KINERJA PEGAWAI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN MARORE KABUPATEN SANGIHE
JENJUAIN MAHALING 110813138
ABSTARK Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Fungsi utama pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat. dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Penjelasan undang-undang tersebut selaras dengan tuntutan rakyat yang menghendaki suatu penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan beiwibawa serta berwawasan pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat kantor kecamatan yang kurang memperhatikan bagaimana memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada karakter birokrasi perangkat kecamatan yang belum sesuai harapan di wilayahnya. Sejalan dengan otonomi luas, nyata dan bertanggunug jawab dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagai mana di sebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan perwujudan pertanggung jawaban sabagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah menitik beratkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Kinerja merupakan terjemahan dari performance, yang diartikan sebagai perbuatan, pelaksanaan pekerjaan, prestasi kerja, pelaksanaan pekerjaan berdaya guna. " performance is defined as the record of outcomes produced on a spesifrc job function or activity during a spec f c time period ". arti kinerja didefinisikan sebagai catatan mengenai outcomes yang dihasilkan dari suatu aktivitas tertentu, selama kurun waktu tertentu" (Bemadlan, fl-ton dan Jolje E.A Russel, dikutip oleh Sedamaryanti,2001:4). Sedangkan kinerja (performace) dalam arti yang sederhana adalah prestasi kerja (Sadu Wasistiono,2002:45). Hal ini menunjukan bahwa kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi. Kinerja aparat kantor kecamatan yang cukup tinggi diharapkan dapat mewujudkan suatu efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan sebagai bentuk kesiapan aparat kantor kecamatan dalam menghadapi perubahan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Kata Kunci : Kinerja, Pegawai, Pelayanan Publik
PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Fungsi utama pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat. dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Penjelasan undang-undang tersebut selaras dengan tuntutan rakyat yang menghendaki suatu penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan beiwibawa serta berwawasan pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat kantor kecamatan yang kurang memperhatikan bagaimana memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada karakter birokrasi perangkat kecamatan yang belum sesuai harapan di wilayahnya. Sejalan dengan otonomi luas, nyata dan bertanggunug jawab dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagai mana di sebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan perwujudan pertanggung jawaban sabagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah menitik beratkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan harus dilakukan, terutama bagaimana menimbulkan dan menguatkan kinerja aparat kantor kecamatan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang mau tidak mau harus berupaya meningkatkan kemampuan kerjanya semaksimal mungkin, karena pelaksanaan tugas pelayanan oleh pemerintah kecamatan sangat tergantung pada kinerja aparatnya. Sedangkan masyarakat hanya dapat menilai kinerja kantor kecamatan dari kualitas pelayanan yang di terimanya. Sehubungan dengan jumlah aparat kantor kacamatan yang kurang memadai atau tidak sebanding dengan volume/beban kerja yang diterima, terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kinerja aparat kantor kecamatan terhadap pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya pelayanan yang baik dari kantor kecamatan. Kinerja merupakan terjemahan dari performance, yang diartikan sebagai perbuatan, pelaksanaan pekerjaan, prestasi kerja, pelaksanaan pekerjaan berdaya guna. " performance is defined as the record of outcomes produced on a spesifrc job function or activity during a spec f c time period ". arti kinerja didefinisikan sebagai catatan mengenai outcomes yang dihasilkan dari suatu aktivitas tertentu, selama kurun waktu tertentu" (Bemadlan, fl-ton dan Jolje E.A Russel, dikutip oleh Sedamaryanti,2001:4). Sedangkan kinerja (performace) dalam arti yang sederhana adalah prestasi kerja (Sadu Wasistiono,2002:45). Hal ini menunjukan bahwa kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi. Kinerja aparat kantor kecamatan yang cukup tinggi diharapkan dapat mewujudkan suatu efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan sebagai bentuk kesiapan aparat kantor kecamatan dalam menghadapi perubahan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan yang menjadi tuntutan masyarakat harus dipenuhi oleh aparat kecamatan sebagai penyelenggara pemerintah di kecamatan. Karena pada dasarnya menerima pelayanan yang memuaskan dari aparat pemerintah merupakan hak yang dimiliki setiap warga masyarakat. Dengan pelayanan yang diteriina tersebut maka diharapkan masyarakat akan
berpartisipasi aktif dalam mendukung tugas-tugas aparat pemerintah, sehingga terjadi keseimbangan antara hak yang ditetapkan oleh masyarakat dan kewajiban yang harus dijalankan sebagai warga negara. Pelayanan yang diberikan tanpa memandang status, pangkat, dan golongan dari suatu masyarakat. Pada saat yang sama masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pelayanan tersebut dengan landasan yang bersifat tuntutan dalam bentuk pedoman tata laksana pelayanan umum. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dijelaskan Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.. Khusus diKecamatan Marore pemberian pelayanan masyarakat memerlukan perhatian yang serius dan tanggungg jawab moral yang tinggi. Karena kenyataan yang ada menunjukkan bahwa kinerja aparatur di kantor Kecamatan Marore dalam pelayanan publik sangat lemah meskipun telah ditunjang dengan fasilitas yang tergolong memadai untuk suatu daerah pulau. Pelayanan yang diberikan sangat lambat dan berbelit-belit. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya keluhan dari masyarakat di Kecamatan ketika harus berurusan dengan kantor Kecamatan. Hal itu merupakan tantangan tersendiri bagi aparatur pemerintah, khususnya yang bertugas dikantor kecamatan untuk selalu memperlihatkan kinerja yang optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan masalah-masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Kinerja pegawai kantor Kecamatan dalam pelayanan publik di kantor Kecamatan Marore Kabupaten Sangihe” RUMUSAN MASALAH Bagaimana kinerja Pegawai kantor kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan Marore. TINJAUAN PUSTAKA KONSEP KINERJA Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Amstrong (1991: 397) mengartikan kinerja sebagai berikut: "Manajemen kinerja berarti mendapatkan hasil yang lebih baik dan organisasi, kelompok dan perorangan lewat pengertian dan pertimbangan yang terdiri dari pola rencana kerja untuk mewujudkan tujuan secara objektif dan sesuai dengan standar" Penjelasan dan definisi diatas bahwa kinerja merupakan suatu proses untuk pencapaian suatu hasil. Berbicara mengenai, kinerja personil erat kaitanya dengan mengadakan peinilaian terhadap pekerjaan seseorang, sehingga perlu ditetapkan standar kinerja atau performance. Hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun
etika merupakan arti kinerja atau performance, hal ini diungkapkan Prawirosentoso dalam Kebijakan Kinerja Karyawan,(1997: 186) yang mengartikan kinerja dalam bahasa Inggris sebagai perfomance. Pengukuran harus diadakan dalam menentukan kinerja organisasi. Kinerja yang akan diukur adalah kinerja seluruh organisasi, kemudia unit-unit organisasi yang mendukungnya dan selanjutnya kinerja orang yang berperan di dalamnya. Jadi pokok utama yang harus dinilai kinerjanya adalah unsur manusia. Manusia merupakan salah satu sumber daya yang sangat berperan di dalam menentukan kinerja organisasi. Sehingga kinerja para pelaku organisasi harus dinilai. Seorang pemimpin harus menentukan dasar ukuran untuk menilai. Oleh sebab itu maka seorang pemimpin harus menentukan standar ukurannya terlebih dahulu dengan cara sebagai berikut: a. Menentukan sistem dan nilai standar. b. Pelaksanaan dan pengawasan standar kinerja c. Ukuran kinerja perorangan Penyusunan kinerja perorangan sebagai pelaku dalam organisasi diperlukan suatu standar ukuran kerja terlebih dahulu. Standar ukuran kinerja yang dibuat harus sesuai dengan tujuan organisasi. Standar ukuran kinerja suatu organisasi hasil diproyeksesikan ke dalam standar kinerja para pelaku dalam unit-unit kinerja bersangkutan. Setelah seluruh standar kinerja tersebut ditentukan, selanjutnya digu nakan untuk dibandingkan dengan kinerja sebenarnya (actual peiformance). Evaluasi atas kinerja harus dilakukan secara terus menerus agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Indikator kinerja menurut Yousa dkk,(2002:47) adalah: " Besaran atau variabel yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan" Selanjutnya menurtt Kevin dalam Dwiyanto, (1995:7) mengatakan bahwa : " Ada 3 konsep yang bisa di gunakan sebagai indikator kinerja organisasi pemerintah antara lain resfonsivenes,responsibility dan accontabilitty". Ketiga indikator ini, oleh penulis dijadikan sebagai ukuran dalam mengadakan pengkajian tingkatan kinerja aparat pemerintah kecamatan Marore. Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah perbuatan, penampilan, prestasi, daya guna dan unjuk kerja dari suatu organisasi atau individu yang dapat ditujukan secara nyata dan dapat diukur. Adapun beberapa jenis kinerja menurut Aman Sudarto (1999:3) : 1. Kinerja organisasi, yaitu hasil kerja konkrit yang dapat diukur dari organisasi dan dapat dipengaruhi oleh kinerja sebagai alat ukur, sehingga ukuran kinerja tersebut dapat bersifat kuantitatif atau kualitatif dan tidak selalu mencerminkan potensi orang. 2. Kinerja proses, yaitu hasil kerja konkrit yang dapat diukur dari bekerjanya mekanisme kerja organisasi dipengaruhi oleh kinerja individu dan membutuhkan standart kinerja sebagai alat ukur sehingga ukuran kinerja lebih bersifat kualitatif dan tidak selalu mencerminkan potensi organisasi. 3. Kinerja individu, yaitu hasil kerja konkrit dan dapat diukur dari hasil kerja individu (produktivitas kerja), dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam diri individu yang
membutuhkan standart kerja sebagai alat ukur sehingga ukuran kinerja bersifat kualitatif dan tidak selalu mencerminkan potensi individu. Dengan adanya beberapa kinerja yang telah disebutkan diatas, kinerja perseorangan harus lebih diperhatikan karena kinerja orang merupakan hasil kumpulan kinerja seseorang. Hal ini menunjukan bahwa pegawai mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam suatu organisasi, oleh karena itu pegawai perlu berada pada kondisi unggul. Artinya mampu mewujudkan perubahan dengan secara inovaif dan proaktif. Untuk melihat apakah pegawai dapat memenuhi kriteria unggul dengan kinerja yang tinggi, menurut Sondang P. Siagian (1997:56) : 1. Pegawai yang menampilkan kinerja unggul dapat diuji dengan standart eksternal dan bukan hanya standart internal. Yang dimaksud standart eksternal ialah standart yang dituntut oleh masyarakat dan praktek-praktek kerja yang terjadi dalam berbagai organisasi diluar birokrasi pemerintahan. Misalnya dalam pemberian pelayanan, standart yang diharapkan oleh masyarakat adalah kecepatan, keramahan dan kecermatan. Jika birokrasi menggunakan pendekatan legalistik dalam pemberian pelayanan, kecenderungan terpenuhinya persyaratan kecermatan memang tinggi akan tetapi, sering terjadi kelambanan dan sikap yang kaku. Kenyataan bahwa birokrasi bekerja lamban dan berbelit-belit sering mengemukakan dalam bentuk keluhan yang timbul di masyarakat. Yang dimaksud dengan praktek-praktek yang terjadi diluar organisasi birokrasi adalah cara kerja dunia bisnis dan berinteraksi dengan para pelanggannya selalu bekerja cepat, tidak bertele-tele. Hal itu dimaksudkan sebagai bagian dari kritikal dari upaya memuaskan konsumen karena kinerja suatu perusahaan terutama diukur dari tngkat kepuasan pelanggan. 2. Kinerja yang nyatanya ditampilkan sedekat mungkin dengan kinerja potensial. Harus diakui bahwa sulit menentukan organisasi dimanapun yang kinerjanya setara betul dengan kemampuan potensial yang dimilikinya. Artinya, biasa terdapat kesenjangan antara kinerja nyata dengan kinerja yang sesungguhnya dapat ditampilkan. Pentingnya peningkatan kinerja birokrasi pemerintah harus dilihat dari sudut ini. Dengan kata lain, peningkatan kinerja diarahkan pada pengurangan kesenjangan. Kondisi idealnya adalah kesenjangan dapat dihilangkan. Dengan sasaran seperti itu, lambat laun birokrasi akan terus berupaya meningkatkan kinerjanya. 3. Harus diupayakan agar birokrasi tidak cepat merasa puas. Artinya, meskipun kinerjanya di masa lalu dianggap sudah cukup memuaskan, perlu ditanamkan kesadaran bahwa kinerja yang memuasakan di masa lalu belum tentu dapat diterima sebagai kinerja yang memuaskan di masa yang akan datang. Alasannya ialah karena tuntutan masyarakat yang semakin meningkat, baik dalam arti intensitasnya maupun frekuensinya. 4. Dalam lingkungan birokrasi perlu ditumbuhkan dan dipelihara iklim persaingan yang positif. Biasanya dalam lingkungan birokrasi terdapat satuan yang dianggap hebat kinerjanya. Kehebatan tersebut memang harus berdasarkan penelitian dan penilaian kenerja organisasional, juga harus bersikap netral dan merupakan pihak yang tidak berkepentingan sehingga penilaiaannya bersifat obyektif. Dengan demikian, yang dimaksud dengan iklim
persaingan ialah bahwa berbagai instansi berupaya menampilkan kinerja yang sama bahkan lebih dari kinerja yang dianggap hebat itu. 5. Peningkatan kinerja harus selalu dikaitkan dengan penerapan prinsip efisiensi. Artinya, dalam upaya menampilkan kinerja yang memuaskan, suatu sistem bekerja sedemikian rupa sehingga hanya menggunakan sebagian saranan, daya, dan dana yang dialokasikan untuk menyelenggarakan fungsinya. Jadi prinsip efisiensi yang lebih tepat ialah sasaran yang ditetapkan baginya tercapai tanpa harus menghabiskan sarana, daya dan dana yang tersedia. 6. Organisasi dengan kinerja tinggi menjadi contoh bagi organisasi lain dan sekaligus menjadi sumber ide bagi mereka. Dengan kata lain, satuan organisasi dengan kinerja tinggi mempunyai karakteristik yang khas, yaitu mampu menampilkan kinerja yang paling tinggi dibandingkan dengan berbagai satuan kerja lainnya. 7. Organisasi dengan kinerja tinggi mampu memenuhi persyaratan ideal yang dituntut oleh kondisi budaya organisasi itu berada dan bergerak. Faktor ini penting mendapatkan tekanan karena, meskipun setiap organisasi mempunyai budaya sendiri, budaya tersebut harus digali dan diangkat dari budaya nasional. Budaya nasional membuat suatu masyarakat bangsa mempunyai jati diri sendiri yang tercerminkan pula pada birokrasinya. Dalam kaitan ini, harus ditekankan bahwa budaya organisasi harus kuat sehingga dipersepsikan mempunyai makna yang sama bagi seluruh anggotanya. Di lain pihak, masih memungkinkan modifikasi elemen tertentu di dalamnya apabila dituntut oleh perubahan yang terjadi dilingkungan. KONSEP PEGAWAI NEGERI SIPIL Menurut Kamus Umum bahasa Indonesia W. J. S. Poerwadarminta, kata pegawai berarti: “orang yang bekerja pada Pemerintah (perusahan dan sebagainya)”, sedangkan “negeri” berarti : Negara atau pemerintah. Jadi Pegawai Negeri adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau Negara (Poerwadarminta, 1961 : 514). Sementara menurut Moekijat, Pegawai Negeri adalah warga Negara yang memegang jabatan negeri yang tidak bersifat sementara dan gajinya dibayar dari anggaran Negara menurut Peraturan Pegawai Negeri yang berlaku (Moekijat, 1974:32). Untuk mendapatkan kejelasan pengertian Pegawai Negeri yang berlaku secara umum dan dipakai sebagai pedoman adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 sub (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, yang merumuskan pengertian Pegawai Negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara lainnya, yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari rumusan di atas dapat ditarik kesimpulan, unsure-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat disebut Pegawai Negeri adalah : Seseorang yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku; Diangkat oleh pejabat yang berwenang;
Diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau tugas Negara lainnya; Digaji menurut peraturan perundangan yang berlaku.
KONSEP KECAMATAN Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 221 (1) Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah. (3) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/ wali kota disampaikan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan. Menurut Noordholt dalam Wasistiono, kajian tentang Kecamatan berarti meliputi tiga lingkungan kerja yaitu : 1. Kecamatan dalam arti kantor camat. 2. Kecamatan dalam arti wilayah, dalam arti seorang Camat sebagai kepalanya. 3. Camat sebagai bapak “Pengetua” wilayahnya.(Wasistiono, 1992 : 12) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Dalam peraturan pemerintah No 19 tahun 2008 tentang kecamatan (Lampiran 5), di jelaskan pada pasal 15 sebagai berikut : (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi: a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. KONSEP PELAYANAN PUBLIK Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Pulik dikatakan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam pelaksanaannya pelayanan public mempuyani 3 (tiga) ruang lingkup yakni dalam pasal 3 PP no. 96 tahun 2012 menyebutkan : Ruang lingkup Pelayanan Publik meliputi: a. pelayanan barang publik;
b. pelayanan jasa publik; dan c. pelayanan administratif. Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi: a. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan c. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi Misi Negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pelayanan sebagai proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung (Moenir, 1997:17) merupakan konsep yang senantiasa actual dalam berbagai aspek kelembagaan. Pelayanan publik atau publik services untuk masa sekarang ini masih menjadi persoalan yang perlu memperoleh perhatian dan penyelesaian yang komerhensif hal ini dibuktikan ketika timbul berbagai tuntunan pelayanan publik sebagi tanda ketidakpuasan masyarakat. Harus diakui, bahwapelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat terus mengalami pembaharuan baik dari sisi paradigma maupun dari format pelayanan seiring dengan meningkatnya tuntunan masyarakat dan perubahan didalm pemerintah itu sendiri. Meskipun demikian, pembaharuan yang dilihat dari kedua sisi belumlah memasukan bahkan masyarakat masih di posisikan sebagai pihak yang tidak berdaya. Kecendrungan seperti ini terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang “melayani” bukan yang dilayani. Oleh karena itu pada dasarnya dibutuhkan reformasi pelayanan publik dengan mengembalikan dan mendudukan “pelayanan” dan yang “dilayani” ke pengertian yang sesungguhnya. Pelayanan yang seharusnya ditujukan pada masyarakat umum kadang dibalik menjadi pelayanan masyarakat pada Negara (Inu Kencana Syafiie, 1995:5) meskipun sesungguhnya Negara berdiri untuk kepentingan masyarakat. Menurut Kurniawan pelayan publik, diartikan sebagi pemberian layanan (melayani)keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai denmgan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan. Selanjutnya menurut Kepmenpan No.63/KEP/M.PAN/7/2003, publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksnakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerimaan pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan Dengan demikian pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara Negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahtraan masyarakat.
METODE PENELITIAN JENIS PENELITIAN Dalam penelitian ini, berangkat dari rumusan masalah dan disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka jenis penelitian ini menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif. Model penelitian kualitatif ini biasanya digunakan dalam pengamatan dan penelitian sosial. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2000) metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa informasi tertulis dan lisan dari seseorang dan prilaku yang dapat diamati. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan pada objek yang diteliti. Data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif. Jenis data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gabar (Sugiyono, 2002:15). FOKUS PENELITIAN Yang menjadi focus dalam penelitian ini tentang pelayanan legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) menggunakan teori Kevin dalam Dwiyanto, (1995:7) mengatakan bahwa : "Ada 3 konsep yang bisa di gunakan sebagai indikator kinerja organisasi pemerintah antara lain resfonsivenes, responsibility dan accontability". melihat kinerja aparat pemerintah kecamatan Marore dikaitkan dengan Keputusan Menteri PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum penyelenggaraan Pelayanan Publik tentang prinsip-prinsip pelayanan publik dengan pengurusan pelayanan legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP). PEMBAHASAN PELAKSANAAN PELAYANAN LEGALISIR KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DI KECAMATAN MARORE KABUPATEN SANGIHE Pelayanan Publik merupakan kebutuhan pokok setiap warga Negara yakni pengurusan berbagai macam surat menyurat, legalitas, keterangan serta kebutuhan yang menyangkut kewarganegaraan. Setiap warga Negara diwajibkan memiliki kartu tanda penduduk, dan apabila mengurus sesuatu seperti melamar pekerjaa, sekolah harus melegalisir kartu tersebut, pelayanan ini begitu jamak ditemukan dikantor kecamatan mengingat hal ini begitu banyak diurus oleh masyarakat, maka dibutuhkan kualitas pelayanan yang maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara ini. Kualitas pelayanan hanya akan didapatkan apabila memenuhi seluruh item/syarat-syarat yang dibutuhkan dalam memperlancar kegiatan pelayanan kepada masyarakat, seperti Faktor Sarana Prasarana dari pihak pemerintah yang menyiapkan peralatan guna mendukung lancarnya proses pelayanan, kemudian Kualitas sumber daya manusia dibutuhkan daya tangkap yang baik guna menerima respon dari masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan serta tingginya tanggung jawab para pelaksana tugas pelayanan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Dalam penelitian ini menggunakan teori Kevin dalam Dwiyanto yakni daya tanggap, dan bertanggung jawab tentang pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan legalisir Kartu Tanda Penduduk. Dalam memberikan pelayanan pengurusan dokumen-dokumen seringkali dihadapkan pada mekanisme dan prosedur pelayanan yang kurang sinkron antara tersedianya data yang dimiliki Kantor Kecamatan dan Kecamatan yang dimiliki oleh masyarakat yang akan dilayani, sehingga menyebabkan berbelit-belitnya kondisi pelayanan dan warga yang dilayani merasakan adanya diskriminasi pada waktu pelayanan, bahkan biaya pelayanan seperti adanya biaya administrasi yang bersifat tidak sesuai dengan prosedur yang ada. KINERJA PEGAWAI DALAM PELAYANAN LEGALISIR KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DI KECAMATAN MARORE KABUPATEN SANGIHE Tanggung jawab merupakan salah satu indokator dari kinerja seseorang. Legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan dokumen yang diperlukan oleh masyarakat yang tidak mampu untuk mengurus berbagai keperluan, seperti untuk meringankan biaya di rumah sakit, beasiswa dan lainnya Dari focus penelitian tentang kinerja pelayanan public dilihat dari Keputusan Menteri PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum penyelenggaraan Pelayanan Publik tentang prinsip-prinsip pelayanan public : a) Kesederhanaan Pelayanan Kesederhanaan pelayanan di Tingkat Kecamatan Marore Kabupaten Sangihe dapat dikatakan berjalan baik yakni pengurusan Legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP). b) Kejelasan dan Kepastian Pelayanan Kejelasan dan kepastian dalam pelayanan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi masyarakat. Oleh karena itu, aparat pelaksana pelayanan diharapkan dapat tanggap dan bertangggung jawab dengan tugas serta tanggung jawabnya sebagai pemberi pelayanan. Pihak pelaksana pelayanan harus bisa menjelaskan secar rinci prosedur serta persyaratan yang harus dilengkapi untuk mengurus Legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berhubungan dengan Kantor Kecamatan diminta atau tidak diminta aparat pelaksana harus melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. c) Keamanan dalam Pelayanan Masyarakat pada dasarnya ingin memperoleh pelayanan yang maksimal, dimana dalam hal ini setiap masyarakat ingin memperoleh haknya dengan mendapat pengakuan dari daerah tempat tinggalnya. Pengurusan Legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan hal yang sangat penting bagi yang memerlukan, oleh karena itu dari pihak masyarakat mengharapkan pihak pemerintah setempat lebih memperhatikan kepastian dalam hal pengurusan pengantar pembuatan Legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) d) Keterbukaan dalam Pelayanan Keterbukaan dalam pelayanan sangat berpengaruh, dimana setiap pelayanan yang akan diberikan pihak Kantor kecamatan wajib di informasikan dan di sosialisasikan agar masyarakat setempat dapat mengetahui prosedur dan tata cara dalam proses pelayanan.
e) Efisiensi dalam Pelayanan Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan. Mencegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses pelayanan masyarakat adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi Pemerintah lain yang terkait. Tetapi pada kenyataannya yang terjadi di lapangan aparat/pegawai kantor Kecamatan selaku pihak pelayanan tidak menajalankan tugasnya dengan baik. Dimana sering terjadi kesalahan yang dapat merugikan masyarakat setempat. f) Ekonomis dalam Pelayanan Biaya dalam penyelenggaraan pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan : Nilai barang dan atau jasa pelayanan masyarakat dan menuntut biaya yang terlalu tinggi di luar kewajaran; Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar; dan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun ada beberapa pihak tertentu yang menggunakan “kesempatan dalam kesempitan” untuk mendapatkan keuntungan lebih dari yang telah ditentukan. g) Keadilan yang Merata dalam Pelayanan Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus mencakup seluruh lapisan masyarakat dan mengutamakan kepuasan dalam pelayanan. Namun kadangkala terjadi perselisihan antara masyarakat dan aparat pemberi pelayanan, hal ini sering terjadi karena kurangnya komunikasi antara penerima dan pemberi pelayanan secara berkesinambungan dan terbuka h) Ketepatan Waktu dalam Pelayanan Pemberian pelayanan di Kantor Kecamatan harus efektif dan efisien sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang maksimal dan memuaskan. PENUTUP KESIMPULAN - Kesederhanaan, Kejelasan dan kepastian pelayanan yang dilakukan oleh aparat berdasarkan hasil penelitian berjalan dengan baik, hal ini tidak lepas dari standard operasional prosedur yang jelas yang dikeluarkan oleh pimpinan - Keterbukaan merupakan salah satu indicator penting dalam pelayanan masyarakat, dengan adanya keterbukaan masyarakat dapat lebih memahami dengan cepat apa-apa yang akan dilakukan, sikap keterbukaan yang ditunjukkan oleh pegawai kecamatan marore cukup baik menurut masyarakat. - Pertanggungjawaban dan daya tanggap aparat kecamatan terhadap pekerjaan yang diberikan dijalankan dengan baik, terlihat dari beberapa wawancara dengan para informan mengenai pelayanan legalisir Kartu tanda penduduk. - Dalam efesiensi pelayanan, masih ada beberapa masalah yang terjadi di kecamatan marore, dimana ada beberapa oknum pegawai yang bekerja tidak maksimal atau masih malas-malasan sehingga memperlambat kinerja mereka.
- Ekonomi dalam pelayanan, keadilan dan ketepatan waktu dalam pelayanan merupakan hal-hal yang tidak dapat dikesampingkan dalam sebuah pelayanan, tetapi sayangnya pelayanan di kantor camat marore dalam legalisir KTP masih tidak ekonomis mengakibatkan ketidakadilan serta memperlambat proses pelayanan, seperti masih ada beberapa oknum pegawai yang menawarkan pelayanan yang cepat dengan meminta sejumlah uang. SARAN Dalam kesempatan ini penulis akan mengemukakan beberapa saran yang dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang dalam usaha pemerintah Kabupaten Sangihe khususnya aparat Kecamatan Marore dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut: - Aparat pemerintah Kecamatan Marore Kabupaten Sangihe diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik yang bersifat teknis maupun Non Teknis dengan harapan, terciptanya tenaga kerja yang terampil dan selanjutnya akan menciptakan kepuasan pelayanan bagi masyarakat. - Pihak pemerintah Kecamatan Marore Kabupaten Sangihe sebaiknya lebih banyak melakukan evaluasi terhadap kinerja dan akuntabilitas aparat pelaksana pelayanan umum di Kantor Kecamatan Marore Kabupaten Sangihe agar pelayanan umum yang mengutamakan kepuasan masyarakat dapat terlaksana - Perlu ditingkatkan kemampuan aparat dalam menggunakan alat-alat modern serta meningkatkan kualitas peralatan seperti computer, printer serta peralatan lainnya yang mendukung kelancaran pelayanan. - Pimpinan Kecamatan sebaiknya melakukan tindakan terhadap pegawai yang mempunyai mental yang kurang baik memberikan hukuman kepada pegawai yang malas-malasan seperti surat peringatan atau dimutasi dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi. DAFTAR PUSTAKA Aman, Sudarto, 1999. Analisis Kinerja. Surabaya : Diklat Prop. Dati I Jatim. Armstrong, M. and Baron, A. 1991. Performance Management – The New Realities. London: Institute of Personnel and Development. Agus, Dharma,. 2001. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta. Gajah Mada Dwiyanto. 2002. Sistem Manajemen Kinerja. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. All, Faried. 1997. Metodologi Penlitian Sosial dalam Bidang hum Administrasi Pancasila. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek Jakarta, Rineka Cipta. Asyari, Safari Imam. 1983. Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya, Usaha Nasional. Beratha, I Nyoman. 1982. Desa: Masyarakat Desa dan Pembangrman Desa. Jakarta, Ghalia Indonesia.
Dwiyanto. 1995. Kinerja Publik. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama. Moenir, HAS. 2002. Manajemen Pelayanan Urmrm di Indonesia. Jakarta, Bium Aksara. Musa, Muhanunad dan Titi Nurfitri. 1988. mletodologi Penelitian. Jakarta, CV. Fajar Agung. Moekijat, Drs. 1974. Management Kepegawaian. Alumni Bandung. Nazir, Moh. 1988. Metode Penelitian. Jakarta, Ghalia Indonesia. Ndraha, Taliziduhu. 1990. Pembangunan Masyarakat mempersiapkan Masvarakat Tinggal Landas. Jakarta, Rineka Cipta. Osborne, David and Gaebler, Ted. 1997. Mengusahakan Birokrasi (Mentransformasi Semangat Wirausaha ke dalam Sektor Publik). Jakarta, PT. Pustaka Binaman Presido. Prawirosentono, Suryadi. 1997. Kebijakan Kinerja Karyawan. Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta. Rasyid, Ryaas. 1997. Makna Pemerintahan Tirjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan. Jakarta, PT. Yarsif Watampone. Sedarmayanti. 2001. Organisasi Manajemen Pemerintahan dalam Kondisi Era Globalisasi. Bandung, Siagian S.P. 1997. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta Soetopo. 1999. Pelavanan Prima. Jakarta, LANRI. Sugiyono. 2002. Metode Penelitian Administrasi. Bandung, Alfabeta. Soellartono, Irawan. 2002. Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnva. Bandung, PT. Remaja Rosdakalya. Supriatna, Tjahya. 1999. Legitimasi Pemerintahan dalam Konteks Administrasi Publik dalam Rangka Memasuki Era Indonesia Barn. Bandung, CV. Maulana. Suradinata, Ennaya. 1996. Organisasi Manajemen Pemerintahan dalam Kondisi Era Globalisasi. Bandung, Ramadan. 1997. Pemintpin dan Kepentimpinan Pemerintahan. Jakarta, Gramedia Pustaka Utaina. Thoha, Miftah. 1990. Dimensi-Dimensi Prima ilmu Adminsitrasi. Jakarta, Rajawali. Tjiptono, Fandy. 2000. Prinsip-Prinsip Total Quality Service (TQS). Yogyakarta,Andi. Wasistiono, Sadu. 2002. Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Edisikedua). Bandung, Fok-usmedia. Wijaya, E. Juliana. 1999. Pelayanan Prima. Bandung, CV. Annico. Yousa, Aim dkk. 2002. Menata Ulang Kelembagaan Pemerintah Kecamatan. Bandung, Citra Pindo. Sumber-Sumber Lain : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum penyelenggaraan Pelayanan Publik.
