“ KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DALAM PENGENDALIAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA DI TEMPAT KERJA”
Disajikan pada Peningkatan Kapasitas Sistim Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 Batam , 5 April 2017
Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian ketenagakerjaan RI
I. Pendahuluan •
Kegiatan industri yang mengolah, menyimpan, mengedarkan, mengangkut dan mempergunakan bahan-bahan kimia berbahaya akan terus meningkat sejalan dengan perkembangan pembangunan sehingga berpotensi untuk menimbulkan bahaya besar bagi industri, tenaga kerja, lingkungan.
•
Sebagian besar bencana industri bersumber dari instalasi potensi bahaya besar (major hazard installation) yang antara lain terdapat pada petrochemical works, chemical works, oil refineries, LPG Storage,
fertilizer works, explosives manufacture, bulk use of chlorine, pesticide factories, major storages of gas and flammable liquids (diantaranya termasuk obvitnas). •
Salah satu penyebab bencana industri adalah belum dilakukannya pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang optimal.
•
Belum terdapatnya peta potensi bahaya pada wilayah-wilayah di Indonesia
II. Peraturan Perundangan dan Konvensi terkait K3 Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan
Sistem Manajemen K3 Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kepmenaker No. Kep. 187/Men/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya Permenaker 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan Kepdirjen PP No. 84/PPK/X/2012 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Besar dan Menengah Konvensi ILO No. 174/1993 tentang Major Accident Prevention Konvensi ILO no. 170 tentang Safety in the Use of Chemicals at Work
KEMANDIRIAN MASYARAKAT INDONESIA BERBUDAYA K3 TAHUN 2020
VISI K3 Nasional
Meningkatka n penerapan SMK3
Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan K3
Misi K3 Nasional
Meningkatkan peran serta pengusaha, tenaga Kerja & masyarakat untuk mewujudkan kemandirian dalam pelaksanaan K3
IV. IMPLEMENTASI Penetapan potensi bahaya perusahaan (berdasarkan Kepmenaker No. 187 Tahun 1999) Penyusunan dokumen pengendalian pada perusahaan potensi bahaya besar/menengah sesuai Kepdirjen PPK No. 84/PPK/X/2012 Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dan Kelembagaan K3
A. KEPMENAKER NO. 187/MEN/1999 PENETAPAN POTENSI BAHAYA Pengurus yang : • Menggunakan • Menyimpan • Memakai • Memproduksi • Mengangkut bahan kimia berbahaya, wajib melakukan pengendalian (Pasal 2)
Menyediakan: •LDKB •Label Ps. 3 Point a
Menunjuk: Ahli K3 Kimia Petugas K3 Kimia Ps. 3 Point b
LDKB dan Label di letakan di tempat yang mudah diketahui oleh Tenaga Kerja dan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (Pasal 6)
KRITERIA BAHAN KIMIA BERBAHAYA
1.
Bahan beracun
2.
Bahan sangat beracun
3.
Cairan mudah terbakar
4.
Cairan sangat mudah terbakar
5.
Gas mudah terbakar
6.
Bahan mudah meledak
7.
Bahan reaktif
8.
Bahan oksidator
NILAI AMBANG KUANTITAS (NAK) 1. Ditetapkan dalam Lampiran III Kepmenaker No. Kep.187/MEN/1999 o Kriteria Beracun o Kriteria Sangat Beracun o Kriteria Mudah Meledak o Kriteria Reaktif 2. Pasal 14 Kepmenaker No. Kep.187/MEN/1999
Lampiran II Kepmenaker 187/Men/1999
(Kepdir. PNK3 No. 001 tahun 2014) 11
Alur Proses Penetapan Perusahaan Potensi Bahaya Besar IDENTIFIKASI DAN LAPORAN • Nama Bahan • Sifat Bahan • Kuantitas Bahan Formulir Laporan Seperti Lamp. II Kepmenaker No.187/1999 Pemeriksaan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/ Kota/Propinsi Administratif Lapangan Berita Acara Verifikasi Dinas Tenaga Kerja menetapkan potensi bahaya suatu perusahaan berdasarkan NAK Pasal 13 Pasal 14
Potensi Bahaya Besar Psl. 15(1) > NAK Major Accident (Kecelakaan Besar) •Pelepasan gas-gas beracun •Pelepasan gas-gas mudah terbakar •Kebocoran cairan mudah terbakar •Peledakan bahan yg tdk stabil/bahan yg sgt reaktif
Potensi Bahaya Menengah Psl.15(2) ≤NAK
KEWAJIBAN PENGUSAHA ATAU PENGURUS Persh. Potensi Bahaya Besar Mempekerjakan Petugas K3 Kimia : o Sistem Kerja Non Shift min. 2 orang o Sistem Kerja Shift min. 5 orang Mempekerjakan Ahli K3 Kimia min. 1 orang Membuat Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Besar Melaporkan Setiap Perubahan (bahan, kuantitas, proses dan modifikasi instalasi)
Melakukan Pemeriksaan dan Pengujian Faktor Kimia min. 6 bulan sekali Melakukan Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi min. 2 tahun sekali
Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja min. 1 tahun sekal
KEWAJIBAN PENGUSAHA ATAU PENGURUS Persh. Potensi Bahaya Menengah Mempekerjakan Petugas K3 Kimia : o Sistem Kerja Non Shift min. 1 orang o Sistem Kerja Shift min. 3 orang
Membuat Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Menengah Melaporkan Setiap Perubahan (bahan, kuantitas, proses dan modifikasi instalasi)
Melakukan Pemeriksaan dan Pengujian Faktor Kimia min. 1 tahun sekali Melakukan Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi min. 3 tahun sekali Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja min. 1 tahun sekali
DOKUMEN PENGENDALIAN POTENSI BAHAYA BESAR
Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko Kegiatan Tehnis, Rancang Bangun, Konstruksi, Pemilihan Bahan Kimia, Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi
Kegiatan Pembinaan Tenaga Kerja Rencana dan Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat
Prosedur Kerja Aman
BAB 6. Rencana dan Prosedur Keadaan Darurat 6.1
Identifikasi Risiko Bahaya Besar dan Keadaan Darurat
6.2
Sasaran Rencana Tanggap Darurat,
6.3
Tersedianya skenario terjadinya kecelakaan (accident)
6.4
Elemen Rencana Tanggap Darurat meliputi
6.5
Alarm & Komunikasi
6.6
Pusat Pengendalian Keadaan Darurat
6.7
Rencana tanggap darurat di uji secara berkala;
6.8
Rencana tanggap darurat dimutahirkan sesuai kebutuhan bilamana terjadi perubahan instalasi, organisasi atau substansi bahan berbahaya;
6.9
Tanggap darurat diluar lokasi pabrik (off site) yang mempengaruhi masyarakat dan lingkungan.
6.10
Sistem proteksi kebakaran otomatis
DOKUMEN PENGENDALIAN POTENSI BAHAYA MENENGAH
Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko
Kegiatan Tehnis, Rancang Bangun, Konstruksi, Pemilihan Bahan Kimia, Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi
Kegiatan Pembinaan Tenaga Kerja Prosedur Kerja Aman
Pemenuhan Kewajiban Penetapan Potensi Bahaya Kewajiban berdasarkan Psl. 16 : a. Petugas K3 Kimia : - Non shift : 2 org - Shift : 5 org b. Ahli K3 Kimia c. DPPB Besar d. Lapor perubahan e. Riksa Uji faktor kimia 6 bln 1 x f. Riksa Uji instalasi setiap 2 th 1 x g. Pemeriksaan Kesehatan TK 1 th 1 x
Petugas K3 Kimia & Ahli K3 Kimia(Ps.22&23) • Kursus • Surat Keputusan Penunjukan
Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Besar (DPBB Bsr) Psl. 19(1)
Verifikasi dan Pemaparan Komprehensif (selama-lamanya 30 hari kerja)
Perbaikan/ Revisi
Persetujuan
Acuan Pelaksanaan K3 / Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya • Perusahaan •Pengawas Ketenagakerjaan •Audit SMK3
B. SE Menaker No 140 Tahun 2004 Latar belakang
Bencana industri ( major accident) telah menimbulkan kerugian yang tidak sedikit baik tenaga kerja, moril dan material.
Guna mengantisipasi terulangnya kembali bencana industri tersebut dipandang perlu mengambil langkahlangkah segera dan sistimatis untuk mengendalikan potensi bahaya industri kimia baik potensi bahaya berskala kecil, sedang maupun potensi bahaya besar (major hazard installation ).
1.
Melaksanakan secara utuh ketentuan dalam Kepmenaker No. Kep. 186/Men/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja meliputi :
Pengendalian setiap bentuk energi; Penyediaan sarana deteksi, alarm, pemadam kebakaran dan sarana evakuasi; Pengendalian penyebaran asap, panas dan gas; Pembentukan unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja; Menyelenggarakan latihan dan gladi penanggulangan kebakaran secara berkala.; Memiliki buku rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran; Memiliki Ahli K3 Kebakaran, koordinator unit penanggulangan kebakaran dan petugas peran kebakaran;
2. Melaksanakan secara utuh ketentuan dalam Kepmenaker No. Kep. 187/Men/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja, meliputi :
Penyediaan Lembar Data Keselamatan Bahan dan label;
Memiliki Ahli K3 Kimia dan Petugas K3 Kimia;
Menyampaikan daftar nama dan sifat kimia serta kuantitas bahan kimia berbahaya (Formulir Lampiran II Kep. 187/Men/1999)
Membuat Dokumen Pengendalian Instalasi Potensi Bahaya Besar / Menengah .
Melakukan riksauji faktor kimia sekurang-kurangnya /6 bln
Melakukan riksauji instalasi sekurang-kurangnya 2 tahun sekali;
Melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
3.
Review sistem tanggap darurat (emergency response) bagi perusahaan yang sudah memiliki sistem tersebut.
4.
Bagi perusahaan yang belum memiliki sistim tanggap darurat ( emergency response ) untuk segera membuat sistem tersebut.
Hasil Safety Review (SE.140/2004) No.
Daerah
Jmlh Perusahaan
1.
NAD (Kota Langsa)
1 perusahaan
2.
SUMUT( Medan)
1 perusahaan
3.
RIAU (Bengkalis)
3 perusahaan
4.
JABAR(Purwakarta)
3 perusahaan
5.
JABAR(Tasikmalaya)
1 perusahaan
6.
JABAR(Cianjur)
1 perusahaan
7.
JABAR(Bogor)
2 perusahaan
8.
BANTEN(Cilegon)
12 perusahaan
9.
D.I.Yogyakarta
12 perusahaan
10.
JATIM(Gresik)
3 perusahaan
11.
JATIM(Probolinggo)
6 perusahaan
12.
PAPUA B (Fak-Fak)
Tdk ada
13.
PAPUA(Jaya Wijaya)
Tdk ada
14.
PAPUA(Merauke)
2 perusahaan
Temuan Penting • Ketidaksiapan offsite emergency response • Community Information • Rumah sakit • Traffic • Fire Brigade
C. KEPDIRJEN PPK NO. 84/DJPPK/2012 TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN PENGENDALIAN POTENSI BAHAYA BESAR DAN MENENGAH
memberikan petunjuk dalam menyusun Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Besar/Menengah.
memberikan petunjuk mengenai tata cara mendapatkan persetujuan atas Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Besar/Menengah
26
ROAD MAP (2010 – 2014) PENYUSUNAN DOKUMEN PENGENDALIAN POTENSI BAHAYA
Ujicoba Potensi Bahaya Instalasi di PLTU Suralaya dan PT. NSI, Cilegon
Penyampaian apresiasi pada beberapa perusahaan atas kegiatan kick off , 16 Januari 2014
Bimtek K3 bagi Pengawas Spesialis, Bali Bimtek K3 bagi Personil K3 di Perusahaan, Makassar Bimtek K3 bagi Personil K3 di Perusahaan, Aceh Pembahasan dengan perusahaan anggota KNRCI dan FIKI, Jakarta Launching dan Sosialisasi, 19 Desember 2012, Jakarta Kegiatan pembuatan dokumen pengendalian potensi bahaya pada beberapa perusahaan (kick off) Fasilitasi Penetapan Bahaya Besar dan Menengah di Prop Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur Tahun 2014
Pelibatan/stakeholder: LIPI, Perusahaan, Asosiasi, Praktisi, Pelaksana Verifikasi
27
Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya
Company Logo
www.thmemgallery.com
V. KESIMPULAN Sebagian besar bencana industri bersumber dari instalasi/fasilitas
potensi bahaya besar Salah satu upaya pencegahan bencana industri yaitu peningkatan pengawasan melalui pelaksanaan peninjauan K3 pada potensi bahaya di perusahaan Peninjauan K3 dilakukan melalui verifikasi Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Instalasi/Fasilitas. Dokumen Pengendalian dapat digunakan sebagai Acuan Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya bagi perusahaan, Pengawas Ketenagakerjaan, Auditor SMK3 Wilayah akan memiliki peta (mapping) potensi bahaya perusahaan Perlunya koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam penanggulangan bencana industri
TERIMA KASIH
