Keuangan Negara dan Perpajakan Avni Prasetia Putri Fadhil Aryo Bimo Nurul Salsabila
Roma Shendry Agatha Tasya Joesiwara
SUMBER-SUMBER
PENERIMAAN NEGARA
SUMBER PENERIMAAN Pajak
Pinjaman
Retribusi
Sumbangan,
Keuntungan
BUMN/BUMD Denda dan Sita Pencetakan Uang
Hadiah, Dan Hibah
Penyelenggaraan Undian Berhadiah
Pajak Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh
pemerintah (pusat/daerah) terhadap wajib pajak tertentu berdasarkan undang-undang (pemungutannya dapat dipaksakan) tanpa ada
imbalan langsung bagi pembayarnya. Jenis pajak di Indonesia:
• Pajak Pusat: • Pajak Daerah:
Jenis Pajak Pajak Pusat
– Pajak Penghasilan (PPh) – Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
(PPN) – Pajak Penjualan atas
Bangunan (PBB)
– Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
– Bea Meterai – Bea Masuk
Barang Mewah (PPn-
– Cukai
BM)
– Pajak Ekspor
– Pajak Bumi dan
Jenis Pajak Pajak Daerah – Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
– Pajak Hotel dan Restoran (PHR) – Pajak Reklame – Pajak Hiburan
– Pajak Bahan Bakar
Retribusi Retribusi merupakan pungutan yang dilakukan
oleh pemerintah (pusat/daerah) berdasarkan undang-undang (pemungutannya dapat dipaksakan) di mana pemerintah memberikan
imbalan langsung bagi pembayarnya. Contoh, pelayanan medis di rumah sakit milik
pemerintah, pelayanaan perpakiran oleh pemerintah, pembayaran uang sekolah, dll
KEUNTUNGAN BUMN/BUMD Sebagai pemilik BUMN, pemerintah pusat berhak memperoleh bagian laba yang diperoleh BUMN.
Demikian pula dengan BUMD, pemerintah daerah sebagai pemilik BUMD berhak memperoleh bagian laba BUMD.
Denda dan Sita Pemerintah berhak memungut denda atau menyita
asset milik masyarakat, apabila masyarakat (individu/kelompok/organisasi) diketahui telah melanggar peraturan pemerintah Misalnya: denda pelanggaran lalulintas, denda ketentuan peraturan perpajakan, penyitaan barang-
barang illegal, penyitaan jaminan atas hutang yang tidak tertagih, dll
Pencetakan Uang Pencetakan uang umumnya dilakukan pemerintah dalam rangka menutup defisit anggaran, apabila tidak ada alternatif lain yang dapat ditempuh pemerintah.
Penentuan besarnya jumlah uang yang dicetak harus dilakukan dengan cermat, agar pencetakan uang tidak menimbulkan inflasi.
Pinjaman Pinjaman pemerintah merupakan sumber penerimaan negara, yang dilakukan apabila terjadi defisit anggaran.
Pinjaman pemerintah dikemudian hari akan menjadi beban pemerintah, karena pinjaman tersebut harus dibayar kembali, berikut dengan bunganya.
Pinjaman dapat diperoleh dari dalam maupun luar negeri Sumber pinjaman bisa berasal pemerintah, institusi
perbankan, institusi non bank, maupun individu
Sumbangan, Hadiah, dan Hibah 1. Sumbangan, hadiah, dan hibah dapat diperoleh pemerintah dari individu, institusi, atau pemerintah 2. Sumbangan, hadiah, dan hibah dapat diperoleh dari
dalam maupun luar negeri 3. Tidak ada kewajiban pemerintah untuk mengembalikan sumbangan, hadiah, atau hibah. 4. Sumbangan, hadiah, dan hibah bukan penerimaan pemerintah yang dapat dipastikan perolehannya.
Tergantung kerelaan dari pihak yang memberi sumbangan, hadiah, atau hibah.
Penyelenggaraan Undian Berhadiah Pemerintah dapat menyelenggarakan undian berhadiah dengan menunjuk suatu institusi tertentu sebagai penyelenggara
Jumlah yang diterima pemerintah adalah selisih dari penerimaan uang undian dikurangi dengan biaya operasi dan besarnya hadiah yang dibagikan.
Banyak negara menyelenggarakan undian berhadiah, seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jepang, Jerman, Indonesia (pernah).
DEFISIT ANGGARAN
PENDAHULUAN APBN yang disusun pemerintah disesuaikan dengan kondisi perekonomian suatu Negara.
Indonesia sebagai negara berkembang menetapkan kebijakan anggaran defisit dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi
PENGERTIAN Defisit Anggaran : Selisih antara penerimaan dan pengeluaran suatu negara dimana pengeluaran yang lebih besar dalam satu tahun anggaran
PENYEBAB TERJADI 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi 2. Rendahnya daya beli masyarakat
3. Pemerataan pendapatan masyarakat 4. Melemahnya nilai tukar 5. Pengeluaran akibat krisis ekonomi 6. Realisasi yang menyimpang dari rencana 7. Pengeluaran karena inflasi
DAMPAK 1. Tingkat bunga 2. Neraca pembayaran 3. Tingkat inflasi 4. Konsumsi dan tabungan 5. Tingkat pengangguran 6. Tingkat pertumbuhan
UPAYA YANG DILAKUKAN 1. Dari sisi penerimaan
– Meminjam dari perbankan dalam negeri – Meminjam dari non perbankan dalam negeri atau masyarakat dengan cara menerbitkan obligasi
– Meminjam dari luar negeri – Meningkatkan penerimaan pajak – Mencetak uang
UPAYA YANG DILAKUKAN 2. Dari sisi pengeluaran – Mengurangi subsidi – Penghematan pada setiap pengeluaran baik pengeluaran rutin maupun pembangunan CONTINUE…
UPAYA YANG DILAKUKAN – Menseleksi sebagian pengeluaranpengeluaran pembangunan – Mengurangi pengeluaran program-
program yang tidak produktif dan tidak efisien
Pemerintah dan DPR RI telah menetapkan
bahwa RAPBN 2015 disusun dengan kebijakan defisit, yang diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan dengan tetap mengendalikan risiko dan menjaga
kesinambungan fiskal.
MENJAGA BATAS DEFISIT APBN
Langkah-langkah untuk mempertahankan kesinambungan fiskal •Optimalisasi Pendapatan Negara •Peningkatan Kualitas Belanja Negara •Pengendalian Utang
OVERVIEW APBN INDONESIA
APBN Daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran.
TUJUAN APBN Sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan
negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya peningkatan produksi,
peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta pada akhirnya ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil dan
makmur material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
APBN dalam UUD 1945 psl. 23 ayat (1) “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan
negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dimaksud dengan (a) Penerimaan negara adalah uang yang masuk
ke kas negara, (b) Pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara, (c) Pendapatan negara adalah hak pemerintah
pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih,
UU No. 17 Tahun 2003 d) Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih, e) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran
yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahuntahun anggaran berikutnya.
Siklus APBN
Kapasitas Fiskal vs Kebutuhan Fiskal
Arah Kebijakan Fiskal 1. Pengendalian defisit dalam batas aman, melalui optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan menjaga
konservasi lingkungan, serta meningkatkan kualitas belanja dan memperbaiki struktur belanja.
Arah Kebijakan Fiskal 2. Pengendalian rasio utang pemerintah terhadap PDB melalui pengendalian pembiayaan yang bersumber dari utang
dalam batas aman dan terkendali, serta mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif.
Arah Kebijakan Fiskal 3. Pengendalian risiko fiskal dalam batas toleransi antara lain melalui pengendalian rasio utang terhadap pendapatan dalam
negeri, debt service ratio, dan menjaga komposisi utang dalam batas aman serta penjaminan yang terukur.
PENDAPATAN NEGARA
2015
Pendapatan Negara: Pajak
Pendapatan Negara: Bukan Pajak
Belanja Negara 2015
Menghadapi Kebutuhan Fiskal 1. Mengurangi anggaran pengeluaran pemerintah dengan mengoptimalkan pos-pos vital.
Menghadapi Kebutuhan Fiskal 2. Meningkatkan perolehan pajak melalui upaya peningkatan kesadaran pajak masyarakat serta pengenaan tarif pajak yang tinggi untuk beberapa komponen pajak
yang dianggap perlu.
Menghadapi Kebutuhan Fiskal 3. Melakukan pinjaman pemerintah guna menutup kekurangan yang ada. Tetapi sifat dari pinjaman yang dilakukan pemerintah hanyalah sebagai pelengkap dalam proses pembangunan.
REFERENSI • old.bappenas.go.id diakses pada tanggal 18 April 2015 pukul 17.00 • http://www.academia.edu/9767810/Kebijakan_Defisit_Anggara n_2015 diakses pada tanggal 19 April 2015 pukul 15.00
• http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/acontent/dasar%20pe nyusunan%20apbn.pdf diakses pada tanggal 20 April 2015 pukul
19.07 • http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/acontent/bibfin.pdf diakses pada tanggal 20 April 2015 pukul 19.49
