Serah Terima Jabatan Kepala dan Wakil Kepala PPATK
Rabu, 26 Oktober 2016
[Year]
A. PROFIL PIMPINAN PPATK 2016-2021 Kepala PPATK:
KIAGUS AHMAD BADARUDDIN Lahir di Palembang pada tanggal 29 Maret 1957. Menempuh pendidikan Diploma III Ekonomi Perusahaan dan S1 Ekonomi Manajemen di Universitas Sriwijaya Palembang. Gelar Sarjana Ekonominya diraih pada tahun 1986. Melanjutkan pendidikan S2 di Universitas of Illinois at Urbana-Champaign dan mendapatkan gelar Master of Science pada tahun 1991. Riwayat Jabatan - 1977 - 2003 : Kementerian Keuangan - 2003 : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi - 2006 : Direktur Sistem Perbendaharaan Kementerian Kuangan - 2008 - 2009 : Direktur Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kuangan - 2009 - 2011 : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kementerian Kuangan - 2011 - 2012 : Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Kuangan - 2012 - 2015 : Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan - 2015 - 2016 : Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan
1
[Year]
Wakil Kepala PPATK:
DIAN EDIANA RAE Lahir di Bandung pada tanggal 4 April 1960. Menempuh pendidikan sarjana di bidang Hukum Internasional Universitas Padjadjaran pada tahun 1986. Melanjutkan pendidikan di Chicago University–Law, dan meraih gelar Master pada tahun 1992. Melanjutkan pendidikan S3 di Universitas Indonesia jurusan Hukum Ekonomi pada tahun 2003. Riwayat Jabatan - 1988 - 1992 : Staf Departemen Sumber Daya Manusia Bank Indonesia - 1992 - 1993 : Staf Departemen Penelitian Pengaturan Perbankan Bank Indonesia - 1993 - 1994 : Kepala Seksi Departemen Penelitian Pengaturan Perbankan Bank Indonesia - 1994 - 1996 : Peneliti Bank Departemen Penelitian Pengaturan Perbankan Bank Indonesia - 1996 : Kepala Seksi Direktorat Hukum Bank Indonesia - 1996 - 1998 : Analis Hukum Direktorat Hukum Bank Indonesia - 1998 - 2002 : Analis Senior Direktorat Hukum Bank Indonesia - 2003 : Penasehat Hukum Eksekutif Direktorat Hukum Bank Indonesia - 2003 - 2005 : Kepala Bagian Direktorat Hukum Bank Indonesia - 2005 - 2006 : Kepala Bagian Departemen Internasional Bank Indonesia - 2006 - 2008 : Deputi Direktur Departemen Internasional Bank Indonesia - 2008 - 2010 : Deputi Direktur Departemen Hukum Bank Indonesia - 2010 - 2013 : Kepala Perwakilan Bank Indonesia London - 2013 - 2014 : Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI - 2014 - 2016 : Kepala Departemen Regional I Bank Indonesia 2
[Year]
B. PENCAPAIAN NASIONAL 2011-2016 1. Optimalisasi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT Melalui Hasil Analisis, Hasil Pemeriksaan dan Informasi PPATK Berdasarkan data statistik, sejak periode Oktober 2011 s.d 30 September 2016, PPATK telah menghasilkan 1.734 (seribu tujuh ratus tiga puluh empat) HA yang disampaikan ke penyidik, dengan perincian sebanyak 539 HA proaktif dan 1.195 HA inquiry. Dari kegiatan pemeriksaan yang telah dilakukan hingga September 2016, PPATK telah menghasilkan 76 Hasil Pemeriksaan (HP) yang disampaikan kepada Penyidik serta Kementerian/Lembaga yang terkait. Penyampaian HP tersebut berkaitan dengan pemeriksaan transaksi keuangan pada 5.836 rekening para pihak yang terdistribusi di 632 Penyedia Jasa Keuangan. ditemukan adanya indikasi TPPU dengan tindak pidana asal korupsi, gratifikasi, perbankan, narkoba, perjudian online, perpajakan, dan tindak pidana bidang kepabeanan Beberapa kasus atas HA dan HP telah ditindaklanjuti hingga proses persidangan dan diputus TPPU hingga berkekuatan hukum tetap. Namun sebagian besar masih dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bahkan beberapa diantaranya ada yang SP3. Sejak periode 1 Oktober 2011 s.d 30 September 2016, PPATK telah mengirimkan sebanyak 921 (Sembilan ratus dua puluh satu) Informasi yang disampaikan kepada instansi di dalam negeri dan FIU negara lain, baik atas permintaan (inquiry) maupun disampaikan secara proaktif oleh PPATK Tindak lanjut atas pemanfaatan HA, HP, dan Informasi yang disampaikan kepada Penyidik secara nyata telah mampu memberikan kontribusi bagi penerimaan negara, khususnya di sektor Perpajakan. 2. Dukungan penuh PPATK dalam setiap kebijakan pemerintah dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Produk Hasil Analisis (HA) dan Informasi yang dihasilkan PPATK secara nyata telah membantu meningkatkan pungutan pajak untuk negara senilai lebih dari Rp3,5 triliun. 3. 85 (delapan puluh lima) HA proaktif telah menghasilkan potensi penerimaan pajak sejumlah Rp2,1 triliun. Dari jumlah tersebut, jumlah pajak yang sudah dibayarkan sebesar Rp2,1 triliun. 4. 4 (empat) HA reaktif telah ditindaklanjuti dengan penetapan pokok pajak dan sanksi administrasi sebesar Rp134,5 miliar. Dari jumlah tersebut, jumlah pajak yang sudah dibayarkan sebesar Rp131,9 miliar 5. Selain itu, PPATK juga telah menerima permintaan informasi dari DJP tentang data kepemilikan rekening 3.100 WP penunggak pajak, dan telah ditindaklanjuti oleh PPATK dengan menyampaikan data 2.961 WP kepada DJP. Selanjutnya, dari 2.961 data WP tersebut, sebanyak 2.393 data WP telah ditindaklanjuti oleh DJP dengan total perkiraan hutang pajak sebesar Rp25,9 triliun. 3
[Year]
6. Hasil Audit yang dilakukan oleh PPATK Sepanjang tahun 2012 - September 2016, DPK telah melakukan audit kepada Pihak Pelapor sesuai dengan pasal 17 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan jumlah audit 495 Pihak Pelapor. 7. Keterlibatan PPATK Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan PPATK turut berkontribusi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan pelaksanaan tugas PPATK antara lain Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Disamping itu, turut pula dihasilkan peraturan Pemberantasan TPPU dan Managaman Internal: 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 2 4 kepala PPATK untuk Pencegahan dan 2 Perka 20 Perka 13 Perka 14 Perka 15 Perka 12 Perka
8. Pemberian Keterangan Ahli dari PPATK untuk Penanganan Perkara TPPU dan TPA Bila dilihat berdasarkan periode berlakunya UU TPPU, PPATK telah memenuhi permintaan keterangan ahli sebanyak 708 permintaan sejak tahun 2011. Selama periode ini, sebagian besar permintaan keterangan ahli yang dapat dipenuhi oleh PPATK juga berasal dari Kepolisian. 9. MoU dengan K/L dan Satgas-Satgas Sejak tahun 2003 s.d. sekarang, PPATK telah menandatangani 96 Dokumen Kerjasama (terdiri dari 94 Nota Kesepahaman/MoU dan 2 Perjanjian Kerjasama/PKS) dengan 89 Kementerian/Lembaga/Instansi dalam negeri.
4
[Year]
10.MoU dengan FIU Luar Negeri Sejak tahun 2003 s.d sekarang, PPATK telah menandatangani 52 Dokumen Kerjasama dengan Unit Intelijen Keuangan luar negeri. 11.Pembentukan Satuan Tugas dan Peraturan Bersama antara PPATK dan Instansi Terkait PPATK telah membentuk Gugus Tugas adalah pada tugas penyampaian informasi dan data dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dari PPATK dan Bawaslu kepada PPATK dan penegak hukum lainnya terkait pelaksanaan Pemilu tahun 2014. Sampai saat ini PPATK juga menjadi anggota beberapa satgas yang dibentuk pemerintah. 12.Penghargaan PPID Juara Pertama KIP PPATK meraih predikat terbaik Keterbukaan Informasi Publik di kategori Lembaga Non Struktural dengan raihan nilai PPATK mencapai 86,750. Penilaian dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). 13.Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) PPATK Selama 10 Tahun Berdasarkan Surat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor: 52/S/IVXV/05/2016 tanggal 30 Mei 2016 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan PPATK tahun 2015, PPATK memperoleh opini tertinggi yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Prestasi tersebut merupakan capaian PPATK yang kesepuluh secara berturut-turut sejak tahun 2006. 14.Juara III dalam Pengelolaan Barang Milik Negara Prestasi tertinggi yang pernah dicapai PPATK dalam pengelolaan asset adalah penghargaan dari Kementerian Keuangan sebagai Juara Ke Tiga untuk kategori Utilisasi Barang Milik Negara kelompok Kementerian/Lembaga dengan jumlah Unit Kuasa Pengguna Barangsampai dengan sepuluh satuan kerja. 15.Piagam Pengelolaan Sumber Daya Manusia Perencanaan SDM merupakan modal penting untuk menjaga eksistensi PPATK agar terus berperan aktif dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Hal ini dibuktikan dengan dianugerahkannya PPATK sebagai Pemenang Peringkat kedua terbaik Badan Kepegawaian Negara Award Tahun 2016 kategori Perencanaan Kepegawaian.
5
[Year]
C. PENCAPAIAN INTERNASIONAL 2011-2016 1. Counter Terrorism Financing Summit (CTF Summit) CTF Summit merupakan kegiatan pertama yang mengangkat tema tentang pendanaan terorisme di wilayah regional Asia Tenggara dan Australia. PPATK pada tahun 2016 telah berhasil menyelenggarakan kegiatan tersebut untuk yang kedua kalinya di Nusa Dua Bali. 2nd CTF Summit diikuti lebih dari 240 peserta internasional dan domestik yang merupakan perwakilan dari 26 negara serta perwakilan dari organisasi internasional, sektor swasta dan lembaga think tank. Negara yang berpartisipasi dalam kegiatan ini antara lain Australia, Bangladesh, Belgia, Brunei Darussalam, Kamboja, Kanada, Republik Rakyat Tiongkok, Perancis, India, Indonesia, Laos, Lebanon, Malaysia, Myanmar, Selandia Baru, Pakistan, Papua Nugini, Filipina, Rusia, Arab Saudi, Singapura, Thailand, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Vietnam. Sedangkan organisasi internasional dan industri yang turut berpartisipasi antara lain UNODC, UNCTED, APG, Moneygram International, INTERPOL, ASPI, Western Union, Commonwealth Bank of Australia, Stone and Chalk, Thomson Reuters, dan Pricewaterhouse Coopers. 2nd CTF Summit menghasilkan “Nusa Dua Statement” yang menyatakan perlu adanya kerjasama yang solid antar Negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme melalui pembentukan Financial Intelligence Consultative Group (FICG) dan The International Community of Experts (ICE). 2. Regional Risk Assessment on Terrorist Financing (RRA) RRA bertujuan untuk mengadakan penilaian risiko regional terhadap pendanaan terorisme pertama di Asia Tenggara yang berfokus pada metode dan sarana pendanaan terorisme. Tim penilai terdiri dari AUSTRAC, Australia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Indonesia, Bank Negara Malaysia (BNM), Malaysia, Anti-Money Laundering Council (AMLC), Filipina, Suspicious Transaction Reporting Office (STRO), Singapura dan Anti-Money Laundering Office (AMLO), Kerajaan Thailand. Melalui RRA on TF ini diharapkan berbagai potensi risiko dan kerentanan pendanaan terorisme yang mungkin timbul dalam waktu 3 hingga 5 tahun ke depan dapat dimitigasi melalui penyusunan kebijakan yang lebih komprehensif disetiap wilayah/negara. 3. Indonesia Bebas dari FATF Public List terkait teroris Pada sidang pleno FATF bulan Februari 2012, Indonesia dinyatakan masuk ke dalam FATF Public Statement (daftar hitam) karena tidak memenuhi ketentuan dalam FATF Special Recommendation I mengenai adopsi konvensi internasional mengenai terorisme, Special Recommendation II mengenai kriminalisasi pendanaan terorisme dan Special Recommendation III mengenai pembekuan serta merta terhadap aset milik terduga teroris yang dicantumkan dalam daftar PBB.
6
[Year]
Pada bulan Februari 2015, Indonesia berhasil melakukan terobosan dengan menerbitkan Peraturan Bersama mengenai Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris, dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris, sebagai upaya untuk melakukan pembekuan atas aset milik terduga teroris yang dicantumkan dalam daftar PBB. Sehingga pada Pertemuan International Cooperation Review Group (ICRG), tanggal 22-23 Juni 2015, di Brisbane, Australia, diputuskan untuk mengeluarkan Indonesia dari keseluruhan proses reviu ICRG atau ‘daftar hitam’ FATF. 4. Peranan Wakil Kepala PPATK Sebagai APG Steering Group Member Mewakili Asia Tenggara Steering Group Member berperan untuk memasukan suatu negara dalam Public Statement (Black List). Sebagai anggota , Indonesia dapat menunjukan leadership Indonesia di kawasan ASEAN selama tahun 2012 s.d. 2015 serta peran strategis Indonesia terhadap pelaksanaan rezim AML/CFT di seluruh di negara di kawasan Asia Pasifik. Leadership Indonesia tersebut menunjukan diakuinya kehandalan rezim AML/CFT Indonesia oleh dunia internasional. D. TANTANGAN DAN HARAPAN 1. Mutual Evaluation Tahun 2017 Mutual Evaluations (ME) merupakan proses peer review yang dilaksanakan dengan mengacu pada standar internasional terkait APU/PPT yang disusun oleh sebuah lembaga internasional, yaitu Financial Action Task Force (FATF) yang kemudian disebut “Rekomendasi FATF”. Tujuan dilaksanakannya ME adalah untuk memastikan bahwa negara anggota memenuhi dua hal, Technical Compliance dan Effectiveness. Technical Compliance yaitu penilaian terhadap komponen teknis kepatuhan negara/yurisdiksi dalam memenuhi Rekomendasi FATF. Effectiveness menilai sejauh mana negara/yurisdiksi menerapkan regulasi yang ada mengenai APU/PPT secara efektif sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam rangka menghadapi ME dimaksud, PPATK sebagai focal point bersama dengan instansi lain yang terkait, baik yang berperan sebagai regulator, aparat penegak hukum, penyedia jasa keuangan, serta penyedia barang dan jasa bekerjasama dan berkoordinasi untuk mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan Indonesia dalam menerapkan Rekomendasi FATF, menyusun regulasi nasional yang dibutuhkan, meningkatkan efektifitas penerapan regulasi, serta mempersiapkan diri menghadapi pertanyaan dan tanggapan dari tim evaluator ME. PPATK selaku sekretaris Komite TPPU memiliki peran strategis dalam rangka menggerakan kementerian /lembaga dalam komite TPPU maupun instansi terkait
7
[Year]
lainnya untuk berperan aktif memenuhi kekurangan-kekurangan (defisiensi) dalam pemenuhan rekomendasi FATF. Defisiensi rekomendasi FATF terkait PPATK antara lain: a. Belum adanya Strategi Mitigasi Risiko terkait Risiko-Risiko yang teridentifikasi dalam National Risk Assesment. kebijakan mitigasi risiko dan pembentukan satuan tugas khusus, pengalokasian sumber daya (anggaran maupun tenaga kerja) pada risiko tertinggi, serta mengeluarkan ketentuan hukum baru untuk mengurangi ancaman dan kerentanan terkait ancaman pencucian uang dan pendanaan terorisme. b. Belum adanya Fit & Proper, Risk Based Supervision, Sanksi serta Peniliaian Dampak Supevision terhadap peningkatan kepatuhan Pihak Pelapor. c. Masih minimnya pemanfaatan Hasil Analisis dan Pemeriksaan Proaktif PPATK. Dalam mutual evaluation, Evaluator lebih akan menekankan pada Hasil Analisis Proaktif PPATK bukan hasil analisis hasil Inquiry penegak hukum. Apabila hasilnya rendah akan dianalisa apakah akibat minimnya kualitas hasil analisis atau kurangnya pemanfaatan hasil analisis FIU oleh penegak hukum. Defisiensi rekomendasi FATF terkait technical compliance (di luar PPATK) antara lain: a. Belum ada keputusan terkait pengenaan sanksi bagi lembaga keuangan. b. Belum ada ketentuan untuk pemenuhan Mutual Legal Assistance dari luar negeri terkait permintaan rekening bank. c. Belum terdapat ketentuan Beneficial Owner dan pengawasan terhadap Badan Hukum berisiko tinggi AML dan CFT. d. Belum adanya ketentuan yang mengatur isu terkait Targeted Financial Sanction related to Proliferations. e. Belum adanya ketentuan terkait pengawasan Non Profit Organization dibidang AML/CFT. f. Belum adanya ketentuan yang memberikan wewenang Bea Cukai untuk melakukan penegahan terkait CBCC. Pelaksanaan ME pada tahun 2017 akan menjadi prioritas utama PPATK dalam jangka pendek. 2. Tindak Lanjut Nusa Dua Statement PPATK sebagai co-hosted 2nd CTF Summit dan co-chair FICG 2016-2017 bersama-sama dengan AUSTRAC tentunya memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan seluruh rekomendasi dan kesepakatan yang tertuang dalam Nusa Dua Statement dapat ditindaklanjuti dan akan dilaporkan dalam pelaksanaan CTF Summit 2017 yang akan dilaksanakan di Malaysia. 3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAT) Pembentukan Pusdiklat PPATK diharapkan dapat mendukung tugas-tugas PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pusdiklat PPATK didedikasikan untuk pendidikan dan pelatihan bagi pegawai PPATK, pihak pelapor, aparat penegak hukum dan FIU negara lain. ___ 8
