Konteks REDD+ di Indonesia Pemicu, aktor, dan institusi
Daju Pradnja Resosudarmo & Josi Khatarina Lokakarya Konteks, elemen, dan dinamika REDD+ di Indonesia Hotel Borobudur, Jakarta THINKING beyond the canopy 15 Mei, 2013
Kerangka pemaparan Hutan Indonesia, DD dan pemicunya
Aspek kelembagaan, lingkungan dan distribusi
Ekonomi politik hutan Lingkungan kebijakan REDD+ Tantangan dan Peluang Tata kelola hutan dan REDD+
THINKING beyond the canopy
Konteks: Hutan Indonesia 91 MHa Forested
134 MHa Forest Estate(71%)
Under the purview of the MOF
43MHa Not Forested
188 MHa land area
45.6 MHa 54 MHa Non-Forest Estate (29%)
Local govt and National Land Agency
Not Forested 8.6 MHa Forested
Millions Ha
Deforestation rate 4.0 3.5
3.51
2.83
3.0
2.5 2.0 1.5
1.87
1.37
1.0 0.5
1.08 0.68
0.50
1.17
0.83 0.78 0.30
0.76 0.41
0.0 1990-1996
Indonesia
1997-2000
2001-2003
Forest Estate
2003-2006
0.61
0.45
0.22 2006-2009
Sumber: Statistik Kehutanan Indonesia 2011 - Hasil Penafsiran citra Landsat 7 ETM+ liputan tahun 2009/2010, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (Data Hasil Pencermatan per Desember 2011) - Data digital kawasan hutan dan perairan berdasarkan SK Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan, TGHK serta mutasi kawasan hutan per Desember 2010, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
2009-2011
Outside of Forest Estate
THINKING beyond the canopy
Kategori kawasan hutan dan tutupan hutan Jenis hutan
2005 (juta ha)
2008 (juta ha)
2011 (juta ha)
Berhutan (juta ha)
Hutan konservasi
20.080
19.908
21.643
15.926
Hutan lindung
31.782
31.604
30.969
24.806
Hutan produksi terbatas
21.717
22.502
28.582
18.979
Hutan produksi tetap
35.813
36.649
29.674
20.631
Hutan produksi konversi
14.057
22.795
18.013
10.612
Fungsi telah ditetapkan
0.007
0.233
0.986
-
123.459a
133.694a
128.882
90.955
Jumlah
Sumber : •Statistik Kehutanan Indonesia 2005 •Eksekutif Data Strategis Kehutanan 2009 •Statistik Kehutanan 2011 •Hasil Penafsiran citra Landsat 7 ETM+ liputan tahun 2009/2010, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (Data Hasil Pencermatan per Desember 2011) •Data digital kawasan hutan dan perairan berdasarkan SK Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan, TGHK serta mutasi kawasan hutan per Desember 2010, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan THINKING beyond the canopy
Penyebab langsung Deforestasi dan Degradasi hutan(DD) Perubahan fungsi kawasan hutan
•
Untuk kepentingan pembangunan dan sektor2 lain, serta kebutuhan masyarakat: terencana dan tidak direncanakan
Pembalakan (legal & illegal): degradasi memudahkan deforestasi
Kebakaran hutan dan lahan THINKING beyond the canopy
Pemicu mendasar DD Tumpuan pada SDA untuk ekonomi dan pendapatan
masyarakat dalam berbagai bentuknya Perbedaan antara permintaan (>>>) dan suplai (<<<) kayu Permintaan pasar (>>>) akan kayu dan komoditas Politik lokal dan tata kelola • SDA = political capital • Dengan mengorbankan tata kelola SDA Ketidakpastian tenurial Dinamika faktor demografis
THINKING beyond the canopy
Kegiatan pembangunan dan sumber penghidupan masyarakat (1): Si emas hijau
Billion Rp 80
25
70
x 1000
x 106
Kecenderungan kegiatan kelapa sawit
20
15
10
60
Area (ha)
50
Production (tonnes)
40
Export (tonnes)
30
Bank Credit for agriculture, forestry, fishery and livestock
20 5 10 -
0 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
THINKING beyond the canopy
Kegiatan pembangunan dan sumber penghidupan masyarakat (2): batubara
Indonesia produsen batubara kelima terbesar di
Trend of Coal Mining Activities
350
160
140
300
x 1000 Billion Rp
x 1,000,000 tonnes
dunia Produksi naik dua kali lipat dalam 6 tahun terakhir Investasi naik tajam
120
250
100 200 80 150 60 100
40
Production Exports Production Kalteng
50
20
Production Kaltim
0
0
Consumption
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 Year
2011*
Bank Credit for mineral mining
THINKING beyond the canopy
Aspek Kelembagaan, Lingkungan dan Distribusi (1)
Tata Kelola berkaitan dengan hutan
•
•
Di tingkat global dan perjanjian internasional UNFCCC UNCBD IBSAP FLEGT Nasional Peraturan perundangan terkait tidak konsisten Kawasan hutan: pengukuhan kawasan hutan, interpretasi dan legitimasinya Proses perijinan tertutup dan berpotensi korupsi Kapasitas pemerintah dalam memonitor kegiatan konsesi hutan kurang Pengelola hutan di tingkat tapak kurang Penegakan hukum yang lemah Kurangnya partisipasi masyarakat THINKING beyond the canopy
Aspek Kelembagaan, Lingkungan dan Distribusi (2) •
•
Desentralisasi Kewenangan pemerintah daerah dalam sektor ekonomi yang berpengaruh thd hutan Penerbitan izin-izin Bagi hasil Hak masyarakat asli/adat dan hak-hak atas karbon, lahan dan pohon
•
Perubahan fungsi kawasan hutan
•
Konflik
THINKING beyond the canopy
Ekonomi Politik hutan dan DD Sejarah DD di Indonesia
• • • •
1960 – 1982 --- industri kayu bulat 1982 – 1990an --- industri kayu lapis 1990 – 1998 --- bubur kertas dan kertas > 1998 --- ijin2 skala kecil, HTI bubur kertas
DD dalam Konteks Kebijakan Politik, Ekonomi, dan Hukum
•
Kebijakan ekonomi politik (kemudahan pajak, tambang di kawasan hutan, pengembangan wilayah pangan dan energi, pengembangan energi nabati, kelapa sawit)
•
Penegakan hukum
•
Potensi implikasi bagi REDD+ THINKING beyond the canopy
•
Penegakan hukum sektor kehutanan Law enforcement No
year
No. Of cases
Verdict reached
Ongoing
1
2005
949
331
373
2
2006
2034
371
1199
3
2007
685
202
364
4
2008
316
62
163
5
2009
243
61
109
Court verdicts in forestry cases Putusan pengadilan kasus kehutanan 2008
Putusan pengadilan kasus kehutanan 2009
< 1 year
1-2 year 3-5 year 6-10 year
> 10 years
< 1 year 1-2 year 3-5 year 6-10 year >10 years >Life > Death THINKING beyond the canopy
Kebijakan REDD: Para pihak dan perannya Para pihak dan proses kebijakan: dinamis, tidak selalu berjalan seiring
• •
•
Institusi utama: Bappenas, Kemenhut, DNPI, Satgas REDD+ Berbagai kepentingan Swasta, perwakilan masyarakat adat, LSM, donor, pemerintah daerah, masyarakat
Berbagai pandangan akan REDD+ Contoh: suara nasionalisme (source: Luttrell et al., 2013)
THINKING beyond the canopy
Penetapan kawasan hutan, kebijakan terkait penggunaan lahan, dan proses REDD+ December 2007 COP13 Bali
1960-1998
1960 Basic Agrarian Law
1967 Basic Forestry Law
1992 Law on Spatial Planning
TGHK: Law 5 of 1990 and BFL Map 1:500,000 Harmonisation of TGHK and Provincial Spatial Plan
1999-2005
2007
1999 Forestry Law
Spatial Planning Law
2004 Plantation Law
July Indonesian ForestClimate Alliance (IFCA)
2000 Forest area designation based on TGHK and RTRWP synchronization Map: 1:250,000
2004 MoF Regulation on the Utilization of Forest Protected Areas for Mining Activities
March 2007 Presidential Instruction on Acceleration of peatland development rehabilitation and revitalization in Central Kalimantan January Government Regulation on Forest Administration, Forest Management Planning, and Forest Utilization
2004-2007 proposed revision of forest area in accordance with RTRWP/K and regional division Map 1;250.000
December 2008 COP14 Poznan
2008
December 2009 COP 15 Copenhagen
2009 Environmental law
December Regulation on REDD Demonstration Activities July Indonesia National Council on Climate Change (DNPI)
March Government regulation on national spatial planning
February Regulation on Non tax state revenue from forest area utilization
December 2010 COP 16 Cancun
2010 December 2010 Central Kalimantan as REDD+ pilot project
Law on Mineral and Coal mining
September Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) - BAPPENAS September Commitment to reduce emissions by 26% or up to 41% May MoF Decree on REDD mechanism procedures February Min. of Agriculture Decree on Peat for oil palm plantation May MoF Decree on Licensing procedures of projects on carbon sequestration and/or storage in production and protected forests
December 2011 COP 17 Durban
December 2012 COP 18 Doha
2011 Sept MoU of REDD+ Task Force and Central Kalimantan National Plan to Reduce GHG emission (RAN GRK)
May Letter of Intent between Norway and Indonesia February Government Regulation on Mining Area February Presidential Instruction on the acceleration of the implementation of the national development priority
February Constitutional court’s verdict on aspect of the forestry law June REDD+ national strategy script published
Sept – Nov Draft of REDD+ National Strategy September REDD+ task force established
2012
December Presidential Regulation on RTR Sulawesi May Moratorium on granting of new licences and improvement of natural primary forest and peatland governance May Presidential Regulation on MP3EI March MoF Regulation on guidelines for lease borrow of forest zone
THINKING beyond the canopy
February 2012 Presidential Regulation on RTR Sumatera island January Presidential Regulation on RTR Kalimantan island May and Nov 2nd and 3rd revision of moratorium July Govt Reg 60 on the procedures of change in function of forest area Govt Reg 61 on the utilization of forest area
Capaian kebijakan utama terkait tata kelola hutan dan REDD+(1)
• RAN GRK : panduan utama nasional upaya penurunan gas rumah kaca
• Stranas REDD+: panduan umum REDD+ dan perbaikan tata kelola hutan
• Moratorium: jeda pembukaan hutan dan lahan gambut THINKING beyond the canopy
Capaian kebijakan utama terkait tata kelola hutan dan REDD+ (2) • • •
• •
Membantu meningkatkan kesadaran publik dan kesadaran serta pengakuan birokrasi atas perlunya memperbaiki tata kelola hutan dan lahan Memberikan ‘waktu bernapas’ untuk memperbaiki tata kelola kehutanan dan penggunaan lahan Merupakan satu cara untuk mengedepankan keterbukaan dan akuntabilitas pembuatan kebijakan kehutanan dan lahan dan perencanaan tata ruang Merupakan media untuk memperbaiki koordinasi antar sektor terkait dan antar tingkatan pemerintahan serta integrasi kebijakan perencanaan dan penggunaan hutan dan lahan Meletakkan lingkungan -- terutama pengelolaan hutan dan lahan -- dalam agenda pemerintah, dalam tingkatan ‘keseriusan’ yang lebih tinggi THINKING beyond the canopy
Tantangan dan peluang tata kelola hutan dan REDD+ Tantangan, a.l. •
• •
• •
Kebutuhan, insentif, dan tekanan atas konversi hutan akan terus berlanjut (misal, MP3EI), dan bagaimana memperbaiki penghidupan masyarakat Ketidak selarasan atau kerancuan peraturan perundangan terkait lahan dan hutan merupakan PR besar
Peluang, a.l. • Perbaikan pencatatan data terkait lahan dan hutan, serta penggunaannya
•
Kurangya integrasi antara kebijakan di masing2 tingkat pemerintahan dengan tingkatan pemerintahan yang lainnya, sampai ke tingkat tapak
• •
Tata kelola pemerintahan secara umum tetap merupakan tantangan yang besar
•
Masalah penguasaan lahan
Beberapa peraturan perundangan telah mengakomodasi prinsip tata kelola yang baik (UU Tata Ruang, Keterbukaan Informasi) bgm penerapannya Prosedur alokasi dan penggunaan lahan lebih terbuka Unsur lingkungan dimasukkan ke dalam perencanaan pembangunan secara menyeluruh THINKING beyond the canopy
Terimakasih
THINKING beyond the canopy
www.cifor.org Center for International Forestry Research CIFOR memajukan kesejahteraan manusia, konservasi lingkungan dan kesetaraan melalui penelitian yang berorientasi pada kebijakan dan praktik kehutanan di negara berkembang. CIFOR merupakan salah satu dari 15 pusat penelitian dalam Kelompok Konsultatif bagi Penelitian Pertanian International (Consultative Group on International Agricultural Research – CGIAR). CIFOR berkantor pusat di Bogor, Indonesia dengan kantor wilayah di Asia, Afrika dan Amerika Selatan.
THINKING beyond the canopy
