Vol.7 No.3 2014 EFEKTIFITAS PENERAPAN ANCAMAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN GUNA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR) Oleh : Kadek Krisna Sintia Dewi1 ABSTRACT Research on the effectiveness and the application of criminal sanctions and punishment in addition to return financial losses caused by corruption ( case study at the Denpasar District Court ) aims to describe and analyze deeply, about the effectiveness of additional punishment, including the return of financial loss caused by corruption. In addition, this study also aims to determine and assess the constraints in the implementation of court decisions related to the return of financial loss. Based on this articles, the question that is whether the application of additional criminal sanction and punishment, including the return of state losses can be effective pursuant to the provisions of Article 18 of Law No. 31 Year of 1999 on Eradication of Corruption Jo . Law No. 20 year of 2001 on the Amendment of the Law No. 31 Year of 1999 on Eradication of Corruption. The method used in this research is the method of empirical juridical legal research of the descriptive research using primary and secondary data sources by document studying and interview techniques as well as articles related to the issues. Based on the research that has been done, it can be seen that the application of the additional sanction and punishment, including the return of state losses have applied but unfortunately have not been able to be effective in the aim of recovery effort of state losses due to corruption, and reduce the amount of corruption that occurred in the Denpasar District Court Jurisdiction . It is based on the data corruption cases in the year of 2012 increased from 20 cases to 25 cases in 2013. Returns of state losses in 2012 - 2013 amounted Rp.871.273.192 which is the corruption amount cases in the year of 2010 - 2011 . While the corruption cases in the year of 2012 – 2013, until recent time there are no recorded return of state losses. The constraints in the implementation of the court decisions related to the return of state losses, is convicted assets and property that has been transfered, multiple population administration, and duration of the judicial process to verdict and binding execution to be carried out . Keywords : effectiveness , additional sanction and punishment , the return loss, corruption
1
Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Bali. Alamat JL. Ratna Gang Melati No.9 Denpasar, e-mail:
[email protected]
357
Vol.7 No.3 2014 I.
PENDAHULUAN
masih berlaku hingga saat ini. Berdasarkan
1.
Latar Belakang Masalah :
ACA tersebut, dibentuklah Badan Pencegah
Tindak pidana korupsi adalah suatu
Rasuah guna mewujudkan Malaysia bersih
perbuatan tidak jujur dengan maksud untuk
dari korupsi.
memperkaya diri sendiri dan atau orang lain dengan
cara
menyelewengkan
Tindak pidana korupsi merupakan salah
ataupun
satu dari beberapa tindak pidana khusus yang
menggelapkan keuangan negara sehingga
diatur juga diluar KUHP. Tindak pidana
dapat
korupsi memiliki spesifikasi khusus yang
menimbulkan
kerugian
terhadap
keuangan negara.
membedakannya
dengan
tindak
pidana
Maraknya kasus korupsi yang terjadi di
umum misalnya dalam hal penyimpangan
Indonesia, tidak dapat dipungkiri akan
hukum acara dan materi yang diatur guna
berdampak pada berbagai aspek kehidupan
menekan
masyarakat baik dari segi perekonomian,
penyimpangan keuangan negara.2
keamanan serta stabilitas negara.
jumlah
kebocoran
dan
Dalam suatu tulisannya, Gede Pasek
Sebagai salah satu kejahatan yang
Suardika menyatakan bahwa korupsi dalam
diklasifikasikan sebagai white collar crime,
bahasa
tindak pidana korupsi tidak hanya diperangi
melawan
di Indonesia namun telah menjadi atensi
terjadinya kerugian negara yang disebabkan
masyarakat dunia. Salah satu bukti bahwa
oleh
perang melawan korupsi menjadi tujuan
mengakibatkan kesempatan rakyat untuk
negara dunia tercantum dalam Kongres PBB
mendapatkan
ke-8 yang merumuskan banyaknya akibat
menjadi hilang, minimal berkurang.3
yang timbulkan akibat korupsi.
terhadap
korupsi
hukum
orang
Berbagai
Salah satu negara yang giat melakukan pemberantasan
sederhananya
adalah
atau
adalah
yang
menyebabkan
kelompok
anggaran
upaya
tindakan
sehingga
pembangunan
telah
dilakukan
pemerintah Inodnesia untuk menanggulangi serta memberatas korupsi, salah satu nya
Malaysia. Langkah Malaysia dalam upaya
dengan
meminimalisasi
dengan
perundang-undangan terkait tindak pidana
menggabungkan 3 Undang-undang sekaligus
korupsi. Saat ini yang menjadi payung hukum
yakni Prevention of Corruption Act 1961
dalam penegakan hukum tindak pidana
(Act 57), Emergency (Essential Power)
korupsi di Indonesia adalah Undang-undang
korupsi
adalah
terus
memperbaharui
peraturan
Ordinance No.22, 1970, Anti Corruption Agency Act 1982 (Act 271) mejadi Anti Corruption Act Tahun 1997 (ACA) yang 358
2
Lilik Mulyadi, 2007, Pembuktian Beban Pembuktan, PT.Alumi Bandung, hal.,4 3 Gupt&Rekan, 2012, Korup&Orup, Sinarpada, Bandung, hal. 83
Vol.7 No.3 2014 Nomor
31
Tahun
1999
tentang
Sejalan dengan hal tersebut, dari laporan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
tahunan KPK pada tahun 2011 masih tercatat
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
adanya denda, uang pengganti serta biaya
tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun
perkara yang masih dapat ditagih pada tahun
1999 tentang Pemberamtasan Tindak Pidana
2011 yang berasal dari perkara pada tahun
Korupsi.
2006 hingga 2011,6
sehingga hal ini
Esensi terpenting dari pemberantasan
menunjukan bahwa upaya memaksimalisasi
tindak pidana korupsi adalah upaya untuk
pengembalian kerugian keuangan negara
memperoleh kembali kerugian keuangan
akibat
negara akibat korupsi. Kerugian keuangan
mengalami hambatan.
negara akibat korupsi terus meningkat setiap tahunnya,
hal
ini
dikemukakan
oleh
tindak
pidana
korupsi
masih
Sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki
kewenangan
khusus
dalam
Mardiasmo selaku Kepala BPKP yang
penanganan kasus korupsi, tidak dapat
mencatat bahwa pada tahun 2012, kerugian
dipungkiri bahwa KPK juga mengalami
keuangan negara akibat korupsi mencapai
banyak kendala. Sehingga, dapat disadari
4
Rp.9,72 triliun.
bahwa upaya pemberantasan korupsi dan
Besarnya jumlah kerugian keuangan negara
yang
diakibatkan
oleh
pengembalian kerugian keuangan negara
korupsi
akibat korupsi di daerah juga menemui
menunutut penanganan serius dari pemerintah
banyak hambatan. Salah satunya adalah
dan penegak hukum. Ketua KPK Abraham
penanganan kasus korupsi di Pengadilan
Samad menyatakan bahwa selama tahun
Negeri Denpasar. Sebagai upaya guna
2013 KPK telah menyelamatkan keuangan
meningkatkan
negara sebesar Rp 1,196 Trilyun yang berasal
hukum mengingat semakin maraknya kasus
dari pengembalian PNBP dari penanganan
korupsi yang terjadi di Bali, maka pada tahun
tindak pidana korupsi dan gratifikasi.5
2012 dibangunlah Pengadilan Tindak Pidana
kinerja
lembaga
penegak
Korupsi di Bali dibawah naungan Pengadilan Negeri Denpasar. Pengadilan Tipikor Bali ini 4
Ridwan Anshori, 2013, Selama 2012, Korupsi rugikan keyangan Negara Rp.9,72 T, http://daerah.sindonews.com/read/2013/10/24/22/7 87974/selama2012,korupsirugikannegaraRp9,72 T (diakses tanggal 12 Mei 2014) 5 Voice Of Amerika, 2014, ICW : Pemberantasan Korupsi Indonesia Dalam 3 Tahun Terakhir Meningkat, http://www.voaindonesia.com/content/icwpemberantasan-korupsi-di-indonesia-dalam-3tahun-terakhir-meningkat/1847983.html, (diakses tanggal 12 Mei 2014)
memeriksa dan memutus semua kasus korupsi yang berasal dari 8 Kabupaten yang ada di Bali. Sehingga dengan kata lain, seluruh kasus korupsi sejak tahun 2012 yang
6
Rilis Laporan Tahunan KPK hal.55
Tahun 2011
359
Vol.7 No.3 2014 terjadi di Bali, terpusat di Pengadilan Tipikor
2. Apakah yang menjadi kendala dalam
Denpasar.
pelaksanaan Putusan Pengadilan terkait
Pelaksanaan
pengembalian
kerugian
sanksi
pidana
tambahan
guna
keuangan negara akibat tindak pidana korupsi
pengembalian kerugian keuangan negara
juga tidak serta merta dapat begitu saja
dengan uang pengganti dalam tindak
dilakukan. Selain menunggu pembayaran
pidana korupsi?
uang pengganti dari para terpidana kasus
3. Tujuan Penelitian
korupsi yang memerlukan waktu yang lama,
a. Tujuan Umum
pengembalian uang pengganti ke kas negara
Untuk mengkaji dan menganalisis
tidak dapat langsung dilakukan. Hal ini
penerapan ancaman sanksi pidana
diakibatkan harus ada prosedur birokrasi yang
tamabahan
dilewati, sehingga membutuhkan waktu
kerugian keuangan negara dalam
untuk mengembalikan kerugian negara ke
Undang-undang Korupsi.
kas negara agar dapat segera digunakan untuk
guna
pengembalian
b. Tujuan Khusus
kesejahteraan rakyat.
1) Untuk mengkaji dan mengana-
Walaupun telah diatur secara tegas dalam
lisis penerapan ancaman sanksi
ketentuan Undang-undang pemberantasan
pidana tambahan guna pengem-
korupsi, namun upaya memberantas korupsi
balian kerugian keuangan negara
serta
dalam tindak pidana korupsi
pengembalian
kerugian
keuangan
negara akibat korupsi masih terkendala
2) Untuk mengkaji dan mengana-
banyak faktor. Hal serupa juga terjadi ketika
lisis apa saja yang menjadi
pelaksanaan putusan pengadilan menyangkut
kendala .
pidana
tambahan
berupa
pengembalian
kerugian keuangan negara masih terganjal
hukum yuridis empiris. Dalam hal ini adalah
2. Permasalahan: Adapun permasalahan yang dapat ditarik dari uraian tersebut diatas adalah sebagai
penelitian mengenai penerapan ancaman sanksi pidana tambahan guna pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak
berikut : 1. Bagaimanakah pidana
penerapan tambahan
ancaman guna
pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi? 360
METODE PENELITIAN : Penelitian ini adalah jenis penelitian
banyak kendala.
sanksi
II.
pidana korupsi di Denpasar.
Sifat
Pengadilan Negeri
penelitian
ini
adalah
deskriptif yang mempergunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung
Vol.7 No.3 2014 dari informan.7 Para informan tersebut, antara
penguasaan pihak lain diluar pemerintah.
lain: Hakim
Yang dimaksud dengan kerugian negara
Pengadilan Negeri Denpasar,
dan Jaksa di Kejaksaan Negeri Denpasar.
adalah
Data sekunder didapat dari buku, karya
karena tindakan penyalahgunaan wewenang
ilmiah, dan peraturan perundang-undangan
seseorang karena kedudukan dan jabatannya.
yang berkaitan dengan penelitian.8
berkurangnya kekayaan Negara
Istilah pidana sering diartikan sebagai hukuman. Penjatuhan sanksi berupa pidana
III. PEMBAHASAN 1.
biasanya dilakukan oleh penguasa kepada
Penerapan ancaman sanksi pidana tambahan guna pengembalian kerugian
seseorang yang dianggap telah melanggar suatu aturan hukum.10
keuangan negara dalam tindak pidan korupsi
Sebagai
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang pejabat negara (pegawai negeri) maupun korporasi dengan niat jahat atau
memperoleh kepentingan pribadi maupun menimbulkan
kerugian
negara serta perekonomian negara. Korupsi merupakan ancaman bagi terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.9 Keuangan negara tidak hanya sebatas uang semata, namun termasuk juga semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta semua yang dapat dijadikan milik negara baik yang berada dalam
menjaga
sanksi pidana merupakan hukuman yang paling sering digunakan untuk mewujudkan hal tersebut. Jenis ancaman sanksi pidana telah diatur dalam ketentuan Pasal 10 KUHP.
curang guna memperkaya diri sendiri serta
yang
guna
ketentraman serta sarana kontrol masyarakat,
Tindak pidana korupsi adalah suatu
kelompok
upaya
penguasaan
pemerintah
maupun
Ancaman sanksi pidana terkait tindak pidana korupsi diatur tersendiri dalam Undang-undang
Pemberantasan
Selain
pokok,
pidana
Korupsi.
Undang-undang
Pemberantasan Korupsi juga mencantumkan pidana
tambahan
berupa
pengembalian
kerugian keuangan negara yang tercantum dalam dalam ketentuan Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak
Pidana
Korupsi
Jo.Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.
7
Amirruddin dan H. Zainal Asikin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed. 1-4, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 30. 8 Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 106. 9 Evi Hartanti, 2007, Tindak Pidana Korupsi , Edisi Kedia, Sinar Grafika, Jakarta,. hal.1
10
Jan Remmelink, 2003, Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h.7
361
Vol.7 No.3 2014 Penjatuhan
sanksi
pidana
kepada
diperlukan
koruptor adalah untuk menimbulkan efek
tersebut.13
jera, mengambalikan kerugian keuangan
Terkait
untuk
menutup
penerapan
ancaman
pidana
masyarakat takut untuk melakukan tindak
kerugian keuangan negara dalam tindak
pidana korupsi.11
pidana
membahas mengenai ancaman sanksi pidana tambahan
guna
pengembalian
korupsi
guna
sanksi
negara, serta sebagai upaya pencegahan agar
Dalam penelitian ini lebih khusus
tambahan
pengeluaran
di
pengembalian
Pengadilan
Negeri
Denpasar pada tahun 2012-2013 adalah sebagai berikut :
kerugian
keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dalam bentuk pembayaran uang pengganti yang ditetapkan dalam Putusan Pengadilan. Pada hakikatnya teori pengembalian kerugian keuangan negara merupakan teori yang menjelaskan bahwa sistem hukum pengembalian kerugian keuangan negara berlandaskan pada prinsip keadilan sosial, dimana prinsip dasarnya adalah “berikan kepada negara apa yang menjadi hak negara”.12 Keuangan negara menurut Geodhart pada intinya merupakan keseluruhan undangundang yang ditetapkan guna memperoleh kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran dalam periode tertentu dan menunjukkan
alat
pembiayaan
yang
11
Aziz Syamsudin, 2011, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, hal 155 12 M.Akil Mochtar, 2006, Memberantas Korupsi Efektifitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi, Q-Communication, Jakarta, hal.38
362
13
Arsyad, H. Jawade Hafidz, 2013, Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara) , Sinar Grafika, Jakarta, hal.165.
Vol.7 No.3 2014 PERKARA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR TAHUN 2012
NO.
NO.PERKARA
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
1/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Dps 2/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Dps 3/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Dps 4/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Dps 5/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Dps 6/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Dps 7/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Dps 8/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Dps 9/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Dps 10/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Dps 11/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Dps 12/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Dps 13/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Dps 14/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Dps 15/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Dps 16/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Dps 17/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Dps 18/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Dps 19/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Dps 20/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Dps
TERDAKWA
Tuntutan pidana tambahan
Desak Putu Ari Padmini I Made Widarma I Wayan Gunawan H.Asmuni Turyadi I Wayan Armawa Bambang Subagyo Dra. Tety Gemeniawati I Made Budiarta Ni Nyoman Rusmini I Gede Putu Sunarta Priat Eko Purwo Rudi Hartono I Nengah Arnawa, dk I Nyoman Oka Dhiputra I Nengah Sugita Nyoman Pastika I Wayan Kari Bagas Pramanta Ida Ayu Sri Astuti Putu Bagiada I Wayan Gobang Edy Sucipto
290.998.750 1.395.000.000 29.921.753 625.670.000 574.709.326 -
Pidana Tambahan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara 290.998.750 (inkracht) Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Bebas 1.395.000.000 (PK) Tidak ada Bebas 29.921.753 (Banding) 625.670.000 (Banding) Tidak ada 574.709.326 (Kasasi) Tidak Ada
Sumber : Buku Register Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2012 PN.Dps
PERKARA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR TAHUN 2013 NO. 1. 2. 3/Pid.Sus/TP 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
NO.PERKARA
TERDAKWA
1/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps 2/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps 3/Pid.Sus/TPK//2013/PN.Dps 4/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps 5/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps 6/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps 7/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps 8/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps 9/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps 10/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps 11/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps 12/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps 13/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps 14/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps 15/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps 16/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps 17/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps 18/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps 19/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps 20/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps 21/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps 22/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps 23/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps 24/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps 25/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps
I Wayan Sukaja I Made Wardana I Ketut Rana Nengah Londen I Made Yasa Nengah Artabawa I Dewa Gede Ramayana Putu Santika Gede Budiasa I Made Kangen I Wayan Budiarsa I Wayan Ranuh I Ketut Rustiani I Dewa Putu Djati I Dewa Nyoman Putra, dk I Nyoman Mudjarta I Ketut Suardi I Ketut Tamtam I Nengah Wijaya Ida Bagus Dedi Mahendra Ida Bagus Putu Sutika I Wayan Budra Inderapura Barnoza Mikhael Maksi Rudi Jhonson Sitorus
Tuntutan Pidana tambahan 455.000.000 63.820.000 85.567.500 1.863.126.650 91.510.000 135.000.000 25.200.000 100.000.000 2.693.489,92 200.000.000 65.200.500 10.000.000 -
Pidana Pengembalian Kerugian Negara 431.000.000 (Kasasi) Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Bebas Tidak Ada 62.745.000 (inkracht) Bebas 1.863.126.650 (inkracht) Tidak ada 102.890.000 (inkracht) 135.000.000 (Kasasi) 25.200.000 (Inkracht) Bebas Bebas Bebas Tidak Ada Tidak Ada 200.000.000 (inkracht) 65.200.500 (inkracht) Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Sumber : Buku Register Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2013 PN.Dps
363
Vol.7 No.3 2014 Berdasarkan data tersebut diatas dapat
Jika
diketahui bahwa penerapan ancaman sanksi
menyangkut
pidana
keuangan negara akibat tindak pidana korupsi
tambahan
guna
penembalian
dilihat
dari
amar
pengembalian
di
Negeri Denpasar telah diterapkan namun
Denpasar dari tahun 2012-2013 adalah
belum optimal. Hal ini karena masih adanya
sebesar Rp.5.801.461.979,-. Oleh karena
tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang tidak
masih ada perkara yang dalam proses upaya
mencantumkan pidana tambahan.
hukum, pengembalian kerugian keuangan negara
perkara
Tindak
kerugian
kerugian keuangan negara di Pengadilan
Berdasarkan data perkara korupsi
Pengadilan
putusan
Pidana
korupsi
Korupsi
yang
telah
2012 di Pengadilan Negeri Denpasar, dari 20
mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht)
kasus korupsi yang diperiksa di Pengadilan
dan sepatutnya telah dapat diekseusi adalah
Tipikor Denpasar terdapat 5 kasus yang
sebesar Rp. 2.610.160.900,- Sedangkan Total
dalam amar putusannya berisi selain pidana
uang
penjara dan pidana denda juga berisi pidana
Kejaksaan Negeri Denpasar ke Kas Negara
tambahan berupa pengembalian kerugian.
pada tahun 2012-2013 adalah sebesar Rp.
Sedangkan pada tahun 2013 dari 25 kasus
871.273.192,-.
yang terdaftar, terdapat 8 perkara yang amar
membayar uang pengganti tersebut adalah
nya mencantumkan pidana pengembalian
terpidana yang perkaranya dimulai sejak
kerugian keuangan negara dengan uang
tahun 2009 hingga 2011. Sedangkan untuk
pengganti selain pidana penjara dan pidana
perkara dari tahun 2012-2013, belum ada
denda. Dengan kata lain, penerapan ancaman
satupun yang membayar ataupun dapat
sanksi pidana tambahan guna pengembalian
dilakukan eksekusi uang pengganti sebagai
kerugian keuangan negara di Pengadilan
pidana tambahan pengembalian kerugian
Negeri Denpasar tidak dapat dijadikan
keuangan negara. Hal ini membuktikan
sebagai sarana guna mencegah terjadinya
bahwa diperlukan waktu yang sangat panjang
tindak pidana korupsi, karena walaupun
guna memperoleh pengembalian kerugian
ancaman
keuangan negara dengan uang pengganti dari
pidana
tambahan
berupa
pengganti
pengembalian kerugian keuangan negara
para terpidana.
telah diterapkan tidak membuat masyarakat
2.
takut
untuk melakukan korupsi sehingga
yang
Kelima
disetorkan
terpidana
oleh
yang
Kendala dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan
terkait
sanksi
pidana
tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah
tambahan guna pengembalian kerugian
hukum Pengadilan Negeri Denpasar justru
keuangan negara dengan uang pengganti
mengalami peningkatan.
dalam tindak pidana korupsi
364
Vol.7 No.3 2014 Dalam
hal
pelaksanaan
Putusan
Pengadilan (eksekusi) hingga saat ini masih
besarnya kerugian keuangan negara akibat korupsi.
banyak hambatan yang harus dihadapi oleh
Hambatan pelaksanaan pengembalian
jaksa selaku eksekutor. Begitu pula dalam
kerugian keuangan negara akibat tindak
proses
pelaksanaan
putusan
pengadilan
pidana korupsi jika dikaitkan dengan teori
pengembalian
kerugian
sistem hukum (Legal System Theory) yang
keuangan negara dengan uang pengganti
dikemukakan oleh Lawrence M.Friedman,
melalui proses sita dan pelelangan harta
yang pada intinya adalah menyatakan bahwa
benda milik terpidana.
suatu sistem hukum terdiri dari 3 (tiga)
menyangkut
Berdasarkan hasil wawancara dengan
komponen yaitu :
Bapak I Gede Agus Suraharta, Jaksa di
a) Substansi hukum (Legal Substance),
Kejaksaan Negeri Denpasar menyebutkan
dalam hal ini yang dimaksud sebagai
bahwa kendala utama yang dialami Jaksa saat
substansi hukum adalah aturan atau
melakukan eksekusi terhadap harta benda
norma hukum terkait tindak pidana
seorang terpidana dalam kasus korupsi yang
korupsi yakni Undang-undang Nomor 31
dipidana
pengembalian
Tahun 1999 tentang Pemberantasan
kerugian keuangan negara dengan uang
Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-
pengganti
kerapkali
undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
menyembunyikan harta bendanya dengan
Perubahan Atas Undang-undang Nomor
sebaik-baiknya.
Bahkan terkadang ada
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Terpidana yang mengaku tidak memiliki
Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan
sama sekali harta yang dapat disita dan
perundang-undangan lain terkait tindak
dilelang untuk membayar uang pengganti.
pidana korupsi. Namun, hingga saat ini
Saat ini lah Jaksa berperan guna menelusuri
belum ada peraturan yang jelas terkait tata
terlebih dahulu harta benda yang dimiliki oleh
cara pelaksanaan pengembalian kerugian
seorang Terdakwa.
keuangan negara dengan uang pengganti
dengan
adalah
pidana
terpidana
Upaya hukum yang panjang juga
secara lebih terperinci dan tersendiri.
merupakan hambatan dihadapi dalam proses
Mengingat urgensi dari pengembalian
pengembalian kerugian keuangan negara
kerugian keuangan negara akibat tindak
akibat tindak pidana korupsi, padahal esensi
pidana korupsi.
terpenting
dalam
pemberantasan
tindak
b) Struktur Hukum (Legal Structure), adalah
pidana korupsi adalah pengembalian sebesar-
adalah kerangka permanen, atau unsur tubuh lembaga dalam sistem hukum. 365
Vol.7 No.3 2014 Dalam hal ini yang dimaksud dengan
dari kalangan pejabat namun kini telah
struktur hukum adalah institusi penegak
menjalar kelapisan masyarakat biasa.
hukum sebagai salah satu unsur nyata
Hal serupa juga di sebutkan oleh
dalam suatu sistem hukum, termasuk juga
Bapak Romulus Halolongan, Kepala Seksi
lembaga yang turut melaksanakan aturan-
Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri
aturan hukum. Dalam hal pengembalian
Denpasar, bahwa apabila dikaitkan dengan
kerugian keuangan negara harus ada
pendapat Soerjono Soekanto tentang 5 faktor
koordinasi diantara penegak hukum,
yang mempengaruhi efektif tidaknya suatu
khususnya hakim dalam menjatuhkan
sistem hukum yaitu :
putusan,
nantinya
a. Faktor hukumnya sendiri. Aturan yang
melaksanakan putusan terutama terkait
mengatur tentang uang pengganti guna
sita dan lelang terhadap harta benda
pengembalian kerugian keuangan negara
terpidana kasus korupsi yang tidak
belum
membayar uang pengganti sebagai pidana
berlaku saat ini tidak memparkan secara
pengembalian kerugian keuangan negara.
terperinci konsekuesi dilapangan saat
c) Budaya
dan
jaksa
Hukum
yang
(Legal
jelas.
Undang-undang
yang
Culture),
proses eksekusi. Karena masih banyak
merupakan bagian dari budaya pada
perbedaan antara aturan dan praktek
umumnya, yang dapat berupa adat
dilapangan.
istiadat, pandangan, cara berfikir dan
b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak
tingkah laku yang dapat membentuk
yang membentuk maupun menerapkan
suatu kekuatan sosial yang bergerak
hukum.
mendekati
mengoptimalkan
hukum
dengan
cara-cara
Dalam
hal tugas
ini
adalah
Jaksa
dalam
tertentu). Dalam hal ini yang dimaksud
perumusan dakwaan dan tuntutan yang
dengan budaya hukum adalah perilaku-
nantinya mempengaruhi pertimbangan
perilaku masyarakat dalam memandang
hakim dalam menjatuhkan putusan
hukum untuk dipatuhi serta ditaati.
c. Faktor
sarana
atau
fasilitas
yang
Budaya hukum masyarakat saat ini telah
mendukung penegakan hukum. Selain
mengalami pergeseran kearah yang lebih
pengadilan tipikor, tempat penyimpanan
acuh terhadap suatu aturan hukum.
barang hasil sita dan lelang juga masih
Terbukti dengan banyak nya kasus
kurang.
korupsi yang terjadi dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, bukan saja
d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana
hukum
diterapkan. 366
itu
berlaku
atau
Kesulitan utama dalam
Vol.7 No.3 2014 proses eksekusi harta benda terpidana
mengkhawatirkan karena penegak hukum
karena harta benda telah diamankan.
telah
Informasi masyarakat sangat mambantu.
sendiri.14
terperangkap
dalam
korupsi
itu
Namun saat ini masyarakat kian enggan
Banyaknya kendala yang dihadapi
untuk memberikan informasi karena takut
jaksa selaku eksekutor dalam melakukan
terbawa-bawa dalam kasus yang menjerat
eksekusi penyitaan serta lelang terhadap harta
terpidana.
benda milik terpidana kasus korupsi guna
e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya,
pengembalian kerugian keuangan negara
cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa
dengan uang pengganti, dapat disimpulkan
manusia
sebagai berikut :
didalam
pergaulan
hidup.
Budaya kekeluargaan yang sangat kental,
a. Waktu yang lama hingga suatu putusan
juga dapat menghambat proses eksekusi
memiliki kekuatan hukum tetap setelah
harta benda seorang terpidana karena
melalui upaya hukum hingga Peninjauan
seringkali hasil korupsi telah dititipkan
Kembali agar dapat dilakukan eksekusi
maupun dihibahkan kepada keluarga
oleh Jaksa.
maupun kerabatnya sehingga sulit untuk dilacak keberadaannya.
b. Domisili seorang terpidana juga menjadi hambatan sebab tidak dapat dipungkiri
Keberhasilan pemberantasan tindak
bahwa saat ini banyak orang yang
pidana korupsi tidak hanya terletak pada
memiliki kartu tandan penduduk (KTP)
penegak hukum, namun perlu juga didukung
ganda
oleh pemegang kekuasaan dan politik. Sangat
kekayaannya hasil korupsi.
disayangkan hingga saat ini perkembangan politik
Indonesia
banyaknya
justru
pemegang
menunjukkan
kekuasaan
yang
melakukan korupsi.
bagi
menyembunyikan
harta
c. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum mengatur secara jelas apabila terpidana hanya mampu membayar sebagian pembayaran uang
Terlepas dari lemahnya dukungan politis
guna
penegak
hukum
dalam
pengganti. d. Kebanyakan terpidana kasus korupsi
penanganan tindak pidana korupsi, kegagalan
lebih
pemberantasan tindak pidana korupsi juga
subsider pidana penjara/hukum badan
disebabkan oleh proses penegakan hukum itu
daripada membayar uang pengganti.
sendiri, baik pada
memilih
menjalani
hukuman
tahap penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Bahkan menurut Karni Ilyas, dinilai sangat
14
Karni Ilyas, 2000, Catatan Hukum II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h.10
367
Vol.7 No.3 2014 e. Apabila terpidana meninggal dunia, maka
b.
segala tuntutan dianggap gugur demi hukum
termasuk
penggantinya.
Apabila
dengan
uang
jaksa
selaku
Mudahnya
memperoleh
KTP
ganda. c.
Undang-undang mengatur
korupsi
belum
jelas
apabila
secara
pengacara negara mengajukan gugatan
terpidana hanya mampu membayar
perdata kepada ahli waris terpidana,
sebagian
memerlukan waktu yang lebih panjang.
pengganti. d.
IV. Penutup 1.
pembayaran
uang
Banyaknya terpidana kasus korupsi
Kesimpulan
lebih memilih menjalani hukuman
Adapun simpulan yang dapat ditarik dari
subsider
pembahasan diatas adalah : 1. Penerapan
ancaman
pidana
penjara/hukum
badan daripada membayar uang sanksi
pidana
tambahan guna pengembalian kerugian
pengganti. e. Apabila terpidana meninggal dunia,
keuangan negara dalam tindak pidana
maka
korupsi di Pengadilan Negeri Denpasar
gugur demi hukum termasuk dengan
sudah diterapkan namun belum optimal.
uang penggantinya. Apabila jaksa
Hal ini dikarenakan masih adanya
selaku pengacara negara mengaju-
tuntutan Jaksa yang tidak mencantumkan
kan gugatan perdata kepada ahli
pidana
waris terpidana, memerlukan waktu
tambahan
mempengaruhi
sehingga
pertimbangan
Hakim
dalam menjatuhkan Putusan. Akibatnya, upaya pengembalian kerugian keuangan
segala
tuntutan dianggap
yang lebih panjang. 2. Saran : 1. Agar
pengembalian
kerugian
negara karena tindak pidana korupsi
keuangan negara akibat tindak pidana
menjadi tidak maksimal.
korupsi
2. Kendala yang dihadapi Jaksa selaku
dapat
maksimal,
dilakukan dengan
maka
perlu
dibentuk
eksekutor dalam pelaksanaan Putusan
Peraturan Pemerintah terkait tata cara
Pengadilan
penghitungan
terkait
sanksi
pidana
serta
tata
tambahan guna pengembalian kerugian
pelaksanaan
keuangan negara dengan uang pengganti
pengganti
dalam tindak pidana korupsi, diantaranya:
kerugian keuangan negara akibat
a.
Waktu yang lama hingga suatu putusan memiliki kekuatan hukum tetap.
368
pembayaran
cara
guna
uang
pengembalian
tindak pidana korupsi. 2. Agar semua lembaga penegak hukum serta
instansi
terkait
lebih
giat
Vol.7 No.3 2014 melakukan penyuluhan anti korupsi kepada
masyarakat
meningkatkan masyarakat
guna
kesadaran terkait
pengembalian
hukum
pentingnya
kerugian
keuangan
negara akibat tindak pidana korupsi.
Remmelink, Jan, 2003, Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab UndangUndang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Syamsudin, Aziz, 2011, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta Peraturan Perundang-undangan
DAFTAR PUSTAKA Buku :
UU RI No.31 Tahun 1999 Jo.UU RI No. 20 Tahun 2001
Ali, Zainuddin, 2011, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta
Internet :
Amirruddin dan H. Zainal Asikin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed. 1-4, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta Gupt
& Rekan, 2012, Sinarpada, Bandung
Korup&Orup,
Hafidz, Arsyad, H. Jawade 2013, Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara) , Sinar Grafika, Jakarta Hartanti, Evi, 2007, Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedia, Sinar Grafika, Jakarta Ilyas, Karni, 2000, Catatan Hukum II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Ridwan Anshori, 2013, Selama 2012, Korupsi rugikan keyangan Negara Rp.9,72 T, http://daerah.sindonews.com/read/2013 /10/24/22/787974/selama2012,korupsir ugikannegaraRp9,72 T (diakses tanggal 12 Mei 2014) Voice
Of Amerika, 2014, ICW : Pemberantasan Korupsi Indonesia Dalam 3 Tahun Terakhir Meningkat, http://www.voaindonesia.com/content/i cw-pemberantasan-korupsi-diindonesia-dalam-3-tahun-terakhirmeningkat/1847983.html, (diakses tanggal 12 Mei 2014)
Mochtar, M.Akil, 2006, Memberantas Korupsi Efektifitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi, Q-Communication, Jakarta. Mulyadi, Lilik, 2007, Pembuktian Beban Pembuktan, PT.Alumi Bandung.
369
Vol.7 No.3 2014
370
