TESIS
KEWENANGAN YANG DIBERIKAN KEPADA NOTARIS PENSIUN KARENA KEBERADAAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 4 TAHUN 2014
ALOYSIUS BAGUS RICO PURYATMA NIM. 1292461006
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
i
KEWENANGAN YANG DIBERIKAN KEPADA NOTARIS PENSIUN KARENA KEBERADAAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 4 TAHUN 2014
Tesis ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister pada Program Magister Program Studi Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana
ALOYSIUS BAGUS RICO PURYATMA NIM. 1292461006
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
ii
LEMBAR PENGESAHAN
TESIS INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL : 30 NOPEMBER 2015
Pembimbing I
Prof. Dr. I G A A Ariani, SH., MS. NIP. 19441221 197503 2 001
Pembimbing II
Dr. Gede Marhaendra Wija Atmaja, SH., MHum. NIP. 19581115 198602 1 001
Mengetahui :
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana
Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH., MHum. NIP. 19640402 198911 2 001
Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana
Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S(K) NIP. 19590215 198510 2 001
iii
TESIS INI TELAH DIUJI PADA TANGGAL 14 DESEMBER 2015
Panitia Penguji Tesis Berdasarkan SK Rektor Universitas Udayana Nomor : 4244/UN14.4/HK/2015, Tanggal 11 Desember 2015
Ketua
: Prof. Dr. I G A A Ariani, SH., MS.
Sekretaris
: Dr. Gede Marhaendra Wija Atmaja, SH., MHum.
Anggota
: 1. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH., MHum., LLM. 2. Dr. I Ketut Westra, SH., MH. 3. Dr. I Made Sarjana, SH., MH.
iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT
Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: ALOYSIUS BAGUS RICO PURYATMA
NIM
: 1292461006
Program Studi : Magister Kenotariatan Judul Tesis
: Kewenangan Yang Diberikan Kepada Notaris Pensiun Karena Keberadaan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014
Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah Tesis ini bebas plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti plagiat dalam karya ilmiah Tesis ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Denpasar, 31 Juli 2015 Yang membuat pernyataan
(Aloysius Bagus Rico Puryatma)
v
UCAPAN TERIMA KASIH
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Trinitas Yang Maha Kudus, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Adapun judul tesis ini adalah “KEWENANGAN YANG DIBERIKAN KEPADA NOTARIS PENSIUN KARENA KEBERADAAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 4 TAHUN 2014”. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini, untuk itu besar harapan penulis semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih Gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Udayana. Penulisan tesis ini dapat terwujud berkat bantuan serta dukungan dari para pembimbing dan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, melalui tulisan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pembimbing Pertama Prof. Dr. I G A A Ariani, SH., MS., dan kepada Pembimbing Kedua Dr. Gede Marhaendra Wija Atmaja, SH., MHum. Berkat kesabaran para pembimbing dalam memberikan bimbingan, dorongan, semangat dan saran kepada penulis, akhirnya tesis ini dapat terselesaikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD-KEMD, selaku Rektor Universitas Udayana beserta staff atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Universitas Udayana. Terima kasih juga ditujukan kepada Prof. Dr. dr. A. A. Raka Sudewi, Sp.S(K) selaku Direktur Program Pascasarjana
vi
Universitas Udayana atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Udayana. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana atas ijin yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti Program Magister dan kepada Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH., MHum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana. Ucapan terima kasih penulis tujukan juga kepada Bapak Josef Sunar Wibisono, SH., M.KN., dan Bapak I Made Puryatma, SH., M.KN., selaku informan yang telah memberikan keterangan-keterangan terkait dengan penelitian selama penulis menyelesaikan tesis ini. Ucapan terima kasih ditujukan juga kepada Dr. I Gusti Putu Anom Kerti, SH., M.Kn., Dr. I Nyoman Alit Supadma, SH., M.Kn., Eddy Nyoman Winarta, SH., Richard Yerry Puryatma, SH., M.Kn., dan Danik Murdaningrum, SH., M.Kn., yang telah memberikan dorongan, semangat dan informasi-informasi terkini terkait dengan penelitian selama penulis menyelesaikan tesis ini. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu Dosen pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana yang telah memberikan ilmu kepada penulis. Ucapan terima kasih ditujukan juga kepada Bapak/Ibu Staf Administrasi pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana yang telah memberikan bantuan secara tidak langsung dalam proses administrasi akademik selama masa perkuliahan. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Angkatan IV Mandiri Program
vii
Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana, yang telah memberikan semangat serta dorongan dalam penyelesaian tesis ini. Terima kasih juga penulis tujukan kepada Ayahanda Pieter Made Puryatma, SH., M.Kn., Ibunda Caecilia Made Sumari (almarhum), istri tercinta dr. Irene Tantia Utami, Sp.KK., MKes., dan anak tercinta Evelyne Corena Puryatma yang telah senantiasa mendukung dan mendoakan selama perkuliahan hingga penyelesaian penulisan tesis ini. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat penulis, Andreas I Wayan Suyadnya, SH., I Ketut Arya Yadnya, SH., Eka Rachman Wahyudi, SH., Satugus Susanto, SH., serta semua pihak yang telah mendukung selama proses perkuliahan dan pembuatan tesis ini. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang Kenotariatan serta berguna bagi masyarakat. Terima kasih.
Denpasar, 31 Juli 2015
Penulis
viii
ABSTRAK KEWENANGAN YANG DIBERIKAN KEPADA NOTARIS PENSIUN KARENA KEBERADAAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 4 TAHUN 2014 Fakta menunjukkan, bahwa masih ditemukan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) oleh Notaris pensiun yang prosesnya belum selesai, meskipun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 telah diberlakukan pada tanggal 25 Maret 2014. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen AHU Kemenkumham) telah mengeluarkan surat dengan Nomor : AHU2.AH.01.01-2416, tertanggal 26 Juni 2014 (surat Ditjen AHU). Isi surat tersebut memberikan kewenangan kepada Notaris pensiun tertentu, untuk melanjutkan permohonan pengesahan badan hukum PT secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Penelitian ini menganalisis permasalahan mengenai kewenangan yang diberikan kepada Notaris pensiun tersebut serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berangkat dari adanya konflik norma antara surat Ditjen AHU dengan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang PT. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep hukum dan pendekatan fakta. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier ditambah dengan data penunjang. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik studi dokumen dengan metode snowball dan sistem kartu kutipan. Teori hierarki norma hukum dan asas lex superior derogat legi inferiori serta teori kewenangan dipergunakan untuk membahas permasalahan pertama, sedangkan teori kebatalan dipergunakan untuk membahas permasalahan kedua. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Notaris pensiun tidak berwenang untuk melanjutkan permohonan pengesahan badan hukum PT secara elektronik, karena Notaris pensiun tersebut telah berhenti dan tidak lagi memiliki kewenangan secara atribusi. Norma hukum dalam surat Ditjen AHU merupakan norma penutup dalam sistem hierarki norma, meskipun surat Ditjen AHU tidak dikenal dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Norma hukum dalam surat Ditjen AHU menjadi tidak sah karena memuat pertentangan secara vertikal, yaitu bertentangan dengan norma hukum dalam UU 40/2007 dan norma hukum dalam UU 30/2004, dan tidak memenuhi asas kepastian hukum dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Akibat hukumnya adalah, surat Ditjen AHU dapat dibatalkan oleh hakim apabila diajukan gugatan oleh subjek hukum yang berkepentingan atau oleh pejabat pemerintah yang telah menerbitkannya (Direktur Perdata). Surat Ditjen AHU dianggap sah dan akibat hukum yang ditimbulkannya dianggap ada sampai diterbitkannya keputusan pembatalan. Kata Kunci : Notaris Pensiun, Perseroan Terbatas, SABH, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
ix
ABSTRACT AUTHORITY GIVEN TO RETIRED NOTARY BECAUSE THE PRESENCE OF THE REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS NUMBER 4 OF 2014 The fact, it is still found validation request of legal entities of Limited Liability Company (Pte. Ltd.) by retired notary whose process is not yet completed, although the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 4 of 2014 already applied on March 25, 2014. The Directorate General of General Law Administration of the Ministry of Law and Human Rights (DG AHU Kemenkumham) had issued a letter with the reference Number: AHU2.AH.01.012416, dated June 26, 2014 (letter of DG AHU). The substance of the letter is giving authority to certain retired notary, to continue validation request of legal entities of Pte. Ltd. electronically via the Legal Entity Administration System (SABH). This study will analyze issues concerning the authority given to the retired notary as well as the legal consequences arising therefrom. This research was a normative legal research that departs from the conflict of norm between the letter of DG AHU with legislation regulating Pte. Ltd. This study used the approach of legislation, analytical approach to legal concepts and fact approaches. Legal materials used in this research were the primary legal materials, secondary and tertiary legal materials coupled with supporting data. Techniques of collecting legal materials used were document study techniques with the snowball method and quotation card system. The theory of the hierarchy of legal norms and the principle of lex superior derogat legi inferiori as well as the theory of authority were used to discuss the first problem, while the theory of nullification is used to discuss the second problem. The results showed that, retired notary is not authorized to continue validation request of legal entities of Pte. Ltd. electronically, because the retired notary had stopped and no longer have the authority in attribution. The legal norm in the letter of DG AHU is the finale norm in a hierarchical system of norms, although the letter of DG AHU is not recognized in the hierarchy of legislation. The legal norm in the letter of DG AHU become invalid because it contains contradictions vertically, that are conflict with the legal norms in the Law No. 40 of 2007 and the legal norms in the Law No. 30 of 2004, and does not fulfill the principle of legal certainty of Good Governance. The legal consequences are, the letter of DG AHU can be canceled by a judge if a lawsuit filed by the legal subject concerned or by government officials who had been issued (Director Civil). The letter of DG AHU considered valid and legal consequences arising therefrom presumed to exist until the publication of the decision on cancellation.
Keywords : Retired Notary, Limited Liability Company, SABH, Regulation of the Minister of Law and Human Rights
x
RINGKASAN Tesis ini menganalisa mengenai kewenangan yang diberikan kepada Notaris pensiun untuk melanjutkan proses pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang belum selesai karena keberadaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 (Permenkumham 2014). Bab I, menguraikan tentang latar belakang masalah yang disebabkan karena adanya konflik norma antara substansi surat Ditjen AHU dengan UU 40/2007 dan Permenkumham 2014. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU 40/2007 juncto Pasal 1 ayat 4 Permenkumham 2014, yang berwenang mengajukan permohonan secara elektronik melalui SABH adalah Notaris sebagai kuasa dari para pendiri (pemohon). Secara faktual, masih ditemukan permohonanpermohonan PT melalui SABH yang belum selesai dari Notaris yang kemudian pensiun. Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di bawah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Direktur Perdata Ditjen AHU), pada tanggal 26 Juni 2014 menerbitkan surat Nomor : AHU2.AH.01.012416 (selanjutnya ditulis surat Ditjen AHU) yang ditujukan kepada Notaris pensiun tertentu. Substansi surat Ditjen AHU tersebut memberikan kewenangan kepada Notaris pensiun tertentu dimaksud untuk melanjutkan permohonan pengesahan badan hukum PT melalui SABH dengan mengacu pada ketentuan Pasal 33 Permenkumham 2014. Bab II, menguraikan tentang tinjauan umum yang dijabarkan ke dalam 3 (tiga) sub bab, antara lain : tinjauan umum Notaris, tinjauan umum PT dan tinjauan umum Peraturan Menteri. Diuraikan dalam tinjauan umum Notaris mengenai sejarah Notaris di Indonesia serta kewenangan dan kewajiban Notaris. Diuraikan dalam tinjauan umum PT mengenai sejarah PT di Indonesia dan status badan hukum PT menurut hukum positif. Status badan hukum PT menurut hukum positif dimaksud diuraikan lagi menjadi : badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha, modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang tentang PT serta peraturan pelaksanaannya. Diuraikan dalam tinjauan umum Peraturan Menteri mengenai tugas dan fungsi Kementerian serta Peraturan Menteri sebagai hasil Keputusan Menteri. Bab III, menguraikan tentang pembahasan terhadap rumusan masalah pertama, antara lain : kedudukan peraturan menteri dalam hierarki peraturan perundang-undangan, keberadaan Permenkumham 2014, keberadaan surat Ditjen AHU dan substansi surat Ditjen AHU. Keberadaan Permenkumham 2014 diuraikan lagi menjadi : positivitas Permenkumham 2014, koherensi Permenkumham 2014 dan aspek keadilan Permenkumham 2014. Substansi surat Ditjen AHU diuraikan lagi menjadi : hubungan hukum antara PT dengan Notaris dan kewenangan yang diberikan kepada Notaris pensiun untuk melanjutkan proses permohonan secara elektronik. Hubungan hukum antara PT dengan Notaris diuraikan lagi menjadi : saat pendirian PT dan saat proses pengesahan badan hukum PT.
xi
Bab IV, menguraikan tentang pembahasan terhadap rumusan masalah kedua, antara lain : keberlakuan Permenkumham 2014, proses pengesahan badan hukum PT dalam praktek Notaris dan akibat hukum dari pelaksanaan surat Ditjen AHU oleh Notaris pensiun. Keberlakuan Permenkumham 2014 diuraikan lagi menjadi : keberlakuan formal (normatif) Permenkumham 2014, keberlakuan faktual (empiris) Permenkumham 2014, serta keberlakuan evaluatif filosofis dan evaluatif empiris Permenkumham 2014. Proses pengesahan badan hukum PT dalam praktek Notaris diuraikan lagi menjadi : akta Notaris sebagai objek permohonan, Notaris sebagai subjek (pemohon), aplikasi sistem elektronik SABH dan Keputusan Menkumham dalam bentuk sertifikat elektronik. Akibat hukum dari pelaksanaan surat Ditjen AHU oleh Notaris pensiun diuraikan lagi menjadi : akibat hukum bagi Notaris pensiun yang diberi kewenangan, akibat hukum bagi PT yang dimohonkan pengesahan badan hukumnya dan akibat hukum bagi surat Ditjen AHU yang memberikan kewenangan kepada Notaris pensiun. Bab V, merupakan bab penutup yang menguraikan tentang simpulan dan saran. Disimpulkan dari hasil penelitian, sehubungan dengan pengaturan mengenai permohonan secara elektronik melalui SABH ditujukan kepada Notaris aktif dan Notaris pensiun sudah kehilangan kewenangannya, maka Notaris pensiun sudah tidak berwenang lagi untuk melanjutkan proses permohonan pengesahan badan hukum PT secara elektronik melalui SABH. Akibat hukum bagi Notaris pensiun adalah, yang bersangkutan melakukan perbuatan melawan hukum dengan sanksi pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 huruf c UU 24/2009, karena menyalahgunakan lambang negara. Akibat hukum bagi PT yang dimohonkan pengesahan badan hukumnya adalah, formalitas PT tidak terpenuhi sehingga berpotensi menimbulkan piercing the corporate veil. Figur surat Ditjen AHU adalah KTUN yang substansinya mengandung cacat prosedural dan bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan AUPB. Akibat hukumnya, surat Ditjen AHU menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan oleh hakim berdasarkan gugatan yang diajukan ke PTUN oleh subjek hukum yang berkepentingan, atau oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkannya (Direktur Perdata) dengan menerbitkan keputusan pembatalan. Surat Ditjen AHU dianggap sah dan akibat hukum yang ditimbulkannya dianggap ada sampai diterbitkannya keputusan pembatalan. Saran yang diberikan kepada Pemerintah adalah pengaturan cap/stempel jabatan Notaris dalam undang-undang. Saran yang diberikan kepada Direktur Perdata Ditjen AHU Kemenkumham antara lain, menerbitkan keputusan pembatalan untuk selanjutnya diterbitkan kembali keputusan baru dengan substansi yang tidak mengandung cacat prosedural dan tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan AUPB. Selain itu, username dan password Notaris pensiun sebaiknya dinonaktifkan supaya tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan.
xii
DAFTAR ISI
JUDUL
HALAMAN
SAMPUL DALAM ................................................................................................. i PRASYARAT GELAR ........................................................................................... ii LEMBAR PENGESAHAN .................................................................................... iii PENETAPAN PANITIA PENGUJI ....................................................................... iv PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ...................................................................... v UCAPAN TERIMAKASIH .................................................................................... vi ABSTRAK .............................................................................................................. ix ABSTRACT .............................................................................................................. x RINGKASAN ......................................................................................................... xi DAFTAR ISI ........................................................................................................... xiii DAFTAR GAMBAR .............................................................................................. xviii DAFTAR TABEL ................................................................................................... xix BAB I
PENDAHULUAN ............................................................................... 1 1.1. Latar Belakang .............................................................................. 1 1.2. Rumusan Masalah ......................................................................... 11 1.3. Tujuan Penelitian .......................................................................... 11 1.3.1. Tujuan Umum ................................................................... 11 1.3.2. Tujuan Khusus................................................................... 11 1.4. Manfaat Penelitian ........................................................................ 12 1.4.1. Manfaat Teoritis ................................................................ 12
xiii
1.4.2. Manfaat Praktis ................................................................. 12 1.5. Landasan Teoritis dan Kerangka Berpikir .................................... 13 1.5.1. Landasan Teoritis .............................................................. 13 a.
Teori Hierarki Norma Hukum .................................... 14
b.
Teori Kewenangan ..................................................... 19
c.
Teori Kebatalan .......................................................... 22
1.5.2. Kerangka Berpikir ............................................................. 27 1.6. Metode Penelitian.......................................................................... 29 1.6.1. Jenis Penelitian .................................................................. 29 1.6.2. Jenis Pendekatan ............................................................... 30 1.6.3. Sumber Bahan Hukum ...................................................... 31 1.6.4. Data Penunjang ................................................................. 37 1.6.5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ................................ 38 1.6.6. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum ............... 38 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS, PERSEROAN TERBATAS DAN PERATURAN MENTERI ................................ 42 2.1. Tinjauan Umum Notaris ................................................................ 42 2.1.1. Sejarah Notaris di Indonesia.............................................. 42 2.1.2. Kewenangan dan Kewajiban Notaris ................................ 46 2.2. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas ............................................. 52 2.2.1. Sejarah Perseroan Terbatas di Indonesia ........................... 52 2.2.2. Status Badan Hukum Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif ................................................................................ 53 a.
Badan Hukum yang Merupakan Persekutuan Modal 58
xiv
b.
Didirikan Berdasarkan Perjanjian .............................. 61
c.
Melakukan Kegiatan Usaha ....................................... 64
d.
Modal Dasar yang Seluruhnya Terbagi dalam Saham 66
e.
Memenuhi
Persyaratan
yang Ditetapkan dalam
Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Pelaksanaannya.......................................... 69 2.3. Tinjauan Umum Peraturan Menteri .............................................. 73 2.3.1. Tugas dan Fungsi Kementerian ......................................... 73 2.3.2. Peraturan Menteri sebagai Hasil Keputusan Menteri ........ 76 BAB III KEWENANGAN NOTARIS PENSIUN UNTUK MELANJUTKAN PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM SELESAI MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM .................................. 80 3.1. Kedudukan
Peraturan
Menteri
dalam
Hierarki
Peraturan
Perundang-undangan ..................................................................... 80 3.2. Keberadaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 2014 ............................................................................................... 94 3.2.1. Positivitas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 2014 .................................................................... 94 3.2.2. Koherensi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 2014 .................................................................... 98 3.2.3. Aspek Keadilan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 2014 .................................................................... 102 3.3. Keberadaan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum............................................................................................ 103
xv
3.4. Substansi Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 107 3.4.1. Hubungan Hukum antara Perseroan Terbatas dengan Notaris ............................................................................... 107 a.
Saat Pendirian Perseroan Terbatas ............................. 107
b.
Saat Proses Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas ...................................................................... 117
3.4.2. Kewenangan yang Diberikan Kepada Notaris Pensiun untuk Melanjutkan Proses Permohonan Secara Elektronik 123 BAB IV AKIBAT HUKUM DARI KEWENANGAN YANG DIBERIKAN KEPADA NOTARIS PENSIUN UNTUK MELANJUTKAN PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM SELESAI MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM .................................. 134 4.1. Keberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 2014 ............................................................................................... 134 4.1.1. Keberlakuan Formal (Normatif) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 2014 ............................................ 136 4.1.2. Keberlakuan Faktual (Empiris) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 2014 ............................................ 138 4.1.3. Keberlakuan Evaluatif Filosofis dan Evaluatif Empiris Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 2014 . 142 4.2. Proses Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dalam Praktek Notaris .............................................................................. 146 4.2.1. Akta Notaris sebagai Objek Permohonan ......................... 147 4.2.2. Notaris sebagai Subjek (Pemohon) ................................... 153
xvi
4.2.3. Aplikasi Sistem Elektronik Sistem Administrasi Badan Hukum ............................................................................... 160 4.2.4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Bentuk Sertifikat Elektronik.............................................. 170 4.3. Akibat Hukum dari Pelaksanaan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum oleh Notaris Pensiun....................... 171 4.3.1. Akibat Hukum bagi Notaris Pensiun yang Diberi Kewenangan ...................................................................... 171 4.3.2. Akibat Hukum bagi Perseroan Terbatas yang Dimohonkan Pengesahan Badan Hukumnya .......................................... 175 4.3.3. Akibat
Hukum
Administrasi
bagi
Hukum
Surat Umum
Direktorat yang
Jenderal
Memberikan
Kewenangan kepada Notaris Pensiun ............................... 181 BAB V
PENUTUP ........................................................................................... 191 5.1. Simpulan ....................................................................................... 191 5.2. Saran .............................................................................................. 192
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 194 LAMPIRAN
xvii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Proses Permohonan Secara Elektronik Melalui SABH ....................... 147
xviii
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Kewajiban-kewajiban Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa .................... 119 Tabel 2. Perbedaan Pengaturan dalam Permenkumham 2011 dan Permenkumham 2014 .......................................................................................................... 163
xix
