KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINISTRASI DI KANTOR CAMAT TAMAKO KABUPATEN SANGIHE
Oleh : Nabia Rabia Kawasa
Abstrak Bahwa kinerja aparatur di kantor kecamatan Tamako dalam pelayanan public sangat lemah, pelayanan yang lambat dan berbelit-belit. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya keluhan dari masyarakat di kecamatan ketika harus berurusan dengan kantor kecamatan. Sehingga penelitian ini mengambil topik Kinerja Staf dalam Peningkatan Pelayanan Administrasi, di kantor kecamatan Tamako Kabupaten Sangihe dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil peneltian ini mendapatkan beberapa faktor yang berpengaruh dalam proses pelaksanaan pelayanan umum di Kantor Kecamatan Tamako yaitu masih kurangnya fasilitas pendukung kegiatan pelayanan kepada masyarakat, Masih ada aparat petugas pelayanan yang kurang menguasai teknis tugas pokoknya. PENDAHULUAN A.Latar Belakang Masalah Beberapa propinsi menemukan bahwa kualitas pelayanan publik oleh birokrasi pemerintah masih sangat jauh dari harapan terutama di lihat dari aspekaspek akuntabilitas, responsivitas, orientasi pada pelayanan, dan efisiensi pelayanan. Hal tersebut antara lain di tujukan dengan masih sering di abaikan kepentingan pengguna jasa dalam penyelenggaraan pelayanan publik ; norma dan kriteria pelayanan masih di tentukan oleh prosedur dan juklak; masih lemahnya kemampuan birokrasi pemerintah dalam menanggapi keluhan dari masyarakat pengguna jasa; keseriusan pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan sebagai sentral dari perilaku birokrasi dari perilaku birokrasi publik masi amat jau sebagaimana terlihat dari kecenderungan energi yang di habiskan birokrasi pemerintah dalam meyelenggarakan pelayanan publik masih amat terbatas (Dwiyanto, dkk, 2002) Peningkatan kualitas pelayanan yang menjadi tuntutan masyarakat harus dipenuhi oleh aparat kecamatan sebagai penyelenggara pemerintah dikecamatan Tamako.Karena pada dasarnya menerima pelayanan yang memuaskan dari aparat 1
pemerintah merupakan hak yang dimiliki setiap warga Negara dan warga masyarakat. Dengan pelayanan yang diterima tersebut maka diharapkan masyarakat akan berpartisipasi aktif dalam mendukung tugas-tugas aparat pemerintah, sehingga terjadi keseimbangan antara hak yang ditetapkan oleh masyarakat dan kewajiban yang harus dijalankan sebagai warga Negara. Adanya kebijakan otonomi daerah, telah mendorong terjadinya perubahan struktural, fungsional, dan kultural dalam tatanan peyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga di harapkan dapat meningkatkan kapabilitas dan efektivitas birokrasi pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualita sesuai harapan masyarakat.Sebagaimana di ketahui bahwa kebijakan otonomi daerah sekarang ini, telah terjadi perubahan mendasar meyangkut kedudukan, tugas pokok, dan fungsi pemerintah kecamatan. Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa kecamatan di pimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi darah. Selain itu, Camat meyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan yang antarah lain adalah melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat di laksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan. Melalui keputusan mentri pendayagunaan Aparatur Negara No.81 tahun 1993 tentang pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum, pemerintah mengatur tata cara pelaksaan tugas dan fungsi pelayana ditingkat kecamatan. Khususnya di kecamatan Tamako pemberian pelayanan kepada masyarakat memerlukan perhatian yang serius dan tanggung jawab moral yang tinggi. Kerana kenyataan yang ada menunjukan bahwa kinerja aparatur di kantor kecamatan Tamako dalam pelayanan public sangat lemah. Pelayanan yang diberikan sangat lambat dan berbelit-belit. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya keluhan dari masyarakat di kecamatan ketika harus berurusan dengan kantor kecamatan. Hal itu merupakan tantangan tersendiri bagi aparatur pemerintah, khususnya yang bertugas di kantor kecamatan untuk selalu memperlihatkan kinerja yang optimal dalam memberikan kepada masyarakat. Berdasarkan masalah-masalah tersebut maka peneliti tertarik
2
melakukan penelitian tentang “Kinerja Staf dalam Peningkatan Pelayanan Administrasi, di kantor kecamatan Tamako Kabupaten Sangihe”
B.Perumusan Masalah Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelian ini adalah : 1. Bagaimana Kinerja Staf dalam meningkatkan Pelayanan Administrasi di kantor Kecamatan Tamako Kabupaten Sangihe? 2. Faktor-foktor apa yang menjadi kendala staf pemerintah kecamatan dalam meningkatkan Pelayanan Administrasi dikantor Kecamatan Tamako Kabupaten Sangihe?
TINJAUAN PUSTAKA A. Konsep Kinerja Organisasi Kinerja (performance) secara sederhana sering diartikan sebagai prestasi kerja (Handoko,2002). Rue dan Bryas (dalam wasistiono, 2002) mendefinisikan kerja (performance) “the degree ofaccomplisment” atau tingkat pencapaian hasil. Berdasarkan pengertian ini maka kinerja dapat dimaknai sebagai tingkat-tingkat keberhasilan seseorang, kelompok atau organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditentukan.Kinerja organisasi (organization performance) secara umum diartikan sebagai prestasi atau tingkah keberhasilan organisasi. Dengan demikian, kinerja organisasi menunjukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan/program/kebijaksanaan sesuai dengan sarana dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan, (LAN,2000). Indikator kinerja meneliti Yousa dkk, (2002) adalah: besaran yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan. Selanjutnya menurut Kevin dalam Dwiyanto, (1995) mengatakan bahwa : “ ada tiga konsep yang bias digunakan sebagai
indikator kinerja
organisasi
pemerintah
antara lain
resfonsivenes, responsibility dan akuntubilitas”. Ketiga indikator ini, oleh penulis dijadikan sebagai ukuran dalam mengadakan pengkajian tingkatan kinerja aparat pemerintah kecamatan Tamako. Lawllel, dkk dalam dessler (1997) menyatakan, kinerja organisasi merupakan suatu struktur konsep yang kompleks yang mencerminkan indikatorindikator dan kriteria yang digunakan manajemen dalam menilai fungsinya suatu 3
organisasi. Indikator dan kriteria tersebut adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran, atau tujuan yang telah ditetapkan ( LAN, 2000). Dalam sisitem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAN, 2000) disebutkan, bahwa indikator kinerja terdiri dari : indikator masukan (inputs) indikator proses, indikator keluar (autputs), indikator hasil (outcomes), indikator manfaat (benefits), dan indikator dampak (impact).Indikator-indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut (LAN, 2000) : 1. Indikator input adalah segala sesuatu yang dibutuhkaan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat dana, sumber daya manusia, informasi, dan sebagainya. 2. Indikator proses adalah segala besaran yang menunjukan upaya yang dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran. Indikator ini menggambarkan perkembangan atau aktivitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung. 3. Indikator keluaran adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.. 4. Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. 5. Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. 6. Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, sehubungan dengan kriteria kinerja atau keberhasilan organisasi, Gibson dkk (1989) menyebutkan 5 (lima) kriteria yang paling umum digunakan, yaitu : 1. Produktifitas, yaitu menggambarkan kemampuan organisasi menghasilakan jumlah dan mutu keluaran (output) yang dibutuhkan lingkungan. 2. Efisiensi, yakni mengambarka perbandingan terbaik keluaran terhadap masukan. 3. Kepuasan, yakni menggambarka keberhasilan organisasi memenuhi kebutuhan karyawan dan anggotanya. 4
4. Keadaptasian, yaitu menggambarkan tingkat di mana organisasi benarbenar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal. 5. Perkembangan, yaitu mengambarkan kemampuan atau tanggung jawab organisasi untuk meningkatkan/memperbesar kapasitas dan potensinya untuk berkembang mengahadapi tuntutan lingkungan. Selanjutnya menurut Gibson dkk (1989) bahwa produktivitas, efisiensi, dan kepuasan merupakan kriteria jangka pendek; dan keadaptasian serta perkembangan adalah kriteria jangka menengah, sedangkan kriteria jangka panjang adalah kelangsungan hidup dari pada organisasi tersebut. Dunn (terjemahkan, 2001) menyebutkan adanya 6 (enam) kriteria kinerja yaitu : 1. Efektifitas, yakni sejau mana hasil yang diinginkan telah tercapai. 2. Efisiensi, yakni sebarapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang di inginkan. 3. Kecukupan, yakni seberapa jauh pencapain hasil yang diinginkan memecahkan masalah. 4. Perataan, yaitu apakah biaya dan manfaat didistribusikan secara merata kepada kelompok yang berbeda. 5. Responsivitas, yakni apakah hasil memuaskan kebutuhan, preferensi 6. Ketepataan, yakni apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai. Pendapat yang tidak jauh berbeda dengan pendapat-pendapat di atas juga dikemukakan oleh Dwiyanto (1995), yang melihat indikator kineja organisasi publik dari aspek produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Indikator-indikator kinerja tersebut di jelaskan oleh Dwyanto (1995) sebagai berikut : 1. Produktifitas Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi aspek efektivitas. Produktifitas umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output. 2. Kualitas Layanan
5
Indikator ini melihat pada aspek kepuasan masyarakat layanan yang diberikan oleh organisasi publik. 3. Responsivitas Responsivitas adalah kemampuan organisasi publik untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 4. Responsibilitas Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar, baik eksplisit maupun inplisit. 5. Akuntabilitas Akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijaksanaan dan kegiatan organisasi publik ini konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Berbagai perspektif dalam melihat kinerja organisasi tersebut di atas memperlihatkan bahwa indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi ternyata sangat berfariasi yang meliputi berbagai faktor yang multi faktor.kriteria indikator mana yang dipergunakan tentu akan sangat tergantung pada jenis organisasi yang diukur/dinilai kinerjanya, dan tujuan dari pengukuran kinerja tersebut.
B. Konsep Pelayanan Publik Menelusuri arti pelayanan publik tidak terlepas dari masalah kepentingan umum, yang menjadi asal-usul pelayanan publik. Dengan kata lain antara kepentingan umum ada korelasi dengan pelayanan publik. Meskipun dalam perkembangan lebih lanjut pelayanan publik dapat juga timbul karena adanya kewajiban sebagai suatu proses penyelenggara kegiatan organisasi. Sebagai prosespelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. Dengan demikian, pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan
6
factor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangkah usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya, (moenir, 2002). Di dalam ensiklopedi administrasi (the liang Gie,2002), pelayanan publik didefinisikan sebagai kegiatan dari organisasi yang dilakukan untuk mengamalkan dan mengabdikan diri pada publik. Yang memiliki orientasi pada pelayanan, orientasi pada pelayanan menunjuk pada seberapa banyak energi birokrasi dimanfaatkan untuk penyelenggara pelayanan publik. Dwiyanto (2002), menyatakan bahwa sistem pemberian pelayanan yang baik dapat dilihat dari besarnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh birokrasi secara
efektif
didayagunakan
untuk
melayani
kepentingan
pengguna
jasa.Kemampuan dan sumber daya dari birokrasi publik sangat diperlukan agar orientasi pada pelayanan dapat dicapai. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan akan pelayanan publik yang efisien dan berkualitas, diperlukan suatu refleksi kritis untuk mencari alternativ solusi yang dianggap cocok dan mampu. Menurut sianipar (1998), pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparatur pemerintah, termasuk aparat yang bergerak di bidang perekonomian dalam bentuk barang atau jasa, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pengertian pelayan publik tersebut secara konkrit diutarakan beberapa hal, yaitu : 1. Pelayanan ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan aparatur pemerintah, termasuk aparatur di bidang perekonomian. 2. Objek yang dilayani adalah masyarakat ( publik) 3. Bentuk layanan itu barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari hal-hal seperti yang disebutkan oleh sinambela, dkk (2006) berikut ini :
7
1. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, muda dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. 2. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. 4. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. 5. Kesamaan hak, yakni pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi di lihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain. 6. Keseimbangan
hak
dan
kewajiban,
yaitu
pelayanan
yang
mempertimbangkan aspek keadilan dalam pemberi dan penerima pelayanan publik.
D.Konsep Administrasi Perkantoran Administrasi perkantoran ditinjau dari sudut ilmu berinduk pada administrasi. Definisi administrasi perkantoran dalam hal ini ialah usaha penyelenggaraan perkantoran guna membantu pucuk pimpinan organisasi dalam pengambilan keputusan
dan pencapaian tujuan organisasi, atau dalam bahasa inggris dikenal
dengan istilah office management. Administrasi perkantoran
meliputikegiatan
pelayanan keamanan,
kebersihan dan keindahan, pelayanan tamu, pelayanan telepon, pelayanan kepegawaian, pelayanan kesiswaan, pelayanan keuangan, pelayanan umum, pelayanan surat menyurat dan ekspedisi. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan datadan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan sertamemudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam 8
hubungannya satu sama lain. Administrasi dalam arti sempit inilah yang sebenarnya lebih tepat disebut
tatausaha (clerical work / office work).Seluruh kegiatan
ketatausahaan dapat dirangkum dalam tiga kelompok, yaitu korespondensi, ekspedisi, dan pengarsipan. Administrasi dalam arti luas adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompokorang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya-sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi administrasi dalam arti luas memiliki unsurunsur : sekelompok orang, kerjasama, pembagian tugas secara terstruktur, kegiatan yang runtut dalam proses, tujuan yang akan dicapai, dan memanfaatkan berbagai sumber.
METODE PENELITIAN A. Perspektif Pendekatan Penelitian Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu mendefinisikan, menggambarkan faktor-faktor yang ditemukan di daerah penelitian. Menurut pendapat Kirk dan Miller (Moleong, 2003:3) dinyatakan bahwa ”penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dari ilmu sosial yang secara fundamental bergantung kepada pengamatan manusia dalam wilayahnya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan istilah yang digunakan”. Dan metode-penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang orang dan perilaku yang diamati.
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN A. Keadaan Geografis Wilayah Kecamatan Tamako merupakan salah satu kecamatan yang berada di
kabupaten
Sangihe
Provinsi
Sulawesi
Utara.
Secara geografis kecematan Tamako berada pada daratan yang terletak disebelah pulau Sangihe dengan kedudukan wilayahnya memanjang dari utara ke selatan, tepatnya pada 124O dan 129 BT, 3 LU- 4 LU dengan luas wilayah 1025,5 Km. Kecamatan Tamako terletak dengan batas-batas wilayah adalah sebagai berikut : 9
•
Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Manganitu
•
Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Manganitu Selatan
•
Sebelah Timur berbatasan dengan Tabukan Selatan/ Tabukan Tengah
•
Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Sulawesi
B. Keadaan Pemerintahan 1. Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah kecamatan dan badan permusyawaratan, kecamatan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kecamatan berdasar atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan dan Interuksi Mentri DalamNegara Nomor 16 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Keputusan, Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1993. Pemerintahan Kecamatan dipimpin oleh Camat yang disebut kepala wilayah. Struktur Organisasi Pemerintahahn Kecamatan terdiri dari : 1)
Camat
2)
Secretariat Kecamatan
3)
Seksi Pemerintahan
4)
Seksi Pembantu masyarakat Desa
5)
Seksi Ketentraman dan Ketertiban
6)
Seksi Kesejahteraan Sosial
7)
Seksi Pelayanan Umum
Di bawah ini akan diuraikan tugas-tugas dan fungsi bagian/seksi. Camat 1)
Camat adalah kepala pemerintahan Kecamatan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota 2)
Camat di Wilayah Kabupaten/Kota administratif berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota 10
3)
Camat di wilayah Pembantu Bupati/Walikota dalam pelaksanaan tugasnya
berada di bawah koordinasi Pembantu Bupati/Walikota Camat mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintaha pembinaan pemerintahan desa, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan instansi vertikal, antara instansi vertikal dengan dinas daerah dan daerah instansi vertical lainnya dalam Wilayah Kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Camat mempunyau fungsi : a. Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Umum
dan Pembinaan
Pemerintahan desa b. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban wilayah c. Pembinaan pembangunan masyarakat desa yang meliputi pembinaan sarana dan prasarana perekonomian, produksi dan pembinaan pembangunan pada umumnya serta pembianaanlingkungan hidup. d. Pembinaan kesejahtraan sosial. e. Pembinaan pelayanan umum. f. Penyusunan rencana dan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.
Sekretariat Kecamatan 1)
Sekretariat Kecamatan adalah unsur staf.
2)
sekretariat Kecamatan dipimpin seorang sekretaris Kecamatan yang
selanjutnya disebut Sekcam, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi a. b.
Penyusun rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaannya Urusan adminstrasi keuangan
c.
urusan tata usaha, admunustrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah
tangga.
Sekretariat Kecamatan terdiri dari :
a)
Urusan Perencana
b)
Urusan Keuangan 11
c)
Urusan Umum Untuk urusan-urusan tersebut di atas,masing-masing dipimpin oleh seorang
kepala urusan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan. 1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya serta laporan. 2) Urusan keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran serta penatausahaan dan menyusun pertanggungjawaban laporan. 3) Urusan umum mempunyai tugas melekukukan urusan ketatausahaan kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga. Seksi Pemerintahan 1) Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana pemerintah Kecamatan di bidang penyelengaraan pemerintahan. 2) Seksi Pemerintahan dipimpi oleh seorang kepala seksi, berada di bawah bertanggung jawab kepada Camat. Seksi pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan pembinaan Pemerintahan Desa. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi pemerintahan mempunyai fungsi: a.
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
b.
Pembinaan Pemerintahan Desa Seksi Pemerintahan terdiri atas sub seksi pemerintahan umum, sub seksi
pemerintahan Desa. Sub seksi-sub seksi ini dipimpin oleh seorang kepala sub seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada seksi. Tugas
dari
sub
seksi
pemerintahan
umum
menyiapkan
bahan
penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan pembinaan keagrarisan. Sedangkan tugas dari sub seksi Pemerintahan Desa menyiapkan bahan pembinaan Pemerintahan dan aparatur serta administrasi Desa. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa 1) Seksi Pembangunan masyarakat Desa adalah Unsur pelaksana pemerintah kecamatan di bidang pembangunan. 2) Seksi Pembangunan Masyarakat Desa di pimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah Camat dan bertanggung jawab kepada Camat. 12
Seksi Pembanguna Masyarakat Desa mempunyai tugas melakukan perencanaan dan penyusunan program serta melakukan pengendalian dan pembinaan pembangunan. Untuk penyelenggaraan Tugas tersebut di atas, seksi Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai fungsi : 1) penyusunan program dan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana fisik, perekonomian dan produksi. 2) Penyusunan program dan pembinaan pembangunan pada umumnya serta pembinaan lingkungan hidup.
Seksi Pembangunan Masyarakat Desa terdiri atas : 1) Sub Seksi Perekonomian dan Produksi. Sub seksi ini mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, pelaksanaan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana fisik, perekonomian dan produksi. 2) Sub seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Sub seksi ini mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program pembangunan pada umumnya dan pembinaan lingkungan hidup. Seksi Ketentraman dan Ketertiban 1) Seksi ketentraman dan ketertiban adalah unsur pelaksana pemerintahan kecamatan di bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah. 2) Seksi ketentraman dan ketertiban dipimpin oleh seorang kepala seksi yang selanjutnya disebut Mantri Pamong Praja, berada di bawanh dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas melakukanPembinaan
ketentraman dan ketertiban wilayah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.Untuk penyelenggaraan tugas tersebut di atas, seksi ketentraman dan ketertiban mempunya tugas : 1) Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketertiban wilayah. 2) Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman ideologi Negara dan politik dalam negeri. 3) Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan polisi pamong praja.
13
Sub seksi Ketentraman dan Ketertiban terdiri atas : 1) Sub seksi Ketentraman dan Ketertiban. Sub seksi ini mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketertuban umum. 2) Sub Seksi Sosial Politik. Sub seksi ini mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan aparat keteriban dan Polisi Pamong Praja. Sub seksi tersebut di atas dipimpin oleh seorang kepala Sub Seksi, berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala seksi.
Seksi Kesejahteraan Sosial 1)
Seksi Kesejahteraan Sosial adalah unsure pelaksana pemerintah Kecamatan di bidang pembinaan kesejahtaraan masyarakat.
2)
Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang kepala seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
3)
Seksi kesejahteraan Sosial mempunyai tugas mengkoordnasikan penyusunan program
dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan
social. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, seksi kesejahteraan Sasial mempunyai fungsi : 1)
Penyusunan program, pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olahraga.
2)
Penyusunan program, pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat.
Seksi Kesejahteraan Sosial, terdiri dari : 1)
Sub seksi Kesejahteraan. Seksi ini mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita dan olahraga.
2)
Sub seksi bina Mental dan Spirtual. Seksi ini mempunyai tugas menyiapkan bawa penyusunan program pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat. Seksi Pelayanan Umum 14
1)
Seksi Pelayanan Umum adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan di bidang pelayanan umum.
2)
Seksi Pelayana Umum dipimpin oleh seorang Kepal Seksi berada di bawah di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi pelayanan umum mempunyau tuga melakukan urusan pelayanan
umum yang meliputi pelayanan kependudukan, kebersihan dan perizinan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas seksi pelayanan umam mempunyai fungsi : 1)
Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kependudukan dan catatan sipil.
2)
Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan pelayanan kebersihan, keindahan dan pertamanan.
3)
Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan pelayanan perizinan.
Seksi pelayanan umum terdiri dari : 1)
Sub seksi kependudukan. Sub seksi ini mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pelayanan di bidang kependudukan dan catatan sipil.
2)
Sub seksi kebersihan. Sub seksi ini mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kebersihan, keindahan pertamanan.
3)
Sub seksi Perizinan. Sub seksi ini mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pelayanan perizinan.
Sub seksi tersebut masing-masing di pimpin oleh seorang kepala sub seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepeda kepala seksi.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Secara umum dapat dijelaskan bahwa untuk mewujudkan efektivitas pelayanan Umum dari aparat pemerintah terhadap warga masyarakat pengguna jasa pelayanan, Terlepas dari pengaruh kualitas disiplin kerja aparat pemerintah setempat.Dengan kualitas disiplin kerja aparat Pemerintah yang memadai, maka birokrat di tingkat kecamatan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif.Proses pelayanan Umum cenderung ditentukan oleh tingkat 15
kedisiplinan aparat dalam melayani kepentingan masyarakat. Adanya disiplin kerja yang baik akan menciptakan interaksi yang harmonis, baik antara aparat dengan sesama aparat birokrasi maupun antara aparat dengan masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh aparat Kantor Kecamatan Tamakopada umumnya berdasarkan pada : Kesederhanaan Pelayanan, Kejelasan dan Kepastian Pelayanan, Keamanan dalam Pelayanan, Keterbukaan Dalam Pelayanan, Efisiensi dalam Pelayanan, Ekonomis dalam pelayanan, Keadilan yang Merata dalam Pelayanan, Ketepatan waktu dalam pelayanan.Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kecamatan kepada masyarakat Tamako sudah cukup baik namun masih ada masyarakat yang mengatakan belum maksimal karena mereka kurang dilibatkan pembangunan. Sumber Daya Manusia dan fasilitas pemerintah kantor kecamatan sangat berpengaruh dalam peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat. Kedisiplinan para pegawai juga sangat mempengaruhi evektifitas pelayan pemerintah pada masyarakat.Hal ini dapat dilihat pada pengakuan sebagaian besar informan mengatakan bahwa kedisiplinan para pegawai sangat berpengaruh pada evektifitas pelayanan. Sesuai dengan prosedur diatas yang telah ditetapkan masyarakat menginginkan agar adanya perbaikan kualitas dalam pelaksanaan pelayanan. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari hasil wawancara yang rata-rata memberikan masukan agar proses pelayanan lebih mengutamakan kualitas dan kuantitas bagi kepuasan masyarakat. Namun pada bagian lain masih terdapat banyak kekuarang dalam pelayanan tersebut, strandar yang seharusnya dilakukan pemerintah kecamatan banyak juga yang dilanggar. Faktor-Faktor Yang berpengaruh terhadap Pelayanan KTP, KK dan akta Kelahiran di Kecamatan Tamako. Dimana prosedur pelayanan yang berlaku senantiasa dipatuhi secara sukarela, sehingga dapat menciptakan ketertiban dalam proses pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan, khususnya di kecamatan Tamako Kabupaten Sangihe. Adapun beberapa faktor yang berpengaruh dalam proses pelaksanaan pelayanan umum di Kantor Kecamatan Tamako yaitu: Masih kurangnya fasilitas pendukung kegiatan pelayanan kepada masyarakat, seperti komputer, dan alat-alat kantor lainnya. Masih ada aparat petugas pelayanan yang kurang menguasai teknis tugas pokoknya, sehingga 16
kadang-kadang pelayanan menjadi kurang efektif. Belum ada pembagian tugas yang jelas di kantor, oleh karena itu pihak pemimpin perlu membuat deskripsi tugas pokok dan fungsi masing-masing agar tidana alokasi Khusus terjadi over lapping dalam pekerjaan, khususnya tugas pelayanan Umum.
DAFTAR PUSTAKA Arikunto, S, 2000, Prosedur Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta. Dunim,S, 2000, Pengantar Studi Penelitain Kebijakan, Bumi aksara, Jakarta. Dunn, W, 2001, Analisis Kebijakan Publik (terjemahan), UGM- Press, Jakarta. Dwiyanto, A, 1995, Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik, (Makalah), UGM, Yogyakarta. Dwiyanto, Agus. 2002. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. PSKK UGM.Yogyakarta. Gibson, L, J, dkk, 1989, Organisasi,Perilaku, struktur Proses ( terjemehan), Erlangga, Jakarta. Mooenir H.A.S., 2002, Manajemen pelayanan Umum Di Indonesia. Bumi Aksara, Jakarta Rusli, Budiman, 2004,Pelayanan Publik di era reformasi, www. Pikiran rakyat.com.edisi 7 juni 2004. Sinambela, Poltak Lijan, dkk, 2006. Reformasi Pelayana Publik, Bumi Aksara : Jakarta. Soekanto, Soejono, 1995. Penilaian Organisasi Pelayanan Publik, Pustaka Pelajar : Yogyakarta. Sudarsono, 1998, Manajemen Pelayanan Publik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Sukmaningsih, 1997, Manajemen Pelayanan, PT. Gramedia, Jakarta Tjokroamidjojo, Bintoro, 2001, Reformasi Administrasi Publik, MIA UNKRIS. Jakarta. Sampara Lukman, 2000, Manajemen Kualitas Pelayanan Publik, STIA-LAN Press. Sianipar, G.J.P, 1998, Manajemen Peleyanan Masyarakat (Makalah). LAN-RI, Jakarta. Sugiono, Prof. DR. 2008, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung. Syafii, Inu Kencana, 2003, Ilmu Administrasi Publik, Rineka Cipta Jakarta Syaiie Kencana Inu, 2003, Kepemimpinan Pemerintahan IndonesiaPT. Refika Aditama Badung. The Liang Gie, 1992, Ensiklopedi Administrasi, Gunung Agung, Jakarta Yousa,Aim dkk. 2002 Ivlenata Ulang Kelembagaan Pemerintah Kecamatan. Bandung, Citra Pindo.
17
