Keywords: evaluation, free retribution

Nurholis et al. Evaluation of The Implementation Free Retribution Printing Cost For Identity Card and Family License at Department Of Population And Civil Registration Office Jember Regency

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN KARTU KELUARGA DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBER (Studi Evaluasi Peraturan Bupati Jember Nomor 26 Tahun 2011) Ach. Nurholis, A. Kholiq Azhari, Suji Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember Jln. Kalimantan 37, Jember 68121 E-mail: [email protected]

Abstract This research aimed to evaluate the implementation process of retribution exemption on printing cost compensation of Citizenship Identity Card and Family License at Population and Civil Registration Department Jember Regency. This research used qualitative approach with descriptive type research design. Data analysis was performed with the interactive analysis model of Miles and Huberman divided into stages of data reduction, data display, and conclusion withdrawal. The research results showed that there was a gap that occurred at the time of service provision for population registration, because there were still rogue officers who received money as overtime pay from applicants served as brokers. This becomes a fundamental problem because the service that was initially free of retribution was charged if the applicants wanted to a quick process of the documents. Such condition made many people not feel the results or advantages and benefits of this retribution exemption policy because, according to them, the implementation was ineffective in terms of cost and time.

Keywords: evaluation, free retribution

Artikel Ilmiah Mahasiswa, 2014

1


berada

Pendahuluan Sebagai

negara

Indonesia,

meliputi

2348

Indonesia

kecamatan dan 197 kabupaten/kota dan ditahun

memiliki persebaran penduduk yang tidak merata,

2012 berada di 3886 di kecamatan dan 300 di

karena

kabupaten/kota.

menurut

kepulauan,

diseluruh

2

penelitian

60%

masyarakat

Indonesia berada di pulau Jawa. Disadari bahwa

Untuk mensukseskan program dalam hal ini

rakyat merupakan salah satu unsur terbentuknya

penerbitan e-KTP oleh Kementrian Dalam Negeri,

suatu negara, di samping unsur-unsur lain, yaitu

Pemerintah Kabupaten Jember sebagai salah satu

adanya pemerintahan dan wilayah. Dari tiga unsur

kabupaten yang ditunjuk sebagai salah satu

tersebut, unsur wilayah dan rakyat tampaknya

kabupaten yang melaksanakan program ini, Bupati

masih sering menjadi objek serius bagi pemerintah

Jember mengeluarkan surat edaran mengenai

untuk

penerbitan KK Nasional dan KTP dengan

segera

melakukan

perbaikan

dan

penanggulangan.

pengurusan kedua dokumen diatas gratis (tidak

Keluarnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang

Administrasi

dipungut biaya), dikarenakan KK dan KTP

Kependudukan

merupakan instrumen penting dan juga sebagai

merupakan suatu kebijakan yang di keluarkan

syarat untuk pengurusan penerbitan e-KTP, hal ini

pemerintah untuk menaggulangi permasalahan di

berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun

bidang kependudukan, Sesuai UU Republik

2011 tentang pembebasan retribusi penggantian

Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, tujuan dan

biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Kartu

manfaat diwajibkannya setiap warga memiliki

Keluarga di Kantor Dinas Kependudukan dan

dokumen

Pencatatan Sipil Kabupaten Jember.

kependudukan

diatas

adalah

memberikan keabsahan identitas dan kepastian

Pembebasan retribusi penggantian biaya cetak

hukum atas dokumen kependudukan, memberikan

Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga di

perlindungan status hak sipil setiap penduduk dan

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

merupakan

Kabupaten Jember dipilih peneliti untuk dijadikan

pengakuan

negara

bagi

setiap

penduduk.

objek penelitian karena dokumen kependudukan

Oleh karena itu untuk menerapkan amanat

seperti KTP dan KK adalah dokumen penting

dari UU Republik Indonesia Nomor 23 tahun

yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara

2006

Kependudukan,

wajib KTP dan merupakan identitas diri setiap

pemerintah pusat sesuai dengan surat Menteri

warga negara, selain itu kebijakan ini bertujuan

Dalam Negeri Nomor : 471.13/4141/SJ, tertanggal

agar masyarakat Jember lebih mudah untuk

13 Oktober 2010, perihal Penerbitan NIK dan

menyiapkan data kependudukannya pada saat

Penerapan e-KTP Tahun 2011, penerapan e-KTP

pengurusan dan pembuatan e-KTP. Sesuai data di

tentang

Administrasi



3

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pemerintah

Kabupaten, dibebaskan dari pemungutan retribusi

Kabupaten

Jember,

kebijakan

pembebasan retribusi penggantian biaya cetak

penggantian

KTP

kebijakan

pembebasan pemungutan tersebut tidak termasuk

pembebasan retribusi yang pertama kalinya di

bagi orang asing dan pembebasan pemungutan

Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Kebijakan

biaya retrubusi ini meliputi biaya pencetakan dan

ini dimulai pada tanggal 21 November 2011

biaya administrasi. Namun disisi lain pelaksanaan

hingga 15 Oktober 2013.

kebijakan ini

dan

KK

ini

merupakan

Namun dalam pelaksanaan kebijakan ini

maksimal

biaya

cetak

masih

karena

KTP

dan

KK,

bisa dikatakan belum

ada

keterlambatan

proses

terdapat banyak fenomena-fenomena yang tidak

pelayanan karena para petugas tak jarang lebih

sesuai

memprioritaskan pelayanan dari pemohonan yang

dengan

rencana

awal

diturunkannya

kebijakan ini. Pengurusan KTP dan KK gratis

bisa

membayar

uang

lebih

tinggi

untuk

terus dipertanyakan, penggratisan itu merupakan

menyelesaikan pelayananannya lebih cepat dalam

kebijakan emosional, sebab pada saat warga

pembuatan KK dan KTP.

mengurus KTP dan KK masih ada oknum petugas

Dalam studi analisis kebijakan publik, maka

yang meminta uang dengan dalih untuk uang

salah satu cabang bidang kajiannya adalah

lembur. Seharusnya jika Bupati Jember berani

evaluasi kebijakan. Mengapa evaluasi kebijakan

menggratiskan pengurusan KTP dan KK harus

dilakukan, karena pada dasarnya setiap kebijakan

dibarengi dengan anggaran yang memadai. Warga

negara (public policy) mengandung resiko untuk

berharap Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2011

mengalami kegagalan. Hogwood dan Gunn (1986)

dilaksanakan

dalam Abdul Wahab, (1990 : 47-48 ), selanjutnya

secara

konsekuen.

http://prosalinaradio.com/index.php?

menjelaskan bahwa penyebab dari kegagalan

option=com_content&view=article&id=2216:pen

suatu kebijakan (policy failure) dapat dibagi

gurusan-kk-dan-ktp-gratis-terus-

menjadi 2 katagori, yaitu : (1) karena “non

dipertanyakan&catid=54:sosial

implementation” (tidak terimplementasi), dan (2)

budaya&Itemid=411/2011/ (diakses 22 September

karena “unsuccessful” (implementasi yang tidak

2012).

berhasil). Tidak terimplementasikannya suatu

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun

kebijakan berarti bahwa kebijakan itu tidak

2011 ruang lingkup penggratisan ini adalah semua

dilaksanakan

penduduk wajib KTP yang berada di wilayah

Sedangkan implementasi yang tidak berhasil

Kabupaten

biasanya terjadi bila suatu kebijakan tertentu telah

Jember,

yang

mengurus

dan

mengajukan permohonan penerbitan KTP dan KK


dilaksanakan

sesuai

sudah

dengan

sesuai

di

rencanakan.

rencana,

dengan

4


mengingat kondisi eksternal ternyata sangat tidak

seseorang aktor atau sejumlah aktor dalam

menguntungkan, maka kebijakan tersebut tidak

mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan”.

dapat berhasil dalam mewujudkan dampak atau

Pengertian

hasil akhir yang telah dikehendaki.

Friedrich (dalam Winarno, 2007:17) yaitu suatu

Dalam penelitian ini penulis ingin melihat

lain

tentang

kebijakan,

menurut

arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang,

aksi, tentang efek dan akibat dari kebijakan yang

kelompok

sedang dijalankan, supaya tidak terjadi kesalahan

lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-

yang terjadi dan dapat menjadi perbaikan dalam

hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan

pembuatan kebijakan yang akan datang. Serta

yang

untuk memberikan solusi dari masalah yang

mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan

timbul selama kebijakan pembebasan retribusi

atau maksud tertentu.

penggantian biaya cetak KTP dan KK dijalankan

atau

diusulkan

pemerintah

untuk

dalam

suatu

menggunakan

dan

Laswell dan Kaplan (dalam Abidin, 2006:20)

oleh instansi pelaksana. Apakah kebijakan ini

melihat,

berjalan efektif dan berhasil dalam meningkatkan

mencapai, menyebut kebijakan sebagai program

kualitas pelayanan sehingga memberi kemudahan

yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai

kepada segenap masyarakat Jember yang belum

dan praktek (a projected, program of goals,

mempunyai 2 dokumen kependudukan diatas

values and practies)”.

sesuai dengan tujuan Peraturan Bupati No. 26

2. Evaluasi Kebijakan

Tahun 2011.

Menurut

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan mendeskripsikan proses hasil pelaksanaan

“kebijakan

kebijakan

pembebasan

retribusi

sebagai

Subarsono

sarana

(2005:119)

untuk

evaluasi

adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi

menurut

Winarno,

evaluasi

penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk

dilakukan karena tidak semua program kebijakan

Dan

Dinas

publik meraih maksud atau tujuan yang telah

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

ditetapkan sebelumnya. Jadi, evaluasi kebijakan

Jember.

ditujukan untuk mengetahui apakah kebijakan

Kartu

Keluarga

Di

Kantor

publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan.

Tinjauan Pustaka

Secara

1. Kebijakan Publik Anderson (dalam Winarno, 2007:18) bahwa “kebijakan

merupakan

mempunyai

maksud

arah yang


tindakan

yang

ditetapkan

oleh

umum

evaluasi

kebijakan

dapat

dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut perkiraan atau penilaian kebijakan yang mencakup

5


pokok atau inti, implementasi, dan dampak (dalam

Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006

Winarno, 2007:226).

mempunyai kewajiban dan wewenang dalam

3. Administrasi Kependudukan

pelaksanaan administrasi kependudukan

Administrasi Kependudukan menurut UU

4. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang

Kartu Tanda Penduduk menurut UU Republik

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian

Indonesia Nomor 23 tahun 2006 adalah nama

kegiatan

dalam

resmi kartu identitas seseorang di Indonesia yang

penerbitan dokumen dan data kependudukan

diperoleh setelah seseorang berusia di atas 17

melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil,

tahun. KTP berlaku selama lima tahun dan tanggal

pengelolaan informasi administrasi kependudukan

berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan bulan

serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan

kelahiran yang bersangkutan. Khusus warga yang

publik dan pembangunan sektor lain.

telah berusia 60 tahun dan ke atas, mendapat KTP

penataan

dan

penertiban

Dalam upaya pemenuhan hak-hak dalam

seumur hidup yang tidak perlu diperpanjang setiap

pelaksanaan sistem administrasi kependudukan

lima tahun sekali.

diatas, setiap penduduk memiliki kewajiban.

5. Kartu Keluarga (KK)

Adapun bunyi kewajiban menurut UU Republik

Kartu

Keluarga

menurut

UU

Republik

Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tersebut adalah

Indonesia Nomor 23 tahun 2006 adalah kartu

“setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa

identitas keluarga yang memuat data tentang

kependudukan

yang

susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.

dialaminya kepada instansi pelaksana dengan

KK wajib dimiliki oleh setiap keluarga. KK

memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam

menjadi dasar untuk penerbitan KTP, dan menjadi

pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil”.

dasar bagi pemenuhan hak warganegara yang

Dokumen

dan

peristiwa

Kependudukan

penting

menurut

UU

lainnya dan bagi Pemerintah menjadi dasar untuk

Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 adalah

pengambilan keputusan/kebijakan.

dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi

6. Pembebasan Retribusi Daerah

Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum

Menurut

Marihot

P.

Siahaan

(2005:6),

sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari

“Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai

pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu

sipil. Dokumen kependudukan meliputi Biodata

yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh

Penduduk,

pemerintah daerah untuk kepentingan orang

Kartu

Keluarga,

Kartu

Tanda

Penduduk, Surat keterangan kependudukan, Akta

pribadi

pencatatan sipil. Instansi Pelaksana menurut UU

Peraturan


atau

badan”.

Bupati

Sedangkan

Nomor

26

menurut

Tahun

2011

6


pembebasan pemungutan retribusi adalah tidak

Kabupaten, yang mengurus dan mengajukan

dipungutnya

permohonan

jenis

retribusi

tertentu

yang

KK

dan

KTP

kepada

Dinas

disebabkan potensi penerimaannya kecil dan/atau

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten,

atas dasar kebijakan daerah untuk memberikan

dibebaskan dari pemungutan retribusi penggantian

pelayanan

biaya

secara

Cuma-Cuma.

Jadi

dapat

cetak

KK

KTP,

disimpulkan bahwa pembebasan retribusi adalah

pemungutan

penghapusan atau peniadaan pembayaran wajib

termasuk

dari penduduk kepada negara karena adanya jasa

Pembebasan

tertentu

bagi

pencetakan dan biaya administrasi.

7. Konsep Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun

Metode Penelitian

yang

diberikan

oleh

negara

biaya

dan

bagi

retribusi

orang

biaya

tersebut

asing

retribusi

Pembebasan tidak

(WNA) meliputi

dan biaya

penduduknya secara perorangan. Jenis

2011 Latar belakang adanya kebijakan Peraturan

penelitian

yang

digunakan

dalam

penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan

Bupati No. 26 Tahun 2011 tentang pembebasan

metode

retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda

penelitian kualitatif deskriptif menurut Bogdan

Penduduk Dan Kartu Keluarga Di Kabupaten

dan Taylor yang dikutip Moleong (2006:4) adalah

Jember

untuk

penelitian yang menghasilkan data deskriptif

mempersiapkan warga Jember dalam menghadapi

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

penerapan e-KTP oleh Kementerian

Dalam

orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut

Negeri, tetapi juga untuk meningkatakan kualitas

mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan

pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan

individu tersebut secara holistic (utuh). Jadi dalam

sekaligus meringankan beban penduduk wajib

hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau

KTP dalam mengajukan dan memperoleh KTP

organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi

dan KK di kantor Dinas Kependudukan dan

perlu

Pencatatan Sipil Kabupaten Jember.

kebutuhan”.

tidak

saja

semata-mata

Kebijakan ini mempunyai maksud dan tujuan meningkatkan

kualitas

pelayanan

penerbitan

pendekatan

memandangnya

kualitatif,

sebagai

dimana

dari

ciri

sesuatu

Fokus dalam penelitian ini adalah “untuk mengevaluasi

hasil

pelaksanaan

kebijakan

Dokumen Kependudukan dan meringankan beban

pembebasan retribusi peggantian biaya cetak

penduduk wajib KTP dalam mengajukan dan

Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk

memperoleh KK dan KTP. Ruang Lingkup

dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2011 adalah

Sipil Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan

Setiap

Bupati Nomor 26 Tahun 2011 ”. Adapun yang

penduduk

yang


berada

di

wilayah


menjadi lokasi penelitian ini adalah kantor Dinas

7

Teknik yang digunakan untuk memeriksa


keabsahan data adalah triangulasi.

Menurut

Jember. Penentuan lokasi tersebut disesuaikan

Moleong (2001:178) triangulasi adalah teknik

dengan tujuan penelitian.

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan

Jenis data yang digunakan dalam penelitian

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan

ini yaitu data primer dan data sekunder. Data

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap

primer yang digunakan dalam penelitian ini

data tersebut. Denzim dalam Moleong (2001:178 )

bersumber dari para informan melalui wawancara

membedakan empat macam triangulasi sebagai

dan

teknik

hasil

observasi.

Data

sekunder

yang

pemeriksaan

yang

memanfaatkan

digunakan dalam penelitian ini bersumber dari

penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

studi kepustakaan, sumber tertulis, foto, dan data

Peneliti memilih menggunakan triangulasi sumber

statistik.

dan

Peneliti

menggunakan

metode

triangulasi

teori.

Yakni

dengan

purposive

membandingkan dan mengecek balik derajat

untuk menentukan informan dalam penelitian ini,

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh

menurut Wasito (1997:59) purposive sampling

melalui waktu dan alat yang berbeda dan

sebagai penentuan sampel secara sengaja, anggota

memberikan penjelasan pembanding berupa teori

sampel ditentukan berdasarkan pada ciri tertentu

sebagai penjelas dari fenomena yang ditemukan

yang dianggap mempunyai hubungan erat dengan

dilapangan.

ciri populasi. Peneliti tidak membatasi jumlah informan, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan informasi yang diperlukan.

Dalam pelaksanaan kebijakan pembebasan

Metode analisis data yang digunakan adalah model analisis

interaktif. Analisis

Hasil Penelitian

interaktif

retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk

dan

Kartu

Keluarga

di

Dinas

merupakan suatu model analisis data kualitatif


yang dibuat oleh Miles dan Huberman, 1992:20

Jember telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman

dikutip

pelaksanaan

(dalam

Sugiyono,

2008:91),

kebijakan,

yaitu

dengan

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis

ditiadakannya retribusi sebesar sepuluh ribu

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan

rupiah (Rp. 10.000) dengan prosedur yang sama

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas

seperti

sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis


data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan

KTP dan KK di Dispenduk Capil. Namun untuk

penarikan kesimpulan.

ketepatan


sebelum

waktu

dikeluarkannya

belum

kebijakan

terlaksana

secara


8

maksimal karena pemohon harus menunggu

Suatu kegiatan dapat disebut efisien, jika

sampai lima belas (15) hari yang seharusnya

suatu usaha memberikan hasil yang maksimum,

selesai enam (6) sampai sepuluh (10) hari saja.

maksimum dari segi mutu atau jumlah satuan hasil

Faktor yang menyebabkan ketidaktepatan waktu

itu. Berdasarakan hasil dari pembahasan kriteria

pengambilan KTP maupun KK yang sudah jadi

efektifitas diatas masih ada kesenjangan antara

seperti

pedoman

harapan dengan fenomena yang terjadi dilapangan

pelaksanaan adalah masih adanya oknum petugas

dan hasil yang diinginkan juga belum tercapai.

yang menerima uang sebagai upah tambahan dari

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa pada

para biro jasa (calo) atau makelar untuk

pada pelaksanaan kebijakan ini tidak efisien

mempercepat layanan sehingga pemohon yang

karena dari beberapa usaha yang telah dilakukan

menyerahkan pengajuan tanpa biaya tambahan

oleh pihak Dispenduk Capil belum bisa mencapai

akan ditindak lanjuti kemudian setelah pemohon

tujuan

yang memberikan biaya tambahan.

penggantian biaya Cetak KTP dan KK.

yang

tercantum

didalam

dari

kebijakan

pembebasan

retribusi

Kebijakan ini belum membantu mengurangi Pembahasan

beban penduduk wajib KTP dalam mengajukan

Berdasarkan informasi yang telah diperoleh,

dan memperoleh KK dan KTP karena masyarakat

dapat dianalisis bahwa pelaksanaan kebijakan

belum terbebas dari biaya-biaya administrasi


ditingkat desa/kelurahan dan kecamatan, dalam

Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga di

hal pelayanan juga masih kurang menunjukkan

Kantor Dinas Dispenduk Capil Kabupaten Jember

hasil yang memuaskan karena masih ada oknum

tidak bisa dikatakan efektif, karena masih ada

petugas yang menerima uang kalau KTP atau KK-

kesenjangan antara harapan dengan fenomena

nya cepat jadi, masyarakat juga beranggapan

yang terjadi dilapangan dan hasil yang diinginkan

bahwasannya

belum tercapai. Kesenjangan terjadi pada saat

kebijakan ini kompleks atau ruwet. masyarakat

pemberian layanan pendaftaran penduduk, karena

juga berpandangan kalau mengurus sendiri ke

masih ada oknum petugas yang menerima uang

Dispenduk Capil itu sulit apalagi kalau belum ada

dengan dalih uang lembur dari para pemohon yang

pengalaman, masyarakat juga banyak yang enggan

berstatus biro jasa (calo) atau makelar. Hal ini

untuk mengurus sendiri ke Dispenduk Capil

menjadi permasalahan mendasar karena layanan

karena mereka lebih memilih bayar orang dan

yang semula tidak dipungut retribusi akhirnya

terima jadi. Maka dampak dan manfaat pada

masyarakat tetap membayar jika permohonanya

pelaksanaan

ingin cepat diproses

penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk


prosedur

kebijakan

pengurusan

pembebasan

untuk

retribusi

9


dan

Kartu

Keluarga

di

Dispenduk

Capil

Kabupaten Jember ini tidak merata pada semua kelompok-kelompok

masyarakat

Kabupaten

Jember.

administrasi didesa dan kecamatan serta biaya lain-lain. Turunnya Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2013 tentang petunjuk teknis dan pelaksanaan

Masyarakat kurang puas dalam pelaksanaan

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

operasional pelayanan kebijakan karena biaya

ditujukan untuk mewujudkan tertib administrasi

yang masih saja tetap harus dikeluarkan oleh

kependudukan

warga yang mengurus dokumen kependudukan

kepemilikan

khususnya

pencatatan

KTP

dan

KK

untuk

ongkos

dan

pencatatan

dokumen

sipil

menuju

kepundudukan

sipil

yang

dan dapat

administrasi di desa hingga kecamatan, warga juga

dipertanggungjawabkan

serta

meminimalisir

terkadang harus menghadapi oknum petugas yang

kekurangan-kekurangan

yang

terjadi

meminta uang tambahan agar pengajuannya bisa

pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun

cepat

2011. Dari beberapa informasi yang berhasil di

diproses.

bahwasannya

Dari

beberapa

masyarakat

informasi pada

dapat Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2013

pelaksanaan kebijakan ini sudah tepat guna bagi

telah berjalan sesuai operasional prosedur dimana

masyarakat atau pemohon yang mengurus KTP

berkas dari pemohon yang telah diketahui RT/RW

dan KK, karena dengan adanya kebijakan ini

dan kepala desa di verifikasi di kecamatan dan

beban biaya yang mereka keluarkan sedikit

kemudian

berkurang. Tetapi masyarakat juga berpendapat

pengurusan ke Dispenduk Capil Kabupaten.

bahwasannya

belum

Peraturan ini 2013 lebih efektif dalam mengurangi

memberikan manfaat yang signifikan dari segi

para penyedia biro jasa atau makelar beroperasi,

pembiayaan

dokumen

hal ini dikarenakan pengurusan KTP dan KK oleh

kependudukan ke Dispenduk Capil membutuhkan

pemohon hanya sampai di tingkat kecamatan saja

biaya transportasi dan lain-lain seperti fotocopy

sehingga para makelar tidak bisa menemukan

formulir guna melengkapi persyaratan yang

warga yang mengurus dokumen kependudukan di

diberikan oleh instansi pelaksana. Sehingga pada

Dispenduk Capil.

kebijakan karena

menilai

pada

ini

masih

mengurus

petugas

kecamatan

meneruskan

pelaksanaan kebijakan ini dapat disimpulkan belum tepat guna karena dapat dilihat dalam mengurus KTP atau KK dengan retribusi yang dibebaskan atau di gratiskan masyarakat masih tetap saja mengeluarkan uang untuk transport,

Kesimpulan dan Saran Kesimpulan Berdasarkan

evaluasi

pada

pelaksanaan

Pembebasan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Di


10


Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Dalam pelaksanaan sosialisasi seharusnya

Kabupaten Jember tahun 2013 pada kriteria

merata

efisiensi, tidak bisa dikatakan efisien karena dari

Jember dan juga mengoptimalisasikan

usaha-usaha

belum

fungsi pemerintah kecamatan dan desa

menunjukkan hasil yang ingin dicapai. Pada

dalam penyampaian informasi kepada

kriteria adequency, belum mampu memecahkan

segenap masyarakat.

masalah

yang

bagi

telah

dilakukan

Dispenduk

Capil

keseluruh

wilayah

Kabupaten

maupun

2. Memberikan pelayanan dengan prima serta

masyarakat, hal ini buktikan dengan adanya

penuh transparansi dalam melaksanakan

oknum petugas yang masih menerima uang kalau

Kebijakan

KTP atau KK-nya cepat jadi.

Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda

Pembebasan

Retribusi

Pada kriteria pemerataan ini dapat dikatakan

Penduduk dan Kartu Keluarga sehingga

tidak merata pada semua lapisan masyarakat

seluruh lapisan masyarakat wajib KTP

Kabupaten

dapat berpartisipasi aktif dan tidak merasa

Jember,

dikarenakan

pembebasan

retribusi tidak sepenuhnya menyentuh semua masyarakat serta rendahnya partisipasi masyarakat untuk

mengurus

permohonan

sendiri

ke

dirugikan. 3.

Memberikan pemahaman dan pengertian kepada

segenap

masyarakat

Dispenduk Capil. Pada kriteria responsiveness ini

pentingnya

dapat dikatakan tidak memberikan kepuasan

penduduk untuk melaporkan peristiwa

kepada segenap masyarakat karena masyarakat

penting

belum sepenuhnya terbebas dari biaya lain. Pada

sehingga

permasalahan

kriteria appropriatness ini belum tepat guna bagi

administrasi

kependudukan

masyarakat

dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk

karena

belum

semua

lapisan

masyarakat merasakan hasil atau keuntungan dari

kesadaran

dan

dan

bahwa

peristiwa

perhatian

kependudukan dibidang khususnya

dan Kartu Keluarga bisa diselesaikan.

kebijakan pembebasan retribusi ini. Daftar Pustaka

Saran Berdasarkan

hasil

penelitian

dalam

melaksanakan Kebijakan Pembebasan Retribusi

Moleong, Lexi, J. 2008. Metode Penelitian

Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk

Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja

dan

Rosdakarya

Kartu

Keluarga

Di

Kantor

Dinas


Nawawi, Hadari. 1998. Metodologi Penelitian

Jember, maka penulis mengemukakan saran

Bidang

sebagai berikut:

Gadjah Mada Press


Sosial.

Yogyakarta:

Universitas


11

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember. 2010. Jember: University Jember Press

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Siahaan, P. Marihot. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Peraturan Bupati Jember Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Pembebasan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga

Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Belajar Sugiyono. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Penerbit Alfabeta The Indonesian Legal Resource Center. 2009. Memahami

Kebijakan

Administrasi

Kependudukan. Jakarta Selatan Wasito, H. 1997. Pengantar Metode Penelitian. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo

Website http://beritalingkungan.blogspot.com/2005/12/3penjelasan-ruu-ttg- administrasi.html/ http://embuntafakkur.blogspot.com/2012/07/fungs i-tujuan-dan-kegunaan-dari-e-ktp.html http://prosalinaradio.com/index.php? option=com_content&view=article&id=2216:pen gurusan-kk-dan-ktp-gratis-terusdipertanyakan&catid=54:sosialbudaya&Itemid=411 Peraturan-peraturan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Artikel Ilmiah Mahasiswa, 2014

Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Jember

Keywords: evaluation, free retribution

Recommend Documents