SISTEM INFORMASI SAFEGUARDS REDD+ INDONESIA : pembangunan

SISTEM INFORMASI SAFEGUARDS REDD+ INDONESIA : pembangunan dan operasionalisasinya NUR MASRIPATIN Kepala Pusat Standardisasi dan Lingkungan

FGD PUSTANLING – BPIK Propinsi Jambi Jambi, 13-14 Mei 2014

PENGANTAR Workshop I tentang Safeguards dan SIS-REDD+ tanggal 11 Desember 2014, sesuai fokusnya telah menyepakati beberapa langkah tindak lanjut, Workshop II (FGD) hari ini dan besok menindak-lanjuti sebagian hasil Workshop I, dan membahas serta menyepakati langkah selanjutnya.

FOKUS WORKSHOP PENGEMBANGAN SIS-REDD+ (Linking national-sub national SIS-REDD+), 11 Desember 2013 Penyamaan persepsi tentang bagaimana “Cancun safeguards” dilaksanakan dan SISREDD+ dikelola sesuai konteks Indonesia (Nasional-Propinsi-Kabupaten/Kota-Tapak/KPH), Membahas langkah-langkah tindak lanjut untuk “linking” SIS-REDD+ nasional dengan Sistem Informasi Kehutanan di Propinsi Jambi sebagai salah satu model pengelolaan SIS-REDD+ Indonesia.

Hasil pertemuan Tim Kecil, Jambi, 11 Desember 2013 (Langkah jangka pendek) Bimbingan teknis (bentuk FGD) (key stakeholers) untuk SIS (Prinsip, Kriteria, Indikator dll) dan link dengan Jambi (Februari-Maret 2014) – PIC: Pustanling Mapping Stakeholders dan instrumen (kebijakan, regulasi, standard dll) – PIC: Komda REDD Mapping dan pertemuan dengan inisiatif/kegiatan/lembaga yang terkait REDD+ di Jambi (MCAI, perizinan dll) – PIC: Komda REDD Form Baku untuk stakeholders Contact person: BPIK dan KOMDA

Hasil pertemuan Tim Kecil, Jambi, 11 Desember 2013 (Langkah jangka pendek) lanjutan Perguruan tinggi memberikan kontribusi informasi REDD+ dibuat bagaimana agar negara berkembang bisa mengurangi emisi dengan tetap melanjutkan pembangunan REDD+ adalah kendaraan untuk memperbaiki kinerja kehutanan

FOKUS WORKSHOP OPERASIONALISASI SIS-REDD+ (Linking national-sub national SISREDD+), 13-14 Mei 2014 Penyamaan persepsi (lanjutan) tentang bagaimana “Cancun safeguards” dilaksanakan dan SIS-REDD+ dikelola sesuai konteks Indonesia (Nasional-Propinsi-Kabupaten/Kota-Tapak/KPH), Membahas langkah-langkah tindak lanjut untuk “linking” SISREDD+ nasional dengan Sistem Informasi Kehutanan di Propinsi Jambi sebagai salah satu model pengelolaan SIS-REDD+ Indonesia (lanjutan), Bimbingan teknis (bentuk FGD) (key stakeholers) untuk SIS (Prinsip, Kriteria, Indikator dll) dan link dengan Jambi (Februari-Maret 2014) – PIC: Pustanling

PEMBANGUNAN SIS-REDD+

Apa itu SIS – REDD+ ? SIS (Sistem for Information provision on Safeguards) adalah sistem yang dibangun untuk penyediaan informasi tentang pelaksanaan ketujuh safeguards berdasar kesepakatan Cancun (Keputusan COP-16, Annex I.2) dalam kegiatan REDD+, yang apabila dilaksanakan dengan benar akan memberikan dampak positif ganda, baik untuk kepentingan nasional maupun internasional.

Latar Belakang Safeguards dan SIS-REDD+ adalah mandat dari Keputusan COP-16 di Cancun (decision 1/CP.16) : 7 Safeguards (Paragraph 69; Paragraph 2 Annex 1) SIS-REDD+ (Paragraph 71 d) Banyak instrumen kebijakan, regulasi, standar dll terkait SFM di Indonesia yang relevan dengan “Cancun safeguards “, Sejumlah proses lainnya spesifik untuk REDD+ (PRISAI, SES, SESA, FPIC etc.) Keputusan COP terkait safeguards dan SIS-REDD+.

REDD+ GUIDANCE & SAFEGUARDS GUIDANCE

SAFEGUARDS

Berkontribusi terhadap pencapaian tujuan Konvensi (Article 2), Berkontribusi pada pemenuhan komitmen Konvensi (Article 4.3), Country driven, Konsisten dengan tujuan integritas lingkungan, multi-fungsi hutan dan ekosistem, Sesuai dengan prioritas dan tujuan pembangunan nasional, kondisi dan kapasitas, menghormati kedaulatan negara, Konsisten dengan kebutuhan dan tujuan pembangunan nasional, Dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan, merespon perubahan iklim, Konsisten dengan kebutuhan adaptasi, DIdukung dengan pendanaan dan teknologi yang cukup, termasuk untuk peningkatan kapasitas, Berdasarkan kinerja atau hasil, Mendorong PHL.

KEPUTUS AN COP16 (REDD+)

• Konsisten dengan tujuan program kehutanan nasional, • Tata-kelola kehutanan yang transparan dan efektif, • Menghormati hak Indigenous Peoples dan masyarakat lokal • Partisipasi stakeholders secara penuh, • Konsisten dengan konservasi hutan, • Mencegah resiko balik (reversals), • Adanya aksi mengurangi pengalihan emisi.

GUIDANCE COP TENTANG SAFEGUARDS DAN SIS-REDD+ Keputusan COP-16 : negara berkembang yang melaksanakan REDD+ perlu menyediakan informasi bagaimana safeguards (7 cancun safeguards) dilaksanakan dan membangun SIS-REDD+, Keputusan COP-17 : SIS-REDD+ harus transparan dan fleksibel untuk penyempurnaan dari waktu ke waktu, dibangun dengan basis sistem yang ada, dll Ringkasan informasi pelaksanaan informasi disampaikan/laporkan ke Sekretariat UNFCCC melalui “National Communication” dan saluran lain sesuai guidance COP, Keputusan COP-19 : Penyampaian informasi dimulai sejak dimulainya kegiatan REDD+, Disamping melalui “National Communication”, juga melalui “UNFCCC web-platform” dan “ REDD+ information hub dalam UNFCCC webplatform” ), Penerimaan pembayaran REDD+ mensyaratkan penyediaan “informasi terbaru tentang pelaksanaan safeguards”.

PRINSIP-PRINSIP Safeguards dan SISREDD+ Indonesia Design Characteristics • Transparency, • Inclusiveness, • In line with national legislations, • In accordance with national circumstances.

Dec. 1/CP 16 (REDD+ Guidance)

Existing policy and other instruments relating to COP-16 safeguards

SIS-REDD+ INDONESIA Other COP guidance (incl. Dec. 12/CP.17, COP-19 dec.)

• • • •

Simplicity, Completeness Accessibility Accountability

Provision of Information • Structure • Mechanism • Institutions • Elements of safeguards (7 safeguards) • PCI & tool to assess safeguards implementation • Platform

Dec. 1/CP. 16 (REDD+ safeguards)

PROSES DALAM PEMBANGUNAN SIS-REDD+ Dua proses yang saling melengkapi: Komunikasi Stakeholder : Untuk membangun struktur dan cara bekerja SIS-REDD+ (2011-2012), Membangun PCI dan alat penilai pelaksanaan safeguards /APPS (2013). Pekerjaan Konsultan untuk : Analisis instrumen kebijakan, regulasi, standards, safeguards dll yang ada di Indonesia yang relevan dengan “Cancun safeguards” , dan menggunakannya sebagai dasar penyusunan Principles, Criteria, Indicators (PCI) , yang akan digunakan dalam SIS-REDD+ (2012), Membangun “data-base system” dan “ web-based platform” untuk penyediaan informasi pelaksanaan safeguards (target selesai Desember 2013).

INSTRUMEN YANG DIKAJI DALAM RANGKA MEMBANGUN PCI UNTUK SIS-REDD+ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Environmental Impact Assessment (AMDAL) Strategic Environmental Assessment (KLHS) Sustainable Management of Production Forest (PHPL) SFM Certification (LEI, FSC) System for Verification of Timber Legality (SVLK) High Conservation Value Forest (HCVF) Free Prior Informed Consent (FPIC) Strategic Environmental and Social Safeguards Assessment (SESA) Others (e.g. Rights-based safeguards, Partnership Governance Index, Legislation related to environmental management, biodiversity conservation, etc.)

PROSES STAKEHOLDER DALAM PEMBANGUNAN SIS-REDD+ TAHUN 2011 8 Sept. 2011 7 – 17 June 2011

SBSTA 34 1 June 2011 21 March 2011

FGD II : follow up FGD I

28 Nov- 9 Des 2011 COP 17 17 Nov. 2011 Dec.12/CP.17 (SIS-REDD+)

FGD III : Discussion on the result of “mapping and analysis of existing safeguards”

FGD I :

follow up stakeholder workshop (discuss structure, mechanism, institutions)

Stakeholder workshop to translate COP-16 decision February (REDD+ safeguards) review existing policy instruments 2011 and safeguards Concept for the development of System for Information Provision on Safegurds (SIS – REDD+)

Note : Financed by MoF and GIZ

PROSES STAKEHOLDER DALAM PEMBANGUNAN SIS-REDD+ TAHUN 28 2012 Nov- 9 Des 2012 COP 18 26 July 2012 Nov. 2012 14-25 May 2012

SBSTA 36 8 May 2012 19 April 2012 21 March 2012

FGD II -III : PCI for SIS-REDD+

Stakeholder Workshop on PCI for SIS-REDD+

Publish Draft PCI for Proceedings SIS-REDD+ of SIS-REDD+ (English development Version) process 2011-2012 (Bhs. Idn)

(presentation of FGD I : Follow up of 26 January WS, PCI, sinergy with Stakeholder other initiatives

26 January 2012

Consultation/workshop (draft structure of the system, flow of information and institutions)

consultancy works : I-II)

Note : Financed by MoF and GIZ

PROSES STAKEHOLDER DALAM PEMBANGUNAN SIS-REDD+ TAHUN 2013 11 - 22 Nov 2013 COP 19

Des. 2013

July-Nov 2013 Stakeholder process at SBSTA 38 FCCC/SBSTA/ the Development of 2013/L.12/ provincial data-based Add.2 (adopted level (linking system by COP-19) national and 14-15 May 2013 Call for submission for SIS-REDD+ Sub-national (Sept 2014), draft and webSIS-REDD+) Dec. CP-19 platform for information provision on March 2013 National workshop to safeguards communicate progress in SIS development (PCI and implementation 3 – 14 June 2013

Publish PCI its asessment tools for SISagreed to for SIS-REDD+REDD+) implement PCI and its (English asessment tools for SISVersion) REDD+ (principle of learning by doing)

Note : Financed by MoF and FCPF

PROCESS in developing PCI for REDD+

Criteria: • Relevance • Limitation in scope • Effectiveness RPISs analyzed

Common Denominators

Findings : • Based on the criteria • Gaps and actions needed

PCI

7 Principles, 17 Criteria, 32 Indicators

SISREDD+ Information Provision (webplatform and other media)

National workshops, FGDs, Provincial workshops, website & other media

Versi Bhs. Inggris dan Bahasa Indonesia

OPERASIONALISASI SIS-REDD+

PCI DAN APPS DALAM SIS-REDD+ 7 Prinsip, 17 Kriteria, 32 Indikators : Prinsip 1 (3C – 4I) Prinsip 2 (2C - 3I) Prinsip 3 (4C – 6I) Prinsip 4 (2C – 6I) Prinsip 5 (2C – 6I) Prinsip 6 (2C – 4I) Prinsip 7 (2C – 3I) APPS untuk menilai pelaksanaan safeguards/ compliance terhadap “Cancun Safeguards) kesesuaian dengan PCI

STRUKTUR KELEMBAGAAN UNTUK SIS-REDD+

FUNGSI PSIS NASIONAL Sebagai clearing house informasi safeguard REDD+ pada tingkat nasional Melakukan rekonsilisasi (konsolidasi, validasi dan verifikasi) data dan informasi yang diperoleh dari tingkat sub nasional Melakukan pemrosesan, penyimpanan data pada tingkat nasional Menyediaan informasi tentang implementasi safeguards REDD+ secara nasional setiap [tahun][6 bulan][3 bulan] Menyusun ringkasan (summary) pelaksanaan safeguards_REDD+ Menyampaikan ringkasan (summary) tersebut kepada Kementerian (K/L) penanggung jawab penyusunan “National Communication” dan/atau Inventarisasi Gas Rumah Kaca/penyusunan “biennial update” hasil inventarisasi GRK untuk diintegrasikan dengan “national communication” dan/atau , “biennial update report” , dengan frekuensi sesuai dengan frekuensi penyusunan “national communication” dan ‘biennial update report” hasil inventarisasi GRK (periksa alur penyediaan informasi pada Bagan 3). Menyajikan informasi publik yang tersedia setiap waktu Melakukan supervisi proses pembangunan sistem informasi safeguards pada tingkat sub nasional Memfasilitasi pembangunan sistim penyediaan informasi tentang pelaksaan safeguards di sub nasional, standard, prosedur operasi, mekanisme pelaporan dan mengeluarkan petunjuk teknis pelaksanaan dan pelaporan.

FUNGSI PSIS SUB-NASIONAL Sebagai clearing house informasi pelaksanaan safeguard REDD+ pada tingkat sub-nasional (Propinsi/Kabupaten) Melakukan pengumpulan dan verifikasi data pelaksanaan safeguard pada tingkat sub nasional Melakukan rekonsilisasi (konsolidasi, validasi dan verifikasi) data dan informasi yang diperoleh dari tingkat yang lebh rendah (“site” – Kabupaten ) Melakukan pemrosesan, penyimpanan data pada tingkat subnasional Pelaporan implementasi safeguards ke tingkat nasional setiap [6 bulan] [tahun] Melakukan supervisi proses pembangunan sistem informasi safeguards pada tingkat yang lebih rendah.

PENGELOLA INFORMASI DI TINGKAT TAPAK/FMU/Proyek Menyediakan informasi, membuat laporan periodk dan database Menyiapkan informasi dengan ceklist dari tingkat nasional Melakukan ‘self assessment’ pelaksanaan safeguards Menyampaikan laporan berkala tentang pelaksanaan safeguards setiap [6 bulan][3 bulan] Menyiapkan informasi publik di tingkat tapak

L/FMP DAN FUNGSINYA LMP dapat dibentuk di tingkat nasional dan sub-nasional sesuai kebutuhan (bersifat Ad-hoc), dengan fungsi sebagai berikut : Melakukan komunikasi dan kordinasi antar lembaga terkait pelaksanaan kegiatan safeguard REDD+ Berfungsi sebagai “liason” untuk informasi pelaksanaan safeguards Memberikan rekomendasi kebijakan safeguards [Melakukan monitoring dan evaluasi] Pusat pengaduan masalah pelaksanaan safeguards Melakukan sosialisasi, edukasi, awareness raising.

KEANGGOTAAN L/FMP Keanggotaan F/LMP terdiri dari wakil-wakil : Pemerintah (Kementerian/Lembaga terkait) Masyarakat adat dan masyarakat lokal Business NGOs Akademisi (Perguruan Tinggi), Lembaga Penelitian, dan pakar, Tokoh masyarakat sesuai dinamika social.

PENYEDIAAN/ALUR INFORMASI DALAM STRUKTUR KELEMBAGAAN SIS-REDD+

PENYEDIAAN/ALUR INFORMASI DALAM STRUKTUR KELEMBAGAAN SIS-REDD+ DALAM FASE YANG BERBEDA

Note : ???? REDD+ di dalam hutan konservasi yang kewenangannya ada di Pemerintah Pusat. Fase Readiness/tidak ada pembayaran (self-reporting dari subnasional ke PS Nasional), Result- based actions (dengan pembayaran hasil, ada persyaratan tambahan)

1

2

1

2

PENYEDIAAN INFORMASI PELAKSANAAN SAFEGUARDS MELALUI WEB-PLATFORM “Data-base system” untuk mengelola data dan informasi pelaksanaan safeguards, “Web-platform” untuk penyediaan informasi pelaksanaan safeguards (dalam Bahasa Indonesia dan English)

TARGET WS/FGD II Pemahaman dan persamaan persepsi tentang SIS-REDD+, fungsi dan manfaat, serta operasionalisasi SIS-REDD+ meningkat, Langkah tindak lanjut dan peran masing-masing stakeholders teridentifikasi dan disepakati (penegasan atau elaborasi dari hasil identifikasi pada workshop 11 Desember 2013), Tahapan pengintegrasian SIS-REDD+ Sub-Nasional dalam Sistem Informasi Kehutanan di BPIK teridentifikasi, termasuk sumberdaya yang diperlukan (SDM, pendanaan dll) serta opsi-opsi pemenuhannya, dengan mempertimbangkan link SIS-REDD+ sub-nasional dan SISREDD+ nasional.

TERIMA KASIH

passion & integrity [email protected]; [email protected]