KESIMPULAN Kesimpulan yg dibuat oleh para pihak ttg jalannya
persidangan sebelum dijatuhkan Putusan. Kesimpulan bersifat Fakultatif, artinya boleh diajukan, boleh tidak Sebaiknya dimasukan point yg menguntungkan saja Kesimpulan dapat membantu hakim dalam menjatuhkan Putusan
FORMAT KESIMPULAN 1. PENDAHULUAN 2. URAIAN TENTANG POKOK-POKOK GUGATAN 3. 4. 5. 6. 7.
PENGGUGAT, TERMASUK REPLIK URAIAN TENTANG POKOK-POKOK JAWABAN TERMASUK DUPLIK URAIAN TENTANG FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN ANALISA YURIDIS TTG JAWAB JINAWAB DAN FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN PETITUM PENUTUP
PUTUSAN Pengertian Putusan Hakim : Pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat yg diberi wewenang untuk itu di dalam persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri/ menyelesaikan sengketa yang disengketa.
Beberapa Ketentuan Putusan Hakim Diucapkan atau dijatuhkan di dalam persidangan yg terbuka untuk umum (Pasal 17 &18 UU No. 14/1970 Jo. UU No. 35/1999, Psl 20 UU No. 4/2004) meskipun perkaran diperiksa scr tertutup 2. Setiap putusan Hakim harus memuat alasan/dasar-dasar putusan peraturan perundangan/hukum tdk tertulis yg dijadikan dasar untuk mengadili (psl. 23 UU 14/1970 Jo. UU 35/1999, psl. 25 (1) UU 4/2004) 1.
3.
4. 5.
Setiap bagian dari tuntutan/petitum harus diadili. Hakim dilarang memberikan putusan lebih dari yg dituntut (psl. 178 (2) (3) HIR) Harus mencantumkan jumlah biaya perkara yang harus dibayar (psl. 183 HIR) Harus ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera (psl. 187 HIR, psl. 25 (2) UU 4/2004)
Macam-Macam Putusan Hakim
1. 1.
Putusan Sela : Praeparatoir, Interlocutoir, Provisionil, insidentil Putusan Akhir : Declaratoir, Constitutif, Condemnatoir
PUTUSAN SELA 1.
1.
Praeparatoir : putusan sbg persiapan putusan akhir, tanpa mempunyai pengaruh pada pokok perkara/putusa akhir. Cth : penggabunga perkara, menolak saksi Interlocutoir : putusan yg isinya memeintahkan pembuktian, misalnya pemeriksaan saksi, Pemeriksaan Setempat. Putusan ini mempengaruhi putusan akhir
3. 4.
Provisionil : Putusan untuk menjawab tuntutan provisi Insidentil : putusan yg berhubungan dgn peristiwa yg menghentikan prosedur pengadilan yg biasa. cth : masuknya intervenient (voeging, tussenkoms, vrijwaring)
PUTUSAN AKHIR 1.
Declaratoir : putusan yg isinya bersifat menerangkan/ menyatakan apa yg sah.tidak menimbulkan keadaan hukum baru. cth: menyatakan A adalah anak sah dr B dan C
2.
Constitutif : putusan yg meniadakan atau menimbulkan suatu keadaan hukum baru. cth. Putusan cerai,pailit,memutuskan perjanjian,pemberian pengampuan
3.
Condemnatoir Putusan yg bersifat menghukum pihak yg kalah untuk memenuhi prestasi. pelaksanaannya dapat dipaksakan (eksekusi)
Kekuatan Putusan Hakim 1. 2. 3.
Mengikat, tidak dapat diingkari (bidenkracht, nebis in idem) Pembuktian (bewijskracht) Untuk dilaksanakan (eksekutorian force)
Bentuk,Isi PUTUSAN Kepala Putusan : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Identitas para pihak Tentang duduk perkara
1.
2. 3. a.
b. c.
gugatan Jawaban, replik, duplik Alat Bukti yg diajukan
Tentang Hukumnya
4. a.
b. c. d. e.
Pokok sengketa yg disengketakan Pernyataan sah dan berharga sita jaminan Hal yg dapat dibuktikan dan tdk dpt dibuktikan Penilaian alat bukti Dasar/pertimbangan hukum yg diterapkan
5.
Diktum/ amar putusan a. b. c. d.
Apa yg dituntut & dikabulkan oleh Hakim Pernyataan sah dan berharga sita jaminan Pernyataan ttg putusan sela (jika ada) Membebani membayar biaya perkara
Tanggal, bulan tahun putusan dijatuhkan 7. Kehadiran para pihak saat penjatuhan putusan 8. Ttd hakim dan panitera pengganti 6.
UPAYA HUKUM Putusan Hakim tidak luput dari kekeliruan/ketidak
adilan / keberpihakan pada salah satu pihak yg bersengketa. Demi keadilan, perlu dibuka peluang untuk di sidang kembali untuk memperbaiki kekeliruan / kekhilafan hakim.
Jenis Upaya Hukum BIASA 1. Verzet/Perlawanan 2. Banding 3. Kasasi
LUAR BIASA 1. Peninjauan Kembali 2. Perlawanan Pihak III / Derden Verzet
UPAYA HUKUM BIASA Upaya hukum terhadap putusan yang
belum in krach van gewijsde/berkekuatan hukum tetap Menunda pelaksanaan putusan Hakim (kecuali ....)
VERZET Upaya hukum terhadap putusan verstek Kempetensi : PN Waktu Pengajuan : 14
hari setelah pemberitahuan isi putusan verstek 8 hari setelah aanmaning 8 hari setelah eksekusi
Alasan pengajuan : tidak puas dengan
Putusan Verstek Yg mengajukan : Tergugat/kuasanya Diajukan ke Panitera PN Cara Pengajuan : Lisan/Tertulis Dikenakan
biaya
BANDING Pemeriksan ulangan terhadap putusan PN Kewenangan : Pengadilan Tinggi Waktu Pengajuan : 14
hari setelah putusan dijatuhkan, atau 14 hari setelah ini putusan PN diberitahuan (bagi pihak yang tidak hadir pd sidang Putusan) Yang mengajukan : Penggugat atau Tergugat
/ kuasanya
Cara Pengajuan : Pernyataan
banding diajukan pd PT melalui kepaniteraan PN Pemohon banding dikenakan biaya Memori banding tidak wajib
KASASI Pemeriksaan terakhir dan tertinggi oleh
MA terhadap penerapan hukum judex factie Menjadi wewenang MA Waktu Pengajuan : 14
hari setelah pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi
ALASAN KASASI 1. HAKIM TIDAK BERWENANG / HAKIM
MELAMPAUI BATAS WEWENANG 2. HAKIM SALAH MENERAPKAN HUKUM 3. HAKIM LALAI MEMENUHI SYARATSYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERAT PER-UU-AN YG MENGANCAM KELALAIAN ITU DENGAN BATALNYA PUTUSAN
CARA PENGAJUAN
Pernyataan permohonan kasasi
dapat diajukan scr lisan/tertulis Pemohon kasasi dikenakan biaya Diajukan pd MA melalui Panitera PN
WAKTU PENGAJUAN 14 hari sejak diterimanya pemberitahuan isi
Putusan Banding (PT) Wajib mengajukan memori kasasi, paling lambat 14 hari setelah pernyataan kasasi diajukan. Terlambat mengajukan Memori banding akan mengakibatkan permohonan Kasasi gugur.
UPAYA HUKUM LUAR BIASA Untuk melawan Putusan yg telah
berkekuatan hukum tetap / inkracht van gewijsde Terdiri Upaya Hukum Peninjauan Kembali dan Upaya Hukum Perlawanan Pihak III/ Derder Verzet. Upaya hukum luar biasa tidak menunda pelaksanaan eksekusi
PENINJAUAN KEMBALI (PK) Menjadi kewenangan Mahkamah
Agung Diajukan kepada MA melalui panitera PN yg memeriksa di tingkat pertama Yg dpt mengajukan Penggugat/Tergugat / ahli warisnya (jika P/T telah meninggal)
CARA PENGAJUAN Panitera PN dalam 14 hari sejak diterimanya
Permohonan PK, wajib mengirim memori PK kpd pihak lawan. Pihak Lawan dapat mengajukan Kontra memori PK dalam waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan PK dari PN. Penitera PN mengirim seluruh dokumen lengkap kepada MA. Jika diperlukan, MA dapat memerintahkan PN melakukan pemeriksaan tambahan
ALASAN PK A. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu; B. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
Lanjutan Alasan PK..
C. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut; D. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebabsebabnya;
Lanjutan Alasan PK.. E. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain; F. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
Waktu Pengajuan PK Untuk alasan yang tercantum pada huruf a,
sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan atas bukti-bukti yang kemudian oleh hakim dinyatakan palsu.
Waktu Pengajuan PK…
Untuk alasan yang tercantum pada
huruf b, sejak ditemukan suratsurat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
Waktu Pengajuan PK…
Untuk alasan yang tercantum pada
huruf c, d dan f, sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberikan kepada pihak yang berperkara.
Waktu Pengajuan PK…
Untuk alasan yang tercantum pada
huruf e, sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.
DERDEN VERZET Ada Pihak III yg merasa dirugikan
dengan (pelaksanaan) Putusan Hakim Pihak III mengajukan perlawanan pd PN yg mengadili di tingkat pertama dgn mengajukan gugatan terhadap pihak2 ybs.
SYARAT DERDEN VERZET
Pihak III memiliki kepentingan
langsung dgn objek sengketa dalam putusan Pihak III dirugikan hak-haknya dengan ada putusan tersebut.
Pasal 195 ayat 6 dan 7 HIR Perlawanan terhadap sita eksekutorial Yang diajukan oleh yang terkena eksekusi /tersita Yang diajukan oleh pihak ketiga atas dasar hak milik Perlawanan yang diajukan kepada ketua PN. Yang
melaksanakan eksekusi Adanya kewajiban dari ketua PN. Yang memeriksa/memutus perlawanan itu untuk melaporkan atas pemeriksaan/putusan perkara perlawanan kepada ketua PN.yang memerintahkan eksekusi.
EKSEKUSI DASAR HUKUM HIR (Psl. 195-208, 225,200) UU No. 4/2004 (Psl. 33 (3)) Rechts Vordering (Rv.) (Psl. 1033) UU No. 4 Prp./1960 : PUPN UU No. 4/1996 UUHT UU 42 / 1999 : FEO Vendu Reglement (stb. 1908)
SYARAT EKSEKUSI Putusan telah in krachts van gewejsde /
berkekuatan hukum tetap (kecuali UVB) Amar Putusan Hakim bersifat Condemnatoir Putusan tidak dilaksanakan scr suka rela Ada permohonan eksekusi dari pihak yang menang Ada tindakan paksa dari Pengadilan Dilaksanakan oleh Panitera dan Juru Sita, atas perintah dan dibawah pimpinan KPN
Ciri Amar Condemnatoir Menghukum atau memerintahkan menyerahkan
suatu barang Menghukum atau memerintahkan “Pengosongan” sebidang tanah dan bangunan Menghukum atau memerintahkan “melakukan” suatu perbuatan Menghukum atau memerintahkan “menghentikan” suatu pebuatan Menghukum atau memerintahkan melakukan “pembayaran” sejumlah uang.
JENIS EKSEKUSI
Eksekusi membayar sejumlah
uang Eksekusi yang menghukum Tergugat melakukan sesuatu Eksekusi Riil.
PROSES EKSEKUSI Permohonan eksekusi ke Ketua PN Panggilan untuk Aanmaning 8 hari Pelaksanaan Aanmaning Surat Penetapan Eksekusi KPN Surat pemberitahuan eksekusi ke Kepala
Desa/Kelurahan, Kecamatan, Bupati, POLSEK,POLRES. (jika perlu) Pelaksanaan Eksekusi : Surat
perintah KPN untk penjualan lelang, atau Pelaksanaan penjualan lelang
BENDA YG DIEKSEKUSI Diutamakan benda bergerak Benda tersebut sudah menjadi objek
sita Jaminan/Conservatoir Berlag atau Revindicatoir Beslag atau marital beslag.
