KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MEMBATALKAN PUTUSAN BANI (STUDI KASUS SENGKETA PT. PADJAJARAN INDAH PRIMA DENGAN PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN)
PenulisanHukum (Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh Maulina Zakka NIM. E 0012243
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2016
i
PERSETUJUAN PEMBIMBING Penulisan Hukum (Skripsi) KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MEMBATALKAN PUTUSAN BANI (STUDI KASUS SENGKETA PT. PADJAJARAN INDAH PRIMA DENGAN PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN)
Disusunoleh: MAULINA ZAKKA NIM. E0012243
Disetujui untuk dipertahankan di hadapanDewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Surakarta,
Juni 2016
DosenPembimbingI
DosenPembimbing II
Harjono, S.H.,M.H. NIP. 196101041986011001
Heri Hartanto S.H.,M.Hum. NIP. 198112252008121002
ii
PENGESAHAN PENGUJI Penulisan Hukum (Skripsi) KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MEMBATALKAN PUTUSAN BANI (STUDI KASUS SENGKETA PT. PADJAJARAN INDAH PRIMA DENGAN PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN)
MAULINA ZAKKA NIM. E0012243 Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada: Hari
:
Tanggal
: DEWAN PENGUJI
1. 2. 3.
Mengetahui : Dekan,
Prof.Dr. Supanto, S.H., M.Hum NIP 19601107 198601 1 001 iii
PERNYATAAN
Nama
: MAULINA ZAKKA
NIM
: E0012243
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (Skripsi) berjudul : “KEWENANGAN
PENGADILAN
NEGERI
DALAM
MEMBATALKAN
PUTUSAN BANI (STUDI KASUS SENGKETA PT. PADJAJARAN INDAH PRIMA DENGAN PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN)” adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (Skripsi) ini diberi tanda citaisi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (Skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (Skripsi) ini
Surakarta, Yang Membuat Pernyataan,
Maulina Zakka NIM. E0012243
iv
MOTTO “... Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (QS Al Baqaroh: 216) “Rahasia menjadi yang terdepan (berhasil) dalam segala hal adalah dengan sesegera mungkin memulainya” (Mark Twain) “A happy family is about an earlier heaven” (George Bernard Shaw) “... Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu adakemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (darisesuatu urusan) Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh(urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap...” ( QS Al Insyirah: 5-8) “If somethingis wrong, fix it if you can. But train yourself not to worry. Worry never fixes anything” (Ernest Hemingway) “The world will not be destroyed by those who do evil but by those who watch them without doing anything” (Albert Einsten) “Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran (yang kau jalani) yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit” (Ali Bin Abi Thalib)
v
PERSEMBAHAN
Dengan mengucapkan syukur alhamdulilah, Penulis mempersembahkan karya ini kepada:
Allah SWT, hanya kepada-Mu lah aku memohon dan berlindung, terima kasih tak terhingga atas segala nikmat dan karunia yang telah Kau berikan padaku. Bapak dan Ibu tercinta yang senantiasa selalu mendo’akan untuk kesuksesan dan keberhasilanku mengapai cita-cita dan kebahagiaanku. Terima kasih untuk kasih sayang yang luar biasa, yang takkan pernah sanggup terbalaskan.
Kakak-kakakku yang aku sayang, hanya doa dari kalian adikmu akhirnya lulus dan meraih gelar Sarjana Hukum.
Almamater Universitas Sebelas Maret Surakarta
vi
ABSTRAK Maulina Zakka, NIM E0012243, Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Membatalkan Putusan Bani (Studi Kasus Sengketa PT. Padjajaran Indah Prima dengan PT. Pembangunan Perumahan). Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Negeri dalam membatalkan dan mengadili putusan BANI dan mengenai akibat hukum dari keterlambatan pendaftaran putusan BANI di Pengadilan Negeri. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakanan adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan studi pustaka yang terkait baik dari media cetak maupun media internet. Analisis bahan hukum dalam penelitian hukum ini dilaksanakan secara silogisme deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang membatalkan putusan BANI apabila syarat pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, dan Pengadilan Negeri berwenang mengadili sengeketa yang telah dibatalkan putusannya sesuai Pasal 72 Undang-Undang Arbitrase. Akibat hukum dari keterlambatan pendaftaran putusan BANI di Pengadilan Negeri bukan menjadi alasan putusan arbitrase dapat dibatalkan, namun sesuai dengan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Arbitrase tidak dapat dilaksanakan atau di eksekusi. Bagi para pihak yang terkait dengan perihal pembatalan putusan arbitrase sebaiknya lebih cermat, membatasi kewenangan Pengadilan Negeri, dan menyempurnakan Undang-Undang Arbitrase. Kata Kunci: Arbitrase, Pengadilan Negeri, Putusan BANI
vii
ABSTRACT Maulina Zakka, NIM E0012243, Authority of The State Court Decision to Cancel BANI (Dispute Case Study PT . Padjadjaran Indah Prima with PT . Pembangunan Perumahan ). Writing this law aims to determine the authority of the District Court in dismissing and prosecuting BANI decision and the legal consequences of a delay in registration BANI decision in the District Court. This legal research using normative research that is descriptive. On the use of the approach is the approach of legislation. Sources of legal materials consisting of primary legal materials, secondary law. Legal materials collection technique used is the technique of the literature conducted by collecting relevant literature both from print and internet media. Analysis of legal materials in legal research is conducted syllogistic deduction. Based on the results of research and discussion , we can conclude that the District Court is authorized to cancel the decision of BANI if they comply with the cancellation request arbitration ruling in accordance with the provisions of Article 70 Arbitration Act , and the District Court jurisdiction over case which has canceled its decision in accordance with Article 72 of Law arbitration . The legal consequences of a late registration BANI decision of the District Court is not a reason arbitral award may be canceled , in accordance with Article 59 paragraph ( 4 ) Arbitration Act can not be implemented or executed . For the parties related to the arbitration ruling regarding the cancellation should be more careful , limit the authority of the District Court, and enhance Arbitration Act . Keywords: Arbitration, District Court, Decision BANI
viii
KATA PENGANTAR Puji syukur kepada Allah SWT, atas segala petunjuk, rahmat dan rejeki yang telah diberikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulisan hukum ini berjudul “Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Membatalkan Putusan Bani (Studi Kasus Sengketa PT. Padjajaran Indah Prima dengan PT. Pembangunan Perumahan)”. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan. Arbitrase adalah sebuah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan formal. Hukum memberikan kekuatan yang sama untuk putusan badan arbitrase sebagaimana hukum memberikan kekuatan yang sama pada putusan pengadilan tingkat akhir, dan keputusan dapat dijalankan atau di eksekusi atas perintah Kepala Pengadilan Negeri.. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pasal 3 dan Pasal 11 UndangUndang Arbitrase menjelaskan bahwa jika dalam perjanjian telah disepakati untuk memilih forum arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa maka pengadilan negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut. Karena dengan adanya klausul arbitrase tersebut secara otomatis memberikan kewenangan kepada lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Terkait alasan pembatalan putusan BANI dan juga pendaftaran putusan BANI di Pengadilan Negeri dinyatakan dalamUndang-Undang Arbitrase. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan hukum ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Atas perhatian yang besar selama penulisan hukum ini, maka perkenankan penulis untuk menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : ix
1. Prof. Dr. Supanto, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta; 2. Soehartono S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan bimbingan, masukan, dukungan, dan pengarahan yang sangat berarti dalam proses penyelesaian penulisan hukum ini; 3. Harjono, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I Penulisan Hukum (Skripsi) yang telah memberikan bimbingan, masukan, dukungan, dan pengarahan yang sangat berarti dalam proses penyelesaian penulisan hukum ini; 4. Heri Hartanto, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing II Penulisan Hukum (Skripsi) yang telah memberikan bimbingan, masukan, dukungan, dan pengarahan yang sangat berarti dalam proses penyelesaian penulisan hukum ini. Juga selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan dan nasehat yang sangat berarti dalam proses belajar mengajar penulis selama menempuh kuliah 5. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff Fakultas Hukum yang telah memberi ilmu dalam proses menuju penyusunan penulisan hukum ini; 6. Ibunda tercinta Naili Nuril Faidah, sosok paling luar biasa dalam kehidupan Penulis yang selalu memberikan dukungan yang tiada tara. Terimakasih atas semua kasih sayang, perhatian, dan doa yang tiada henti mengalir untuk Penulis; 7. Ayahanda tercinta, Fajru Zakki, S.E., yang telah memberikan dukungan dalam proses Penulis bertumbuh dewasa dan dapat menempuh pendidikan yang baik. Sungguh Penulis tiada dapat membalas segala jasanya; 8. Kakak-kakakku tercinta, Mbak Vivi, Mbak Dinda, Mas Rakhmat dan Mas Zae yang senantiasa memberi dukungan, motivasi serta doa yang terus menerus demi lancarnya studi Penulis; 9. Sahabat-sahabatku Angga, Dimas, Hana, Lia, Qory, Ratih, Fitri, Risa, dan Iga yang selalu memberikan motivasi kepada Penulis dalam mengerjakan penulisan hukum ini;
x
10. Teman-teman seperjuangan dari awal kuliah, Anditia, Valtala, Ariska, Sylvia, Fredita, Febransa, Arga, Ardhi, Wayan, Zulmi, Afrizal, Sidik, Caca, Hani, Desi dan seluruh teman-teman yang tergabung dalam dalam grup‘Grade Ori’ yang selalu memberikan motivasi kepada Penulis dalam mengerjakan penulisan hukum ini; 11. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan semuanya yang tidak dapat disebutkan satu persatu; 12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Demikian, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
Surakarta,
Juni 2016
Penulis
Maulina Zakka
xi
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN JUDUL ......................................................................................
i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................................
ii
PERSETUJUAN PENGUJI ..........................................................................
iii
PERNYATAAN ..............................................................................................
iv
MOTTO ..........................................................................................................
v
HALAMAN PERSEMBAHAN ....................................................................
vi
ABSTRAK ......................................................................................................
vii
ABSTRACT .....................................................................................................
viii
KATA PENGANTAR ....................................................................................
ix
DAFTAR ISI...................................................................................................
xii
I.
PENDAHULUAN A. LatarBelakang ...................................................................................... B. RumusanMasalah ................................................................................. C. Tujuan Penelitian ................................................................................. D. ManfaatPenelitian ................................................................................ E. Metode Penelitian ................................................................................. F. Sistematika Penulisan Hukum ..............................................................
1 3 3 4 5 9
II. TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori ..................................................................................... 1. Tinjauan Tentang Hukum Acara Perdata ......................................... 2. Tinjauan Tentang Arbitrase.............................................................. 3. TinjauanTentang BANI .................................................................... B. Kerangka Pemikiran .............................................................................
11 11 13 27 29
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian .................................................................................... B. Pembahasan .......................................................................................... 1. Kewenangan Pengadilan Negeri untuk Membatalkan dan Mengadili Putusan Arbitrase .......................................................... 2. Akibat Hukum Keterlambatan Pendaftaran Putusan Arbitrase .......
xii
31 38 38 54
IV. PENUTUP A. Kesimpulan .......................................................................................... B. Saran .....................................................................................................
62 64
DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................
65
LAMPIRAN
xiii
