KINERJA HUKUM TUA DALAM MENJALANKAN FUNGSI DAN PERANNYA DI DESA SEA KECAMATAN PINELENG KABUPATEN MINAHASA Oleh HASANUDDIN UMACINA
Abstrak Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil,dengan bentuk susunan tingkat pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan,oleh karena itu sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat di dukung oleh pemerintah desa sebagai bagian dari pemerintah daerah.desa sebagai instansi pelayanan publik di tuntut untuk memperbaiki serta mengantisipasi perkembangan masarakatnya yang terjadi dalam rangka meningkatkan kinerja dan kerja insatansi pemerintah dan menunjang terciptanya pemerintahan yang baik (good Governance). Untuk mewujudkannya di perlukannya seorang pemimpin pemerintahan yang baik dan handal berkaitan dengan hal tersebut,maka diharapkan dapat diwujudkan dengan cara meningkatkan produktifitas dan kinerja pemerintah desa itu sendiri.untuk terselenggaranya kinerja yang baik merupakan prasyarat utama yang di serukan oleh masyarakat kepada pemerintah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan pendidikan masyarakat.sehingga tuntutan ini merupakan hal yang wajar dan suda seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bertanggung jawab,berdaya guna,berhasil guna,bersih,jelas nyata sesuai dengan fungsi dan perannya.sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentag Desa.Pemerintah Desa Sea Kecamatan Pineleng sering melibatkan masyarakat desa dalam kegiatan-kegiatan program yang berujuan untuk membangun desa, peran pemerintah berkaitan dengan pembangunan selalu melibatkan masyarakat, keterlibatan masyarakat mulai dari perencanaan program,sampai pada pelaksanaannya. (Key Words :Kinerja Hukum Tua Dalam Menjalankan Fungsi Dan Perannya)
A. Pendahuluan 1. Latar Belakang Masalah Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkat pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan.Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung oleh pemerintah desa sebagai bagian dari Pemerintah Daerah.khususnya
1
pemerintah desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Desa sebagai instansi pelayanan publik dituntut untuk memperbaiki serta mengantisipasi perkembangan masyarakat yang terjadi dalam rangka meningkatkan kinerja dan kerja instansi pemerintah dan menunjang terciptanya pemerintahan yang baik (Good Governance).Yang menjadi salah faktor terpenting dalam pemerintahan sendiri yakni pemimpin yaitu dalam hal ini Pemerintah Desa.Sebagaimana yang di atur dalam peraturan pemerintah No72 Tahun 2005 Pemimpin yang baik merupakan pemimpin yang partisipatif dan dapat beradaptasi dalam proses ini dengan tenang, menyenangkan dan mudah diajak berdiskusi. Seorang pemimpin yang baik harus memahami bahwa apa yang dikerjakan untuk diri sendiri dilakukan juga untuk orang lain.Peranan seorang pemimpin sangat penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan terutama berkaitan dengan kinerja Hukum Tua. Peran Hukum Tua sangat penting dalam meningkatkan kinerjanya disuatu desa, karena Hukum Tua merupakan pemimpin dalam pemerintahan desa sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat didalam lingkungan pemerintahan Desa itu merupakan tanggung jawabnya beserta dengan perangkat-perangkat desa lainnya.Akan tetapi dalam kenyataannya masih ada masalah yang muncul dalam pemerintahan Desa itu sendiri baik dari peran seorang Hukum Tua maupun dari segi responsive masyarakat desa. Adapun masalahnya yakni, Kinerja Hukum Tua dalam pengambilan keputusan, dalam bentuk kehadiran pertemuan kemasyarakatan, partisipasi dalam bentuk motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan Desa, dan Transparan terhadap masyarakat Desa Sea, dimana keterbukaan Hukum Tua dalam penyaluran informasi kepada masyarakat kurang dan terbatas, penulis melihat Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, merupakan salah satu desa yang memiliki masalah seperti yang telah dipaparkan diatas kinerja Hukum Tua di Desa Sea. Terselenggaranya kinerja yang baik merupakan prasyarat utama yang diserukan oleh masyarakat kepada pemerintah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan pendidikan masyarakat, sehingga tuntutan ini merupakan hal yang wajar dan sudah sharusnya direspon oleh
pemerintah
dengan
melakukan
perubahan
yang
terarah
pada
terwujudnya
penyelenggraan pemerintahan yang bertanggung jawab, berdaya guna, berhasil guna, bersih, jelas dan nyata sesuai dengan fungsi dan perannya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul :“Kinerja Hukum Tua Dalam Menjalankan Fungsi dan Perannya di Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa.’ 2
2. Perumusan Masalah Bertitik tolak pada latar belakang masalah serta kesimpulan-kesimpulan pendapat yang telah dikemukakan diatas ini, maka rumusan masalah dalam rangka penelitian ini adalah sebagai berikut : Berapa besar kinerja hukum tua dalam menjalankan fungsi dan perannya di Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa ? 3. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui besarnyakinerja Hukum Tua dalam menjalankan fungsi dan perannya di Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. 4. Manfaat Penelitian -
Secara ilmiah, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan bahan kajian teori masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa dalam menjalankan sistem pemerintahan kearah yang lebih baik, guna kemajuan pembangunan masyarakat.
-
Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi bagi pemerintah desa, untuk secara lebih efektif dan efisien serta diharapkan dapat memberikan
bahan
informasi
berkaitan
dengan
praktek
penyelenggaraan
pemerintahan sesuai dengan kinerjanya di Desa Sea.
B. TINJAUAN PUSTAKA 1. Konsep Kinerja Kinerja menurut Achmad Amins (2012 : 47) Kinerja diartikan sebagai ekspresi potensi berupa perilaku atau cara seseorang atau kelompok orang dalam melaksanakan suatu kegiatan atau tugas sehingga menghasilkan suatu produk yang merupakan wujud dari semua tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan kepadanya. Oleh sebab itu, kinerja dapat diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu
3
perilaku dalam melaksanakan tugas, kegiatan atau cara untuk menghasilkan suatu hasil kerja, dan hasil kerja. 2. Konsep Desa Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum tempat tinggal atau suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Kata “Desa” sendiri berasal dari bahas india yakni “Swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada kesatuan hidup. (Wasistiono : 2007 : 7) 3. Konsep Hukum Tua Kepala pemerintah adalah kepala keluarga yang gelarnya adalah paedon Tu’a atau patu’an yang sekarang kita kenal dengan sebutan Hukum Tua.Kata ini berasal dari Ukung Tua yang berarati Orang tua yang melindungi. Ukung artinya kungkung = lindung = jaga. Tua = dewasa dalam usia, berpikir, serta didalam mengambil Kehidupan demokrasi dan kerakyatan terjamin. (Kalesaran : 2003: 89) 4. Konsep Otonomi Daerah Pengertian Otonomi yaitu hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tanpa ada campur tangan dan intervensi (tekanan) dari pihak lain, Sarundajang (2003 : 31). 5. Konsep peran Menurut Veger (1981 : 43) peran adalah suatu yang menjadi bagian dari aktifitas manusia yang diharapkan mendapat manfaat. Jadi pada dasarnya batasn-batasan tersebut menekankan pada aktifitas seseorang yang membawa manfaat.
C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Karakteristik Responden Dalam penelitian ini responden yang diambil secara porposive yang terdiri dari Sekretaris Desa Sea, anggota BPD Desa Sea, Tokoh-Tokoh Masyarakat Desa Sea, dan Masyarakat Desa Sea.dan karakteristik responden yang dikemukakan adalah jenis kelamin, umur, pekerjaan, dan pendidikan 4
D. Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil penelitian yang akan dibahas merupakan hasil yang dipeoleh dari 10 responden yang terpilih di desa sea data tersebut dapat melalui wawancara yang berpedoman pada panduan pernyataan yang telah disusun terlebih dahulu sebagai berikut :
Ada
tiga
hal yang menjadi ukuran kinerja pemerintah desa dalam menjalankan fungsi dan perannya di Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa : 1. Adanya partisipasi masyarakat dalam musyawara desa dan kerja bakti gotong royong 2. Adanya transparansi informasi oleh pemerintah desa. 3. Adanya laporan pertanggung jawaban kegiatan (akuntabilitas) a. Kinerja hukum tua dalam menjalankan fungsi dan perannya dengan penerapan asas partisipasi Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang orientasi pembangunannya dari, oleh dan untuk rakyat, maka partisipasi masyarakat mutlak diperlukan.Keterlibatan atau partisipasi masyarakat diperlukan agar dalam program pembangunan yang dijalankan nantinya dapat menjawab permasalahan dalam kehidupan bersama yang seringkali tidak dapat diselesaikan oleh satu orang.Selain itu sebagai sebuah kelompok, maka didalamnya tiap-tiap anggota mempunyai karakter dan pemikiran yang berbeda-beda untuk itu harus ada pemimpin yang mempengruhi lewat dorongan dan pengarahan sehingga membuat masyarakat bertindak.Hal tersebut akan menimbulkan rasa tanggung jawab untuk sama-sama melaksanakan programprogram tersebut.Dari rumusan tersebut dikaitkan dengan keadaan desa sea mengenai bagaimana kinerja kepala desa dimata masyarakat dan pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan keikutsertaan masyarakat pada kegiatan kerja bakti dan musyawarah seperti dalam tabel berikut : 1. Kinerja kepala desa dimata masyarakat Bedasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan responden yang ada di Desa Sea mengenai kinerja kepala desa dimata masyarakat ?sebagian besar dari mereka berpendapat belum maksimal yaitu sebanyak 8 orang (80%), seperti hasil yang diperoleh dari salah satu tokoh masyarakat yaitu Bapak RL pada saat di wawancara “ pengamatan saya kinerja kepala desa kurang memuaskan dalam hal kurang beradaptasi dengan masyarakat baik suka 5
maupun duka juga dalam segi pembangunan”. dan yang menjawab maksimal 2 orang (20%) dari 10 responden. 2. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan responden yang ada di Desa Sea mengenai apakah Pemerintah Desa melibatkan elemen-eleemen masyarakat dalam proses pengambilan
keputusan
dan
pelaksanaan
pemerintah
di
berbagai
sektor
pembangunan/kemasyarakatan ?sebagian mereka berpendapat bahwa kadang-kadang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan 3 (30%) orang. Seperti hasil wawancara yang diperoleh dari Sekretaris Desa Sea menjawab bahwa hanya kadang-kadang masyarakat dilibatkan dalam proes pengambilan keputusan tersebut Karena ada hal-hal tertentu yang hanya diputuskan dalam struktur organisasi. 3. Keikutsertaan masyarakat dalam kerja bakti Dari hasil wawancara didapati bahwa keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan kerja bakti yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagian dari 10 orang informan menjawab sangat banyak masyarakat yang turut dalam kegiatan tersebut yaitu sebanyak 2 orang (20%), kurang banyak masyarakat yang turut serta dalam kegiatan tersebut yaitu sebanyak 6 orang (30%) seperti yang dikatakan oleh Bapak RP pada saat di wawancara “masyarakat disini memang kalau kerja bakti hanya sedikit yang hadir” dan yang menjawab kadang-kadang sebanyak 2 orang (20%).
4. Keikutsertaan masyarakat dalam musyawara Dari data tersebut diatas menunjukan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam musyawara desa adalah sebagian besar menjawab kadang-kadang mengikuti musyawara yaitu sebanyak 5 orang (50%) yang menjawab sering mengikuti musyawara desa sebanyak 4 orang (40%) dan yang menjawab tidak pernah mengikuti musyawarah desa sebanyak 1 orang (10%). b. Kinerja hukum tua dalam menjalankan fungsi dan perannya dengan penerapan asas transparansi 6
Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang dijalankan oleh pemerintah desa akan tumbuh apabila pemerintah Desa terbuka menyampaikan pogram-program apa saja yang akan dilakukan ataupun telah dilakukan maupun bantuan apa saja yang diterima dan pemanfaatannya seperti apa. Dengan adanya keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat, maka pemerintah tersebut akan semakin mendapat legitimasi dari masyarakat. Lebih lagi soal keuangan biasanya rawan penyelewengan sehingga kerap memunculkan kontoversi.Dari hasil wawancara dengan Ibu JU (46 tahun) yang berprofesi sebagai wiraswasta mengatakan bahwa “asas transparansi oleh pemerintah sangat penting dalam pembangunan di Desa Sea, oleh karena itu pemerintah di harapkan mampu mempublikasikan setiap pogram kepada masyarakat secara menyaluruh”.Disamping itu juga Ibu JU mengatakan bahwa pemerintah desa sea sudah cukup transparan dalam informasi mengenai pembangunan di Desa Sea. 1. Transparansi hukum tua dengan informasi di bidang pemerintahan dan pembangunan Selain ibu JU, terdapat 1 orang responden (10%), lainnya yang mengatakan bahwa pemerintah desa sudah cukup transparan seperti yang dikatakan oleh Bapak RL seorang tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa “pemerintah desa sea telah berusaha semampu mereka untuk dapat bersikap transparan terhadap masyarakat, karena hampir setiap kegiatan disampaikan kepada masyarakat”. Namun terdapat 6 orang responden (60%) yang berpendapat lain yaitu mereka berpendapat bahwa pemerintah Desa Sea kurang transparan mengenai informasi pemerintahan dan pembangunan. Diantaranya Bapak RP dari lingkungan V berpendapat bahwa pemerintah desa kurang transparan “menurut saya pemerintah memang telah berusaha, namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang kurang mengerti tentang program pembangunan yang ada di desa sea”.selain itu masih ada Ibu IO yang berpendapat sama dengan yaitu pemerintah Desa Sea kurang transparan. c. Kinerja Hukum Tua Dalam Menjalankan Fungsi Dan Perannya dengan penerapan asas akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik.Pengendalian (kontrol) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah saling menunjang dengan akuntabilitas.Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumberdaya suatu oganisasi, Hal ini dimaksud agar masyarakat dapat mengukur sejauh mana
7
keberhasilan dari kinerja pemerintah setempat dalam menjalankan program pembangunan untuk kemajuan bersama suatu masyarakat. 1. Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Pemerintah Desa Sea Dari hasil penelitian mengenai apakah pemerintah sering melakukan laporan pertanggung jawaban ? didapati informan yang menjawab sering dilakukan sebanyak 4 orang (40%), yang menjawab kadang-kadang 1 orang (10%) dan yang menjawab tidak ada 5 orang (50%).
A. KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Peran hukum tua bermuara pada kepentingan masyarakat banyak yaitu pelayanan masyarakat. Masyarakat merupakan sasaran utama pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah.Terbukti dari hasil penelitian ternyata sebagian pandangan masyarakat mengenai kinerja hukum tua dalam menjalankan fungsi dan perannya 8
belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini ditunjukan dengan pemerintah kadang melibatkan masyarakat dalam proses pegambilan keputusan, masih ada masyarakat yang belum tahu mengenai program pembangunan desa. 2.pemerintah desa sea belum maksimal dalam hal ini laporan pertanggung jawaban kepada masyarakat, hal ini akan berdampak kurang baik terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Desa Sea.
sehingga berdampak pula pada
partisipasi peningkatan partisipsi masyarakat. 3. . Hukum Tua mempunyai pengaruh yang besar dalam menjalankan fungsi dan perannya untuk itu perlu adanya perubahan internal dilingkungan birokrasi pemerintahan desa sea, setidaknya perubahan tingkah laku pemerintah desa secara menyeluruh mulai dari yang tertinggi hingga paling rendah dalam struktur. Dan juga pelaksana pelayanan publik yaitu kurangnya pengertian terhadap tugas yang didapatkannya, pemberian diri yang masih kurang, tidak adanya daya tangkap atau sikap. B. Saran 1. Desa yang merupakan wilayah kerja hukum tua sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan dimaksudkan agar pelayanan pemerintah kabupaten dapat langsung dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat yang ada di desa melalui program pemerintah desa. 2. Dalam menjalankan fungsi dan peran hendaknya diterapkan dengan benar sehingga Hukum Tua benar-benar menjadi contoh bagi aparat yang dibawahnya. Aparat tidak akan melakukan pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka melainkan akan terjadi penundaan pekerjaan yang sebenarnya dapat segera dilaksanakan, sehingga tugas pelayanan tidak efektif dan efisien. Masyarakat sebagai tujuan utama dalam menjalankan fungsi dan perannya maka pemerintah sebagai aktor pelaksana, harus mampu untuk menjadi pendorong dan pemberi motivasi kepada masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, tanggap terhadap kepada masalah dan mampu untuk bertindak menyelesaikan masalah tersebut disamping itu pula pemerintah harus mampu mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. 3. Diharapkan kepada pemerintah desa sea agar supaya bisa menjalankan fungsi dan perannya dengan lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di Desa Sea, adanya transparansi mengenai informasi baik dibidang pemerintahan maupun di bidang pembangunan, 9
dan pemerintah selalu mempertanggungjawabkan setiap program kegiatan kepada masyarakat agar masyarakat juga mengetahui sejauh mana perkembangan pembangunan di Desa Sea.
DAFTAR PUSTAKA Amins, H. Achmad.Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2012. Amran Murlimin, pengantar analisa politik, Rajawali, Jakarta 1983 Arikunto, S. “Prosedur penelitian ,” Rineke cipta, Bandung, 1997. Ghalia, Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, Jakarta 1990. Gordon, Thomas. Kepemimpinan yang Efektif, Rajawali Press, Jakarta, 1986. Kansil, C.S.T, Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, Bina Aksara, Jakarta 1989 Komarudin, Ensiklopedia manajemen. Jakarta. 1994. Koswara . E, Otonomi Daerah. Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat, 2001 Leo Kalesaran, Maxi Lengkong & Andry H Umboh, Menuju Pemerintahan Desa Yang Baik, Wanuata Waya, Manado 2003. Mardalis, Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2010. Moleong. L,J.” Metode Penelitian Kualitatif,” Remaja rosdakarya, bandung, 1997. Nawawi,H. “Metode penelitian kualitatif,”UGM press, Yogyakarta, 1990. Nugroho, Iwan & Dahuri, Rokhmin.Pembangunan Wilayah Prespektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan, LP3ES Anggota Ikapi, Jakarta, 2012. Ruslan, Rosady. Metode Penelitian, Public Relations dan Komunikasi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004. Sarundajang, S. Arus Balik Kekuasaan dan Pusat ke Daerah Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2000. Sarman & Makarao, Mohammad Taufik.Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012. Sarundajang,Birokrasi Dalam Otonomi Daerah : upaya mengatasi kegagalannya, Kata Hasta Pustaka, Jakarta 2011. Subagyo, joko.Metode penelitian dalam teori dan praktek.Rineka Cipta:Jakarta 2006 Sugiono,”Metode Penelitian Kualitatif,”Alabeta,Bandung, 2005. Sukardi.Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi & Praktiknya, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2008. Soekanto, Soerjono. Pengentar penelitian hukum.Jakarta : UI press. 1977. Soekanto, Soerjono. Sosiologi suatu pengentar,Jakarta : Rajawali Press 1982 Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Press Jakarta. 1990 Sotardjo Kartohadikusumo, Pengertian Desa Suparmoko.ekonomi publik Yogyakarta : Andi 2002 Tika, H. Moh. Pabundu.Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahan, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
10
Thoha Miftha, Kepemimpinan dalam manajemen suatu tindakan prilaku, P.T. Eraja Grafindo Persada, Jakarta 1995. Verger K,J, Sosiologi Pengetahuan, FISIP UI, Jakarta. 1981 Wasistiono Sadu Ms,Prospek Pengembangan Desa, CV. Fokus Media, Bandung 2007. Widjaja, HAW. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 2012. Sumber-sumber lain : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Roderick C. Wahr. 2004s. Sejarah Minahasa (Artikel) Kamus Bahasa Indonesia 2004. Kantor Kepala Desa Sea
11
