KISI” UAS PPKN – 20 Desember 2014 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Asas Kekeluarganegaraan Sistem Kekeluarganegaraan Deninisi Hukum Hukum Campuran HAM Pembagian / Jenis HAM Pembangunan Nasional Demokrasi
PEMBAHASAN 1. Asas Kekeluarganegaraan & 2. Sistem Kekeluarganegaraan Sistem menurut Kelahiran : a. Ius Soli, penentuan asas kewarganegaraan berdasar-kan daerah/negara tempat di mana ia dilahirkan. Contoh: Seseorang yang dilahirkan di negara A maka ia akan menjadi warga negara A, walaupun orang tuanya adalah warga negara B. (Inggris, Mesir, Amerika, dll). b. Ius Sanguinis, penentuan asas kewarganegaraan ber-dasarkan pertalian darah/keturunan dari orang ybs. Contoh: Seseorang yang dilahirkan di negara A, tetapi orang tuanya warga negara B, maka orang tersebut tetap menjadi warga negara B (dianut oleh negara RRC). c. Dwi / Non Kewarganegaraan - Bipatride Yaitu kewarganegaraan rankap / ganda. - Apatride Yaitu seseorang tanpa memiliki kewarganegaraan Menurut perkawinan a. Asas Kesatuan Hukum Asas kesatuan hukum berangkat dari paradigma bahwa suami istri ataupun ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang meniscayakan suasana sejahtera, sehat, dan tidak terpecah. b. Asas Persamaan Derajat Menurut asas persamarataan bahwa perkawinan sama sekali tidak mempengaruhi kewarganegaraan seseorang, dalam arti masing-masing istri atau suami bebas menentukan sikap dalam menen tukan kewarganegaraanya.
Menurut naturalisasi a. Naturalisasi Biasa Yaitu suatu naturalisasi yang dilakukan oleh orang asing melalui permohonan dan prosedur yang telah ditentukan. b. Naturalisasi Istimewa Yaitu kewarganegaraan yang diberikan oleh pemerintah (presiden) dengan persetujuan DPR dengan alasan kepentingan negara atau yang bersangkutan telah berjasa terhadap negara. Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan naturalisasi digunakan 2 stelsel, yaitu : - Stelsel Aktif, yakni untuk menjadi warga negara pada suatu negara seseorang harus melakukan tindakan-tindakan hukum secara aktif. - Stelsel Pasif, yakni seseorang dengan sendirinya dianggap sebagai warga negara tanpa melakukan sesuatu tindakan hukum. Sejarah PENDUDUK DI INDONESIA, BERDASARKAN INDISCHE STAATSREGELING TAHUN 1927, TERBAGI DALAM 3 GOLONGAN, YAITU : a. Golongan Eropa, yang terdiri atas : - Bangsa Belanda, Bukan Bangsa Belanda, tetapi orang yang asalnya dari Eropa - Bangsa Jepang (untuk kepentingan hubungan perdagangan) Orang-orang yang berasal dari negara lain yang hukum keluarganya sama dengan hukum keluarga Belanda (Amerika, Australia, Rusia, dan Afrika Selatan), dan keturunannya. b. Golongan Timur Asing, yang terdiri atas : - Golongan Cina (Tionghoa), dan - Golongan Timur Asing bukan Cina (orang Arab, India, Pakistan, Mesir, dan lain-lain). c. Golongan Bumiputera (Indonesia), yang meliputi: - Orang-orang Indonesia asli serta keturunannya yang tidak memasuki golongan rakyat lain, dan - Orang yang mula-mula termasuk golongan rakyat lain, lalu masuk dan menyesuaikan hidupnya dengan golongan Indonesia asli.
HAK (Pasal 26-33 UUD 1945) Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dan pelaksanaan hak asasi manusia secara garis besar telah diatur dalam pasal-pasal UUD 1945 antara lain sebagai berikut: a. Menyatakan diri sebagai penduduk dan warga negara Indonesia atau ingin menjadi warga negara suatu negara (Pasal 26)
b. c. d. e.
Bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1) Memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2) Upaya pembelaan negara (Pasal 27 ayat 3) Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran lisan dan tulisan sesuai dengan undang-undang (Pasal 28) f. Memperoleh jaminan dan perlindungan dalam pelaksanaan berbagai bidang hak asasi manusia (Pasal 28A s.d 28J) g. Jaminan memeluk salah satu agama dan pelaksanaan ajaran agamanya masing-masing (Pasal 29 ayat 2) h. Ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara (Pasal 30 ayat 1) i. Mendapat pengajaran (Pasal 31) j. Mengembangkan kebudayaan nasional (Pasal 32) k. Mengembangkan usaha-usaha dalam bidang ekonomi (Pasal 33) l. Memperoleh jaminan pemeliharaan sebagai fakir miskin, fasilitas kesehatan, fasilitas umum serta dari pemerintah. 3. Definisi Hukum Sistem adalah suatu kesatuan susunan dimana masing-masing unsur yang ada didalamnya tidak diperhatikan hakikatnya, tetapi dilihat dari fungsinya terhadap keseluruhan kesamaan susunan tersebut. Hukum adalah aturan, norma atau undang”. Sistem Hukum adalah himpunan & aturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Prof. Dr. E.M.Meyers HUKUM ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia kepada masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi Penguasa-penguasa Negara dalam melakukan tugasnya 4. Hukum Campuran Indonesia sendiri adalah negara yang menganut sistem hukum campuran dengan sistem hukum utama yaitu sistem hukum Eropa Kontinental dan juga menggunakan sistem hukum adat serta sistem hukum islam a. Hukum Eropa Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie) b. Hukum Adat Penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah c. Hukum Islam
karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari'at Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan KUHD, KUHP dan KUHPer Kitab Undang-Undang Hukm Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki pada subyek hukum dan hubungan antara subyek hukum. Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum (misalnya politik dan pemilu (hukum tata negara), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha negara), kejahatan (hukum pidana), maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. Ada beberapa sistem hukum yang berlaku di dunia dan perbedaan sistem hukum tersebut juga mempengaruhi bidang hukum perdata, antara lain sistem hukum Anglo-Saxon (yaitu sistem hukum yang berlaku di Kerajaan Inggris Raya dan negara-negara persemakmuran atau negaranegara yang terpengaruh oleh Inggris, misalnya Amerika Serikat), sistem hukum Eropa kontinental, sistem hukum komunis, sistem hukum Islam dan sistem-sistem hukum lainnya. Hukum perdata di Indonesia didasarkan pada hukum perdata di Belanda, khususnya hukum perdata Belanda pada masa penjajahan. 5. HAM Hak dasar yang dimiliki manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir. Beberapa landasan hukum pelaksnaan HAM di Indonesia di antaranya: a) Pancasila (5 Sila) b) Pembukaan UUD 1945 (1&4) c) Pasal-pasal UUD 1945 (27 ayat (1), (2), (3); pasal 28 A-J; pasal 29 ayat (1); (2); pasal 30 ayat (1); pasal 31 ayat (1) dan (2); pasal 32 ayat (1); pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) dan pada pasal 34 ayat (1)) d) Peraturan Perundang-undangan - Undang-Undang (UU) No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang terdiri dari 11 Bab dan 106 pasal. (contoh 1) - UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang terdiri dari 10 bab dan 51 pasal. (contoh 2) - dll 6. Jenis-Jenis HAM Hak-Hak asasi pribadi (HAP) Kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak
Hak-Hak asasi ekonomi (HAE) Kebebasan memiliki sesuatu Hak mendapat tunjangan hidup Hak-Hak asasi politik (HAPO) Hak ikut serta dalam pemerintahan Hak pilih dalam pemilu (memilih dan dipilih) Hak-Hak asasi hukum (HAH) Hak untuk mendapatkan perlakukan yang sama dalam hukum Hak-Hak asasi sosial dan kebudayaan (HASOBUD) Hak memperoleh jaminan pendidikan dan kesehatan Hak mengembangkan kebudayaan Hak mendapatkan kehidupan yang layak Hak-Hak asasi dalam tata-cara peradilan dan perlindungan (HADIL) Hak mendapatkan perlakuan & tata cara peradilan & perlindungan dalam hal penangkapan, penggeledahan, pemeriksaan dll 7. Pembangunan Nasional Adapun pengertian dari pembangunan adalah proses perubahan yang terus menerus menuju kemajuan dan perbaikan ke arah tujuan yang dicita-citakan. Pembangunan juga bisa diartikan sebagai usaha bangsa untuk meningkatkan mutu dan taraf hidup masyarakat sehingga menjadi lebih baik. Pembangunan nasional merupakan perwujudan nyata dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia indonesia sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dengan rincian sebagai berikut: - Tujuan negara hukum formal, adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia - Tujuan negara hukum material dalam hal ini merupakan tujuan khusus atau nasional, adalah memajukan kesejahteraan umum,dan mencerdaskan kehidupan bangsa. - Tujuan Internasional, adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang perwujudanya terletak pada tatanan pergaulan masyarakat internasional. Pada hakikatnya, pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan nasional diperlukan hal-hal berikut: - Adanya keselarasan, keserasian, keseimbangan serta kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan. - Pembangunan dilaksanakan secara bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat - Adanya pemerataan pembangunan untuk seluruh mesyarakat dan seluruh wilayah tanah air
-
Objek maupun subjek pembangunan adalah seluruh manusia dan masyarakat Indonesia, oleh karenanya pembangunan haruslah berkepribadian Indonesia dan menghasilkan manusia-manusia maju yang memiliki kepribadian Indonesia.
Pembangunan dilakukan dengan tujuan meningkatkan mutu serta taraf hidup suatu masyarakat menjadi lebih baik. Sehingga dalam pembangunan terdapat tiga proses, yaitu: - Emansipasi bangsa : yaitu usaha bangsa melepaskan diri dari ketergantungan pada bangsa lain dengan tujuan agar dapat berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri. - Modernisasi : yaitu upaya untuk mencapai taraf dan mutu kehidupan yang lebih baik. - Humanisasi : yaitu pembangunan untuk menciptakan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang bertaqwa kepada Tuhan YME, cerdas dan terampil, berbudi pekerti yang luhur, sehat jasmani dan rohani, disiplin, kritis terhadap lingkunagan, bertanggung jawab serta mampu membangun dirinya dengan tujuan membangun bangsanya. 8. Demokrasi Pengertian demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Demokrasi dapat memberi manfaat dalam kehidupan masyarakat yang demokratis, yaitu Kesetaraan sebagai warga Negara, memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum, pluralisme dan kompromi, menjamin hak-hak dasar, dan pembaruan kehidupan social. Untuk menumbuhkan keyakinan akan baiknya system demokrasi, maka harus ada pola perilaku yang menjadi tuntunan atau norma nilai-nilai demokrasi yang diyakini masyarakat. Nilai-nilai dan demokrasi membutuhkan hal-hal diantaranya kesadaran akan puralisme, sikap yang jujur dan pikiran yang sehat. demokrasi membutuhkan kerjasama antarwarga masyarakat dan sikap serta itikad baik, demokrasi membutuhkan sikap kedewasaan. demokrasi membutuhkan pertimbangan moral. Dalam perjalanan sejarah bangsa, ada empat macam demokrasi di bidang politik yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, yaitu, Demokrasi Parlementer (liberal), Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila Pada Era Orde Baru, Demokrasi Pancasila Pada Era Orde Reformasi. Referensi lain: http://pknsmpitrpi.blogspot.com/2013/01/materi-pkn-kelas-8-semester-2demokrasi.html Untuk PPKN karena pemahaman, jadi ga perlu sampai hafal pasal sama ayatnya :D, sukses yak UASnya…
