Kinerja Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Perspektif Balance Scorecard ( Studi Kasus Pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bintan )
Andila Putri Susanti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang Abstract : In 2007,Indonesia’s goverments runned a main project called Program Keluarga Harapan. The aim of this project is to build social insurance system for the pover. Even it has been running for 7 years since it was established, but in Bintan, it was running at 2010 by Dinas Sosial,instead. Based on that situation, this paper is made to describe the efectivity of organitation peformance measurement based on 4 perspectives of Balanced Scorecard. Using qualitative methods, those perspectives show us that Dinas Sosial still faces some problems running this project. In order to gain the project’s goal, the goverment should pay attention to each perspective in formulating their strategies.
Keywords: Program Keluarga Harapan, performance measurement, Balanced Scorecard
Rendahnya
kemampuan
pelayanan pendidikan dan kesehatan
ekonomi sebuah Rumah Tangga Sangat
yang
Miskin (RTSM) membawa dampak
kepulauan Riau khususnya kabupaten
pada buruknya kualitas nutrisi dan gizi
Bintan sendiri pada awal tahun 2007
serta menyebabkan banyak anak – anak
terdapat 131. 250 penduduk yang
yang
berada di bawah garis kemiskinan
tidak
dapat
melanjutkan
terjangkau
oleh
RTSM.
Di
pelajarannya di bangku sekolah. Alasan
(Sumber:
tidak melanjutkan pendidikan karena
http://www.haluankepri.com/tanjungpin
tidak ada biaya, begitu juga rendahnya
ang/60152--sani-pkh-2007-dijalankan-
tingkat kesehatan, karena tidak mampu
di-bintan.html)
membayar biaya perawatan kesehatan merupakan
hal-hal
yang
sering
Salah satu program yang sedang dijalankan
untuk
pengentasan
mengemuka sebagai akibat rendahnya
kemiskinan adalah Program Keluarga
tingkat
Harapan (PKH). Program ini adalah
pendapatan.
rendahnya
akses
pendidikan
dan
disebabkan
Selain
RTSM
terhadap
kesehatan
belum
itu,
suatu
program
yang
memberikan
juga
bantuan tunai kepada Rumah Tangga
tersedianya
Sangat Miskin (RTSM), jika yang
terkait
dengan
upaya
peningkatan
dengan
berpedoman
pada
sistem
kualitas sumber daya manusia (SDM),
manajemen yang strategis dan evaluasi
yaitu pendidikan dan kesehatan. Tujuan
kinerja
utama
untuk
dalam pelaksanaan Program Keluarga
dan
Harapan, berdasarkan informasi lisan
sumberdaya
dari beberapa petugas PKH, masih
kelompok
terdapat ketidak jelasan dan kerancuan
masyarakat miskin. Tujuan tersebut
sistem manajemen pelaksanaan. Sebagai
sekaligus sebagai upaya mempercepat
contohnya, pada tahap pelatihan di
pencapaian target MDGs.
pusat, hanya beberapa orang dari 25
dari
PKH
mengurangi
kemiskinan
meningkatkan manusia
adalah
kualitas
terutama
pada
PKH merupakan program lintas kementrian dan lembaga, karena aktor utamanya
adalah
dari
Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen
Sosial,
Departemen
Kesehatan,
Departemen
Pendidikan
Nasional,
Departemen
Departemen
Komunikasi
Agama, dan
Informatika, dan Badan Pusat Statistik. Untuk menyukseskan program tersebut, pelaksanaan
program
di
lapangan
dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan dibantu oleh tenaga ahli PKH dan Konsultan World Bank.
yang
berkelanjutan.
Tetapi
petugas yang mengikuti pelatihan di Jakarta, dan materi yang diterima sangatlah berbeda dengan prakteknya di lapangan. Selain itu dalam proses pelaksanaannya,
masih
kesulitan dalam antara
petugas
kecamatan keadaan
bertukar informasi yang
terpencar
terpencil. tersebut
ditemui
di
Berdasarkan
diperlukan
suatu
strategi yang dapat mengatasi berbagai permasalahan
yang
muncul,
dan
Balanced Scorecard dinilai sebagai alat yang sangat sesuai sebagai alat untuk menterjemahkan visi ke dalam strategistrategi organisasi untuk meminimalisir
Pada tahun 2010, pemerintah mulai menjalankan PKH di Kabupaten Bintan. Dalam hal ini Dinas Sosial sangat
perlu
menyusun
suatu
perecanaan yang matang dan kerja sama dari semua anggota dan pelaksana
masalah dan membantu suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Dari
beberapa
hal
yang
dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu : menjelaskan sistem
pelaksanaan program Keluarga Harapan
kondisi saat ini dari obyek yang diteliti
Dinas Sosial Kabupaten Bintan ditinjau
serta interaksinya dengan lingkungan.
dari perspektif Balanced Scorecard; mengevaluasi
kinerja
pelaksanaan
program Keluarga Harapan Dinas Sosial Kababupaten
Bintan
bedasarkan
perspektif Balance Scorecard.
Penelitian menggunakan sumber data primer dan sekunder, dengan metode
pengumpulan
data
melalui
observasi, interview, dan dokumentasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN METODE Gambaran Umum Program Keluarga
Jenis Penelitian
Harapan Untuk
menjawab
rumusan
masalah mengenai bagaimana sistem
PKH di Indonesia dirancang
pelaksanaan Program Keluarga Harapan
untuk
Kabupaten
kluster pertama yaitu Bantuan dan
Bintan
perspektif
ditinjau
Balance
dari
Scorecard;
membantu
Perlindungan
penduduk
Sosial
miskin
Kelompok
bagaimana kinerja pelaksanaan Program
Sasaran, yaitu berupa bantuan tunai
Keluarga
bersyarat.
Harapan
Kabupaten
Dinas
Program
ini
diharapkan
berdasarkan
berkesinambungan setidaknya sampai
perspektif Balance Scorecard, penelitian
tahun 2015 dan mampu berkontribusi
menggunakan
untuk
kualitatif
Bintan
Sosial
metode
dengan
deskriptif
mengembangkan
Tujuan
mempercepat
pencapaian
Pembangunan
Milenium
konsep dan menghimpun fakta, tetapi
(Millenium Development Goals atau
tidak melakukan pengujian hipotesis.
MDGs). Setidaknya ada 5 komponen
Penelitian kualitatif deskripsi dengan
MDGs yang didukung melalui PKH,
pendekatan studi kasus dilakukan agar
yaitu pengangguran penduduk miskin
memperoleh gambaran lebih mendalam
ekstrim
mengenai karakteristik masalah yang
pendidikan dasar, kesetaraan gender,
berkaitan dengan latar belakang dan
pengurangan
dan
kelaparan,
angka
pencapaian
kematian
bayi
dan balita, dan pengurangan kematian
ibu
melahirkan. Di kepulauan Riau
khususnya kabupaten Bintan sendiri pada awal tahun 2007 terdapat 131. 250
Tujuan
Dan
Sasaran
Program
Keluarga Harapan Tujuan
umum
Program
penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
yang
menjadi
fokus
Program Keluarga Harapan. Dengan Rumah
PKH
Tangga
penerima
diharapkan Miskin
baik untuk memanfaatkan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan,
pangan
dan
menghilangkan
gizi
untuk
kemiskinan,
meningkatkan
kualitas
sumberdaya manusia, serta merubah perilaku RTSM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya
termasuk
kesenjangan
ketidak berdayaan
adalah
( selanjutnya
disebut RTSM) memiliki akses yang
sosial
Harapan
mengurai angka dan memutus rantai
Sangat
bantuan
Keluarga
sosial,
dan keterangisan
sosial yang selama ini melekat pada
mempercepat Millenium
pencapaian
target
Development
Goals
(MDGs).
warga miskin. Tetapi di samping itu, peserta
PKH
memiliki
beberapa
kewajiban yang wajib dipenuhi yaitu khususnya kewajiban kesehatan dan pendidikan.
Kewajiban
pemeriksaan hamil,
itu
kandungan
adalah
bagi
pemeriksaan
kesehatan,
balita,
menyekolahkan
anak
kewajiban ke
terdiri atas: 1. Meningkatkan
status
sosial
ibu
pemberian asupan gizi dan imunisasi anak
Secara khusus , tujuan PKH
sekolah
dasar dan lanjutan ( SD s.d SLTP ).
ekonomi RTSM, 2. Meningkatkan status kegiatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita dan anak usia 5 – 7 tahun
yang
belum
sekolah dasar dari RTSM,
masuk
3. Meningkatkan
akses
dan
kualitas pelayanan pendidikan
orang yang nama nya tercantum di Kartu PKH.
dan kesehatan, khususnya bagi anak- anak RTSM. 4. Meningkatkan taraf pendidikan anak- anak RTSM.
Calon penerima terpilih harus menandatangani
persetujuan
selama
menerima
mereka
bahwa bantuan,
mereka akan: (1) Menyekolahkan anak
Sasaran atau penerima bantuan
7-15 tahun serta anak usia 16-18 tahun
PKH adalah Rumah Tangga Sangat
namun belum selesai pendidikan dasar 9
Miskin ( RTSM ) yang memiliki
tahun wajib belajar; (2) Membawa anak
anggota keluarga yang terdiri dari anak
usia 0-6 tahun ke fasilitas kesehatan
usia 0-15 tahun dan/ atau ibu hamil/
sesuai dengan prosedur kesehatan PKH
nifas dan berada pada lokasi terpilih.
bagi anak; dan (3) Untuk ibu hamil,
Penerima bantuan adalah ibu atau
harus memeriksakan kesehatan diri dan
wanita dewasa yang mengurus anak
janinnya ke fasilitas kesehatan sesuai
pada rumah tangga yang bersangkutan (
dengan prosedur kesehatan PKH bagi
jika tidak ada Ibu maka: nenek, tante/
Ibu Hamil.
bibi, atau kakak perempuan dapat menjadi penerima bantuan ). Jadi, pada kartu
kepesertaan
PKH pun
Struktur
Organisasi
Program
Keluarga Harapan
akan UPPKH
tercantum nama Ibu/ Wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga. Untuk itu, orang yang harus dan berhak mengambil pembayaran adalah
kabupaten
Bintan dibentuk dan ditetapkan oleh Direktorat
Jenderal
Bantuan
dan
Jaminan Sosial Kementerian Sosial R.I,
melalui proses pendaftaran dan seleksi
5. Sistem Pengaduan Masyarakat (
yang dilaksanakan di pusat. Calon
SPM ).
personil
Gambar 1. Struktur Organisasi UPPKH Kab/ Kota
UPPKH
diusulkan
dari
kabupaten/ masing-
kota masing
kabupaten/ kota penerima PKH. Dalam pelakasanaan UPPKH kabupaten/ kota ini tidak lepas dari peran serta UPPKH secara keseluruhan, untuk itu perlu dibuat acuan dan tanggung jawab dari masing- masing petugas
yang
ada
pada
UPPKH
kabupaten/ kota yang meliputi: 1. Ketua UPPKH kabupaten/ kota ( salah
satu
Tim
Sekretariat
Koordinasi PKH kab/ kota ).
kota ( salah satu tenaga operator terpilih
pada
saat
rekrutmen operator komputer PKH ). 3. Administrasi. 4. Data entry / operator komputer ( SIM- PKH ).
Pendamping tugas
2. Koordiantor UPPKH kabupaten/
yang
Peran Pendamping PKH
yang
sangat
memiliki
penting
dalam
melaksanakan program di lapangan, yaitu: 1. Tugas Persiapan Program: meliputi
pekerjaan
yang
harus dilakukan Pendamping untuk pelaksanaan
mempersiapkan program.
Kegiatan ini dilaksanakan
sebelum
pembayaran
pertama diberikan kepada penerima manfaaat. 2. Tugas
Rutin,
kesehatan yang bersifat preventive ( pencegahan, dan bukan pengobatan ). Besar Bantuan PKH
meliputi
Pertemuan
Awal,
mendampingi
proses
pembayaran,
berdiskusi
dalam
kelompok,
pendampingan
rutin,
berkunjung
kerumah
penerima bantuan, melayani
Besaran bantuan tunai untuk peserta jumlah
PKH
bervariasi
anggota
diperhitungkan
tergantung
keluarga dalam
yang
penerimaan
bantuan, baik komponen kesehatan maupun pendidikan. Besaran bantuan ini di kemudian hari bisa berubah sesuai kondisi keluarga saat itu atau bila
pengaduan , dll.
peserta tidak dapat memenuhi syarat Komponen
Yang
Menjadi
Fokus
yang ditentukan.
PKH Skenario Bantuan Komponen yang menjadi fokus utama PKH adalah bidang kesehatan
Bantuan per RTSM per tahun
dan pendidikan. Tujuan utama PKH kesehatan adalah meningkatkan status
Bantuan Tetap Rp 200.000
kesehatan Ibu dan Anak di Indonesia,
Bantuan
khususnya bagi kelompok masyarakat
memiliki:
sangat
miskin,
melalui
bagi
RTSM
yang
pemberian a. Anak usia di bawah 6 tahun
intensif untuk melakukan kunjungan Rp 800.000
b. Ibu
Hamil/
menyusui
adalah
Rp 800.000
Sistem
d. Anak
Pelaksanaan
Program
Keluarga Harapan ( PKH ) Ditinjau
Rp. 800.000
dari Perspektif Balanced Scorecard
Rata-rata bantuan per RTSM : Rp. 1.390.000
Ditinjau
Program
Rp. 600.000
dilaksanakan
Bantuan maksimum per RTSM:
Catatan: kesehatan
berlaku bagi RTSM dengan anak di bawah 6 tahun dan/atau ibu hamil/nifas. Besar bantuan ini dihitung
berdasarkan
jumlah anak. besar bantuan 16%
rata-rata
pendapatan RTSM per tahun. Batas minimum dan maksimum
Keluarga oleh
Kabupaten Bintan melalui
Rp 2.200.000
terkait
dari
pendekatan
Balanced Scorecard, sistem pelaksanaan
Bantuan minimum per RTSM:
adalah
25%
tahun.
Rp 400.000
tidak
15-
pendapatan rata-rata RTSM per
c. Anak usia SD/MI
Bantuan
antara
4
Harapan
yang
Dinas
Sosial
dapat
perspektif
Scorecard,
yaitu
pembelajaran
dan
dijelaskan Balanced perspektif
pertumbuhan,
perspektif proses internal, perspektif keuangan, perspektif pelanggan. a. Perspektif
Pembelajaran
dan
Pertumbuhan : Dalam perspektif pembelajaran ini, tahap awal pelaksanaan program ini, maka diadakan pemilihan dan diklat bagi pendamping dan operator di
tingkat provinsi. Seleksi awal
sedikit
dan
dalam melaksanakan tugasnya di
pemilihan
pendamping
dilaksanakan di Riau. Setelah
lapangan.
para petugas pendamping dan
b. Perspektif
operator
terpilih,
mereka
selanjutnya
mengikuti
diklat
mendapat
kesulitan
Proses
Internal:
proses internal pada organisasi publik
berkaitan
dengan
pelatihan di Jakarta. Tetapi dari
peningkatan
25
sejauh mana organisasi publik
petugas
beberapa
terpilih
orang
hanya
saja
yang
kinerja pegawai,
mengadakan
inovasi,
dikirim ke Jakarta, yaitu Ketua
maksimalisasi produk kebijakan
Pendamping,
Petugas
dalam pelayanan internal serta
Administrasi, dan Ketua Tim
interaksi masyarakat terhadap
Pengolahan Informasi. Anggota
pelayanan
lain
Berdasarkan
yang
Ketua
tidak
mengikuti
yang
diberikan.
buku
Pedoman
pelatihan hanya mendapatkan
Operasional Kelembagaan PKH
petunjuk pelaksanaan dari ketua
Daerah, penilaian ini dikaitkan
mereka.
dengan sikap dan perilaku aparat
Kepala
Kepala
Dinas
Bagian
dan
Program
yang melayani.
Aparat
organisasi tersebut juga tidak
petugas
megikuti pelatihan. Selain itu,
pelayanan yang kompetitif. Para
materi
anggota harus berfokus pada
yang
didapat
hanya
harus
atau
berupa teori tanpa praktek, yang
tugas
membuat
memungkinkan mereka untuk
beberapa
petugas
penting
memberikan
yang
memenuhi
kebutuhan
dapat
bermanfaat
untuk
masyarakat. Aparat juga harus
peningkatan taraf hidup dan
membuat suatu sistem pelayanan
sumber daya manusia. Untuk
yang efisien, tepat sasaran dan
pelaksanaan PKH di kepulauan
terkontrol.
Riau sendiri, pemerintah pusat
c. Perspektif
Keuangan : . Hal
menetapkan
pagu
ini dapat ditilik dari kelancaran
sebesar
pencairan dana bantuan dari
yang dialokasikan untuk 3.203
pemerintah pusat,
RTSM, dan untuk di Kabupaten
pembagian
alokasi dana yang ditujukan
Bintan
untuk akomodasi pelaksanaan
RTSM .
program
dan
digunakan
dana
untuk
yang bantuan
Rp
anggaran
4.490.800.000,-
sendiri
d. Perspektif
terdapat
Pelanggan:
658
aspek
pelanggan yang dimaksudkan
terhadap RTSM. Selain itu,
pada
ketepatan
dana
Scorecard ini mengarah pada
yang
pelayanan terhadap masyarakat.
dapat
Kepala Dinas Sosial dan kepala
disalurkan tanpa hambatan, dan
tim pelaksana program harus
juga apakah RTSM memahami
mengetahui
secara betul apakah tujuan dari
benar-
pemberian
bantuan
pelayanan yang baik kepada
Sehingga,
hasil
kepada
penyampaian RTSM
membutuhkan
pemberian
sudah
tersebut.
akhir
bantuan
dari
tersebut
perspektif
Balanced
apakah
benar
anggota
memberikan
masyarakat. Hal ini dapat diukur dari
sejauh
mana
kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan
untuk mencapai pulau ini harus
pemerintah. Kepuasan tersebut
menggunakan perahu, dan ada
dapat diukur dengan jumlah
salah satu pulau yang perahunya
keluhan
hanya beroperasi 3 hari sekali
dan
komplain
dari
masyarakat terhadap pelayanan
saja,
publik
komunikasi
yang
pemerintah
diberikan melalui
oleh
aspirasi
yang disampaikan masyarakat kepada
itu
dukungan
seperti
internet
sangat sulit di sana. b. Proses Internal: Team pelaksana
pelaksana
Program Keluarga Harapan telah
program, media massa, media
membuat jadwal pelaksanaan
elektronik dll.
program,
Evaluasi Program
humas
selain
Kinerja
Pelaksanaan
Keluarga
Harapan
Berdasarkan Pendekatan Balanced
yang dimulai
dari
pelatihan anggota, pencatatan RTSM,
sosialisasi
RTSM,
jadwal rapat untuk mengontrol kinerja tiap petugas. Petugas
Scorecard
juga fokus dan mengerti akan a. Perspektif
Pembelajaran
dan
Pertumbuhan: Dalam perspektif ini masih adanya kendala dalam penyampaian
pelatihan
rutin
bagi petugas yang tinggal di salah
satu
kecamatan
yang
terletak di pulau yang berbeda. Hal ini dikarenakan transportasi
tugasnya
masing-
masing,
tanggap akan apa yang harus dilakukan,
sehingga
dapat
menghemat waktu pelaksanaan dan
biaya.
pengontrolan minggu
sekali,
meskipun dilakukan masih
2 ada
kendala dari kecamatan yang
Pembayaran bantuan dilakukan
letaknya harus ditempuh dengan
oleh PT. POS yang berada di
transportasi
sehingga
tiap kelurahan/ kecamatan tiap 3
proses pembaharuan informasi
bulan, dan untuk mengambil
pun
itu,
bantuan tersebut, setiap ibu yang
petugas yang ditunjuk sebagai
menjadi peserta PKH wajib
Ketua
tiap
menunjukan kartu peserta PKH
lebih
demi kelancaran pencairan dana.
perahu
terhambat.
Selain
Pendamping
kecamatan,
seharusnya
sering
mengadakan
pengontrolan RTSM
kepada
sehingga
para proses
Meskipun
begitu,
pada
para
petugas
Ketua
Petugas
kenyataannya, khusus
nya
pemutakhiran data dan masalah
Administrasi, yang bertanggung
yang muncul cepat mendapatkan
jawab dalam pengelolaan dana,
respon.
masih
c. Perspektif
Keuangan:
Dalam
merasa
kebingungan,
karena belum adanya tolok ukur
penyaluran dana ke para RTSM,
yang
penyerapan anggaran dianggap
keberhasilan kinerja dari segi
bagus, karena pemerintah daerah
finansial.
telah
menambahkan
jelas
mengenai
kriteria
d. Perspektif
Pelanggan:
Dari
bahwa keluarga yang memiliki
perspektif
pelanggan
ini,
anak usia Sekolah Menengah
pelaksanaan
program
Pertama juga berhak masuk ke
masih
data
Meskipun masyarakat penerima
pemenerima
bantuan.
kurang
dinilai
maksimal.
bantuan sudah cukup puas akan
proses pelaksanaan, pembaharuan data
pelayanan yang diberikan dari
peserta.
pemerintah, tetapi masih banyak
keluarga peserta program yang merasa
RTSM yang belum mengerti
kecewa karena apa bila anak mereka
benar
sudah lulus SD, maka pada prosedur
arti
dari
pemberian
bantuan ini.
Di
samping
itu,
banyak
pembayaran selanjutnya mereka sudah tidak diikutsertakan sebagai peserta
Kinerja Pelaksanaan PKH
PKH. Juga, tolok ukur keberhasilan Secara
keseluruhan,
kinerja pelaksanaan PKH dinilai masih belum optimal dimulai dari seleksi pemilihan petugas pelaksana PKH dan
kinerja dari setiap perspektif belum jelas, sehingga masih ada kerancuan dalam hal seperti apa program itu dikatakan sudah memenuhi target.
pemilihan keluarga yang memenuhi syarat sebagai peserta RTSM. Meskipun pencairan dan penyaluran dana juga dianggap
cukup
lancar,
bahkan
KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
optimalisasi penyerapan dana anggaran untuk
bantuan
PKH
pun
dilaksanakan dengan baik. Namun, di sisi
lain
kelancaran
Dalam
bisa
pelaksanaan
program tersebut, masih juga ada kendala dalam sistem pelatihan dan pemberian materi yang hanya kepada beberapa petugas saja, sistem kontrol
penyusunan
setiap
organisasi,
strategi
sangatlah
dibutuhkan untuk menyusun langkahlangkah praktis dalam menjalankan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dari
sebuah
organisasi.
Balanced
Scorecard merupakan salah satu alat
untuk menterjemahkan visi dari suatu
sedikit hambatan dari pemerintah pusat
organisasi ke dalam strategi- strategi
seperti
yang tidak hanya berdasar pada aspek
pemerintah pusat. Selain itu masih ada
keuangan, tetapi juga memperhatikan
beberapa
aspek lain seperti aspek pembelajaran,
anggaran, koordinasi antar petugas.
aspek
proses
pelanggan.
internal
Sehingga
dan akan
aspek
lambanya
kendala
respon
dari
dari
pengelolaan
Saran
tercipta Ppemerintah pusat seharusnya
sistem pelaksanaan yang efektif yang nantinya menghasilkan kinerja yang
memperhatikan kelancaran pencairan dana dan pembagiannya agar proses
maksimal.
pelaksanaan PKH dapat berjalan lancar Namun
dalam
pelaksanaan
program di atas, peneliti menemukan bahwa sistem pelaksanaan program berdasarkan Balanced
keempat Scorecard,
perspektif maka
sistem
pelaksanaan PKH di Kabupaten Bintan dinilai belum cukup baik, karena sistem pelaksanaan masih simpang siur dan belum ada target yang jelas dari setiap
di samping memperjelas tolok ukur keberhasilan penyerapan anggaran yang juga
harus
diperjelas.
Selain
itu,
Pemerintah Pusat dan Dinas Sosial daerah
setempat
berkoordinasi
menentukan tolok ukur kuantitatif untuk setiap aspek kegiatan sesuai dengan balanced
scorecard
untuk
mempermudah pengukuran kinerja.
tolok ukur keberhasilan setiap kegiatan. Begitu
juga
dengan
proses
pelaksanaannya, PKH dinilai masih belum maksimal karena masih ada
Begitu pula mengingat kondisi geografis daerah yang terpencar sampai daerah terpencil dan sulit dijangkau
oleh alat transportasi dan sinyal telepon, pemerintah
hendaknya
memberikan
perhatian khusus pada masalah ini. Semisal menyediakan mobil rescue dan ferry yang dapat menjangkau daerah terpencil dan juga HT sebagai sarana
Kemensos,
2007,
Program
Panduan
Keluarga
Umum
Harapan,
Jakarta Kemensos, 2007, Pedoman Operasional Kelembagaan
PKH
Daerah,
Jakarta
komunikasi. Kemensos,
2007,
Buku
Kerja
Pendamping PKH, Jakarta DAFTAR RUJUKAN Ansoff,
H
Igor,
Mulyadi, 1993, Sistem Perencanaan
1970,
Corporate
Strategy, Penguin Book Ltd
Jakarta: Salemba Empat
Jaunch, Lawrence R dan William F Gluech, Strategis
1998,
Manajemen
dan
Kebijakan
Perusahaan
Nawawi,
H.
MANAJEMEN
Hadari,
2005,
STRATEGIK:
Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan
Kaplan, Robert S dan David Norton, 1996,
dan Pengendalian Manajemen,
Menggunakan
Balanced
Scorecard
Sebagai
Sistem
Manajemen
Srategi,
Harvard
Business Review
Pearce, J. A II, dan R. B. Robinson Jr., 1997,
Cases
Management,
in
Strategic
4th
edition,
Chicago: Richard D. Darwin, Inc
Umar,
Husein,
1999,
Pengertian
Manajemen Strategi dan Ruang Lingkupnya Widjaja,
Amin
Pengukuran Balanced Harvindo
Tunggal,
2003,
Kinerja
Dengan
Scorecard,
Jakarta:
