K3 Keselamatan & Kesehatan Kerja
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG HIPERKES DAN KK
TUJUAN a Melindungi Tenaga Kerja b Memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan c Memelihara dan meningkatkan kesejahteraan d Menciptakan perasaan aman dan terlindungi. e Memelihara stabilitas di bidang ketenagakerjaan f Meningkatkan efisiensi kerja. g Memelihara kontinuitas usaha, h Menurunkan biaya pengobatan i Meningkatkan produktivitas kerja
MAN FAAT Bagi Pengusaha ; •Terlaksananya amanat UUD1945 Pasal 27 ayat (2). •Adanya kepastian hukum. •Mempunyai pedoman / standart .
Bagi Tenaga Kerja : •Memberdayakan TK secara optimal dan manusiawi •Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja. •Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.
KETENTUAN POKOK TENTANG HIPERKES DAN KESELAMATAN KERJA Undang –Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 :
“ Tiap warga negara berhak atas pekerjaan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan “
dan
Perundang-Undangan ( UU ) •Undang – Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja •Undang - Undang Uap (Stoom Ordonantie, STbl. No.225 Tahun 1930) •Undang – Undang No. 3 Tahun 1969 Tentang Persetujuan Konvensi ILO No. 120 mengenai Higiene dalam Perniagaan dan kantor – kantor •Undang-Undang No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan dan Keputusan Menteri (Permen/Kepmen/SE)
• PP No. 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas peredaran Penyimpanan dan penggunaan Pestisida. • PP No. 19 Tahun 1973 tentang pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan. • PP No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi • PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek • Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Karena Hubungan kerja.
Keputusan / peraturan yang mengatur Tempat Kerja • P.M.P No,7 Tahun 1964 tentang syarat kesehatan, kebersihan serta penerangan ditempat kerja. • Peraturan Menteri Tenaga Kerja,Transmigrasi No.Per.03/Men/ 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja • Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep.51/Men/1999 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisik di Tempat Kerja. Keputusan / Peraturan yang mengatur Tenaga Kerja • Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per.04/Men/ 1987 tentang Pembentukan P2K3 dan Pengangkatan Ahli Keselamatan Dan Kesehatan Kerja. Surat Edaran. • Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.SE 01/Men/1979 tentang Pengada -an Kantin dan Ruang Makan • Surat Edaran Menter Tenaga Kerja No. 1 Tahun 1997 tentang NAB Faktor Kimia.
UU NO 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
Memuat ketentuan syarat – syarat keselamatan kerja antara lain : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
Mencegah dan mengurangi dan kecelakaan Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan Memberi pertolongan pada kecelakaan Mencegah dan mengedalikan timbulnya sakit akibat keerja Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan awal, berkala dan khusus. Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) Membentuk P2K3 beserta penyelenggaraannya
UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Terdiri dari 18 Bab dan 192 pasal, adapun yang berhubungan dengan Hiperkes dan Keselamatan Kerja diantaranya : Paragrap 5 pasal 86 tentang Keselamatan dan Kesehatah Kerja yang memuat tentang hak pekerja / buruh memperolrh perlindungan atas : • Keselamatan dan Kesehatan Kerja • Moral dan kesusilaan • Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai- nilai agama • Perlindungan Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja guna menunjang produktivitas kerja yang optimal Pasal 87 memuat tentang “Setiap Perusahaan menerapkan sistem manajemen K3“
KONVENSI I L O NO. 120, MENGENAI HIGINE PADA PERNIAGAAN DAN KANTOR ( UNDANG – UNDANG NO. 3 TAHUN 1969 ).
Memuat ketentuan antara lain : • Kebersihan • Ventilasi • Suhu nyaman • Kerapian • Persediaan minum dan air minum • Tempat ganti dan menyimpan pakaian • Penyediaan Alat Pelindung Diri • Menyediakan P3K • Perlengkapan cucidan sanitasi • Tempat duduk yang cukup
PMP NO. 7 TAHUN 1964 TENTANG “SYARAT KESEHATAN SERTA PENERANGAN DITEMPAT KERJA”
Memuat ketentuan – ketentuan antara lain : • Cara – cara menghindarkan bahaya keracunan • Bahaya penularan penyakit, atau timbulnya penyakit • Penyelenggaran kebersihan dari ketertiban • Mendapatkan suhu yang layak dan peredaran udara yang cukup • Menghindarkan gangguan debu, gas, uap dan bau – bauan yang tidak menyenangkan • Penanggulangan sampah • Persyaratan WC • Kebutuhan penyimpanan alat/pakaian • Syarat-Syarat penerangan di tempat kerja
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI NO. PER 02/MEN/80 TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA Didalamnya memuat aturan antara lain : • Para pengusaha wajib memeriksakan calon tenaga kerja meliputi fisik lengkap kesegaran jasmani, rongent paru dan tes laboratorium kepada dokter yang memenuhi syarat • Pengusaha wajib memeriksakan tenaga kerja seperti diatas sekurang – kurangnya satu tahun sekali kepada dokter khusus Adapun dokter yang memeriksa adalah dokter yang memenuhi kriteria sebagaimana pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi No. Per. 01/Men/76.
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI NO.PER.03/MEN/82 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN KERJA Yang menyangkut pelayanan Hiperkes : • Pemeriksaan kesehatan kerja sebelum, kerja pemeriksaan berkala dan pemeriksaan khusus • Pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit umum dalam pengobatan penyakit akibat kerja • Penyediaan PPPK
