Kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) Dilihat Dari Perspektif Hukum. Oleh Umar Hasan 1 ABSTRAK

Majalah Hukum Forum AKademika |1

Kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) Dilihat Dari Perspektif Hukum

Oleh Umar Hasan1 ABSTRAK Tanggung jawab sosial perusahaan(Corporate Social Responsibility) yang dikenal dengan istilah CSR adalah merupakan kewajiban moral suatu perusahaan terhadap masyarakat sekitar perusahaan sebagai wujud kepedulia. sehingga tercipta hubungan baik antara pihak perusahaan (Shareholder) dengan masyarakat (Stakeholder) dalam berbagai aspek. Dengan demikian pada prinsipnya tidak ada unsur paksa untuk melaksanakan CSR.Akan tetapi setelah keluarnya Undang-Undang no.25 tahun 2007 tentang Pasar Modal dan UndangUndang no.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas kewajiban moral tersebut berubah menjadi tanggung jawab hukum, ini berarti pelaksanaan CSR bagi perusahaan adalah merupakan suatu kewajiban.Kewajiban sasuai dengan Pasal 33 UUD 1945 dan Sila ke-4 dari Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,dan ini adalah merupakan roh dari pelakasaan CSR. Kata kunci : CSR , kewajiban hukum

A. Pendahuluan Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa “Prekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kakeluargaan.Cabang-cabang produksi yang penting bagi negra dan yang menguuasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.Bumi dana air dan kekayaan yanh terkandung di dalamnnya dikuasai oleh negara

dan

dipergunakan

sebesar-besarnya

untuk

kemakmuran

rakyat.

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan

prinsip kebersamaan,efisiensi, berkeadilan,berkelanjutan ,berwawasan

lingkungan,kemandirian,serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 1

Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi

ISSN : 0854 – 789 X

Volume 25, Nomor 1, Maret 2014


Dari ketentuan Pasal tersebut di atas dapat dicermati bahwa kesejahteraan dan masyarakat Indonesia tidak semata-mata merupakan tanggung jawab salah satu pihak saia, akan tetapi tanggung jawab semua yang berkepentingan (steakholders) seperti negara dan pengusaha yang ikut menikmati kekayaan negara Republik Indonesia, Salah satu bentuk tanggung jawab pengusaha terhadap masyarakat adalah tanggung jawab sosial perusahaan yang dikenal dengan istilah “Corporate Social Responsibility (C S R )”. CSR adalah merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis,sosial dan lingkungan.2 Setidaknya ada tiga motif yang melatarbelakangi keterlibatan perusahaan dalam program CSR yaitu,motif menjaga keamanan fasilitas produksi, motif mematuhi kesepakatan kontrak kerja, dan motif moral untuk memberikan pelayanan sosial pada masyarakat local.3 Dan terdapat manfaat dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan,baik bagi perusahaan sendiri,pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.4 Di Indonesia kegiatan CSR berkembang secara positif seiring dengan perkembangan demokrasi, masyarakat yang semakin kritis, golobalisasi dan era pasar bebas. Namun baru diakui sebagian kecil perusahaan yang menerapkan program CSR sebagaimana hasil survey yang dilakukan Suprapto pada tahun 2005 terhadap 375 perusahaan di Jakarta, menunjukkan bahwa 166 atau 55,25% perusahaan tidak melakukan kegiatan CSR, 209 atau 55,75% melakukan kegiatan CSR dalam bentuk : kegiatan kekeluargaan (116) perusahaan), sumbangan kepada lembaga agama (50 perusahaan), sumbangan kepada lembaga sosial

(39

perusahaan) dan pengembangan komunitas (4 perusahaan). Hasil survey juga

2

Hendrik Budi Untung, Corporate Social Responsbility, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Mulyadi, Pengelolaan Program Corporate Social Responsibility: Pendekatan, keperpihakan, dan Keberlanjutan, Center For Population Studies, UGM, 2003. 4 Yusuf Wibisono, Membedah Konsep dan Aplikasi CSR, Gresik: Fascho Publishing, 2007. 3

ISSN : 0854 – 789 X



menunjukan bahwa CSR yang dilakukan perusahaan sangat bergantung pada pihak manajemen.5 Implementasi program CSR di Indonesia belum terlaksana sebagaimana diharapkan, karena sosialisasinya belum maksimal terhadap semua steakholders, walaupun sebenarnya kewajiban untuk melaksanaakan CSR sudah diatur dalam beberapa peraturan perundangan seperti, Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, Undang-Undang No.25 Tahun 2007

tentang Pasar Modal

(UUPM) dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) serta Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR di dunia dan Indonesia kini telah menajdi isu penting,berkaiatan dengan masalah dampak lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut sebagai reaksi dari banyak pihak terhadap kerusakan lingkungan baik fisik,psikis mapun sosial sebagai akibat dari pengelolaan sumber-sumber produksi secara tidak benar.6 Di negara-negara Anglo Saxon, CSR memang tidak lazim diatur.Hal ini disebabkan oleh kesadaran sosial dan lingkungan pengusaha di negara-negara tersebut lebih baik daripada pelaku usaha di Indonesia.Regulasi yang mengatur aspek sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis juga lebih baik.7 Dengan berubahnya kewajiban CSR dari kewajiban moral menajdi kewajiban hukum, maka program CSR selalu menjadi perbincangan dari berbagai kalangan seperti, elit politik,akademisi serta pengusaha. Bahkan pengusaha berpendapat bahwa CSR merupakan kewajiaban moral yang tidak perlu diatur dalam undang-undang seperti halnya di negara Anglo Saxon.

5

Irawan Malebra, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Prespektif Peraturan Perundangan Indonesia, Skripsi Fakultas Hukum Unja, 2012. 6 Poewanto, Corporate Social Responsibility, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2010. 7 Hendrik Budi Untung, Op., Cit.

ISSN : 0854 – 789 X



B. Pembahasan 1. Sejarah Perkembangan CSR CSR dalam sejarah modern dikenal sejak Howard R.Bowen menerbitkan bukunya berjudul “ Social Responsbilities of The Businessman”. Buku yang diterbitkan di Amerika Serikat itu menjadi buku terlaris di kalangan dunia usaha pada era 1950-1960.Pengakuan public terhadap prinsip-prinsip sosial yang ia kemukakan membuat dirinya dinobatkan secara aklamasi sebgai bapak CSR.Pada dekade 1960-an ternyata pemikiran Bowen terus dikembangkan oleh berbagai ahli sosiologi bisnis lainnya seperti Keith Davis yang memperkenalkan konsep “ Iron Law of Social Responsibility “. Davis menemukan bahwa semakin besar dampak perusahaan terhadap masyarakat sekitarnya, semakin besar pula bobot tanggung jawab yang harus dipertahankan perusahaan itu pada masyarakatnya.8 Pada decade 1970-1980, pengertian CSR lebih diperluas lagi oleh Archi Carrol yang sebelumnya teleh merilis buku tetang perlunya dunia ausaha meningkatkan kwalitas hidup masayarakat agar menjadi penunjang eksestensi perusahaan.Dari konsep ini dikembangkan apa yang dikenal

“ Stakeholder

Theory , yaitu sebuah teori yang mengatakan bahwa tanggung jawab korporasi sebetulnya melampaui kepentingan financial, tanggung jawab tersebut berkaitan erat dengan masyarakat secara keseluruhan yang menentukan hidup matinya suatu perusahaan. Pada decade inilah Committee For Ecinimic Development (CED) yang menerbitkan buku panduan yang berjudul “ Social Responsibilities Of Business Corporation “ yang berisi tiga panduan penting yaitu, pertama, perusahaan harus memberi perhataian penuh pada pembangunan fungsi-fungsi ekonomi masayarakat. Kedua, perlu menydarakan dunia uasaha tentang perubahan nilai-nalai dalam masyarakat tempat mereka eksis.Ketiga, perlu menyadarkan dunia usaha tentang keperihatinan pada lingkungan hidup dan upah kerja yang wajar, pengentasan kemiskinan dan pembangunan daerah pedesaan. Pada decade 1990 CSR mendapat makna dan jangkauan,banyak model CSR yang diperkenalkan Corporate Social Perfomance (CSP),Business Ethics Theory (BET) 8

Hendrik Budi Untung, Op., Cit.

ISSN : 0854 – 789 X



dan Corporate Citizenship.Sejak itu ada dua metode yang diperlakukan dalam CSR yaitu,Cause Branding dan Venture Philanthrophy.Cause Branding adalah pendekatan Top Down, dimana perusahaan yang akan menentukan apa yang akan dibenahi.Sebalikny pada Venture Philantrphy pendekatan yang digunakan adalah Bottom Up, di mana perusahaan membantu berbagai pihak (non profit) dalam masyarakat sesuai dengan yang dikehendakinya.9

2.

Dasar Hukum Kewajiban CSR Nilai moral adalah landasan bagi masyarakat untuk menuntut agar hukum

secara substantive mengatur kewajiban CSR.Tanpa ada aturan hukum, maka tidak ada sanksi bagi perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab.10 Kewajiban pengusaha dalam untuk melaksanakan CSR tertuang dalam Undang-Undang no.25 tahun 2007 dan Undang-Undang no.40 tahun 2007. Dalam Pasal 15 huruf (b) Undang-Undang no.25 tahun 2007 disebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggugjawab sosial perusahaan. Kemudian dalam Pasal 74 Undang-Undang no.40 tahun 2007 disbutkan bahwa perseroan yang menjalankan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, tanggung jawab tersebut harus diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, dan apabila perseroan tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Adanya perubahan dari kewajiban moral menjadi kewajiban hukum bagi perseroan sebagaimana dimaksud oleh kedua undang-undang tersebut di atas untuk melakasanakan CSR adalah wajar jika dikaitkan dengan Sila ke-4 Pancasila yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan Pasal 33 UndangUndang Dasar 1945 tentang Kesejahteraan Sosial.Muhammad Hatta berpendapat

9

Ibid.

10

Firdaus, Corporate Social Responsbility, Jurnal Ilmiah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No.1, 2010.

ISSN : 0854 – 789 X



bahwa cita-cita demokrasi Indonesia adalah demokrasi sosial,melingkupi seluruh lingkungan hidup yang menetukan nasib manusia. Sejalan dengan itu Revrison Baswir menambahkan, prioritas politik prekonomian yang demokratis adalah diletakkannya kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran orang seorang,11 Sejalan dengan pemikiran di atas setiap pengusaha(perseroan) harus merobah paradigm berpikir, bahwa pelaksanaan CSR tidaklah merugikan perseroan, malah justeru sebaliknya,karena antara perseroan dengan masyarakat terdapat hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dalam berbagi aspek kehidupan.Kisah sukses dunia usaha di bidang CSR yang dilakukan oleh P.T.Unilever sejak tahun 2005,kawasan Mampang Jakarta Selatan dijadikan sebagai wilayah percontohan untuk

menjalankan

program

“Jakarta

Green

and

Clean”(Hendrik,Budi

Untung,2008) .Sebaliknya terdapat contoh bahwa sebatas tanggung jawab moral tidak member kepastian hukum pada masyarakat,seperti kasus P.T.Newmont Minahasa Raya di Minahasa Selatan, P.T.Lapindo Brantas Inc, di Sidoarjo, P.T.Freeport Indonesia di Mimika Papua, P.T.Aneka Tambang di Pulau Gede Halmahera Tengah dan berbagai praktek lainnya.12 Secara hukum sudah jelas, bahwa pelakasanaan CSR merupakan suatu kewajiban bagi setiap peseroan.Akan tetapi pada kenyataannya antara pengusaha sebagai pesero dengan pemerintah sebagai pengambil kebijakan belum terdapat kesepahaman yang cukup berarti soal tentang CSR. Sebagai bukti tidak adanya kesepahaman soal kewajiban CSR, terbukti dari permohonan uji materil dan formil terhadap eksistensi Pasal 74 UUPT no.40 tahun 2007 oleh asosiasi pengusaha dan beberapa perusahaan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Keberatan pengusaha atas kewajiban CSR mendiskresikan

adanya

hambatan

sosiologis

dalam

implementasi

CSR(Firdaus.2010).Akan tetapi Mahkamah Konstitusi berpendapat lain.,sehingga menolak uji materil terhadap Pasal 74 UUPT tersebut karena tidak bertentangan 11

Ibid.

12

Ibid.

ISSN : 0854 – 789 X



dengan Pasal 28D ayat(1) Jo Pasal 28 I ayat(2) Jo Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Dikatakan oleh para Hakim Mahkamah Konstitusi pertama: menjadikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR sebagai suatu kewajiban hukum melalui rumusan Pasal 74 UUPT merupakan kebijakan hukum dari pembentuk UU untuk mengatur dan menetapkan CSR dengan suatu sanksi, hal ini adalah benar karena secara factual kondisi sosial dan lingkungan telah rusak di masa lalu, ketika perusahaan mengabaikan aspek sosial dan lingkungan. Selain itu budaya hukum di Indonesia tidak sama dengan negara lain,utamanya tempat konsep CSR pertam kali diperkenalkan diperkenalkan dimana CSR bukan hanya merupakan tuntutan bagi perusahaan terhadap lingkungan ,akan juga merupakan penilaian kinerja dan prasyarat untuk perusahaan yang akan Go Publik melaksanakan program CSR sebagaimana mestinya. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa CSR sebagai suatu kewajiban hukum justru untuk membrikan kepastian hukum,sebab dapat menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda-beda tentang CSR oleh perseroan apabila CSr dibiarkan bersifat sukarela. Kedua, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 74 UUPT tahun 2007 tidak menjatuhkan pungutan ganda kepada perseroan,sebab biaya perseroan untuk melaksanakan CSR berbeda dengan pajak.Kemudian pelaksanaan CSR didasari kepada kemapuan perseroan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Ketiga,Mahkamah Konstitusi menilai bahwa norma hukum yang mewajibkan pelaksanaan CSR oleh perseroan tidak berarti meniadakan konsep demokrasi ekonomi yang berintikan pada efiseinsi berkeadilan seperti diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, dan tidak akan membuat CSR sekedar formalitas perusahaan saja.13 Dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final, maka secara hukum pelaksanan CSR menjadi suatu kewajiban hukum,bukan lagi suatu kewajiban moral.Ini berarti apabila perseroan tidak melaksanakan program CSR, maka akan mendapat sanksi hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah no.47 tanhun 2012 tentang Tangung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

13

Irawan Malebra, Op., Cit.

ISSN : 0854 – 789 X



C. Kesimpulan 1.

CSR dalam sejarah modern dikenal sejak Howard R.Bowen menerbitkan bukunya berjudul “ Social Responsbilities of The Businessman”.

2.

CSR yang semulanya hanya merupakan suatu kewajiban moral telah berubah menjadi suatu kewajiban hukum, sebgaiman diatur dalam Undang-Undang no.19 tahun2003 tentang BUMN, Undang-Undang no.25 tahun 2007 (UUPM), Undang-Undang no.40 tahun 2007 (UUPT) dan Peraturan Pemerintah no.47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

3.

Program CSR tidaklah bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi, bahkan sesuai dengan prinsip Pasal 33 UUD 1945 dan Sila ke-4 dari Pancasila.

D. Saran 1. Jika belum terbentuk,sebaiknya pemerintah membentuk secretariat bersama yang anggotanya terdiri dapi pihak pemerintah,pengusaha dan masyarakat, mulai dari Pusat,Provinsi dan Kabupaten/Kota, agar pelaksanaa CSR bisa dipantau dan tepat sasaran. 2. Sebaiknya setiap perseroan yang telah melaksanakan CSR agar melaporkan kepada pemerintah secara berkala,guna untuk mengetahui presentase pelaksanaan CSR.

ISSN : 0854 – 789 X



DAFTAR PUSTAKA

Firdaus, Corporate Social Responsbility, Juranal Ilmiah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No.1.2010. Hendrik Budi Untung, Corporate Social Responsbility, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Irawan Malebra, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Prespektif Peraturan Perundangan Indonesia, Skripsi Fakultas Hukum Unja, 2012. Mulyadi, Pengelolaan Program Corporate Social Responsibility:Pendekatan, Keberpihakan,dan Keberlanjutan, Center For Population Studies, UGM, 2003. Poewanto, Corporate Social Responsibility, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2010. Yusuf Wibisono, Membedah Konsep dan Aplikasi CSR, Gresik: Fascho Publishing,2007 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Undang-Undang no.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negar (BUMN) Undang-Undang no.25 tahun 2007 tentang Pasar Modal Undang-Undang no.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) Peraturan Pemerintah No.47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

ISSN : 0854 – 789 X


Kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) Dilihat Dari Perspektif Hukum. Oleh Umar Hasan 1 ABSTRAK

Recommend Documents