KINERJA APARATUR DAERAH DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DI KABUPATEN KETAPANG (STUDI KASUS DI KECAMATAN KENDAWANGAN)

Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

KINERJA APARATUR DAERAH DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DI KABUPATEN KETAPANG (STUDI KASUS DI KECAMATAN KENDAWANGAN) Oleh: Yuli Riski An Nisaa NIM. E42011050 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat, 2015 E-mail : [email protected]

Abstrak Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui Bagaimana proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Kabupaten Ketapang khususnya di Kantor Camat Kendawangan, dengan memfokuskan kepada penyusunan RKA-SKPD oleh Kantor Camat Kendawangan. Penulisan Skripsi ini didasarkan atas permasalahan karena penyusunan RKA-SKPD di Kantor Camat Kendawangan mengalami keterlambatan penyampaian pada Bagian Keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, ini dilihat dari hasil kerja yang dilaksanakan oleh aparatur yang terbentuk dalam sebuah tim penyusunan RKA-SKPD yang belum optimal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik dan alat pengumpulan data berupa panduan wawancara untuk mendapatkan data yang lengkap dan valid. Hasil dari penelitian ini adalah tim pelaksana penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sudah melaksanakan tugas dengan cukup baik dan sesuai dengan prosedur namun yang menjadi kendalanya adalah masih adanya beberapa aparatur yang belum mengerti mengenai penyusunan RKA-SKPD dan belum menguasai komputer. Hal ini terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan dan penempatan jabatan yang tidak sesuai dengan kemampuan aparatur. Kata-kata kunci: Anggaran, Aparatur, Kuantitas Kerja, Kualitas Kerja dan Ketepatan Waktu.

THE PERFORMANCE OF WORK PLAN COMPILED AND BUDGET OFFICERS IN DISTRICT OF KETAPANG (CASE STUDY IN THE SUBDISTRICT OFFICE OF KENDAWANGAN) Abstract This skripsi is intended to know how the compile process of work plan and budget in the district of Ketapang, especially in the Kendawangan subdistrict office, with focused on the compile of RKA-SKPD by the Kendawangan subdistrict office. This Skripsi is based on the issues because the compile process of RKA-SKPD in the Kendawangan subdistrict office is delayed to report to the financial affairs as financial management officer of district Ketapang, it's knowingly based on the work results of the officers which form as a RKA-SKPD compiler team. This research is uses the descriptive research type with the qualitative approach. The research is conducted by using technique and appliance of data collecting in the form of tools interview guidance to get complete and valid data. The result of this research is the performance of the implementation compiler work plan and budget team is doing a good enough and based on the procedure, but the problem is some officer is still not understand about how to compile RKA-SKPD dan still can't using computer. That happened because their education level is still too low, and the position replacement is not based on the officers skills. Keywords: Budget, Officer, Quantity of Work, Quality of Work and Timeliness.

1 Yuli Riski An Nisaa, NIM. E42011050 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat


Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri

A. PENDAHULUAN

Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 1.

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Latar Belakang Penelitian Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah

(APBD)

adalah

Rancangan

Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Keuangan Pemerintah Daerah yang dibahas

Daerah.

APBD

dan disetujui bersama oleh Pemerintah

aktivitas

pemerintah

Daerah dan DPRD yang telah ditetapkan

menampung aspirasi masyarakatnya dalam

dengan Peraturan Daerah, merupakan hak

kurun waktu satu tahun. Namun dalam

dan kewajiban yang diberikan kepada

APBD tersebut tentu masih terdapat banyak

Kepala Daerah untuk mengelola keuangan

kekurangan

daerah yang merupakan sebuah

bentuk

seharusnya

pertanggungjawaban.

rangka

penyempurnaan

mewujudkan keuangan

Dalam

pertanggungjawaban pemerintah

dan

gambaran

daerah

dalam

kendala-kendala

menjadi

acuan

APBD

yang untuk

tahun-tahun

berikutnya. Sebagian sumber dana dalam

yang

APBD adalah dana dari pendapatan asli

akuntabel dan transparan maka dibutuhkan

daerah yang bersangkutan yang terdiri dari

sebuah

pajak

Sistem

daerah

merupakan

Akuntansi

Keuangan

daerah,

retribusi

hasil

daerah

yang

Daerah yang mampu mewujudkan sebuah

pengelolaan

laporan keuangan yang memadai serta

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli

dalam rangka tertib pengelolaan keuangan

daerah yang sah. Setiap Tahun Penyusunan

daerah dan pelaksanaan disiplin anggaran

APBD terus menerus diperbaharui sebagai

atas beban APBD Kabupaten Ketapang.

langkah pembaharuan dalam manajemen

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan sistem yang paling penting

kekayaan

daerah,

keuangan daerah agar lebih baik, lebih terarah dan lebih efisien..

dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan

Perencanaan

anggaran

keuangan

dan Belanja Daerah yang dimulai dari

daerah menjadi penting karena sebagai

penganggaran sampai dengan dibuatnya

acuan dalam penyusunan APBD. Aspek

laporan

Produk

perencanaan keuangan daerah diarahkan

acuan

agar seluruh proses penyusunan APBD

menjalankan

semaksimal mungkin dapat menunjukkan

hukum

pertanggungjawaban. terbaru

yang

menjadi

pemerintah daerah dalam

aktivitas pengelolaan keuangannya yaitu

latar

belakang

pengambilan

keputusan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

dalam penetapan arah kebijakan umum,

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

skala prioritas dan penetapan alokasi serta 2

Yuli Riski An Nisaa, NIM. E42011050 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat


distribusi sumber daya dengan melibatkan

belum

partisipasi

diinginkan,

masayarakat.

Dokumen

berhasil

sesuai

harapan

terhambatnya

yang proses

penyusunan anggaran yang disampaikan

penyusunan APBD, serta dampak lainnya

oleh masing-masing satuan kerja perangkat

adalah sebuah organisasi pemerintahan

daerah (SKPD) yang disusun dalam format

tidak memiliki arah dan sasaran yang harus

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu.

seharusnya dapat menyajikan informasi

Melihat dari pedoman penyusunan RKA-

yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta

SKPD, pelaksanaan penyusunan RKA-

korelasi antara besaran anggaran (beban

SKPD disampaikan paling lambat pada

kerja dan harga satuan) dengan manfaat

bulan Agustus waktu berjalan.

dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat

dari

suatu

kegiatan

yang

dianggarkan. Saat penyusunan

Pada kenyataannya, saat ini proses penyusunan RKA-SKPD di Kabupaten Ketapang masih belum berjalan tepat

ini

pelaksanaan

RKA-SKPD

didalam

harus

sesuai

waktu.

Penyusunan

mengalami

keterlambatan

RKA-SKPD penyampaian

dengan proses dan mekanisme yang telah

padahal untuk selanjutnya akan dibuat

ada. Ini ditujukan untuk terlaksananya

penjabaran APBD. Keterlambatan tersebut

transparansi dan akuntabilitas anggaran,

karena beberapa SKPD yang dalam hal ini

disiplin anggaran, keadilan anggaran serta

di Kantor Camat Kendawangan belum tepat

efisiensi

waktu menyampaikan RKA. Kekurangan

dan

Berjalannya

efektifitas

proses

anggaran. RKA-

yang terdapat dalam proses peyusunan

SKPD dengan baik dan sesuai akan

RKA-SKPD ini dapat dilihat dari beberapa

memberikan hasil kerja yang sesuai dengan

masalah yang bersumber dari sumber daya

harapan didalam sebuah pemerintahan.

manusia, fasilitas dan pelaksanaan yang

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja

belum

Perangkat

akan

manusia yang ada di Kantor Camat

menghasilkan pencapaian tujuan yang baik

Kendawangan Kabupaten Ketapang masih

apabila dilaksanakan dengan benar sesuai

rendah terbukti dari segi ketepatan waktu

prosedur. RKA-SKPD yang tidak berjalan

dalam penyampaian RKA-SKPD masih

dengan baik akan memberikan dampak

belum tepat waktu. Salah satu penyebab

yaitu tidak efektif dan efisiennya proses

masih rendahnya sumber daya manusia di

kerja yang telah dijalankan yang dapat

Kantor Camat Kendawangan ditunjukkan

dilihat

dengan jumlah SDM yang terbatas dan

Daerah

penyusunan

(RKA-SKPD)

dengan pelaksanaan dilapangan

sesuai

prosedur.

Sumber

daya



kualitas kompetensi yang kurang sehingga

yang ada di Kantor Camat Kendawangan

pelaksanaan yang tidak sesuai ketentuan

dengan judul “Kinerja Aparatur Daerah

juga menjadi faktor keterlambatan dalam

dalam Penyusunan Rencana Kerja dan

penyusunan RKA-SKPD ini.

Anggaran di Kabupaten Ketapang (Studi

Kemudian dapat dilihat dari segi kuantitas

aparatur

di

Kantor

Kasus di Kantor Camat Kendawangan)”.

Camat

kendawangan dalam penyusunan RKA-

2.

Fokus Penelitian

SKPD masih belum terselesaikan secara

Berdasarkan latar belakang masalah

kesuluruhan sesuai dengan waktu yang

yang

telah

diuraikan

pada

bagian

ditetapkan, masih terjadi tumpang tindih

sebelumnya. Fokus untuk penelitian ini

tanggung jawab dalam penyusunan RKA.

adalah “Kinerja Aparatur Daerah dalam

Hal lainnya yang menggambarkan

Penyusunan RKA-SKPD di Kantir Camat

kekurangan dari aparatur di Kantor Camat

Kendawangan” yang akan dikaji menurut

Kendawangan Kabupaten Ketapang adalah

indikator oleh Agus Dharma (2003: 355)

dari

yaitu kuantitas kerja, kualitas kerja dan

segi

penyusunan

kualitas

dimana

RKA-SKPD

pada

berkas tahun

ketepatan waktu.

tertentu ada yang tidak lengkap isinya bahkan

berkas

tersebut

sudah

tidak

. 3.

Rumusan Masalah

diketahui tempat penyimpanannya karena

Untuk mempermudah peneliti dalam

lemahnya tanggung jawab yang ada dari

melakukan penelitian ini maka dibuatlah

aparatur itu sendiri, ini menunjukkan bahwa

sebuah

pengerjaan tugas yang diberikan terjadi

berdasarkan latar belakang yang telah

ketidaktelitian dan tidak terinci. Dilihat dari

dikemukakan

sarana dan prasarana yang ada di Kantor

“Bagaimana kinerja aparatur daerah dalam

Camat Kendawangan, jumlah komputer dan

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

printer yang menunjang proses penyusunan

di Kabupaten Ketapang (Studi Kasus di

RKA-SKPD

Kantor Camat Kendawangan)?

masih

dikatakan

kurang.

rumusan

masalah

sebelumnya,

penelitian

yaitu:

Ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan

seharusnya

mampu

dilaksanakan demi tercapainya hasil kerja yang baik dan tepat capaian. Berdasarkan uraian di atas, maka

4.

Tujuan Penelitian Tujuan Penelitian adalah alasan

dilakukannya suatu penelitian. Tujuan erat kaitannya

dengan

rumusan

masalah

peneliti tertarik untuk meneliti masalah 4 Yuli Riski An Nisaa, NIM. E42011050 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat


penelitian yang ada. Maka dari itu, tujuan

B. KERANGKA

penelitian ini adalah: a)

DAN

METODELOGI

Untuk mengetahui bagaimana kinerja aparatur daerah di Kantor Camat Kendawangan sehingga

Kabupaten

dapat

tepat

b) Untuk

mengetahui

1.

Kerangka Teori

Ketapang

Dalam berbagai literature yang ada

waktu

terdapat pengertian tentang kinerja yang

menyampaikan RKA-SKPD.

beragam. Menurut Sulistyani (2003:223)

bagaimana

“Kinerja seseorang merupakan kombinasi

pelaksanaan penyusunan RKA- SKPD

dari kemampuan, usaha dan kesempatan

di

yang dapat dinilai dari hasil kerjanya”.

Kantor

Camat

Kendawangan

Kabupaten Ketapang.

Selanjutnya (2005:67)

5.

TEORI

menurut

Mangkunegara

mengemukakan

pengertian

Manfaat Penelitian

kinerja adalah hasil kerja secara kualitas

1) Manfaat Teoritis

dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang

Penelitian ini dimaksudkan untuk

pegawai

mengembangkan ilmu pengetahuan

melaksanakan

tentang

terutama

tanggung jawab yang diberikan. Hasil kerja

berkenaan dengan Kinerja Aparatur

yang dimaksudkan dapat diukur dari segi

Daerah Dalam Penyusunan Rencana

jumlah yang hendak dicapai dan mengukur

Kerja dan Anggaran di Kabupaten

sejauh

Ketapang pada tahun selanjutnya.

dengan tujuan mendapatkan hasil yang

pemerintahan

2) Manfaat Praktis

atau

mana

karyawan

tugasnya

sesuai

perkerjaan

dalam dengan

dilaksanakan

baik. Kinerja pegawai didefinisikan sebagai

Penelitian ini dimaksudkan agar

kemampuan pegawai dalam melakukan

hasil penelitian ini dapat dijadikan

sesuatu keahlian tertentu. Kinerja sangatlah

suatu bahan yang digunakan untuk

perlu, sebab dengan kinerja ini akan

memberi manfaat terkait dengan

diketahui

masalah Kinerja Aparatur Daerah

pegawai dalam melaksanakan tugas yang

Dalam Penyusunan Rencana Kerja

dibebankan

dan Anggaran.

2012:5).

seberapa

jauh

kepadanya

kemampuan

(Sinambela,

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas pengertian kinerja menurut peneliti adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya, 5 Yuli Riski An Nisaa, NIM. E42011050 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat


dimana

tugas

dengan

yang

dikerjakan

tanggung

jawab

sesuai

ketepatan waktu penyelesaian suatu

diberikan

kegiatan.

kepadanya. Selain pengertian kinerja yang telah dijelaskan diatas, terdapat acuan yang dijadikan

rujukan

peneliti

2.

Metode Penelitian Pada

penelitian

ini,

peneliti

untuk

menggunakan metode penelitian kualitatif

menggambarkan kinerja aparatur. Kinerja

yang dilakukan dengan mengambil objek

aparatur yang diharapkan dalam penelitian

penelitian di Kantor Camat Kendawangan

akan dapat menggambarkan lebih jelas

Kabupaten

Ketapang.

Dalam

dengan

penelitian

kualitatif,

peneliti

menggunakan

acuan

yang

metode dapat

ditetapkan, yakni menurut Agus Dharma

mengetahui secara langsung masalah yang

dalam

Supervisi

terjadi di lapangan, memberikan jawaban-

(2003:355) mengatakan “hampir semua

jawaban yang bukan sekedar angka tetapi

cara

kinerja

juga penjelasan yang lebih mendalam

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

mengenai masalah yang akan diteliti.

a.

Kuantitas, yaitu jumlah yang harus

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha

diselesaikan atau dicapai. Pengukuran

mengungkapkan

kuantitatif

sehingga kedepannya dalam penyusunan

bukunya

Manajemen

pengukuran

melibatkan

perhitungan

keluaran dari proses atau pelaksanaan kegiatan. Ini berkaitan dengan jumlah keluaran yang dihasilkan. b.

c.

Kualitas,

yaitu

mutu

masalah

yang

terjadi

RKA-SKPD berjalan tepat waktu. Teknik

Pengumpulan

Data

menggunakan teknik wawancara untuk yang

harus

mengumpulkan

data

primer

dengan

dihasilkan (baik tidaknya). Pengukuran

menggunakan panduan wawancara dan

kualitas

mencerminkan

teknik observasi yaitu peneliti melihat

pengukuran “tingkat kepuasan”, yaitu

secara langsung semua aktivitas aparatur di

seberapa baik penyelesaiannya. Ini

Kantor Camat Kendawangan menggunakan

berkaitan dengan bentuk keluaran.

panduan observasi berupa ceklis.

keluaran

Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan

waktu

Pengukuran merupakan

yang

direncanakan.

ketepatan jenis

khusus

waktu dari

pengukuran kuantitatif yang menetukan

Teknik

Analisis

Data

yang

digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dengan

mereduksi

data

peneliti dapat memilh hal-hal pokok dari data yang didapatkan untuk selanjutnya 6



dirangkum dan disajikan kedalam sebuah

Pengukuran

kesimpulan dari hasil peneliti dilapangan.

perhitungan keluaran dari proses atau

Selanjutnya teknik keabsahan data yang

pelaksanaan kegiatan. Ini berkaitan dengan

digunakan oleh peneliti adalah trigulasi

jumlah keluaran yang dihasilkan.

sumber. Hal ini dimaksudkan agar tercapai titik jenuh dalam pengumpulan data.

C. HASIL

kuantitatif

Berdasarkan

melibatkan

hasil

penelitian

dilapangan, kuantitas aparatur di Kantor

PENELITIAN

DAN

Camat

Kendawangan

cukup

baik,

meskipun

dikatakan

dalam

proses

penyusunan RKA-SKPD belum terlaksana tepat

PEMBAHASAN

dapat

pada

target

penyusunan.

Tim

penyusunan RKA-SKPD di Kantor Camat Pada

penelitian

ini

peneliti

Kendawangan masih belum menentukan

melakukan penelitian di Kantor Camat

target

Kendawangan.

peneliti

sehingga pekerjaan menjadi kelebihan batas

mengumpulkan semua data yang didapat

waktu dari Surat Edaran Bupati Kabupaten

dan dikelompokkan sesuai dengan indikator

Ketapang.

Kemudian

kerja

yang

harus

diselesaikan

yang menjadi acauan peneliti. Data yang diambil adalah data primer dan data

2. Kualitas

sekunder yang diperoleh dari penelitian di

Kualitas kerja aparatur berkaitan

lapangan. Data yang telah ada dikumpulkan

dengan mutu yang harus dihasilkan (baik

melalui teknik pengumpulan data utama

tidaknya).

yaitu wawancara dengan narasumber.

mencerminkan

Data yang telah tersebut kemudian

kepuasan”,

Pengukuran pengukuran yaitu

“tingkat

seberapa

baik

berkaitan

dengan

diberikan analisis yang dilakukan peneliti

penyelesaiannya.

dengan

analisis

bentuk keluaran. Oleh karena itu untuk

deskriftif kualitatif. Untuk menjelaskan

mengetahui baik tidaknya kinerja aparatur

data-data

di Kantor Camat Kendawangan dapat

menggunakan

yang

ada,

metode

peneliti

akan

dari

Ini

kualitas

menjelaskan setiap aspek dari kinerja

dilihat

kinerja

aparatur.

penilaian kualitas ini.

aparatur

melalui

Dilihat dari segi kualitas kerja 1. Kuantitas

aparatur di Kantor Camat Kendawangan

Kuantitas dapat dilihat dari jumlah

dapat dikatakan cukup baik karena aparatur

yang harus diselesaikan atau dicapai.

yang ada telah berusaha menyelesaikan 7



tugas sesuai dengan prosedur. Namun, jika

berbondong-bondong menghadap Kepala

dilihat dari macam-macam kendala yang

Sub bagian Anggaran untuk berbicara

ditemukan peneliti ini menunjukkan bahwa

mengenai anggaran yang mereka ajukan

aparatur

agar

yang

ada

masih

mengalami

disetujui

semua.

Ini

merupakan

kesulitan dalam penyusunan RKA-SKPD.

fenomena yang selalu ada pada saat proses

Sebab

pengumpulan RKA-SKPD oleh masing-

aparatur

yang

menjadi

tim

penyusunan RKA-SKPD tidak semuanya

masing SKPD.

menguasai proses penyusunan. Oleh karena itu hanya 1 aparatur saja yaitu bendahara Camat

yang

mengerjakan

penyusunan

D. KESIMPULAN DAN SARAN

RKA-SKPD tiap tahunnya. 1. 3.

Kesimpulan Berdasarkan analisis dan masalah di

Ketepatan Waktu Ketepatan

waktu

adalah

sesuai

atas,

peneliti

membuat

kesimpulan

tidaknya dengan waktu yang direncanakan.

mengenai kinerja aparatur di Kantor Camat

Pengukuran ketepatan waktu merupakan

Kendawangan, yaitu:

jenis khusus dari pengukuran kuantitatif

1) Kuantitas kerja aparatur di Kantor

yang

menentukan

ketepatan

waktu

penyelesaian suatu kegiatan. Dari

hasil

Camat Kendawangan berjalan cukup baik. Pada semua pekerjaan telah dapat

penelitian,

dalam

menyelasaikan

tugas

jumlahnya terpenuhi. Namun masih

setiap aparatur dari pengamatan peneliti

ada kegiatan seperti dalam penyusunan

menunjukkan

RKA-SKPD

menjalankan

dan

bahwa

masih

terdapat

diselesaikan

dengan

yang

belum

dan

dapat

kekurangan, dilihat dari beberapa aparatur

dipenuhi

yang belum menyelesaikan tugas dan

kompetensi dan jumlah pegawai yang

tanggung

Dari

mengerti dalam penyusunan RKA-

pengamatan peneliti menyimpulkan bahwa

SKPD masih terbilang kurang dan

kegiatan penyampaian RKA-SKPD ini

belum menguasai tugasnya. Hal lain

tidak bisa terlambat sedikit saja karena akan

yang

berpengaruh pada anggaran yang diajukan,

jumlah komputer yang kurang dan

dimana di Bagian Keuangan pada saat

jarak

musim pengumpulaan RKA-SKPD banyak

Kendawangan dengan pusat kota yang

tim-tim yang sudah menyampaikan RKA

cukup jauh untuk ditempuh.

jawab

yang

dimiliki.

semuanya

baik

menjadi

antara

karena tingkat

penghambat

Kantor

adalah

Camat



2) Dilihat dari segi kualitas kerja aparatur di

Kantor

Camat

Bagian Keuangan untuk menyelesaikan

Kendawangan

pnyusunan RKA-SKPD hingga bulan

menunjukkan bahwa aparatur yang ada

Agustus waktu berjalan, tetapi oleh

masih

dalam

pihak

Sebab

keterlambatan

mengalami

penyusunan

kesulitan

RKA-SKPD.

Camat

masih

mengalami

penyampaian

RKA-

aparatur yang menjadi tim penyusunan

SKPD sampai pada bulan September

RKA-SKPD

dan Oktober.

tidak

semuanya

menguasai proses penyusunan. Oleh karena itu hanya 1 aparatur saja yaitu

2.

Saran

bendahara Camat yang mengerjakan penyusunan

RKA-SKPD

tiap

Melihat dari beberapa hal yang disampaikan

peneliti

dalam

simpulan

tahunnya. Kemudian aparatur yang

laporan penilitian ini, berikut merupakan

berwenang dalam penyusunan RKA-

hal-hal

SKPD juga tidak mau belajar dan

Kinerja

memberikan

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

aparatur

tugas

lain

menunjukkan

mereka

kepada

yang

bersedia.

Ini

bahwa

kulaitas

dari

yang

dapat

Aparatur

disarankan Daerah

untuk dalam

di Kabupaten Ketapang: 1.

Kuantitas, untuk dapat menyelesaikan

aparatur yang menyusun RKA-SKPD

semua pekerjaan secara keseluruhan,

masih

maka aparatur yang ada sebaiknya

dipandang

kurang.

Namun

secara keseluruhan aparatur yang ada

belajar

di Kantor Camat Kendawangan sudah

mengenai proses penyusunan RKA-

cukup baik dalam menjalankan dan

SKPD yang dimana dalam penyusunan

melaksanakan tugas dan tanggung

ini masih belum dipahami oleh tim

jawab.

penyusunan

3) Ketepatan Waktu Dalam menjalankan dan

menyelasaikan

diberikan

di

Kantor

pelatihan

Camat

Kendawangan. Setelah mendapatkan

setiap

pelatihan diharapkan aparatur dapat

peneliti

memahami dan menguasai secara baik

menunjukkan bahwa masih terdapat

dan benar apa yang menjadi tugas dan

kekurangan,

tanggung

aparatur

dari

tugas

dan

pengamatan

dilihat

dari

beberapa

jawabnya

sehingga

aparatur yang belum menyelesaikan

pelaksanaan penyusunan RKA-SKPD

tugas

yang

berjalan lancar. Selain itu, pembenahan

dimiliki. Dalam penyusunan RKA-

sarana dan prasarana Kantor seperti

SKPD telah diberi surat edaran oleh

komputer dan printer masih harus

dan

tanggung

jawab



ditambah lebih banyak. Untuk setiap

dibagikan kepada setiap SKPD berupa

aparatur yang menyusun RKA-SKPD

Surat Edaran (SE) untuk penyusunan

seharusnya memiliki 1 komputer yang

RKA-SKPD paling lambat pada bulan

akan

Agustus

lebih

menyusun

2.

memudahkan

RKA-SKPD.

dalam

Kemudian,

tahun

pengumpulan

berjalan

untuk

RKA-SKPD

kepada

aparatur yang termasuk dalam tim

Bagian Keuangan Sekretariat Daerah

penyusunan

sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan

RKA-SKPD

harus

menguasai komputer karena untuk

Daerah

anggaran

dengan

seharusnya dapat mengerjakan dan

penginputan data dalam penyusunan

mengumpulkan RKA pada bulan yang

RKA-SKPD.

ditentukan

Kualitas, dalam proses penyusunan

mengendalikan proses pengerjaan yang

RKA-SKPD sebaiknya dilaksanakan

lebih maksimal dan tidak menambah-

oleh aparatur yang menguasai secara

nambah waktu yang telah ditetapkan.

keseluruhan proses penyusunan RKA-

Tim

SKPD.

dalam

sebaiknya menetukan target pengerjaan

perekrutan aparatur yang akan datang

setiap poin-poin dalam penyusunan

diharapkan menentukan dan merekrut

RKA-SKPD dalam waktu tertentu,

aparatur pada suatu jabatan tertentu

sehingga target yang dicapai tepat pada

berdasarkan kemampuan yang dimiliki,

waktu yang telah ditetapkan oleh

maksudnya

PPKD.

ini

berhubungan

Untuk

selanjutnya

adalah

memiliki

aparatur

kemampuan

yang

(PPKD).

Setiap

dengan

penyusunan

SKPD

lebih

RKA-SKPD

dalam

mengoperasikan komputer dan ahli pada

bidang

anggaran,

sehingga

E. DAFTAR PUSTAKA

kedepannnya tidak ada lagi tumpang tindih

tugas

bekerjasama

melainkan dalam

kaan

melaksanakan

tugas dan tanggung jawab dengan memberikan hasil yang memuaskan. 3.

Ketepatan Waktu, Penyusunan RKASKPD merupakan proses penyusunan anggaran Camat untuk periode 1 tahun,

Buku-buku Amins, Achmad. 2012. Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah. Yogyakarta: LaskBang. Baridwan, Zaki. 1999. Sistem Akuntansi : Penyusunan Prosedur dan Metode, Penerbit Akademi Akuntansi KPN, Yogyakarta.

dimana dalam penyusunan ini sudah 10 Yuli Riski An Nisaa, NIM. E42011050 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat


Darise, Nurlan. Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik). Dharma, Agus. 2003. Manajemen Supervisi. Jakarta. Rajawali Pers. Dharma, Surya. 2005. Manajemen KinerjaFilsafah Teori dan Penerapannya. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Mahmudi. 2005. Sektor Publik. Yogyakarta.

Manajemen UPP-AMP

Kinerja YKPM.

Mangkunegara, AA. Anwar Prabu. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Moleong, Lexy J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Cetakan Keempat Belas. Bandung : Alfabeta. ------------. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Alfabeta, Bandung. Syafiee, Inu Kencana. 2007. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: Refika Aditama. Sedarmayanti. 2001. Sumber Manusia dan Produktivitas Bandung. Bandar Maju.

Daya Kerja.

Sinambela, Lijan poltak. 2012. Kinerja Pegawai. Yogyakarta: Graha Ilmu. Sudarto, Aman. 1999. Analisis Kinerja. Surabaya: Diklat Prop. Dati I Jatim. Sulistyani, Ambar Teguh. 2003. Manajemen Sumberdaya Manusia : konsep, teori dan pengembangan dalam konteks organisasi publik. Graha Ilmu.

Suripto, Chabib Soleh. 2011. Menilai Kinerja Pemerintah Daerah. Bandung: Fokus Media. Taufiq Ritonga, Irwan. 2010. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah Di Indonesia, Cetakan Kedua. Penerbit Sekolah Pascasarjana UGM, Yogyakarta. Tohardi. 2008. Petunjuk Praktis Menulis Skripsi. Bandung: Penerbit Mandar Maju. Veithzal Rivai & Ahmad Fawzi Mohd Basri. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Wsistiono, Sadu. 2009. Perkembangan Organisasi Kecamatan dari masa ke masa . Bandung: Fokus Media.

Peraturan Pemerintah: Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Penerbit Fusmedia, Jakarta. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2010, Penerbit Departemen Dalam Negeri, 2010. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penerbit Departemen Dalam Negeri, 2005. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Jakarta, 2007. Standar Akuntansi Pemerintahan (PP RI Nomor 24 Tahun 2005), Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005. 11



Skripsi : Fauziah, 2011. Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Kabupaten Lima Puluh Kota (Studi Kasus Pada Bagian Kepegawaian Daerah). Skripsi. Rahmadani, Eka Sari, 2013. Kinerja Aparatur Pemerintah Bidang Koperasi Usaha Makro Kecil Menengah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pontianak. Skripsi. Sisianto, Depi, 2014. Manajemen Keuangan Desa Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Tinting Bonyok Kecamatan Sekadau Hulu. Skripsi.


KINERJA APARATUR DAERAH DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DI KABUPATEN KETAPANG (STUDI KASUS DI KECAMATAN KENDAWANGAN)

Recommend Documents