KISI-KISI MATERI PERTEMUAN PEMBANGUNAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI KEDOKTERAN INDONESIA *) dr.Daryo Soemitro Sp.BS Ketua Divisi Registrasi - Konsil Kedokteran Indonesia Anggota Tim Pengarah Perencanaan Pengembangan dan Pembangunan TIK KKI
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................................... 1 A. EXECUTIVE SUMMARY ......................................................................................... 1 B. LATAR BELAKANG ............................................................................................... 1 2.1. Kebijakan Terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional ................... 1 2.2. Alur Informasi Lintas Kementerian Lembaga .................................................. 1 2.3. Tantangan Menghadapi Era Globalisasi ......................................................... 1 C. PENDEKATAN ........................................................................................................ 1 3.1. Stakeholder .................................................................................................... 1 3.2. Penyelenggaraan Pertemuan ......................................................................... 1 3.3. Tim Antar K/L ................................................................................................. 1 D. KISI-KISI MATERI PERTEMUAN ............................................................................ 1 4.1. Nomor Identitas .............................................................................................. 1 4.2. Legalitas Penggunaan Data Pribadi ............................................................... 1 4.3. Standar Prosedur Operasional ....................................................................... 1 4.4. Dashboard Informasi Nasional ....................................................................... 1 4.5. Roadmap........................................................................................................ 1
lllll
*) Termasuk di dalam Sistem Informasi Kedokteran Indonesia adalah informasi dalam bidang pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan jumah, kebutuhan serta penyebaran tenaga dokter dan dokter gigi
1
KATA PENGANTAR
Kisi-kisi materi pertemuan Pembangunan dan Implementasi Sistem Informasi Kedokteran merupakan bahan yang diharapkan dapat dijadikan rujukan untuk pertemuan di lingkungan Kemendikbud, KKI dan Kemenkes dalam menghasilkan roadmap menuju Sistem Informasi Praktik Kedokteran. Inisiatif ini dilandaskan pada kenyataan bahwa para penentu kebijakan di lingkungan Kemendikbud, KKI dan Kemenkes dalam upaya mencari solusi terhadap berbagai persoalan nasional maupun internasional terkait Praktik Kedokteran, banyak terbentur pada ketersediaan data terkait kuantitas dan kualitas produksi, kebutuhan, serta penyebaran tenaga kesehatan. Berbagai pertemuan yang telah dilakukan di masing-masing K/L untuk menghasilkan data/informasi yang relevan dengan masalah yang dihadapi masih belum mencapai sesuai yang diharapkan, khususnya terhadap data/informasi yang perlu diperoleh dari K/L lain. Adanya keaneka-ragaman arsitektur informasi antara satu K/L dan lainnya mengakibatkan banyak ditemukan data yang digunakan sudah kadaluwarsa, tidak akurat, tumpang tindih, tanpa konteks, bahkan bertolak belakang. Keadaan ini membuat data dan informasi tidak relevan dijadikan sebagai dasar pengambilan kepu Materi dalam kisi-kisi ini merupakan paparan beberapa masalah yang perlu disolusikan untuk dapat menghasilkan Dashboard Informasi Kedokteran Indonesia. Dari berbagai hasil pertemuan di lingkup internal maupun antara K/L yang dilandaskan pada kisi-kisi ini, akan dapat disusun roadmap ke arah kesamaan arsitektur informasi untuk dijadikan rujukan bersama dalam melakukan sosialisasi, penyempurnaan maupun implementasi sistem informasi di masing-masing K/L. Oleh karena inisiatif ini merupakan langkah awal, maka diharapkan kisi-kisi ini dapat dikembangkan dan dilengkapi dengan berbagai masalah sistem informasi praktik kedokteran lainnya, untuk kemudian diselesaikan melalui pertemuan yang terarah dan terstruktur. Melalui mekanisme ini diharapkan jaringan sistem informasi antara Kemendikbud, KKI dan Kemenkes terkait praktik kedokteran akan dapat terealisasikan dengan arah pengembangan yang terstruktur. Dalam kesempatan ini penulis perlu mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada DIKTIKEMENDIKBUD, yang melalui Proyek HPEQ komponen 1.6 telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyusun kisi-kisi ini sebagai bahan rujukan pertemuan selanjutnya. Mengingat bahwa arah proyek sistem informasi yang dikembangkan dalam proyek HPEQ juga untuk dapat dimanfaatkan oleh K/L lain, maka muatan kisi-kisi ini juga ada yang menyentuh ranah K/L lain, dengan harapan dapat dijadikan rujukan oleh K/L terkait praktik kedokteran agar kelak dapat saling menunjang kebutuhan lintas K/L.
Jakarta, Juni 2012 Penulis
2
A. EXECUTIVE SUMMARY 1. Dalam upaya menegakkan kualitas praktik kedokteran yang baik, KEMENDIKBUD, KKI, dan KEMENKES merupakan Kementerian/Lembaga (K/L) yang menjadi sumber regulasi strategis atas tegaknya kualitas proses pendidikan kedokteran serta pelayanan kesehatan. 2. Agar regulasi antara satu K/L dengan lainnya dapat terjalin dalam satu kesatuan yang harmonis serta relevan dengan dinamika tuntutan perubahan lingkungan, dibutuhkan political
will dari kementerian lembaga terkait untuk menunjang terselenggaranya keterbukaan dan koordinasi antara K/L terkait secara intensif untuk saling bertukar informasi tentang lingkup data/informasi yang dimilik, maupun kemampuan dalam menyediakan / mendapatkan data yang dibutuhkan untuk / dari pihak lain. 3. Hingga saat ini arsitektur informasi antara satu K/L dan lainnya masih belum jelas, tidak baku dan tindak standar. Tidak heran bila banyak ditemukan data yang digunakan sudah kadaluwarsa, tidak akurat, tumpang tindih, tanpa konteks, bahkan bertolak belakang. Keadaan ini membuat data dan informasi tidak relevan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat. 4. Sebagai langkah awal untuk mewujudkan standarisasi arsitektur informasi yang dapat menghasilkan data / informasi dalam skala nasional secara komprihensif, akurat dan terkini; disusun kisi-kisi materi sistem informasi untuk dijadikan pedoman diskusi dalam pertemuanpertemuan di lingkup masing-masing K/L maupun secara bersama dalam lingkup nasional, agar dapat terarah untuk menghasilkan roadmap menuju Dashboard Informasi Kedokteran Indonesia (DIKI). Termasuk di dalam DIKI adalah informasi dalam bidang pelayanan kesehatan secara ‘terbatas’, yaitu yang berhubungan dengan jumah, kebutuhan serta penyebaran tenaga dokter dan dokter gigi. Comment [ae1]: Masukan CPCU
4.5. Perlu dituangkan pula rujukan regulasi yang terkait dengan TIK dan keamanan data
B. LATAR BELAKANG 2.1. Kebijakan Terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (DeTIKNas) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 tahun 2006. Sebagai tindak lanjut program yang diunggulkan oleh DeTIKNas telah ditetapkan 7 (tujuh) program flagship, yang dijadikan prioritas utama untuk mendukung pelaksanaannya secara nasional (1). Flagship ini dalam tahun 2010 ditambah lagi 3 sehingga total ada 10 flagship Flagship eGovernment Indonesia FLAGSHIP 1. National Single Window
PENJAB Kemenkeu
ANGGOTA Kemenkominfo, Kemendag, Kemenhub, Kementan, Kemenhukham, Kemenlu, Kemenperin, KNRT, Kemeneg PAN Bappenas, Kemenkominfo, Kemenperin, KNRT, Kemeng PAN
2. e‐ Pendidikan
Kemendiknas
3. Palapa Ring
Kemenkominfo Bapenas, Kemenkeu, Kemenperin, KNRT
1 Dirjen Administrasi Kependudukan : Perkembangan Flagship ‘Nomor Identitas Nasional’. Seminar Progres Detiknas Dalam Rangka Pe ringatan 100 Tahun Kebangkitan Nasional. 22 Mei 2008
3
FLAGSHIP 4. Software Legal 5. e‐ Procurement
PENJAB
ANGGOTA
Bappenas, Kemendag, Kemenkeu, Kemenperin, KNRT, KeKemenkominfo meneg PAN LKPP
Bappenas, Kemenkominfo, Kemenkeu, Kemenperin, KNRT, Kemeneg PAN
6. e‐ Anggaran
Kemenkeu
Bappenas, Kemenkominfo, Kemenperin, KNRT, Kemeneg PAN
7. Nomor Identitas Nasional
Kemendagri
Bappenas, Kemenkominfo, Kemenkeu, Kemenperin, KNRT, Kemeneg PAN
8. e‐ Health (2010)
Kemenkes
Bappenas, Kemendiknas, Kemendagri, Kemenkominfo, Kemenkeu, Kemenakertrans, KKI, IDI, PDGI
Kemenbudpar
Bappenas, Kemendiknas, Kemenkeu, Kemenfominfo, PNRI, ANRI
9. e‐ Cultural Heritage (2010) 10. e‐ Agriculture (2010)
Kementan
Bappenas, Kemendiknas, Kemenkominfo, Kemenkeu, Kemendag
Dibentuknya program flagship ini diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya nasional (APBN, APBD, SDM dll) dan efektivitas koordinasi diantara kegiatan yang dilakukan di masing-masing Kementerian / Lembaga. Salah satu langkah yang diperlukan oleh tim ini adalah untuk update perkembangan ehealth hingga saat ini karena MoU yang akan dibuat melibatkan lintas K/L yang ada di dalam e-health 2.2. Alur Informasi Lintas Kementerian Lembaga Interaksi data / informasi antara Kementerian / Lembaga terkait penegakkan penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik seyogianya sudah terjadi secara berkesinambungan sejak dokter / dokter gigi menempuh pendidikan di fakultas kedokteran / kedokteran gigi dan berlanjut sampai ke pengawasan maupun pembinaan dalam melakukan praktik kedokteran.
4
Formatted: Font: Lucida Grande, (Intl) Zapf Dingbats Formatted: Font: Italic Comment [ae2]: Masukan CPCU
Gambar 6 Bagan Hubungan Keterkaitan Data / Informasi Antar Pemangku Kepentingan Dalam Penjaminan Mutu Praktik Kedokteran
Kesinambungan proses monitoring dan evaluasi terhadap kinerja SDM dilakukan melalui : ‣
Lembar Kinerja dosen dan Log Book peserta didik yang merupakan bagian dari kegiatan monitoring dan evaluasi proses pendidikan, dimana pada tahap lanjut akan menjadi bagian dari borang-borang akreditasi institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi.
‣
Log Book kegiatan CPD, catatan tentang etik dan disiplin dokter serta catatan terkait aspek pidana/perdata yang akan menjadi dasar penilaian untuk dapat memperoleh Surat Tanda Registrasi (STR) ulang.
‣ Alur informarmasi lintas K/L ini perlu senantiasa mengingat tujuan bahwa sistem PDPTHealth ini diperuntukkan bagi semua pendidikan tinggi kesehatan. Kedokteran dan kedokteran gigi dapat menjadi pilot project, tapi bisa dimodifikasi berdasarkan kebutuhan tiap pendidikan tinggi kesehatan 2.3. Tantangan Menghadapi Era Globalisasi 1. KEMENDIKBUD, KKI, KEMENKES merupakan Kementerian/Lembaga yang menjadi sumber regulasi strategis atas tegaknya kualitas proses pendidikan serta pelayanan kesehatan. Agar regulasi antara satu K/L dengan lainnya dapat terjalin dalam satu kesatuan yang harmonis serta sesuai dengan dinamika tuntutan perubahan lingkungan, dibutuhkan adanya koordinasi antara K/L terkait secara intensif serta sistem informasi
5
Formatted: Font: Lucida Grande Formatted: Indent: Left: 1,94 cm, No bullets or numbering
Formatted: Font: Italic
terpadu yang mampu menyediakan data / informasi dalam skala nasional secara komprihensif, akurat dan terkini. 2. Asosiasi Institusi Pendidikan, Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan, Organisasi Profesi serta Dinas Kesehatan sebagai pemangku-pemangku kepentingan yang menyusun alur rantai nilai (value chain) untuk terwujudnya kualitas praktik kedokteran, merupakan ujung tombak untuk : ‣
menjamin terselenggaranya harmonisasi pelaksanaan berbagai regulasi di lapangan
‣
menyediakan data / informasi primer maupun metadata untuk kepentingan perencanaan secara nasional
3. Agar pembangunan sistem informasi yang dilakukan oleh masing-masing pemangku kepentingan tersebut di atas, dapat terarah menjadi bagian dari satu jaringan sistem informasi nasional yang terstruktur dan terintegrasi, dibutuhkan adanya buku pedoman tentang arsitektur informasi yang disusun dan disepakati bersama untuk digunakan oleh para pemangku kepentingan di lingkunan masing-masing. Untuk selanjutnya disebut sebagai Buku Pedoman Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Kedokteran Indonesia Formatted: Indent: Left: 0,53 cm, No bullets or numbering
Gambar 4 Kedudukan Sistem Informasi Kedokteran
Perlu penjelasan lebih lanjut tentang tujuan kegiatan, apakah akan mengembangkan sistem informasi praktik kedokteran atau PDPT-Health (merujuk pada catatan nomor 3)
Comment [ae3]: masukan CPCU
C. PENDEKATAN 3.1. Stakeholder 1. Kemendikbud, sesuai flagship dalam tatanan e-Government, ‣ merupakan penanggung jawab terkait e-Pendidikan, akan menjadi inisiator bagi stakeholder dalam lingkungannya (stakeholder internal) untuk menyelesaikan berbagai aspek teknis ketersediaan data / informasi terkait pendidikan ‣
stakeholder internal antara lain asosiasi dan institusi pendidikan dalam lingkup pendidikan kedokteran dan pendidikan keperawatan
2. Kemenkes, sesuai flagship dalam tatanan e-Government,
6
‣
merupakan penanggung jawab terkait e-Health, akan menjadi inisiator bagi stakeholder dalam lingkungannya untuk menyelesaikan berbagai aspek teknis ketersediaan data / informasi terkait pemanfaatan tenaga kesehatan untuk pelayanan kesehatan
‣
stakeholder internal antara lain : •
Asosiasi dan institusi pendidikan tenaga kesehatan (Poltekes)
•
Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) dan Komisi Farmasi Indonesia (KFN), badan yang mengatur kebijakan Tenaga Kesehatan diluar dokter dan dokter gigi.
3. Konsil Kedokteran Indonesia dalam upaya menjalankan amanah UUPK terkait tugas untuk melakukan registrasi dokter / dokter gigi dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing : ‣
akan menjadi stakeholder pendukung utama di ranah Kemendikbud dan Kemenkes.
‣
stakeholder internal adalah organisasi profesi beserta badan-badan di dalamnya
Formatted: Font: Lucida Grande
‣ Stakeholders ini tergantung keputusan pengembangan sistem yang akan dilaksanakan. Jika akan mengembangkan PDPT-Health harus melibatkan Kemenkominfo dan Kemendagri 3.2. Penyelenggaraan Pertemuan 1. Kisi-kisi dalam butir D dalam uraian berikut merupakan materi bahan dikusi. Oleh karena materi dapat terkait aspek manajemen, aspek legal maupun sistem informasi, maka penyelenggara dari masing-masing K/L perlu menetapkan dahulu aspek masalah apa yang akan dijadikan tujuan pertemuan dan kemudian melakukan pemilahan, baik terhadap materi maupun lingkup peserta. 2. Sesuai bobot dan jenis masalah, materi yang menyangkut masalah berskala nasional perlu dihadiri oleh seluruh K/L, sedangkan masalah yang berskala terbatas di masingmasing K/L cukup dihadiri oleh stakeholder internal masing-masing K/L 3.3. Tim Antar K/L Untuk menunjang agar kisi-kisi materi yang menjadi bahan diskusi dalam berbagai pertemuan inter dan antar K/L dapat dikompilasikan menjadi Roadmap Sistem Informasi Kedokteran Indonesia, perlu dibentuk Tim Antar K/L Tim Antar K/L beranggotakan minimal SDM perwakilan dari setiap K/L, dapat diperluas sesuai kebutuhan dengan SDM dari stakeholder lain. Dengan demikian dalam setiap pertemuan harus ada wakil dari Tim Antar K/L.
D. KISI-KISI MATERI PERTEMUAN 4.1. Nomor Identitas 1. Masalah : Telah beragam aplikasi diterapkan guna mengolah setiap data menjadi informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan di masing-masing pemangku kepentingan terkait. Banyak kementerian / lembaga di tingkat pusat dan daerah mau7
Formatted: Indent: Left: 2,47 cm, No bullets or numbering Comment [ae4]: masukan CPCU
pun instansi swasta yang mulai mengembangkan e-Government (2) . Salah satu aspek yang dikembangkan adalah menciptakan nomor unik untuk sistem informasinya masing-masing, yang kemudian sering dimanifestasikan sebagai Nomor Induk, Nomor Pokok, Nomor Anggota, dlsb yang tujuannya adalah menghasilkan Single Identity Num-
ber (SIN). Inisiatif dalam menciptakan SIN mengakibatkan Indonesia memiliki ribuan embrio SIN yang tersebar di banyak instansi, namun disayangkan bahwa sampai sekarang belum ada aksi konkrit dan acuan baku untuk menyelesaikan egosektoral dan policy body (3). 2. Fokus materi bahasan dalam pertemuan : ‣
Bagaimana nomor induk yang dipergunakan oleh masing-masing stakeholder terkait praktik kedokteran, dimulai dari nomor mahasiswa sampai dengan nomor induk yang dipergunakan oleh dokter dan dokter gigi setelah lulus pendidikan dalam berbagai lingkup organisasi / kegiatan dapat menjadi satu nomor induk yang unik.
‣
Bagaimana nomor induk ini dapat menjadi satu subsistem dari sistem Nomor Identitas Nasional sesuai tatanan dalam e-Government Indonesia
3. Stakeholder terkait : ‣
DetikNas sebagai pemegang kebijakan Nomor Identitas Nasional dalam flagship eGovernment Indonesia
‣
Kemendikbud, KKI dan Kemenkes.
‣
Semua asosiasi, institusi pendidikan dan organisasi yang merupakan stakeholder Kemendikbud, Kemenkes dan KKI terkait Praktik Kedokteran
4. Petunjuk untuk penyelenggara pertemuan ‣
Tahap awal pembahasan Nomor Induk Kedokteran (NIDOK) mengarah pada pembuatan sistematika penomoran, namun pada akhirnya perlu disahkan dan diterbitkan keputusan oleh para pengambil kebijakan di Kemendikbud, KKI, dan Kemenkes
2 e-Government is digital interaction between a government and citizens (G2C), government and businesses/commerce/eCommerce (G2B), and between government agencies (G2G), Government-to-Religious Movements/Church (G2R), Government-to-Households (G2H). http://en.wikipedia.org/wiki/E-Government 3 eBizz Asia : Information Technology, Communications and e-Business Magazine. Volume II No 12 - November 2003
8
‣
Dalam menyusun sistematika, perlu melibatkan MTKI dan KFN karena NIDOK merupakan subsistem dari Nomor Induk tenaga Kesehatan
‣
Penyelenggara pertemuan perlu mengundang semua stakeholder utama, mulai dari DetikNas (karena terkait eGovernment) sampai dengan asosiasi institusi pendidikan.
5. Output Workshop ‣
Terciptanya Nomor Identitas Dr/Drg yang dipergunakan sebagai Nomor Mahasiswa di seluruh FK/FKG, Nomor Anggota di Organisasi Profesi, maupun di tempat lainnya dimana terdapat aktifitas praktik kedokteran oleh dokter dan dokter gigi.
‣
Terciptanya sistem penomoran dari Nomor Identitas Dr/Drg yang merupakan subsistem dari Nomor Identitas Tenaga Kesehatan, dan lebih dalam menjadi subsistem dari Nomor Identitas Nasional
4.2. Legalitas Penggunaan Data Pribadi 1. Masalah Sesuai UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 26 : ....... penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. 2. Fokus materi bahasan dalam pertemuan : ‣
Apakah Stakeholder yang menghimpun data sudah terlindung dari gugatan oleh karena menggunakan / menyerahkan ke pihak lain data elektronik pribadi tertentu dari dokter / dokter gigi dalam Transaksi Elektronik, baik menyangkut jenis data pribadi terkait identitas pribadi, prestasi pendidikan, kegiatan CPD maupun etik dan disiplin dalam meaksanakan praktik kedokteran
‣
Apakah sudah ada pengkategorian jenis data pribadi mana saja terkait butir di atas yang akan menjadi Public Domain, Institusional Domain maupun digunakan untuk kepentingan internal. Untuk pengkategorian ini perlu dilihat urgensi dari jenis data dalam menopang kebutuhan konten dari Dashboard Informasi Kedokteran Indonesia.
3. Stakeholder terkait ‣
AIPKI/AFDOKGI (mewakili FK/FKG) sebagai Entry Point data mahasiswa dan dosen
‣
KKI sebagai Entry Point data registrasi
‣
IDI/PDGI sebagai Entry Point data anggota perhimpunan
‣
Kemenkes sebagai Entry Point data tempat praktik
4. Petunjuk untuk penyelenggara pertemuan ‣
Bobot materi diskusi terutama aspek manajemen data manual maupun elektronik.
‣
Penyelenggara perlu mengundang jajaran manajemen dari semua stakeholder terkait yang memiliki sedikit latar-belakang sistem informasi
9
5. Output Workshop ‣
Menghasilkan jenis data pribadi mana saja yang tergolong Public Domain,
Institusional Domain maupun digunakan untuk kepentingan internal, sesuai uraian ‣
dalam butir B.2.a. Tersusunnya format Formulir Penyerahan Hak Penggunaan Data Pribadi yang akan menjadi salah satu persyaratan untuk diisi di Entry Point.
4.3. Standar Prosedur Operasional 1. Masalah UURI No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UURI No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berisikan berbagai aspek yang mengatur legalitas transaksi elektronik maupun muatan informasi. Bagi kalangan tenaga medis ataupun pihak pengambil keputusan yang diberi tugas menangani sistem informasi di lingkungan kedokteran maupun kesehatan, keberadaan kedua undang-undang ini sering belum dimengerti / disadari akan dampak konsekuensi hukumnya 2. Fokus materi bahasan dalam pertemuan : ‣
Dokumen apa saja yang perlu dikategorikan sebagai dokumen legal terkait praktik kedokteran dan bagaimana sistem pengamanan terhadap legalitas dokumen.
‣
Apa kriteria verifikator / validator yang akan bertanggung jawab dalam mengesahkan dokumen elektronik
‣
Bagaimana aturan dalam data sharing, mencakup prosedur pertukaran data, kewenangan penggunaan serta keamanan data, rujukan yang digunakan sebagai library database
3. Stakeholder terkait ‣
Kemendikbud dengan stakeholder internal : AIPKI/AFDOKGI beserta institusi pendidikan kedokteran / kedokteran gigi
‣
KKI dengan stakehoder internal : IDI/PDGI beserta badan-badan di dalamnya
‣
Kemenkes dengan stakeholder internal : ARSPI/ARSGMPI beserta rumah sakit pendidikan / jejaring
‣
Ketua pusat data masing-masing stakeholder
10
PENGGUNA DATA
PRADOK Kegiatan Pddk For mal
SUMBER DATA
RUMAH SAKIT MASY KKI
BP2KB MKEK MKKI OP Cab ARSPI PERSI BP3KGB MKEKG MKKGI ang ARSGMPI
KEMKDKI / MENKE KEMENS / DIKNAS Penegak Hukum Dinas
Institusi Pddk
RS Pddk
CPD
Org Profesi
SERKOM
Kolegium
STR
KKI
Rekom OP OP Cabang
SIP
AIPKI AFDOKGI
IDI / PDGI
Dinkes Kab/Kota
OP Cabang
Rumkit
Dinkes Kab/Kota
Masyarakat
Dinkes Kab/Kota
OP Cabang
Misconduct
Malpraktik
Stakeholder yang perlu penyamaan library database berdasarkan matriks hubungan antara penyedia dan pengguna data/informasi
Masyarakat
11
4. Petunjuk untuk penyelenggara pertemuan ‣ ‣
Bobot materi diskusi menyangkut beberapa legalitas dalam SOP keadministrasian serta aspek teknis IT. Penyelenggara perlu mengundang jajaran biro hukum maupun administrator pusdatin dari semua stakeholder
5. Output Workshop ‣
‣
Daftar dokumen legal dan sistem penanda otentitas dokumen Standar Prosedur Data Sharing
‣
Daftar rujukan yang dipergunakan sebagai library database
4.4. Dashboard Informasi Nasional 1. Masalah Ketersediaan data dari stakeholder utama yang bertugas menjaga kualitas praktik kedokteran secara akurat dan terkini merupakan prasyarat agar perencanaan dapat dilandaskan pada hasil analisa yang relevan dengan dinamika masalah yang selalu muncul di lapangan. Makin luas cakupan masalah dalam skala nasional yang akan disolusikan berarti makin banyak jenis data yang dibutuhkan untuk dikompilasikan dalam Dashboard Informasi Kedokteran Indonesia (DIKI). Konsekuensi lanjut adalah makin banyak jenis data yang perlu disediakan oleh stakeholder dalam lingkup K/L masing-masing. 2. Fokus materi bahasan dalam pertemuan : ‣
Sejauh mana masing-masing K/L telah mengeksplorasi kebutuhan data, baik yang tersedia dalam database stakeholder di lingkup masing-masing, maupun yang perlu diperoleh dari K/L lain
‣
Informasi apa saja yang menjadi prioritas dalam DIKI maupun Dashboard masingmasing K/L untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
‣
Untuk menunjang terwujudnya DIKI, data apa saja yang telah tersedia dan data apa saja yang masih perlu dilengkapi.
3. Stakeholder terkait ‣
Kemendikbud dengan stakeholder terkait : AIPKI/AFDOKGI beserta institusi pendidikan kedokteran / kedokteran gigi
‣
KKI dengan stakehoder terkait : IDI/PDGI beserta badan-badan di dalamnya
‣
Kemenkes dengan stakeholder terkait : ARSPI/ARSGMPI beserta rumah sakit pendidikan / jejaring
12
4. Petunjuk untuk penyelenggara pertemuan ‣
‣
‣
Muatan Dashboard dalam DIKI pada dasarnya merupakan kompilasi data dari Kemendikbud, KKI dan Kemenkes yang penting untuk menjadi dasar perencanaan strategis maupun pembuatan keputusan dalam skala nasional. Dalam pertemuan perlu disolusikan baik kebutuhan data apa saja yang dibutuhkan oleh pengambil kebijakan dari K/L lain, maupun kemampuan satu K/L untuk menyediakan data bagi K/L lainnya. Kebutuhan data perlu terinci menyangkut jenis maupun kedalaman data, serta jangka waktunya. Untuk mempertajam kebutuhan dalam satu K/L, penyelenggara cukup mengundang jajaran pengambil keputusan dari stakeholder internalnya; sedangkan untuk mengkomunikasikan kebutuhan data lintas K/L untuk muatan DIKI, pertemuan perlu dihadiri eselon pengambil keputusan dari K/L terkait.
5. Output Workshop ‣
Target informasi yang akan menjadi muatan Dashboard masing-msing K/L maupun Dashboard Nasional untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
‣
Daftar jenis data yang telah tersedia dan yang masih perlu disediakan oleh stakeholder terkait dari masing-masing K/L.
4.5. Roadmap 1. Dari berbagai pertemuan yang diselenggarakan oleh masing-masing K/L dengan stakeholder internal maupun pertemuan bersama semua K/L, disamping output pertemuan sebagaimana yang sudah diuraikan dalam setiap topik, diharapkan juga disusun penjadwalan untuk sosialisasi maupun implementasi. 2. Dari hasil pertemuan demi pertemuan, akan disusun roadmap Sistem Informasi Kedokteran Indonesia yang mengandung muatan materi : ‣
Kebijakan tentang sistematika Nomor Identitas Kedokteran
‣
Aspek legal terkait pengumpulan, pengolahan dan penyebaran data/informasi
‣
Standar Prosedur Operasional pertukaran data antara K/L maupun dengan stakeholder internal
‣
Bentuk Dashboard Informasi Kedokteran Indonesia
3. Roadmap diharapkan dapat menjadi rujukan penyempurnaan sistem informasi di Kemendikbud, KKI maupun Kemenkes; beserta stakeholder internal terkait.
13
lllll
14
