EFEKTIVITAS KEBIJAKAN RETRIBUSI PADA DINAS PENGELOLAAN PASAR KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Nama : Yosua T. Panggulu Pembimbing : 1. Drs. W. Y. Rompas, MSi. 2. DR. F. M. G. Tulusan, MSi.
ABSTRACT : Referring to the Law No. 32 of 2004 on Regional Government and the law No. 33 of 2004 on Fiscal Balance between the Central Government and the local Government the responsibility for every area to meet the needs of their respective regions. Law No. 33Tahun 2004 Local Taxes , Levies , Regional Wealth Management results were separated and Miscellaneous Revenue Legal areas . Revenue by source mentioned above the most potential and give input area is the largest in the cash taxes and levies . Based on Government Regulation No. 66 Year 2001 on Regional Retribution , Kepulauan Talaud district government imposed a Regional Regulation No. 04 Year 2011 about Retribution in optimizing revenue in Kepulauan Talaud District . One of the existing retributions , namely Market Service of retribution . And technical institutions or who runs the billing is Departement of Markets Management, Sanitation and Landscaping Kepulauan Talaud District . Issues to be addressed in this study how the effectiveness of policy implementation services levy market on Market Office , Cleaning and Landscaping in Kepulauan Talaud. This study used qualitative methods , this study aims to describe , analyze and determine the effectiveness of the policy market service charges . Results of research conducted through the collection of data obtained through observation and interviews based on the following indicators : ( 1 ) responsiveness , ( 2 ) development , and ( 3 ) Sufficiency . Based on the results of the study conclude that the policy of market services at the Department of Market Management , Sanitation and Landscaping Kepualauan Talaud is quite effective . Based on the conclusion of the study , it is suggested , Department of Market Management, Sanitation and Landscaping Kepulauan Talaud optimize any policies / programs that already exist and new ones will be implemented in order to optimize revenue retribution. Keywords : Effectiveness, Optimize Revenue Retribution, Implemented And Policy Of Retribution. pemerintahan sesungguhnya bukan khas
PENDAHULUAN Proses pemerintahan
desentralisasi yang
dilakukan
oleh
negara kesatuan atau negara federal, tetapi sistem yang umum digunakan
pemerintah pusat terhadap pemerintah
untuk
daerah
pemerintahan. Termasuk untuk mencapai
sebagai
wujud
nyata
dari
pelaksanaan otonomi daerah memberikan konsekuensi pemerintah daerah dapat menyelenggarakan sendiri.
Lagi
pemerintahannya pula
desentraliasai
tujuan
meningkatkan
lainnya,
seperti
efektivitas
menciptakan
keadilan, mengembangkan demokrasi di daerah dan sebagainya.
Proses
desentralisasi
tersebut
Dalam sistem negara kesatuan,
didukung dengan pemberlakuan Undang-
seperti halnya Negara Kesatuan Republik
Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Indonesia ditemukan adanya dua cara
Pemerintah
yang
Daerah.
dimaksudkan
Tidak
untuk
hanya
menciptakan
dapat
menghubungkan
pemerintah pusat
antara
dan daerah.
Cara
pemerintahan yang efektif dan efisien
pertama disebut sentralisasi, yang mana
dengan menciptakan pola hubungan yang
segala
harmonis antara pemerintah daerah, tetapi
wewenang
juga untuk menciptakan tata kelola
pemerintahan ada pada pemerintah pusat
pemerintahan
yang pelaksanaannya dilakukan secara
yang
trasparan
dan
akuntabel.
urusan,
Halim
(2002:14-15
tugas,
dan
penyelenggaraan
dekonsentrasi.
Menurut
fungsi,
Cara
kedua
dikenal
sebagai desentralisasi, dimana urusan,
dalam Ali 2012:191) efektivitas sangat
tugas
penting bagi pemerintah sebagai pemberi
pemerintahan diserahkan seluas-luasnya
pelayanan kepada masyarakat yang akan
kepada daerah.
memberi
manfaat
berupa
dan
wewenang
pelaksanaan
efektivitas
Menurut David Easton kebijakan
pelayanan publik, dalam arti pelayanan
pemerintah itu sebagai “kewenangan
yang diberikan kepada masyarakat sesuai
untuk
dengan apa yang telah direncanakan dan
masyarakat secara menyeluruh. Berarti
tepat pada sasaran. Efektivitas menurut
yang
Siagian (2001:24 dalam Edi S. 2012:86)
menyeluruh
memberikan defenisi sebagai berikut :
ialah pemerintah, bukan lembaga yang
„‟Efektivitas adalah pemanfaatan sumber
lain
daya, sarana dan prasarana dalam jumlah
mengalokasi
berwenang
Berdasarkan Nomor
sebelumnya
Pemerintahan
menghasilkan
mengatur
kepentingan
tertentu yang secara sadar ditetapkan untuk
nilai-nilai”
32
bagi
secara
masyarakat,
Undang-Undang
Tahun
2004
tentang
Daerah
dan
Undang-
sejumlah barang atas jasa kegiatan yang
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
dijalankannya. Efektivitas menunjukkan
Perimbangan
keberhasilan dari segi tercapai tidaknya
Pemerintah
sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil
Daerah, maka pemerintah daerah yang
kegiatan
dilaksanakan
sasaran,berarti efektivitasnya”.
semakin makin
mendekati tinggi
Keuangan Pusat
dan
Dinas
Antara Pemerintah
Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah dituntut
agar
mampu
mengurus
pembiayaan rumah tangga sendiri, untuk
Kepulauan
Talaud
mewujudkan hal tersebut pemerintah
Pelayanan
Pasar
daerah harus dapat lebih meningkatkan
dengan Peraturan Daerah
inisiatif
dengan
Kepulauan Talaud yaitu No. 04 Tahun
melakukan usaha-usaha yang konkrit dan
2011 tentang Retribusi Daerah yang
konstitusional
dan
merupakan tindak lanjut dari Peraturan
menggali terutama pajak dan retribusi
Pemerintah No. 66 Tahun 2001 Tentang
daerah karena pajak dan retribusi daerah
Retribusi Daerah.
dan
kreativitasnya
dalam
mencari
merupakan sumber pendapatan daerah yang
penting
guna
penyelenggaraan
membiayai
pemerintahan
dan
pembangunan daerah.
Sejalan
yang
Retribusi
berlandaskan
dengan
Kabupaten
perkembangan
Kabupaten Kepulauan Talaud, Dinas Pengelolaan
Pasar,
Pertamanan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
adalah
Talaud
Kebersihan
Kabupaten
juga
dan
Kepulauan
dituntut
untuk
dapat
merupakan sumber penerimaan daerah
mengubah image masyarakat tentang
yang
hasil
pasar yang terkesan kotor, kumuh dan
penerimaan daerah yaitu pajak daerah,
semrawut menjadi pasar yang nyaman,
retribusi daerah dan perusahaan daerah
aman, rapi dan bersih. Untuk mencapai
termasuk didalamnya pendapatan lain
hal tersebut, maka Dinas Pengelolaan
diluar pajak daerah dan retribusi daerah.
Pasar,
Seiring dengan pelaksanaan Otonomi
senantiasa melakukan pendekatan yang
Daerah yang dititik beratkan pada Daerah
lebih mengutamakan dalam pencapaian
Kabupaten dan Kota, maka Pemerintah
visi
Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud
pencapaian target, program adalah suatu
berupaya mengembangkan mekanisme
pendekatan
pembiayaan dengan menggali berbagai
strategis
bentuk pembiayaan yang potensial untuk
merespon berbagai perubahan lingkungan
menunjang
baik internal maupun eksternal.
berasal
sekaligus
dari
beberapa
pembangunan untuk
Daerah
dan
misi.
yang untuk
dan
Pada
Pertamanan
pendekatan
dianggap
paling
mengantisipasi
dan
mutu
Usaha optimalisasi penerimaan
pelayanan kepada masyarakat termasuk
retribusi pelayanan pasar pada tiap
penyediaan
tahunnya
sarana
peningkatan
Kebersihan
dan
prasarana
mengalami
kendala
dan
perpasaran khususnya pasar tradisional.
hambatan seperti kurangnya pengetahuan
Dari berbagai macam retribusi yang
para pedagang tentang kebijakan retribusi
dipungut oleh Pemerintah Kabupaten
daerah
ataupun
minimnya
tingkat
pendapatan sehingga memicu kurangnya
Fokus penelitian ini adalah Efektivitas
kesadaran bagi wajib retribusi dalam
Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar
membayar retribusi pelayanan pasar,
pada Dinas Penglolaan Pasar, Kebersihan
dengan belum adanya kebijakan retribusi
dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan
tentang jasa pelayanan kebersihan di
Talaud. Berdasarkan teori atau model
Kabupaten Kepulauan Talaud,
maka
efektivitas kebijakan sebagaimana yang
dampak yang buruk pula terjadi di lokasi
telah dikemukakan dalam uraian tinjauan
pasar, karena pasar jadi terkesan jorok
pustaka, maka
dan kumuh, ini merupakan permsalahan
retribusi pada Dinas Pasar, Kebersihan,
yang dapat mempengaruhi kurangnya
dan Pertamanan diamati melalui beberapa
pendapatan daerah dan dapat mengurangi
aspek sebagai berikut :
kenyamanan bagi para pedagang pasar
a.
efektivitas kebijakan
Responsivitas;
yaitu
kemampuan
dan masyrakat yang merupakan sebagai
organisasi untuk memberikan respon
pembeli. Dari fenomena tersebut diatas,
yang tepat untuk menunjang program
maka penulis untuk meneliti Efektivitas
mengoptimalkan
Kebijakan
retribusi.
Pengelolaan
Retribusi Pasar
Pada
Dinas
Kebersihan
Dan
b.
Pengembangan; yaitu
Pertamanan Di Kabupaten Kepulauan
kemampuan
Talaud.
mengoptimalkan dalam
METODOLOGI PENELITIAN
penerimaan
merupakan
organisasi setiap
menunjang
untuk program
optimalisasi
penerimaan retribusi.
Jenis penelitian yang digunakan
c.
Kecukupan;
merupakan
ukuran
dalam penelitian ini adalah penelitian
untuk menunjukan tingkat dimana
kualitatif yakni metode penelitian yang
organisasi dapat
berlandaskan
mencukupi
pada
filsafat
kebutuhan
pospositivisme, digunakan untuk meneliti
mengotpimalisasi
pada kondisi obyek yang alamiah dimana
retribusi.
peneliti adalah sebagai instrumen kunci,
Informan
memenuhi atau
adalah
dalam
penerimaan
orang
yang
teknik pengumpulan data di lakukan
diharapkan dapat memberikan data dan
secara triangulasi, analisis data bersifat
atau informasi yang relevan dengan
induktif/kualitatif, dan hasil penelitian
masalah penelitian. Oleh karena itu,
kualitatif lebih menekankan makna dari
informan merupakan narasumber atau
pada generalisasi (Sugiyono, 2010).
sumber
data
primer
yang
sangat
dibutuhkan dalam penelitian deskriptif-
Responsivitas,
kualitatif. Informan disini ada 3 unsur,
Kecukupan.
yaitu pegawai, pedagang pasar, dan masyrakat dan semuanya berjumlah 16
Pengembangan,
1. Responsivitas Menurut
orang. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
menyatakan
data
(responsiveness)
primer
melalui
wawancara
dan
William
N.
bahwa
Dunn
responsivitas
berkenaan
dengan
menggunakan
seberapa jauh suatu kebijakan dapat
pedoman wawancara dan data sekunder
memuaskan kebutuhan, preferensi, atau
melalui observasi secara langsung lokasi
nilai
yang sudah ditetapkan sebagai objek
tertentu (Dunn, 2003:437). Tidak sampai
penelitian. Cara analisis data dalam
disitu,
penelitian ini digunakan teknik analisis
membutuhkan
data
Penelitian
Dalam penelitian ini berbicara mengenai
disini
bagaimana respon dari para pedagang
dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau
pasar terhadap retribusi pelayanan pasar
menggambarkan data penelitian sesuai
yang dilakukan oleh dinas pengelola
dengan konsep yang akan diteliti yang
pasar selaku unsur pelaksana teknis dan
bersumber dari hasil observasi dan
begitu
wawancara.
retribusi dapat dikatakan efektif ketika
mendalam
dengan
deskriptif-kualitatif.
secara
analisis
kualitatif
kelompok-kelompok
masyarakat
responsivitas
pula
unsur
sangatlah ketepatannya.
sebaliknya.
Kebijakan
diantara kedua bagian tersebut saling HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Sebagaimana
telah
memeberikan respon yang baik terhadap dikemukan
dalam uraian sebelumnya bahwa dalam penelitian ini melihat tentang efektivitas kebijakan retribusi pelayanan pasar di Dinas Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan Pertamanan di Kabupaten Kepulauan Talaud. Pengumpulan data dilakukan dengan mengacu pada indaktor-indikator atau
dimensi-dimensi
kebijakan
yang
efektivitas
meliputi
yakni
kebijakan tersebut, dan dinas pengelola pasar pun diharuskan dapat memberikan respon
yang
tepat
sasaran
untuk
memenuhi tuntutan dari para pedagang pasar yang mana dari unsur penerima jasa pelayanan pasar yang layak. Dampak dari kebijakan yang efektif pula pastinya akan dirasakan dari unsur masyarakat yang mana sebagai pembeli dipasar. Hasil
wawancara
menunjukan
efektivitas kebijakan retribusi pasar di
Dinas Pengelola Pasar, Kebersihan dan
daerah
Pertamanan
Kepulauan
pelayanan pasar yang dilakukan Dinas
Talaud cukup efektif dalam memberikan
Pengelola Pasar, Kebersihan, Pertamanan
respon ataupun tindakan yang tepat untuk
Kabupaten Kepulauan Talaud dan pula
menjawab aspirasi dari para pedangang
pengembangan fasilitas, dan perizinan
pasar, dan mengatasi setiap permasalahan
untuk menempati pasar demi menunjang
internal maupun eksternal yang ada. Dan
kenyamanan
para pedagang pula sudah cukup efektif
maupun
memberikan respon dalam membayar
pembeli.
Kabupaten
setiap tagihan retribusi pelayanan pasar demi
mengoptimalkan
retribusi
setiap
penerimaan
kebijakan
ataupun
melalui
kebijakan
bagi
pedagang
masyarakat
Hasil
retribusi
pasar
yang
wawancara
sebagai
menunjukan
efektivitas kebijakan retribusi pelayanan pasar
di
Dinas
Pengelola
Pasar,
program dari Dinas Pengelola Pasar,
Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten
Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten
Kepulauan
kepulauan Talaud.
pengembangan yang cukup efektif dalam
telah
melakukan
rangka optimalisasi penerimaan retribusi.
2. Pengembangan Kata
Talaud
Dapat
pengembangan
dilihat
dari
mengoptimalkan
didalam
pendapatan retribusi setiap tahunnya
kamus besar Bahasa Indonesia adalah
untuk lebih baik lagi dan melakukan
proses,
inovasi-inovasi
cara,
perbuatan
yang
terbaru
yang
turut
mengembangkan. Pengembangan adalah
menunjang kebijakan retribusi tersebut.
merupakan kemampuan organisasi untuk
Dari segi fasilitas yang ada dipasar pun
meningkatkan
cukup
menghadapi
kapasitasnya tuntutan
dalam
efektif,
dengan
adanya
masyarakat
penambahan meja untuk para pedagang
(Gibson, 1996 : 34). Pengembangan
pasar, melakukan renovasi pasar, dan
dalam penelitian ini diartikan sebagai
mengoptimalkan
proses atau perbuatan pengembangan dari
terpencil pada dewasa ini banyak pula
belum ada, dari yang sudah ada menjadi
para
lebih baik dan dari yang sudah baik
kepada
menjadi lebih baik, demikian seterusnya.
Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten
Pengembangan baik dari setiap kebijakan
Kepulauan Talaud untuk mengadakan
atau program yang menunjang atau dalam
kebijakan publik mengenai pelayanan
rangka
jasa kebersihan dilokasi pasar. Walaupun
mengoptimalkan
pendapatan
pedagang Dinas
pasar-pasar
yang
didaerah
menginginkan
Pengelola
Pasar,
sampai saat ini masih ada salah satu pasar
ini kecukupan yang dilihat dari unsur
yang masih dalam kondisi yang tidak
kepuasannya
layak
pegawai
untuk
dioperasikan.
Bentuk
juga,
baik
Dinas
dari
unsur
Pengelola
Pasar,
pengembangan lainnya yaitu penambahan
Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten
perizinan untuk menempati lokasi pasar
Kepulauan Talaud maupun kepuasan dari
untuk para pedagang pasar yang baru
para pedagang pasar terhadap kebijakan
berdagang.
banyak
publik yang ada dan masyarakat setempat
pedagang pasar yang ada, semakin besar
yang merasakan dampak situasi pasar
pula pendapatan retribusi yang akan
yang aman dan terjamin akan barang
diterima setiap tahunnya.
dagangannya dan nyaman.
Dengan semakin
Hasil wawancara pun menunjukan
3. Kecukupan
bahwa
Kecukupan
dalam
kebijakan
tingkat
kecukupan
untuk
efektivitas kebijakan retribusi pelayanan
publik dapat dikatakan tujuan yang telah
pasar
dicapai
mencukupi
Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten
dalam berbagai hal. William N. Dunn
Kepulauan Talaud adalah cukup efektif
mengemukakan
dalam
sudah
dirasakan
bahwa
kecukupan
di
Dinas
rangka
Pengelola
penerimaan
Pasar,
retribusi.
berkenaan dengan seberapa jauh suatu
Dikarenakan
tingkat
memuaskan
menunjang penerimaan retribusi sudah
kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang
berjalan cukup efektif dan lancar, dan
menumbuhkan adanya masalah (Dunn,
peranan Dinas Pengelola Pasar sendiri
2003:430).
dimata para pedagang pasar
efektivitas
Kecukupan
merupakan
setiap
program
untuk
cukup
ukuran untuk menunjukan tingkat dimana
memuaskan dalam menjalankan program-
organisasi dapat memenuhi kebutuhan
programnya, dan menjawab kebutuhan
masyarakat
dalam
dari para pedagang pasar dan masyarakat.
Siswandi 2012:90). Dari pengertian di
Dan hampir seluruh pedagang pasar
atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan
diseluruh
masih berhubungan dengan efektivitas
kecamatan
dengan mengukur
kecukupannya
(Gibson
1996:34,
atau
memprediksi
pasar
yang
ada
disetiap
menunjukan dengan
rasa membayar
seberapa jauh alternatif yang ada dapat
retribusi pelayanan pasar setiap harinya
memuaskan
tanpa
kesempatan
kebutuhan, dalam
nilai
atau
menyelesaikan
masalah yang terjadi. Didalam penelitian
melakukan
penunggakkan
dikarenakan para pedagang pasar cukup puas
dengan
pelayanan
pasar
dan
pemenuhan Pengelola
kebutuhan Pasar,
Pertamanan
dari
Kebersihan
Kabupaten
Dinas
infrastruktur
penunjang
pasar
masih
dan
terkesan lambat, begitu pula dalam hal
Kepulauan
kecukupan masih ada sedikit kekuranga
Talaud.
yang
dapat
dilihat
dari
penurunan
penerimaan retribusi pelayanan pasar
KESIMPULAN dan SARAN
pada tahun 2012. 1. Kesimpulan 2. SARAN Kebijakan retribusi pelayanan pasar di Dinas Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan
Berdasarkan kesimpulan penelitian ini,
Pertamanan di Kabupaten Kepulauan
maka dapat direkomendasikan saran,
Talaud telah dilakukan sesuai dengan
yaitu
kebutuhan organisasi ataupun kebutuhan
lebih meningkatkan koordinasi antara
untuk pelayanan publik
berdasarkan
Dinas pengelolaan pasar terhadap para
peraturan daerah yang berlaku, yakni
koordinator pasar atau kepala pasar
Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011
dalam
Tentang Retribusi Daerah Bagian Ketiga
penerimaan retribusi seperti pelaksanaan
Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
penagihan
Dengan demikian dapat disimpulkan
kepada
bahwa Efektivitas Kebijakan Retribusi
sosialisasi pengetahuan tentang perda
Pelayanan Pasar di Dinas Pengelolaan
yang berlaku antar sesama pegawai dinas
Pasar, Kebersihan dan Pertamanan di
pengelolaan pasar dan koordinator pasar
Kabupaten
maupun para pedagang yang ada dipasar-
Kepulauan Talaud
sudah
rangka
retribusi
para
mengoptimalkan
pelayanan
pedagang
pasar
pasar,
dan
berjalan dengan cukup efektif yang
pasar.
dikarenakan ada sebagian informan dari
Dilihat dari segi pengembangan, masih
hasil wawancara berpendapat
bahwa
diperlukan
pembenahan
masih
pada
setiap
penunjang
pasar
digunakan,
yaitu
memberikan kepercayaan kepada satu
pengembangan
dan
instansi untuk bertanggung jawab dalam
ada
indicator
kekurangan yang
responsivitas,
infrastruktur
dengan
kecukupan. Seperti dalam hal program
mengelolah
penagihan
pasar
sekaligus dalam penyediaan infrastruktur
masih saja tersendat dan tidak berjalan
pasar. Sehingga pembangunan pasar,
sesuai dengan perda yang berlaku, dalam
ataupun usaha dalam pengembangan
hal
infrastruktur pasar tidak terkesan lambat.
retribusi
pengembangan
pelayanan
pembenahan
penerimaan
contoh
retribusi
Dengan demikian penerimaan retribusi
Implementasinya,
dapat dikatakan optimal, dikarenakan
Bandung:Refika Aditama.
sepanjang
dasar
pengembangan
infrastruktur
berjalan
dengan
ataupun
lancar,
maka
Echols,J dan Hassan, S. 2002. Kamus
cepat
Inggris-Indonesia,
penerimaan
retribusi pula akan meningkat kearah
Gramedia Pustaka Utama. Lubis,
S. 2007.
yang lebih efektif. Ndraha,
M.
Kebijakan
2012.
Negara,
Nugroho, R. 2007.
Kepemimpinan
Birokrasi
K.
Jakarta: PT.Gramedia.
Pemerintahan,
Bahasa Indonesia, Jakarta:
Multicerdas
Balai Pustaka Syafie I. K. 2011. Sistem Administrasi
2005.
Pajak
Retribusi
dan
Negara,
Daerah,
Yogyakarta: UII Press
dan
Yogyakarta:
Santosa, P. 2009.
Bandung:
Refika Aditama. Siahaan, M. P. 2010. Pajak daerah dan
Budiarjo, M. 2001. Dasar-dasar Ilmu Politik,
Administrasi Publik
Governance,
Mada
Press
Aksara:
Teori dan Aplikasi Good
Kuantitatif,
Gajah
Bumi
Jakarta
Bungin, B. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif
Analisis Kebijakan
Poerwadarminta. 2002. Kamus Besar
PT.
P.
Budaya
dalam
Publishing. Bambang,
Teori
dan Manajemen Kebijakan,
Transformasional
Jakarta:
2005.
Cipta
Rineka Cipta Jakarta. E.
T.
Organisasi, Jakarta: Rineka
Abdulwahab S. 1991. Pengantar Studi
Ali,
Kebijakan Publik,
Bandung: CV.Mandar Maju.
DAFTAR PUSTAKA
Analisis
Jakarta,
Jakarta:
Retribusi
Gramedia
Pustaka
Siswadi, E. 2012. Birokrasi Masa Depan Publik
Menuju
Edisi
Prima,
Mada University Press.
Press.
Ibrahim, H. A. 2008. Pokok-Pokok Publik
dan
Tata
Kelola
Pemerintah Yang Efektif dan
Kedua, Yogyakarta: Gadjah
Administrasi
Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada.
Dunn, N W. 2005. Pengantar Analisis Kebijakan
Daerah,
Sugiyono,
2008,
Bandung:
Metode
Mutiara
Penelitian
Administrasi, Bandung : Alfabeta
Sumber Lain : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan
Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
Tentang
Retribusi
Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 04 Tahun 2011 Daerah, Ketiga
Tentang
Retribusi
Khusus
Bagian
Tentang
Retribusi
Pelayanan Pasar. Machfud
Sidi,
Optimalisasi
Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan
Keuangan
Derah.
http:
www.yahoo.dpkdpg i/publikasi/pajakretribusidaerah.pdf. Surat Kabar, Manado Post, 02 Juli 2013. Linggar. 2012. Pemungutan Retribusi pasar Di Kota Makassar (Study Kasus Pasar Sentral Makassar).
