidak

^a

o•

jang^ertera dis^a^l^ 14 paSaj

K -U• p ergn. ditentukan seperti

P e r g ^ m e n ^ ^ 'i 'lt '£ i2Vpasal n i ’ ditentukan, bahwa dalam K.U. ir'ergn. mengalami perobahan seperti berikut • ..p a sa l^ T a ” aSaI 22? dan 354 kata2 ” Pasa1’ 153” diganti dengan P er^ ?em ? ? 1^ 7? « 3rr'7 7VPt SaIi n ’ susunan kalimat baru untuk K.U. K U Peren ?“? 9 ditetapkan : pasal 354 dari tersebut Satas* *“ ber‘kUt: (Lihat ’isi dari pasal la n d S S T S g L N ' I 4' * 2 dan 35-77 karena L.N. 35-831 sedenganttu te ra n ^ W p n ffn ,D Januari 1936 mulai berlaku, dan ’ g gan den§'an maksud pembentuk undang2, 93

pasal lama 354 K.U. Pergn. diganti dengan susunan kalimat baru dari L.N. 35-77. Selandjutnja ordonansi dari L.N. 34-214, sesudah L.N. 38-1 dirobah, mulai berlaku menurut L.N. 38-2 pada 1 April 1938, dengan tidak menjinggung lagi pasal 354 K.U. Pergn. Dengan ini (demikianlah menurut pendapat dari orang jang membaharui kumpulan ini) susunan kalimat jang berlaku sedjak 1 Djanuari 1936 dari pasal 354 K.U. Pergn. menurut L.N. 35-77, sekarang diganti dengan apa jang dapat dibatja diatas mengenai L.N. 34-214. 355. Pasal 355. Para kelasi jang ditundjuk oleh nachoda wadjib dalam membuat keterangan kapal memberikan bantuannja dengan menerangkan pendapatnja. (Pergn. 341, 353, 452 b; Pid. 451 bis). 356. Pasal 356. Pernilaian kekuatan pembuktian dari buku harian kapal dan keterangan kapal, mengenai kedjadian2 pelajaran jang tertjantum didalamnja, untuk tiap kedjadian diserahkan pada hakim. (Perdt. 1881, 1922; Pergn. 7, 348). Dalam pembuktian dengan saksi mengenai kedjadian dalam pelajaran, terhadap mereka jang termasuk penumpang kapal sewaktu kedjadian, pasal 1910, ajat pertama, K.U. Perdt. tidak berlaku, tapi orang2 jang disebut dalam pasal itu dapat membebaskan diri dari memberikan penjaksian (Perdt. 1909; Pergn. 3415). 357. Pasal 357. Nachoda berwenang, djika ini tidak dapat dihindarkan untuk menolong kapal atau muatan, membuang dilaut atau menggunakannja barang2 kepunjaan kapal dan bagian2 dari muatan. (Pergn. 309 3, 358, 391, 394 4, 479f 519 ij, 699-2°, 729 dst.; Pid 471, cf. 27-34, Pen. Perkap pasal 117, melempar helaut muatan jang berbahaja). 358. Pasal 358. Nachoda dalam keadaan terdesak selarna dalam pelajaran berwenang, mengambil bahan makanan, jang d'imiliki oleh para penumpang atau mendjadi bagian dari muatan, dengan memberi kerugian, untuk digunakan demi kepentingan semua orang jang; berada dikapal, (U.U. Das. Ned. 158; Pergn. 3415, 357, 533 j) . 358a. Pasal 358a. Nachoda wadjib terhadap orang, jang berada dalam bahaja, dan teristimewa, djika kapalnja terlibat dalam peristiwa tabrakan, terhadap kapal lainnja jang bertabrak dengannja dan orang2, jang berada dalam kapal tersebut, memberikan pertolongan, jang ia dapat, dengan tidak sangat membahajakan kapalnja sendiri dan para penumpangnja. Ia djuga wadjib, sepandjang ada kemungkinan padanja, kepada kapal lain jang bertabrak dengannja memberi tahu nama kapalnja, pelabuhan dimana kapalnja bertempat dan p e la b u h a n 2 dari mana ia berangkat dan kemana ia pergi menudju. Tidak dipenuhinia kewadjiban ini oleh nachoda tidak dapat dipertanggung djawabkan pada pengusaha pelajaran. (Pergn. 320 dst., 341, 341d, 342 2, 345, 370, 534 dst., 545 dst., 560 dst., Pid. 478, 566- L.N. 14-225, Per. Tabr.). 94

r

358b. Pasal 358b. Nachoda dari kapal Indonesia, berlajar ke In­ donesia, singgah dipelabuhan luar Indonesia, wadjib membawa ke Indonesia, para pelaut kaula-negara Nederland jang berada disitu dalam keadaan membutuhkan pertolongan dan semestinja berada di Indonesia, sedjauh untuk mereka dikapal ada tempat, atas permintaan pegawai konsulat Nederland, atau djika ini tidak ada, dari penguasa setempat. Biaja untuk ini ditanggung oleh negara. Penentuan biaja dasarnja ditentukan oleh Gopernur Djenderal. 359. Pasal 359. Nachoda mengusahakan penjusunan kelasi dan semua hal jang berhubungan dengan pemuatan dan pembongkaran kapal, termasuk penarikan biaja angkutan, sediauh pengusaha pe­ lajaran tidak menentukan orang lain. (Pergn. 321, 341, 343 2, 364, 375. dst., 386, 397. 441 dst., 470 a, 480 dst., 491 dst., 505 dst., 571 i°, t, 518e, k~q,e, 519 b, f, i, j, 1-p, 520 h-p, s, 524a; 530; Pid. 458; 567). 360. Pasal 360. Di-tempat2 pengusaha pelajaran tidak mem­ punjai wakil dan ia tidak dapat mengambil tindakan jang diperlukan dengan setjara mudah nachoda berwenang melengkapi kapalnja de­ ngan apa kebutuhannja, dan sesuai dengan tudjuan jang diberikan oleh pengusaha pe!ajaran, melakukan apa sadja jang menurut kebiasaan harus dibawa oleh kapalnja atau jang penting untuk mendjaga keselamatan kapalnja. Biarpun demikian terhadap pihak ketiga, jang berusaha dengan itikad baik dengan nachoda, tidak dapat dipertanggung djawabkan berdasarkan tidak berwenangnja nachoda, karena pengusaha pe­ lajaran ditempat itu mempunjai wakil atau bahwa pengusaha pe­ lajaran sendiri dengan tjara mudah semestinja dapat mengambil tindakan seperlunja. (Perdt. 1338; Pergn. 321, 342, 361-365, 367 dst., 370 dst., 373, 743, 747). 361. Pasal 361. Diluar Indonesia nachoda mengenai perkara kapalnja dapat dipanggil dimuka hakim dan bertindak sebagai penggugat untuli kepentingan pengusaha pelajaran. Pengusaha pelajaran tiap saat dapat mengambil alih pengusutan perkaranja. Putusan hakim jang diperoleh untuk atau terhadap nachoda, dianggap diperoleh untuk atau terhadap pengusaha pelajaran. Turunan putusan hakim jang ditudjukan pada pengusaha pela­ jaran diluar Indonesia, dapat disampaikan dikapal. (Perdt. 1354; Pergn. 342 dst., 364, 371, 373, 568a Atj. Perd. 1 dst., 436). 362. Pasal 362. Nachoda hanja berwenang mengadakan perbaikan luar biasa, memindjam uang dengan tanggungan kapal atau pen­ djualan kapal, djika kapal berada diluar Indonesia dan ada kedjadian jang sangat mendesak, jang menurut kepantasan tidak dapat menunggu perintah dari pengusaha pelajaran atau seorang jang ber­ wenang bertindak atas namanja. Pendjualan harus dilakukan dimuka umum (Perdt. 1129-4 °, 1354, 1471, 1796; Pergn. 3143, 315^ e> 32i j 335; 33g2; 340c, 363 dst., 743, 747; Pid. 466; Per. Lei. 1, 4, 10, 19 dst.). 95

363. Pasal 363. Pembatasan terhadap wewenang nachoda ber­ dasar undang2 tidak berlaku terhadap pihak ketiga, ketjuali djika hal ini diberitahukan pada mereka. (Perdt. 1340, 1815; Pergn. 321, 342, 360 dst., 373). 364. Pasal 364. Terhadap pengusaha pelajaran nachoda selalu wadjib berbuat sesuai dengan ketentuan, jang mengatur pengangkatannja, dan perintah jang diberikan berdasarkan pengangkatannja, asalkan ketentuan ini atau perintah tersebut tidak bertentangan dengan kewadjiban, jang dibebankan padanja oleh peraturan undangsebagai pemimpin kapal. Ia terus-menerus memberikan tahu semua hal mengenai kapal dan muatan, dan minta perintah2nja, sebelum mengadakan tindakan jang bersangkutan dengan kepentingan keuangan. Selandjutnja apa jang ditentukan dalam pasal 359-362 djuga berlaku mengenai hubungannja dengan pengusaha pelajaran (Perdt. 1338 dst., 1603 dst., 1800 dst.; Pergn. 320 dst., 327 dst., 342 dst., 365. 367, 369, 372 dst., 399, 408 dst., 427-433). 365. Pasal 365. Djika nachoda diluar Indonesia tidak punja persediaan uang untuk menutup pengeluarannja, jang tidak dapat dihindarkan untuk melandjutkan pelajarannja, dan jang ia tidak dapat memperoleh dengan djalan menerbitkan wise! atas biaja pengusaha pelajaran atau dengan tjara lain, ia berwenang mindjam uang dengan tanggungan kapal atau, djika ia tidak berhasil dalam hal ini, menggadaikan atau mendjual sebagian dari muatannja. Ia wadjib, sebelum bertindak dalam hal itu, djika sekiranja ada kemungkinan, mem­ berikan tahu pada pengusaha pelajaran dan orang2 jang berkepen­ tingan dengan muatannja dan menunggu perintahnja. Terhadap mereka, jang dengan itikad baik berusaha dengan nachoda, tidak dapatnja dipenuhi sjarat2 jang ditentukan disini ti­ dak dapat dipertanggung djawabkan padanja. Pendjualan harus dilakukan dimuka umum atau dibursa. (Perdt. 1150, 1338, 1383, 1471, 1754 dst., 1765; Pergn. 100 dst., 314, 321, 342 dst., 360, 362, 366, 371, 699-9 °, 742 dst., 747; Pid. 466; L.N. 33-48, Lihat suplemen no. 16; Per. Lei. 1, 4, 10, 19 dst.). 366. Pasal 366. Pengusaha pelajaran terhadap pemilik barang jang didjual harus mempertanggung djawabkan hasil pendjualannja atau mengganti harganja, jang dimiliki oleh barang jang sama djenis dan keadaannja ditempat dimana dan pada waktu kapan muatan lainnja didatangkan ditempat tudjuan jang sama, dikurangi dengan apa jang tidak dibajar mengenai padjak, biaja dan biaja angkutan, djika harga ini sesudah dikurangi dengan biaja2 tersebut masih lebih banjak dari pada hasilnja. (Pergn 365, 472, 699-20°; Atj. Perdt. 771 dst). 367. Pasal 367. Nachoda, jang mendengar bahwa bendera jang ia pakai dalam pelajaran, mendjadi tidak bebas, wadjib masuk dalam pelabuhan jang paling dekat jang tidak bermusuhan dan tetap disitu, sampai ia dapat berangkat dengan aman atau mendapat perintah 96

tegas dari pengusaha pelajaran untuk berangkat. (Pergn. 364, 368 dst., 419-1 sub 3e jo ajat Be, 571 s, t, u, 520a, 533m, u,ij; Pid. 469). 368. Pasal 368. Djika pada nachoda ternjata, bahwa pelabuhan, kemana kapal menudju, ditutup, ia wadjib masuk dalam pelabuhan jang paling tjotjok dan berada didekatnja. (Pergn. 367, 369, 517s, t, u ; Pid. 469). 369. Pasal 369. Djika kapal dipaksa berlajar ketudjuan lain, ditahan atau dihalangi berlajar terus, nachoda wadjib menuntut kem­ bali kapal dan muatannja dan mengambil tindakan jang perlu untuk itu. Dengan segera ia memberikan tahu kedjadiannja pada pengu­ saha pelajaran dan pada orang jang memuatkan barang dan ber­ tindak sedapat mungkin dengan persetudjuannja dan menurut perintahnja. (Pergn. 367 dst., 371, 533 m ,u,ij, 633, 699-12° Pid. 469). 370. Pasal 370. Nachoda boleh menjimpang dari djurusan, jang ia harus tempuh, untuk menolong djiwa manusia. (Pergn. 358a, 560). 371. Pasal 371. Nachoda wadjib selama dalam pelajaran mendjaga muatan untuk kepentingan orang2 jang berhak, mengambil tindakan2 jang diperlukan untuk itu, dan djika perlu sampai dimuka pengadilan. Mengenai semua kedjadian jang menjangkut muatan, dengan segera ia memberikan tahu pada pemuat; ia bertindak sedapat mungkin dengan persetudjuannja dan menurut perintahnja. Ia, dalam keadaan sangat memaksa, wenang mendjual muatan atau sebagian, atau untuk menutup biaja, untuk kepentingan muat­ an, pindjam uang dengan tanggungan barang. (Perdt. 1139-4 °, 1196 dst., 1354-1357; Pergn. 342, 361, 364, dst., 369, 518c, 519#, 533n). 371a. Pasal 371a. Djika selama dalam pelajaran terdapat se­ orang dalam kapal, jang tidak mempunjai surat tanda menumpang sjah, dan tidak bersedia atau tidak dapat pada tegoran pertama dari nachoda membajar biaja angkutan, nachoda berhak mengerdjakannja dikapal, jang ia dapat lakukan, dan menurunkan dari kapal pada kesempatan pertama. (Pergn. 341, 530, 533&, c, i, j, to, z ; Pid. 472 bis). 372. Pasal 372. Nachoda tidak boleh mengangkut barang atas biaja sendiri, ketjuali berdasar persetudjuan atau izin dari pengu­ saha pelajaran dan, djika kapal dimuati, djuga dari pemuat. Djika diperbuat bertentangan dengan larangan ini, maka ter­ hadap barang dikenakan biaja angkutan jang tertinggi, jang dike­ nakan terhadap barang jang sedjenis dengan tudjuan jang sama diperdjandjikan waktu dimuat atau diperdjandjikan, dan kerugian, jang timbul karenanja, harus diganti (Perdt. 1246, 1365; Pergn. 320, 341, 357, 364, 394, 399, 408, dst., 453, 460; 479; 491 dst.; 518a, i, 533, 651). 97

373. Pasal 373. Dengan tidak mengurangi ketentuan dari pasal 342, ajat ke 2, nachoda mengikat diri hanja, djika ia melampaui batas wewenangnja atau dengan tegas2 menjanggupi suatu kewadjiban setjara pribadi. (Pergn. 321, 358a, 361, 363). Pasal 373a. Nachoda, jang terhadap kapal, muatan atau pe­ numpang dengan salah satu tjara berbuat salah, dapat, dengan per­ setudjuan dewan pelajaran, ditjabut wewenangnja selama suatu djangka waktu, tidak melebihi dua tahun, berlajar sebagai nachoda di kapal Indonesia. (Pergn. 411-le, 3, 419-1 sub 6e). Tidak dapat diadakan pemeriksaan terhadap hal ini ketjuali atas pengaduan pengusaha pelajaran atau seorang penumpang, di­ madjukan dalam djangka tiga minggu sesudah kapal datang ditem­ pat pertama, jang disinggahi oleh kapal, sesudah perbuatan jang salah terdjadi. Di Indonesia sebagai tempat sematjam itu hanja ber­ laku tempat dimana ada seorang sjahbandar, dan diluar keradjaan hanja ditempat dimana ada pegawai konsulat Nederland. Penga­ duan, di Indonesia, untuk dilandjutkan pada kepala Departemen Angkatan Laut dimadjukan : pada sjahbandar, dalam keradjaan di­ luar Indonesia : pada penguasa jang berwenang, dan diluar kera­ djaan pada pegawai konsulat Nederland, dan oleh Kepala Departe­ men Angkatan Laut untuk pernilaian sementara diberikan kepada advocaat fiscaal untuk angkatan darat dan laut di Indonesia. (Kons. 1 dst.). Djika nasehat dari pegawai tersebut menolaknja, djika Depar­ temen Angkatan Laut sependapat dengan itu, pengaduan tidak berakibat apa2. Djika nasehat tersebut tidak menolak, atau kepala De­ partemen Angkatan Laut tidak sependapat dengan nasehat jang me­ nolak, maka pengaduan oleh penguasa jang disebut belakangan dikirim ke dewan pelajaran untuk mengadakan penjelidikan dan meng­ ambil putusan. (Pergn. 341&; L.N. 34-215. Lihat suplemen No. 21). 374. Pasal 374. Pasal 347-352a tidak berlaku terhadap kapal2 jang isinja bruto kurang dari 500 m3 (Pergn. 341b). Di kapal2 ini harus ada surat ukur atau pas kapal, salinan dari daftar kapal, djika kapal sudah didaftar, daftar kelasi dan ketentuan undang2 dan peraturan2 jang berlaku terhadap kapal tersebut. (L.N. 35-492. Pasal 3, Pdft. 8 ; Pergn. 375 dst.). Bagian ketiga Kelasi (Peraturan ketjelakaan kelasi 1940. L.N. 40-447 jo. 556. Verord. ketjelakaan kelasi 1940, L.N. 40-534, 556 jo 84-74). Pasal 375. Untuk tiap kapal dibuat suatu daftar dimuka se­ orang pegawai jang diangkat oleh penguasa jang berwenang dari semua orang jang harus melakukan pekerdjaan kelasi dikapal, dan daftar tersebut dinamakan daftar kelasi. 98

Tugas kelasi ialah pekerdjaan jang biasanja dilakukan oleh me­ reka, jang diterima dikapal untuk pekerdjaan dikapal ketjuali pe­ kerdjaan nachoda. Dengan tugas kelasi tidak termasuk semua pekerdjaan buruh muatan dan buruh jang bekerdja dikapal, jang menurut sifatnja se­ mentara, dan dalam keadaan darurat pekerdjaan lain2 penumpang jang bukan kelasi. (Pergn. 341 dst., 376-378, 380, 382 dst., 395, 400 dst., 413 dst., 434 dst.; Pid. 560, 567). Pasal 376. Daftar kelasi dibuat rangkap dua; sehelai untuk pegawai pendaftaran kelasi, jang lain untuk nachoda. Daftar kelasi menjebut, ketjuali nama para kelasi dan tidak mengurangi apa jang diharuskan dilain tempat : le. nama kapal; 2e. nama pengusaha pelajaran dan nachoda; 3e. sebagai apa tiap kelasi akan bekerdja dikapal dan siapa di­ antara para kelasi jang akan punja pangkat perwira. (Pergn. 314a, 377, 380, 383). Daftar kelasi ditanda tangani oleh atau atas nama nachoda dan oleh pegawai pendaftar kelasi. Daftar kelasi bebas dari meterai. (Pergn. 347, 378 dst., Pid. 560; L.N. 38-4 kelima. Lihat suplemen no. 20). Pasal 377. Djika nachoda lain menggantikannja atau djika terdjadi perobahan dalam susunan kelasi jang tertjantum dalam daftar kelasi atau kedudukan kelasi dalam pekerdjaannja dikapal, dipelabuhan pertama, dimana dapat dilakukan, daftar kelasi jang ada pada nachoda dirobah sesuai dengan keadaan didepan pegawai pendaftar kelasi. Perobahan ditanda tangani oleh atau atas nama nachoda dan diperkuat dengan tanda tangan oleh pegawai pendaftar kelasi. 341«, 341e, 376-2-3e, 378; Pid. 560, 567). Pasal 378. Djika seorang kelasi harus ditjatat dalam daftar kelasi, oleh atau atas nama nachoda dibuat turunan dari akta per­ setudjuan kerdja dengan kelasi jang bersangkutan, jang sebelumnja harus sudah diperkuat dengan tanda tangan seorang pegawai pen­ daftar kelasi. Semua turunan persetudjuan kerdja dari semua, jang kerdja dikapal sebagai kelasi, harus selalu berada dikapal. (Pergn. 3412, 399, 401). Apa jang ditentukan dalam pasal ini berlaku terhadap perse­ tudjuan kerdja setjara kolektip atas dasar mana diadakan satu atau beberapa persetudjuan kerdja dengan para kelasi jang terdapat da­ lam daftar kelasi. Pasal 379. Tiap kelasi dikapal harus diberi kesempatan melihat daftar kelasi dan persetudjuan jang mengenai dirinja. (Pergn. 376, 399 dst., 413 dst.). Pasal 380. Dalam daftar kelasi hanja boleh terdapat mereka, jang mengadakan persetudjuan kerdja dengan pengusaha pelajaran 99

atau dengan lain madjikan, jang mewadjibkan mereka bekerdja di kapal sebagai kelasi atau dengan izin pengusaha pelajaran atas biaja­ nja sendiri melakukan usaha dikapal. (Pergn. 375, 395 dst., 399-401, 413 dst.; Pid. 567). Pasal 381. Pegawai pendaftar kelasi mempunjai daftar2 ke­ lasi jang dibuat didepannja. (Pergn. 376 dst.). Pasal 382. Buruh muat dan buruh2, jang bekerdja dikapal untuk sementara ditjatat dalam daftar jang ditanda tangani oleh nachoda, jang diperkuat dengan tanda tangan pegawai pendaftar kelasi. (Pergn. 3416, 3753, 383). Pasal 383. Ketjuali jang ditentukan dalam pasal 371 a dan dalam ajat berikut dari pasal ini pekerdjaan kelasi hanja boleh di­ lakukan oleh mereka jang tertjatat dalam daftar kelasi. Orang jang datang dikapal selama dalam pelajaran dapat me­ lakukan pekerdjaan kelasi. Tapi dipelabuhan pertama dimana dapat dilakukan harus diadakan persetudjuan kerdja dan ditjatat dalam daftar kelasi. (Pergn. 3753, 382; Pid. 567). 417. - Pasal 384. Selama djangka waktu, bahwa kelasi dikapal da­ lam ikatan kerdja, ia wadjib menaati nachoda dengan seksama. (Pergn. 341a, 3492, 414, 442). Djika ia beranggapan, bahwa perintahnja tidak sjah, ia dapat dipelabuhan jang pertama, jang disinggahi oleh kapal, dan dimana dapat dilakukan sepantasnja dengan tidak memperlambat perdjalanan kapal, minta tjampur tangannja sjahbandar atau dalam keradjaan diluar Indonesia dari penguasa jang berwenang atau di­ luar keradjaan dari pegawai kedutaan atau pegawai konsulat Ne­ derland jang digadji, jang per-tama2 dapat ditjapai. (Pergn. 386, 393, 397, 405). 421. Pasal 385. Dengan tidak ada izin nachoda kelasi tidak boleh meninggalkan kapal. (Pergn. 387, 3882, 389, 414). Djika nachoda menolak memberi izin, maka ia atas permintaan kelasi wadjib menulis alasan penolakannja dalam buku harian dan menguatkan penolakan ini dalam djangka waktu dua belas djam dengan surat. (Pergn. 348, 3492, 405, 413). 422. Pasal 386. Nachoda punja kekuasaan tata-tertib dikapal. Untuk mempertahankan kekuasaan ini dapat mengambil tindakan seperlunja jang pantas. (Pergn. 384, 387 dst., 393, 394a, 397, 405, 414, 442). 423. Pasal 387. Nachoda dapat terhadap seorang kelasi djika meninggalkan kapal tanpa izin, kembali terlambat dikapal, membangkang melakukan tugas, bekerdja tidak baik, bersikap tidak pantas terhadapnja, terhadap seorang kelasi atau salah seorang penumpang dan mengganggu ketertiban, mengenakan denda sesuai dengan upah jang diperhitungkan menurut djangka waktu dengan

uang paling banjak untuk upah sepuluh hari; tapi denda tidak boleh berdjumlah lebih dari pada sepertiga upah selama dalam pelajaran. Dalam djangka waktu sepuluh hari tidak boleh dikenakan djumlah denda melebihi dari pada djumlah tertinggi jang disebut diatas. (Pergn. 403). Pengenaan denda dapat dilakukan dengan pertjobaan. Tudjuan uang denda harus ditjantumkan dalam persetudjuan kerdja. Denda tidak boleh digunakan oleh pengusaha pelajaran atau nachoda untuk kepentingannja. Pasal. 1601?t dari K.U. Perdt. tidak berlaku. (Pergn. 384, 386, , 388-390, 393, 394a, 397, 405, 417). Pasal 388. Nachoda dapat terhadap seorang buruh kapal dji­ ka membangkang melakukan tugas, bersikap tidak pantas terha­ dapnja, terhadap seorang kelasi atau salah satu penumpang dan mengganggu ketertiban disamping atau sebagai gantinja denda se­ perti jang dimaksud dalam pasal duluan menutup atau merantai untuk satu sampai tiga hari. Nachoda dapat terhadap seorang buruh kapal, jang pernah se­ kali dipidana karena meninggalkan kapal tanpa izin, kembali ter­ lambat dikapal atau bekerdja tidak baik, djika terulang dalam satu pelajaran jang sama, menutup atau merantai untuk satu sampai tiga hari. (Pergn. 341, 341a, 384, 386 dst., 390, 393, 397). 4233. Pasal 389. Djika nachoda karena kedjadian termaksud da­ lam pasal 387 seketika memberhentikan hubungannja kerdja ia ti­ dak dapat tentang perbuatan itu djuga memidana. (Pergn. 405). 424. Pasal 390. Sebelum mengenakan pidana nachoda wadjib mendengar jang bersangkutan dan saksi2 didepan, djika mungkin, paling sedikit dua orang perwira kapal, jang ditundjuk untuk itu dalam daftar kelasi. Suatu pidana tidak dapat dikenakan lebih awal dari pada dua belas djam dan tidak lebih lama dari pada satu minggu, sesudah perubahan terdjadi, ketjuali terpaksa menjimpang karena keadaan darurat. Tiap pidana harus setjepat mungkin ditjatat dalam daftar pi­ dana, dengan menjebut kedjadiannja, jang menjebabkan pengenaan pidana dan tanggal terdjadinja perbuatan, djuga tanggal dikenakan pidana. Tiap pentjatatan harus ditanda tangani oleh nachoda dan perwira kapal jang disebut dalam ajat pertama. (Pergn. 352a). Pidana, jang tidak tertulis dalam daftar, dianggap dikenakan dengan tidak sjah. (Perdt. 1916, 1921 dst.). Kelasi terhadap pengenaan pidana dapat minta banding di Djawa dan Madura pada hakim pengadilan karesidenan ditempat beradanja kapal sewaktu minta banding dan diluar Djawa dan Madura pada kepala pemerintah setempat. Permintaan banding tidak dapat diterima lagi, djika dimadjukan lebih lama dari sembilan puluh hari sesudah saat, dimana kelasi untuk pertama kali berada di­ pelabuhan Indonesia, sesudah dikenakan pidana. 101

Hakim pengadilan karesidenan atau kepala pemerintah setempat mempertahankan, mengurangi atau membatalkan pidana. Putusan dalam bandingan oleh nachoda diusahakan pentjatatannja dalam daftar pidana disamping pidana jang dikenakan. Terhadap putusan tidak dapat dilawan atau tidak diberikan upaja jang lebih tinggi. Putusan menurut ajat duluan dari pasal ini tidak diberikan ketjuali sesudah mendengar dan manggil dengan tjara jang semestinja pihak2. Djika putusan mengenai denda, dapat diberikan dalam bentuk jang ditentukan dalam pasal 435 dari Reglemen Atjara Perdata. (Pergn. 405). 411. Pasal 391. Kelasi tidak boleh membawa atau tmemiliki minuman keras atau sendjata dikapal tanpa izin nachoda. Nachoda dapat merampas barang jang ia dapati dikapal dan bertentangan dengan ketentuan ini, dan merusak atau mendjualnja untuk keuntungan badan jang mengurus kepentingan para pelaut, jang, ditundjuk oleh inspektur kepala, kepala djawatan pelajaran, ketjuali ketentuan undang2 melarang hal ini. Nachoda mempunjai wewenang jang sama terhadap barang selundupan, barang terlarang dan tjandu atau barang2 obat bius lainnja, jang dibawa atau dipunjai oleh kelasi dikapal. (Pergn. 384, 386, 392i, 393; 3943, 397, 418-4e). 412. Pasal 392. Untuk digunakan oleh para kelasi tidak boleh ada minuman keras dikapal melebihi djumlah jang ditentukan oleh atau atas nama Gopernur Djenderal. (L.N. 38-4 keempat. Lihat swplemen no. 18). Minuman keras, bertentangan dengan ketentuan ini didapati di kapal oleh pegawai polisi atau beja dan tjukai, dirampas oleh me­ reka. Minuman keras ini didjual untuk keuntungan badan termaksud dalam ajat kedua dari pasal 391. Bagian keempat Penumpang, 341i. Kalimat 3e, 4e. Pasal 393. Nachoda dikapal mempunjai kekuasaan terhadap semua penumpang. Mereka harus menaati perintah, jang diberikan oleh nachoda untuk kepentingan keamanan atau mempertahankan tata dan tertib. (Pergn. 3415, 341a, 343, 384, 386). 372. Pasal 394. Seorang penumpang tidak boleh atas biaja sen­ diri mengangkut barang dikapal, ketjuali berdasar persetudjuan atau izin dari pengusaha pelajaran dan, djika kapal dimuati, djuga dari pemuat. Djika larangan ini dilanggar, maka harus dibajar biaja angkutan tertinggi, jang diperdjandjikan atau dapat diperdjandjikan, mengenai barang jang sedjenis dan dengan tudjuan jang sama sewaktu dimuat, dan djika terdjadi kerugian karenanja harus diganti. 102

Djika barang dipandang berbahaja terhadap barang2 lain atau terhadap kapal atau merupakan barang terlarang, nachoda ber­ wenang menurunkannja didaratan atau djika perlu melempar kelaut. (Perdt. 1246, 1365; Pergn. 320, 341, 357, 400, 413 dst., 453, 466, 479, 491 dst., 518a, i, 533). Pasal 394a. Nachoda mengambil tindakan penghindaran ter­ hadap penumpang, jang dikapal dalam pelajaran berbuat kedjahatan, sesuai dengan sifat perbuatannja; ia dapat, djika kebebasannja membahajakan, atau dikehendaki untuk kepentingan penuntutannja, se­ dapat m’jngkin berunding dengan dua perwira kapal jang ditundjuk dalam daftar kelasi, menahannja; ia mengumpulkan bukti2 menge­ nai kedjadian jang diperbuat, membuat berita atjara berdasarkan keterangan dari saksi2, mentjatat tindakan3 jang diambil dalam daftar pidana, dan memberikan tahu pada waktu datang dipelabuhan Indonesia apa jang terdjadi, dengan menundjukkan daftar pidana dan bukti2 jang dikumpulkan apa jang terdjadi pada pegawai jang bersangkutan, jang ditugaskan menuntut perbuatan jang dapat dipidana. Dipelabuhan didalam keradjaan diluar Indonesia jang disinggahi, diberitahukan pada penguasa jang wenang dan dipelabuhan diluar keradjaan pada pemimpin kapal perang Indonesia, jang ada disitu dan djika ini tidak ada pada pegawai konsulat Nederland, djika ada, dan djika tidak ada pada penguasa setempat. Disitu nachoda minta petundjuk dari penguasa dan mengambil tindakan, agar orang, jang melakukan kedjahatan, dengan bukti2 jang dikumpulkan, dengan setjepatnja dan aman dapat diserahkan pada hakim jang berwenang di Indonesia. Tindakan penghindaran termaksud dalam ajat pertama djuga berlaku, djika seorang dalam pelajaran mendjadi gila. Tentang kedjadian2 jang diterangkan dalam pasal ini djuga di­ tjatat dalam buku harian. Djika nachoda tidak diwadjibkan mempunjai daftar pidana di­ kapal, biarpun demikian ia berwenang ambil tindakan seperti di­ sebut’ dalam pasal ini. Ia wadjib tentang hal itu dan kedjahatan jang dilakukan dikapal, djika sudah sampai ditempat tudjuannja di Indonesia, setjepatnja memberikan tahu pada pegawai jang bertugas menuntut perbuatan jang dapat dipidana. BAB KEEMPAT(i) PERSETUDJUAN KERDJA LAUT Bagian pertama Persetudjuan kerdja laut pada umumnja. (L.N. 38-^61, P.R. dari 2 Djuli 1938 untuk mengumumkan persetudjuan Geneuxt, 23 Djuni 1926 mengenai persetudjuan kerdja laut (1) . Bab ini berlaku terhadap orang Indonesia, ketjuali perobahan susunan kalimat dalam pasal 396, lihat L-N. 33-49 pasal 5. Lihatlah Suplemen No. 19. Disamakan tjatatan dibawah pasal 340.

103

para kelasi. Jang turut mengadakan persetudjuan ini Australia, Belgia, India, Bulgaria, Chili, Tiongkok, Kolumbia, Cuba, Djerman, Eslandia, Prantjis, Inggris-Raya dan Irlandia Utara, Irlandia Merdeka, ItalAa, Luxemburg, Mexico, Nederland, Nikaragua, Selandia B a n , Polandia, Spanjol, Uruguay, Slavia-Selatan. L.N. 38-462. P.R. dari 2 Djuli 1938 wntuk mengumumkan persetudjuan Genewa 9 Djuli 1920 mengenai penggantiani kerugian penganggur djika kapal hilang karena tenggelam. Jang turut menga­ dakan persetudjuan ini Argentina, Australia, Belgia, Bulgaria, Kanada, Chili, Columbia, Cuba, Denemarken, Djerman, Eslandia, Perantjis, Junani, Inggris Raya, IrJandia-Merdelca, Italia, Letlandia, Luxemburg, Mexico, Nederland, Nikaragua, Norwegia, Polandia, Rumenia, Spanjol, Uruguay, Slavia-Selatan, Swedia. (Per. ketjelakaan kelasi, L.N. 40-4*7, 555, 556). §

1.

Ketentuan umum

Pasal 395. Dengan persetudjuan kerdja laut dimaksud per­ setudjuan jang dibuat antara pengusaha pelajaran pada satu pihak dengan seorang buruh pada pihak lain, dimana jang belakangan mengikatkan diri bekerdja untuk pengusaha pelajaran dengan mendapat upah sebagai nachoda atau kelasi. (Pergn. 341, 375, 399 dst.). Terhadap persetudjuan kerdja antara seorang madjikan lain dengan seorang buruh, dimana jang belakangan mengikatkan diri mengerdjakan tugas kelasi dengan mendapat upah, selama djangka waktu, dalam mana seorang buruh tertjatat dalam daftar kelasi, berlaku ketentuan dari bab ini dengan pengetjualian pasal 399-402 dan 404. (Pergn. 375 dst., 396, 398-401, 408 dst., 413 dst.; Pid. 567). 375!. 397. Pasal 396. Terhadap persetudjuan kerdja laut ke­ tjuali ketentuan dari bab ini djuga berlaku ketentuan dari bagian 2e, 3e, 4e dan 5e dari bab 7A dari buku ketiga K.U. Perdt. sedjauh berlakunja tidak dengan tegas2 dilarang oleh undang2. (Pergn. 402, 404 2, 410 4, 416 h, 420 5, 428 2 429 2', 430 2, 435 2, 441 3 444, 445 2, 446 3, 448 2, 449 3, 450 % 452 c, 2, 452 d). (i) 396 2. Pasal 397. Nachoda selama dalam pelajaran mewakili pe­ ngusaha pelajaran dan madjikan2 lain, jang para buruhnja bekerdja dikapal jang ia pimpin dalam melaksanakan persetudjuan kerdja jang diadakan dengan mereka. (Pergn. 341a, 405, 530 -). 399. Pasal 398. Persetudjuan kerdja laut dapat diadakan untuk waktu tertentu, untuk satu atau beberapa pelajaran (dalam pe’ ajaran), untuk waktu jang tidak ditentukan atau sampai dinjatakan berachir. (Perdt. 1603gr; Pergn. 405). (1).

104

Bab ini berlaku terhadap orang2 Indonesia) ketjuali perobahan sesudah kalimat dalam pasal 396, lihat L-N. 33-49 pasal 5. Lihat Suplemen No. 19. Disamakan tjatatan dibawah pasal 340.

376. 398. Pasal 399. Persetudjuan kerdja antara pengusaha pe­ lajaran dengan seorang buruh, jang akan bertindak sebagai nacho­ da atau perwira laut, harus diadakan dengan tertulis, djika tidak batal. Biaja akta dan lain biaja tambahan dipikul oleh pengusaha pelajaran. (Perdt. 1601
kedua dari pasal 452, tergantung dari disebut atau tidaknja nama pelabuhan ; c. djika persetudjuan diadakan untuk waktu jang tidak di­ tentukan, isi pasal 450, ajat pertama. 410. Sedjauh nama, tempat atau tanggal lahirnja buruh tidak diketahui, hal ini disebut dalam persetudjuan. Penundjukkan kapal atau kapal2 dalam persetudjuan dimana buruh mengikatkan diri untuk bekerdja, dapat djuga terdjadi de­ ngan penentuan, bahwa ia akan bekerdja pada satu atau beberapa kapal jang ditundjuk oleh pengusaha pelajaran, jang termasuk salah satu kapal, jang digunakan oleh pengusaha pelajaran untuk pelajaran dilaut. Djika pihak2 menghendaki penjimpangan dari jang ditentukan dalam pasal 415, 448, 449, ajat kedua, 450, ajat pertama, atau 452, ajat pertama atau kedua, sedjauh diizinkan oleh undang2, sebagai gantinja peraturan jang menjimpang itu ditjantumkan dalam per­ setudjuan. (Pergn. 341 2, 402-406, 434 dst.). 4131. Pasal 402. Penentuan djumlah upah jang akan dibajar tidak dapat diserahkan pada penentuan dari satu pihak. 413 1 Persetudjuan kerdja laut ini harus, dengan sanksi batal, me­ nentukan djumlah upah jang dibajar dengan uang atau menundjukkan bagaimana akan ditentukan, satu dan lain dapat djuga dilakukan dengan peraturan upah jang ditundjuk dalam persetudjuan kerdja laut dan jang tidak dapat dirobah jang merugikan buruh. Terhadap peraturan tersebut tidak berlaku pasal 1601j-1601m dari K.U. Perdt. (Perdt. 1601p; Pergn. 316-1 sub 2 ° ) . Djika buruh untuk melaksanakan persetudjuan kerdja jang batal sudah melakukan pekerdjaan padanja diberikan penggantian sama dengan upah jang biasa diberikan untuk pekerdjaan jang di­ lakukan. Ajat pertama dari pasal 1601 q. K.U. Perdt. tidak berlaku (Pergn. 399 dst., 405, 409 s, 415 s, 745). 413e. Pasal 403. Dalam memperlakukan ketentuan dalam pasal 387, ajat pertama, 416, ajat pertama, 416a, 416&, 421, 447 dan 452, ajat ketiga, upah ditetapkan dalam pelajaran, dianggap ditetapkan untuk djangka waktu sama dengan waktu rata2 dari pelajaran. (Pergn. 405). # 403. Pasal 404. Perdjandjian dalam persetudjuan kerdja laut jang membatasi kemerdekaan buruh dalam melakukan pekerdjaan sesudah ikatan kerdja berachir adalah batal. (Pergn. 399 dst.). Pasal 160a?. K.U. Perdt. tidak berlaku. 392. 450c. Pasal 405. Dalam persetudjuan pihaks tidak dapat menjimpang dari apa jang ditentukan dalam pasal 384-387, 389, 390, 397-403, 410, ajat pertama, 417, 420, ajat pertama dan ketiga, 428, 429, 436-442, 445, 446, 452a,, 452e dan 452/, baik untuk kerugiannja nachoda maupun kelasi dari jang ditentukan dalam pasal 106

w

409, 415, 416 416a-416/, 420, ajat keempat, 421-426, 430, 435, 443, 447, 449, 450, 452, 452c dan 452gr. 450c. ajat kedua. Mereka dalam persetudjuan kerdja tidak dapat mentjantumkan ketentuan, jang menjimpang dari peraturan undang2 mengenai wewenang hakim dalam memeriksa sengketa jang menge­ nai persetudjuan ini, dengan tidak mengurangi kemungkinan pengikatan diri untuk minta putusan tentang sengketa dari wasit jang berkedudukan di Indonesia. (S.P. 95, 116/, 124, 128, 164, 615). 450d. Pasal 406. Suatu putusan berdasarkan pasal 416/, ajat kedua, 420, 452a, 452e, 452/ dan 452g tidak diberikan oleh hakim pengadilan karesidenan sebelum mendengar atau memanggil dengan tjara jang semestinja pihak2. Dalam memanggil pihak jang lain dilampirkan turunan dari surat permohonan. Dalam hal tersebut dalam pasal 416/, ajat kedua, 452a, 452e, 452/ dan 452gr putusan dapat diberikan dalam bentuk jang ditentu­ kan dalam pasal 435 Regl. Atj. Perdt. Pasal 407. Ketentuan dari bab ini tidak berlaku terhadap pekerdjaan dikapal jang isinja bruto kurang dari 100 m3, djika kapal diperlengkapi dengan mesin sebagai alat penggerak dan jang isinja bruto kurang dari 300 m3, djika tidak menggunakan mesin sebagai tenaga penggerak. Ketentuan dalam bab ini djuga tidak berlaku, djika kapal ber­ lajar dilaut chusus untuk pertjobaan pelajaran. (Pergn. 341b). § 2.

Persetudjuan kerdja laut dengan nachoda

3791. Pasal 408. Dari saat dimana menurut persetudjuan kerdja hubungan kerdja akan mulai nachoda harus menjediakan diri pada pengusaha pelajaran untuk memimpin kapal jang ditundjuk dalam persetudjuan, atau, djika persetudjuan tidak menjebutnja, kapal jang ditundjuk oleh pengusaha pelajaran, asalkan ini termasuk kapal2 jang digunakan oleh pengusaha pelajaran untuk pelajaran dilaut. Djika tentang permulaan hubungan kerdja tidak ditentukan, maka saat dalam melaksanakan persetudjuan ini dianggap bersamaan dengan diadakannja persetudjuan. (Pergn. 320, 331, 3411, 341e dst., 397, 399, 411-2e, 427-433). 381. Pasal 409. Ketjuali persetudjuan kerdja diadakan dalam pelajaran, nachoda untuk tiap tahun, jang ia bekerdja dengan tidak terputus pada pihak lain, berhak atas hari istirahat paling sedikit empat belas hari atau atas pemilihan pengusaha pelajaran dua kali delapan hari, ber-turut2 dengan terima upah penuh. Hari2 istirahat ini harus diberikan se-lambat2nja seketika sesudah habis tahun, ketjuali pengusaha pelajaran berhubung dengan kepentingan peker­ djaan memilih menunda hari2 istirahat, tapi tidak lebih lama dari pada satu tahun. Dalam berachirnja hubungan nachoda harus sudah menikmati semua hari istirahat jang ia berhak. Dalam memperhitungkan hari2 istirahat, jang bersangkutan de­ ngan suatu tahun kerdja, dapat dikurangkan tjuti luar-negeri atau 107

dalam-negeri jang menurut sifatnja dapat disamakan, waktu untuk mendjalankan dinas ketentaraan dan tjuti untuk mengikuti kursus untuk mendapatkan pangkat jang lebih tinggi, jang djatuh dalam tahun kerdja itu. Nachoda jang berdiam di Indonesia, djika ia menghendaki, hari2 istirahatnja dapat diberikan di Indonesia dan boleh. dipelabuhan jang ia pilih, djika kapal jang ia pimpin singgah dipelabuhan itu, dan dapat sesuai dengan kepentingan pekerdjaan. Hak atas hari istirahat hilang, djika nachoda tidak memintanja sebelum tahun berachir, dalam tahun mana ia berhak akan hari2 istirahat. 3812. Untuk tiap hari istirahat jang tidak dinikmati, jang men­ djadi haknja nachoda mendapat penggantian uang diluar upahnja jang harus dibajar, sama dengan upah sehari jang ia terima terachir. Penggantian ini tidak diberikan, djika nachoda tidak mempergunakan hari2 istirahat jang ia berhak dan diberi kesempatan padanja. Dengan upah dalam ajat pertama dari pasal ini dimaksud uang jang dibajarkan sebagai upah dengan tidak terhitung premi dan lain2 tundjangan, jang berhubungan dengan pengusahaan kapal atau penjelesaian perusahaan, dengan pekerdjaan lembur dan pekerdjaan chusus jang dilakukan oleh nachoda, ataukah dengan adanja susunan, tudjuan atau muatan kapal jang chusus, tapi ditambah dengan djumlah sebagai ganti jang seharusnja mendapat rnakan dengan tidak membajar. (Pergn. 316-1 sub. 2e, 402, 405, 4156, 429, 745). 378. Pasal 410. Nachoda hanja dapat didenda berdasarkan per­ djandjian dalam persetudjuan kerdja atau berdasarkan peraturan jang ditundjuk dalam persetudjuan kerdja karena pelanggaran per­ aturan jang ditentukan didalamnja dan sampai djumlah maximum jang ditentukan disitu. Untuk siapa uang denda harus disebutkan dalam persetudjuan. Denda tidak boleh mendjadi keuntungan pe­ ngusaha pelajaran. (Pergn. 399, 405, 428). 387. Denda ini mempunjai hak utama terhadap bagian upah jang dibajar dengan uang dari nachoda, jang djumlah mana dapat dipotongkan dan per-tama2 terhadap bagian upah, jang dibajarkan langsung pada nachoda. (Perdt. 1134; Pergn. 361-1 sub 2 e). Ajat terachir dan pasal 1601m. K.U. Perdt. tidak berlaku. 382. Pasal 411. Ketjuali hal2, tersebut dalam ajat kedua dari pasal 1603°. K.U. Perdt. bagi pengusaha pelajaran djuga dapat di­ anggap adanja alasan penting : le. djika nachoda menganiaja seorang penumpang kapal jang ia pimpin, menghina dengan kasar atau mengantjam dengan keras atau membudjuk atau mentjoba membudjuk untuk berbuat jang ber­ tentangan dengan undang2 atau kesusilaan; 2e. djika nachoda menolak mendjalankan perintah jang dibe­ rikan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 408; 3e. djika nachoda, baik untuk sementara, maupun untuk selamanja, ditjabut wewenangnja, untuk bekerdja dikapal”; (Pergn. 373a). 4e. djika nachoda, diluar pengetahuan pengusaha pelajaran membawa barang selundupan dikapal atau membolehkan membawanja. (Pergn. 3913). 108

3901. Pasal 412. Pasal 416-4167i dan 419-426 djuga berlaku ter­ hadap persetudjuan kerdja dengan nachoda. § 3.

Persetudjuan kerdja laut dengan kelasi.

404. Pasal 413. Sedjak saat jang menurut persetudjuan hubungan kerdja akan mulai buruh wadjib menjediakan diri pada pengusaha pelajaran untuk ditempatkan sebagai kelasi dikapal jang ditentu­ kan dalam persetudjuan. Djika permulaan hubungan kerdja tidak ditentukan sesuatu, maka untuk melaksanakan ketentuan ini diang­ gap bersamaan dengan saat diadakannja persetudjuan. (Pergn. 3412, 418-2e). Pasal 414. Nachoda dapat minta bantuan alat negara ter­ hadap buruh, jang mengikat diri untuk bekerdja sebagai pekerdja kapal djika ia menolak untuk na’k dikapal atau meninggalkan kapal tanpa izin. (Pergn. 3414, 384-387, 3882, 389, 397: L.N. 38-393 pasal 3 dst.). 4141. Pasal 415. Pekerdja kapal, jang mengadakan persetudjuan kerdja untuk paling sedikit satu tahun, untuk tiap tahun, jang ia bekerdja tanpa terputus dari pihak lainnja, berhak atas sedikitnja tudjuh hari atau atas pilihan pengusaha pelajaran dua kali lima hari istirahat ber-turut2 dengan menerima upah, ketjuali persetu­ djuan kerdja diadakan dalam pelajaran. Hari2 istirahat ini harus paling lambat diberikan seketika sesudah tahun berachir, ketjuali pengusaha pelajaran berhubung dengan kepentingan pekerdjaan memilih mengundur hari2 istirahat, tapi tidak lebih lama dari satu tahun. Pada achirnja ikatan kerdja pekerdja kapal harus sudah menikmati semua hari istirahat jang ia berhak. Dalam memperhitungkan hari2 istirahat, jang berhubungan de­ ngan suatu tahun kerdja tertentu, dapat dikurangi, tjuti luar-negeri atau dalam negeri jang dipersamakannja, waktu mendjalankan di' nas ketentaraan dan tjuti untuk mengikuti kursus untuk mentjapai pangkat jang lebih tinggi jang djatuh dalam tahun kerdja itu. Pe­ kerdja kapal, jang berumah di Indonesia, djika menghendaki, dapat hari istirahat diberikan di Indonesia dan djuga dalam pelabuhan jang ia pilih, djika kapal tempat bekerdjanja menjinggahi pelabuhan ter­ sebut dan sesuai dengan kepentingan pekerdjaan. i Hak akan hari istirahat hapus, djika pekerdja kapal tidak memintanja sebelum tahun berachir, dalam tahun mana ia berhak akan hari istirahat. 4142. Untuk tiap hari istirahat jang tidak dinikmati, jang men­ djadi haknja mendapat penggantian, diluar upah jang harus di­ bajar, sama dengan upah sehari berupa uang jang ia terima paling achir. Penggantian ini tidak diberikan, djika pekerdja kapal tidak menggunakan hari2 istirahat jang mendjadi haknja dan diberikan kesempatan padanja. Dengan upah dalam ajat pertama dari pasal ini dimaksud upah jang dibajar dengan uang t’dak terhitung premie dan lain2 tundjangan, jang berhubungan dengan pengusahaan kapal atau penje109

lesaian perusahaan dengan pekerdjaan lembur atau pekerdjaan chusus, jang dilakukan oleh pekerdja kapal, ataukah dengan adanja susunan, tudjuan atau muatan kapal jang chusus, tapi ditambah dengan djumlah sebagai ganti jang seharusnja mendapat ,makan de­ ngan tidak membajar. (Pergn. 316-1 sub 2e, 745). Terhadap perwira kapal berlaku ketentuan dalam pasal 409. (Pergn. 3414, 401, 405). Cf. 415. Pasal 416. Seorang buruh, jang mengadakan persetu­ djuan kerdja untuk paling sedikit satu tahun, atau bekerdja pada pengusaha pelajaran selama satu setengah tahun dengan ber-turut2, dan sewaktu bekerdja dikapal mendapat sakit atau ketjelakaan, djuga djika ikatan kerdja lebih dulu berachir, berhak atas upah penuh jang dibajarkan dengan uang sesuai dengan lamanja waktu, djuga pemeliharaan dan pengobatan jang baik, selama ia berada di kapal. (Pergn. 405; Per. Ketj. Kel. L.N. 40-447, 555, 556). Pengusaha pelajaran dapat menurunkan buruh jang mendapat sakit atau ketjelakaan ditiap tempat di Indonesia, dimana buruh dapat dengan tidak mengadakan pengeluaran biaja chusus mendapatkan pemeliharaan Pengusaha pelajaran dapat djuga menurun­ kan buruh ditempat lain, atau memindahkan dikapal lain, asalkan ia menawarkan padanja pemeliharaan dan pengobatan jang baik atas biaja pengusaha pelajaran sampai sembuhnja, tapi tidak melebihi 52 minggu, dan djika persetudjuan kerdja djuga berachir setjepat mungkin sesudah itu memberi biaja perdjalanan kekota di­ adakannja persetudjuan kerdja. Dengan biaja perdjalanan termasuk djuga biaja makan dan penginapan selama dalam perdjalanan. Terhitung dari tanggal, perginja buruh dari kapal dimana ia be­ kerdja, ia berhak atas 80% upah berupa jang ditetapkan sesuai dengan lamanja waktu, jang ia nikmati ketika ia mendapat sakit atau ketjelakaan, sampai sembuhnja, tapi paling lama selama 26 minggu. (Pergn. 316-1 sub 2e, 405, 412, 416a, c, d, e, g, 745). Cf. 415. Pasal 416a. Seorang buruh, jang mengadakan perse­ tudjuan kerdja untuk paling sedikit satu tahun atau selama satu setengah tahun terus-menerus bekerdja pada pengusaha pelajaran, dan jang mendapat sakit atau ketjelakaan, sedangkan ia tidak be­ kerdja dikapal, sedjak tanggal ia mendapat sakit atau ketjelakaan, berhak atas 80% dari upah berupa uang jang ditetapkan sesuai dengan lamanja waktu sampai sembuh, tapi paling lama 26 minggu. (Pergn. 316-1 sub 2e, 403, 405, 412, 416, 416b, c, d, e, g, 745). Cf. 415. Pasal 416b. Seorang buruh jang mengadakan persetu­ djuan kerdja untuk kurang dari satu tahun dan jang tidak selama satu setengah tahun terus-menerus bekerdja pada pengusaha pela­ jaran, djika ia mendapat sakit atau ketjelakaan, berhak menurut ketentuan dalam pasal 416 dan 416a, dengan tjatatan, bahwa pem­ berian uang hanja boleh dibajarkan selama persetudjuan kerdja ber­ djalan tapi paling sedikit selama 4 minggu dan tidak lebih lama dari pada 26 minggu. (Pergn. 316-1 sub. 2e, 403, 405, 412, 416, 416a, d, e, g, 745). 110

Pasal 416c. Dalam pasal 416 dan 416a jang dimaksud de­ ngan upah berupa uang jang ditetapkan sesuai dengan lamanja wak­ tu tidak terhitung premie dan lain2 tundjangan jang berhubungan dengan pekerdjaan lembur atau pekerdjaan chusus jang dikerdjakan oleh buruh, ataukah dengan adanja susunan, tudjuan atau muat­ an dari kapal jang chusus. (Pergn. 405, 412, 416e, g ). 4157. Pasal 416d. Djika pengusaha pelajaran hanja mempunjai kapal jang isinja bruto kurang dari 300 m3 dalam pelajaran, maka mengenai kapal isi-bruto paling sedikit 100 .m3, digerakkan dengan megin dalam memperlakukan pasal 416, 416a dan 4166 djangka waktu 52 dan 26 minggu diperpendek mendjadi 36 dan 18 minggu, dan persentage dari 80 mendjadi 50. (Pergn. 405, 412, 416 e, g). Pasal 416e. Hak2 dari buruh dalam pasal 416-416$ hapus : le. dalam keadaan, bahwa ia harus mengurus pemeliharaan dan pengobatannja sendiri, djika ia atas perintah pengusaha pelajaran tidak dengan lekas minta pengobatan oleh dokter jang berwenang ditempat dimana ia berada, djika ia menarik diri dari pengobatan ataukah tidak mengikuti dengan baik petundjuk jang diberikan oleh dokter; 2e. dalam keadaan, bahwa pemeliharaan atau pengobatan ditanggung oleh pengusaha pelajaran, djika ia lalai dengan segera menggunakan kesempatan jang diberikan, atau djika ia menarik diri dari pemeliharaan atau pengobatan jang sudah mulai tanpa mengobatkan diri dengan segera atas biaja sendiri pada dokter jang berwenang jang ada ditempat itu, sampai sembuhnja tetap dalam pengobatannja dan mengikuti dengan baik petundjuk2 dari dokter. (Pergn. 405, 412, 416gr). 4155. Pasal 416f. Uang pembajaran dapat ditolak atau dikurangi oleh pengusaha pelajaran, djika penjakit atau ketjelakaan adalah akibat dari kesengadjaan atau kesalahan besar dari buruh. Atas permintaan buruh hakim pengadilan karesidenan, jang di­ daerah hukumnja buruh berada, berwenang berdasarkan kepatutan memutuskan, apakah, dan djika demikian sampai berapa djumlah buruh memperoleh pembajarannja. (Pergn. 405, 406, 412, 4165'). 4166. Pasal 416g. Ketentuan dari pasal 416-416/ tidak berlaku sedjauh dalam suatu peraturan undang2 jang berlaku umum djuga terhadap buruh, jang mengadakan persetudjuan kerdja laut diada­ kan ketentuan tentang pembajaran uang, pemeliharaan atau pengo­ batan dalam sakit atau ketjelakaan. (Pergn. 412). Pasal 416h. (Pergn. 412).

Pasal 1602c dan 1602a;. K.U. Perdt. tidak berlaku.

429. Pasal 417. Denda jang dimaksud dalam pasal 387 mem­ punjai hak utama terhadap bagian upah jang dibajarkan dengan uang pada buruh, jang dapat dikurangkan sampai djumlah terse­ but dan per-tama2 dikenakan terhadap bagian upah, jang dibajarkan langsung pada buruh. (Perdt. 1134). Ill

Terhadap bagian upah, jang menurut pasal 1602r K.U. Perdt. dapat dikenakan perimbangan hutang oleh pengusaha pelajaran sebelum hubungan kerdja berachir, djumlah denda, seperti dimaksud disini, jang dikurangkan diperhitungkan. (Perdt. 1425 dst.; Pergn. 405). 436. Pasal 418. Ketjuali dalam keadaan, disebut dalam ajat ke­ dua pasal 1603° K.U. Perdt., bagi pengusaha pelajaran dapat di­ anggap adanja alasan penting : le. djika buruh menganiaja nachoda atau seorang penumpang kapal. menghina dengan kasar atau mengantjam keras atau membudjuknja atau mentjoba membudjuk untuk berbuat bertentangan dengan undang2 atau kesusilaan. (Pergn. 341, 384, 386, 393). 2e. djika, sesudah mulai berlaku ikatan kerdja, buruh tidak melaporkan diri dikapal pada waktu jang sudah ditentukan oleh pengusaha pelajaran; (Pergn. 413). 3e. djika buruh baik untuk sementara waktu, maupun untuk selamanja ditjabut wewenangnja, bekerdja dikapal dalam lapangan, jang ia mengikatkan diri untuk bekerdja; 4e. djika buruh, dengan tidak sepengetahuan pengusaha pela­ jaran atau nachoda, membawa barang selundupan dalam kapal atau menjimpannja. (Pergn. 3913, 419). 437. Pasal 419. Ketjuali dalam keadaan, disebut dalam ajat ke­ dua pasal 1603p. K.U. Perdt. dapat dianggap bagi buruh ada alasan penting : le. djika pengusaha pelajaran memberi perintah, jang ber­ tentangan dengan persetudjuan kerdja atau dengan kewadjiban2, jang dipikulkan pada buruh oleh undang2; 2e. djika pengusaha pelajaran menentukan kapal berlajar ke pelabuhan dinegara, jang sedang berperang dilaut, atau ke pela­ buhan jang ditutup, ketjuali persetudjuan kerdja dengan tegas2 muat hals ini dan diadakan sesudah perang petjah atau sesudah ada pengumuman penutupan; 3e. djika dalam hal tersebut dalam pasal 367 pengusaha pe­ lajaran memberi perintah untuk berlajar ke pelabuhan musuh; 4e. djika pengusaha pelajaran menggunakan kapal atau membolehkan kapal d'gunakan untuk perdagangan budak belian, pembadjakan laut, pelajaran perampokan jang dapat dipidana atau mengangkut barang? jang pemasukannja dilarang dalam negara jang ditudju. (Pid. 324-327, 438-1 sub 2e, 433 dst., 451). 5e. djika pengusaha pe1ajar an menggunakan kapal untuk mengangkut barang2 terlarang, ketjuali. persetudjuan kerdja menentu­ kan dengan tegas2 dan diadakan sesudah petjah perang ; 6e. djika baginja dikapal terdapat bahaja penganiajaan dari pihak nachoda atau dari seorang penumpang; (Pergn. 373a, 411-le). 7e. djika dikapal tempat tinggalnja sedemikian keadaannja, jang membahajakan kesehatan para buruh; (Pergn. 438). 8e. djika makan, jang ia berhak, tidak diberikan atau tidak diberikan dalam keadaan baik; (Pergn. 439). 9e. djika kapal kehilangan hak memakai bendera Indonesia; 112

lOe. djika persetudjuan kerdja diadakan untuk satu atau bebe­ rapa pelajaran jang pengusaha pelajaran menggunakannja untuk pelajaran lain. Apa jang ditentukan dalam 2e, 3e, dan 5e tidak dipandang se­ bagai alasan penting, djika salah satu terdjadi atas perintah Go­ pernur Djenderal. (Pergn. 412, 418, 420). 483. 439. Pasal 420. Tiap pihak setiap saat, djuga sebelum dimulai hubungan kerdja, berwenang berdasar alasan penting untuk minta pada hakim pengadilan karesidenan, jang didaerah hukumnja terdapat rumah tinggal jang sebenarnja, atau terdapat kapalnja, atau dalam keradjaan diluar Indonesia pada penguasa jang ber­ wenang atau diluar keradjaan pada pegawai kedutaan atau konsu’at Nederland jang dibajar jang terdekat agar persetudjuan kerdjanja dinjatakan putus. (Pergn. 405). Buruh hanja dapat madjukan permintaan ini, djika ini dapat terdjadi dengan tidak memperlambat perdjalanan kapal. Sebagai alasan penting, ketjuali jang disebut dalam ajat ke­ dua dari pasal 1603u K.U. Perdt. djuga termasuk keadaan, sesudah diadakan persetudjuan kerdja pada peminta ternjata atau timbul se­ sudahnja, jang pelajaran mana atau pelandjutan pelajaran, jang olehnia tidak direntjanakan lebih dahulu, akan sangat membahajakan djiwa, ketjuali pelajaran atau pelandjutan pelajaran tersebut diperintahkan oleh Gopernur Djenderal. (Pergn. 405). Ketjuali djika buruh mengadakan persetudjuan kerdja untuk satu tahun atau lebih lama, ia berwenang djika padanja ada kemungkinan memperoleh djabatan jang lebih tinggi, memadjukan per­ mintaan seperti dimaksud dalam ajat pertama, asalkan ia berusaha mendapatkan gantinja dengan tidak menambah biaja bagi pengu­ saha pelajaran dan ia menjetudjui orangnja. (Pergn. 405). Pasal 1603i>, (Pergn. 406, 412).

ajat pertama dari K.U. Perdt. tidak berlaku.

440. Pasal 421. Djika hubungan kerdja diadakan dalam pelaja­ ran dan karena suatu tindakan dari jang berwadjib atau keadaan adipaksa pe^jaran tidak dapat dimulai atau, sesudah dimulai, lalu berhenti, hubungan kerdja berachir. Buruh dalam keadaan jang belakangan berhak atas upah uang seimbang dengan lamanja wak­ tu, sampai ia datang ditempat diadakan persetudjuan kerdja dan djika ini diadakan diluar Indonesia, dapat kembali, di Djakarta atau sampai ia mendapat pekerdjaan lain. Djika ada sengketa djum­ lah upah ditentukan oleh hakim pengadilan karesidenan, jang dalam daerah hukumnja diadakan persetudjuan kerdja atau d’mana ke­ dudukan pusat perusahaan pelajaran berada atau djika kedudukan perusahaan pelajaran berada diluar Indonesia dari tempat di Indo­ nesia dari mana perusahaan pelajaran dikemudikan dan djika tempat sematjam itu tidak dapat ditundjukkan, di Djakarta. Djika buruh mengikat diri hanja bekerdja dikapal tertentu dan kapal ini karam, berlaku ketentuan ajat pertama biarpun ikat113

an kerdja tidak diadakan dalam pelajaran. (Pergn. 367-369, 403, 405, 412, 452gr3). 441. Pasal 422. Sedjauh bagian upah jang dibajar dengan uang sudah ditentukan dalam pelajaran, buruh berhak atas penambahan upah dengan seimbang, djika pelajaran karena kehendak pengusaha pelajaran, diperpandjang melebihi djangka waktu jang biasanja ditempuh. Dengan bagian upah jang dibajar dengan uang tidak termasuk premie dan lain2 tundjangan jang berhubungan dengan pengusahaan kapal, penjelesaian perusahaan atau dengan muatan chusus dari kapal. (Pergn. 405, 412). 441. Pasal 423. Djika pelajaran karena kerusakan berat jang disengadja atau penjinggahan dalam pelabuhan darurat atau alasan2 lain jang sematjam diperpandjang lebih dari djangka waktu biasa maka buruh djuga berhak atas penambahan bagian upah jang di­ njatakan dengan uang jang seimbang, sedjauh sudah ditetapkan dalam pelajaran. Dengan bagian upah jang dibajar dengan uang ketjuali premie jang disebut dalam ajat kedua dari pasal tersebut duluan dan lain2 tundjangan djuga tidak termasuk premie dan tundjangan, jang ber­ hubungan dengan kerdja lembur atau pekerdjaan chusus jang di­ lakukan oleh buruh ataukah dengan adanja susunan atau tudjuan kapal jang chusus. (Pergn. 405, 412). 424. Pasal 424. Djika hubungan kerdja diadakan dalam pelajaran dan pelajaran karena kehendak pengusaha pelajaran tidak dimulai atau, sesudah dimulai, lalu diberhentikan, hubungan kerdja ber­ achir. Buruh berhak akan penggantian kerugian, seperti ditentukan dalam 1603q K.U. Perdt. (Pergn. 405, 412). 384. 443. Pasal 425. Djika hubungan kerdja berachir tidak ka­ rena selesainja suatu atau beberapa pelajaran, jang mendjadi tu­ djuan persetudjuan, karena pernjataan berhenti oleh buruh ketjuali jang tertjantum dalam pasal 449, karena pengachiran oleh buruh dengan tidak sjah, karena pengachiran -oleh pengusaha pelajaran karena alasan jang mendesak, jang diberitahukan pada buruh setjara tjepat atau karena pemutusan persetudjuan kerdja atas permintaan buruh karena alasan penting, jang bukan djuga alasan mendesak seperti jang dimaksud dalam pasal 1603p. K.P. Perdt. atau pasal 419 kitab undangs ini, maka buruh, jang berumah di Indonesia, berhak atas angkutan dengan tidak bajar ketempat, dimana persetudjuan kerdja diadakan, dan djika ini diadakan diiuar Indonesia, ke Dja­ karta. Djika buruh tidak berumah di Indonesia, maka ia djuga ber­ hak atas angkutan dengan tidak bajar ketempat, dimana pekerdjaan dikapal dimulai, atau ke pelabuhan dinegara dimana ia dapat pulang atas pilihan pengusaha pelajaran. Hak itu hilang, djika buruh tentang keinginannja pengangkutan dengan tidak bajar tidak diberikan tahu sebelum kapal berang114

kat dan paling achir pada tanggal jang mengikut hari berachimja hubungan kerdja, dengan tidak dihitung hari2 jang tertjantum da­ lam pasal 354. Dengan angkutan tidak bajar termasuk biaja makan dan penginapan dari berachimja hubungan kerdja sampai datangnja buruh ditempat jang ditudju. (Pergn. 405, 412). 150a. Pasal 426. Pengusaha pelajaran, jang wadjib mengangkut buruh dengan tidak bajar kesatu pelabuhan, dapat membebaskan diri dari kewadjibannja, dengan, djika buruh dapat bekerdja, mentjarikan pekerdjaan jang sesuai dengan pekerdjaannja jang dilakukan dulu, dikapal jang berlajar ke pelabuhan jang ditudju. Buruh, kaula-negara Nederland, dapat minta, bahwa pekerdjaan jang diberikan berada dikapal Nederland atau Indonesia. (Kaula Ned. I; Pergn. 311 dst.). Sengketa tentang pelaksainaan ketentuan ini di Indonesia diputus oleh pegawai pendaftar kelasi, diluar Indonesia dalam keradjaan oleh penguasa jang berwenang dan diluar keradjaan oleh pegawai kedutaan Nederland atau konsulat jang digadji atau djika tidak ada oleh penguasa jang berwenang (Pergn. 405, 412, Kons. 1055). b Bagian kedua Pekerdjaan dikapal §

1.

Pekerdjaan nachoda dikapal

379 2 Pasal 427. Nachoda dianggap bekerdja dikapal mulai tang, gal, kapan ia mulai melakukan pekerdjaannja dikapal, sampai pada tanggal ia dibebaskan atau pada tanggal ia meletakkan pekerdjaani& f gn'

’ 3 4 1 d >e > 399) 4 0 8 ’ 4 1 1 -2 e > 3 e > 4 1 2 >416 d s t > 430,

377. Pasal 428. Peraturan tentang pekerdjaan dikapal jang ditentukan oleh pengusaha pelajaran mengikat nachoda, asalkan ia diberi selembar peraturan tersebut, dan sedjauh isinja tidak berten­ tangan dengan persetudjuan kerdja jang ia adakan. Pasal 1601j-1601m K.U. Perdt. tidak berlaku terhadap per­ aturan ini. (Perdt. 1338; Pergn. 399, 405, 435). 380. Pasal 429. Nachoda selama ia bekerdja di kapal, berhak atas makan dan tempat untuk tidur. (L.N. 38-4. ke tudjuh. Lihat suplemen no. 20). Pasal 1601p dan 1601r K.U. Perdt. tidak berlaku. (Pergn. 405, 408, 427, 433, 437). 389. Pasal 430. Pengusaha pelajaran untuk kepentingan nachoda untuk tiap hari, djika ia disuatu pelabuhan, selama atau pada achir tugasnja dikapal, dengan tidak ada alasan jang sjah, berhentj mem­ ber! pembajaran bagian upahnja jang harus dibajarnja dengan uang pada saat itu, harus menggantinja tiga rupiah. 115

Pasal 1602q. K.U. Perdt. tidak berlaku. (Pergn 405, 427, 433, 444, 445 dst.). 385. Pasal 431. Nachoda jang memutuskan hubungan kerdja, sedangkan kapal jang dipimpinnja sedang dalam pelajaran, wadjib mengambil tindakan, jang perlu berhubung dengan keamanan kapal, para penumpang dan muatan, dengan sanksi mengganti kerugian. 387. Penggantian kerugian ini mempunjai hak utama terhadap ba­ gian upah nachoda jang dibajarkan dengan uang, jang dapat dipotong dengan djumlah tersebut dan per-tama2 dikenakan terhadap bagian upah jang dengan langsung dibajarkan pada nachoda. (Pergn. 1134, 1239 dst., 1243 dst., 1425 dst.; Pergn. 341d, 342 dst., 345, 398 dst., 412, 419 dst., 432). 388. Pasal 432. Sesudah suatu pelajaran berachir nachoda wa­ djib menjerahkan surat2 kapal pada pengusaha pelajaran dengan menerima surat tanda terima. (Pergn. 348). 3901. Pasal 433. Pasal 437, 440 dan 445-452 berlaku sama ter­ hadap persetudjuan kerdja nachoda. §

2.

Pekerdjaan kelasi dikapal

(Pergn. 3412; L.N. 40-447, 455, 556, Per. Ketj. Kelasi 1940). 405. Pasal 434. Kelasi dianggap bekerdja dikapal dari tanggal, jang ditentukan dalam daftar kelasi, atau, djika itu tidak ada, dan tanggal dibuatnja daftar kelasi, sampai dengan tanggal kapan ia diberhentikan dari pekerdjaannja di kapal atau ia sendiri meletakkan pekerdjaannja. (Pergn. 3412, 375 dst., 413 dst., 452a). 402. Pasal 435. Suatu peraturan jang ditentukan oleh pengusaha pelajaran tentang pekerdjaan dikapal mengikat kelasi asalkan jang mengenai para perwira kapal ditulis dalam bahasa Belanda dan jang mengenai para pembantunja dalam bahasa Belanda dan Indo­ nesia diatas lembaran kertas jang ditempelkan ditempat jang sewaktu2 dapat dibatja dengan djelas, dan sedjauh isinja tidak bertentangan dengan persetudjuan kerdja jang diadakan. (Pergn. 320, 331, 341-2, 3, 4, 399 dst., 428). Pasal 1601j-1601m K.U. Perdt. tidak berlaku terhadap peraturan ini. (Pergn. 405). 4071. Pasal 436. Pengusaha pelajaran wadjib menjediakan makanan dan tempat tinggal jang pantas bagi para kelasi dikapal. Peraturan lebih djauh tentang hal ini dapat diberikan oleh atau atas nama Gopernur Djenderal. (L.N. 38-4 ketudjuh. Lihat suplemen no. 18). Dengan terketjuali makanan pokok makanan dapat diganti de­ ngan uang makan, asalkan pengusaha pelajaran membajar uang ini tidak lebih dari suatu bulan sebelumnja (Perdt. 1601s, t; Pergn. 405). 116

408. Pasal 437. Kelasi untuk tiap hari, djika tidak diberi makan atau tidak diberi makan penuh, berhak atas penggantian, jang djum lahnja ditentukan dalam persetudjuan kerdja atau, djika tidak di­ atur dalam persetudjuan, ditentukan berdasar kebiasaan dan kena tutan. (A.U.P. 15; Pergn. 399, 401, 405, 433). P 409. Pasal 438. Atas permintaan sedikitnja sepertiga djumlah para perwira kapal atau djumlah para kelasi kapal dilakukan pe­ meriksaan atas baiknja dan tjukup banjaknja makanan dan minuman. Pemeriksaan di Indonesia dilakukan oleh pegawai pendaftar ke­ lasi, dalam keradjaan diluar Indonesia oleh penguasa jang berwe­ nang dan diluar keradjaan oleh pegawai konsulat Nederland atau, djika ini tidak ada, oleh penguasa jang berwenang. (Pergn. 419-1 sub 7e; Kons. 1 dst.). Nachoda wadjib, atas perintah penguasa, menukar makanan dan minuman jang tidak dapat dipergunakan dengan jang dapat diper­ gunakan dan mentjukupi jang diperlukan. (Pergn. 373a.., 405, 411-le sub 6e, 4393). 410. Pasal 439. Oleh sedikitnja sebagian jang sama dari para perwira kapal dan para kelasi kapal dapat diadukan pada penguasa jang sama tentang kurangnja tempat tidur atau ruangan, jang timbul sesudah berlajar; mengenai hal itu diadakan pemeriksaan. (Pergn. 419-1 sub 8e). Nachoda wadjib atas perintah penguasa mentjukupi kekurang­ annja. Nachoda, jang tidak mendjalankan perintah, sesuai dengan pa­ sal ini dan pasal sebelumnja jang diberikan padanja, dianggap ber­ buat salah terhadap para kelasi. (Pergn. 373a, 405, 411-le, 419-1 sub 6e). 416. Pasal 440. Djika kelasi meninggal dunia diluar tempat ting, galnja, sedangkan ia sedang bekerdja dikapal, djenazahnja dikubur atau dimasukkan laut atas biaja pengusaha pelajaran. (Perdt. 17 dst.; Pergn. 405, 433). 418. Pasal 441. Nachoda wadjib mengatur pekerdjaan kelasi sesuai dengan peraturan undang2 tentang hal itu dan, dalam rangka tersebut, jang ditentukan dalam ketentuan persetudjuan kerdja. Pada hari Ahad pekerdjaan se-tidak2nja dibatasi sampai pada jang penting2 dengan memperhatikan kepentingan pekerdjaan de­ ngan sepantasnja. Pasal 1602v K.U. Perdt. tidak berlaku. (Pergn. 384, 386, 399-401, 435, 442 dst.). 419. Pasal 442. Kelasi wadjib melakukan pekerdjaan jang diperintahkan oleh nachoda, tapi berhak akan tambahan upah untuk waktu, selama ia bekerdja lebih lama dari pada djam bekerdja biasa jang ditentukan oleh peraturan undanga atau persetudjuan kerdja, ketjuali nachoda menganggap penting pekerdjaan tersebut untuk keselamatan kapal, para penumpang atau muatan. Djumlah 117

tambahan upah ditentukan oleh persetudjuan kerdja atau, djika tidak, ditentukan menurut kebiasaan atau keadilan. Nachoda suruh mentjatat tiap kerdja lembur dalam daftar un­ tuk itu. Hak, minta pembajaran upah tambahan, hapus dengan lampaunja satu bulan sesudah berachirnja ikatan kerdja dikapal dipelabuhan Indonesia dan enam bulan sesudah berachirnja ikatan kerdja dikapal diluar Indonesia. Terhadap perwira kapal, jang merangkap pemimpin pekerdjaan, kesehatan dan markonis peraturan tentang kerdja lembur tidak ber­ laku. (Pergn. 384, 386, 405). 420. Pasal 443. Djika kepada para kelasi sesudah pelajaran di­ mulai untuk sementara diberi pekerdjaan lain dari pada jang ia harus lakukan sesuai dengan lapangannja, jang ia harus kerdjakan dikapal menurut persetudjuan kerdja, dan untuk pekerdjaan ini me­ nurut persetudjuan atau kebiasaan diberi upah lebih tinggi, ia berhak atas upah jang lebih tinggi jang seimbang. (Pergn. 376, 399, 401, 405). Pasal 444. Menjimpang dari pasal 1602p. K.U. Perdt dapat mengenai suatu matjam persetudjuan kerdja tertentu oleh Gopernur Djenderal ditentukan, bahwa selama pelajaran tidak lebih dari pada bagian upah jang ia tentukan jang boleh dibajarkan dengan uang pada para kelasi. (Pergn. 445 dst.). 426. Pasal 445. Pembajaran dengan uang mengenai bagian upah jang didapat karena bekerdja dikapal harus dilakukan dengan mata uang, seperti jang ditentukan dalam persetudjuan kerdja, atau de­ ngan mata uang, jang berlaku ditempat pembajaran menurut kurs hari itu. Kurs dalam memperhitungkan seperti disebut belakangan ditjatat dalam buku harian dan diberitahukan pada para kelasi atas permintaannja. (Pergn. 405, 433, 444, 446). 428. Pasal 446. Kelasi tentang haknja atas bagian upah jang didapat karena pekerdjaan dikapal jang dibajar dengan uang, se­ djauh dalam kekuasaannja, hanja dapat diserahkan, termasuk digadaikan, untuk kepentingan isterinja paling banjak sepertiga, untuk anak2nja, pemeliharaan anak2nja dan orang tuanja paling banjak separoh, dan lain anggauta keluarga sampai tingkat empat dan sanaK saudaranja jang setingkat paling banjak sepertiga; semua dengan pengertian, bahwa djumlah jang ia berikan, tidak boleh melebihi dua pertiga dari upah uang semuanja jang ditetapkan. Pembajaran upah, menurut ajat pertama dari pasal ini atas perintah dari kelasi dilakukan dengan itikad baik, kepada orang lain dari pada orang2 jang disebut diatas, atau dengan bagian lebih besar dari pada semestinja jang ia berhak, membebaskan pengusaha pelajaran. Pasal 1602g, ajat kedua, K.U. Perdt. tidak berlaku. (Pergn. 405, 433, 444 dst.). 118

430. Pasal 447. Djika kelasi meninggal dunia sewaktu bekerdja dikapal, bagian upah sesuai dengan lamanja waktu dibajar dengan uang sampai achir bulan, didalam mana terdjadi kematiannja, tetapi tidak pernah lebih lama dari pada hari, berachirnja hubungan kerdja menurut persetudjuan. (Pergn. 403, 405, 433). 431. Pasal 448. Djika hubungan kerdja diadakan untuk waktu tertentu, dan waktu ini habis sedangkan kapal, dimana kelasi be­ kerdja, dalam keadaan berlajar, hubungan kerdja berachir dipe­ labuhan jang pertama, jang disinggahi oleh kapal dan dimana ada pegawai pendaftar kelasi. ( Dirob : L.N. 39-51,6). Pasal 1603e, /, i bis dan i ter K.U. Perdt. tidak berlaku (Pergn. 401, 433, 451). 432. Pasal 449. Hubungan kerdja, diadakan dalam pelajaran, berachir djika pelajaran, jang mendjadi dasar hubungan, selesai. Disampingnja kelasi, sesudah lampau satu setengah tahun, da­ pat mengachiri hubungan kerdjanja dengan menjatakan berhenti ditiap pelabuhan, jang disinggahi kapal dan dimana ada pegawai pendaftar kelasi. Dalam menjatakan keluar ia harus memperhatikan djangka waktu, jang sepantasnja diperlukan untuk mentjari gantinja dipelabuhan itu. {Dirob : L.N. 39-546). Pasal 1603c, /, i, bis, i ter dan u K.U. Perdt. tidak berlaku. (Pergn. 401, 405, 433, 451). 434. Pasal 450. Hubungan kerdja, diadakan untuk waktu tidak tertentu, tiap pihak selama waktu kelasi bekerdja dikapal, dengan menjatakan keluar, dengan memperhatikan djangka waktu jang di­ tentukan untuk itu, dapat diachiri ditiap pelabuhan, dimana kapal memuat dan menurunkan barang dan dimana ada pegawai pendaftar kelasi. Ketjuali ada persetudjuan tentang djangka waktu jang lebih lama, djangka waktu lamanja tiga kali dua puluh empat djam. (Pergn. 401-1 sub 9 c). Djangka waktu pernjataan berhenti bagi pengusaha pelajaran tidak boleh ditentukan lebih pendek dari pada bagi kelasi. Hubungan kerdja tidak berachir dengan meninggalnja pengu­ saha pelajaran. Tapi baik para warisnja maupun kelasi berwenang untuk mengachiri hubungan kerdja jang diadakan untuk waktu ter­ tentu dengan pernjataan berhenti seperti diadakan untuk waktu tidak tertentu. (Dirob : L.N. 39-546). Pasal 1603ft, i, i bis, i ter dan k K.U. tidak berlaku. (Pergn. 405, 433, 451). 435. Pasal 451. Selama kapal dalam pelajaran, dimana kelasi bekerdja, salah satu pihak hanja dapat mengachiri hubungan ker­ dja menurut ketentuan dalam pasal 1603n dari K.U. Perdt. pada waktu, kapal berada dipelabuhan. (Pergn. 433, 4492, 450). 433. Pasal 452. Djika ada persetudjuan, bahwa hubungan ker­ dja akan berachir pada kembalinja kapal di pelabuhan jang disebut namanja di Indonesia, pengusaha pelajaran berwenang mengachirinja 119

disuatu pelabuhan dari mana pelabuhan Indonesia jang disebut, ketjuali dengan kapal terbang, dapat ditjapai dalam tiga kali dua puluh empat djam. Djika pelabuhan Indonesia, dimana kapal akan kembali, tidak disebut namanja, pengusaha pelajaran berwenang mengachiri hubungan kerdjanja dipelabuhan dari mana, pelabuhan dimana diada­ kan persetudjuan kerdja atau djika persetudjuan kerdja diadakan diluar Indonesia, Djakarta dapat ditjapai dengan tjara jang dimak­ sud dalam ajat pertama. (Pergn. 401). Ketjuali biaja perdjalanan pengusaha pelajaran pada kelasi un­ tuk haris sesudah hubungan kerdja berachir sampai pada hari, berikutnja ia seharusnja sudah dapat datang ditempat, harus membajar upah sesuai dengan upah berupa uang jang ditentukan dalam per­ setudjuan kerdja menurut lamanja waktu, djuga biajanja untuk makan dan djika perlu penginapan. (Pergn. 403). Dengan upah berupa uang jang ditetapkan menurut lamanja waktu seperti dalam ajat diatas tidak termasuk premie dan tundjangan lain, jang berhubungan dengan kerdja lembur jang dilaku­ kan oleh kelasi atau pekerdjaan chusus dan dengan susunan, tudjuan atau muatan chusus dari kapal. (Pergn. 405, 433). 445. Pasal 452a. Djika pada achir hubungan kerdja dikapal timbul perselisihan tentang perhitungan, pengusaha pelajaran wa­ djib pada kelasi sedjauh ada kemungkinan (memberikan perhitungan setjara tertulis. Pihak jang lebih dulu siap dapat pergi ke hakim pengadilan karesidenan, jang daerah hukumnja meliputi tempat ka­ pal itu atau dibuatnja daftar kelasi, dengan permintaan memeriksa perhitungan dan menetapkannja. Djika hubungan kerdja berachir diluar Indonesia, tiap pihak dapat untuk mendapatkan putusan sementara, dalam keradjaan di­ luar Indonesia, minta pada penguasa jang berwenang, dan diluar ke­ radjaan pada pegawai kedutaan atau konsulat Nederland jang digadji, jang pertama dapat ditjapai. (Pergn. 405 1, 406, 434; Kons. 1 dst.). 446. Pasal 452b. Biarpun peladjaran sudah berachir kelasi, jang hubungannja kerdja berachir, harus membantu selama tiga hari kerdja atas permintaan nachoda dalam pembuatan keterangan ka­ pal. (Pergn. 355). 447. Pasal 452c. Pengusaha pelajaran untuk tiap hari, djika ia tidak membajar perwira kapal atau pembantu kapal dalam pela­ buhan selama bekerdja dikapal atau pada berachirnja hubungan kerdja dikapal, dengan tidak ada alasan sjah, bagian upah jang harus dibajarkan berupa uang pada saat itu, harus mengganti pada perwira kapal tiga rupiah dan pada pembantu kapal satu setengah rupiah. Pasal 1602 q K.U. Perdt. tidak berlaku. (Pergn. 405). Pasal 452 d. Pasal 16021 dan m K.U. Perdt. tidak berlaku. 448. Pasal 452e. Para kelasi wadjib membantu menjelamatkan kapal dan muatan. Mereka berhak atas upah luar biasa untuk hari2, selama mereka bekerdja untuk itu. 120

Djika ada perselisihan tentang upah ditetapkan oleh hakim pengadilan karesidenan, jang daerah hukumnja meliputi tempat dilakukan penjelamatan kapal. Dalam keradjaan diluar Indonesia pe­ netapan dilakukan oleh penguasa jang berwenang dan diluar kera­ djaan oleh pegawai kedutaan atau konsulat Nederland jang digadji, jang per-tama2 dapat ditjapai. (Pergn. 4051, 406). 449. Pasal 452f. Djika suatu kapal, tidak disediakan untuk tugas penarikan, menarik suatu kapal jang didapati ditengah lautan dalam keadaan jang tidak mempunjai kesanggupan membajar upah perto’ongan, biarpun demikian para kelasi berhak atas bagian upah penarikan. Pengusaha pelajaran wadjib memberi tahu pada tiap kelasi, djika dimintanja, sebelum hari bajaran, djumlah uang sebagai upah penarikan dan pembagiannja setjara tertulis. Bagian upah penarikan untuk kelasi, djika terdjadi perselisihan, ditetapkan oleh hakim pengadilan karesidenan, jang daerah hukum­ nja meliputi tempat datangnja kapal atau dimana dibuat daftar kelasi, menurut keadilan. (Pergn. 4051, 406). 450. Pasal 452g. Djika kapal tenggelam karena ketjelakaan, pe­ ngusaha pelajaran wadjib pada kelasi, selama ia menganggur karenanja, tapi paling lama dua bulan, membajar kerugian sampai sedjumlah sama dengan bagian upah jang ditentukan dalam perse­ tudjuan kerdja menurut lamanja waktu. Djika upah seluruhnja atau sebagian tidak ditentukan menurut lamanja waktu, maka harus dibajar djumlah jang sama dengan upah, jang menurut kebiasaan karena suatu pelajaran dimana kapal tenggelam, dalam menentu­ kan upah seluruhnja menurut lamanja waktu; djika timbul perse­ lisihan hakim karesidenan, jang daerah hukumnja meliputi tempat dimana dibuat daftar kelasi atau dimana berada kedudukan perusahaan kapal, atau djika kedudukan dari perusahaan kapal berada diluar Indonesia hakim pengadilan karesidenan dari kota Indonesia dari mana perusahaan kapal dipimpin dan djika tempat sematjam itu tidak ada hakim pengadilan karesidenan di Djakarta jang memutuskan. Dengan upah jang ditentukan dengan uang menurut lamanja waktu dalam ajat diatas tidak termasuk premie dan lain2 tundjangan, jang berhubungan dengan kerdja lembur atau pekerdjaan chusus jang dilakukan oleh kelasi dan dengan susunan, tudjuan atau muatan chusus dari kapal. Sedjauh kelasi menurut ketentuan dalam pasal 421 berhak atas upah, upah ini dikurangkan dari penggantian kerugian jang dimaksud disini. Penagihan penggantian kerugian mempunjai hak utama ter­ hadap semua barang bergerak dan tidak bergerak dari pengusaha pelajaran; hak utama sama tingkatnja dengan jang dimaksud dalam pasal 1149 dibawah 4e. K.U. Perdt. Pengusaha pelajaran, jang mengira, bahwa seorang atau bebe­ rapa kelasi tentang tenggelamnja kapal bersalah berat, dapat djika dewan pelaiaran diperintahkan menjelidiki tentang sebab tengge­ lamnja kapal minta pada hakim pengadilan karesidenan menunda 121

t

kewadjibannja jang dimaksud dalam ajat pertama terhadap bebe­ rapa kelasi tertentu, sampai dewan pelajaran memutuskan tentang sebab ketjelakaan. Hakim pengadilan karesidenan dapat berdasar putusan dewan pelajaran membebaskan pengusaha pelajaran dari kewadjibannja untuk selamanja. (Pergn. 4051, 406). Berdasar L.N. 33-lft jo 38-2, mulai berlaku 1 A-pril 1938 bab 5e dan 6e diganti dengan bab berikut 5, 5A, 5B, dan 6. BAB KELIMA MENJEWAKAN DAN PEMUATAN KAPAL §

1.

Ketentuan umum

453. Pasal 453. Dengan penjewaan dan pemuatan dimaksud pemuatan menurut lamanja waktu pelajaran (charter-walctu) dan pe­ muatan menurut djarak pelajaran (charter pelajaran). Pemuatan menurut waktu ialah persetudjuan, dimana pihak jang satu (jang menjewakan) mengikat diri menjediakan suatu kapal jang ditundjuk selama waktu tertentu pada pihak jang lain (pem vat), dengan maksud untuk kepentingannja dipergunakan dalam pelajaran dilaut, dengan pembajaran biaja, dihitung menurut la­ manja waktu. (Pergn. 460 dst., 517z, 518 dst., 518/, 533?i dst.). Pemuatan menurut djarak pelajaran ialah persetudjuan dimana pihak (jang menjewakan) mengikat diri menjediakan seluruh atau sebagian kapal jang ditundjuk pada pihak jang lain (pemuat), de­ ngan maksud untuk mengangkut orang atau barang melalui laut dalam satu atau beberapa pelajaran, dengan pembajaran biaja untuk pengangkutan tersebut. (Pergn. 518w> dst., 521, 533q dst.; L.N. 33-47, P.P. pasal 5). 454. Pasal 454. Tiap pihak dapat menghendaki, agar mengenai persetudjuan dibuat akta. Akta ini dinamakan charter-party( x) . (Pergn. 90, 347, 453, 457, 511; B.M. 23-1°, 31-H-2). 455. Pasal 455. Seorang, jang mengadakan persetudjuan pe­ muatan untuk orang lain, djuga terikat setjara perorangan pada pihak lain, ketjuali ia dalam mengadakan persetudjuan berbuat da­ lam rangka kuasa jang diterimanja dan menjebut orang jang mem­ beri kuasa. (Perdt. 1792 dst., 1806; Pergn. 62 dst., 76 dst.). 456. Pasal 456. Dengan pemindahan kapal pada orang lain per­ setudjuan pemuatan jang sebelumnja diadakan oleh pemiliknja tidak terputus. Pemilik baru disamping orang jang memindahkan harus melaksanakan persetudjuan. (Perdt. 1243, 1280, 1576; Pergn. 453). 457 Pasal 457. Djika charter-party diadakan atas pengundjuk­ kan, pemuat dapat memindahkan hak dan kewadjibannja dengan endosemen dan menjerahkan naskahnja pada orang lain. (1).

122

Charter-party-akta muat persetudjuan persewaan kapal.

Djika charter-party dibuat tidak atas pengundjukkan, pemuat tetap, sesudah diadakan endosemen dan pemindahan naskah, terikat pada jang menjewakan untuk menaati kewadjiban dari persetudjuan. (Perdt. 613, 1152 bis; Pergn. 110 dst., 174, 176, 191, 454, 506). 458. Pasal 458. Djika kapal tidak tersedia pada pemuat pada waktu jang ditentukan dalam persetudjuan, ia dapat memutuskan persetudjuan, asalkan memberikan tahu setjara tertulis pada pihak lain. Ia se-tidak2nja berhak, ketjuali jang menjewakan membuktikan, bahwa kelambatan tidak karena kesalahannja, akan penggantian ke­ rugian, dengan tidak usah diadakan penegoran setjara resmi lebih dahulu. (Perdt. 1238, 1243, dst., 1267; Pergn. 456, 460, 463). 459. Pasal 459. Pemuat berwenang, sebelum menggunakan kapal untuk keperluan tertentu seperti jang ditentukan dalam charterparty, suruh memeriksa atas biajanja oleh seorang atau beberapa ahli. Para ahli diangkat oleh ketua raad van justisi jang daerah hukumnja meliputi tempat kapal berada, sesudah mendengar atau memanggil dengan tjara jang sempurna orang jang menjewakan atau wakilnja. Pemanggilan ini dilakukan dengan surat tertjatat oleh panitera. Diluar daerah hukum raad van justisi, para ahli diangkat oleh ketua pengadilan karesidenan dan djika ia tidak hadir, berhalangan atau sakit oleh kepala pemerintah (i) setempat jang daerah hukum­ nja meliputi tempat kapal tersebut berada (T.L.N. 379). Orang jang menjewakan atau wakilnja wadjib dalam pemerik­ saan membantu seperlunja dengan sanksi mengganti kerugian. _ Berita dari ahli, sepandjang tidak benarnja tidak dapat ditundjukkan, berlaku antara pihak2 dalam persetudjuan pemuatan se­ bagai bukti dimuka pengadilan tentang keadaan kapal sewaktu diperiksa. Pemuat harus mengganti kerugian pada jang menjewakan, jang timbul karena pemeriksaan dan adanja kelambatan, ketjuali dalam pemeriksaan ternjata, bahwa kapal tidak berada dalam keadaan terpelihara baik, tidak diperlengkapi dengan tjukup atau tidak dapat digunakan untuk keperluan seperti jang ditentukan dalam charterparty. (Perdt. 1244 dst.; Pergn. 342 dst., 359 dst., 460, 470a, 524a, 700; Atj. Perdt. 215 dst., 3 1 6°). §

2.

Pemuatan menurut waktu

meniewakan Dj ika. diadakan pemuatan menurut waktu, jang lama diano-ir menJediakan kapalnja kepada pemuat dan set, a waktu persetudjuan, mendjaga terpeliharanja dengan ( 1) .

Untuk daerah pemerintah di Djawa dan Madura menurut L.N. 31-168 pasal 1 tUx j° ' 423 dimana sadja dipakai istilah ,,kepala pemerintah setempat” L-N. tidak da/pat berlaku terhadap perobahan2 jang kemudian dalam K.U. Pergn. ini diganti dengan ,>as.-res:den” . Dinjatakan disitu bahwa untuk pasal2 jang dirobah sekarang ada ketentuan jang tegas tentang as.-residen sebagai penguasa jang dikuasakan. (samakan T.L.N. 12692).

baik, diperlengkapi dan disediakan kelasi dengan tjukup dan siap untuk dapat digunakan seperti ditentukan dalam charter-party. Ia bertanggung djawab terhadap kerugian, jang menimpa pe­ muat jang ditimbulkan oleh keadaan kapal, ketjuali ia .membuktikan bahwa ia sudah memenuhi kewadjibannja untuk itu. Djika persetudjuan mengenai kapal, jang digerakkan dengan mesin, bahan bakar untuk mesin dibiajai oleh pemuat. (Perdt. 1244 dst.; Pergn. 343, 359 dst., 458 dst., 700). 461. Pasal 461. Upah pertolongan, jang didapat oleh kapal se­ lama djangka waktu persetudjuan, sesudah dikurangi semua biaja dan bagian jang disediakan untuk pihak? lain, dibagi sama antara orang jang menjewakan dan pemuat. (Pergn. 560 dst.). 462. Pasal 462. Persetudjuan berachir dengan tenggelamnja ka­ pal, dan djika hilang pada tanggal diterimanja chabar terachir. Biaja sewa tidak dibajar sepandjang djangka-waktu, jang kapal mana karena kerusakan jang diderita atau karena tidak adanja tju­ kup kelasi atau persediaan makan dan minum tidak dapat menunaikan tugasnja. (Perdt. 144 4; Pergn. 460, 465, 517r, 519d, 533/, s). 463. Pasal 463. Djika biaja sewa tidak dibajar pada waktu jang ditentukan, jang menjewakan dapat mengachiri persetudjuan, asal­ kan memberikan tahu setjara tertulis pada pihak lainnja. (Perdt. 1238, 1267; Pergn. 453, 458, 464 dst.). 464. Pasal 464. Tiap pihak dapat, dengan pemberian tahu se­ tjara tertulis pada pihak lain, mengachiri persetudjuan djika karena tindakan dari pemerintah atau-karena petjahnja perang pelaksanaan persetudjuan terhalang dan tidak dapat dimulai dalam waktu jang patut. Djika kapal dimuati atau mengangkut penumpang dan tidak berada dalam pelabuhan, harus menudju kesuatu pelabuhan jang aman dan terdekat. (Pergn. 517s, 520c*. dst., 533m ,u ,y ). 465. Pasal 465. Dalam semua hal, dimana persetudjuan ber­ achir sebelum waktunja, biaja sewa harus dibajar sampai dengan tanggal berachirnja. Tapi djika, dalam hal tersebut dalam pasal 463 dan 464, kapal dimuati atau mengangkut penumpang, biaja sewa harus dibajar sampai dengan tanggal, dibongkarnja muatan atau diturunkannja para penumpang. (Pergn. 462 dst., 521 dst.). BAB KELIMA A PENGANGKUTAN BARANG ( Ditambah dengan L.N. 33-J/.7 jo 38-2j lihat diatas bab Icelima. Tentang Per. peralihan pasal 6 dan 7 lihat suplemen no 16). 124

S 1.

Ketentuan umum

466. Pasal 466. Pengangkut jang dimaksud dalam bab ini ialah orang jang, baik dalam pemuatan menurut waktu atau menurut djarak, maupun berdasar persetudjuan lain, mengikat diri mengangkut barang2, seluruhnja atau sebagian melalui laut. (Pergn 86, 453, 520g, 521, 533). 467. Pasal 467. Pengangkut, dalam batas kepatutan, bebas da­ lam memilih alat pengangkut, ketjuali diadakan persetudjuan ten­ tang alat pengangkut tertentu, (Perdt. 137; Pergn. 511g). 468. Pasal 468. Persetudjuan mengangkut mewadjibkan pengang­ kut mendjaga keselamatan barang jang diangkut sedjak diterimanja sampai diserahkannja. Pengangkut harus mengganti kerugian jang disebabkan karena tidak diserahkannja seluruh atau sebagian atau kerusakan barang, ketjuali ia membuktikan bahwa tidak menjerahkannja atau kerusakannja akibat dari kedjadian, jang ia menurut kepantasan tidak da­ pat mentjegah atau menghindarkannja, dari sifat keadaan atau tjatjad dari barangnja sendiri atau karena kesalahan pengirim. Ia bertanggung djawab atas perbuatan dari mereka, jang ia pekerdjakan, dan alat2 jang ia gunakan dalam pengangkutan. (Perdt. 1239, 1243,dst., 1367, 1613, 1706; Pergn. 86 dst., 89, 91, 249, 342, 359, 371, 452, 469 dst., 472 dst., 475, 477, 479, 483, 487, 511c,p,x, 518n, 519u, 522 dst., 533, 707, 741-1-3 °, 746). 469. Pasal 469. Tentang pentjurian dan kehilangan emas, perak, permata dan lain2 barang berharga, uang dan lain2 surat ber­ harga, djuga tentang kerusakan jang mudah terdjadi pada barang2 berharga, pengangkut hanja bertanggung djawab, djika padanja di­ beri tahukan tentang sifat dan harga barang2 tersebut sebelum atau sewaktu diterimanja. (Pergn. 96, 468, 470, 517c). 470. Pasal 470. Bagi pengangkut tidak bebas mengadakan per­ djandjian, bahwa ia tidak atau hanja sampai djumlah tertentu ber­ tanggung djawab terhadap kerugian, diakibatkan karena kurang pemeliharaan, perlengkapan atau kelasi^ alat pengangkut, atau da­ pat memenuhi tugasnja untuk pengangkutan jang disetudjui, atau­ kah karena salahnja pemeliharaan atau kurangnja pendjagaan ba­ rang. Perdjandjian dengan maksud tersebut batal. Biarpun demikian pengangkut berwenang mengadakan perdjan­ djian, bahwa ia tidak akan bertanggung djawab untuk lebih dari pada djumlah tertentu mengenai tiap barang jang diangkut, ke­ tjuali padanja diberikan tahu tentang sifat dan harga dari barang sebelum atau pada waktu penerimaannja. Djumlah ini tidak boleh ditentukan kurang dari enam ratus rupiah. Pengangkut djuga dapat mengadakan perdjandjian, bahwa ia tidak diharuskan mengganti kerugian, djika sifat atau harga dari barang padanja dengan sengadja diberikan tahu dengan tidak betul. A.V.P. 23; Pergn. 359 dst., 362, 469, 470a, 471, 476, 493, 517&, c, 524,

527; Per. Djal. Kret. Api. L.N. 27-261, pasal 35; Per. Angkutan D.K.A. L.N. 27-262. pasal 27). 470a. Pasal 470a. Perdjandjian pembatasan pertanggungan dja­ wab pengangkutan sama sekali tidak membebaskan bebannja membuktikan, bahwa tjukup diadakan usaha pemeliharaan alat pengangkut, perlengkapan atau kelasi untuk dapatnja memenuhi tugas pe­ ngangkutan jang disetudjui, djika ternjata, bahwa kerugian adalah akibat dari tjatjad alat pengangkut atau perlengkapannja. Tentang hal,ini tidak dapat diadakan penjimpangan dalam per­ setudjuan. (A.TJ.P. 23; Pergn. 359 dst., 459, 471, 517c, 524a). 471. Pasal 471. Perdjandjian pembatasan pertanggungan dja­ wab pengangkut tidak membebaskannja dari pertanggungan djawab, djika kesalahan atau kelalaian dari dirinja atau orang jang ia pekerdjakan dibuktikan, ketjuali tentang hal tersebut dengan tegas2 djuga dibebaskan dari pertanggungan djawab. (Perdt. 1365-1367; Pergn. 321, 342, 468 3, 470a, 517c, 700). 472. Pasal 472. Penggantian kerugian jang harus dibajar oleh pengangkut karena tidak diserahkannja barang seluruh atau seba­ gian diperhitungkan menurut harga, jang dipunjai oleh barang jang djenis dan keadaannja sama ditempat tudjuan, pada saat barang ter­ sebut seharusnja diserahkan disana, dengan dikurangi padjak, biaja dan biaja angkutan jang tidak adanja penjerahan tidak perlu dibajar. Djika muatan lainnja dengan tudjuan sama, karena sebab jang tidak dapat dipertanggung djawabkan pada pengangkut, tidak sam­ pai pada tudjuannja, penggantian kerugian diperhitungkan menu­ rut harga, jang dipunjai oleh barang jang djenis dan keadaannja sama ditempat dan pada waktu muatan didatangkan. (Pergn. 1246 dst.; Pergn. 366, 473, 476, 517c). 473. Pasal 473. Djika terdjadi kerusakan harus diganti djumlah, jang diperoleh dengan mengurangi harga jang dimaksud dalam pasal 472 dengan harga dari barang jang rusak, dan selisih ini dikurangi dengan padjak, biaja dan biiaja angkutan jang tidak dibajar karena barangnja rusak. (Pergn. 476, 483, 517c). 474. Pasal 474. Djika pengangkut adalah pengusaha pelajaran dari kapal, pertanggungan djawabnja terhadap kerugian, jang menimpa barang jang diangkut dengan kapal, dibatasi sampai djum­ lah lima puluh rupiah untuk tiap meter kubik isi netto dari kapal, ditambah, sebanjak mengenai kapal, jang digerakkan dengan mesin, dengan, untuk menentukan isinja, mengurangi isi-bruto dengan ruangan, jang diperlukan untuk mesin. (Pergn. 320, dst., 468, 470, 475 dst., 517c, 525, 541; Atj. Perdt. 316a-r). 475 Pasal 475. Djika pengangkut bukan pengusaha pelajaran da­ ri kapal, kewadjibannja mengganti kerugian menurut pasal 468, mengenai pengangkutan melalui laut, terbatas pada djumlah, me­ ngenai kerugian jang diderita dalam hal itu, berdasar ketentuan 126

dari pasal tersebut diatas, jang dapat ditagihkan pada pengusaha pelajaran tersebut. Djika timbul sengketa pengangkut harus menundjukkan sam­ pai diumlah berapa terbatasnja pertanggungan djawabnja. (Pergn. 470, 474, 476, 517c, 526; Atj. Perdt. 316r). 476. Pasal 476. Menjimpang dari ketentuan dari pasal 472-475 dapat ditagih penggantian kerugian penuh, djika kerugian disebab­ kan karena kesengadjaan atau kesalahan besar dari pengangkut sendiri. Perdjandjian jang bertentangan dengan ini batal. (A.U.P. 23; Pergn. 470, 517c, 524, 527, 541). 477. Pasal 477. Pengangkut bertanggung djawab terhadap ke­ rugian jang timbul karena terlambatnja penjerahan barang, ketjuali ia membuktikan, bahwa kelambatan akibat dari kedjadian, jang ia menurut kepantasan tidak dapat mentjegah atau menghindarinja. (Perdt. 1244 dst.; Pergn. 92, 342 dst., 367 dst., 370, 468, 517e, o, 528, 714-l-3o). 478. Pasal 478. Pengangkut berhak atas penggantian kerugian, jang dideritanja karena untuk pengangkutan barang surat2 jang diperlukan tidak diserahkan padanja dengan semestinja. Ia bertanggung djawab atas pentaatan undang2 dan peraturan2 jang bersangkutan dengan barang, sedjauh surat2 dan daftar2 jang sudah diberikan padanja memberi kemungkinan untuk itu. (Pergn. 347, 454, 504, 517c, 528, 741; L.N. 27-34 Pen. Perkap. pasal 117 dst.). 479. Pasal 479. Pengangkut berhak atas penggantian kerugian, jang dideritanja karena padanja tentang keadaan atau sifat2 dari barang diberi tahukan dengan tidak benar atau tidak lengkap, ke­ adaan atau sifat2nja. Tentang barang2, jang membahajakan muatan atau kapal, pe­ ngangkut selalu boleh melepaskan diri djuga dengan anenghantjurkannja, dengan tidak usah mengganti kerugian. Hal ini djuga berlaku mengenai barang2, jang dipandang sebagai barang terlarang, djika pengangkut diberitahukan tentang barang2 tersebut setjara tidak benar atau tidak lengkap. (Perdt. 1246 dst.; Pergn. 457, 372, 468, 504, 517c, 741; L.N. 27-34,'Pen. Perkap. Pasal 117 dst.). 480. Pasal 480. Djika kapal tidak dapat atau tidak dalam waktu jang sepantasnja mentjapai tempat tudjuan, karena keadaan setempat, pengangkut wadjib menjampaikan barang2 tersebut atas biaja­ nja dengan kapal2 ketjil atau dengan tjara lain. Djika ada persetudjuan, bahwa kapal tidak perlu berlajar lebih djauh dari tempat dimana dapat datang dan berada disitu dengan aman dan tidak kandas, maka pengangkut berwenang menjerahkan barang ditempat, jang berada terdekat tempat tudjuan, jang memenuhi sjarat tersebut, ketjuali halangannja hanja bersifat sementara sedemikian, hingga hanja merupakan sebab kelambatan sedikit. (Pergn. 517c, 529, 702; L.N. 20-274, dibawah Pergn. 344). 127

1 481. Pasal 481. Djika pada suatu tempat oleh penguasa setempat diangkat pegawai, jang ditugaskan mengawasi perhitungan, pengukuran atau penimbangan barang2 jang diserahkan, dapat atas perintah pengangkut atau penerima pada waktu penerimaan, baik perhitungan, pengukuran atau penimbangan dilakukan oleh pegawai tersebut, maupun perhitungan, pengukuran atau penimbangan diawasi olehnja. Hasil perhitungan, pengukuran atau penimbangan jang dilaku­ kan atau diawasi oleh pegawai tersebut, mengikut pihak2, ketjuali tidak benarnja dibuktikan. Biaja jang timbul karena pengupahan pada pegawai tersebut, dipikul oleh dua pihak setjara separo2. (Pergn. 94, 482, 485, 489, 503). 482. Pasal 482. Jang ditentukan dalam ajat pertama pasal 481 tidak berlaku, djika dan sedjauh pembongkaran kapal karenanja mendjadi terlambat. 483. 4842. Pasal 483. Baik pengangkut maupun penerima ber­ wenang mengadakan penjelidikan dengan perantaraan pengadilan mengenai keadaan, dimana barang sedang atau sudah diserahkan, djuga perentjanaan kerugian jang terdapat. Pengangkatan ahli2 dilakukan oleh ketua raad van justisi, jang daerah hukumnja meliputi tempat dimana diadakan penjerahan dan djika tidak demikian oleh ketua pengadilan karesidenan atau djika tidak hadir, berhalangan atau sakit oleh kepala pemerintah setempat, semua itu sesudah mendengar atau memanggil dengan sempurna pihak lain atau kuasanja. (lihat tjatatan dibawah. Pergn. 459). Pemeriksaan jang dimaksud dalam pasal ini tidak boleh dilaku­ kan sedemikian, hingga peraturan pelajaran kapal setjara berkala mendjadi terganggu. (Pergn. 94, 361, 472 dst., 481, 484 dst., 489 dst., 712, 746; Atj. Perdt. 215 dst., 313). 4841. Pasal 484. Djika pemeriksaan ini dilakukan dengan hadirnja atau sesudah dipanggilnja dengan tjara jang semestinja pihak lain atau kuasanja, keterangan dari hasil pemeriksaan, selama tidak kebenarannja tidak ditundjukkan, berlaku sebagai bukti kebenaran tentang keadaan barang sewaktu diperiksa. (Pergn. 4593, 4813, 483, 4893, 746). 485. Pasal 485. Djika barang2 diterima tanpa pengawasan, se­ perti dimaksud dalam pasal 481, dianggap diserahkan dengan tidak ada kekurangan, ketjuali penerima, sebelum atau pada waktu menerima barang atau, djika kekurangannja dari luar tidak dapat dilihat, paling achir pada hari ketiga dari penerimaan, pada pengangkut atau kuasanja memberikan tahu dengan surat tentang adanja ke­ kurangan. Djika ternjata ada kekurangan, maka, djika barang2 keadaan­ nja ber-beda2, kekurangannja dianggap setjara sebanding tersusun sama dengan barang jang diserahkan, ketjuali ada alasan untuk beranggapan lain. (Pergn. 93, 486 dst., 712, 746). 128

4861. Pasal 486. Djika barang2 diterima tanpa pemeriksaan oleh pengadilan, seperti dimaksud dalam pasal 483, dianggap diserahkan sesuai dengan isi kognosemen, ketjuali penerima sebelum atau pada saat penerimaan barang2 atau, djika kerusakan tidak terlihat dari luar, paling achir tiga hari sesudah diterima, diberi tahukan pada pengangkut atau kuasanja setjara tertulis tentang keadaan kerusakannja. Pemberian tahu harus menundjukkan sifat kerusakan se­ tjara umum. 4863. Dengan kerusakan termasuk kehilangan seluruh atau sebagian dari isinja. (Pergn. 93, 458, 487 dst.). 487 Pasal 487. Penagihan hak terhadap penggantian kerugian harus dilakukan dalam satu tahun sesudah penjerahan barang atau sesudah tanggal, kapan barang seharusnja sudah diserahkan. (Pergn. 486,488,741). 488. Pasal 488. Penerima mengenai penggantian kerugian jang ia berhak menagih mempunjai hak utama terhadap biaja angkutan dari pada semua orang pemberi hutang, ketjuali jang disebut dalam pasal 316, asalkan ia minta pensitaan biaja angkutan dalam djangka waktu jang ditentukan dalam pasal diatas. Dengan pensitaan ke­ tentuan dalam pasal tersebut dianggap dipenuhi. (Perdt. 1132 dst.). Djika tidak ada surat2, pensitaan dapat dilakukan dengan izin ketua raad van justisi jang daerah hukumnja meliputi tempat di­ mana barangs diserahkan. Raad van justisi menjelidiki gugatan un­ tuk mengesjahkan dan mentjabut pensitaan, djuga gugatan untuk membikin keterangan terhadap pihak ketiga jang disita. Diluar daerah hukum raad van justisi pensitaan dapat dilakukan dengan seizin hakim pengadilan karesidenan, jang daerah hukumnja meliputi tempat dimana barang2 diserahkan. (Pergn. 468 dst., 500; Atj. Perdt. 728 dst.). 489. Pasal 489. Penerima, jang menjangka adanja kerusakan pa­ da barangnja, berwenang, sebelum atau pada waktu penjerahannja, mengadakan pemeriksaan dengan perantaraan pengadilan terhadap tjara, bagaimana barang2 ditumpuknja dikapal, dan terhadap sebabnja kerusakan. Pengangkatan ahli dilakukan oleh ketua raad van justisi djiika didaerah dimana dilakukan penjerahan terdapat suatu raad van justisi, dan djika tidak ada oieh ketua pengadilan karesidenan atau djika tidak hadir, berhalangan atau s'akit oleh kepala pemerintah setempat, semuanja itu sesudah mendengar atau memanggil dengan tjara jang sempurna pihak lain atau wakilnja. {lihat tjatatan di­ bawah Pergn. 459). Djika pemeriksaan ini dilakukan dengan hadirnja atau sudah dipanggilnja pihak jang lain atau wakilnja dengan tjara jang sem­ purna, keterangan jang didapatnja berlaku, selama tidak benarnja tidak ditundjukkan, sebagai bukti didepan pengadilan tentang tertumpuknja barang dan sebabnja kerusakan. 129

Pemeriksaan dalam pasal ini tidak akan dilakukan, djika per­ aturan pelajaran kapal berkala .mendjadi terhalang. (Pergn. 94, 361, 491, 493, 533a); 490. Pasal 490. Biaja pemeriksaan dengan perantaraan penga­ dilan, jang dimaksud dalam pasal 483 dan 489, mendjadi tanggungan peminta. Tapi djika pengangkut harus mengganti kerugian jang sudah disaksikan, hakim dapat, djika ada alasan untuk itu, membebankan pada pengangkut biaja pemeriksaan jang diadakan atas permintaan peminta. (Pergn. 468 dst., 473 dst., 481, 492). 491. Pasal 491. Sesudah penjerahan barang ditempat jang di­ tudju penerima harus membajar biaja angkutan dan lain2 hal jang ia harus bajar sesuai dengan dokumen-', atas dasar mana ia menerima penjerahan tersebut. (Pergn. 359, 454, 466, 492 dst., 506, 511, 517p, q; 519m). 492. Pasal 492. Djika biaja angkutan ditentukan menurut ukurannja, beratnja atau djumlah barang jang diangkut, diperhitungkan .menurut ukuran, berat atau djumlah barang2', pada waktu pejtjerahan pada penerima, ketjuali ternjata, bahwa ukuran, berat atau djumlah pada waktu penerimaan alih untuk diangkut lebih ketjil, dalam hal demikian perhitungan dilakukan menurut keadaan ini. Biaja mengukur, menimbang atau menghitung pada waktu pe­ njerahan dipikul oleh pengangkut, ketjuali dipelabuhan ada kebiasaan jang menjimpang. (A.U.P. 3; Pergn. 481, 490 dst.). 493. Pasal 493. Pengangkut, ketjuali jang ditentukan dalam ajat kedua dari pasal ini, tidak berwenang, untuk mendjadi tang­ gungan dari apa jang ia berhak menagih mengenai pengangkutan dan sebagai bantuan dalam awar-umum, menahan barang2. Perdjan­ djian jang bertentangan dengan ini batal. Ia berhak, sebelum mulai dengan penjerahan barang, .menagih agar diadakan tanggungan terhadap pembajaran dari penerima padanja mengenai pengangkutan dan bantuan dalam awar-umum. Djika terdjadi perselisihan tentang djumlah atau sifat dari tanggungan jang diadakan diputus oleh ketua raad van justisi, djika dalam daerah dimana harus dilaksanakan penjerahan ada raad van justisi, djika tidak ada oleh ketua pengadilan karesidenan, dan djika ia tidak hadir, berhalangan atau sakit oleh pemerintah setempat, semuanja itu atas permintaan pihak jang paling dulu minta, sesudah mendengar atau memanggil dengan sempurna pihak jang lain atau wakilnja. (A.U.P. 14; Pergn. 361, 470, 476, 489, 491, 509 dst., 524, 527, 533a; Atj. Perdt. 613 dst.; disamakan tjatatan Pergn. 459). 494. Pasal 494. Djika dalam perhitungan terdapat perselisihan tentang djumlah jang harus dibajar oleh penerima atau untuk me­ nentukan itu tidak lekas diperlukan perhitungan, penerima wadjib mengenai bagian, jang oleh pihak2 sudah disetudjui, memenuhi 130

r

dengan segera, dan pembajaran mengenai bagian jang ia sengketakan atau mengenai bagian jang djumlahnja belum tertentu, mem­ berikan tanggungan. Djika sesuai dengan pasal tersebut diatas sudah diadakan tanggungan, penerima wadjib mengusahakan tetap dipenuhinja tang­ gungan sampai djumlah tertentu. Djika ada perselisihan tentang djumlah atau sifat tanggungan jang diadakan atau tentang djumlah, jang selalu harus dipelihara sebagai tanggungan, diputuskan oleh ketua raad van justisi, djika didaerah penjerahan terdapat raad van justisi, djika tidak ada oleh ketua pengadilan karesidenan, dan djika ia tidak hadir, berhalangan atau sakit oleh kepala pemerintah setempat, semuanja itu atas permintaan pihak jang paling dulu minta, sesudah mendengar atau dipanggil pihak jang lain dengan sempurna atau wakilnja. (Perdt. 1820 dst.; Pergn. 361, 491, 493, 533a; Atj. Perdt. 613 dst.; disamakan tjatatan Pergn. 1,59). 495. Pasal 495. Djika penerima tidak datang, djika ia menolak menerima barangnja, atau djika terhadap barangnja dikenakan pensitaan revindicatoir, pengangkut wadjib menjimpan barangnja atas biaja dan tanggungan bahaja dari jang berhak ditempat jang tjotjok untuk itu. Pengangkut dapat menjimpan, djika penerima menolak me­ ngadakan tanggungan sesuai dengan peraturan dari pasal 493 atau timbul perselisihan tentang djumlah atau sifat tanggungan jang diadakan. Djika ditempat tudjuannja tidak ada tempat jang tjotjok untuk menjimpan atau pengangkut ditempat itu tidak mempunjai wakil, pengangkut dalam hal tersebut dalam ajat pertama pasal ini wadjib dan dalam hal tersebut dalam ajat kedua pasal ini berwenang mengangkut barangnja kepelabuhan pertama berikutnja, dimana dapat disimpan paling baik dan ia ada wakilnja dan menjimpannja ditempat penjimpanan jang tjotjok, semua atas biaja dan tanggung­ an bahaja dari jang berhak. (Perdt. 1736 dst.; Pergn. 94, 498, 516, 517j, 7e, 519Z, 520m; Atj. Perdt. 721 dst.). 496. Pasal 496. Djika barang sudah disimpan akan lekas men­ djadi busuk, baik pengangkut maupun penjimpan dapat diberi kuasa mendjual semuanja atau sebagian dengan tjara jang ditentukan oleh penguasa jang dalam ajat berikut dinjatakan berwenang; pe­ ngangkut dapat djuga diberi kuasa untuk mengurangi hasil pendjualannja dengan djumlah jang ia berhak menerimanja. Kuasa diberikan oleh ketua raad van justisi, jang daerah hu­ kumnja meliputi tempat dimana barang tersebut disimpan, sedapat mungkin sesudah mendengar atau memanggil dengan sempurna para jang turut berkepentingan atau para wakilnja. Diluar daerah raad van justisi kuasa diberikan oleh ketua pengadilan karesidenan atau djika ia tidak hadir, berhalangan atau sakit oleh kepala pemerintah setem p at. (Disamakan tjatatan Pergn. 1,59). Hasil pendjualan barang, sedjauh tidak mentjukupi untuk raelunasi biaja penjimpanan dan tagihan dari pengangkut, disimpan 131

oleh pengadilan. (Perdt. 1694 dst., 1730 dst.; Pergn. 94, 361, 491, 495, 497 dst., 510 dst., 516, 533a; Atj. Perdt. 316o). 497. Pasal 497. Djika hasil pendjualan tidak mentjukupi untuk memenuhi tagihan pengangkut, pengangkut mengenai kekurangan­ nja dapat menagih terhadap orang jang mengadakan persetudjuan angkutan dengannja. (Pergn. 496, 516, 533a). 498. Pasal 498. Djika terhadap barang dikenakan pensitaan lain dari pada pensitaan revindicatoir, pengangkut djuga wadjib menjimpan dalam tempat penjimpanan jang tjotjok untuk itu. Djika ba­ rang lekas mendjadi busuk, maka baik pengangkut dan penjimpan maupun orang jang mensita dan penerima dapat diberi kuasa untuk mendjualnja. Hasil pendjualan sesudah dikurangi dengan biaja penjimpanan disimpan oleh pengadilan. (Perdt. 1694 dst., 1730 dst., Pergn. 495 dst., 499, 516, 517.7,7c, 519Z, 568#; Atj. Perdt. 477 dst., 728 dst.). 499. Pasal 499. Pengangkut, jang menjerahkan barang berten­ tangan dengan pasal tersebut diatas, dan penerima, jang menerima, tahu bahwa barang itu dikenakan pensitaan, bertanggung djawab setjara perorangan atas pemenuhan tagihan, jang menjebabkan pen­ sitaan. sedjauh penagihan tersebut pada waktu penjerahan dapat dikenakan terhadap barangnja. Ketjuali bukti sebaliknja dianggap, bahwa tagihan terhadap barang dapat dilakukan dengan penuh dan bahwa penerima tahu tentang adanja pensitaan. (Perdt. 1388; Pergn. 568; Pid. 231). 500. Pasal 500. Sesudah penjerahan pengangkut dapat, dimana barang itu djuga berada, sesudah mendapat izin dari ketua raad van justisi, mensita barang berdasar piutangnja, djika untuk pem­ bajaran angkutan oleh penerima tidak diadakan tanggungan, selama pihak ketiga tidak memperoleh suatu hak atas barang dengan itikad baik dan dengan memberi tanggungan atau sesudah lampau satu bulan sesudah penjerahan. Diluar daerah raad van justisi pensitaan terhadap barang dapat diadakan dengan izin hakim pengadilan karesidenan. Pasal 721-727 dari Reglemen Atjara Perdata berlaku terhadap pensitaan ini. Raad van justisi jang didaerahnia diadakan pensitaan, menjelidiki gugatan pengesjahan dan pentjabutan pensitaan. (Perdt. 1977; Pergn. 487, 491, 493, 533a). 501. Pasal 501. Djika pengangkut menjerahkan barang, dengan tidak minta perlunasan piutang pada waktu penjerahan karena pengangkutannja atau dengan tidak mendapatkan tanggungan untuk itu, ia kehilangan haknja menagih tentang hal itu terhadap orang jang dengan ia mengadakan persetudjuan angkutan, djika orang tersebut menundjukkan, bahwa berdasar hubungan hukum antara orang tersebut dengan penerima pembajaran harus dipikul oleh pe­ nerima dan orang tersebut, djika ia membajarnja, karena tidak ada132

nja uang pada penerima untuk membajar, tidak lagi dapat menagihnja pada penerima. (Pergn. 491, 493). 502. Pasal 502. Penerima tidak berwenang memberikan seluruh atau sebagian dari barang untuk melepaskan biaja angkutan. (Pergn 51729. 519it). 503. Pasal 503. Biaja memilih barang2 sedjauh dibutuhkan un­ tuk penjerahan jang baik, dipikul oleh pengangkut. (Pergn. 481, 492). ° 504. Pasal 504. Pengiriman dapat menghendaki, agar oleh pe­ ngangkut, dengan penarikan kembali tanda terima, jang olehnja mungkin diserahkan, diserahkan suatu kognosemen mengenai ba­ rang jang diterima untuk diangkut. Pengirim dari pihaknja harus menjerahkan keterangan2, jang dj_Per^ k a? k°&nosemen pada waktunja. (Pergn. 347, 479, 505 dst., 5187c, 519s). J & 505. Pasal 505. Nachoda berwenang menjerahkan kognosemen untuk barang-, jang la terima untuk dimuat dalam kapal jang ia pimpin, ketjuali orang Iain ditugaskan untuk menjerahkannja. (Pergn. 3411, 341a, 341$, 359, 363, 367 2, 397, 504, 518$, h, 519i, s). 506. Pasal 506. Kognosemen adalah suatu surat jang diberi tang­ gal dan ditanda tangani, dimana pengangkut menerangkan, bahwa ia sudah menerima barang^ dengan maksud untuk diangkut ketempat tudjuan jang ditundjuk dan disana diserahkan kepada orang jang sudah ditundjuk, djuga dengan perdjandjian bagaimana pe­ njerahan akan dilakukan. Orang ini dapat disebut baik dengan namanja, maupun atas perintah dan pengirim atau dari pihak ketiga, maupun atas pem­ bawa, dengan atau tanpa disampingnja menjebut nama orangnja. Kata” ,,atas petundjuk begitu sadja dianggap atas petundjuk dari pengirim. D jik a kognosemen diserahkan sesudah b a r a n g 2 dimuat maka dalam kognosemen atas permintaan pengirim disebut nama’ kapal, dimana barang2 tersebut dimuat. Djika kognosemen diserahkan se­ belum barang2 dimuat dengan tidak menjebut nama kapal, dimana b a ra n g s tersebut akan dimuat, maka pengirim dapat minta, agar dalam kognosemen oleh pengangkut ditjatat nama kapal dan tanggal memuatnja, seketika sesudah pemuatan dilakukan. (Perdt 613 1977: Pergn. 90, 457, 491, 508, 531). 507. Pasal 507. Kognosemen dikeluarkan dalam dua lembar jang dapat diperniagakan semuanja. Lembar2 jang dapat diperniagakan, jang didalamnja disebut, berapa lembar sematjam itu semuanja di­ keluarkan, semua berlaku untuk satu dan satu untuk semua. Lembars jang tidak dapat diperniagakan harus djuga disebut sebagai tidak dapat diperniagakan. 133

Pengangkut mengenai tiap lembar, jang tidak menjebut djumlah lembar jang dikeluarkan dan tidak disebut sebagai tidak dapat diperniagakan, wadjib menjerahkan kepada pemegang berdasar itikad baik dan berdasar tanggungan. (Perdt. 613 3, 1977; Pergn. 347, 509 dst., 515; Pid. 383 bis; B.M. 31, II, 2). 508. Pasal 508. Kognosemen atas petundjuk dipindahkan dengan endosemen dan penjerahan suratnja. Endosemen tidak perlu menje­ but harga jang diterimanja, djuga tidak bahwa diadakan atas pe­ tundjuk. Tanda tangan dibagian belakang kognosemen sudah tjukup. (Perdt. 613 3; Pergn. 110 dst., 176, 506, 517a, 513). 509. Pasal 509. Djika kognosemen dikeluarkan, penjerahan ba­ rang sebelum datang ditempat tudjuan tidak dapat ditagih ketjuali dengan penjerahan kembali semua lembar kognosemen jang dapat diperniagakan atau, djika tidak diserahkan kembali semuanja, ha­ rus dengan tanggungan terhadap semua kerugian jang timbul karenanja. Djika ada perselisihan tentang djumlah atau sifat dari tanggungan jang diberikan diputus oleh hakim. (Pergn. 493, 507 dst., 520h, j; Atj. Perdt. 613). 510. Pasal 510. Pemegang jang teratur berhak sesuai dengan isi kognosemen menagih penjerahan barang ditempat tudjuan, ke­ tjuali ia mendjadi pemegang dengan tidak sjah. N askahs, jang oleh pemegang kognosemen diserahkan pada pihak2 ketiga, dengan maksud menerima bagian2 barang jang disebut dalam kognosemen, pada para pemegang tidak memberikan hak ter­ hadap pengangkut untuk menjerahkan semua barang padanja. (Perdt. 613, 1977; Pergn. 491, 507, 509, 511 dst., 515). 511. Pasal 511. Persetudjuan angkutan atau, djika diadakan charter-party, charter-party hanja dapat digunakan untuk menentang pemegang kognosemen dan hanja dapat digunakan olehnja se­ bagai bantuannja, djika dan sedjauh kognosemen menundjuk hal itu ketjuali ia sendiri atau orang jang membiajai tindakannja, men­ djadi pihak dalam persetudjuan pengangkutan atau charter-party. Pemegang kognosemen tidak diharuskan membajar biaja berlabuh melampaui waktu atau pengganti kerugian, jang harus di­ bajar karena memuat atau karena tidak memuat sebagian, ketjuali keharusan membajar ternjata dari kognosemen, atau ia sepantasnja dapat dianggap sudah tahu akan keharusan membajar pada waktu menerima kognosemen dari orang lain, atau kognosemen memuat penundjukkan setjara umum pada ketentuan dari charterparty dan ini menentukan, bahwa pertanggungan djawab para pe­ muat mengenai biaja berlabuh melampaui waktu atau penggantian kerugian berachir dengan selesainja pemasukan barang dalam ka­ pal. Pengetjualian, jang ditjantumkan pada achir ajat pertama, dju­ ga berlaku disini. (Perdt. 1792 dst.; Pergn. 76 dst., 454 dst., 466, 519s, 520#). 512. Pasal 512. Djika pemegang kognosemen pengirimnja atau bertindak atas biaja pengiriman, pengangkut tjukup menjerahkan 134

barang jang ia terima untuk diangkut, djuga biarpun uraian ten­ tang barang dalam. kognosemen tidak sesuai dengan keadaannja. (Perdt. 1792 dst.; Pergn. 504, 506, 510). 513. Pasal 513. Djika dalam kognosemen terdapat klausula : „isi, keadaan, djumlah, berat atau ukuran tidak dikenal” atau klau­ sula jang sama, keterangan2 jang terdapat dalam kognosemen ten­ tang isi, keadaan, djumlah, berat atau ukuran barang2 tidak mengi­ kat pengangkut, ketjuali ia sudah tahu tentang sifat atau keadaan barang2 atau seharusnja sudah tahu atau barang2 dihitung, ditimbang atau diukur didepannja. (Pergn. 481, 485, 492, 506, 510). 514. Pasal 514. Djika kognosemen tidak menjebut keadaan ba­ rang, pengangkut, sampai ada bukti sebaliknja dianggap, sudah [me­ nerima barang2, sepandjang dilihat dari luar dalam keadaan baik. (Perdt. 1915 dst., 1921; Pergn. 506). 515 Pasal 515. Pemegang kognosemen, jang menundjukkan diri sebagai penerima barang2 jang tertjantum didalamnja, sesudah barang- diserahkan dengan baik, wadjib, menjerahkan kognosemen, dengan dilampiri surat tanda terima barang, kepada orang jang tanda tangan atau wakilnja. Djika diminta ia harus, untuk mendjamin penjerahan kembali, menjimpan kognosemen pada pihak ketiga, sebelum dimulai dengan penjerahan barang2. Djika ada perselisihan ketua raad van justisi jang menundjuk pihak ketiga, djika didaerah ^dimana penjerahan terdjadi terdapat raad van justisi ata.u djika tidak ada oleh hakim pengadilan karesidenan, atau djika tidak hadir, berhalangan atau sakit oleh kepala pemerintah setempat, semuanja atas permintaan pihak iang paling dulu minta dan sesudah mendengar atau memanggil dengan sempurna pihak lain atau wakilnja. Pemanggilan dilakukan dengan surat tertjatat. (Perdt. 1730 dst.; Pergn. 94, 507, 510; disamakan tjatatan Pergn. 509). 516. Pasal 516. Pengangkut wadjib menjimpan barang2 atas biaja dan tanggungan bahaja dari jang berhak ditempat penjimpan­ an jang sesuai, djika para pemegang dari ber-matjam2 kognosemen atau beberapa lembar dari kognosemen jang sama menagih penje­ rahan barang2 jang sama ditempat tudjuan. _Djika ditempat tudjuan tidak ada tempat penjimpanan jang se­ suai atau pengangkut tidak ada wakilnja ditempat itu, pengangkut berwenang mengangkut barang kepelabuhan berikutnja jang per­ tama, dimana penjimpanan dapat dilakukan dengan paling sesuai dan ia ada wakilnja dan menjimpannja disitu ditempat penjimpanan jang sesuai, semua atas biaja dan tanggungan bahaja dari jang ber­ hak. Pasal 496 dan 497 berlaku ketjuali perobahan ini, bahwa penguasaan untuk mendjual djuga dapat diminta oleh tiap pemegang kognosemen, djika barang2 dapat lekas mendjadi busuk (Perm. 495, 49.8, 507, 570, 510, 517, 517;, t, 519Z, 510m). 135

517. Pasal 517. Dari para pemegang ber-matjam2 lembar dari kognosemen jang sama tentang barang2 jang disimpan menurut pasal tersebut diatas, pemegang dari lembar, jang sesudah orang jang pertama sebagai pemegang dari semua lembar, jang per-tama2 mendjadi pemegang pengganti dengan itikad baik dan dengan tang­ gungan, mempunjai hak terkuat. (Pergn. 507). 517a. Pasal 517a. Pemindahan kognosemen, sebelum penjerahan barang jang disebut didalamnja oleh pengangkut, berlaku sebagai pemindahan barang2 tersebut. (Perdt. 613; Pergn. 495, 508). 517c. Pasal 517b. Kognosemen, jang isinja bertentangan dengan peraturan dari pasal 470, tidak boleh diberikan untuk angkutan dari pelabuhan Indonesia. (Pergn. 504; Pid. 568). 517d i. Pasal 517c. Pasal 468-480 berlaku terhadap pengang­ kutan melalui laut dari pelabuhan Indonesia. Djuga berlaku terhadap pengangkutan melalui laut ke pelabuhan Indonesia, ketjuali bahwa ajat pertama dari, pasal 470 dan ajat kedua dari pasal 470a tidak berlaku sedjauh perdjandjian dan persetudjuan jang dimaksud di­ dalamnja berlaku menurut undang2 dari negara dimana dilakukan pemuatan (A.U.P. 18). 517d2. Pasal 517d. Penentuan dari bab ini, jang mengenai pe­ muatan atau pambongkaran dan penjerahan barang, selalu berlaku djika pemuatan atau pembongkaran dan penjerahan dilakukan di­ pelabuhan Indonesia. §

2.

Pelajaran tetap

517e. Pasal 517e. Untuk pengangkutan oleh perusahaan pelaja­ ran jang menjelenggarakan perhubungan tetap antara dua pelabuhan atau lebih (kapal tetap) berlaku peraturan berikut. (Pergn. 533$). 517f. Pasal 517f. Djika pengangkut mengumumkan sjarat2 ang­ kutan dan daftar biaja, ia wadjib mengangkut barang2, jang dibe­ rikan padanja berdasar sjarat2 dan daftar biaja tersebut, mengang­ kut sesuai dengan itu, sedjauh untuk djurusan pelajaran jang di­ minta padanja tersedia ruangan jang ia dapat pergunakan untuk itu. Pengangkut wadjib menjediakan untuk umum sjarat2 dan daftar biaja jang ia umumkan. Ini berlaku terhadap pengangkutan, ke­ tjuali ditetapkan lain ketentuan oleh kedua pihak dengan tertulis. (Pergn. 517ij, 533e; L.N. 27-261 pasal 22, 32, Per. Dj. Kret. Api; L.N. 27-262 pasal 3 dst., 6, Per. Angle. D.K.A.). 517g. Pasal 517g. Pengangkut tidak wadjib mengangkut dengan kapal tertentu, ketjuali tanggung djawabnja atas kelambatan pe­ ngangkutan. (Pergn. 467, 477, 417^ o, 741). 517h. Pasal 517h. Kesanggupan, mengangkut dengan kapal ter­ tentu, harus djika barang2 tidak disampaikan padanja pada waktu-

nja, dengan tidak mengurangi hak para pengangkut atas penggan­ tian kerugian jang dideritanja. (Perdt. 1239 dst., 1246 dst.; Pergn. 467, 517g, 741). 517i Pasal 517i. Pengangkut dapat menjerahkan barang? ditem­ pat tudjuan dari kapal atau didaratan. Ia harus memberikan tahu tentang datangnja barang2 dan tjaranja penjerahan pada penerima, jang menjatakan diri sebagai pe­ nerima dan membuktikan haknja. (Pergn. 517m). Terhadap penerima? lain ia tjukup memberikan tahu setjara umum dengan tjara menurut kebiasaan. (A.U.P. 15). Ketentuan ajat 2e dan 3e dari pasal ini tidak berlaku djika ke­ adaan setempat tidak memungkinkan pengumuman ini atau pengumuman tidak ada faedahnja. (Pergn. 359, 510, 517j, k, 519i). Cf. 517j. Pasal 517j. Barang? jang diserahkan dari kapal oleh pengangkut dengan memakai alat pembongkar harus diterima oleh penerima, seketika barang2 tersebut oleh kapal diberikan sebagai penjerahan. Djika penerima pada saat seperti dimaksud dalam ajat duluan tidak mulai dengan penerimaannja, atau, sesudah memulainja, tidak melandjutkan dengan ber-turut? dan seimbang dengan kemampuan ketjepatan penjerahan kapal, pengangkut berwenang membongkar barang dalam kapal? ketjil atau menumpuknja dalam tempat pe­ njimpanan jang sesuai atas biaja dan tanggungan bahaja dari pe­ nerima. Djika pembongkaran atau penjimpanan dimaksud dalam ajat duluan tidak mungkin atau pengangkut ditempat itu tidak ada wa­ kilnja, nachoda berwenang mengangkut terus barang? tersebut. Maka pembongkaran dan penjimpanan barang? dilakukan dipelabuhan ber­ ikutnja jang sedjalan dimana dapat dilakukan paling sesuai dan pengangkut ada wakilnja, dalam kapal ketjil atau ditempat penjim­ panan jang sesuai, semua atas biaja dan tanggungan bahaja penerima. Dalam keadaan seperti disebut dalam ajat duluan nachoda djuga berwenang, djika ia menganggap untuk kepentingan penerima, menahan barangnja dikapal dan menjerahkannja, djika kapal singgah lagi ditempat tudjuan barang. Ini dilakukan atas tanggungan bahaja penerima, jang djuga harus membajar disamping biaja angkutan jang diperdjandjikan semula biaja angkutan tambahan dari tempat tudjuan kepelabuhan berikut jang sedjalan dan kembalinja. Tentang penjimpanan, mengangkut terus dan menahan dikapal pengangkut harus setjepat mungkin memberikan tahu kepada pe­ nerima, ketjuali pemberian tahu dengan tjara menurut pasal 517i sudah dilakukan. (Perdt. 1694 dst.; Pergn. 495 dst., 498, 416, 517k, I, m, s, t, 519k dst.). 517k.1 Pasal 517k. Barang2 jang harus diserahkan didaratan, djika pengangkut ditempat itu ada wakilnja dan terdapat tempat penjimpanan jang sesuai, diterima disitu oleh penerima seperti di­ sebut dalam ajat kedua dan pasal 517i, paling lambat pada hari kedua, sesudah mendapat kabar tentang kedatangannja atau, djika 137

ditentukan hari lain, pada hari itu — oleh lain? penerima paling lambat pada hari kedua sesudah hari diberikan tahu setjara umum atau, djika ditentukan hari lain, pada hari itu, dan djika tidak ada pemberian tahu paling lambat pada hari kedua sesudah dibongkar didaratan. 517k2. Djika penerima pada hari jang baginja sudah ditentukan dalam ajat duluan tidak memulai dengan penerimaannja atau se­ sudah mulai tidak melandjutkan dengan teratur dan tjepat, pengang­ kut berwenang menjimpannja sendiri atau menumpuknja barang2 tersebut ditempat penjimpanan jang sesuai atas biaja dan tang­ gungan bahaja penerima. Djika pengangkut ditempat tersebut tidak ada wakilnja atau djika tidak ada tempat penjimpanan jang sesuai, barang harus diterima oleh penerima didaratan, seketika diberikan disitu untuk penjerahan. Djika dalam keadaan belakangan ini penerima tidak pada wak­ tunja imulai) dengan penerimaannja, nachoda berwenang memasukkan lagi barangnja dalam kapal dan mengangkutnja terus kepelabuhan berikutnja jang sedjalan, dimana barang2 tersebut dapat di­ bongkar dan disimpan paling sesuai dan ada wakil dari pengangkut, dan membongkarnja dalam kapal ketjil atau menumpuknja dalam tempat penjimpanan jang sesuai, semua atas biaja dan tanggungan bahaja dari penerima. Dalam keadaan seperti dalam ajat duluan nachoda djuga ber­ wenang, djika ia menganggap untuk kepentingan penerima, — sesudah memasukkan lagi barangnja didalam kapal — menahannja dalam kapal dan menjerahkan, djika kapal singgah lagi ditempat tudjuan barang. Ini dilakukan atas tanggungan bahaja penerima, jang disamping biaja angkutan tambahan dari tempat tudjuan kepelabuhan jang sedjalan jang dimaksud dalam ajat empat dan kembali, dan biaja pemuatan dan pembongkaran. Apa jang ditentukan dalam ajat terachir dari pasal 517j djuga berlaku disini. (Perdt. 1694 dst., Pergn. 495, 498, 516, 517j, I, ra, s, t, 519i dst.). 5171. Pasal 5171. Pengangkut wadjib memberhentikan pem­ bongkaran atau penjimpanan jang dimulai atas kemauan sendiri berdasar ketentuan dari pasal duluan, djika penerima masih datang menjediakan diri untuk menerimanja dan ambil tindakan seperlunja, untuk mengusahakan penerimaan dengan se-tjepat2nja. (Pergn. 510, 517m, 519m, 520m). 517m. Pasal 517m. Dalam penerimaan penerima mengenai waktu dan tjara, bagaimana harus diterima, berbuat menurut petundjuk pengangkut, ketjuali djika petundjuk itu sedemikian, hingga pene­ rima menurut kepantasan tidak dapat mengikutinja. (A.U.P. 15; Perdt. 13383, 1339; p ergn. 517i, j, n, o, 519n). 517n. Pasal 517n. Djika pengangkut tentang wewenangnja da­ lam pembongkaran atau penjimpanan ditempat jang ditudju tidak 138

dapat menggunakan penerimaan jang terlambat akibat dari kelalaian penerima, penerima harus mengganti kerugian pengangkut jang diderita karenanja. (Perdt. 1244 dst.; Pergn. 416, 517i dst., 741). 517o. Pasal 517o. Pengangkut, jang tidak siap untuk penjerahan, djika penerima menjediakan diri untuk menerima sesuai dengan jang ditentukan diatas, atau menghambat penerimaan penerima, wadjib mengganti kerugian penerima jang diderita karena kelambatan. (Perdt. 1246 dst.; Pergn. 477, 517(7, i, j, h, 741). 517p. Pasal 517p. Biaja angkutan harus dibajar sesudah barang diserahkan ditempat tudjuan. Tapi biaja angkutan tidak dibajar untuk barang, jang sewaktu datang sedemikian rusakja, hingga dalam keadaan tidak berharga, ketjuali kerusakan mana ditimbulkan karena kesalahan pengirim atau karena sifat, keadaan atau tjatjad pada barangnja sendiri. (Perdt. 1239, 1243 dst.; Pergn. 249, 468, 481, 483 dst., 491, 502, 517#,, u, y, 519m, 533i, 741). 571q. Pasal 571q. Djika mendjadi persetudjuan, bahwa biaja angkutan harus dibajar ditempat pengiriman, hanja dapat ditagih dari pengirim dan harus dibajar, djuga djika barang tidak datang ditempat tudjuan. (Perdt. 1338 dst.; Pergn. 517/ dst., 517p, y, 533i). 517r. Pasal 517r. Kewadjiban pengangkut tidak dibebaskan, karena kapal, jang mengangkut barang, tidak dapat melandjutkan pelajaran atau tidak dapat dalam djangka waktu jang sepantasnja; ia harus mengusahakan pengangkutannja lebih landjut ketempat tudjuannja atas biaja sendiri. (Perdt. 1239, 1244, 1338 dst.; Pergn. 462, 517(7, s, t, y, 519$, 533/, s). 517s. Pasal 517s. Persetudjuan pengangkutan hapus, djika sebe­ lum kapal jang mengangkut berangkat : le. tindakan dari penguasa menghalang keberangkatan kapal; 2e. pengeluaran barang dari tempat keberangkatan atau pemasukannja ditempat tudjuan dilarang; 3e. petjah perang, jang mendjadikan kapal atau barang tidak bebas; i 4e. pelabuhan keberangkatan atau tudjuan ditutup; 5e. (Dirob : L.N. JfO-SJf). terhadap kapal dikenakan penjitaan oleh musuh atau karena tindakan penguasa penggunaan ruangan kapal oleh pengangkut untuk mengangkut barang ditjabut. Djika dalam keadaan, disebut dalam 2 dan 3, pembongkaran barang terpaksa menimbulkan penjesekan kembali muatan lainnja, mengenai seluruhnja atau sebagian, biaja untuk itu dipikul oleh pemuat barang. Ia djuga harus mengganti kerugian, jang timbul karena penjesekan pada muatan lainnja. (Perdt. 1253 dst., 1263 dst., 1265 dst., 1338 dst., 1444; Pergn. 367, 413, 440-2e, 464, 506, 517r, t, y, 520a-e, r, 533m, u, y ) . 139

517t. Pasal 517t. Djika sesudah mulai berlajar salah satu ke­ adaan, disebut dalam pasal duluan dalam 2, 3 atau 5, terdjadi, pelabuhan jang ditudju tertutup, kapal karena tindakan penguasa dihalangi keluar pelabuhan, jang disinggahi, atau ditutup, pengang­ kut berwenang membongkar barangnja dan menjimpannja dipelabuhan dimana kapal berada atau dipelabuhan jang terdekat jang aman jang dapat didatangi atas biaja jang berhak. Jang berhak dari pihaknja dapat menagih, penjerahan barang dipelabuhan dimana kapal berada, atau dipelabuhan pertama, jang disinggahi. Ajat kedua dari pasal duluan djuga berlaku sesuai dengan ini. (Pergn. 367 dst., 414, 495, 498, 516, 517/, k, u, y, 5191, 520m, r ) . 517u. Pasal 517u. Biaja angkutan dalam hal? tersebut dalam pa­ sal duluan tidak perlu dibajar. Tapi djika jang berhak dengan pengangkutan barang mendapat keuntungan, hakim atas permintaan pengangkut dapat memutuskan, bahwa biaja angkutan harus dibajar dan menentukan djumlahnja menurut kepantasan. (Pergn. 367 dst., 517p, t} y, 520r). 517u. bis. Pasal 517u. bis. (Ditambahkan L.N. 40-34). Dengan tidak mengurangi jang diatur dalam pasal 517s tiap pihak dapat, dengan pemberian tahu setjara tertulis pihak lain, mengachiri per­ setudjuan pengangkutan, djika pelaksanaannja terhalang, karena tindakan penguasa jang mentjabut ruangan dalam suatu atau bebe­ rapa kapal jang disediakan seluruhnja atau sebagian untuk me­ ngangkut barang jang tersedia bagi pengangkut, sedangkan pelak­ sanaannja ini tidak dapat dilakukan dalam djangka waktu jang sepantasnja. Sesudah persetudjuan berachir pengangkut berwenang, mem­ bongkar barang2 dan menjimpannja atas biaja jang berhak dipela­ buhan, dimana kapal berada, atau dipelabuhan jang aman dan ter­ dekat, jang dapat ditjapai oleh kapal. Jang berhak dari pihaknja dapat menagih penjerahan barang dipelabuhan, dimana kapal ber­ ada, atau dipelabuhan pertama, jang disinggahi. Biaja angkutan dalam keadaan tersebut dalam pasal ini tidak dibajar. Djika sudah terdjadi pengangkutan barang dan jang berhak dengan demikian mendapat keuntungan, hakim dapat menentukan atas permintaan pengangkut, bahwa 'biaja angkutan harus dibajar dan menetapkan djumlahnja menurut kepantasan. 517v. Pasal 517v. Pengangkut, jang ditempat, jang tidak masuk kebiasaan perdjalanan angkutannja, menerima barang untuk diang­ kut, atau menerima barang untuk diangkut ketempat, jang tidak termasuk daerah pekerdjaannja, djuga djika pengangkutannja se­ bagian tidak melalui laut, bertanggung djawab sebagai pengangkut atas angkutan seluruhnja, sesuai dengan hukum jang berlaku atas tiap bagian pengangkutan. Djika ia dalam persetudjuan pengangkutan atau dalam kogno­ semen jang ia berikan (kognosemen untuk angkutan langsung atau 140

kognosemen untuk angkutan bersambung) memperdjandjikan, bahwa pertanggungan djawabnja atas angkutan terbatas pada perdjalanannja sendiri, maka ia wadjib mengusahakan, agar pengangkutan jang duluan atau jang berikutnja terdjadi sesuai dengan ketentuan idalam persetudjuan angkutan atau kognosemen, djuga agar surajt2 bukti, jang menundjukkan hal itu, diserahkan pada pihak lain atau pada orang jang ditundjuk untuk menerima surat2 tersebut. Djika surat2 bukti ini berhubungan dengan pengangkutan jang berikutnja, maka dari itu harus djuga ternjata, bahwa barang2 ditempat jang ditudju terachir akan diserahkan pada orang atau pemegang kogno­ semen untuk angkutan langsung jang ditundjukkan dalam perse­ tudjuan. (Perdt. 1239, 1243 dst., 1246 dst., 1613; Pergn. 89, 468, 504 dst., 517w, y, 741). 517w. Pasal 517w. Dua pengangkut atau lebih, jang menerima barang untuk diangkut, jang seluruhnja atau sebagian melalui, laut dengan perdjalanan ber-sambung2 bertanggung djawab setjara per­ orangan terhadap pengangkutan seluruhnji, sesuai dengan hukum jang berlaku untuk tiap bagian pengangkutan. Djika persetudjuan pengangkutan atau kognosemen langsung mengenai pengangkutan ini menentukan, bahwa pertanggungan dja­ wab dari beberapa pengangkut terbatas pada tiap bagian perdjalanannja, maka tiap pengangkut wadjib berusaha, agar pengangkutan selandjutnja terdjadi sesuai dengan ketentuan dari persetudjuan angkutan atau kognosemen, djuga menjampaikan surat2 bukti, jang menundjukkan tentang hal itu, pada pihak lain atau kepada orang jang ditundjuk untuk menerima surat2 tadi. Dari surat2 bukti ini harus djuga ternjata, bahwa barang2 ditempat tudjuan terachir akan diserahkan kepada orang jang ditundjuk dalam persetudjuan atau pemegang kognosemen untuk angkutan langsung. (Perdt. 1278 dst.; Pergn. 504 dst.; 517i>, y, 741). 517x. Pasal 517x. Penerima dapat se-tidak2nja atas biaja ang­ kutan jang ia bajar menurut kerugian, jang diderita oleh barang2 selama diangkut, untuk mana harus dibajar biaja angkutan. Pe­ ngangkut, jang menerima biaja angkutan, dapat mengenai kerugian tersebut dipertanggung djawabkan. (Perdt. 1425 dst.; Pergn. 517v, w, y). 517y. Pasal 517y. Pasal 517/, 517p-517a; berlaku baik terhadap pengangkutan melalui laut, maupun ke pelabuhan Indonesia. (Pergn. 517c, d, 520 /, t, 533c). § 3.

Pemuatan menurut waktu

517z. Pasal 517z. Terhadap pemuatan menurut waktu dalam pe­ ngangkutan barang berlaku pasal 518-518/. (Pergn. 533»). 518. Pasal 518. Pemuat berwenang mengadakan baik pemuatan menurut waktu maupun pemuatan menurut djarak dengan pihak ketiga, dengan tidak melupakan pertanggungan djawabnja terhadap ipetmenuhan persetudjuan jang diadakan dengan jang menjewakan. (Pergn. 453 dst., 460, 518^ h, 533n, q). 141

518a. Pasal 518a.Pemuat dapat menggunakan ruangan kapal se­ luruhnja jang disediakan untuk mengangkut barang. Dalam ruangan selebihnja tidak boleh diangkut barang atau penumpang dengan tidak seizinnja. (Pergn. 372, 377, 518b, i, 533n). 518b. Pasal 518b. Djika dalam charter-party kekuatan muat dari kapal dinjatakan lebih besar dari pada sebenamja, biaja ang­ kutan dikurangi dengan seimbang dan jang menjewakan djuga harus mengganti kerugian pada pemuat karena kerugian jang ditimbulkan, ketjuali pemuat sudah tahu besarnja kekuatan muat. (Perdt. 1246 dst.; Pergn. 453 dst., 518a., j, 533o, r). 518c. Pasal 518c. Nachoda harus, dalam batas jang ditentukan dalam charter-party, dalam semua hal mengenai penerimaan, pe­ ngangkutan dan penjerahan muatan, menaati perintah pemuat. Ia berwenang mengenai hal ini berbuat atas nama pemuat, ke­ tjuali pemuat untuk ini menugaskan orang lain. Seorang jang sesuai dengan itu berhubungan dengan nachoda, dapat minta tanggung djawab ketjuali terhadap pemuat djuga ter­ hadap pengusaha pelajaran. (Pergn. 321, 326, 371, 454, 518e, 533n). 518d. Pasal 518d. Pemuat berwenang menerima barang dari pihak ketiga untuk diangkut dengan biaja angkutan dan sjarat jang ia tetapkan sendiri. Djika kognosemen jang diberikan untuk barang? itu ditanda tangani oleh atau atas nama nachoda, para pemegangnja dapat minta tanggung djawab baik terhadap pengusaha pelajaran maupun ter­ hadap pemuat. Djika pengusaha pelajaran karena itu harus membajar lebih dari pada kewadjibannja menurut charter-party, maka ia tentang hal itu dapat menagih pada pemuat. (Pergn. 321, 505, 515, 518, 518c, 520fif, 533%;. 518e. Pasal 518e. Pemuat tidak dapat menuntut agar kapal un­ tuk memuat, membongkar dan lain2, datang berlabuh ditempat, jang tidak aman dan kandas. (Pergn. 518c, _£, 533n). 518f. Pasal 518f. Djika kapal dimuat untuk mengadakan satu pelajaran tertentu atau lebih, biaja angkutan mulai dihitung sedjak tanggal, kapan kapal dalam pelabuhan dari mana pelajaran akan dimulai, disediakan untuk pemuat dan hal ini jang menjewakan diberitahukan dengan tertulis. Biaja angkutan harus dibajar sampai dengan tanggal kapan kapal sesudah dibongkar, diserahkan kembali pada jang menjewakan. (Pergn. 453, 533%). 518g. Pasal518g. Terhadap pemuat menurut waktu dengan kapal, jang berlajar dibawah bendera Indonesia, sedjauh tidak ada persetudjuan lain, peraturan dari paragraf ini berlaku, dengan tidak mengingat dimana sadja pemuatan dilakukan. (Pergn. 310 dst., 533p).

§

4.

Pemuatan menurut djarak

518h. Pasal 518h. Pemuat hanja dapat mengadakan pemuatan menurut djarak dengan pihak ketiga menurut persetudjuan jang di­ sebut dalam pasal 453, asalkan charter-party menjatakan ia ber­ wenang untuk itu. (Pergn. 454, 518, 5187c, 518/, 533n, 533g). 518i. Pasal 518i. Pemuat dapat, djika dipersetudjukan tentang pengangkutan seluruh muatan, menggunakan seluruh ruangan kapal jang disediakan untuk mengangkut barang. Ruangan kapal selebibnja tidak dapat digunakan untuk mengangkut barang atau penum­ pang dengan tidak seizin dari padanja. (Pergn. 372, 377, 518a, j, x, 5192, 520/, 533o, r). 518j. Pasal 518j. Djika dalam charter-party kekuatan muat ka­ pal atau ruangan jang disediakan untuk muatan dinjatakan lebih besar dari pada sebenarnja, jang menjewakan, ketjuali pemuat su­ dah tahu besarnja kekuatan muat jang sebenarnja, harus mengganti kerugian jang diderita karenanja oleh pemuat; disampingnja biaja angkutan dikurangi dengan seimbang, djika untuk itu ditetapkan djumlah tertentu. (Perdt. 1246 dst.; Pergn. 454, 518#, i, x, 5192, 520/, 533o, r). 518k. Pasal 518k. Pemuat berwenang menerima barang dari pi­ hak ketiga untuk diangkut menurut sjarat jang ditentukan dalam charter-party, dan dengan biaja angkutan jang ia tentukan sendiri. Djika kognosemen jang diberikan mengenai barang2 tersebut ditanda tangani oleh atau atas nama nachoda, para pemegangnja dapat minta tanggung djawab baik pada pengusaha pelajaran mau­ pun pada pemuat. Djika pengusaha pelajaran harus bajar lebih dari pada apa jang diwadjibkan oleh charter-party, maka ia tentang hal itu dapat me­ nagih pada pemuat. (Pergn. 321, 326, 371, 454, 504 dst., 518$, Ji, 520/, g ). 5181. Pasal 518 1. Pemuatan menundjuk tempatnja, dimana ka­ pal harus berlabuh untuk dimuati. Untuk itu ia harus menundjuk tempat jang menurut kebiasaan digunakan untuk memuat, jang tersedia dan dimana kapal dapat datang dan berlabuh dengan aman dan tidak kandas. (A.U.P. 15). Djika pemuat dengan ber-turut3 menundjuk lebih dari satu tempat berlabuh, maka biaja pemindahan kapal, termasuk peng­ gantian kerugian karena kehilangan waktu, mendjadi tanggungannja. (Pergn. 1246 dst.; Pergn. 518e, to-, q, r, t, 519g, 533n, q ) ■ 518m. Pasal 518m. Djika pemuat lalai terlambat memberikan petundjuk, atau para pemuat, djika banjak orang, tidak sepakat da­ lam penundjukannja, pemuat bebas memilih sendiri tempat untuk memuat. Ia wadjib memilih tempat jang menurut kebiasaan digu­ nakan untuk memuat. (A.P. 15; Pergn. 416, 518e, l,y, 519a, 520c, 533q). . ,-s

^

143

518n. Pasal 518n. Barang2 dengan tidak seizin pemuat tidak bo­ leh dimuat diatas geladak atau dalam kapal. (Pergn. 468, 520i, 733, 737; disamakan untuk pengcmgkutan ,,muatan berbahaja chusus sebagai muatam, geladak, L.N. 27-34, Pen. Perkap., pasal 117, 119 jis 105-116 dan 103). 518o. Pasal 518o. Pemuat harus membawa barang2 jang akan dimuat didekat kapal dan menggunakan alat2 muat jang disediakan oleh jang menjewakan. (Pergn. 518n, p} q, r, 5200. 518p. Pasal 518p. Jang menjewakan wadjiib menerima setjepatnja barang2 jang dibawa untuk dimuat sesuai dengan kekuatan perlengkapan kapal. Djika ia dalam memuat menimbulkan kelambatan, ia harus mengganti kerugian pada pemuat. (Perdt. 1246 dst.; Pergn. 518o, r, w, 520i). 518q. Pasal 518q. Jang menjewakan pada pemuat memberi tahu dengan tertulis tentang tanggal, kapan kapal tersedia untuk dimuati ditempat pemuatan. Djangka waktu memuat mulai pada hari itu, tapi tidak sebe­ lumnja hari pertama sesudah pemberian tahu. (Pergn. 518i, o, 520h, i). 518r. Pasal 518r. Djika djangka waktu muat tidak ditentukan dalam charter-party, berlaku sebagai djangka waktu sampai kapan pemuatan dapat selesai, djika barang2 dibawa dekat kapal dalam djam2 kerdja menurut kebiasaan dan dengan tjara menurut kebia­ saan ditempat itu, dengan ketjepatan jang dapat dilaksanakan mengingat kepantasan dalam keadaan jang ada dan kekuatan kapal untuk menerima. (A.U.P. 15; Perdt. 1338 dst., Pergn. 454, 518, o, p. u). 518s. Pasal 518s. Djika pemuat tidak sanggup memberikan muatan jang diipersetudjui, La dapat, dengan pemberian tahu ter­ tulis pada pihak lainnja atau kuasanja, memutuskan persetudjuan, asal pemuatan belum dimulai. Ia wadjib mengganti kerugian jang menjewakan jang timbul karena diputuskannja persetudjuan. (Perdt. 1239, 1243, 1246 dst., 1266, 1338 dst.; Pergn. 518o. t, x, 519, 519a, 520&). 518t. Pasal 518t. Djika djangka waktu pemuatan barang dalam kapal sudah berachir dan belum dimulai dengan mendatangkan barangnja untuk dimuatkan dalam kapal dan tidak ada perdjandjian tentang hari2 tunggu, jang menjewakan dapat menganggap persetudjuannja putus, asalkan ia memberikan tahu hal itu dengan ter­ tulis pada pihak lainnja. Ia berhak akan penggantian atas kerugian jang ditimbulkan karena pemutusan tersebut. (Perdt. 1238, 1239, 1243 dst., 1246 dst., 1226 dst.; Pergn. 518r, s, u, v, x ) . 144

518u. Pasal 518u. Djika hari2 tunggu diperdjandjikan, jang me­ njewakan, sesudah djangka waktu untuk memasukkan dalam kapal berachir masih harus tunggu sampai berachirnja hari2 tunggu ber­ labuh. Sesudah hari2 tunggu berlabuh berachir, djika barang2 djuga didatangkan, jang menjewakan dapat bertindak dengan tjara se­ perti jang diatur dalam pasal duluan. Dalam hal ini ia mendapat hak atas uang tunggu dan penggantian kerugian. (Perdt. 1238 dst., 1243 dst., 1246 dst.; Pergn. 518v-y, 519p). 518v. Pasal 518v. Djika charter-party menentukan djumlah hari tunggu, tapi tidak tentang uang tunggu, maka djika dalam hal ini terdjadi perselisihan ditetapkan oleh hakim setjara adil. Djika charter-party menentukan uang tunggu, tapi tidak ten­ tang hari tunggu, maka djumlah hari tunggu dianggap delapan hari. (Pergn. 454, 518i, 519g). 518w. Pasal 518w. Djika djumlah hari berlabuh atau hari tunggu berlabuh ditetapkan dalam charter-party, dalam memperhitungkan hal itu tidak diperhitungkan serta hari2, dimana jang menjewakan lalai atau berhalangan menerima muatan. (Pergn. 454, 518p, u). 518x. Pasal 518x. Djika djangka waktu memuat dalam kapal berachir, atau djika hari2 tunggu jang diperdjandjikan sudah ber­ achir, dan hanja didatangkan muatan sebagian, maka jang menje­ wakan dapat dengan tidak menunggu lebih lama, berangkat berlajar. Ia berwenang sebagai ganti sebagian muatan jang tidak ada menerima barang (muatan tambahan) dari orang lain untuk diang­ kut. Pemuat harus mengganti kerugian, jang diderita oleh jang me­ njewakan, karena muatan jang dipersetudjukan hanja didatangkan sebagian, djuga harus membajar uang tunggu, djika hari2 tunggu diperdjandjikan. Djika sebagai biaja angkutan ditentukan djumlah uang jang tertentu tetap harus dibajar semuanja dikurangi dengan biaja ang­ kutan untuk muatan tambahan, jang diangkutnja. (Perd. 1246 dst. ; Pergn. 518r-v, z, 519#, z, 520d). 518y. Pasal 518y. Djika lebih dari seorang pemuat, tiap dari mereka, jang menggunakan hari2 tunggu jang diperdjandjikan ha­ ras membajar pada jang menjewakan uang tunggu, terketjuali penagihannja terhadap mereka, jang menghalangi mendatangkannja barangnja untuk dimasukkan dalam kapal, sebelum mulai hari tung­ gu. (Pergn. 518m, o, u, v, 519a). 518z. Pasal 518z. Jang menjewakan wadjib, atas permintaan pe­ muat, berangkat berlajar dengan sebagian muatan jang diperse­ tudjukan, asalkan pemuat memberi tanggungan terhadap semua jang dapat ditagih oleh jang menjewakan dari padanja, dalam mengang­ kut semua muatan jang dipersetudjukan. 145

Djika timbul perselisihan tentang djumlah atau sifat tanggungan jang diberikan, ketua raad van justisi jang mutus, djika ada raad van justisi didaerah pemuatan barang, djika tidak ada hakim karesidenan atau djika tidak hadir, berhalangan atau sakit, kepala pemerintah setempat, semuanja atas permintaan pihak jang paling dulu minta sesudah mendengar dan memanggil dengan sempurna pihak lainnja atau kuasanja. (Pergn. 1338 dst.: Pergn. 518a;: Atj. Perdt. 613). 519. Pasal 519. Djuga sesudah barang muatan jang dipersetudjukan dimuatkan dalam kapal seluruhnja atau sebagian, pemuat dapat, selama kapal belum berangkat, memutuskan persetudjuan, asalkan ia memberi tanggungan atas biaja2 pembongkaran dan peng­ gantian semua kerugian, jang dapat diderita oleh jang menjewakan dengan adanja pemutusan persetudjuan. Ajat kedua dari pasal duluan berlaku. (Perdt. 1246, 1338 dst.; Pergn. 518s, 519a, 520j). 519a. Pasal 519a. Djika banjak pemuat, maka salah seorang diantaranja tidak dapat mutus persetudjuannja, djika karena itu keberangkatan kapal akan terlambat, ketjuali jang lain2 mengizinkan. (Pergn. 518m, 519). 519b. Pasal 519b. Jang menjewakan wadjib, sesudah peanasukan barang dalam kapal selesai, memberangkatkan kapalnja dan melaksanakan pelajarannja dengan tjepat. Ia harus mengganti kerugian, djika kapal karena kesalahannja atau dari seorang, jang ia pekerdjakan, disita atau ditahan. (Perdt. * 5 st'’ 1366 dst-’ Pergn. 342 dst., 519c, 520/, k, 533q, 642, 741; Atj. Perdt. 559 dst.; 714 dst.; Pid. 449, 453). f-^ C' Pasal 519c. Pemuat, jang karena kesalahannja kapal di­ tahan, harus mengganti kerugian baik pada jang menjewakan maupun pada lain2 orang jang berkepentingan pada muatan. (Perdt. 1246 dst.; Pergn. 5196, 520/, k, 533g). 519d. Pasal 519d. Djika kapal tenggelam atau sedemikian rusak, jang tidak dapat diperbaiki dalam djangka waktu jang pantas atau tidak seimbang dengan biajanja djika diperbaiki, persetudjuan peuatan putus, ketjuali jang menjewakan bersedia menjuruh orang rryeipbawa muatan atas biajanja dengan kesempatan lain kexempat tuajuannja. • Ia wadjib naenjatakan hal itu dalam djangka waktu sepantas701-6®)

dSt’ ’ Pergn- 462> 517r> 519e^ f> u> l> 520^

s’

519e. Pasal 519e. Djika kapal tidak dapat melaksanakan pela­ jarannja karena tidak dapat berlajar atau tidak dapat digunakan untuk pelajaran sedjak permulaan, jang menjewakan harus meng­ ganti kerugian pada pemuat. (Perdt. 1246 dst.; Pergn. 519<£ 520/, k, 533g, x, 741). 146

519f. Pasal 519f. Djika dalaxn pelajaran muatan seluruhnja di­ djual karena rusak, persetudjuan pemuatan putus, ketjuali ketentu­ an dalam pasal 519#. (Pergn. 3713, 468, 519$, 520/, 367, 646). 519g. Pasal 519g. Pemuat menundjukkan tempat, dimana kapal harus dibongkar. Ia untuk itu harus menundjuk suatu tempat pembongkaran jang lazim, jang tersedia dan dimana kapal dapat datang dan berlabuh dengan aman dan tidak kandas. Djika pemuat dengan ber-turut2 menundjuk lebih dari satu tempat pembongkaran, biaja memindah kapal, termasuk penggan­ tian kerugian karena kehilangan waktu, mendjadi tanggungannja. (A.U.P. 15; Perdt. 1246 dst.; Pergn. 518e, 1, 519h, 533q). 519h. Pasal 519h. Djika pemuat lalai menundjukkan pada wak­ tunja, atau para pemuat, djika lebih dari satu, tidak sepakat dalam penundjukkan, jang menjewakan bebas memilih sendiri tempat pembongkarannja. Ia wadjib milih tempat pembongkaran jang lazim. (A.U.P. 15; Pergn. 518e, m, 520 Z, 533g). 519i. Pasal 519i. Djika kapal datang ditempat pembongkaran dan siap untuk penjerahan muatan, jang menjewakan memberi tahu tentang hal itu pada pemuat atau wakilnja. Penguasa pelajaran djuga harus memberikan tahu setjara umum tentang hal itu dengan tjara jang lazim, djika kognosemen jang diberikan mengenai barang jang dimasukkan dalam kapal ditanda tangani oleh atau atas nama­ nja atau oleh atau atas nama nachoda. Ketentuan dari pasal ini tidak berlaku, djika keadaan setempat tidak memungkinkan pemberian tahu ini, atau ini tidak dapat berguna. (A.U.P. 15; Pergn. 320, 505, 517i, 5187e, 519fir, ft, 7s, I, s, t). 519j. Pasal 519j. Jang menjewakan wadjib menjerahkan barang dengan ketjepatan sesuai dengan kemampuan perlengkapan kapal. Djika ia memperlambat pemuat dalam penerimaannja, ia harus mengganti kerugian. (Perdt. 1246 dst.; Pergn. 519£, 520n, 741). 519k. Pasal 519k. Pemuat harus menerima barang jang diberi­ kan oleh jang menjewakan dengan menggunakan p erlengk apan pembongkar. Ia harus mulai dengan itu pada hari pertama sesudah hari ia menerima pemberian tahu, dimaksud dalam pasal 519i, dan terus bekerdja dengan ketjepatan sepantasnja jang mungkin dalam keadaan jang ada dan kemampuan kapal dalam penjerahan. Djika pemberian tahu, menurut ketentuan ajat terachir pasal 519i tidak terdjadi, pemuat harus menerima barang, seketika barang tersebut diberikan oleh kapal sebagai penjerahan. (Perdt. 13743; Pergn. 517j. 519<7, ft, I, r, s, t, 520m). 519 1. Pasal 519 1. Djika pemuat tidak menaati apa jang diten­ tukan dalam pasal duluan, jang menjewakan berwenang membongkar barang dalam kapal2 ketjil atau menjimpan dalam tempat pe­ njimpanan jang sesuai untuk itu atas biaja dan tanggungan bahaja pemuat. 147

Djika tidak mungkin membongkar atau menjimpan seperti termaksud dalam ajat duluan, nachoda berwenang mengangkut barang terus. Pembongkaran dan penjimpanan barang dilakukan dipela­ buhan, dimana dapat dilakukan paling sesuai dalam kapal2 ketjil atau dalam tempat penjimpanan jang sesuai, semua atas biaja dan tanggungan bahaja penerima. Djika diadakan penjimpanan atau pengangkutan terus jang me­ njewakan harus setjepat mungkin memberikan tahu tentang hal ini pada pemuat dan para pemegang kognosemen, ketjuali sudah ada pemberian tahu dengan tjara menurut pasal 519i. (Perdt. 1694 dst., Pergn. 495, 498, 516, 517,;, k, t, 5197c, m, o, q, r, s, t). 519m. Pasal 519m. Jang menjewakan, jang menggunakan we­ wenang tertjantum dalam ajat 1 dari pasal duluan, wadjib menghentikan pembongkaran atau penjimpanan, djika pemuat datang pada­ nja untuk menerimanja dan mengambil tindakan jang perlu untuk melaksanakannja dengan ketjepatan jang diperlukan. (Pergn. 510, 517Z, 519s, t, 520m ). 519n. Pasal 519n. Dalam penerimaan pemuat mengenai djangka waktu dan tjara bagaimana harus diterima, harus berbuat menurut petundjuk dari jang menjewakan, ketjuali petundjuk2 tersebut sedemikian, hingga pemuat sepantasnja tidak dapat diminta untuk menaatinja. (A.U.P. 15; Perdt. 13383; 1339; Pergn. 517m, 519i-m, o, s, t, 520n). 519o. Pasal 519o. Djika jang menjewakan tentang wewenang­ nja untuk membongkar atau menjimpan ditempat tudjuan tidak dapat menggunakannja, pemuat wadjib mengganti kerugian, jang timbul karena tidak dapat diterima pada waktunja. (Perdt. 1246 dst.; Pergn. 416, 517n, 519k, Z, r, s, t, 520m, 741). 519p. Pasal 519p. Djika dalam charter-party diperdjandjikan sedjumlah hari2 berlabuh atau hari2 berlabuh dan hari2 tunggu ber­ labuh, jang menjewakan baru boleh membongkar, menjimpan atau mengangkut terus, djika sesudah berachirnja hari2 tersebut masih terdapat barang2 dalam kapal. Dalam memperhitungkan hari2 tersebut, hari2 dimana jang me­ njewakan lalai atau berhalangan menjerahkan, tidak diihitung. (Pergn. 454, 518%, w„ 519j, Z, r, s, t, 520o, p ). 519q. Pasal 519q. Mengenai hari2 tunggu berlabuh pemuat harus membajar uang tunggu berlabuh jang dipersetudjukan. Djika char­ ter-party tidak menentukan uang tunggu berlabuh, maka ini djika terdjadi perselisihan ditetapkan oleh hakim menurut keadilan. Djika charter-party menentukan uang tunggu berlabuh, tapi mene-enai djumlah hari2 tunggu berlabuh tidak, maka dianggap berdjumlah delapan hari. (Pergn. 454, 518 dst., 519 a, t, 520p). 519r Pasal 519r. Djika hari2 berlabuh atau hari2 berlabuh dan hari2 tunggu berlabuh jang dipersetudjukan sudah berachir dan 148

masih ada barang dalam kapal, maka pemuat harus mengganti ke­ rugian pada jang menjewakan, jang merupakan akibat jang ditim­ bulkan karena kelambatan. (Perdt. 1239 dst., 1243 dst., 1246 dst., 1338 dst.; Pergn. 416, 519 p, q, s, t, 741). 519s. Pasal 519s. Djika mengenai barang jang dimasukkan da­ lam kapal diberikan kognosemen, dan ditanda tangani oleh atau atas nama pengusaha pelajaran atau oleh atau atas nama nachoda, dimana, jang mengenai pembongkarannja, ditundjuk dalam charterparty, bagi para pemegang kognosemen, jang menundjukkan diri untuk menerima barang jang disediakan untuknja, berlaku jang ditentukan dalam pasal 5197c-519r, ketjuali perobahan dalam pasal 5197c jang disebut dalam ajat berikut. Tiap dari para pemegang kognosemen harus mulai dengan pe­ nerimaan, seketika barang untuknja datang tersedia, tapi tidak sebelum hari pertama, sesudah diadakannja pemberian tahu setjara umum, termaksud dalam pasal 519i ajat 1, pada hari apa sadja hari2 berlabuh jang diperdjandjikan dalam charter-party mulai ber­ djalan. Djika menurut ketentuan dalam ajat terachir pasal 519i tidak diadakan pemberian tahu, tiap pemegang kognosemen harus mulai dengan penerimaan, seketika barang2 untuknja sudah tersedia, dengan tidak mengingat kapan mulai berdjalannja hari2 berlabuh jang diperdjandjikan dalam charter-party. Para pemegang kognosemen, jang barangnja masih berada da­ lam kapal, terhadap jang menjewakan bertanggung djawab setjara perorangan mengenai uang tunggu berlabuh dan pengganti kerugian termaksud dalam pasal 519r-, djika dalam charter-party diperdjan­ djikan sedjumlah hari2 berlabuh dan tunggu berlabuh. Terhadap satu dengan lain semua pemegang kognosemen wadjib menjelenggarakan penerimaan dengan tjara, jang ditundjuk dalam pasal 5197c. Siapa, jang melalaikan ini, menghalangi orang lain mengambil barangnja pada waktunja, harus mengganti kerugian padanja. (Perdt. 1246 dst., 1278 dst., 1365; Pergn. 320 341 i, 341, biaja angkutan tidak dibajar untuk barang2, jang tidak dida149

tangkan ditempat tudjuan atau jang disana, ketjuali dalam hal pasal 519d, tidak didatangkan dengan kapal jang dicharter. (Pergn. 519m, z, 520/, r ) . 519w. Pasal 519w. Biaja angkutan harus dibajar penuh untuk harang2 jang diminta diperdjalanan oleh pemuat. Jang menjewakan djuga berhak atas pembajaran atau tanggungan terhadap apa jang ia dapat tagih karena awar-umum atau karena hal lain, djuga penggantian atas semua biaja, mengenai penjerahan, dan kerugian. Ia tidak harus memberikan, djika pelajaran karenanja mendjadi terlambat. (Perdt. 1246 dst.; Pergn. 472, 477, 479, 491, 493 dst., 509, 511, 519, 519a, x, 520/, r, 696 dst.). 519x. Pasal 519x. Biaja angkutan tidak dibajar untuk barang jang didjual diperdjalanan, karena kerusakannja setjara biasa tidak memungkinkan diangkut terus, ketjuali pendjualan tersebut memberi untung pada pemuat, jang dalam hal demikian djumlah biaja angkutan jang harus dibajar ditentukan oleh hakim menurut keadilan. Jang menjewakan berhak sebagai ganti barang jang didjual memuat barang lain (muatan tambahan). Biaja pengangkutan un­ tuk dirinja. (Pergn. 371, 518i, x, 519/, v, z, 520cZ, /, r„ 646). 519y. Pasal 519y. Tentang barang jang menurut pasal 357 di>pergunakan atau dilempar kelaut oleh nachoda, harus dibajar seluruh biaja pengangkutannja ketjuali ada alasan jang dapat diterima, bahwa biaja tersebut seharusnja tidak dibajar, seandainja nachoda tidak menguasai barang tersebut. (Pergn. 519-y, 520/, r, 699-2°, 729 dst., 739 dst.). 519z. Pasal 519z. Djika sebagai biaja angkutan ditentukan sua­ tu djumlah, maka ini dikurangi dengan seimbang sesuai dengan barang-barang jang dimuat jang tidak dibajar biaja angkutannja ber­ dasar apa jang ditentukan dalam pasal 519m, ajat kedua, 519v dan 519o?. (Pergn. 520/). 520. Pasal 520. Apa jang dibajar oleh pemuat berdasar surat tanda penerimaan sebelum barang diserahkan ditempat jang ditudju, ketjuali dipersetudjukan sebaliknja, dianggap sebagai pembajaran muka untuk biaja angkutan, dan dibajar kembali semua atau seba­ gian, djika biaja angkutan ternjata tidak atau harus dibajar dengan djumlah jang lebih ketjil. Dianggap dipersetudjukan sebaliknja, djika diberi bajaran mu­ ka, jang dibebani dengan premie pertanggungan. (Pergn. 491, 519m, Vj 520/, r). 520a. Pasal 520a. (Ditambah: L.N. Ifi-Slf). Djika pelajaran karena tindakan dari jang berwadjiib atau dengan petjahnja perang kapal mendjadi tidak bebas, tidak atau tidak dalam djangka wak­ tu jang pantas dapat dimulai atau, sesudah mulai, tidak dapat dilandjutkan, tiap pihak dapat, dengan pemberian tahu setjara ter150 /

tulis pada pihak lainnja, mengachiri persetudjuannja. Djuga berlaku sama, djika karena tindakan dari jang berwadjib ruangan kapal jang dimuati ditjabut dari penggunaannja jang menjewakan. Djika kapal tidak berada dalam suatu pelabuhan dan dimuati, jang menjewakan wadjib menjuruh singgah dipelabuhan pertama jang aman jang dapat ditjapai dan membongkar muatannja di­ tempat itu. Semua biaja pembongkaran atas tanggungan para jang menje­ wakan. (Pergn. 367, 369, 419-1 sub 2e, 8e, 5e, 4203, 421*, 464, 517s, 5206-/, 533m, u, y ). 520a. bis. Pasal 520a. bis. (Dimasukkan L.N. 40-84)- Djika sebagai biaja angkutan ditentukan suatu djumlah tetap, maka ini dikurangi dengan seimbang, djika karena tindakan dari jang ber­ wadjib sebagian dari ruangan dari kapal jang dimuati ditjabut dari penggunaannja jang menjewakan. 520b. Pasal 520b. Djika, sebelum dimulai dengan memasukkan barang didalam kapal, pengangkutan barang jang diterangkan da­ lam charter-party terhalang karena tindakan dari jang berwadjib atau barang2 mendjadi tidak bebas karena petjah perang, maka pemuat berwenang, sebagai gantinja barang tersebut, memberikan barang2 lain untuk diangkut asal pengangkutannja bagi jang menje­ wakan tidak lebih memberatkan. Djika pemuat tidak menggunakan wewenang ini, maka tiap pihak, dengan pemberian tahu setjara tertulis pada pihak lainnja dapat mengachiri persetudjuannja. (Pergn. 391 3, 394 3, 419-1 sub 4e, 5e, 420 s, 4 2 1 1, 464, 517s, 520a, c-/, 533m, u ,y ) . 520c. Pasal 520c. Djika kea,daan, tersebut dalam pasal duluan terdjadi, sesudah dimulai dengan memasukkan barang dalam kapal, maka tiap pihak, dengan pemberian tahu setjara tertulis pada pihak lainnja dapat mengachiri persetudjuannja. Djika kapal tidak berada dalam suatu pelabuhan, pemuat wa­ djib menjuruh singgah dipelabuhan pertama jang aman jang dapat ditjapai, dan membongkar muatannja ditempat itu. Semua biaja pembongkaran mendjadi tanggungan pemuat. (Pergn. 367, 391 3, 394 3, 419-1 sub 4e„ 5e, 420 3, 42 1 1, 464, 517s, 520m, b, d-f} 533m, u, y ). 520d. Pasal 520d. Djika tindakan hanja mengenai sebagian dari muatan atau hanja sebagian mendjadi tidak bebas, maka jang me­ njewakan dapat mulai membongkar bagian tersebut dan pemuat, jang berkepentingan, menghendaki pembongkarannja. Semua biaja mengenai pembongkaran, termasuk singgah disuatu pelabuhan jang diperlukan untuk itu, mendjadi tanggungan pemuat. Jang menjewakan berhak, sebagai ganti barang2 jang dibongkar, menerima barang2 orang lain untuk diangkut, dan biajanja untuk dirinja. (Pergn. 391 3,394 3, 464, 517s, 520a-c, e, /, 533m, u ,y ). 520e. Pasal 520e.Mengenai barang2 dibongkar menurut ketentuan pasal 520a, 520c, dan 520d atau tidak dimasukkan dalam kapal 151

menurut ketentuan ajat kedua dari pasal 5206, sebagai kebiasaan biaja angkutannja tidak dibajar. Tapi djika pemuat dengan pengangkutan barang mendapat keuntungan, atau untuk melaksanakan persetudjuan muatan sudah mengadakan pelajaran keluar, dengan tidak .mendapat biaja ang­ kutan, atau lain keadaan, menurut pendapat hakim, jang mendjadi sebab, hakim dapat atas permintaan jang menjewakan memutuskan, bahwa biaja angkutan harus dibajar dan menentukan djumlah tersebut menurut keadilan. (Pergn. 519*, 520/, 533u). 520f. Pasal 520f. Pasal 518ft-518fc, 5196-519/, dan 519w-520e ber­ laku, djika mengenai persetudjuan muatan, baik kapal jang berbendera Indonesia, maupun mengangkut barang dari atau kepelabuhan Indonesia. (Pergn. 517c, d, y, 5 2 0 533c,). § 5.

Pengangkutan barang potongan

520g. Pasal 520g. Dengan pengangkutan barang potongan di­ maksud mengangkut barang berdasar persetudjuan lain jang bukan persetudjuan muatan. Terhadap pengangkutan barang potongan sedjauh tidak dilaku­ kan dengan kapal jang mempunjai perdjalanan berkala, berlaku ketentuan berikut. (Pergn. 453, 466, 517e dst.). 520h. Pasal 520h. Pengangkutan menentukan dimana dan berapa lama kapal berlabuh untuk mengambil, muatan. Djika waktu berlabuh untuk mengambil muatan tidak diumumkan lebih dahulu, tiap pengirim, sesudah lampau tiga .minggu sedjak barangnja dimasukkan dalam kapal, minta agar kapal berangkat, atau, djika pengangkut tidak sanggup untuk itu, agar barang2nja dibongkar lagi atas biaja pengangkut. (Pergn. 509, 520*). 520i. Pasal 520i. Pengirim harus mendatangkan barang2nja un­ tuk dimasukkan dalam kapal, segera pengangkut memintanja. Ia tidak wadjib memasukkan barang dalam kapal djika tidak didatangkan pada waktunja, dan berhak atas penggantian kerugian, djika kapal berangkat dengan tidak membawa barang2 tersebut. Ketentuan dalam pasal 518n-158p djuga berlaku sama. (Perdt. 1246 dst.; Pergn. 520ft, j). 520j. Pasal 520j. Selama kapal belum berangkat, pengirim da­ pat minta pembongkaran kembali barang2nja, asal berangkatnja ka­ pal tidak terlambat karenanja. Ia harus membajar biaja angkutan semuanja djuga biaja pem­ bongkaran kembali dan penjusunan barang2 muatan lainnja, djika hal ini diperlukan. Kerugian, jang timbul pada barang2 muatan lainnja karena penjusunan kembali, ia harus membajarnja. (Perdt. 1246 dst.; Pergn. 359, 509, 519, 519w, 520ft). 520k. Pasal 520k. (Pergn. 520*). 152

Penentuan dalam 5196-519e berlaku sama.

5201. Pasal 5201. Pengangkut menundjukkan tempat, dimana kapal membongkar muatan. Ia wadjib menundjukkan tempat pem­ bongkaran jang lazimnja dan mengumumkan kedatangan kapal di' tempat pembongkaran dengan tjara menurut kebiasaan. Kewadjiban pengumuman hapus, djika keadaan setempat tidak memungkinkan pengumuman ini atau djika tidak ada faedahnja. (A.U.P. 15; Pergn. 517i, 518m, 519(7, h, i, 520m). 520m. Pasal 520m. Mulai dengan hari pertama, sesudah pengu­ muman, para penerima harus menerima barang2 jang diserahkan oleh pengangkut dengan alat pembongkar. Tapi dari mereka harus mulai dengan penerimaan, segera pengangkut siap dengan penjera­ han barang2 jang disediakan untuknja dan melandjutkan dengan ke­ tjepatan jang mungkin menurut kepantasan dalam keadaan jang ada, dan kemampuan kapal untuk menjerahkan. Djika pemberian tahu menurut ketentuan dalam ajat terachir dari pasal duluan tidak terdjadi, penerima harus menerima barang2nja, segera barang2 tersebut diberikan sebagai penjerahan oleh kapal. Djika pengangkut tidak memenuhi ketentuan dalam ajat per, tama atau kedua, pengangkut berwenang membongkar barang2 da­ lam kapal2 ketjil atau menjimpan dalam tempat simpanan jang se­ suai atas biaja dan tanggungan bahaja penerima. Djika pembongkaran atau penjimpanan termaksud dalam ajat duluan tidak mungkin, nachoda berwenang mengangkut terus ba­ rangnja. Pembongkaran dan penjimpanan barang dilakukan dipela­ buhan dimana dapat penjimpanan jang sesuai, semua atas biaja dan tanggungan bahaja penerima. Dalam hal penjimpanan atau pengangkutan terus pengangkut wadjib memberikan tahu dengan setjepatnja pada penerima, ketjuali pemberian tahu seperti jang diharuskan dalam pasal 520Z sudah terdjadi. Pengangkut, jang menggunakan wewenang jang diberikan da­ lam ajat ketiga, wadjib menghentikan pembongkaran atau penjimpanan, djika penerima masih memberikan tahu atau menerimanja dan mengambil tindakan2 untuk melaksanakannja dengan ketjepatan jang diperlukan. (Perdt. 1694 dst., Pergn. 495, 498, 510, 516, 517;', 7c, Z, 5197c, Z, m, s, 520Z, q, s). 520n. Pasal 520n. Ketentuan dalam pasal 519;’, 519n dan 519o berlaku sama. (Pergn. 5205). 520o. Pasal 520o. Djika dalam kognosemen ditetapkan djumlah hari2 berlabuh dan hari2 tunggu berlabuh, pengangkut baru boleh mulai dengan pembongkaran, penjimpanan atau pengangkutan te­ rus barang2 jang disebut dalam kognosemen, djika sesudah hari2 tersebut lampau barang2 semuanja atau sebagiannja masih berada dalam kapal. Djika penentuan djumlah hari2 berlabuh atau hari2 berlabuh dan hari2 tunggu berlabuh berhubungan dengan pembongkaran se­ luruh muatan, maka hari2 berlabuh mulai dengan hari pertama se153

sudah hari pengumuman jang ditentukan dalam pasal 520Z. Djika tidak ada pengumuman menurut ajat kedua dari pasal 520Z, hari2 herlabuh mulai pada hari pertama sesudah kapal datang. Djika penentuan hanja chusus berhubungan dengan pembong­ karan barang2 jang disebut kognosemen, hari2 berlabuh tidak mulai lebih dulu dari pada hari2, kapan pengangkut sudah siap menjerah­ kan barang2 tersebut. (Pergn. 504, 519m, p., 520g, s). f

520p. Pasal 520p. Ketentuan, dalam pasal 519», ajat kedua, 519q dan 519r berlaku sama. (Pergn. 520s). 520q. Pasal 520q. Pemegang kognosemen, dimana terdapat ke­ tentuan tentang djumlah hari2 berlabuh atau hari2 berlabuh dan hari2 tunggu berlabuh, jang berhubungan dengan pembongkaran muatan semuanja, sedjauh mereka menggunakan haris tunggu ber­ labuh, bertanggung djawab setjara perorangan mengenai uang tunggu berlabuh. Djuga mereka bertanggung djawab setjara per­ orangan mengenai penggantian kerugian jang dimaksud dalam pasal 519r, tiap dari mereka selama barang2 jang disediakan untuknja "berada dalam kapal. Terhadap satu sama lain mereka wadjib melaksanakan pene­ rimaan dengan tjara, jang ditundjukkan dalam pasal 520m. Siapa, tidak berbuat demikian, menghalangi orang lain mengambil barang­ nja pada waktunja, harus mengganti kerugian orang tersebut. (Perdt. 1246 dst., 1278 dst., 1365; Pergn. 519s, 520o, s, 741). 520r. Pasal 520r. (Dirob. L.N. 40-34)’ Ketentuan dalam pa­ sal 519w-519?/, 520, 517s-517w bis berlaku sama. (Pergn. 520*). 520s. Pasal 520s. Djika barang2 diangkut dengan kapal untuk melaksanakan persetudjuan muatan dan diberikan kognosemen un­ tuk barang2 jang dimasukkan dalam kapal, ditanda tangani oleh atau atas nama pengusaha pelajaran atau oleh atau atas nama nachoda, iang tidak, mengenai pembongkaran, menundjuk ke char­ ter-party, berhubung dengan pembongkaran berlaku ketentuan da­ lam pasal 520n-520q. (Pergn. 321, 331, 3411, 341d, 504 dst., 511, 518d, k, 519s, 520*). 520t. Pasal 520t. Pasal 520fc, 520r dan 530s berlaku baik ter­ hadap pengangkutan melalui laut dari atau kepelabuhan Indonesia. (Pergn. 517cZ, y, 520/, 583c). BAB

KELIMA

B

PENGANGKUTAN ORANG

(Ditambahkan dengan L.N. 33-47 jo 38-2, lihat diatas bab 5. Peraturan Peralihan pasal 8, lihat suplemen no. 15. Pengangkutan djemaah hadji ke dan daYi Uidjaz, Ord. Djem. Hadji, L.N. 22-698. Pengangkutan pengungsi ke Suriname, L.N. 96-72. Ketentuan untuk 154

F

;para penumpang, Ord. Perkap : L.N. 27-33 pasal 9. L.N. 27-34, Pen. Perlcap. pasal 164 dst. Ketentuan pembatasan dalwrn pengmigkutan dan penurima)i dari kapal, Ord. Qwaraoitaine, 1 dst., 8 dst., 30-32, 39-41, 43~46, Ord. Influenza untuk sungai2 dan danaus; Pergn. 7J/8v, disamakan djuga Pid. 325, 327). §

1.

Ketentuan Umum

521. Pasal 521. Pengangkut dimaksud dalam bab ini ialah orang jang mengikat diri, baik mengenai pemuatan menurut waktu atau menurut djarak, maupun mengenai persetudjuan lain melaksanakan pengangkutan orang (penumpang angkutan darat, penumpang ang­ kutan laut) seluruhnja atau sebagian melalui laut. (Pergn. 3411, 371a, 372i, 453) 466) 533) 533^ ^ q> vy 522. Pasal 522. Persetudjuan pengangkutan mewadjibkan peng­ angkut mendjaga keselamatan para penumpang sedjak saat naiknja sampai dengan tururmja dari kapal. Pengangkut harus mengganti kerugian, ditimbulkan oleh luka, jang menimpa penumpang berhubung dengan pengangkutan, ke­ tjuali ia membuktikan bahwa luka adalah akibat dari kedjadian, jang ia menurut kepantasan tak dapat mentjegah atau menghindarkan atau karena kesalahan penumpang sendiri. Djika luka mengakibatkan kematian, pengangkut harus mengganti kerugian, jang diderita oleh isteri/suami, anak2 dan orana: tua dari penumpang jang ditinggalkan. Djika penumpang diangkut berdasar persetudjuan dengan pihak ketiga, pengangkut bertanggung djawab baik terhadap pihak ketiga maupun terhadap penumpang dan jang ditinggalkan, semua dengan memperhatikan ketentuan2 dalam ajat2 duluan. (Perdt. 1244 dst., 1365 dst., 1370 dst.; Pergn. 342 dst., 468, 523 dst., 525 dst., 526a, 533c, 568i, 741; Ord. Perkap. L.N. 27-33 pasal 2, 5 dst., 9, 11, 26 dst., 30; Pen. Perkap. 1927, L.N. 27-34 pasal 10 dst., 37 dst., 64 dst., 92 dst., 94 dst.; Ord. Uap. 1 dst., 6 dst., 29 dst.; Ord. Angk. Minjak Tanah 6 dst., 15 dst.). 523. Pasal 523. Pengangkut bertanggung djawab atas perbuatan dari orang, jang ia pekerdjakan, dan jang melajani pengangkut da­ lam pengangkutan barang. (Perdt. 1367; Pergn. 859, 4683, 524, 533c, 741). 524. Pasal 524. Pengangkut tidak bebas untuk mengadakan per­ djandjian, bahwa ia tidak atau hanja bertanggung djawab sampai djumlah tertentu mengenai kerugian jang ditimbulkan karena kurangnja perhatian dalam pemeliharaan, perlengkapan dan tenaga kerdja dari alat pengangkut, atau kurang sempurnanja alat pengang­ kut untuk pengangkutan jang dipersetudjukan, maupun karena kurangnja pengawasan dikapal. Perdjandjian untuk maksud tersebut batal. (A.U.P. 23; Pergn. 359 dst., 459, 470, 522, 533b, c ; Pid. 568). 155

524a. Pasal 524a. Perdjandjian pembatasan tanggung djawab pengangkut sama sekali tidak membebaskan kewadjibannja membuktikan, bahwa tjukup diadakan perhatian tentang pemeliharaan, perlengkapan atau tenaga kerdja dari alat pengangkut dan sempurnanja alat pengangkut untuk pengangkutan jang dipersetudju­ kan, djika ternjata, bahwa kerugian adalah akibat dari kurang sempurnanja alat pengangkut atau perlengkapannja. Tentang hal ini tidak dapat diadakan persetudjuan jang menjimpang. (A.U.P. 23; Pergn. 359 dst., 459, 470a). 525. Pasal 525. Djika pengangkut adalah pengusaha pelajaran dari kapal sendiri, pertanggungan djawabnja terhadap kerugian jang ditimbulkan karena luka, jang diderita oleh para penumpang jang diangkut dengan kapal, terbatas sampai djumlah lima puluh rupiah untuk tiap meter kubik isi netto dari kapal ditambah, sedjauh mengenai kapal, jang digerakkan dengan tenaga mesin, dengan, untuk menentukan isinja, dari isi bruto dikurangi untuk ruangan, jang dipergunakan untuk mesin. Djika terdjadi kerugian baik pada barang2 jang diangkut maupun pada para penumpang atau orang2 jang ditinggalkan, maka pertanggungan djawab dari pengangkut se­ luruhnja terbatas pada djumlah jang disebut disini, ketjuali jang ditentukan dalam pasal 476 dan 527. (Pergn. 320 dst., 474, 522, 526, 526a, 533c, 541; Atj. Perdt. 316a dst). 526. Pasal 526. Djika pengangkut bukan pengusaha pelajaran kapal sendiri, wadjib penggantian kerugiannja karena luka terbatas sa m p a i djumlah, mengenai luka tersebut berdasar ketentuan dari pasal duluan, jang dapat dibebankan pada pengusaha pelajaran. Djika terdjadi perselisihan pengangkut harus menundjukkan sampai djumlah berapa batas pertanggungan djawabnja. (Pergn 475, 522, 526a, 527, 533c). 526a. Pasal 526a. Tagihan atas penggantian kerugian dari pe­ numpang atau orang2 jang ditinggalkan didahulukan dari pada ta­ gihan kerugian lain dari peristiwa tersebut. (Perdt. 1131 dst., 1134 dst., 1138; Pergn. 525 dst., 527). 527. Pasal 527. Menjimpang dari ketentuan dari pasal 525 dan 526 dapat ditagih penggantian kerugian penuh, djika luka disebabkan oleh kesengadjaan atau kesalahan besar dari pengangkut sendiri. Perdjandjian bertentangan dengan ini batal. (A.U.P. 23; Perdt. 1370 dst., 1380; Pergn. 470, 476, 493, 524, 533c, 541). 528. Pasal 528. Pengangkut bertanggung djawab atas kerugian, timbul karena kelambatan pengangkutan, ketjuali ia membuktikan, bahwa kelambatan adalah akibat dari suatu kedjadiian, jang ia sepantasnja tidak dapat mentjegah atau menghindari. (Perdt. 1224 dst.; Pergn. 92, 370, 477, 529, 533c). 529. Pasal 529. Djika kapal, karena keadaan setempat, tidak atau tidak dalam djangka waktu jang sepantasnja dapat mentjapai 156

tempat tudjuannja, pengangkut wadjib anendatangkan para penum­ pang atas biajanja ditempat tudjuan dengan alat pengangkut lain. Djika ada persetudjuan, bahwa kapal tidak perlu berlajar lebih djauh dari pada tempat jang aman dan dapat berlabuh dan tidak kandas, maka pengangkut berwenang menurunkan penumpang- di­ tempat jang letaknja dekat tempat tudjuan, jang memenuhi sjarat tersebut, ketjuali penghaiang hanja bersifat sementara, hingga hanja menimbulkan kelambatan sedikit. (Pergn. 480, 528, 533c; L.N. 20274 dibawah Pergn. 344). 530. Pasal 530. Penumpang dapat menghendaki, agar padanja oleh pengangkut diberi, surat tanda penumpang. Nachoda berwenang untuk mengangkut dengan kapal jang ia pimpin memberikan surat tanda penumpang, ketjuali seorang lain jang ditentukan. (Pergn. 371a, 504 dst., 531 dst., 5336, 533«). 531. Pasal 531. Surat tanda penumpang dapat dinjatakan atas nama penumpang, atas petundjuk atau atas pembawa. Djika atas petundjuk, berlaku pasal 508. Surat tanda penumpang tanpa nama dianggap atas pembawa. (Perdt. 613, 1977; Pergn. 457, 506, 532). 532. Pasal 532. Penumpang tidak dapat tanpa izin darii pengang­ kut memindahkan hak2nja dari persetudjuan pengangkutan, ketjuali ia menerima surat tanda penumpang atas petundjuk atau atas pem­ bawa dan belum naik dikapal. (Perdt. 6133, 1977; Pergn. 531). 533. Pasal 533. Mengenai barang tjangkingan dari para penum­ pang berlaku ketentuan tentang pengangkutan barang. Pengangkut tidak harus mengganti kerugian, jang terdjadi pa­ da barang2, jang disimpan sendiri oleh penumpang, ketjuali ternjata, bahwa penumpang sudah mendjaga baik2 untuk menjelamatkannja. Terhadap kerugian, ditimbulkan oleh penumpang lain, pengang­ kut terhadap barang2 tersebut tidak bertanggung djawab. (Perdt. 1244, 1246 dst., 1444 dst., 1694 dst, 1709 dst.; Pergn. 372, 391, 394, 466 dst., 533a, c). 533a. Pasal 533a. Dalam memperlakukan pasal 493-497 dan 500 jang dimaksud dengan apa jang harus dibajar pada pengangkut tidak hanja biaja angkutan untuk barang tjangkingan, tapi djuga biaja angkutan penumpang sendiri. (Pergn. 533). 533b. Pasal 533b. Surat tanda penumpang, jang isinja berten­ tangan dengan petundjuk dari pasal 524, ajat pertama, tidak boleh diberikan untuk pengangkutan dari pelabuhan Indonesia. (Pergn. 5176; Pid. 569). 533c. Pasal 533c. Pasal 522-529 dan 533 berlaku terhadap pe­ ngangkutan orang2 dari pelabuhan Indonesia. Itu semua djuga ber­ laku terhadap pengangkutan ke-pelabuhan2 Indonesia, ketjuali pa­ sal 524 dan ajat kedua dari pasal 524a tidak berlaku sedjauh per­ djandjian dan persetudjuan jang dimaksud didalamnja berlaku menu­ rut undang2 dari Negara dimana penumpang naik kapal. 157

Ketentuan dari bab ini, jang berlaku sebelum atau pada waktu naiknja dikapal, selaku berlaku seperti naik dikapal — ketentuan dari bab ini, jang berlaku pada waktu atau sesudah turun dari kapal, selalu berlaku seperti, turun dari kapal — jang terdjadi di­ pelabuhan Indonesia. (A.U.P. 18; Pergn. 517c, d, y, 520/, t ) . §

2.

Pelajaran tetap

<

533d. Pasal 533d. Untuk pengangkutan penumpang oleh perusahaan pelajaran, jang mengadakan pelajaran tetap antara dua atau lebiih dari dua tempat (kapal berkala), berlaku ketentuan berikut. (Pergn. 517e, 533 dst.). 533e. Pasal 533e. Djika pengangkut mengumumkan sjarats pe­ ngangkutan dan daftar biaja, ia wadjib mengangkut orang2, jang diminta diangkut sesuai dengan isi pengumuman sedjauh untuk pe­ lajaran jang dikehendaki ada ruangan tersedia, ketjuali ada .alasan jang berdasar untuk tidak mengizinkan seorang tertentu naik di­ kapal. Pengangkut wadjib mengusahakan agar sjarat2 dan daftar biaja jang diumumkan bisa didapat setjara umum. Ketentuan tersebut berlaku untuk pengangkutan, ketjuali oleh dua pihak setjara ter­ tulis ditetapkan ketentuan lain. (Pergn. 517j ; L.N. 27-261 sampai 22, 32, Per. Dj. Kret. Api; L.N. 27-262 pasal 3 dst., 6, Per. Angk. D.K.A.). 533f. Pasal 533f. Para pengangkut tidak dibebaskan dari kewadjiban, karena kapal dimana penumpang berada, tidak atau tidak dalam waktu jang sepantasnja dapat melandjutkan pelajarannja. Pengangkut harus mengangkut seterusnja sampai tempat tudjuan atas biajanja. (Pergn. 462, 517r, 519d, 524, 528 dst., 533#, h, m, s, u, y ) . 533g. Pasal 533g. Pihak lain dalam persetudjuan pengangkutan dapat memutuskannja sebelum dimulai dengan memberi tahu pe­ ngangkut. Biaja angkutan jang sudah dibajar harus dibajar kem­ bali, tapi pengangkut berhak atas penggantian kerugian, jang ia mungkin derita akibat pemutusan. (Perdt. 1246 dst., Pergn. 533/, x, 741). 533h. Pasal 533h. Djika kapal, jang digunakan oleh pengangkut melaksanakan ikatan mengangkut penumpang, pada waktu jang di­ tetapkan atau dalam djangka waktu sesudahnja tidak dapat mulai berlajar, pihak lain berhak memutuskan persetudjuan. Biaja ang­ kutan jang sudah dibajar harus dikembalikan. Djika pihak lain tidak menggunakan hak ini, maka pengang­ kut wadjib, atas kehendak penumpang mengangkutnja dengan ka­ pal berikutnja jang tersedia. (Pergn. 5196, e, 533/, g, i, j, 7c, m ). 533i. Pasal 533i. Biaja angkutan (uang pengangkutan, upah pengangkutan) harus dibajar lebih dulu. (Pergn. 517p, 533e, g t j-m, q, x ). 158

r 533j. Pasal 533j. Biaja pemeliharaan penumpang selama dalam pengangkutan termasuk dalam biaja angkutan. Djika ada persetudjuan, bahwa pemeliharaan penumpang tidak merupakan beban pengangkut, pengangkut biarpun demikian wadjib dalam keadaan darurat memberikan padanja makan dan minum dengan harga pantas. (Pergn. 358, 403, 533/, k, m, n, q, u, x, Pid. 470). 533k. Pasal 533k. Djika penumpang, pada permulaan pelajaran atau dalam melandjutkan sesudah berhenti untuk sementara waktu, tidak berada dikapal pada waktunja dan dengan demikian tidak dapat atau tidak seluruhnja dapat turut serta, tetap biarpun demi­ kian harus bajar biaja angkutan penuh, dengan pengurangan jang djika timbul selisih ditentukan oleh hakim djumlah uang untuk pemeliharaan. (Pergn. 533(7, j,
-

.

•. ;r-f.

533m. bis. Pasal 533m. bis. (Ditambah L.N. 40-34). Djika karena tindakan dari jang berwadjib ruangan kapal jang disediakan untuk mengangkut penumpang ditjabut dari penggunaan ' pengangkut, dua belah pihak berhak memutuskan persetudjuan. ^ ! Djika pelajaran sudah dimulai, maka persetudjuan berachir di­ pelabuhan, dimana kapal berada atau dipelabuhan jang terdekat dan aman, jang dapat ditjapai. A jat kedua dan ketiga dari pasal duluan berlaku sama. 159

§

3.

Pemuatan menurut waktu

533n. Pasal 533n. Terhadap pemuatan menurut waktu dalam mengangkut orang ketentuan pasal : 518, 158a, 518c, 518e dan 518/ berlaku sama. Pemeliharaan para penumpang biajanja ditanggung oleh pe­ muat. (Pergn. 533j). Pemuat berwenang mengangkut orang dengan biaja angkutan dan sjarat2, jang ia kehendaki. (Pergn. 518cZ). Djika surat tanda penumpang diberikan oleh atau atas nama nachoda atau ditanda tangani oleh atau atas namanja, maka baik pengusaha pelajaran maupun pemuat bertanggung djawab. (Pergn. 530). Djika pengusaha pelajaran oleh karenanja mendapat keharusan lebih dari pada wadjibnja menurut charter-party, maka ia tentang kelebihannja dapat minta kembali dari pemuat. (Pergn. 321, 533g, x, z). 533o. Pasal 533o. Djika dalam charter-party djumlah penumpang, jang dapat diangkut dengan kapal, dinjatakan lebih besar daripada jang sebenarnja, biaja angkutan dikurangi dengan seim­ bang dan pengusaha pelajaran djuga harus mengganti kerugian, ketjuali pemuat tahu berapa penumpang dapat diangkut dengan kapal. (Perdt. 1246 dst.; Pergn. 454, 518a, 6, j, 533r). 533p. Pasal 533p. Djika pemuatan menurut waktu mengenai kapal, jang berbendera Indonesia, sedjauh tidak dipersetudjukan lain, ketentuan dari paragraf ini berlaku, tidak dibedakan dimana ter­ djadi pemuatan. (Pergn. 310 dst., 518#). §

4.

Pemuatan menurut djarak

533q. Pasal 533q. Terhadap pemuatan menurut djarak untuk mengangkut orang berlaku ketentuan2 dari pasal 518ft, 518Z, 518m, 5196, 519c, 519e, 519#, 519ft dan 533i-533Z. Pemuat berwenang menerima orang untuk diangkut dengan sja­ rat, jang ditetapkan dalam charter-party, dan dengan biaja ang­ kutan jang ia kehendaki. Ajat keempat dan kelima dari pasal 533n berlaku. (Pergn. 454). 533r. Pasal 533r. Djika dalam charter-party djumlah penum­ pang, jang dapat diangkut dalam kapal atau dalam ruangan jang dimuati dinjatakan lebih besar dari pada kenjataan, jang menjewakan, ketjuali pemuat sudah tahu djumlah jang sebenarnja, harus mengganti kerugiiannja pemuat jang timbul karenanja; djuga biaja angkutan mendapat pengurangan jang seimbang, djika untuk itu ditentukan djumlah tertentu. (Perdt. 1246 dst.; Pergn. 454, 5186, j, 533o, 741). 533s. Pasal 533s. Djika kapal tenggelam atau sedemikian rusak, hingga tidak dapat diperbaiki dalam djangka waktu jang sepan160

tasnja atau tidak seimbang dengan harganja untuk diperbaiki, per­ setudjuan pemuatan putus, ketjuali jang menjewakan bersedia me­ ngangkut dengan kapal lain ketempat tudjuan atas biajanja. Ia wadjib menjatakan hal itu dalam djangka waktu jang sepantasnja. (Perdt. 1444; Pergn. 462, 517r, 519cZ, 533/, h, x ). 533t. Pasal 533t. Djika persetudjuan pemuatan karena ketentuan dari pasal duluan putus, pemuat, djika ada perselisihan diitentukan oleh hakim menurut keadaan, harus bajar sebagian biaja ang­ kutan karena pemeliharaan jang sudah dialami oleh para penumpang. Kelebihan dari djumlah tersebut jang sudah ia bajar, harus dibajar kembali. Djika jang menjewakan atas biajanja menjuruh mengangkut para penumpang ketempat tudjuan, maka semua biaja untuk pe­ meliharaan para penumpang sampai ditempat itu mendjadi tanggungannja. (Pergn. 519*t, v, 533j, x ). 533u. Pasal 533u. (Ditambah L.N. 40-34). Djika pelajaran karena tindakan dari jang berwadjib atau karena petjah perang tidak atau tidak dalam waktu jang sepantasnja dapat dimulai, atau se­ sudah dimulai dilandjutkan, tiap pihak dapat, dengan pemberian tahu setjara tertulis pada pihak lainnja, memutuskan persetudjuan. Hal jang sama berlaku, djika karena tindakan dari, jang berwadjib penggunaan seluruh atau sebagian dari ruangan dari kapal jang dimuati ditjabut dari jang menjewakan. Djika kapal tidak berada dalam pelabuhan, kapal harus menudju kepelabuhan jang aman jang per-tamaa dapat ditjapai dan menurunkan para penumpang disitu. Pasal 520e djuga berlaku sama. (Pergn. 367, 369, 419-1 sub 2e, Se, 5e, 4203, 421i, 464, 517s, 520a, 533m, y ). §

5. Pengangkutan beberapa orang

533v. Pasal 533v. Dalam pengangkutan beberapa orang, sedjauh tidak terdjadi dengan kapal berkala, ketentuan2 berikut berlaku. (Pergn. 520#, 533o, dst.). 533w. Pasal 533w. Djika hari berangkatnja kapal tidak ditentu­ kan, pengangkut wadjib sesudah diadakan persetudjuan pengang­ kutan mulai pelajarannja dalam djangka waktu jang sepantasnja. Djika ia tidak menaati kewadjiban ini, pihak lain dapat me­ mutuskan persetudjuan. Biaja angkutan jang sudah dibajar harus dibajar kembali. (Pergn. 5337t, 741). 533x. Pasal 533x. (Dirob. L.N. 40-34). Ketentuan dari pasal 519e, 533#, 533i, 533Z, 533m bis, 533s, dan 533*, berlaku sama. 533y. Pasal 533y. Djika pelajaran karena tindakan dari jang berwadjib atau karena petjah perang tidak dapat dimulai atau tidak dalam djangka waktu sepantasnja, persetudjuan pengangkutan putus. 161

Djika pelajaran. sudah dimulai dan karena salah satu sebab tadi tidak atau tidak dalam djangka waktu sepantasnja dapat dilandjutkan, maka berachirlah pelajaran dipelabuhan, dimana kapal berada atau dipelabuhan jang aman jang terdekat jang dapat di­ tjapai. Ajat kedua dan ketiga dari pasal 533m berlaku. (Pergn. 367, 369, 419-1 sub 2e.t 3e 5e, 420 3 4 2 1 1, 517s, 520a, 533m, u). 533z. Pasal 533z. Djika para penumpang diangkut dengan ka­ pal untuk melaksanakan persetudjuan pemuatan dan surat tanda penumpang diberikan oleh atau atas nama pengusaha pelajaran atau oleh atau atas nama nachoda, atau ditanda tangani oleh atau atas nama dari salah satu dari mereka, dalam hubungan antara pengusaha pelajaran atau pengusaha pelajaran dan pemuat pada satu pihak dengan pihak lain dalam persetudjuan pengangkutan dan penumpang pada lain pihak, berlaku ketentuan dari paragraf ini. (Pergn. 321, 530, 533n, q). BAB KE ENAM TAB R AK AN

(Dengan L.N. 33-1/7 jo. 38-2. bab dibawah ini diudakmi untuk mengganti bab keenam jang asli; lihat peraturan peralihan pasal 9 ; Pergn. 752; Per. Tabr. L.N. 14-225; bab 6 berlaku terhadav orangz Indonesia, lihat L.N. 33-49, lihat suplemen no. 19). 534. Pasal 534. Djika terdjadi tabrakan, mengenai kapal laut, pertanggungan djawab tentang kerugian, jang menimpa kapal dan. barang atau orang jang berada dikapal, diatur oleh ketentuan dari bab ini. Dengan tabrakan dimaksud beradu atau penjinggungan kapal satu sama lain. (Perdt. 1365 dst.; Pergn. 309 dst., 342-345, 358a, 370, 544, 544a; Pid. 196-199, 359 dst., 410, 478, 564, 566; Ord. Perkap. L.N. 27-33, 22 dst.; L.N. 15-327, lihat belakang Pergn. 344/ Ord. P. Laut. L.N. 27-62). 535. Pasal 535. Djika tabrakan terdjadi karena kebetulan, djika disebabkan karena adipaksa, atau djika ada ke-ragu2an tentang sebabnja tabrakan, kerugian dipikul oleh pihak jang menderita. (Perdt. 1245, 1444 dst.). 536. Pasal 536. Djika tabrakan akibat dari kesalahan dari salah satu kapal jang bertabrak atau kapal lain, pengusaha pelajaran dari kapal, jang melakukan kesalahan, bertanggung djawab terhadap seluruh kerugian. (Pergn. 1246 dst.; Pergn. 316-l-4e, 320 dst., 342 dst., 373, 539, 742). 537. Pasal 537. Djika tabrakan akibat dari kesalahan dua pi­ hak, pertanggungan djawab pengusaha pelajaran dari kapal seim­ bang dengan beratnja kesalahan jang dilakukan. 162

Perimbangan ini ditetapkan oleh hakim, dengan tidak adanja pengaduan dari pihak jang menagih penggantian kerugian. Djika tidak dapat ditetapkan, maka para pengusaha pelajaran bertang­ gung djawab sama2. Djika seorang mati atau luka2, maka tiap2 pengusaha pelajaran bertanggung djawab terhadap pihak ketiga mengenai semua keru­ gian jang diderita. Pengusaha pelajaran, jang karenanja memba­ jar lebih banjak dari pada bagiannja, diperhitungkan dengan tjara, jang ditundjukkan dalam ajat pertama, dapat menagih pada jang lain jang turut bersalah. (Perdt. 1278 dst.; Pergn. 320, 539, 741-l-4e, 742-1-le). 538. Pasal 538. Djika kapal minta ditarik, karena kesalahan jang menarik bertabrak, disamping pengusaha pelajaran dari kapal ter­ sebut, djuga kapal jang ditarik bertanggung djawab setjara per­ orangan terhadap kerugian, (Perdt. 1278 dst., Pergn. 534 dst, 539, 565, 741). 539. Pasal 539. Pertanggungan djawab jang diatur dalam pasal2 duluan djuga ada, djika tabrakan disebabkan karena kesalahan seorang pandu laut, biarpun penggunaan pandu. laut diwadjibkan. (Pergn. 344, 741, B.N. 15-327, 20-274, lihat bawah Pergn. 3J/4; Ord. P. Laut. L.N. 27-62). 540. Pasal 540. Djika kapal, seketika sesudah tabrakan, menudju kepelabuhan darurat atau pelabuhan lain jang aman dan tenggelam sebelum ment-'apai tudjuannja, tenggelamnja, ketjuali dibuktikan sebaliknja, dianggap sebagai akibat dari tabrakan. (Perdt. 1916; Pergn. 534 2). 541. Pasal 541. Pertanggungan djawab pengusaha pelajaran ter­ hadap kerugian, ditimbulkan karena tabrakan dibatasi sampai djumlah lima puluh rupiah untuk tiap satu meter kubik isi-netto dari kapal ditambah dengan, sedjauh mengenai kapal, jang digerakkan dengan tenaga mesin untuk menentukan isinja, dari isi bruto dikurangi dengan ruangan, jang digunakan untuk tenaga penggerak. Djika pengusaha pelajaran terhadap kerugian, ditimbulkan ka­ rena tabrakan, djuga bertanggung djawab sebagai pengangkut, dju­ ga pertanggungan djawab dalam keseluruhannja dibatasi sampai djumlah, tersebut dalam ajat pertama, ketjuali jang ditentukan dalam pasal : 476 dan 527. (Pergn. 320 dst, 474, 525; Atj. Perdt. 316a, dst.). 542. Pasal 542. Penjitaan kapal sebagai tanggungan pembajaran penggantian kerugian jang harus dibajar dilaksanakan, sesudah mendapat izin dari ketua raad van justisi, jang didaerahnja kapal tersebut berada pada saat, izin tersebut diminta. Diluar daerah raad van justisi, penjitaan terhadap kapal sebagai tanggungan pembajaran penggantian kerugian jang harus dibajar dilaksanakan dengan izin hakim pengadilan karesidenan, jang di­ daerahnja kapal tersebut berada pada saat, izin tersebut diminta. 163

Pasal 721-727 dari Reglemen Atjara Perdata berlaku terhadap penjitaan ini (Pergn. 568#, 742). 543. Pasal 543. Penggugat dalam perkara tabrakan dapat menggugat menurut pilihannja : Didepan hakim dari tempat kediaman lawan, atau djika banjak lawannja dari salah satu; Didepan hakim, jang didaerah hukumnja terdjadi tabrakan; Didepan hakim dari tempat, dimana kapal dari lawannja di­ daftar dalam daftar kapal; Didepan hakim, jang didaerah hukumnja kapal tersebut disita. (Pergn. 314, 542, S.P. 116/, 124; Atj. Perd. 99, 308 dst., 924, 926, 997; Pdft. 7, 10-14 lihat suplemen no. 17). Djika menurut ketentuan ini di Indonesia tidak ada hakim jang berwenang, penggugatan dilaksanakan dimuka hakim, jang ditun­ djuk dalam ajat 2e, 3e atau 5e dari pasal: 99 dari Reglemen Atjara Perdata menurut perbedaan jang ditentukan didalamnja. (Pergn. 568j). 544. Pasal 544. Apa jang ditentukan dalam bab ini berlaku sa­ ma, djika suatu kapal, akibat dari tjaranja berlajar atau karena tidak menaati peraturan undang2 tertentu, terhadap suatu kapal lain atau terhadap orang2 atau barang jang ada diiatasnja menimbulkan kerugian, biarpun tidak terdjadi tabrakan. (Perdt. 1365 dst., 1370 dst.; Pergn. 472; Per. Tabr. L.N. 14-225). 544a. Pasal 544a. Beradu atau penjinggungan kapal dengan lain barang2 bergerak atau tidak bergerak ketentuan dari bab ini ber­ laku sama. Kapal, jang beradu atau menjinggung kapal lain, jang diterangi dengan setjukupnja, jang diikat dengan benda tetap atau diikat ditempat jang se-baik2nja, bertanggung djawab terhadap ke­ rugian, ketjuali ternjata bahwa beradu atau penjinggungan tidak disebabkan karena kesalahan kapal. (Perdt. 1366, 1370 dst.; Pergn. 742). BAB KETUDJUH K ETJELAKAAN KAPAL, K AND AS D A N PEN EM UAN DILAUT

Pasal2 dari bab ketudjuh dengan L.N. 33-47 jo 38-2, mulai ber­ laku 1 April 1938 disesuaikan dengan ketentuan undang2 22 Desember 1924. (L.N.N. No. 573). Karena undang2 27 Djuli 1931 (L.N.N. No. 320) bab VII diperbaharui sama sekali, dengan djudul : „ ten­ tang pertolongan dan penjelamatan kapal” dan berisi pasal : 545571. Pasal2 Indonesia sesuai dengan pasal Nederland jang sama angkanja, seperti jang dirobah dengan undang2 22 Desember 1924, jang dalam garis pinggir dinjatakan dengan penambahan : lama; dalam persesuaian seluruhnja atau sebagian dengan ini pasal jang sekarang berlaku di Nederland dinjatakan dengan menambah 164

katas baru, dengan menghilangkan angka pasal lama. Bab 7 berlaku terhadap orang2 Indonesia, lihat L.N. 33-49, suplemen No. 19). 545. lama. Pasal 545. Kepada siapapun tidak diizinkan, tanpa izin dari nachoda, biarpun djuga dengan alasan akan menolong atau menjelamatkan, datang diatas kapal. (Perdt. 1365; Pergn. 341 *, 3416, 342, 345, 550, 560 dst., 563, 655, 663; L.N. 1830-5). 546. lama. Pasal 546. Kapal2 jang kandas atau terdampar dipantai daratan, dan barang2 jang dapat dipungut dari laut atau dari pantai daratan, tidak boleh diselamatkan atau ditolong oleh. siapapun sadja, ketjuali ada izin untuk itu dari nachoda, djika ia ada. (Pergn. 548 dst., T.L.N. 379). 547. lama. Pasal 547. Djika nachoda, pemilik muatan, atau orang jang mendjualkan ada, kapal dan barang tersebut diatas di­ serahkan pada putusan mereka, dan oleh penjelamat dengan segera, dan dengan tanggungan jang tjukup untuk upah pertolongannja, diserahkannja. (Pergn. 341 *, 3416, 345, 452c, 545 dst., 560 dst.; T.L.N. 379). 548. lama. Pasal 548. Mereka jang menahan kapal atau barang jang kandas, diselamatkan atau ditolong, atau atas penagihan dari nachoda, dari orang jang mendjualkan, atau pemilik muatan, untuk menjerahkan barang2nja kepada mereka dengan tjukup tanggungan, tidak lekas menjerahkan barang2 tersebut, kehilangan semua hak penagihannja atas upah pertolongan, dan disampingnja harus mengganti semua kerugian jang ditimbulkan karena penahanan se­ matjam itu. (Perdt. 1365 dst.; Pergn. 546, 568e, 568#). 549. lama. Pasal 549. Biaja dan biaja angkutan, jang timbul karena pengangkutan barang2 dari tempat simpanan ketempat tu­ djuan, dalam keadaan seperti disebut dalam pasal duluan, dibajar oleh mereka jang menerima barang; termasuk tuntutan mereka, djika ada alasannja. 550. lama. Pasal 550. (Dirdb : L.N. 25-497). Djika kapal atau barang2 ditolong, diselamatkan, atau dipungut dilaut, atau dipantai daratan, tanpa hadirnja nachoda, pemilik muatan, atau orang jang mendjualkan dan tidak dikenal oleh para penjelamat, mereka, de­ ngan setjepatnja, memindahkannja ketempat jang terdekat, dan me­ njerahkan pada pegawai jang ditugaskan oleh atau atas nama Go­ pernur Djenderal untuk mengurus hal2 tersebut, atau, djika pegawai sematjam itu tidak ada, kepada pegawai jang ditundjuk oleh kepala pemerintah setempat. Djika melanggar, para penjelamat kehilangan upah pertolong­ annja, dan harus mengganti kerugian, dengan tidak mengurangi tuntutan pidana, djika ada alasannja. (Pergn. 549, 552 dst., 556; L.N. 1856-17 pasal 8 ; 1856-73. Pasal 9 dst, T.L.N. 379, 421). Berdasar ord. dalam L.N. 31-168 jo. 423 pasal 1, A sub 4o, dalam pasal 550, ajat pertama dan dalam pasal 551, 553 dan ber165

ikutnja sebagai pengganti : „kepala pemerintah setempat” dibatja : ,,asisten residen” dan dalam 551, ajat pertama sebagai gantinja „daerah jang dibawah perintah” ,,daerah dibawah perintahnja” . Dengan penetapan dari Gopernur Djenderal 18 Okt. 1937 No. 18 L.N. 37-573, pasal 4 (mulai berlaku menurut pasal 5 jo. L.N. 37-572 pada 27 Okt. 1937). jo. 39-287,. ditentukan bahwa para pe­ gawai, jang ditugaskan menurut pasal 550, ajat pertama dan pasal 551, ajat pertama dari K.U. Pergn. Untuk melakukan pekerdjaan tersebut ditundjuk didaerah pemerintah di Djawa dan Madura oleh Residen dan dilain tempat oleh kepala pemerintah daerah. 551. lama. Pasal 551. Kapal jang kandas dan terdampar, atau barang2 jang dipungUt didekat atau diatas pantai daratan, djika tidak ada nachoda^ pemilik muatan, atau orang jang mendjualkan, atau djika mereka tidak memutuskan lain, dengan menjampingkan lain2nja harus ditolong dan diselamatkan oleh atau dengan disaksikan pegawai jang ditugaskan untuk itu, atau, djika ia sakit, oleh atau dengan disaksikan oleh seorang pegawai jang ditundjuk oleh kepala pemerintah setempat (a) jang didaerahnja terdjadi kekandasan atau pemungutan. Tapi djika, dalam hal menurut pasal ini baik karena pertjampuran barang atau hal lain tidak ternjata dengan djelas, siapa jang berhak akan barang2 jang diselamatkan atau dipungut itu, atau tentang itu ada perbedaan paham, penolongan dan penjelamatan harus dilakukan chusus oleh pegawai jang ditentukan atau oleh pegawai jang ditundjuk oleh kepala pemerintah setempat. (Pergn. 546 dst., 550, 552 dst.; T.L.N. 379, 421). 552. lama. Pasal 552. Djika pegawai jang ditentukan atau di­ tundjuk mengurus barang2 jang kandas, tertolong atau dipungut, mereka wadjib membuat daftar inventaris tentang barang2 tersebut dengan baik, dan mereka, dalam penjerahan barang2 tersebut, mem­ punjai kewadjiban seperti orang2 jang menjelamatkan kapal2 atau barang2 dilaut atau dipantai daratan. Mereka untuk pengurusannja mendapat upah menurut peraturan jang ditentukan oleh Gopernur Djenderal atau akan ditentukan kemudian. Sebaliknja para nachoda atau pemilik kapal atau barang ter­ hadap pegawai2 tersebut, mengenai upah pertolongan, kewadjiban seperti terhadap orang2 lain jang menjelamatkan. (Pergn. 550 dst., 554, 560 dst., T.L.N. 2772; upah jcmg disebut dalam pasal : 5521 ditentukan dengan L.N. 1852-21 pada No. 2. 6c/c dari harga bruto barang2 jang diurus). 553. lama. Pasal 553. Para pegawai tersebut dimuka wadjib, dalam hal2 disebut diatas, tentang apa jang diperbuat untuk itu, paling lambat dalam djangka dua kali dua puluh empat djam, melaporkannja pada kepala pemerintah setempat (a) (Pergn. 554 dst.; T.L.N. 379). (a)

166

Lihat tjatatan dibawah pasal 550 Pergn-

554. lama. Pasal 554. Mereka mengenai barang2 sematjam itu, jang tidak diminta kembali, dan jang baik karena mendapat kerusakan, maupun karena siifatnja, lekas mendjadi busuk, atau jang djika disimpan tidak dapat disangsikan akan bertentangan dengan kepentingan pemiliknja, sesudah mendapat kekuasaan dari kepala pemei'intahan setempat (a) tidak dengan biaja, harus menjuruh mendjual dengan segera didepan umum dan menurut kebiasaan se­ tempat. ( A.U.P. 15; T.L.N. 379). 555. lama. Pasal 555. Para pegawai tersebut dimuka setjepat mungkin, sedjauh mereka bertempat tinggal di Djawa dan Madura, dalam surat pengumuman pemerintah, dan didaerah luar Djawa dan Madura, dengan tjara jang ditentukan oleh kepala pemerintah se­ tempat (a), dengan menjebut semua merk dan tjiri2 memberikan tahu tentang penjelamatan jang dilakukan, disamping memanggil orang jang merasa berhak atas barang2 jang diselamatkan dan ingin memiliki kembali. Pemanggilan akan diulangi tiga kali, dan dari bulan kebulan. Dalam keadaan disebabkan karena kurang pentingnja barang2 sebaiknja, pemanggilan, dengan izin kepala pemerintah setempat (a), dapat ditunda sementara, dengan maksud menjatukan pengumumannja kemudian dengan lain2 barang dalam satu pemanggilan. (Pergn. 557; T.L.N. 379, 471). 556. lama. Pasal 556. Djika seorang dengan kognosemen, atau lain surat jang sempurna, membuktikan haknja atas barang, me­ reka, sesudah mendapat izin dari kepala pemerintah setempat (a) tidak dengan biaja, dengan membajar biaja pertolongan dan biaja2, menjerahkan padanja. Djika ada ke-ragu2an tentang hak dari orang jang minta kem­ bali, atau ada bantahan dari pihak ketiga, atau ada perselisihan tentang biaja pertolongan dan biaja, pihak2 harus menjelesiakan dengan djalan peradilan biasa; dalam hal belakangan, hakim dapat memerintahkan penjerahan barang? dengan tanggungan jang tjukup. (Perdt. 1830, Pergn. 506 dst., 515, 568#; T.L.N. 379). 557. lama. Pasal 557. Djika, sesudah dipanggil tiga kali, tidak ada orang jang datang untuk meminta barang2 jang diselamatkan atau dipungut, barang2 tersebut, sesudah mendapat izin dari kepala pemerintah setempat (a) tidak dengan biaja, dapat didjual dimuka umum, dan dari hasilnja, sesudah dikurangi dengan biaja perto­ longan dan biaja, dipertanggung djawabkan pada kepala pemerintah setempat (a) dan disimpan untuk sementara dalam kas negara. Pengesahan pertanggungan djawab tidak merugikan jang ber­ kepentingan jang ingin menggunakan haknja terhadap pertanggungan-djawab tersebut. (Pergn. 555, 558; T.L.N. 379). (a)

Lihat tjatatan dibawah pa$al 550 Pergn-

167

558. lama. Pasal 558. Djika, dalam djangka waktu sepuluh ta­ hun, seorang dapat menundjukkan sebagai pemilik dari barang jang diselamatkan, hasilnja akan diberikan padanja. Djika dalam djangka waktu tersebut tidak ada orang jang da­ tang, hasil dipandang sebagai barang jang tidak ada pemiliknja. Barang2 musuh jang dirampas tidak dapat diminta kembali. (Perdt. 520, 1126, 1129; Pergn. 555, 5592). 559. lama. Pasal 559. Hak memiliki oleh pemerintah atas ka­ pal jang terdampar atau kapal jang tertolong atau barang dipantai daratan tidak dapat dihapuskan. Ketentuan ini tidak menghalangi hak untuk menjatakan kapal2 atau barang2 musuh jang kandas mendjadi barang rampasan. (U2.Das. Ned. 167; I.S.R. 145; Pergn. 558). Pasal 560-568 diganti dengan vasal 560-568k. berikut di­ bawah berdasar L.N. 33-lfl, jo. 38-2. Perobahan2 kemudian dinjatakan tersendiri. 552. baru. Pasal 560. Untuk pertolongan, jang diberikan pada kapal jang dalam bahaja, dengan barang2 jang berada dikapal muat­ an dan para penumpangnja, untuk menolong djiwa orang2 jang karam dan untuk menjelamatkan barang2 temuan dilaut dan barang2 dari kapal rusak, harus dibajar upah pertolongan. Ketjuali pihak2 bersetudju lain, djuga, djika pemberian per­ tolongan tidak berhasil baik, harus dibajar upah pertolongan. (Pergn. 316-l-3e, 370, 461, 561, 563, 567, 568i, k, 742, 752). 553. baru. Pasal 561. Upah pertolongan, djika terdjadi perseli­ sihan, ditentukan oleh hakim menurut keadilan. 561. lama. Ketjuali pihak2 bersetudju lain, djika pemberian per­ tolongan tidak berhasil, pada kapal jang menolong diganti biajanja, kerugian dan bunganja. (Pergn. 560, 562 dst., 567, 5686, e, j ) . 553. baru. Pasal 562. Upah pertolongan tidak boleh melebihi harga dari barang2 jang ditolong. (Pergn. 560 dst., 563). 555. baru. Pasal 563. Tiap persetudjuan tentang upah perto­ longan, diadakan sewaktu atau dibawah pengaruh bahaja, dapat atas permintaan dari salah satu pihak dibatalkan oleh hakim, atau dirobah djika ia beranggapan, bahwa sjarat2 persetudjuan tidak adil. Se-tidak2nja bahwa persetudjuan tentang upah atas penagihan seperti dimaksud dalam ajat pertama, dapat dibatalkan atau dirobah oleh hakim, djika ternjata bahwa persetudjuan dari salah satu pihak diberikan dibawah pengaruh pendjustaan atau persembunjian atau bahwa antara upah jang ditetapkan dan djasa jang diberikan tidak ada keseimbangan. (Pergn. 1321, 1328; Pergn. 560 dst.). 556. baru. Pasal 564. Para penumpang jang memberi perto­ longan pada penumpang2 lain, kapal atau barang_ tidak berhak akan upah pertolongan, ketjualii mereka memberikan djasa2, jang menurut kepatutan tidak semestinja diharuskan melakukannja. (Pergn. 3415, 560 dst., 565). 168

557. baru. Pasal 565. Kapal jang menarik tidak berhak akan upah karena pertolongannja, jang diberikan pada kapal jang ditarik, pada para penumpangnja atau muatannja, ketjuali melakukan djasa2 istimewa, jang tidak dapat dianggap sebagaii pelaksanaan penarikan. (Pergn. 3 4 1 5 , 53s, 560 dst., 564). 558. baru. Pasal 566. Djika pada suatu kapal, pada para pe­ numpang atau muatannja diberikan pertolongan oleh kapal dari pengusalia pelajaran jang sama, djuga harus diberi upah perto­ longan. Dalam hal ini tiap orang jang berkepentingan pada upah dapat minta penetapannja oleh hakim, djuga biarpun sudah diada­ kan persetudjuan tentang upahnja. Hal jang sama berlaku djika antara para pengusaha pelajaran dari dua kapal ada persamaan kepentingan. (Pergn. 320, 3415, 56O dst.). 559. baru. Pasal 567. Djika pertolongan diberikan oleh bermatjam2 orang atau golongan orang jang berbuat tidak tergantung satu sama lain, tiap dari mereka berhak atas upah pertolongan dan tiap orang baginja, djika ada perselisihan, dapat minta penetapan tentang hal itu. (Pergn. 560 dst., 564 dst., 742). 560. baru. Pasal 568. (Dirob : L.N. Slf-SlI/. jo 38-2). Djika oleh suatu kapal diberikan pertolongan, pengusaha pelajaran, nachoda dan para kelasi, djuga penumpang2 lain, jang turut membantu mem­ beri pertolongan berhak akan upah pertolongan. (Pergn. 320, 341, 375 dst., 393, 452e, /, 560 dst., 564, 568a, c, 742). 561. baru. Pasal 568a. Pengusaha pelajaran berwenang menge­ nai upah pertolongan mengadakan persetudjuan atau djika tidak ada persetudjuan minta putusan pengadilan. Persetudjuan jang ia adakan mengikat semua orang jang berhak akan upah. Ia wadjib mem­ beri tahu setjara tertulis djika diminta pada tiap dari mereka ten­ tang pembajaran djumlah upah dan pembagiannja. Djika pengusaha pelajaran tidak ada ditempat, nachoda mewakilinja ketjuali pengusaha pelajaran menundjuk orang lain. (Pergn. 320, 341, 341<2, 360 dst., 560 dst., 568, 5686). 562. baru. Pasal 568b. Djika timbul perselisihan tentang pembagian upah pertolongan, atas permintaan pihak jang paling pertama memadjukan permmtaan pembagian ditetapkan oleh hakim, sesu­ dah mendengar, se-tidak2nja memanggil dengan tjara sempurna para jang berhak lainnja. (Pergn. 560 dst., 658a). 563. baru. Pasal 568c. (Dirob. : L.N. Slf-214 jo 38-2). Penolakan oleh nachoda atau oleh seorang kelasi terhadap hak atas bagian upah pertolongan jang didapat oleh kapal batal, ketjuali kapal digunakan chusus untuk tugas penjelamatan atau penarikan. (Pergn. 341, 341ri!, 452c, /, 568). 564. baru. Pasal 568d. Untuk pertolongan, diberikan pada sua­ tu kapal dan para penumpang dan muatannja, upah pertolongan 169

harus dibajar oleh pengusaha pelajaran. (Pergn. 320, 341, 360 dst., 560, 564 dst., 699-16o, 742). 565. baru. Pasal 568e. Djika mereka, jang memberikan pertolongan, karena kesalahannja membuat kebutuhan akan pertolongan mendjadi lebih keras atau mentjuri, menjembunjikan atau berbuat lain jang palsu, hakim dapat mengurangi upah pertolongannja, atau malahan menghapus semua haknja akan upah pertolongan. Mereka jang turut serta dalam pemberian pertolongan biarpun sudah ada larangan tegas dan pantas dari nachoda dari kapal jang ditolong atau, djika nachoda tidak ada dari jang berkepentingan atas kapal atau atas muatannja tidak dapat minta upah pertolongan. (Perdt 1365 dst.; Pergn. 34 1 1, 341 d, 358a, 545, 547 dst., 561; Pid. 363-1 m b 2°, 375, 378 dst., 478). 568f. lama. Pasal 568f. (D irob : L.N. 31,-211, jo. 38-2). Djika suatu kapal ditinggalkan oleh nachoda dan para kelasinja dan dikuasai oleh para penjelamat, bagi nachoda bebas untuk setiap waktu kembalii kekapalnja dan mengambil alih pengurusannja atas kapal, dalam hal mana para penjelamat dengan seketika, harus menjerahkan pengurusannja kepada nachoda dengan sanksi tidak diberi upah pertolongannja dan diwadjibkan mengganti kerugian dengan tidak mengurangi hak jang didapat atas upah pertolongannja. (Pergn. 341, 341$, 345, 546, 560, 560c/). 566. baru dirobah. Pasal 568g. Kapal atau barang2 jang diberi pertolongan atau jang diselamatkan, dapat dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal : 550, 551 dan 586f, oleh jang memberikan pertolongan atau menjelamatkan, ditahan, selama belum dibajar atau diberi tanggungan. Penjitaan atas kapal atau atas kapal dan muatan untuk tang­ gungan atas tuntutan upah pertolongan dilakukan sesudah mendapat izin dari ketua raad van justisi dari daerah dimana kapal berada pada saat dimintanja izin. Diluar daerah, dimana raad van justisi berada, penjitaan ter­ sebut dalam ajat duluan dapat dilakukan dengan izin hakim pengadilan karesidenan, dari daerah dimana kapal berada pada saat di­ minta izin. Untuk tanggungan tuntutan atas barang2 jang diselamatkan dapat barang2 tersebut, dengan izin jang sama, disita, selama barang2 tidak djatuh pada tangan pihak ketiga, jang mendapatkan haknja dengan itikad baik dan berdasarkan suatu tanggungan. (Perdt. 1977). Pasal 721-727 dari Reglemen Atjara Perdata berlaku atas pe­ njitaan ini. (Pergn. 498 dst., 542, 545-548, 560 dst., 5Q8h, 742). 567. baru. Pasal 568h. Siapa menerima barang2 jang dise’ amatkan dan menggunakannja, dengan mengetahui bahwa masih dibebani hutang karena upah pertolongan, bertanggung djawab atas dilunasinja hutang tersebut, sedjauh itu dapat dituntut selama ba­ rang digunakannja. 170

Penerima, ketjuali dapat dibuktikan sebaliknja, dianggap su­ dah mengetahui, bahwa barang2 masih dibebani hutang dan bahwa masih dapat dituntut. (Perdt. 1916; Pergn. 546 dst., 560 dst., 568#). 568. baru. Pasal 568i. Upah pertolongan untuk pertolongan chusus terhadap para penumpang kapal harus diibajar oleh pengu­ saha pelajaran, biarpun kapalnja tenggelam. Upahnja untuk tiap orang jang ditolong tiga ratus rupiah. (Pergn. 320, 3415, 522, 560, 742). 569. baru. Pasal 568j. Dalam hal upah pertolongan mempunjai wewenang jang sama : hakim dari tempat kediaman lawan, atau, djika banjak lawan salah satu dari mereka; hakim, jang didaerah hukumnja dilakukan pertolongan atau diidaratkan orang2 atau barang2 jang tertolong; hakim, jang didaerah hukumnja dilakukan penjitaan untuk tuntutan akan upah pertolongan; A jat kedua dari pasal : 543 berlaku sama. (Pergn. 314, 561, 5686, g ; S.P. 116/, 124; Atj. Perdt. 99, 308 dst., 559 dst., 924, 926, 997). 568k. lama. Pasal 568k. Ketentuan dari bab ini berlaku, djika pertolongan diberikan kepada atau oleh kapal laut. Berlaku sama djika dilakukan pertolongan dilaut terhadap ka­ pal udara atau terhadap para penumpangnja. (Pergn. 310). BAB KEDELAPAN Bab ini, tentang 'persetudjuan hutang uang dengan premie oleh nachoda atau pengusaha pelajaran dengan tcmggungan ’kapal atau muatan atau duaznja, vasal 569-591, ditjabut dengan L.N. 33-47 jo. 38-2, bei'laku 1 April 1938. Peraturan peralihan pasal: 11. BAB KESEMBILAN PERTANGGUNGAN TERHADAP BAHAJA LAUT DAN PERBUDAKAN Bagian pertama Bentuk dan, isi pertangguingan. 592. Pasal 592. Ketjuali sjarat2 jang disebutkan dalam pasal : 256, polis harus menjebut : le. (Dirob. L.N. 33-47 jo 38-2) nama nachoda, nama kapal, de­ ngan menjebut matjamnja, dan, dalam m em p erta n ggu n gk an kapal, keterangan apakah dibuat dari kaju tjemara, atau ke­ terangan bahwa tertanggung tidak tahu tentang keadaan iitu; 2e. tempat dimana barang2 dimuatkan, atau harus dimuatkan; 171

3e. pelabuhan dari mana kapal semestinja harus berangkat, atau harus berangkat; 4e. pelabuhan atau pantai tempat berlabuh dimana harus memuat, atau membongkar muatan; 5e. pelabuhan jang harus disinggahi; 6e. tempat dari mana bahaja mendjadi tanggungan dari penang­ gung; 7e. harga dari kapal jang dipertanggungkan. Semua dengan pengetjualian jang terdapat dalam bab ini. (Perdt. 806; Pergn. 247 dst., 252, 254 dst., 258, 263 dst., 272, 595 dst., 602 dst., 606, 615, 624 dst., 637 dst., 653, 661, 744; Co. 332). 593. Pasal 593. (Dirob. L.N. 33-47 jo 38-2J. Jang dipertanggung­ kan dalam pertanggungan laut mengenai : badan dan dasar kapal, kosong atau isi, dipersendjatai atau tidak, berlajar sendirian atau bersama dengan lain kapal; (Pergn. 602, 619). peralatan dan tali-temali; (Pergn. 602). peralatan perang; (Pergn. 602). persediaan bahan makan dan minum, dan pada umumnja semua sadja jang berharga, untuk menjiapkan kapal sampai berlajar dilaut; (Pergn. 602). barang2 jang dimuat; (Pergn. 612 dst.). keuntungan jang diharapkan; (Pergn. 615, 621 dst.). biaja angkutan jang didapat; (Pergn. 616, 623). bahaja perbudakan; (Pergn. 618). Dalam mempertanggungkan kapal, dengan tidak ada keterang­ an lebih landjut, dimaksud badan dan dasar kapal, peralatan, talitemali, dan alat perang. (Perdt. 806; Pergn. 268, 321, 599, 640, 720, Co. 334). 594.

Pasal 594. Pertanggungan dapat diadakan : terhadap seluruhnja atau sebagian dari barang2 ber-sama2 atau sendiri2; dalam waktu damai, atau dalam waktu perang; sebelum, atau selama kapal dalam pelajaran; (Pergn. 661). sebelum berangkat dan pulang; sebelum salah satu; untuk pe­ lajaran seluruhnja, atau untuk waktu tertentu; terhadap semua bahaja laut; pada berita baik atau buruk. (Pergn. 271, 593, 597 dst., 619-2°, 626, 637, 650, 674; Co. 335).

595. Pasal 595. (Dirob. L.N. 33-47 jo. 38-2). Djika tertanggung tidak tahu dikapal mana barang2 jang diharapkan akan dimuat, penjebutan nachoda atau kapal tidak disjaratkan, asal dalam polis diterangkan bahwa tertanggung tidak tahu tentang hal itu, djuga tanggal tanda tangan dan si penanda tangan dari surat pemberian tahu, atau surat petundjuk jang terachir. Kepentingan dari tertanggung dengan tjara ini hanja dapat ditanggung untuk waktu tertentu. (Pergn. 251, 592-1°, 650; Co. 337). 172

596. Pasal 596. Djika tertanggung tidak tahu barang terdiri da­ ri apa, jang dikirimkan padanja atau jang disimpan untuknja, ia dapat mempertanggungkan barang2 tersebut dengan nama umum barang. Pada pertanggungan demikian tidak termasuk uang emas atau perak, potongan emas dan perak, berlian, mutiara atau perhiasan, dan alat perang. (Pergn. 251, 256-3°, 612, 627 dst., 644, 727; Co. 337). 597. Pasal 597. Djika pertanggungan diadakan terhadap kapal atau barang jang, pada waktu diadakan persetudjuan, sudah tiba dengan aman ditempat jang ditudju, atau untuk kepentingan, jang dipertanggungkan, kerugian sudah ada sebelum waktu jang diten­ tukan, terhadap hal demikian berlaku ketentuan dari pasal : 269 dan 270, djika dibuktikan, atau djika ada sangkaan, bahwa penang­ gung sudah tahu bahwa sudah datang dengan aman, atau ter­ tanggung atau kuasanja, pada waktu mengadakan persetudjuan su­ dah tahu, tentang kerugian jang ada. (Pergn. 251, 603 dst.; Co. 365). 598. Pasal 598. Sangkaan, disebut dalam pasal 270, tidak ber­ laku terhadap tertanggung, djika pertanggungan diadakan pada waktu ada berita baik atau buruk, asalkan, dalam hal ini, dalam polis disebutkan kabar terachir jang diterima oleh tertanggung me­ ngenai barang jang dipertanggungkan; dan asal, pertanggungan di­ adakan atas biaja pihak ketiga, djika terdjadi kerugian benar2 ternjata dari tanggal tanda tangan surat kuasa jang diterima oleh jang diberi kuasa, untuk mengadakan pertanggungan. Dengan perdjandjian tersebut, pertanggungan hanja dapat di­ batalkan, djika dibuktikan bahwa tertanggung, atau jang diberi kuasa, pada waktu diadakan persetudjuan sudah tahu tentang ke­ rugian jang diderita. (Perdt. 1321, 1449; Pergn. 256-8°, 264 dst., 269, 594; Co. 367). 599.

Pasal 599. Pertanggungan batal djika diadakan : 1°, 2°, 3°. Dihapus dengan L.N. 33-47, 31,-214, 38-2. 4°. atas barang2, jang menurut undang2 dan peraturan, tidak dapat diperdagangkan; 5°. terhadap kapal, baik kapal Indonesia atau Nederland, mau­ pun kapal asing, jang digunakan untuk mengangkut barang2, disebut dalam No. 4 (A.U.P. 23; Perdt. 1337; Pergn. 250, 593; Pid. 324 dst., 327; Co. 347). Pasal

600, 601.

Dihapus : L.N. 33-47 jo. 38-2.

602. Pasal 602. Pertanggungan terhadap badan dan dasar kapal, dapat diadakan untuk harga kapal seluruhnja, termasuk semua peralatannja, dan semua biaja, sampai dilaut. (Pergn. 378, 593, 612, 619). 603. Pasal 603. Pertangggungan dapat diadakan terhadap kapal dan barang, jang sudah berangkat atau diangkut dari tempat di­ mana bahaja semestinja mulai mendjadi tanggungan penanggung; 173

asalkan dalam polis dinjatakan, baik saat berangkatnja kapal atau pengangkutan barang, maupun tiidak tahunja tertanggung mengenai hal itu. Biarpun bagaimana harus, dengan sanksi pembatalan, dinja­ takan dalam polis berita terachir jang diterima oleh tertanggung tentang kapal atau barang, dan, djika pertanggungan diadakan atas tanggungan pihak ketiga. tanggal surat petundjuk atau pem­ berian tahu, atau penjebutan dengan tegas bahwa pertanggungan diadakan tidak dengan pemberian dari jang berkepentingan. (Pergn. 251, 256-8°, 265, 281, 592, 597, 604 dst., 624 dst.). 604. Pasal 604. Djika tertanggung, dalam polis, menerangkan tidak tahu tentang jang ditentukan dalam pasal duluan, dan kemudian ternjata bahwa pertanggungan diadakan sesudah kapal be­ rangkat dari tempat dimana bahaja semestinja mulai mendjadi tang­ gungan penanggung, harus, djika terdjadi kerugian, tertanggung, atas penagihan dari penanggung, menguatkan keterangannja bahwa tidak tahu, dengan sumpah. (Pergn. 269; Pid. 381). 605. Pasal 605. Djika dalam polis, tidak disebut, tidak berang­ katnja kapal, maupun tidak tahunja tentang itu, dianggap sebagai pengakuan, bahwa kapal, dalam mengikuti berita pos terachir jang datangnja sebelum polis dibuat, atau, djika tidak ada hubungan pos berkala, pada kesempatan terbaik jang terachir untuk mengirimkan berita, masih berlabuh ditempat dari mana kapal semestinja harus berangkat. (Perdt. 1915 dst.; Pergn. 251, 603). 606. Pasal 606. Djika diadakan pertanggungan atas kapal jang belum berada ditempat dari mana bahaja harus mulai, atau jang belum siap untuk mulai pelajaran atau memuat barang, atau atas barang jang tidak dengan segera dapat dimuat, pertanggungan ba­ tal; ketjuali keadaan itu disebutkan dalam polis, atau disampingnja diterangkan bahwa tertanggung tidak tahu tentang hal itu, dengan menjebut surat pemberian tahu atau petundjuk, atau keterangan bahwa itu tidak ada, dan biarpun bagaimana, mengenai berita tera­ chir tentang kapal atau barang jang ia terima. Tertanggung dan jang diberi kuasa, djika terdjadi kerugian wadjib, atas tagihan penanggung, menguatkan tidak tahunja dengan sumpah. (Pergn. 251, 269, 592, 603, 624, 627 dst.; Pid. 381). Pasal

607-611.

Difaapus: B.N. 33-lfl jo. 38-2.

612. Pasal 612. Barang2 dapat dipertanggungkan untuk harga penuh jang diimiliki pada waktu dan ditempat pengiriman, ditambah semua biaja sampai diikapal, termasuk premie dari pertanggungan, dengan tak dapat diminta untuk me-misah2kan rentjana biaja dari tiap2 barang. (Pergn. 253, 613 dst., 627 dst.; Co. 339). 613. Pasal 613. Harga sebenarnja dari barang2 jang dipertang­ gungkan dapat ditambah dengan biaja angkutan, padjak masuk, dan lain2 biaja jang terpaksa harus dibajar djika tiba dengan selamat, asalkan tentang hal itu ditjantumkan dalam polis. (Pergn. 256-8 , Co. 347, 354). 174

614. Pasal 614. Penambahan, tersebut dalam pasal duluan, tidak mengikat, djika barang jang dipertanggungkan tidak datang ditem­ pat tudjuannja, djika karena itu pembajaran biaja angkutan, padjak masuk, dan biaja lain, hapus semuanja atau sebagian. (Dirob. L.N. 34-214 jo. 33-2.). Tapi djika biaja angkutan, menu­ rut persetudjuan jang diadakan sebelum kapal berangkat, harus diibajar lebih dahulu, pertanggungan tentang hal itu tetap mengikat. Djika terdjadi ketjelakaan atau kerugian, perbuatan pembajaran lebih dahulu harus dibuktikan. (Pergn. 281, 478 dst., 482). 615. Pasal 615. Pertanggungan atas keuntungan jang diharapkan dalam polis harus direntjanakan tersendiri djumlahnja, dengan keterangan chusus atas barang2 mana perentjanaan tersebut dila­ kukan. Djika inii tidak ada, pertanggungan batal. Djika harga dari jang dipertanggungkan dinjatakan setjara umum, dengan ketentuan njata2 bahwa djumlah jang melebihi harga tanggungan berlaku terhadap harga dari barang jang dipertang­ gungkan; tapi djumlah kelebihannja diperhitungkan sebagai djum­ lah keuntungan jang diharapkan jang dapat dibuktikan, dihitung menurut ukuran jang ditjantumkan dalam pasal : 621 dan 622. (Pergn. 592 dst., 612 dst.). 616. Pasal 616. Biaja angkutan dapat dipertanggungkan semua­ nja. (Pergn. 453 dst., 593, 613 dst., 623, 630, 640, 642). 617. Pasal 617. (Dirob L.N. 33-47; 34-214; 38-2). Djika kapal tenggelam atau kandas, pertanggungan dikurangi, dengan bagian biaja perdjalanan jang tidak perlu dibajar oleh nachoda, atau oleh pemilik kapal, karena ketjelakaan tersebut dibandingkan dengan biaja, seandainja kapal datang dengan selamat. 618. Pasal 618. Pertanggungan terhadap perbudakan diadakan sampai sedjumlah uang, jang diperlukan untuk menebus, orang jang djatuh dalam perbudakan dan kemerdekaannja dipertanggungkan. Perbedaan antara biaja makan dengan djumlah uang jang di­ pertanggungkan mendjadi keuntungan penanggung; dan djika untuk menebus diperlukan djumlah uang jang lebih besar dari pada jang ditentukan dalam persetudjuan, penanggung hanja bajar djumlah jang dinjatakan dalam polis. (Pergn. 593).

Bagian kedua Perentjanaan liarga barang2 jang dipertanggungkan. 619. Pasal 619. Harga penuh, jang dipertanggungkan terhadap badan dan dasar kapal, dapat, biarpun sebelumnja sudah ditaksir, ditentukan lagi atau dikurangi dengan putusan pengadilan, biarpun sudah ada pernjataan dari ahli : 175

1°. djika kapal dalam polis ditaksir menurut harga pembeliannja, atau biaja pembuatannja, dan harga tersebut, baik karena umur. nja, maupun karena sudah banjak berlajar, sudah mendjadi kurang. 2°. djika kapal, dipertanggungkan untuk beberapa pelajaran, sesudah berlajar satu kali atau lebih dan karena itu mendapat biaja angkutan, selandjutnja dalam salah satu pelajaran jang dipertang­ gungkan tenggelam. (Pergn. 273 dst., 593 dst., 713; Co. 336). 620. Pasal 620. Djika pertanggungan diadakan untuk pelajaran kembali dari suatu negara, dimana hanja dilakukan perniagaan pertukaran, rentjana harga dari barang jang dipertanggungkan dihitung berdasar harga dari barang jang ditukarkan, ditambah dengan biaja pengangkutan. (Co. 340). 621. Pasal 621. Keuntungan jang diharapkan dibuktikan dengan daftar pemberitaan harga resmi, atau, djika itu tidak ada, dengan rentjana harga oleh para ahli, jang menjatakan adanja keuntungan jang oleh barang2 jang dipertanggungkan, sepantasnja, djika tiba dengan selamat sesudah menempuh pelajaran biasa, ditempat jang ditudju semestinja diperoleh. (Pergn. 273, 593, 615). 622. Pasal 622. Djika dari daftar pemberitaan harga resmi, atau dari rentjana harga para ahli, ternjata bahwa, djika tiba dengan selamat, keuntungan kurang daripada djumlah jang oleh tertang­ gung dinjatakan dalam polis, penanggung tjukup membajar djumlah jang ketjil. Ia tidak perlu membajar, djika barang jang dipertang­ gungkan tidak mendatangkan keuntungan. (Pergn. 60, 615, 621). 623. Pasal 623. Djumlah biaja angkutan dibuktikan dengan surat persetudjuan sewa kapal atau kognosemen. Djika tak ada surat persetudjuan sewa kapal dan kognosemen, atau djika mengenai barang2 miliknja pemilik kapal sendiri, djum­ lah biaja muatan direntjanakan oleh para ahli. (Pergn. 454 dst., 506, 512, 593; Co. 286). Bagian ketiga Permulaan dan berachirnja bahaja 624. Pasal 624. Dalam pertanggungan kapal, bahaja mulai ber­ laku bagi penanggung dari saat nachoda mulai memuat kesaudagar­ an atau djika ia harus berangkat hanja dengan pemberat, pada saat ia mulai memuat pemberat. (Pergn. 592-6°, 627, 634, 696; Co. 328, 341). 625. Pasal 625. Dalam pertanggungan disebut dalam pasal du­ luan, bahaja bagi penanggung berachir sesudah dua puluh satu hari kapal jang dipertanggungkan tiba ditempat jang ditudju, atau lebih dulu pada saat kesaudagaran atau barang terachir sudah diturunkan. (Pergn. 506 dst., 516, 592-6°, 632, 634, 638; Co. 328, 341).

.1

626. Pasal 626. Dalam pertanggungan kapal untuk pelajaran pergi dan pulang, atau untuk lebih dari satu pelajaran, bagi penang­ gung, dengan tidak ada waktu sela, bahaja berlaku sampai dengan dua puluh satu hari sesudah pelajaran terachir selesai, atau lebih dulu pada saat kesaudagaran terachir sudah diturunkan. (Pergn. 316, 594, 624 dst.). 627. Pasal 627. Djika barang atau kesaudagaran dipertanggung­ kan, bahaja mulai berlaku bagi penanggung pada saat barang sudah ditempatkan dipinggir tempat kapal berlabuh, untuk dari situ di­ muatkan atau diangkut kekapal jang akan memuat, dan berachir lima belas hari sesudah kapal tiba ditempat jang ditudju, atau lebih dulu pada saat barang jang dipertanggungkan diturunkan disitu dan ditempatkan dipinggir tempat berlabuh. (Pergn., 457 dst., 506 dst., 516., 517i-Z dst., 518Z dst., 518o dst., 519g-m, 520i dst, 593, 596, 624, 629, 632 dst., 644). 628. Pasal 628. Dalam pertanggungan barang atau kesaudagaran bahaja berlaku terus, biarpun nachoda terpaksa singgah dipela­ buhan darurat, menurunkan barang2nja disitu dan memperbaiki kapal, sampai baik pelajaran diberhentikan dengan sjah, maupun tertanggung memerintahkan untuk tidak memuatkan lagi barang2nja, atau pelajaran diselesaikan sama sekali. (Pergn. 519cZ, 627, 632). 629. Pasal 629. Djika nachoda, atau tertanggung terhalang ka­ rena sebab2 jang sjah menurunkan barang2 dalam djangka waktu jang ditentukan dalam pasal 627 tanpa terlambat, bahaja bagi pe­ nanggung berlaku terus sampai barang2 tersebut diturunkan. 630. Pasal 630. Dalam pertanggungan biaja angkutan jang akan diterima, penanggung mulai menanggung bahaja pada saat, tergantung kapan barang2 dan kesaudagaran jang dibajar biaja angkutannja selesai dimuat dalam kapal, dan berachir lima belas hari sesudah kapal sampai pada tempat dimana barang harus diturunkan, atau lebih dulu djika barang2 atau kesaudagaran jang dibajar biaja angkutannja sudah dibongkar. Ketentuan dari pasal 629 berlaku djuga terhadap hal ini. (Pergn. 453, 462, 464, 491, 506, 593, 616, 627, 634, 638 dst.). Pasal

631.

Ditjabut : L.N. 33-47 jo 38-2.

632. Pasal 632. Djika pelajaran diberhentikan sesudah seorang penanggung mulai menanggung bahaja, mengenai barang jang di­ pertanggungkan, bahaja berdjalan terus sampai lima belas hari, dan, mengenai kapal jang dipertanggungkan, sampai duapuluh satu hari, sesudah pelajaran diberhentikan, atau lebih dulu djika barang2 atau kesaudagaran sudah diturunkan. (Pergn. 624 dst., 627, 629, 635 dst.). 633. Pasal 633. Waktu mulai dan berachirnja bahaja terhadap keuntungan jang diharapkan sama dengan waktu jang sudah di­ tentukan terhadap barang. (Pergn. 627 dst., 634). 177

634. Pasal 634. Dalam semua pertanggungan, dua belah pihak bebas untuk mengadakan perdjandjian lain dalam polis, tentang mulai dan berachirnja waktu mengenai bahaja. (Perdt. 1338; Pergn. 592 dst., 624). Bagian keempat Hak dan kewadjiban penanggung dan tertanggung. 635. Pasal 635. Djika pelajaran berhenti, sebelum penanggung mulai menanggung bahaja, pertanggungan putus. Premie ditahan oleh tertanggung, atau dikembalikan oleh pe­ nanggung, dalam dua hal tersebut, dengan pemberi keuntungan pa­ da penanggung setengah per seratus dari djumlah uang tanggungan, atau dari setengahnja premie, djika premie tersebut kurang dari pada satu per seratus djumlah tanggungan. (Pergn. 256-6°, 281, 624 dst., 632, 634, 636 dst., 652 dst., 660; 662 Co. 349). 636. Pasal 636. Djika pelajaran diberhentikan sesudah penang­ gung mulai menanggung bahaja, tapi sebelum kapal ditempat meninggalkan pelabuhan terachir mengangkat sauh atau melepaskan tali ikatannja, penanggung mendapat satu per seratus dari djumlah uang tanggungan, djika premie berdjumlah satu per seratus atau lebih; tapi, djika berdjumlah kurang, premie tersebut seluruhnja harus diterima oleh. penanggung. Premie penuh selalu harus diterima oleh. penanggung djika ter­ tanggung minta penggantian kerugian, bagaimana djuga. 637. Pasal 637. (Dirob. L.N. 33-47; 34-214; 38-1, 2). Mendjadi tanggungan penanggung semua kehilangan dan kerugian jang diderita oleh barang2 jang dipertanggungkan karena taufan, angin ribut, ketjelakaan kapal, kandas, melanggar, menjinggung, menabrak kapal lain dalam pelajaran, atau hanjut lalu menabrak, terpaksa merobah djurusan, pelajaran, atau kapal; karena melemparkan barang2; ka­ rena kebakaran, kekerasan, bandjir, penjerobotan, pembadjakan, perampokan, penahanan atas perintah penguasa, pernjataan perang, pembalasan; semua kerugian karena kelalaian, kelalaian atau perbuatan tidak pantas dari nachoda atau para kelasi, dan, pada umumnja, karena bahaja jang datang dari luar, apa sadja, ketjuali oleh ketentuan undang2, atau karena perdjandjian dalam polis, penang­ gung dibebaskan dari tanggungan terhadap beberapa bahaja ter­ sebut. (Pergn. 249, 276, 290, 341, 342 dst., 357, 370, 517s, t, 519d, f, 520a, 534 dst., 545 dst., 592, 638, 640 dst., 646 dst., 659, 699, 2° sampai 6°; Co. 350, 353). 638. Pasal 638. Dalam pertanggungan kapal, kewadjiban pe­ nanggung berhenti karena perobahan djurusan, atau pelajaran de­ ngan semuanja, dan, dalam pertanggungan biaja angkutan, karena perobahan djurusan, pelajaran, atau pergantian kapal2 dengan semaunja dalam dua hal tersebut, djika perobahan atau pergantian dilakukan oleh nachoda karena kemauan sendiri, atau atas perintah 178

dari pemilik kapal; ketjuali, mengenai nachoda jang berbuat atas kemauan sendiri, dengan tegas dalam polis diperdjandjikan jang se­ baliknja. Dalam pertanggungan barang2 berlaku sama, djika perobahan djurusan, atau kapal dengan semaunja, terdjadi atas perintah, atau dengan persetudjuan tegas atau diam2, dari tertanggung. Pelajaran dianggap berobah, seketika nachoda mulai berlajar ketudjuan lain, daripada jang dipertanggungkan. (Pergn. 293, 367370, 592-3° sampai 5°, 593, 639, 41 dst., 653; Co. 351). 639. Pasal 639. Perobahan djurusan dengan semaunja tidak berupa penjimpangan jang sedikit, tapi hanja djika nachoda, diluar keharusan atau kepaedahan jang diakui, dan tanpa alasan tjukup untuk kepentingan kapal dan muatan, singgah dipelabuhan jang berada diluar djurusan, atau melalui daerah lain dari pada jang dir haruskan. Djika ada perselisihan tentang hal ini hakim memutus, sesudah mendengar para ahli. (Pergn. 367-370, 638). 640. Pasal 640. Dalam pertanggungan kapal dan biaja angkut­ an, penanggung tidak harus membajar kerugian, jang timbul karena perbuatan nachoda jang tidak pantas, ketjuali diperdjandjikan lain dalam polis. Perdjandjian tersebut tidak dibolehkan, djika nachoda satu2nja pemilik dari kapal, atau sedjauh ia mempunjai bagian didalamnja. (A.U.P. 23; Pergn. 276, 323, 342 dst., 373a, 592, 616, 624 dst., 630, 637, 642; Pid. 466 dst., 469; Co. 347, 353). 641. Pasal 641. Dalam pertanggungan barang2, jang dimiliki oleh pemilik kapal jang memuatnja, para penanggung tidak ber­ tanggung djawab terhadap perbuatan jang tidak pantas dari na­ choda, atau terhadap kehilangan atau kerugian jang timbul karena perobahan djurusan, atau pelajaran, atau penggantian kapal dengan semuanja, biarpun dilakukan diluar kesalahan atau pengetahuan tertanggung; ketjuali diperdjandjikan lain dalam polis. (Pergn. 276, 342 dst., 367 dst., 592, 627 dst., 637 dst., 640, 693; Pid. 467; Co. 353). 642. Pasal 642. Dalam pertanggungan biaja angkutan, penang­ gung tidak bertanggung djawab atas kerugian, timbul sedjak saat nachoda, sesudah semua keperluan kapal diperlengkapi, dengan tidak ada alasan jang sjah untuk kepentingan kapal dan muatan, tidak menggunakan kesempatan mempertjepat pelajaran; ketjuali penang­ gung dengan tegas menanggung terhadap kerugian tersebut. (Pergn. 342, 367 dst., 5196, 520ft, 616, 630, 640). 643. Pasal 643. Penanggung, dalam pertanggungan benda tjair seperti : anggur, arak, minjak, madu, gadjih, teer, sirop, atau benda jang sematjam, dan garam atau gula, tidak harus mengganti keru­ gian jang timbul karena botjor atau adjer, ketjuali timbul karena kapal tertumbuk, ketjelakaan atau kandas, atau karena benda jang 179

dipertanggungkan dalam suatu pelabuhan darurat diturunkan dan dimuat lagi. Djika sebab2nja, atau salah satu, ada jang karenanja penang­ gung harus bajar kerugian, karena botjor atau adjer, harus diku­ rangi menurut pendapat para ahli dengan djumlah, sesuai dengan kehilangan jang biasa dialami oleh benda2 jang sematjam. (Pergn. 249, 644, 719; Co. 355). 644. Pasal 644. Djika, dalam hal jang diizinkan oleh ketentuan undang2, diadakan pertanggungan dengan menjebut barang2 atau ke­ saudagaran setjara umum, atau biarpun bagaimana tertanggung berkepentingan dalam barang2 tersebut, dan bahaja menimpa barang2 jang mudah busuk atau berkurang, penanggung bertanggung djawab sampai sedemikian djauh dalam kerugian, jang timbul karenanja, djika hal tersebut, menurut kebiasaan jang ada ditempat pertang­ gungan, tidak dipikul oleh para penanggung. Djika terdapat per­ selisihan, hal tersebut akan diputus oleh hakim, sesudah mendengar para ahli. Djika diantara barang2 tersebut ada jang, ditempat diadakan pertanggungan, biasanja hanja dipertanggungkan bebas dari kerusakan, botjor atau adjer, penanggung sama sekali bebas dari keru­ gian tersebut. (A.U.P. 15; Pergn. 249, 596, 612, 643, 646, 719). 645. Pasal 645. Djika barang2, termasuk djenis tersebut dalam pasal duluan, ditegaskan dalam polis dengan namanja, tanpa per­ djandjian lain, penanggung tidak bertanggung djawab terhadap awar dibawah tiga per seratus. (Pergn. 696 dst., 719). 646. Pasal 646. Djika pertanggungan diadakan dengan perdjandj'an bebas dari herusaitcm, dengan tidak mengingat apakah di­ tambah atau tidak dengan kata2 djika tiba dengan selamat penang­ gung tidak bertanggung djawab terhadap kerugian, djika barang jang diperhitungkan tiba ditempat jang ditudju busuk atau rusak. Ketentuan jang sama berlaku terhadap keadaan, djika barang didjual dalam perdjalanan atau dipelabuhan darurat, karena rusak, atau karena takut akan busuk atau menulari barang lain. Awar-umum, dan kerugian karena pelemparan, penjerobotan, perampokan, atau sematjam, atau karena tenggelamnja kapal, biar­ pun termasuk perdjandjian itu, masih djuga ditanggung oleh pe­ nanggung. (Pergn. 519/, x, 637, 643, 696, dst., 735 dst., Co. 409). 647. Pasal 647. Dalam pertanggungan dengan perdjandjian be­ bas dari molest, penanggung bebas seketika barang jang dipertang­ gungkan hilang atau busuk karena kekerasan, penjerobotan, pembadjakan, perampokan laut, penahanan atas perintah penguasa, Per" njataan perang, dan pembebasan. Pertanggungan hapus seketika jang dipertanggungkan tertahan karena molest, atau disimpangkan dari djurusan pelajaran. Semuanja terketjuali kewadjiban penanggung, untuk memenuhi kerugian jang terdjadi sebelum terdjadi molest. (Pergn. 368 dst., 517s, t, 520a, 637 dst., 648 dst., 663). 180

648. Pasal 648. Djika, dalam perdjandjian bebas dari molest, diperdjandjikan oleh tertanggung, bahwa penanggung, biarpun ka­ pal dipaksa berlajar ketudjuan lain, tetap menanggung bahaja, penanggung menanggung, djuga sesudah molest, semua kerugian biaja jang menimpa jang dipertanggungkan, sampai kapal disela­ matkan dan membuang sauh, tapi dengan perketjualian dari kerugian-kerugian jang timbul njata2 langsung dari molest. Dengan itu semua djika sebab tenggelamnja di-ragu2kan, di­ anggap jang dipertanggungkan tenggelam karena ketjelakaan biasa, jang mendjadi tanggungan penanggung. (Pergn. 637). 649. Pasal 649. Djika kapal atau barang dipertanggungkan de­ ngan bebas dari molest berada dalam pelabuhan dan sebelum be­ rangkat, dikuasai oleh musuh, atau djika ditahan, hal demikian disamakan dengan dipaksa berlajar ketudjuan lain dan bahaja ber­ henti bagi penanggung. (Pergn. 367 dst., 637, 647). 650. Pasal 650. Pertanggungan jang diadakan untuk djangka waktu tertentu, sedemikian seperti jang disebut dalam pasal 595, tertanggung harus membuktikan bahwa barang jang dipertanggung­ kan dalam waktu jang ditentukan sudah dimuatkan dalam kapal, jang mendapat ketjelakaan atau tenggelam. (Pergn. 594, 674; Co. 329). 651. Pasal 651. (Dirob. B.N. 38-47; 34-214; 38-1, 2). Dalam penggantian kerugian karena barang2 jang dibeli atau dimuat oleh nachoda, baik atas biaja sendiri, maupun atas biaja kapal, bukti pembelian, dan kognosemen mengenai barang itu, ditanda tangani oleh dua orang kelasi terpenting, harus ditundjukkan. (Pergn. 341, 372, 376-2 sub. 3e, 506; Co. 344). 652. Pasal 652. Pertanggungan djika diadakan dengan pemba­ gian, mengenai kesaudagaran jang harus dimuat dalam beberapa kapal jang ditundjuk, dengan dinjatakan djumlah jang dalam tiap kapal dipertanggungkan, dan djika semua muatan dimuat dalam satu kapal, atau dalam djumlah kapal2 jang kurang dari pada jang ditentukan dalam persetudjuan, penanggung tidak bertanggung dja­ wab lebih daripada djumlah jang ia tanggung terhadap kapal atau kapal2 jang muat muatan, biarpun kapal jang disebut mendapat ketjelakaan; dan demikian ia akan menerima setengah per seratus, atau kurang, menurut perintjian pasal 635, dari djumlah pertang­ gungan jang dinjatakan tak berlaku. (Pergn. 592-le, 638 dst.; Co. 631). 653. Pasal 653. Penanggung dibebaskan dari bahaja selandjutnja, dan berhak akan premie, djika tertanggung mengirim kapal ketempat jang lebih djauh daripada jang ditentukan dalam polis. Pertanggungan berkurang dengan sama djika perdjalanan diperpendek. (Pergn. 282, 367. dst., 370, 592, 638; Co. 364). 654. Pasal 654. Tertanggung wadjib pada penanggung, atau, dji­ ka banjak orang bertanda tangan disatu polis, pada penanda tangan 181

pertama, dengan tjepat memberikan tahu semua pekabaran jang ia terima tentang ketjelakaan, menimpa kapal atau barang, dan harus memberikan tahu turunan atau salinan dari surat, jang muat berita2, pada salah seorang penanggung jang menghendakinja. Djika lalai tentang hal itu tertanggung harus mengganti se­ mua biaja, kerugian dan bunga. (Perdt. 1243 dst.; Pergn. 283; Co374, 387, 390). 655. Pasal 655. Selama tertanggung tidak berhak untuk menje­ rahkan jang dipertanggungkan pada penanggung, untuk mendapat penggantian kerugian penuh, dan ia sebagai akibat betub tak menjer.ahkannja, ia wadjib, djika terdjadi ketjelakaan kapal, kandas, pemaksaan berlajar ketempat lain, atau penahanan, berusaha mentjoba se-kuat2nja menolong atau melepaskan kembali. Untuk ini ia tak memerlukan penguasaan chusus dari penang­ gung, dan djusteru berhak daripadanja menagih djumlah uang setjukupnja, untuk menutup biaja jang dikeluarkan untuk pertolongan atau tuntutan. (Pergn. 283, 345, 369, 545, 657, 663, 665, 675, 718; Co. 381, 388). 656. Pasal 656. Tertanggung, jang menjuruh mentjoba meno­ long atau menuntut dengan memerintahkan pada agennja jang biasa, atau pada rumah atau orang lain, jang terkenal namanja baik, tidak bertanggung djawab terhadap jang diberi kuasa, tapi harus menje­ rahkan penagihan haknja mengenai pekerdjaan tersebut pada pe­ nanggung. (Perdt. 613, 1803; Pergn. 655, 665, 676). 657. Pasal 657. Dalam pertanggungan mengenai tagihan jang tak ditentukan, ialah, djika dalam polis tidak dinjatakan pemlilik dari jang dipertanggungkan termasuk warga-negara apa, tertang­ gung wadjib turut menuntut, djika pemaksaan berlajar kelain dju­ rusan atau penahanan melanggar hukum; ketjuali ia dalam polis dibebaskan dari wadjib itu. (Pergn. 655 dst.). 658. Pasal 658. Putusan pengadilan jang didjatuhkan diluar negeri, dimana kapal atau barang, jang dipertanggungkan sebagai milik jang ditentukan neutral, dinjatakan sebagai milik tak neutral dan karenanja dirampas, tidak tjukup untuk membebaskan penang­ gung dari pembajaran kerugian, dengan adanja tertanggung merabuktikan bahwa barang jang dipertanggungkan betul2 barang neu­ tral, dan bahwa ia, didepan hakim jang mendjatuhkan putusan, menggunakan semua alat dan memadjukan semua surat2 pembuktian untuk menolak perampasan (Pergn. 665 dst.; Atj. Perdt. 436). Pasal.

659, 660. Dihapus L.N. 33-lfl jo. 38-2.

661. Pasal 661. Djika diperdjandjikan penambahan premie, djika ada perang atau kedjadian2 lain jang timbul, hal tersebut, sedjauh besarnja tambahan tidak dinjatakan dalam polis, djika perlu oleh hakim dapat ditentukan, sesudah mendengar para ahli, dengan mem­ perhatikan bahaja, keadaan, dan perdjandjian jang dibuat dalam polis (Pergn. 592, 637; Atj. Perdt. 215 dst.; Co. 343). 182

662. Pasal 662. Dalam semua hal dalam keadaan baik barang tidak dikirimkan, maupun dikirimkan dalam djumlah kurang, atau karena salah taksir dipertanggungkan kelebihan, dan selandjutnja, pada umumnja, dalam hal jang diatur dalam pasal 281, penanggung mendapat setengah per seratus dari djumlah tanggungan, atau separo premi, dan menurut tjara seperti ditentukan dalam pasal 635, ketjuali djika, dalam hal istimewa, menurut ketentuan undang2 atau menurut persetudjuan diberikan lebih padanja. Mereka jang mengadakan pertanggungan untuk orang lain, de­ ngan tidak menjatakan nama tertanggung dalam polis, tak dapat menagih kembali preminja dengan dasar karena jang berkepenting­ an tidak mengirimkan barang jang dipertanggungkan atau dalam djumlah jang kurang. (Pergn. 246 dst., 264-267, 282, 599). Bagian kelima Abanclanemen (*) 663. Pasal 663. Kapal dan barang2 jang dipertanggungkan da­ pat diserahkan untuk memperoleh penggantian kerugian penuh pada penanggung atau terserah padanja dalam hal : ketjelakaan kapal; kandas dengan kehantjuran; (Pergn. 665). tak dapat digunakan karena kerusakan akibat ketjelakaan laut; (Pergn. 664). tenggelam atau busuk karena ketjelakaan laut; (Pergn. 668 d st.); paksaan ketudjuan lain atau penahanan karena negara asing; (Pergn. 369, 665, 668). penahanan oleh pemerintah Indonesia atau Nederland, sesudah pelajaran mulai. (Pergn. 624, 665, 668). Semua ketjuali ketentuan terdapat pada pasal2 berikut. (Pergn. 254, 670, 672 dst., 694; Co. 369). 664. Pasal 664. Penjerahan kapal untuk memperoleh pengganti­ an penuh, karena tak dapat dipergunakan, tak dapat dilakukan, djika kapal sesudah bertumbuk atau kandas, diapungkan lagi,, diperbaiki, dan dapat disiapkan untuk melandjutkan pelajarannja ketempat tudjuan, dan biaja perbaikan tidak melebihi tiga perempat harga kapal jang direntjanakan pada waktu diadakan pertanggungan. (Pergn. 655 dst., 663, 717; Co. 389). 665. Pasal 665. Djika kapal atau barang kandas, dipaksa ber­ lajar kelain tudjuan, atau ditahan, penjerahan kapal untuk memper­ oleh penggantian penuh dapat dilaksanakan dengan segera djika penanggung menolak, atau tak bajar pada tertanggung djumlah (1) Penjerahan barang atau kapal jang dipertanggungkan oleh tertanggung pada penanggung untuk memperoleh pembajaran penuh seperti semua barang atau kapal hilang(penterdjemah). (garis baru)

uang setjukupnja untuk mengganti biaja penjelamatan atau tun­ tutan. Djika terdjadi perselisihan djumlah uang direntjanakan oleh hakim. Ini mendjadi tanggungan penanggung, biarpun biaja, ditambahkan pada kerugian harus dibajar, melebihi djumlah pertanggungan. (Pergn. 283, 655 dst., 663, 668, 676). 666. Pasal 666. Penjerahan barang untuk memperoleh penggan­ tian penuh, djika tenggelam atau busuk, tak dapat dilakukan ke­ tjuali kehilangan atau kerugian berdjumlah tiga perempat harga pertanggungan, atau melebihi. (Pergn. 663 dst., 669, 714 dst.). 667. Pasal 667. Tertanggung dapat menjerahkan pada penang­ gung untuk memperoleh penggantian penuh dan selandjutnja mena­ gih pembajarannja, dengan tak perlu ada bukti tentang tenggelamnja kapal, djika, dihitung; dari hari berangkat berlajarnja kapal, atau dari hari diterimanja berita terachir, sama sekali tak ada berita tentang kapal, dan : sesudah enam bulan lampau, mengenai pelajaran Indonesia; sesudah dua belas bulan lampau, mengenai pelajaran dari Indo­ nesia ke Australia, pantai2 Selatan Asia, pantai Timur Afrika, Tandjung Harapan; ke pulau2 dan pantai antara negara2 terse­ but dengan Indonesia, dan ke-pulau2 di Samudera Selatan disebelah Barat Tandjung Hoorn; dan sebaliknja; sesudah delapan belas bulan lampau, mengenai pelajaran dari Indonesia kebagian lain dari dunia; dan sebaliknja. Dalam pelajaran dari dan ke-pelabuhan2, dua2nja terletak di­ luar Indonesia, djangka waktu dihitung menurut djarak2 tersebut diatas jang djaraknja antara pelabuhan dibandingkan. Dalam semua hal ini tertanggung sudah tjukup, dengan berani angkat sumpah, menerangkan bahwa tak ada kabar tentang kapal jang dipertanggungkan, atau tentang kapal jang muat barang2 jang dipertanggungkan, diterimanja dengan langsung atau tidak; dengan tidak mengurangi pembuktian sebaliknja. (Pergn. 603 dst., 663 669, dst.; Co. 373, 375, 377). 668. Pasal 668. Penjerahan dengan mendapat penggantian penuh, dalam hal dipaksa berlajar kelain tudjuan atau penahanan, dapat djika kapal atau barang jang dipaksa berlajar ketudjuan lain atau ditahan tidak diberikan kembali atau dibebaskan dalam djangka waktu jang ditentukan dalam pasal duluan, dihitung dari tempat pemaksaan atau penahanan, dan dari hari diterimanja kabar oleh tertanggung. Dalam hal perampasan kapal atau barang jang dipaksa ber­ lajar kelain tudjuan atau ditahan, penjerahan kapal untuk memper­ oleh penggantian penuh selekasnja dapat dilakukan. (Pergn. 658, 663 dst., 670; Co. 387). 669. Pasal 669. Barang2 jang busuk atau kapal2 jang sudah dinjatakan tak dapat dipergunakan didjual dalam pelajaran, ter184

tanggung dapat menjerahkan pada penanggung hak2nja, djika, biar­ pun sudah ada usaha2 dari padanja, harga pembeliannja tidak di­ perhitungkan dengannja dalam djangka waktu ditentukan dalam pasal 667; semua dihitung menurut tempat pendjualannja, dan dari hari tertanggung menerima kabar tentang hal itu. (Pergn. 664, 666, 670, 717). 670. Pasal 670. Dalam hal2 tersebut dalam tiga pasal tersebut duluan, penjerahan untuk memperoleh penggantian penuh dari pe­ nanggung harus diberikan tahu dengan resmi pada penanggung dalam tiga bulan sesudah melampaui waktu tertjantum dalam pasal tersebut. (Pergn. 672 dst.. 676; Co. 373). 671. Pasal 671. Dalam semua hal lain, pemberian tahu dengan resmi harus dilakukan dalam djangka waktu tertjantum dalam pasal 667, dihitung menurut tempat terdjadinja ketjelakaan, dan dari hari diterimanja kabar oleh tertanggung. (Pergn. 672, 676; Co. 743; Co. 373). 672. Pasal 672. Setelah lampau djangka waktu tertjantum da­ lam dua pasal duluan, tertanggung tak berhak lagi menjerahkan pada penanggung untuk memperoleh penggantian penuh. (Pergn. Co. 373). 673. Pasal 673. Dalam hal2 dimana dapat dilakukan penjerahan untuk memperoleh penggantian penuh, tertanggung mengenai kabar jang diterima harus mengabarkan pada penanggung, dalam lima hari sesudah menerimanja dengan sanksi penggantian biaja, ke­ rugian dan bunga. (Pergn. 654, 663, 667; Co. 374). 674. Pasal 674. Djika pertanggungan diadakan untuk waktu ter­ tentu, dalam hal2 dan sesudah lampau djangka waktu seperti di­ sebut dalam pasal 667, kapal dianggap tenggelam dalam djangka waktu pertanggungan. Djika kemudian masih dibuktikan bahwa kerugian terdjadi di­ luar waktu per tanggungan, penjerahan barang pertanggungan un­ tuk penggantian penuh batal, dan kerugian jang sudah dibajar harus dikembalikan, dengan bunganja menurut undang2 (Perdt. 1916,1921; Pergn. 640; Co. 376; B.N. 1848-22; disamaJmn tjatatan Perdt. 1767). 675. Pasal 675. Tertanggung, dalam penjerahan jang dipertang­ gungkan untuk memperoleh penggantian penuh, wadjib menundjuk­ kan semua pertanggungan jang ia a^akan terhadap barang jang di­ pertanggungkan, atau memberi kuasa orang lain untuk melakukannja, dan hutang2 uang, jang ia ketahui dengan tanggungan kapal atau barang. Djika tidak dilakukan demikian, waktu pembajarannja, jang harus berlaku mulai hari penjerahan mendapatkan penggantian penuh, ditangguhkan sampai pada hari pemberian tahu jang dimak­ sud, dengan tak timbulnja perpandjangan waktu, jang ditentukan oleh ketentuan undang2 untuk penjerahan jang dipertanggungkan untuk memperoleh penggantian penuh. 185

Djika pemberian tahu palsu, tertanggung tidak memperoleh keuntungan dari pertanggungan. (Pergn. 252, 282, 593, 612, 676, 680; Co. 379 dst.). 676. Pasal 676. Tertanggung djuga wadjib pada penanggung, dalam penjerahan untuk memperoleh penggantian penuh, member^ kan tahu apa jang ia lakukan untuk menjelamatkan atau membebaskan barang jang dipertanggungkan, dan orang2 atau agen2 jang ia kerdjakan untuk itu. (Pergn. 655 dst.). 677. Pasal 677. Penjerahan barang jang dipertanggungkan un­ tuk memperoleh penggantian penuh tak dapat dilakukan baik seba­ gian, maupun dengan sjarat. Djika kapal .atau barang tidak dipertanggungkan untuk djum­ lah penuh dan tertanggung sendiri, dengan demikian menanggung bahaja untuk sebagian, penjerahan untuk memperoleh penggantian penuh tidak dapat mengenai lebih banjak daripada bagian jang di­ pertanggungkan, seimbang dengan bagian jang tidak dipertanggung­ kan. (Perdt. 1297; Pergn. 253, 594; Co. 372). 678. Pasal 678. Djika penjerahan untuk mendapatkan penggantian penuh dilakukan sesuai dengan peraturan undang2, barang2 jang dipertanggungkan mendjadi milik penanggung, dihitung dari hari diberikan tahu dengan resmi tentang penjerahan barang jang di­ pertanggungkan untuk memperoleh penggantian penuh; ketjuali bagian untuk tertanggung, seperti dimaksudkan dalam ajat kedua pasal duluan. (Perdt. 584, 615; Pergn. 670 dst.; Co. 385). 679. Pasal 679. Penanggung, dengan alasan bahwa kapal atau barang jang dipertanggungkan dibebaskan sesudah penjerahan un­ tuk memperoleh penggantian penuh, tak dapat membebaskan diri dari pembajaran djumlah uang tanggungan. (Pergn. 369, 663, 667; Co. 385). 680. Pasal 680. Djika waktu pembajaran tidak ditentukan dalam persetudjuan, penanggung harus, enam minggu sesudah penjerahan untuk memperoleh penggantian penuh diberikan tahu dengan resmi, membajar djumlah pertanggungan, djuga biaja penjerahan untuk memperoleh penggantian penuh. Sesudah waktu itu ia djuga harus membajar bunganja menurut undang2. Barang2 jang diserahkan pada penanggung untuk memperoleh penggantian penuh terikat untuk pembajaran tersebut. (Perdt. 1139, 1250; Pergn. 667, 670 dst., 675, 721, 744; Co. 382). Bagian keenam Hak dan kewadjiban para makelar dalam pertanggungan Laut 681. 186

Pasal

681.

Makelar dalam pertanggungan laut diwadjibkan:

le. kepada penanggung, atau, djika banjak orang mengadakan pertanggungan jang sama, pada jang pertama dari antara mereka, paling lambat dalam dua puluh empat djam sesudah diadakan per­ tanggungan, djika behim djuga dibuat polisnja dan diserahkan, di­ berikan suatu nota jang ditanda tangani, jang menjebut barang jang dipertanggungkan, djumlah pertanggungan, premi, dan sjarat2. No­ ta ini antara pihaka merupakan permulaan bukti tertulis; (Pergn 257 dst., 260). 2e. sjarat2, pendjelasan2 dan keterangan dinjatakan dengan djelas dalam polis, ditambah dengan semua jang o’ eh undang2 diharuskan, sebagai sjarat mutlak untuk suatu polis; (Pergn 256 592, 608). 3e. dengan teliti, mendaftar turunan polis jane; diadakan de­ ngan perantaraannja, da’am daftar jang chusus diadakan untuk itu; (Perdt. 1881; Pergn. 66). 4e. mentjatat dalam daftar jang sama dan menjatakan dengan singkat tjatatan2, lembaran2 dan surat2 jang diberikan pada para penanggung, dalam penagihan kerugian, dan kabar2 dan surat2 jang dengan perantaraannja diberikan pada para penanggung, selama persetudjuan berlaku atau sesudahnja; 5e. dalam penggantian kerugian pada penanggung jang per­ tama2 sudah menanda tangani, djuga menjerahkan suatu daftar dari semua lembaran2 dan surat2 jang ditanda tangani oleh mereka, untuk pengesahan perhitungan kerugian tersebut; (Pergn. 721). 6e. pada para tertanggung atau pada para penanggung, sebanjak hal ini ditagih atas biaja mereka, diberikan sebagai turunan dari polis2, k a b a r 2, surat2 dan tjatatan2 jang ditanda tangani se­ bagai jang benar, seperti tersebut diatas. (Perdt. 1889). Semua dengan antjaman penggantian biaja, kerugian dan bunga. (Perdt. 1243; Pergn. 62 dst., 65, 259; Co. 79, 192-8°). 682. Pasal 682. Djika premi, dalam menanda tangani polis per­ tanggungan laut tidak dibajar, makelar, jang mendjadi perantara dalam mengadakan pertanggungan, harus memenuhi hal itu, sebagai hutangnja sendiri; ketjuali itu djuga tuntutan dari penanggung ter­ hadap tertanggung sendiri, sedjauh ia tak membuktikan bahwa premi sudah dilunasi olehnja pada makelar; dalam semua hal kewadjiban penanggung tetap harus dipenuhi terhadap tertanggung. Makelar tidak bertanggung djawab terhadap premi, djika dalam polis diperdjandjikan bahwa premi tidak akan dibaiar dengan segera. (Pergn. 65, 256). 683. Pasal 683. Djika tertanggung sudah membajar premi, pa­ da make’ ar, dan ia, dalam waktu satu bulan sesudah pembajaran, djatuh pailit, penanggung berhak akan uang tersebut, dengan hak utama lebih dari semua penagih hutang pad a makelar, terketjuali dari biaja pelaksanaan putusan hakim dan penjelamatan harta. (Perdt. 1139-1°; Co. 346). 684.

Pasal

684.

Makelar, jang sudah melunasi premi pada pe187

nanggung, tidak perlu menjerahkan polis, jang ia sudah memegangnja, pada tertanggung selama ia belum mengembalikan uang jang dibajarkan lebih dulu. Djika tertanggung pailit, makelar, jang masih memegang polis, berwenang untuk menagih kerugian jang masih harus dibajar oleh penanggung, untuk dengan itu mengganti premi jang ia sudah bajar; ketjuali kewadjibannja untuk mempertanggung djawabkan kelebihannja pada kekajaan dari jang pailit. (Perdt. 1812; Pergn. 260). 685. Pasal 685. Djika polis diberikan pada tertanggung, tapi kerugian oleh penanggung belum semua dibajar pada tertanggung, sebelum djatuh pailit, makelar, jang sudah membajar lebih dulu preminja, berhak utama atas uang jang akan diterima berdasarkan hubungan tersebut, dengan tidak mengingat apakah kerugian ter­ djadi sebelum atau sesudah pailit. (Perdt. 1134; Pergn. 683 dst.). BAB KESEPULUH PERTANGGUNGAN TERH ADAP B AH AJA PEN G AN G KU TAN DIDARAT, DI-SUNGAF D A N PER AIR AN P E D A L A M A N

686. Pasal 686. Polis harus, ketjuali sjarat2 jang disebut dalam pasal 256, menjatakan : (Disamakan Pergn. 256-1 sub 8 °). le. djangka waktu kapan perdjalanan selesai, djika hal ter­ sebut ditentukan dalam surat angkutan; (Pergn. 90, 690). 2e. apakah perdjalanan harus dilaksanakan dengan terputus atau tidak. (Pergn. 691 dst.). 3e. nama nachoda, pengangkut, atau ekspeditur jang meneri­ ma pengangkutan. (Pergn. 90-3°, 248, 254, 592). 687. Pasal 687. Pertanggungan, jang menanggung bahaja dalam Pengangkutan melalui daratan, atau melalui sungai dan perairan pedalaman pada umumnja, dan menurut keadaan, diatur menurut per­ aturan undang2 mengenai pertanggungan laut, ketjuali ketentuan jang terdapat dalam pasal2 berikut. (Pergn. 248, 593 dst., 694 dst., 754; Co. 335). 688. Pasal 688. Dalam pertanggungan barang2, bahaja mendjadi tanggungan penanggung seketika barang disampaikan atau dikirimkan kekendaraan atau kapal, kantor atau ketempat lain jang biasa menerima barang untuk dikirimkan. Bahaja berachir djika barang2 datang ditempat jang ditudju dan diserahkan pada alamatnja, atau diserahkan dalam kekuasaan tertanggung, atau kuasanja. (Pergn. 624 dst., 690, 695). 689. Pasal 689. Djika barang2 dipertanggungkan, harus diang­ kut melalui daratan, atau melalui sungai atau perairan pedalaman, atau dengan ber-ganti2 melalui daratan dan melalui perairan, pe­ nanggung sedjauh itu tidak diharuskan mengadakan perdjalanan, diluar keadaan memaksa, melalui djalan lain dari pada biasanja, dan 188

I

dilaksanakan dengan tjara lain dari pada biasanja. (Pergn. 638, 641, 652, 691 dst., 695, 754). 690. Pasal 690. Djika waktu pengangkutan ditentukan dalam surat angkutan, dan tentang itu dinjatakan dalam polis, penanggung tidak harus mengganti kerugian, jang terdjadi sesudah djangka waktu jang barang2 tersebut seharusnja sudah selesai diangkut. (Pergn. 90, 650, 686-1°, 688, 695; Co. 363). 691. Pasal 691. Dalam pertanggungan barang jang harus diang­ kut melalui daratan, atau dengan b e r -g a n ti 2 melalui daratan dan perairan, bahaja tetap mendjadi tanggungan penanggung, biarpun b a ra n g 2 ; dalam perdjalanan, dipindahkan kekendaraan atau kapal lain. (Pergn. 638 dst., 689, 695, 754). 692. Pasal 692. Hal jang sama berlaku dalam pertanggungan barang2 jang harus diangkut melalui sungaii atau perairan pedalaman djika barang2 dipindahkan dalam kapal2 lain; seperti pertang­ gungan diadakan mengenai barang, jang dimuat dalam kapal lain. Malahan dalam hal belakangan, dalam pemindahan kelain ka­ pal, bahaja tetap mendjadi tanggungan penanggung, djika hal ter­ sebut, dilaksanakan untuk meringankan kapal pada waktu air surut, atau karena alasan lain jang memaksa. (Pergn. 638 dst., 691, 695 754). 693. Pasal 693. Dalam pertanggungan barang jang diikirim me­ lalui daratan, penanggung djuga bertanggung djawab terhadap ke­ rugian dan kehilangan, jang ditimbulkan karena kesalahan atau perbuatan jang tidak pantas dari orang2 jang ditugaskan menerima, mengangkut, dan menjampaikan. (Pergn. 86 dst., 91 dst., 637, 687, 695). 694. Pasal 694. Ketentuan dari bagian kelima dari bab kesembilan djuga berlaku terhadap pertanggungan, termuat dalam bab ini. (Pergn. 663 dst.). 695. Pasal 695. Pihak2 bebas, dengan perdjandjian, menjimpang dari ketentuan, jang disebut diatas dalam pasal 688 dan selandjutnja. (Pergn. 687, 754). BAB KESEBELAS A W AR Bagian pertama Awar pada, umumnja 696. Pasal 696. Semua biaja luar biasa untuk kepentingan kapal dan barang2, dibuat ber-sama2 atau sendiri2; semua kerugian jang menimpa kapal dan barang selama djangka waktu, jang ditentukan 189

dalam bagian ketiga dari bab kesembilan, mengenai mulai dan ber­ achirnja bahaja, dianggap sebagai awar. (Pergn. 624 dst., 697, 699, 701, 702 dst., 706 dst.; Co. 397). 697. Pasal 697. Djika antara pihak2 tidak diperdjandjikan lain, awar diatur menurut ketentuan berikut. (Perdt. 1338; Co. 398). 698. Pasal 698. Ada dua matjam awar : awar besar atau awar umum, dan awar sederhana atau awar-chusus. Jang pertama dikenakan terhadap kapal dan biaja angkutan, dan muatan; jang terachir terhadap kapal, atau barang, sendiri2 jang menderita kerugian atau menimbulkan pengeluaran biaja. (Pergn. 646, 699 dst., 701 dst., 703, 708, 727 dst., 745; Co. 399). 699. Pasal 699. (Dirob. L.N. 33-47; 3Jr 21Jf; 38-1, 2). Awar umum, ia’ ah : le. apa sadja jang diberikan pada musuh atau badjak laut untuk membebaskan atau menebus kapal dan muatan. Djika ada keraguan, selalu dianggap bahwa penebusan terdjadi untuk kepen­ tingan kapal dan muatan; (Pergn. 699-7° dst., 12° dst.). 2e. apa jang dilempar kelaut atau dipakai habis untuk keselamatan umum, atau untuk kepentingan kapal dan muatan; (Pergn. 357, 391, 394, 479, 519y, 729). 3e. tali besi, tiang, lajar, dan lain2 perkakas, jang untuk tu­ djuan tersebut dipotong atau dirusak; (Pergn. 357, 734). 4e. djangkar, tali dan lain2 barang, jang untuk tudjuan jang sama, terpaksa ditinggalkan didalam laut; (Pergn. 357, 734). 5e. kerugian jang menimpa barang2 jang masih didalam kapal timbul karena pelemparan kelaut; (Pergn. 699-6°, 701-5). 6e. kerusakan, jang dengan sengadja ditimbulkan pada badan kapal untuk memudahkan pelemparan dan pemindahan dalam kapal ketjil atau menjelamatkan barang2, atau untuk melantjarkan pe­ ngeluaran air, dan kerugian jang ditimbulkan pada barang muatan karena air tersebut; (Pergn. 699-5°). 7e. pendjagaan, penjembuhan, pemeliharaan, dan penggantian kerugian semua orang jang berada dikapal, jang dalam memperta­ hankan kapal mendapat luka atau tjatjad badan; (Pergn 412, 416416#, 423, 447, 452e, 699-1°, 8°, 12° dan 13°). 8e. penggantian kerugian atau pemberian makanan pada me­ reka jang, bekerdja pada kapal dan barang jang dikirim kelaut atau kedaratan, diambil, ditawan, atau didjadikan budak belian; (Pergn. 699-1°, 7°, 12°, dan 13°). 9e. gadji dan pemeliharaan nachoda dan para kelasi selama kapal terpaksa berada dipelabuhan darurat; (Pergn. 367 dst., 423, 699-10° dan 11°). lOe. biaja pandu laut dan lain biaja pelabuhan jang harus di­ bajar pada keluar dan masuk dari dan ke pelabuhan darurat; (Pergn. 344, 367 dst., 699-9° dan 11°, 708). 190

l ie . sewa gudanp- Ha*, + t barang2 jang selaim en?pat PenJ™panan untuk menumpuk n S tetap berada S t Perbaika* dipelabuhan darurat tak da­ pat tetap berada dikapal; (Pergn. 367 dst., 699-9° dan 10°). 12e. biaja tuntuta™ paksa berlajar ketudjuan df n m ™itar[ drtalian atau di, (Pergn. 369, 699-1°, T- s^ dan lS ^ ^Ol^^) dltUntUt ° leh nachodatimtiitan b e i ^ a l ^ f ^ F - ^ ^ ^ r a a n nachoda dan pada kelasi selama 4.99 i kapal701-4°) dan muatan dibebaskan; (Pergn. 369, 4^0, 699-1° j- , 7° t , «so dan 12°, termasuk bfcjk* m S a w a W l d J f 1 pef 1!'ndVlahan. kekapal. ke^ 1’ Vnnal karena tanfnr. kapal dalam pelabuhan atau sungai, djika tJ sebab° lai ’ Pen&edjaran oleh musuh atau badjak laut atau S ^ m t u k . Untuk menjelamatkan kapal dan muatan terkarena pembongkaran h U’ d;jUga hilanSnj a atau rusaknja barang2 i f i n L , L-Qnti2 a pemuatan, karena terpaksa, dalam kapal2 d s P 6^9 17°, 702 dsatn) PemUatan kembaU dalam kapal (PerS'n- 367 V*e ' ,,kj ™ j f kan.Jan.? ditimbulkan pada kapal, atau pada muat­ an, ata p a-nja, djika kapal, untuk menghindarkan penjerobotan a ,dengan sengadja dikandaskan dipantai; sama djuga, J emikian dilakukan karena bahaja lain jang sangat dstng699-16°) menjelamatkan kapal dan muatan; (Pergn. 546 16e. biaja untuk dapat mengapungkan kembali kapal jang~dikandaskan seperti tersebut diatas dan upah untuk pertolongan2 jang diberikan untuk itu, djuga semua upah untuk pertolongan pada kapal dan muatan, jang diberikan ketika dalam keadaan bahaja; (Pergn. 546 dst., 568d). 17e. kerugian atau kerusakan jang diderita oleh barang2, da­ lam keadaan terpaksa, jang dimuat dalam kapal2 ketjil atau kapal2, termasuk bagian dalam awar-umum jang harus dibajar oleh barang2 itu pada kapal2 ketjil atau kapal; dan sebaliknja kerugian atau ke­ rusakan barang2 jang masih ada dalam kapal jang ditolong, dan pada kapal itu sendiri, terdjadi sesudah pemindahan kekapal ke­ tjil, sedjauh kerusakan atau kehilangan tersebut termasuk dalam awar-umum; (Pergn. 699-14°, 702-705). 18e. gadji dan pemeliharaan nachoda dan para kelasi, djika kapal, sesudah mulai berlajar, tertahan oleh negara asing atau karena petjah perang, selama kapal dan muatan tidak dibebaskan dari semua perikatan timbal-balik; (Pergn. 412, 423, 517s, 520a, 699-9°). 19e. Dihapus : L.N. 33-^7 jo 38-2. 20e. premi untuk mempertanggungkan biaja, termasuk awarumum, atau kerugian jang diderita karena pendjualan sebagian dari muatan dalam pelabuhan darurat, dengan maksud untuk menutup biaja awar; (Pergn. 365). 21e. biaja untuk memeriksa dan menentukan awar-umum; (pergn. 722 dst.). 191

22e. biaja, termasuk didalamnja gadji tambahan dan peme­ liharaan nachoda dan para kelasi, ditimbulkan karena quarantaine sebagai hal jang luar biasa dan dalam mengadakan persetudjuan pemuatan tak diperkirakan, sedjauh kapal dan b a r a n g s jang dimuat terkena olehnja; (Pergn. 316-1 sub. Se, 412, 423) dan 23e. pada umumnja, semua kerusakan jang, karena terpaksa, ditimbulkan dengan sengadja, dan diderita sebagai akibat langsung dari itu, dan biaja jang, dalam keadaan sama&dikeluarkan untuk penjelamatan dan kepentingan kapal dan muatan (Pergn 701-7°, 703; Co. 400, 403, 422, 426 dst.). 700. Pasal 700. (Dirob : L.N. 33-lft; 3Jr 21Jh- 38-2). Djika tjatjad jang terdapat pada kapal, tidak mampu untuk berlajar, atau kesa­ lahan dan kelalaian dari nachoda atau para kelasi menimbulkan kerugian atau biaja, jang tersebut belakangan biarpun dengan sukarela dilakukan untuk kepentingan kapal dan muatan bukan awarumum. (Pergn. 321, 343, 459, 470, 470a, 519c, e 637 640 dst., 703; Co. 221,222). 701. Pasal ialah :

701.

(Dirob : L.N. 33-lfl; 31i-2hl •38-2) Awar-chusus ' ■

le. semua kerusakan dan kehilangan jang diderita oleh kapal atau muatan karena taufan, penjerobotan, ketjelakaan, atau kandas aengan tak sengadja; (Pergn. 545 dst., 699-23°, 701-3°). 2e. upah dan biaja penjelamatan; (Pergn. 551 dst.). 3e. kehilangan, dan kerusakan tali besi, sauh, tali, lajar, hidung kapal, sambungan tiang, penggantung lajar, kapal2, dan perkakas kapal, disebabkan karena taufan atau bahaia lain dilaut. (Pergn. 701-1°). 4e. biaja tuntutan, dan pemeliharaan dan gadji nachoda dan para kelasi selama dimadjukan tuntutan, djika jang ditahan hanja kapal atau muatan; (Pergn. 699-12° dan 13°). 5e. perbaikan chusus pada pembungkusan, dan biaja pertolo­ ngan terhadap kesaudagaran jang rusak, sepandjang ini bukan aki­ bat langsung dari suatu ketjelakaan jang menimbulkan awar-umum; (Pergn. 699-5°). 6e. biaja, mengenai pengangkutan barang lebih landjut, djika aalam keadaan menurut pasal 519d, persetudjuan muatan kapal batal; dan 7e. pada umumnja, semua kerusakan, kehilangan, dan biaja, .iang tidak disebabkan atau diperbuat dengan sengadja, dan untuk keselamatan kapal dan muatan, tapi jang diderita oleh atau diper­ buat untuk kepentingan kapal sadja, atau untuk muatan sadja, dan jang oleh karenanja, menurut pasal 699, tidak termasuk awar-umum. (Pergn. 534 dst., 703; Co. 403). 702. Pasal 702. Djika kapal, dengan keadaan tempat selalu ke­ ying, dangkal atau ada bagian tanah jang menondjol keatas, dengan muatan penuh, tak dapat berlajar baik dari tempat dari mana harus 192

berangkat, maupun ketempat jang ditudju, dan dengan demikian barang- ^arus dibawa dengan kapal2 ketjil atau harus dibongkar dalam kapal- ketjil, biaja untuk kapal2 ketjil tersebut tak dapat dipandang sebagai awar. (Pergn. 506, 698, 699-14°, 728). A jat kedua dihapus dengan (L .N . 83-47 jo 38-2). 703. Pasal 703. Ketentuan dalam pasal 698, 699, 700 dan 701 mengenai awar-umum dan awax-chusus, djuga berlaku terhadap ka~ pal apal tersebut diatas dan kapal2 barang2 jang dimuati di­ dalamnja. (Co. 427). ’J Pf-., Pasal 704. Djika selama pelajaran, baik terhadap kapal2 etjil, maupun. terhadap barang jang dimuatnja, timbul kerugian, ja n g termasuk awar-umum, hal ini sepertiga dipikul oleh kapal ketjil dan dua pertiga oleh barang jang ada dikapal ketjil. Bagian dua pertiga ini selandjutnja sebagai awar-umum dilimpahkan pada kapal induk, biaja angkutan, dan muatan seluruhnja termasuk muatan jang berada dalam kapal2 ketiil. (Pergn. 698 dst., 702, 727; Co. 427). 705. Pasal 705. Timbal-balik barang2, jang dimuat dalam kapal2 ketjil, ber-sama2 kapal induknja dan muatan selebihnja, menang­ gung dalam awar-umum jang menimpa kapal dan muatan, sampai pada saat barang2 dibongkar ditempat jang ditudju dan diserahkan pada orang jang dikirim. (Pergn. 698 dst., 702 dst.). 706. Pasal 706. Barang jang belum dimuat, baik dalam kapal induk, maupun dalam kapal2 dengan maksud membawanja kekapal induk, tidak menanggung ketjelakaan jang menimpa kapal induk, jang akan memuat barang2 tersebut. (Pergn. 696 dst., 727 dst.). 707. Pasal 707. (Dirob : B.N. 33-47; 34-214; 38-1, 2). Kerugian, jang menimpa kesaudagaran karena nachoda lalai menutup djendela-djendela, mengikat kapal dengan kuat, menjediakan alat pengangkat jang baik, dan karena semua ketjelakaan lainnja jang timbul karena kesengadjaan atau kelalaian nachoda atau para kelasi, adalah awar-chusus, karena mana pemuat dapat menuntut nachoda, kapal, dan muatan. (Pergn. 321, 342 dst., 746; Co. 405). 708. Pasal 708. Biaja pandu laut, penarik dan lain2 untuk keluar atau masuk pelabuhan atau sungai, semua padjak dan pengeluaran untuk berlajar keluar dan melalui, semua biaja tanda kedangkalan, sauh, tanda waktu malam, dan tanda penundjuk djalan pelajaran, dan semua padjak2 lainnja jang bersangkutan dengan pelajaran, ada­ lah bukan awar, tapi biaja biasa atas tanggungan kapal; ketjuali dalam kognosemen atau persetudjuan sewa kapal diperdjandjikan lain. .. Biaja ini tak pernah dipikulkan pada para penanggung, ketjuali dalam keadaan istimewa sebagai akibat dari keadaan tak tersang dan luar biasa jang timbul dalam pelajaran. (Pergn. 316-1 suo o , 453 dst., 506, 696, 699-10°; Co. 406). 193

709. Pasal 709. Untuk mendapatkan awar-chusus jang harus di­ bajar oleh penanggung jang menanggung semua barang terhadap semua bahaja, berlaku ketentuan berikut : apa jang dirampok dalam pelajaran, hilang, atau didjual karena rusak akibat ketjelakaan laut, atau karena sebab lain jang diper­ tanggungkan, didjual, direntjanakan harganja menurut harga faktur, atau, djika ini tak ada, menurut harga pertanggungan terhadap barang2, sesuai dengan peraturan undang2; dan penanggung mem­ bajar djumlah ini; djika barang jang dipertanggungkan sampai ditempat tudjuan dengan selamat, djika barang rusak seluruhnja atau sebagian, di­ tentukan oleh ahli berapa harganja, djika seandainja datang de­ ngan sehat, dan selandjutnja berapa harga sekarang; dan penang­ gung membajar sebagian dari djumlah jang ditulis seimbang de­ ngan selisih antara dua harga, djuga biaja mengenai perentjanaan kerugian. Semua dengan tidak dikurangi dengan rentjana dari keuntung­ an jang diharapkan, djika hal ini dipertanggungkan. (Pergn. 273 dst., 613, 615, 621 dst.). 710. Pasal 710. Tak boleh penanggung memaksa tertanggung agar, untuk menentukan harga, mendjual barang jang dipertang­ gungkan; ketjuali dalam polis diperdjandjikan lain. (Pergn. 256-8°, 709). 711. Pasal 711. Djika kerugian harus ditentukan diluar Indone­ sia, diikuti undang2 atau adat kebiasaan jang dianut ditempat di­ mana harus dilakukan penentuan. (A.U.P. 18; Pergn. 724 dst.). 712. Pasal 712. Djika barang jang dipertanggungkan tiba di Indonesia rusak atau kurang, dan kerusakan terlihat, pemeriksaan barang dan perentjanaan kerugian dilakukan oleh ahli sebelum barang dikuasai oleh tertanggung. Kerusakan atau kekurangan tidak terlihat pada waktu dibong­ kar, pemeriksaan boleh dilakukan sesudah barang dikuasai. oleh tertanggung, asalkan dilakukan dalam djangka waktu tiga kali dua puluh empat djam sesudah pembongkaran; dengan tidak mengu­ rangi apa jang selandjutnja oleh pihak jang satu atau jang lain akan dimadjukansebagai bukti. (Pergn. 93, 481-490, 746; Co. 435). 713. Pasal 713. Djika kapal jang dipertanggungkan rusak, di­ sebabkan ketjelakaan laut, penanggung hanja menanggung dua per­ tiga biaja jang diperlukan untuk perbaikan, dengan tidak mengingat apakah diperbaiki atau tidak dan hal itu sesuai dengan imbangan antara bagian jang dipertanggungkan dengan jang tidak dipertang­ gungkan. Sepertiga djadi tanggungan tertanggung, berdasar per­ baikan dari lama mendjadi baru jang dianggap ada. (Pergn. 253, 637, 677, 715 dst.). 714. Pasal 714.Djika sudah diperbaiki, djumlah biaja dibukti­ kan dengan surat tagihan dan semua upaja pembuktian, dan, .kalau perlu, dengan perentjanaan oleh ahli. 194

Djika tidak diperbaiki, djumlah direntjanakan oleh ahli. (Pergn. 283, 655, 715). 715. Pasal 715. Djika, kalau perlu sesudah mendengar ahli, ternjata bahwa, dengan diperbaikinja, harga kapal tambah dengan sepertiganja, penanggung membajar, dengan imbangan menurut pasal 713, djumlah biaja penuh jang ditentukan dengan dikurangi harga tambahan jang timbul karena perbaikan. (Pergn. 716). 716. Pasal 716. Djika sebaliknja tertanggung, kalau perlu se­ sudah direntjanakan seperti diatas, membuktikan bahwa perbaikan, biarpun bagaimana, tidak menimbulkan perbaikan atau penambahan harga kapal, dan terutama karena kapal masih baru, dan pada pelajarannja pertama, menderita kerusakan atau karenanja timbul kerusakan pada lajar atau perkakas kapal jang baru, atau pada sauh, rantai atau tali besi, atau terhadap kulit kuningan jang baru, tidak dikurangi dengan sepertiga, maka penanggung wadjib meng­ ganti biaja perbaikan seluruhnja dengan imbangan menurut pasal 713. 717. Pasal 717. Djika biaja perbaikan melebihi dari tiga perempat harga kapal, kapal harus, terhadap penanggung, dipandang se­ bagai tidak dapat dipergunakan; dan penanggung dengan demikian, sedjauh tak ada penjerahan kapal dengan mendapat penggantian penuh, wadjib membajar pada tertanggung djumlah uang jang ia tanggung, dengan pengurangan harga kapal jang rusak atau bangkai kapal. (Pergn. 663 dst., 713). 718. Pasal 718. Djika kapal tiba dipelabuhan darurat, dan ke­ mudian karena hal sesuatu hilang, penanggung hanja membajar djumlah jang dipertanggungkan. Hal jang sama berlaku djika kapal, karena ber-matjam2 per­ baikan, mengeluarkan biaja melebihi djumlah pertanggungan. 719. Pasal 643, 644 dan atau chusus, tjanaan dan barang jang mengadakan

719. Dengan tidak mengurangi ketentuan dari pasal 645, penanggung tidak menanggung suatu awar-umum djika hal tersebut, ketjuali biaja pemeriksaan, perenpenentuan, tidak sampai satu per seratus dari harga rusak; diketjualikan adanja hak2 dari pihak2 untuk perdjandjian lain tentang hal ini. (Co. 408).

720.

720.

Pasal

Para penanggung, baik mengenai kapal maupun

m e n g e n a i angkutan dan mengenai muatan, masing2 membajar djum­

lah karena awar-umum sesuai dengan barang2, menurut urutan tang­ g u n g a n dalam awar-umum, sedjauh barang2 tersebut dipertanggung­

kan, dan hal tersebut seimbang antara bagian jang dipertanggung­ kan dengan jang tidak dipertanggungkan. (Pergn. 253, 677, 698 dst., 713). 721. Pasal 721. Awar-umum dan awar-chusus sesudah diatur se­ lesai, biaja kerugian harus, djuga surat2 jang bersangkutan, dise­ rahkan pada para penanggung. Mereka wadjib dalam enam minggu 195

sesudahnja membajar apa jang ia harus bajar, dan djika melampaui waktunja harus bajar bunga menurut undang2. (Perdt. 1238, 1250, 1767; Pergn. 680, 681-4° dan 5°, 699, 701, 722 dst., 744, 746; Co. 382; B.N. 48-22 jo 49-63, disamakan tjatatan Perdt. 1767). Bagian kedua Perhitungan dan penanggungan awar-umum 722. Pasal 722. Perhitungan dan pembagian awar-umum dilaku­ kan ditempat berachirnja pelajaran, ketjuali pihak2 tentang hal itu mengadakan perdjandjian lain. (Pergn. 256, 8°, 624, 744; Co 414). 723. Pasal 723. Djika pelajaran terhenti di Indonesia, atau kapalnja kandas disitu, perhitungan dan pembagian dilakukan ditem­ pat berangkatnja kapal di Indonesia, atau seharusnja berangkat. (Pergn. 722). 724. Pasal 724. Perhitungan dan pembagian awar-umum dilaku­ kan atas permintaan nachoda, dan oleh ahli. Para ahli diangkat oleh pihak2, atau oleh raad van justisi jang didaerah hukumnja harus dilakukan perhitungan dan pembagian. Para ahli harus disumpah sebelum mulai bekerdja. Pembagian harus dikuatkan oleh raad van justisi. Diluar Indonesia awar-umum ditentukan oleh kekuasaan jang berwenang disitu. (A.U.P 18; Pergn. 353, 711, 726; Atj. Perdt. 313 dst., 316, 436). 725. Pasal 725. Djika pelajaran terhenti sama sekalii, atau pen­ djualan muatan dalam pelabuhan darurat, semuanja terdjadi diluar Indonesia, penagihan, perhitungan dan pembagian kerugian harus dilakukan ditempat terhentinja kapal atau dilakukan pendjualan(A.U.P. 18; Pergn. 365, 699-20°, 711, 728). 726. Pasal 726. Djika nachoda, dalam melakukan penagihan, di­ sebut dalam pasal duluan, lalai, para pemilik kapal, atau djuga para pemilik barang2, berwenang untuk menagih sendiri, dengan tak mengurangi tuntutannja penggantian kerugian terhadap nachoda. (Pergn. 724). 727. Pasal 727. (Dirob : L.N. 84-2U jo 38-2). Awar-umum di­ tanggung; oleh harga kapal, dalam keadaan setibanja ditempat, ditam­ bah dengan penggantian kerugian jang diterima dengan adanja awar-umum; oleh angkutan, dengan dikurangi gadji dan pemeliharaan na­ choda dan para kelasi; dan oleh harga barang jang, pada waktu terdjadi kerugian, berada dikapal atau di-kapal2 ketjil atau kapal2 lain, atau jang sebelum terdjadi ketjelakaan karena terpaksa dilempar dan diganti, atau jang harus didjual untuk menutup biaja awar. 196

Mata-uang dalam awar-umum mempunjai harga menurut kurs ditempat berachirnja pelajaran. (Pergn. 357, 365, 491, 519m, 533, 596, 698, 702; Co. 304, 401, 417). 728. Pasal 728. Barang2 jang dimuat direntjanakan harganja menurut harga ditempat pembongkaran, dikurangi dengan biaja angkutan, padjak masuk, dan biaja pembongkaran, dan awarchusus jang selama pelajaran mendjadi tanggungan barang. Ada pengetjualiannja dalam hal2 berikut : djika perhitungan dan pembagian dilakukan ditempat berangkatnja kapal2 di Indonesia, atau seharusnja berangkat, harga ba­ rang jang dimuat ditentukan menurut harganja sewaktu dimuat, dengan biajanja sampai dikapal, tidak termasuk premil petanggungan; dan, djika barang2 rusak, menurut harga senjatanja; djika, diluar Indonesia, pelajaran terhenti sama sekali, atau barang didjual, dan awar ditempat itu tidak dapat ditentukan, maka harga, jang dimiliki oleh barang selama dalam pelajaran, atau jang didapat bersih ditempat pendjualannja, dihitung sebagai modal jang m e n a n g g u n g . (Pergn. 723, 725, 727; Co. 304, 402). 729. Pasal 729. Barang jang dilempar dari kapal dihargai me­ nurut harga pasar ditempat pembongkaran kapal, atau, djika tak ada harga pasar, dengan perentjanaan oleh ahli, sesudah dikurangi dengan biaja angkutan, padjak masuk, dan biaja biasa. Sifat dan keadaan barang ditentukan berdasar kognosemen, faktur, dan lain2 pembuktian. (Pergn. 357, 506, 699-23°, 739; Co. 415). 730. Pasal 730. Djika sifat atau keadaan persaudagaran dinjatakan setjara salah dalam kognosemen, dan harganja lebih besar, kerugian jang menimpa dihitung berdasar harga senjatanja, djika tetap wutuh. Tapi djika hilang karena pelemparan, diganti menurut keadaan jang dinjatakan dalam kognosemen. Djika persaudagaran keadaannja kurang baik dari pada jang dinjatakan dalam kognosemen, dalam menanggung kerugian keada­ annja disamakan dengan jang dinjatakan dalam kognosemen, djika tetap wutuh. Barang2 tersebut dibajar menurut harga senjatanja, djika di­ l e m p a r dilaut ( C o . 4 1 8 ) . 731. Pasal 731. (Dirob. L.N. 34-214 jo 38-2). Bahan makanan, pakaian nachoda dan kelasi, dan pakaian se-hari2 para penumpang, djuga peluru2 jang diperlukan untuk mempertahankan kapal, tidak menanggung kerugian pelemparan barang2. Harga dari barang2 se­ matjam jang dilempar kelaut penggantiannja diberatkan pada semua barang lainnja. (Pergn. 429, 436, 533, 533/). 732. Pasal 732. (Dirob. L.N. 33-1,1 jo 38-2). Barang2 jang tak ada kognosemennja atau tidak disebut dalam daftar muatan, tidak dibajar, djika dilempar dilaut. Barang2 tersebut menanggung keru­ gian djika tetap wutuh. (Pergn. 347, 357, 506, 729; Atj. Perdt. 314; Co. 420). 197

733. Pasal 733. Barang2, dimuat digeladak kapal, turut menang­ gung kerugian, djika tetap wutuh. Djika nachoda, diluar pengetahuan atau izin jang memuatkan menempatkan barang2 digeladak, dan dilempar kelaut atau rusak karena pelemparan, jang memuatkan berhak akan penggantian, ke­ tjuali tuntutan dari semua jang berkepentingan terhadap kapal dan nachoda. (Pergn. 348, 699-5°, 729; Co. 421). * 734. Pasal 734. Djika, biarpun ada pelemparan barang, atau pemotongan alat2 kapal, kapal tenggelam, tak terdapat penggantian kerugian. Barang2 jang tetap wutuh atau tertolong tidak harus m e m b a ja r atau mengganti k e ru g ia n jang diderita oleh barang2 iane d ile m p a r, rusak atau dipotong. (Pergn. 699-2° dst.; Co. 423) 735. Pasal 735. (Dirob. L.N. 33-lft jo 38-2). Djika kapal dengan pelemparan dan pemotongan tetap selamat, dan kemudian dalam melandjutkan pelajaran tenggelam, dan barang2 dapat tertolong, hanja barang2 jang tertolong menanggung pelemparan, menurut harga jang ada, sesudah dikurangi dengan biaja2 dan upah2 per­ tolongan, (Pergn. 560, 699-2° dst.; Co. 424). 736. Pasal 736. Djika kapal dan muatan dengan pemotongan, atau lain2 kerugian jang dikenakan pada kapal, tetap selamat, tapi barang2nja kemudian tenggelam atau dirampok, nachoda tak dapat menagih pada. para pemiliknja, jang memuatkan atau jang mendjual­ kan barang2 tersebut, untuk memperhitungkan pemotongan atau kerugian. (Pergn. 737). 737. Pasal 737. Djika barang karena kesalahan atau perbuatan ramrmlem atau ^ ng mendiualkan hilang, mereka turut menanggung awar-umum. (Pergn. 698, 729). £mumP4rnfc 738‘ Tidak 5emilik suatu muatan dalam awarmenanggung lebih dan pada harga barang waktu dai mengurangi biaja2 seperti, sesudah kapal tenggelam, W ?f,m1 aksa;an berlajar kelain tudjuan atau penahanan barang, E 7 , an ° eh nachoda dengan itikad baik, biarpun tanpa asa untuk menolong, sedapat mungkin barang iang tenggelam, diuanT?,?11? * terhadaP barang jang dipaksa untuk dibawa ketuJ an lam, biarpun tak berhasil. (Pergn. 369, 698 dst.). k in n e n S 1 J 39' J Diroh- L N - ^ - 17 30 38-2). Djika, sudah diadam n i k S ggantlanVbarang2 jang dllempar didapat kembali oleh peb a h K ’ PT k tl1arx!s a? a -1anS diterima dalam pembagian, menami f nachoda .dan jang berkepentingan dalam muatan, gan dikurangi kerugian, biaja dan upah dan biaja penjelamatan. ualam hal itu, tambahan tersebut diterima oleh kapal dan jang ? f r^ 85entlngan dengan seimbang, sesuai dengan tanggungan mereka 420) Uglan dalam pelemparan. (Pergn. 560, 729 dst.; Co. 198

740. Pasal 740. Djika pemilik barang jang dilempar mendapatkannja kembali, dengan tidak menagih penggantian, ia sama sekali tidak menanggung, awar-umum, sesudah. terdjadi pelemparan barang jang tetap wutuh. (Pergn. 727; Co. 425). Bedasarkctn L.N. 33-Ip jo 38-2, mulai berlaku 1 April 1938, bab 12 dibatja seperti berikut dibawah ini: lihat peraturan peralihan pasal 12, lihat suplemen no. 15. B A B K E D U A B ELAS P U T U SN JA P E R IK A T A N D A L A M PER N IA G A A N LAUT

741. Pasal 741. Sesudah lampau satu tahun semua hak pena­ gihan kedaluwarsa : le . terhadap pembajaran jang harus dilakukan oleh penerima tentang pengangkutan; (Pergn. 478 dst., 517ft, n, p, 519j, o, r, s, u, 520q ) . 2e. terhadap pembajaran jang harus dilakukan oleh penum­ p an g; (Pergn. 533#, % k, I, m ) . 3e. terhadap pengangkut tentang angkutan para penumpang dan barang; (Pergn. 95, 468, 477 dst., 487, 517o, o, v, w, 5196, e, 522 dst., 528, 533 I, n, r, w ). 4e. terhadap pelaksanaan tuntutan, jang dimaksud dalam ajat ketiga dari pasal : 537. Kedaluwarsa ini mulai berlaku sebagai berikut : mengenai l e dan 2e sesudah pelajaran berachir; mengenai 3e sesudah kapal tiba atau, djika kapal tak tiba di­ tempat, dimana para penumpang diturunkan atau barang2 diserah­ kan, satu tahun sesudah pengangkutan dimulai; mengenai 4e sesudah kerugian dibajar. (Pergn. 747). 742.

Pasal

742.

Sesudah lampau waktu dua tahun kedaluwarsa

s e m u a hak penagihan :

le.

terhadap penggantian kerugian, baik karena penabrakan, dengan tjara seperti disebut dalam pasal : 544 dan 544a, ajat pertama; (Pergn. 316-1 sub. ke, 536 dst.). 2e. terhadap pembajaran untuk upah pertolongan (Pergn. 650, 567 dst., 568<2, i). Kedaluwarsa ini mulai berlaku sebagai beriktu : mengenai le dari hari penabrakan atau timbulnja kerugian; mengenai 2e dari hari berachirnja pemberian pertolongan. Djika penagih bertempat kediaman di Indonesia atau pusat perusahaannja bertempat disitu dan djuga djika ia disitu diwakili sepantasnja dan pengurusan mengenai semua apa jang disjaratkan untuk pemeliharaan, perlengkapan dan pengisian persediaan bahan makanan atau pemuatan kapal dilakukan di Indonesia, permulaan kedaluwarsa ditangguhkan, sampai ada kesempatan untuk mendapat tanggungan bagi tagihannja dengan mensita kapalnja di Indonesia. (Perdt. 17 dst.; Pergn. 542, 568#, 747). m aupun

199

743. Pasal 743. Setelah lampau waktu tiga tahun semua pena­ gihan hak kedaluwarsa karena penjerahan dan pekerdjaan untuk melengkapi, memberi persediaan bahan makanan, pemeliharaan dan perbaikan kapal. Kedaluwarsa mulai berlaku dari, hari terlaksananja penjerahan atau pekerdjaan. (Pergn. 360, 362, 747). 744. Pasal 744. Sesudah lampau waktu lima tahun kedaluwarsa semua tagihan hak jang timbul dari polis pertanggungan. Kedaluwarsa mulai berlaku dari hari, kapan dapat ditagihnja tagihan. (Pergn. 592 dst., 747). 745. Pasal 745. (Dirob B.N. 3Ip-2U jo 38-2). Sesudah lampau waktu satu tahun semua penagihan hak kedaluwarsa : le . jang timbul dari persetudjuan kerdja dari nachoda dan para kelasi selama mereka bekerdja dikapal- (Pergn 316-1 sub 2e, 341 dst., 394). 2e. terhadap pembajaran biaja pandu laut, biaja tanda pela­ jaran dan pelabuhan dan lain2 padjak pelajaran;’ (Pergn. 316-1 sub Se; Ord, P. Laut. L.N. 27-62 pasal 14 jo L.N. 27-63- L.N. 24-228; L.N. 27-223). .... Perhitungan dan pembagian awar-umum; (Pergn. 722 dst.; Atj. Perdt. 313 dst.). 4e. pembajaran awar-umum. . D.iangka waktu jang ditetapkan mulai : le sesudah berachir­ nja pekerdjaan dikapal; ■u • Mengenai 2e, djika kapal Indonesia, mengenai keharusan pemajaran uang dan padjak, dari saat dapatnja ditagih; Jl. a kapal asing, dari saat, untuk tanggungan penagihan terdapnja, dapatnja disita di Indonesia; mengenai 3e, sesudah pelajaran berachir; • mengenai 4e, sesudah laporan tentang perhitungan dan pembanf " a^ r-innum oleh ahli diserahkan pada panitera raad van justisi cuberitakan pada pihak2. (Atj. Perdt. 320). ka Sa^ 7^®' Semua tuntutan hak terhadap para penanggung dpTmn eyu£ian pada barang jang dimuat, hilang, djika diterima, tinvQ ^ a Pemer*ksaan dan perentjanaan kerugian, menurut niata f i l g 1dlten!;ukan oleh. undang2, atau, djika dari luar tak terlam d i, a kerugian, pemeriksaan perentjanaan tidak dilakukan da707, 721) WaktU jang ditentukan undang2. (Pergn. 93, 489 dst.,

h

t L .^ 74 7, K .e tentuan Pasal 1973 K.U. Perdt. berlaku teraap kedaluwarsa disebut dalam pasal 741, 742, 743 dan 744.

tinr,-hJrdaf^ r L 'N ' 33~^7 i ° S8~2> mulai berlaku 1 April 1938, bab ke gabelas dibatja sebagai tertera dibawah. 200

BAB KETIGA BELAS K A P A L D A N A L A T PE LAJA R AN JANG BERLAJAR DI SUNGAI D A N PE RA IRA N PEDALAM AN (L .N . 91-97; Ord. Perkap. Pedal L.N. 27-289). P er. Tabr. Peclalam,. L.N. 14-226; Ord. Angk. Petrol. L.N. 27-214, pasal 2, 7, 9, 11, 12; Ord. Angk. Petrol. L.N. 28-144, pasal 28 d st.; m engenai berlakunja terhadap JcapaP milik orang Indonesia, lihat L.N . 33-49). 748. Pasal 748. Mengenai kapal, jang hanja digunakan untuk pelajaran pedalaman menurut pasal 1 Ord. Perkap. 1927 berlaku peraturan berikut. (Pergn. 309). 749. Pasal 749. Kapal, berukuran paling sedikit duapuluh meter kubik isi bruto dapat didaftarkan pada daftar kapal sesuai dengan peraturan, jang akan diatur dengan ordonansi chusus. (Pergn. 309; Pdfp. lihat suplemen no. 17). Dalam ordonansi ini djuga diatur tjara pemindahan milik dan penjerahan kapal jang didaftar pada daftar kapal, dan kapal jang1 sedang dibuat dan tentang bagian2 dari kapal2 jang demikian atau kapal2 jang sedang dibuat. Kapal2 jang didaftar pada daftar kapal, kapal2 jang sedang dibuat dan bagian dari kapal2 sematjam itu dan kapal jang sedang dibuat dapat dibebani hypotik. Kapals jang disebut dalam ajat pertama tak dapat digadaikan. Pasal : 1977 dari K.U. Perdt. tidak berlaku terhadap kapal jang di­ daftar pada daftar kapal. (Pergn. 314, 750, 753; L.N. 33-49 lihat suplemen no. 17). 750- Pasal 750. Ketentuan dari daftar 315-319 berlaku terhadap kapal jang dimaksud dalam bab ini sedjauh didaftarkan dalam daf­ tar kapal. (Pergn. 753). 751. Pasal 751. Ketentuan dari daftar 320, 321 dan 322 djuga berlaku dengan pengertian, bahwa dalam pasal 320 mengenai perkataan „pelajaran dilaut” dibatja „pelajaran dimaksud dalam pasal 748” . (Pergn. 753). Disamakan 756, 757. baru. Pasal 752. Ketentuan dari bab enam dan tudjuh dari buku ini berlaku terhadap semua kapal2 jang di­ maksud dalam pasal 748. (Pergn. 753). 763. Pasal 753. Terhadap kedaluwarsa dan hapusnja penagihan, timbul dari pasal 749-752 berlaku ketentuan daribab kedua belas dari buku ini sedjauh mengenai hak penagihan jang sama bersangkutan dengan pelajaran dilaut.

Disamakan

754. Pasal 754. Mengenai kelebihannja pelajaran jang dimaksud dalam pasal 748 dikuasai oleh peraturan dan kebiasaan jang ada mengenai hal tersebut. (A.U.P. 15). Buku ke III jang asli, mengenai pengusaha jang pailit, memuat pasal2 749-910 jang asli, ditjabut dengan pasal 2 dari Verord. mulainja verord. pailit, L.N. 1906, suplefnen no. 26. 201

ISI BUKU Halaman. K ata Pengantar ................................................................................. Singkatan .............................................................................................. Ketentuan Umum ............................................................................

5 7 9

BUKU PERTAM A : PERNIAGAAN PADA UMUMNJA.........

9

Bab I.

(Dihapuskan)

.................................................................

9

Bab II.

Pembukuan

.....................................................................

9

Bab III. Beberapa matjam perseroan ........................................ Bagian 1. Ketentuan umum ............................................... Bagian 2. Perseroan firma dankomanditer ................ Bagian 3. Perseroan terbatas ..........................................

11 11 11 14

Bab IV. Bursa perniagaan, makelar dan kasir ................... Bagian 1. Bursa perniagaan .............................................. Bagian 2. Makelar .............................................................. Bagian 3. Kasir ...................................................................

18 18 18 20

Bab V.

Komisioner, ekspeditur, pengangkut dan djuragan Kapal, Berlajar disungai dan perairanpedalaman 21 Bagian 1. Komisioner ........................................................ 21 Bagian 2. Ekspeditur .......................................................... 22 Bagian 3. Pengangkut dan djuragan kapal dalam pela­ jaran sungai dan perairanpedalaman ............ 23 1). Surat2 wisel dansurat2 ataspetundjuk 25 2 ). Cheque ........................................................ 25

B ab VI. Surat Bagian 1. Bagian 2. Bagian 3. Bagian 4. Bagian 5. Bagian 6. Bagian 7. Bagian

Bagian

wisel dan surat atas petundjuk ....................... Penerbitan dan bentuk surat wisel .............. Endosemen ....................................................... Akseptasi ........................................................... Djaminan ........................................................... Hari berachirnja djangka waktu .................. Pembajaran ...................................................... Hak tagih tempuh djika akseptasi atau pem­ bajaran ditolak .............................................. 8. Penjerta antaraan .......................................... 1. Ketentuan umum ...................................... 2. Akseptasi dalam penjertaan umum ...... 3. Pembajaran dalam penjertaan umum ... 9. Lembaran surat wisel, turunan surat wisel dan surat wisel jang hilang .......................... 1. Lembaran surat wisel ..............................

27 27 29 32 34 35 36 37 43 43 44 45 46 46 203

Halaman.

Bagian Bagian Bagian Bagian

10. 11. 12. 13.

2. Turunan surat wisel ..................................... 3. Surat wisel jang hilang .. . .. . . .. .. . ........... ......................................................... Perobahan Kedaluwarsa ..................................................... Ketentuan umum ................................................ Surat atas petundjuk ........................................

Bab VII. Cheque, promes dan kwitansi pada pembawa ........ Bagian 1. Penerbitan dan bentuk cheque ....................... Bagian 2. Pemindahan ............................... ................ Bagian 3. Pendjaminan ..................................................... Bagian 4. Pengundjukan dan pembajaran . . . . . . . -........ Bagian 5. Cheque bersilang dan perhitungan ............... Bagian 6. Hak tagih tempuh djika terdjadi penolakan Pembajaran .......................................................... Bagian 7. Lembaran cheque dan cheque iang hilang . •• Bagian 8. Perobahan ............................................................. Bagian 9. Kedaluwarsa ...................................................... Bagian 10. Ketentuan umum ............................................ Bagian 11. Kwitansi dan promes pada pembawa ...........

46 47 47 47 48 49 51 51 53 55 56 57 59 63 64 64 64 65

Bab V n i. Reklame atau penagihan kembali djika djatuh pailit ..................................................................................

67

Asuransi atau pertanggungan pada umumnja .........

70

Bab IX. Bab X .

Pertanggungan terhadap bahaja kebakaran, bahaja jang dapat menimpa hasil pertanian diladang, dan pertanggungan djiwa ............................ ........... Bagian 1. Pertanggungan terhadap bahaja kebakaran Bagian 2. Pertanggungan terhadap bahaja jang dapat .......... menimpa hasil pertanian diladang Bagian 3. Pertanggungan djiwa ....... ....

BUKU KEDUA : H A K D A N KEW ADJIBAN JANG TIMBUL. D A R I P E L A JA R A N ................................................... ............. Ketentuan umum ......................................................................

76 76 78 79 ^

80

Bab I.

Kapal laut dan muatannja

..........................................

80

Bab n .

Pengusaha dan perusahaan pelajaran .........................

84

Bab m . Nachoda, kelasi dan penumpang ................................. Bagian 1. Ketentuan umum .................................................. Bagian 2. Nachoda ......................; ......................................... Bagian 3. Kelasi ..................................................................... ......................................................... Bagian 4. Penumpang

89 89 90 98 102

204

Halaman. Bab IV. Persetudjuan kerdja laut ........................................... Bagian 1. Persetudjuan kerdja laut pada umumnja ..... 1. Ketentuan umum ........................................ 2. Persetudjuan kerdja laut dengannachoda 3. Persetudjuan kerdja laut dengan kelasi ... Bagian 2. Pekerdjaan dikapal .......................................... 1. Pekerdjaan nachoda dikapal .................... 2. Pekerdjaan kelasi dikapal ........................

103 103 104 107 109 115 115 116

Bab V.

Menjewakan dan pemuatan kapal ........................... 1. Ketentuan umum. ........................................ 2. Pemuatan menurut waktu ...................................

122 122 123

Bab V A .

Pengangkutan barang .............................................. 1. Ketentuan umum ........................................ 2. Pelajaran tetap ...................................................... 3. Pemuatan menurut waktu ................................... 4. Pemuatanmenurut djarak ................................... 5. Pengangkutan barang potongan ..........................

124 125 136 141 143 152

Bab VB.

Pengangkutan orang .................................................. 1. Ketentuan umum ................................................... 2. Pelajaran tetap ....................................................... 3. Pemuatanmenurut waktu .................................. 4. Pemuatanmenurut djarak .................................. 5. Pengangkutan beberapa orang ..........................

154 155 158 160 160 161

Bab VI.

Tabrakan

........................................... ..........................

162

jja b VII.

Ketjelakaan kapal, kandas dan penemuan dilaut

164

Bab VIII. Ditjabut

...........................-...........................................

171

Bab IX. Pertanggungan terhadap bahaja laut dan perbudakan ....................................................................... 171 171 Bagian 1. Bentuk dan isi pertanggungan ....................... Bagian 2. Perentjanaan harga barang2 jang dipertang­ gungkan .................................. ........................... 175 Bagian 3. Permulaan dan berachirnja bahaja .............. 176 Bagian 4. Hak dan kewadjiban penanggung dan ter­ tanggung ............................................................ 178 Bagian 5. Abandonemen ...................................................... 183 Bagian 6. Hak dan kewadjiban para makelar dalam per­ tanggungan laut .............................................. 192 B ab X . Pertanggungan terhadap bahaja pengangkutan didarat, di-sungai2 dan perairan pedalaman ..........

188 205

Halaman.. Bab XI. Awar .................................................................................. 189 Bagian 1. Awar pada umumnja ......................................... 18& Bagian 2. Perhitungan dan penanggungan awar umum 196 Bab XII.

Putusnja perikatan dalam perniagaan laut ..........

Bab XIII. Kapal dan alat pelajaran jang berlajar disungai dan perairan pedalaman .............................................. BUKU KETIGA DITJABUT.

206

199 201