KATA PENGANTAR
Profil Kesehatan Kabupaten Jombang tahun 2013 adalah gambaran kinerja pencapaian visi dan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang pada Tahun Anggaran 2013, selain itu sebagai perwujudan kinerja pembangunan kesehatan yang dapat digunakan
untuk
mengukur
dan
membandingkan
hasil
pelaksanaan Pembangunan bidang kesehatan. Pembangunan Kesehatan bersama dengan pembangunan bidang atau sektor lain telah dirumuskan perencanaannya melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang tahun 2009‐2013. Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang adalah ”Masyarakat Jombang yang Mandiri untuk Hidup Sehat.” Selanjutnya untuk melaksanakan visi tersebut maka Dinas Kesehatan menetapkan 4 (empat) misi : 1) Mendorong terlaksananya pembangunan daerah yang berwawasan kesehatan; 2) Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat; 3) Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil, terjangkau, dan merata; 4) Meningkatkan peran serta masyarakat. Sehingga profil kesehatan ini menggambarkan pelaksanaan program untuk pencapaian misi‐misi tersebut, baik diraih dengan satu program maupun dengan lintas program. Penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten Jombang tahun 2013 ini mengacu kepada Buku Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota 2013 terbitan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Profil Kesehatan Kabupaten Jombang tahun 2013 memiliki beberapa fungsi antara lain sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, sebagai alat pemutakhiran data kesehatan, dan juga sebagai alat ukur pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, RPJMD, dan MDGs. Penyusunan Profil Kesehatan tahun 2013 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas atas pencapaian visi dan misi yang diamanatkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.
i
Kami sadaari buku Pro ofil Kesehatan ini masih tterdapat kekkurangan, olleh karena ittu kami menerima ssemua masu ukan yang b bersifat mem mbangun. Tid dak lupa kam mi sampaikaan banyaak terimakasih pada sem mua pihak yang telah beerkontribusi dalam penyyusunan bukku Profill Kesehatan n Kabupate en Jombangg Tahun 2013 ini. Seemoga bukku ini dapaat berm manfaat bagi banyak kalaangan penggguna.
JJombang, M Mei 2014 K KEPALA DINA AS KESEHATTAN K KABUPATEN N JOMBANG
dr. HERI WIB d BOWO, M.Kees P Pembina Tk. . I N NIP. 196508 821 199103 1 1 012
ii
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
iii
DAFTAR TABEL
vi
DAFTAR GAMBAR
Vii
DAFTAR SINGKATAN
xii
BAB I
PENDAHULUAN
1
BAB II
GAMBARAN UMUM
5
A. Keadaan Geografi
5
B. Keadaan Demografi
6
C. Kondisi Pendidikan
8
D. Kondisi Ekonomi
9
E. Kondisi Sosial Budaya
11
F. Kondisi Lingkungan
11
BAB III
SITUASI DERAJAT KESEHATAN
12
A. Angka Kematian (Mortalitas)
12
A.1 Angka Kematian Bayi (AKB)
12
A.2 Angka Kematian Balita (AKBAL)
14
A.3 Angka Kematian Ibu Maternal (AKI)
16
A.4 Angka Harapan Hidup (AHH)
17
B. Angka Kesakitan (Morbiditas)
18
B.1 Penyakit Menular Langsung
19
B.2 Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)
29
B.3 Penyakit Menular Bersumber Binatang
34
C. Status Gizi Masyarakat
38
C.1 Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)
38
C.2 Status Gizi Balita
39
C.3 Status Gizi Ibu dan Wanita Pekerja
41
BAB IV
SITUASI UPAYA KESEHATAN
43
A. Pelayanan Kesehatan Dasar
43
A.1 Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
43
A.2 Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
59
A.3 Pelayanan Kesehatan Pra Usia Lanjut dan Usia Lanjut
60
A.4 Pelayanan Imunisasi
61 iii
A.5 Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
64
A.6 Penyuluhan Kesehatan
66
A.7 Pelayanan Kunjungan Kesehatan Dasar
67
B. Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Penunjang
68
B.1 Kesehatan Rujukan
68
B.2 UPTD Penunjang : Ketersediaan Obat di UPTD Gudang Farmasi Kabupaten (GFK)
71
C. Pemberantasan Penyakit Menular
72
B.1 Penyakit Menular Langsung
72
B.2 Penyakit Menular Bersumber Binatang
80
B.3 Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)
81
D. Perbaikan Gizi masyarakat
81
D.1 Penanggulangan Gizi Buruk
81
D.2 Pemberian Kapsul Vitamin A
83
D.3 Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD)
85
D.4 Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi 0‐6 Bulan
87
E. Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
89
F. Pelayanan Kesehatan dalam Situasi Bencana
90
G. Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin
91
H. Keadaan Perilaku Masyarakat
93
I.
Keadaan Lingkungan
94
I.1 Rumah Sehat
95
I.2 Kepemilikan Jamban Sehat
97
I.3 Tempat Umum dan Pengelolaan Makanan (TUPM)
98
I.4 Sarana Air Bersih
99
BAB V
SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN
101
A. Sarana Kesehatan
101
B. Sumber Daya Manusia
112
C. Pembiayaan Kesehatan
114
D. Sarana Informasi Kesehatan
115
BAB IV
PENUTUP
116
LAMPIRAN
xvii
iv
DAFTAR TABEL Tabel 1
Estimasi Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Jombang 2013
Tabel 2
Data 10 Penyakit Terbanyak di Kabupaten Jombang Tahun 2013
19
Tabel 3
Nilai Indikator Pemakaian Tempat Tidur Rumah Sakit di Kabupaten Jombang Tahun 2009‐2013
69
Tabel 4
Sarana Kesehatan di Kabupaten Jombang Tahun 2013
101
Tabel 5
Jumlah dan Proporsi Tenaga Kesehatan Berdasarkan kategori di Kabupaten Jombang Tahun 2013
112
7
v
DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1
Estimasi Piramida Penduduk Kabupaten Jombang menurut Kelompok Umur Lima Tahunan Tahun 2013
7
Gambar 2.2
Angka Melek Huruf menurut Kecamatan di Kabupaten Jombang Tahun 2013
9
Gambar 2.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Jombang Tahun 2008‐2012
10
Gambar 3.1
Angka kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Jombang Tahun 2009‐2013
13
Gambar 3.2
Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup menurut Puskesmas di Kabupaten Jombang Tahun 2013
14
Gambar 3.3
Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Jombang 15 Tahun 2009 – 2013
Gambar 3.4
Grafik Angka Kematian ibu di Kabupaten Jombang Tahun 2009‐2013
17
Gambar 3.5
Perbandingan AHH dengan IPM Kabupaten Jombang Tahun 2009‐2013
18
Gambar 3.6
Angka Insiden TB Paru menurut Puskesmas di Kabupaten Jombang Tahun 20 2013
Gambar 3.7
Kasus Baru TB Paru menurut Puskesmas di Kabupaten Jombang Tahun 2013
21
Gambar 3.8
Proporsi Penderita Kusta Anak dan Proporsi Cacat Tingkat II Kusta di Kabupaten Jombang Tahun 2009‐2013
23
Gambar 3.9
Prevalensi Rate Kusta per 10.000 Penduduk Kabupaten Jombang Tahun 2009‐2013
23
Gambar 3.10 Peta Epidemi HIV di Kabupaten Jombang Tahun 2013
25
Gambar 3.11 Peta Epdemi AIDS di kabupaten Jombang Tahun 2013
26
Gambar 3.12 Kasus Pneumonia Balita di Kabupaten Jombang Tahun 2009‐2013
27
Gambar 3.13 Penemuan Penderita Diare di Kabupaten Jombang Tahun 2009‐2013
28
Gambar 3.14 Angka Kesakitan Diare Semua Usia (per 1000 Penduduk) Kabupaten Jombang Tahun 2009‐2013
29
Gambar 3.15 Sebaran Kasus Campak di Kabupaten Jombang menurut Puskesmas Tahun 2013
30
Gambar 3.16 Perkembangan Kasus Campak di Kabupaten Jombang Tahun 2009‐2013
31
Gambar 3.17 Perkembangan Kasus Difteri di Kabupaten Jombang Tahun 2009 – 2013
32
Gambar 3.18 Sebaran AFP non Polio Menurut Puskesmas di Kabupaten Jombang Tahun 2013
33
Gambar 3.19 Jumlah Kasus DBD di Kabupaten Jombang Tahun 2009‐2013
35
Gambar 3.20 Angka Insidens Penyakit DBD (per 100.000 penduduk) dan CFR DBD di Kabupaten Jombang Tahun 2009 – 2013
36
vi
Gambar 3.21 Peta Kasus DBD menurut Puskesmas di Kabupaten Jombang Tahun 2013
36
Gambar 3.22 Kasus Malaria Positif dan Angka Kesakitan (API) di Kabupaten Jombang Tahun 2009 – 2013
37
Gambar 3.23 Persentase BBLR menurut Puskesmas di Kabupaten Jombang Tahun 2013 39 Gambar 3.24 Prevalensi Gizi Balita menurut Indikator BB/Udi Kabupaten Jombang Tahun 2013
40
Gambar 3.25 Kasus Balita Gizi Buruk menurut Perbandingan BB dan TB Balita di Kabupaten Jombang Tahun 2009‐2013
41
Gambar 4.1
Cakupan Pemeriksaan K1 & K4 di Kabupaten Jombang Tahun 2009‐2013 44
Gambar 4.2
Cakupan Pemeriksaan K4 menurut Puskesmas di Kabupaten Jombang Tahun 2013
45
Gambar 4.3
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan menurut Puskesmas di Kabupaten Jombang Tahun 2013
46
Gambar 4.4
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Kabupaten Jombang Tahun 2009 – 2013
47
Gambar 4.5
Cakupan Ibu Hamil Komplikasi Ditangani menurut Puskesmas di Kabupaten Jombang Tahun 2013
49
Gambar 4.6
Cakupan Pelayanan Ibu Nifas menurut Puskesmas di Kabupaten Jombang 51 Tahun 2013
Gambar 4.7
Cakupan Pelayanan Ibu Nifas di Kabupaten Jombang Tahun 2010‐2013
52
Gambar 4.8
Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap menurut Puskesmas di Kabupaten Jombang Tahun 2013
53
Gambar 4.9
Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap di Kabupaten Jombang Tahun 2009 – 2013
54
Gambar 4.10 Cakupan Kunjungan Bayi menurut Puskesmas di Kabupaten Jombang Tahun 2013
55
Gambar 4.11 Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Jombang Tahun 2009‐2013
56
Gambar 4.12 Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita menurut Puskesmas di Kabupaten Jombang Tahun 2013
57
Gambar 4.13 Cakupan Pejaringan Siswa SD dan Setingkat menurut Puskesmas di Kabupaten Jombang Tahun 2013
58
Gambar 4.14 Proporsi Jenis Kontrasepsi yang Digunakan oleh Peserta KB Aktif di Kabupaten Jombang Tahun 2013
60
Gambar 4.15 Cakupan Pelayanan Kesehatan Pra Lansia dan Lansia menurut Puskesmas 61 di Kabupaten Jombang Tahun 2013 Gambar 4.16 Desa/Kelurahan UCI menurut Puskesmas di Kabupaten Jombang Tahun 2013
63
Gambar 4.17 Desa/Kelurahan UCI di Kabupaten Jombang Tahun 2009‐2013
64
Gambar 4.18 Hasil Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Kabupaten Jombang Tahun
65 vii
2009‐2013 Gambar 4.19 Rasio Tumpatan dengan Pencabutan Gigi Permanen di Kabupaten Jombang Tahun 2009‐2013
66
Gambar 4.20 Pelayanan Kunjungan Rawat Jalan dan Rawat Inap di Puskesmas di Kabupaten Jombang Tahun 2009‐2013
68
Gambar 4.21 Pelayanan Kunjungan Rawat Jalan dan Rawat Inap di Rumah Sakit Daerah 71 dan Swasta di Kabupaten Jombang Tahun 2009‐2013 Gambar 4.22 Sebaran Kasus Baru TB Paru menurut Puskesmas di Kabupaten Jombang Tahun 2013
73
Gambar 4.23 Persentase Keberhasilan Pengobatan Penderita TB Paru (Success Rate) menurut Puskesmas dan Rumah Sakit Kabupaten Jombang Tahun 2013
74
Gambar 4.24 Persentase Penemuan Kasus Baru (CDR) dan Keberhasilan Pengobatan Penderita TB Paru (SR) di Kabupaten Jombang Tahun 2009‐2013
75
Gambar 4.25 Penemuan Kasus Baru HIV menurut Puskesmas di Kabupaten Jombang Tahun 2013
77
Gambar 4.26 Penemuan Kasus Baru AIDS menurut Puskesmas di Kabupaten Jombang Tahun 2013
78
Gambar 4.27 Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita di Kabupaten Jombang Tahun 2009‐2013
79
Gambar 4.28 Cakupan Penemuan dan Penanganan Pneumonia Balita menurut Puskesmas di Kabupaten Jombang Tahun 2013
80
Gambar 4.29 Sebaran Kasus Balita Gizi Buruk menurut Puskesmas di Kabupaten Jombang Tahun 2013
82
Gambar 4.30 Cakupan Bayi, Balita dan Ibu Nifas Mendapat Vitamin A di Kabupaten Jombang Tahun 2009‐2013
84
Gambar 4.31 Cakupan Pemberian Vitamin A 2 Kali Setahun di Kabupaten Jombang Tahun 2009‐2013
84
Gambar 4.32 Cakupan Pemberian Fe 3 Ibu Hamil menurut Puskesmas di Kabupaten Jombang Tahun 2013
86
Gambar 4.33 Cakupan Pemberian Fe 3 Ibu Hamil di Kabupaten Jombang Tahun 2009‐ 2013
87
Gambar 4.34 Cakupan ASI Eksklusif menurut Puskesmas di Kabupaten Jombang Tahun 88 2013 Gambar 4.35 Cakupan ASI Eksklusif di Kabupaten Jombang Tahun 2009‐2013
89
Gambar 4.36 Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Kabupaten Jombang Tahun 2013
92
Gambar 4.37 Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Rumah Sakit Kabupaten Jombang Tahun 2013
92
Gambar 4.38 Cakupan Rumah Tangga Sehat (PHBS) Kabupaten Jombang Tahun 2009‐ 2013
94 viii
Gambar 4.39 Cakupan Rumah Sehat menurut Puskesmas di Kabupaten Jombang Tahun 96 2013 Gambar 4.40 Cakupan Rumah Sehat di Kabupaten Jombang Tahun 2009‐2013
97
Gambar 4.41 Cakupan Tempat Umum dan Pengelolaan Makanan Sehat di Kabupaten Jombang Tahun 2010‐2013
98
Gambar 4.42 Proporsi Sumber Air Minum di Kabupaten Jombang Tahun 2013
100
Gambar 5.1
Perkembangan Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus di Kabupaten Jombang Tahun 2009‐2013
105
Gambar 5.2
Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit dan Rasionya per 100.000 Penduduk di Kabupaten Jombang Tahun 2009‐2013
105
Gambar 5.3
Jumlah Sarana Produksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan di Kabupaten Jombang Tahun 2011‐2013
107
Gambar 5.4
Jumlah Sarana Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan di Kabupaten 107 Jombang Tahun 2011‐2013
Gambar 5.5
Persentase Posyandu Menurut Strata di Kabupaten Jombang Tahun 2013 108
Gambar 5.6
Perkembangan Strata Posyandu di Kabupaten Jombang Tahun 2011‐2013 109
Gambar 5.7
Perkembangan Desa Siaga di Kabupaten Jombang Tahun 2009‐2013
111
Gambar 5.8
Perbandingan Rasio Tenaga Kesehatan dengan Target per 100.000 Penduduk di Kabupaten Jombang Tahun 2013
114
ix
DAFTAR SINGKATAN ABJ
: Angka Bebas Jentik
AFP
: Acute Flaccid Paralysis
AHH
: Angka Harapan Hidup
AIDS
: Acquired Immune Deficiency Syndrome
AKABA
: Angka Kematian Anak Balita
AKBAL
: Angka Kematian Balita
AKB
: Angka Kematian Bayi
AKI
: Angka Kematian Ibu
ANC
: Antenatal Care
API
: Annual Parasite Incidence
APN
: Asuhan Persalinan Normal
ASI Eksklusif
: Pemberian Air Susu Ibu saja tanpa tambahan makanan dan minuman lain kepada bayi sejak lahir sampai usia 6 bulan.
Askeskin
: Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin
BBLR
: Berat Badan Lahir Rendah; Bayi dengan Berat Badan saat lahir sangat rendah (<2,5 kg)
BB/TB
: Status gizi berdasarkan Berat Badan menurut Tinggi Badan
BB/U
: Status gizi berdasarkan Berat Badan menurut Umur
BCG
: Bacille Calmette‐Guerin
BGM
: Bawah Garis Merah
BOK
: Bantuan Operasional Kesehatan
BOR
: Bed Occupancy Rate = angka penggunaan tempat tidur
BPBD
: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
CBS
: Community Base Surveylance; surveilens bebasis masyarakat yang pelaksanaanya di tingkat Puskesmas (dalam gedung maupun di luar gedung Puskesmas)
CDR
: Case Detection Rate
CFR
: Case Fatality Rate
DBD
: Demam Berdarah Dengue
DO
: Definisi Operasional
DOTS
: Directly Observed Treatment Shourtcourse
DPT
: Diphteri Pertusis Tetanus
DPT‐HB
: Diphteri Pertusis Tetanus‐Hepatitis B
Fe3
: Ferros; atau biasa disebut zat Besi, termasuk zat mikronutrien. Tablet x
Fe biasa diberikan pada ibu hamil sebagai zat supplemen makanan. Selama menjalani kehamilannya (trimester 1‐3) ibu hamil setidaknya mengkonsumsi 90 tablet Fe. Pemberian ini biasa disebut Fe3. Gerakan 3 M
: Gerakan Menguras, Menutup dan Menimbun sebagai upaya pemberantasan jentik nyamuk
HBS
: Hospital Base Surveylance; survey untuk penemuan kasus di Rumah Sakit
HIV
: Human Immunodeficiency Virus
IBI
: Ikatan Bidan Indonesia
IKOT
: Industri Kecil Obat Tradisional
IKM
: Indeks Kepuasan Masyarakat
IPM
: Indeks Pembangunan Manusia
ISPA
: Infeksi Saluran Pernafasan Akut
Jamkesmas
: Jaminan Kesehatan Masyarakat
Jamkesda
: Jaminan Kesehatan Daerah
K1
: Kunjungan baru ibu hamil, yaitu kunjungan ibu hamil pertama kali pada masa kehamilan.
K4
: Kontak minimal 4 (empat) kali selama masa kehamilan untuk mendapatkan pelayanan antenatal, yang terdiri atas minimal satu kali kontak pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga.
KB
: Keluarga Berencana
Kemenkes
: Kementerian Kesehatan
KLB
: Kejadian Luar Biasa
KN Lengkap
: Kunjungan Neonatus Lengkap; pelayanan kesehatan neonatal dasar meliputi ASI eksklusif, pencegahan infeksi berupa perawatan mata, tali pusat, pemberian vitamin K1 injeksi bila tidak diberikan pada saat lahir, pemberian imunisasi hepatitis B1 bila tidak diberikan saat lahir, dan manajemen terpadu bayi muda. dilakukan sesuai standar sedikitnya 3 kali, pada 6‐24 jam setelah lahir, pada 3‐7 hari dan pada 28 hari setelah lahir yang dilakukan di fasilitas kesehtaan maupun kunjungan rumah.
KPA
: Komisi Penanggulangan AIDS
KP ASI
: Kelompok Pendukung ASI (Air Susu Ibu)
Kunjungan Bayi : Kunjungan Bayi umur 29 hari‐11 bulan di sarana pelayanan. Setiap bayi memperoleh pelayanan kesehatan minimal 4 kali yaitu satu kali pada umur 29 hari‐3 bulan, 1 kali pada umur 3‐6 bulan, 1 kali pada umur 6‐9 bulan, dan 1 kali pada umur 9‐11 bulan. Pelayanan kesehatan tersebut meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/HB1‐3, Polio 1‐4, Campak), stimulasi deteksi intervensi dini xi
tumbuh kembang (SDIDTK) bayi dan penyuluhan perawatan kesehatan bayi. LOS
: Length of Stay; Rata‐rata lama rawatan seorang pasien.
Maskin
: Masyarakat Miskin
MB
: Multi Basiler
MDGs
: Millenium Development Goals
MDT
: Multidrug Therapy
MOP
: Metode Operatif Pria; cara kontasepsi dengan tindakan pembedahan pada saluran sperma pria.
MP ASI
: Makanan Pendamping Air Susu Ibu
MTBM
: Manajemen Terpadu Balita Muda; suatu pendekatan keterpaduan dalam tatalaksana bayi umur 1 hari ‐ 2 bulan, baik yang sehat maupun yang sakit, baik yang datang ke fasilitas rawat jalan pelayanan kesehatan dasar maupun yang dikunjungi oleh tenaga kesehatan pada saat kunjungan neonatal.
MTBS
: Manajemen Terpadu Balita Sakit ; suatu pendekatan yang terintegrasi/terpadu dalam tata laksana balita sakit dengan focus kepada kesehatan anak usia 0‐59 bulan (balita) secara menyeluruh. MTBS bukan suatu program tetapi pendekatan/cara menatalaksana balita sakit.
NAPZA
: Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain.
NCDR
: Newly Case Detection Rate
N+T+O+B
= N : Balita yang naik Berat Badannya T : Balita yang Tidak Naik atau Tetap Berat Badannya O : Balita yang Bulan Lalu tidak Datang (Ditimbang) B : Balita yang Baru Pertama Kali Hadir ke Posyandu
ODF
: Open Defecation Free
ORI
: Outbreak Respons Immunization
PAH
: Penampungan Air Hujan
PAK
: Penyalur Alat Kesehatan
PAUD
: Pendidikan Anak Usia Dini
PB
: Pausi Basiler
PD3I
: Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi
PHBS
: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
PIN
: Pekan Imunisasi Nasional
PITC
: Provider Intensif Testing and Conselling
PKK
: Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga xii
PMCTC
: Prevention of Mother to Child Transmition
POD
: Prevention of Disability
Polindes
: Pondok Bersalin Desa
PONED
: Pelayanan Emergensi Obstetrik dan Neonatal Dasar
PONEK
: Pelayanan Emergensi Obstetrik dan Neonatal Komprehensif
Poskesdes
: Pos Kesehatan Desa
Posyandu
: Pos Pelayanan Terpadu
PPIA
: Pencegahan Penularan HIV/AIDS Ayah Ibu ke Anak
PSN
: Pemberantasan Sarang Nyamuk
PUS
: Pasangan Usia Subur
Puskesmas
: Pusat Kesehatan Masyarakat
Pustu
: Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu
RSK
: a. Rumah Sakit Khusus b. Rumah Sakit Kristen
RSU
: Rumah Sakit Umum
SDIDTK
: Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang
SPAL
: Saluran Pembuangan Air Limbah
SPM
: Standar Pelayanan Minimal
SR
: Success Rate = Angka Keberhasilan Pengobatan
STBM
: Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
TB
: Tuberkulosis
TFC
: Terapeutic Feeding Center
TN
: Tetanus Neonatorum
TPG
: Taman Pemulihan Gizi
TT
: Tetanus Toksoid
TTD
: Tablet Tambah Darah
TUPM
: Tempat Umum dan Pengelola Makanan
TOI
: Turn Over Interval = tenggang perputaran; rata‐rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya.
UCI
: Universal Child Immunization; tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0‐11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur, dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi : 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 4 dosis hepatitis B, 1 dosis campak. Pada ibu hamil dan wanita usia subur meliputi 2 dosis TT. Untuk anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak, dan 2 dosis TT. xiii
UKBM
: Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat; bentuk UKBM yang ada adalah Poskesdes, Polindes, Pos UKK, Poskestren, TOGA, Saka Bhakti Husada, dan lain‐lain.
UPK
: Unit Pelaksana Kegiatan
Usila
: Usia Lanjut
VCT
: Volountary Conselling Testing
xiv
BAB I PENDAHULUAN Dinas Kesehatan sebagai salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Jombang adalah bagian dari Negara Indonesia khususnya dan bagian dari Negara‐negara dunia umumnya mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan kesepakatan bersama yaitu Deklarasi Milenium yang biasa dikenal dengan sebutan MDGs (Millenium Development Goals). Ada 8 tujuan pembangunan dalam Milenium ini (MDGs), dan 5 (lima) diantaranya merupakan tujuan dibidang kesehatan. Lima tujuan tersebut adalah : Memberantas kemiskinan dan kelaparan (Tujuan 1); Menurunkan angka kematian anak (Tujuan 4); Meningkatkan kesehatan ibu (Tujuan 5); Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan penyakit lainnya (Tujuan 6); Melestarikan lingkungan hidup (Tujuan 7). Dalam RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2009‐2013 disebutkan beberapa kebijakan dan program yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang untuk mencapai tujuan‐tujuan pembangunan. Diantara kebijakan dan program tersebut, terdapat kebijakan dan program di bidang kesehatan, antara lain : 1. Untuk mencapai sasaran meningkatnya usia harapan hidup ditetapkan kebijakan : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan program pokok : a. Program percepatan perbaikan gizi masyarakat; b. Program penyehatan lingkungan perumahan dan permukiman; c. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; d. Program pengawasan obat dan makanan; e. Program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. 2. Untuk mencapai sasaran meningkatnya akses pelayanan kesehatan ditetapkan kebijakan (1) Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat; (2) Meningkatkan cakupan layanan kesehatan masyarakat, dengan program pokok : a. Program standarisasi pelayanan Puskesmas; b. Program peningkatan manajemen pembangunan kesehatan masyarakat; c. Program pembangunan dan peningkatan infrastruktur menuju pusat‐pusat layanan kesehatan masyarakat; d. Program peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis di pusat kesehatan masyarakat;
1
e. Program peningkatan sarana dan prasarana pusat layanan kesehatan masyarakat. 3. Untuk mencapai sasaran meningkatnya cakupan pemeliharaan kesehatan ditetapkan kebijakan : Meningkatkan akses masyarakat terhadap jaminan pemeliharaan kesehatan, dengan program pokok : a. Program
penyempurnaan
sistem
jaminan
pemeliharaan
kesehatan
masyarakat; b. Program peningkatan kualitas layanan system jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat. Undang‐Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 168 menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien diperlukan informasi kesehatan yang dilakukan melalui system informasi dan melalui kerjasama lintas sektor. Oleh Karena itu disusunlah Profil Kesehatan Kabupaten Jombang tahun 2013 sebagai luaran dan pelaksanaan dari undang‐undang tersebut. Maksud : Dalam Profil Kesehatan Kabupaten Jombang tahun 2013 ini disajikan berbagai data dan informasi dengan maksud untuk memberi gambaran tentang capaian pembangunan kesehatan di Kabupaten Jombang meliputi berbagai program dan kegiatan pembangunan kesehatan sesuai acuan RPJMD, SPM Bidang Kesehatan maupun pelaksanaan MDGs. Tujuan : Profil Kesehatan Kabupaten Jombang tahun 2013 ini, disajikan dengan tujuan untuk menggambarkan kinerja dari Dinas Kesehatan dan jaringannya, serta berbagai sektor yang terkait dengan kesehatan. Data capaian kinerja dimaksud diperoleh langsung dari sumber data yang bersangkutan, yaitu : 1. Puskesmas dan jaringannya memberikan catatan kegiatan dalam gedung maupun luar gedung. 2. Rumah Sakit pemerintah dan swasta yang berada di wilayah Kabupaten Jombang. 3. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan termasuk Unit Pelaksana Teknis Kesehatan di wilayah Kabupaten Jombang termasuk UPTD GFK. 4. PT Askes, dan Jamsostek. 5. Badan Pusat Statistik Kabupaten, Dinas Pendidikan Kabupaten, UPT PMI Kabupaten Jombang. 2
Sistematika penyajian Profil Kesehatan Kabupaten Jombang tahun 2013 adalah sebagai berikut : Bab I –
Pendahuluan. Bab ini berisi penjelasan tentang maksud dan tujuan Profil Kesehatan dan sistematika dari penyajian.
Bab II –
Gambaran Umum dan Perilaku Penduduk Bab ini menyajikan tentang gambaran umum Kabupaten Jombang. Selain uraian tentang letak geografis, administratif dan informasi umum lainnya, bab ini juga mengulas faktor‐faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan meliputi kependudukan, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, perilaku dan lingkungan.
Bab III –
Situasi Derajat Kesehatan. Bab ini berisi uraian tentang indikator mengenai angka kematian, angka kesakitan, dan angka status gizi masyarakat.
Bab IV –
Situasi Upaya Kesehatan. • Bab ini menguraikan tentang pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan penunjang, pemberantasan penyakit menular, pembinaan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar, perbaikan gizi masyarakat, pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan, pelayanan kesehatan dalam situasi bencana. • Upaya pelayanan kesehatan yang diuraikan dalam bab ini juga mengakomodir indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, serta upaya pelayanan kesehatan lainnya yang diselenggarakan oleh Kabupaten Jombang.
Bab V –
Situasi Sumber Daya Kesehatan. Bab ini menguraikan tentang sarana kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan kesehatan dan sumber daya kesehatan lainnya.
Bab VI –
Kesimpulan Bab ini berisi tentang hal‐hal penting yang perlu disimak dan ditelaah lebih lanjut dari Profil Kesehatan Kabupaten Jombang tahun 2013 ini, selain keberhasilan‐keberhasilan yang perlu dicatat. Bab ini juga mengemukakan hal‐hal yang dianggap masih kurang dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan. 3
Lampiran Pada lampiran ini berisi tabel resume/angka pencapaian kabupaten dan 82 tabel data kesehatan dan yang terkait data kesehatan yang responsif gender.
4
BAB II GAMBARAN UMUM A. KEADAAN GEOGRAFI Kabupaten Jombang mempunyai letak yang sangat strategis, karena berada pada bagian tengah Jawa Timur dan dilintasi Jalan Arteri Primer Surabaya–Madiun dan Jalan Kolektor Primer Malang–Babat. Adapun batas‐batas wilayah Kabupaten Jombang adalah: Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri Secara geografis, Kabupaten Jombang terbentang pada 1120 03’ 45” sampai 1120 27’ 21” Bujur Timur dan berada di sebelah selatan garis Khatulistiwa yaitu pada 070 20’ 37 dan 070 45’ 45” Lintang Selatan. Kabupaten Jombang berada di tengah wilayah Jawa Timur dan pada posisi silang jalur Surabaya‐Madiun dan Malang‐Babat, dengan luas wilayah 1.159,50 km2 atau sekitar 2,4 % luas wilayah Propinsi Jawa Timur. Ibukota Kabupaten Jombang terletak pada ketinggian ± 44 m di atas permukaan laut. Secara administrasi, Kabupaten Jombang terbagi menjadi 21 kecamatan yang terdiri dari 302 desa dan 4 kelurahan serta meliputi 1.258 dusun. Ditinjau dari komposisi jumlah desa/kelurahan, Kecamatan Sumobito memiliki jumlah desa terbanyak yaitu 21 desa. Namun bila ditinjau dari luas wilayah, terdapat 3 Kecamatan yang memiliki wilayah terluas, yaitu Kecamatan Wonosalam dengan luas 121,63 km2, Kecamatan Plandaan dengan luas 120,40 Km2 dan Kecamatan Kabuh dengan luas 97,35 km2. Secara topografis, Kabupaten Jombang dibagi menjadi tiga sub area, yaitu : 1. Kawasan Utara, bagian pegunungan kapur muda Kendeng yang sebagian besar mempunyai fisiologi mendatar dan sebagian besar berbukit, meliputi Kecamatan Plandaan, Kabuh, Ploso, Kudu dan Ngusikan. 2. Kawasan Tengah, sebelah selatan sungai Brantas, sebagian besar merupakan tanah pertanian yang cocok bagi tanaman padi dan palawija karena irigasinya cukup bagus, meliputi Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Perak, Gudo, Diwek, 5
Mojoagung, Sumobito, Jogoroto, Peterongan, Jombang, Megaluh, Tembelang, dan Kesamben. 3. Kawasan Selatan, merupakan tanah pegunungan, cocok untuk tanaman perkebunan, meliputi Kecamatan Ngoro, Bareng, Mojowarno dan Wonosalam. Faktor penting yang sangat mempengaruhi tingkat kesuburan tanah, diantaranya adalah aliran sungai yang cukup besar dan material hasil letusan gunung berapi. Dimungkinkan bahwa hasil letusan Gunung Kelud terbawa arus deras sungai Brantas, kali Konto dan sungai‐sungai lainnya yang mengalir dari selatan/tenggara ke utara masuk melintasi wilayah Kabupaten Jombang. Penggunaan tanah di Kabupaten Jombang didominasi oleh sawah yang mencapai 42,19% dari luas wilayah kabupaten, kemudian permukiman/perumahan 24,08%, hutan 19,46%, tegal 11,62% dan penggunaan lainnya 2,65%. B. KEADAAN DEMOGRAFI Jumlah penduduk Kabupaten Jombang berdasar sensus BPS propinsi Jawa Timur tahun 2010 untuk proyeksi tahun 2013 sebesar 1.224.467 jiwa, dengan 365.292 rumah tangga atau KK dengan kata lain rata‐rata 3,4 jiwa per rumah tangga. Tingkat kepadatan penduduk mencapai 1.056/km2 dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Jombang sebesar 3.882 jiwa/km2 sedangkan yang terendah adalah di Kecamatan Wonosalam sebesar 255 jiwa/km2. Rasio jenis kelamin di Kabupaten Jombang pada tahun 2013 adalah 98,59 artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki‐laki. Berdasarkan komposisi penduduk, kelompok umur remaja (15 – 19 tahun) mendominasi presentase jumlah penduduk (8,7%) dan prosentase kelompok umur bayi (<1 tahun) merupakan yang terkecil (1,8%). 6
Gambar 2.1 Estimasi Priamida Penduduk Kabupaten Jombang menurut Kelompok Umur Lima Tahunan Tahun 2013
Sumber : BPS Propinsi Jawa Timur
Penduduk sebagai determinan pembangunan harus mendapat perhatian yang serius. Program Pembangunan, termasuk pembangunan di bidang kesehatan, harus didasarkan pada dinamika kependudukan. Upaya pembangunan di bidang kesehatan tercermin dalam program kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative. Untuk mendukung upaya tersebut diperlukan ketersediaan data mengenai penduduk sebagai sasaran program pembangunan kesehatan.
Tabel 1 Estimasi Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Di Kabupaten Jombang 2013 No
Sasaran Program
Kelompok Umur/Formula
Jenis Kelamin Laki‐Laki Perempuan
Jumlah
1
Bayi
< 1 Tahun
10.736
10.131
20.867
2
Batita
< 3 Tahun
31.735
29.947
61.681
3
Anak Balita
1‐4 Tahun
42.915
40.849
83.764
4
Balita
< 5 Tahun
53.655
50.976
104.631
5
Pra Sekolah
5‐6 Tahun
21.750
20.524
42.275
6
Anak Usia Kelas 1 SD/Setingkat Anak Usia SD/Setingkat
7 Tahun
11.147
10.316
21.463
7‐12 Tahun
64.590
62.203
126.793
7 8
<15 Tahun
155.554
146.788
302.342
9
Penduduk Usia Muda (Belum Produktif) Penduduk Usia Produktif
15‐64 Tahun
429.528
405.324
834.852
10
Penduduk Pra Usila
45‐59 Tahun
44.792
42.268
87.060
7
Jenis Kelamin Laki‐Laki Perempuan
Jumlah
≥ 60 Tahun
136.327
128.644
264.971
Penduduk Usia Lanjut Resiko Tinggi
> 70 Tahun
24.891
23.488
48.379
13
Wanita Usia Subur
15‐49 Tahun
657.154
657.154
14
Wanita Usia Subur Imunisasi
15‐39 Tahun
476.225
476.225
15
Bayi Lahir Hidup
9.743
20.062
16
Ibu Hamil
23.446
23.446
17
Ibu Bersalin
22.380
22.380
22.380
22.380
No
Sasaran Program
11
Penduduk Usia Lanjut
12
18
Kelompok Umur/Formula
‐
10.319
1,1 x lahir hidup
1,05 x lahir hidup Ibu Nifas 1,05 x lahir hidup Sumber : BPS Propinsi Jawa Timur
Penduduk sasaran program pembangunan kesehatan sangatlah beragam, sesuai dengan karakteristik kelompok umur tertentu atau didasarkan pada kondisi siklus kehidupan yang terjadi. Sebagai contoh beberapa program di kesehatan keluarga memiliki sasaran program yang berfokus pada bayi, balita, anak balita, anak usia sekolah SD, wanita usia subur, dan usia lanjut. Program di surveilans epidemiologi dan kesehatan khusus berfokus pada bayi dan penduduk belum produktif. C. PENDIDIKAN Kondisi pendidikan adalah salah satu indikator yang sering ditelaah dalam mengukur tingkat pembangunan manusia suatu daerah. Melalui pengetahuan, pendidikan berkontribusi terhadap perubahan perilaku kesehatan. Pengetahuan yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan adalah salah satu faktor yang berperan dalam mempengaruhi keputusan seseorang untuk berperilaku sehat. Kemampuan membaca dan menulis adalah keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. Sebab penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis secara tidak langsung mendekatkan mereka pada kebodohan sedangkan kebodohan mendekatkan pada kemiskinan. Kemampuan membaca dan menulis dapat dilihat dari angka melek huruf. Menurut data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang diketahui angka melek huruf Kabupaten Jombang tahun 2013 sebesar 99,47%, kondisi ini lebih baik dibanding tahun 2012 dimana angka melek huruf kabupaten jombang adalah 93,79%. Angka melek huruf paling tinggi ada pada masyarakat di Kecamatan 8
Jombang 99,55% sedangkan angka melek huruf pada peringkat terbawah Kecamatan Kabuh yaitu 99,43%. Berikut ini gambaran angka melek huruf menurut kecamatan di Kabupaten Jombang tahun 2013. Gambar 2.2 Angka Melek Huruf menurut Kecamatan Di Kabupaten Jombang Tahun 2013
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang
Dengan semakin membaiknya angka melek huruf diharapkan masyarakat memiliki pengetahuan dan perilaku yang lebih baik dalam hal kesehatan sehingga mereka memiliki pola dan kebiasaan hidup yang bersih dan sehat, mampu membuat keputusan yang tepat dalam hal kesehatan. D. EKONOMI Kondisi perekonomian merupakan salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Perekonomian di Kabupaten Jombang tahun 2012 tumbuh sebesar 6,97%. Berikut ini kronologi laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jombang semakin cepat selama tahun 2008 – 2012. 9
Gambar 2.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Jombang Tahun 2008‐2012
Sumber : Bappeda Kabupaten Jombang
Terlihat bahwa perekonomian Kabupaten Jombang lima tahun terakhir terus membaik, meskipun baru keluar dari kelesuan akibat krisis eropa. Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, digunakan PDRB (Produk Domestic Regional Bruto) atas dasar harga konstan, karena untuk menghitung pertumbuhan ekonomi factor kenaikan harga barang dan jasa harus dihilangkan. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan kesempatan kerja. Berdasarkan data dari Dinas Sosnakertrans Kabupaten Jombang terdapat jumlah pencari kerja tahun 2012 sebanyak 830 orang sedangkan yang mendapat penempatan kerja adalah 1.877 (pencari kerja tahun 2011 masih bersisa 169 orang yang belum mendapat penempatan). Struktur ekonomi Kabupaten Jombang bertumpu pada empat sektor utama, dimana secara tradisional menyangga ekonomi Kabupaten Jombang sebagai penyerap tenaga kerja terbesar. Empat sektor utama tersebut adalah : sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, yang keempat adalah sektor jasa. Peranan empat sektor dominan tersebut pada tahun 2011 adalah sektor pertanian 28,36%; sektor Industri Pengolahan 11,64%; Sektor Perdagangan 36,91%; sektor jasa‐jasa 10,55%. Menurunnya andil sektor pertanian bukan berarti sektor ini tidak tumbuh, melainkan karena kecepatan tumbuhnya kalah cepat dibanding sektor lain, misal sektor Perdagangan. 10
E. SOSIAL BUDAYA Di bidang pendidikan, wajib belajar Sembilan tahun yang dicanangkan sejak tahun 1994 bertujuan untuk mewujudkan pendidikan dasar yang bermutu dan menjangkau penduduk di daerah terpencil. Sejalan dengan hal ini maka diimbangi dengan penyediaan sarana fisik sebagai penunjang proses belajar mengajar serta penyediaan tenaga guru yang memenuhi. Pada tingkat sekolah dasar (SD) terdapat 558 SD Negeri dan swasta pada tahun ajaran 2011/2012. Pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) jumlah sekolah yang ada sebanyak 114 SMP Negeri dan swasta. Ditingkat Sekolah Menengah Atas ada sebanyak 48 SMA Negeri dan Swasta. Dan di tingkat Perguruan Tinggi Swasta ada 12 pada tahun ajaran 2010/2011. Jika dilihat jumlah murid dibandingkan dengan jumlah guru maka dihasilkan rasio murid‐guru, ternyata rasio terbesar ada pada SD yaitu sebesar 15. Hal ini diartikan bahwa seorang guru mengajar 15 murid, sedangkan yang terendah adalah Madarasah aliyah dimana rasio nya adalah 8 murid untuk setiap guru. Dalam hal penyumbang darah di PMI, pada tahun 2012 terdapat 15.486 pendonor, sedangkan pada tahun 2011 hanya terdapat 13.333 pendonor. Kondisi kenaikan pendonor ini (14%) menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat terhadap kegiatan sosial ini semakin meningkat. F. LINGKUNGAN Jalan merupakan sarana penunjang transportasi dan sebagai urat nadi perekonomian secara umum. Secara keseluruhan panjang jalan utama di Kabupaten Jombang (tidak termasuk jalan Desa dan jalan Lingkungan) adalah 578.183 Km, yang terdiri dari 44.438 Km jalan Negara; 71.145 Km Jalan Propinsi; dan 462.600 Km Jalan kabupaten. Sumber Air minum untuk memenuhi kebutuhan sehari‐hari masyarakat Jombang sebagian disediakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) melalui air Leding Meteran 1,9%; selain itu sumber air minum adalah dari sumur terlindung 22,98%; dan Air Isi Ulang 0,67%. Akses masyarakat Jombang terhadap penggunaan jamban mengalami peningkatan, dimana tahun 2012 keluarga yang memiliki jamban sehat sebesar 77,11%, pada tahun 2013 ini Keluarga yang memiliki jamban sehat sebanyak 83,6%. 11
BAB III SITUASI DERAJAT KESEHATAN Situasi derajat kesehatan masyarakat, dinilai dengan menggunakan empat indikator yaitu angka kematian (mortalitas), angka kesakitan (morbiditas), angka harapan hidup dan status gizi. Derajat kesehatan selain dipengaruhi oleh faktor pelayanan kesehatan dan ketersediaan sumberdaya kesehatan juga ditentukan oleh faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, serta faktor lain. A. ANGKA KEMATIAN (MORTALITAS) Mortalitas adalah angka kematian yang terjadi pada kurun waktu dan tempat tertentu yang diakibatkan oleh keadaan tertentu dapat berupa penyakit maupun sebab lainnya. Angka kematian meliputi Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBAL) dan Angka Kematian Ibu (AKI) serta angka kematian karena penyakit tertentu. 1. Angka Kematian Bayi (AKB) Angka kematian bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate (IMR) adalah jumlah penduduk yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup (KH) pada tahun yang sama. AKB dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, karena bayi adalah kelompok usia yang paling rentan terkena dampak dari perubahan lingkungan maupun sosial ekonomi. Faktor kematian bayi, secara garis besar dari sisi penyebab kematian bayi terbanyak di Kabupaten Jombang adalah Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 110 (39,1%), Asfiksia Neonatal 56 (19,9%), infeksi pada bayi 32 bayi (11,3%), cacat bawaan 27 (9,6%), trauma lahir 0 (0%) dan penyebab lain 56 (19,9%). Jumlah kematian bayi pada tahun 2013 sebanyak 281 bayi dari 20.062 kelahiran hidup, atau dengan kata lain AKB Kabupaten Jombang tahun 2013 sebesar 14,01 per 1.000 KH.
12
Gambar 3.1 Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Jombang Tahun 2009– 2013
Sumber : Seksi Kesga Dinkes Kabupaten Jombang LB3 KIA 2009 – 2013
Sebagaimana dalam gambar 3.1, AKB Kabupaten Jombang memiliki tren naik dari tahun 2009‐2013. Puncaknya terjadi pada tahun 2011 dimana AKB mencapai 14,4 per 1.000 kelahiran hidup (KH). AKB terendah terjadi pada tahun 2010 sebesar 10,3 per 1.000 KH. AKB tahun 2013 sebesar 14,0 per 1.000 KH. Dibandingkan dengan target MDG’s untuk penurunan AKB sebesar 23 per 1.000 KH pada tahun 2015, maka AKB Kabupaten Jombang tahun 2013 masih di bawah MDGs. Data tentang Kematian bayi, kematian anak balita maupun kematian balita, dapat dilihat lebih rinci dalam lampiran tabel 7 dengan sajian data terpilah gender.
13
Gambar 3.2 Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup menurut Puskesmas di Kabupaten Jombang Tahun 2013
Sumber : Seksi Kesga Dinkes Kabupaten Jombang LB3 KIA 2013
AKB tertinggi berada di wilayah kerja Puskesmas Megaluh sebesar 33,63 per 1.000 KH sedangkan AKB terendah berada di wilayah kerja Puskesmas Japanan sebesar 3,40 per 1.000 KH. 2. Angka Kematian Balita (AKBAL) Angka Kematian Balita adalah jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun per 1.000 kelahiran hidup. AKBAL mempresentasikan resiko terjadinya kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 tahun. Angka Kematian Balita di Kabupaten Jombang tahun 2013 sebesar 15 per 1.000 KH. Ada kenaikan dari tahun 2012 sebesar 12,7 per 1.000 KH. Berikut ini merupakan gambar perkembangan AKBAL selama 5 tahun terakhir. 14
Gambar 3.3 Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Jombang Tahun 2009 – 2013
Sumber : Seksi Kesga Dinkes Kabupaten Jombang LB3 KIA 2009 – 2013
Angka Kematian Balita mengalami fluktuasi dari tahun 2009 hingga 2013. Kondisi paling baik adalah tahun 2010 dimana AKBAL hanya 10,8 per 1.000 KH sedangkan kondisi paling buruk adalah tahun 2011 dimana AKBAL mencapai 15,2 per 1.000 KH. Hal ini terjadi karena kematian balita tidak hanya disebabkan karena penyakit, tetapi karena faktor yang tidak dapat dikendalikan misalnya kecelakaan. Kemudian berbagai upaya dilakukan untuk mengurangi angka kematian balita diantaranya: a. Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) ibu dan anak; b. Pembinaan Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Dasar) oleh Tim PONEK Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Komprehensif); c. Optimalisasi kelas ibu balita; d. Pelaksanaan SDIDTK (Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang); e. Pelaksanaan MTBS/MTBM (Manajemen Terpadu Balita Sakit/Manajemen Terpadu Bayi Muda); f. PPIA (Pencegahan Penularan HIV/AIDS Ibu ke Anak); g. Supervisi Fasilitatif (Sup Fas). 15
3. Angka Kematian Ibu Maternal (AKI) Angka Kematian Ibu (AKI) menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan, persalinan dan nifas, serta penanganannya dalam hal ini tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas dimulai sejak 6 jam pasca salin sampai dengan 42 hari setelah melahirkan tanpa memperhitungkan lama kehamilan, per 100.000 kelahiran hidup. Target MDG’s untuk penurunan AKI adalah sebesar 102 per 100.000 KH pada tahun 2015. Pada tahun 2013 tercatat 18 kematian ibu melahirkan (yang di‐ laporkan), dengan AKI 89,7 per 100.000 KH. Sedangkan pada tahun 2012 terdapat 21 kematian ibu melahirkan dengan AKI 102,9 per 100.000 KH. Hal ini menunjuk‐ kan bahwa upaya untuk menekan AKI di Kabupaten Jombang sudah menunjukkan hasil. Diantara program dan kegiatan sebagai upaya menekan AKI di Kabupaten Jombang adalah : a. Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil; b. Pelaksanaan ANC (Ante Natal Care) terpadu; c. Pelaksanaan P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplika‐ si); d. Pelaksanaan PPIA, e. Supervisi Fasilitatif; f. Pendampingan dari program EMAS (Expanding Maternal and Neonatal Surviv‐ al) dari USAID. 16
Gambar 3.4 Grafik Angka Kematian ibu di Kabupaten Jombang Tahun 2009‐2013
Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Jombang tahun 2009‐2013
Informasi mengenai AKI akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi, program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi. AKI juga dapat digunakan dalam pemantaun kematian terkait dengan kehamilan. Indikator ini dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan, ekonomi dan mutu pelayanan selama kehamilan, persalinan dan nifas. Sensitivitas AKI terhadap perbaikan mutu pelayanan kesehatan mejadikannya indikator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan. 4. Angka Harapan Hidup (AHH) Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengukur kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Selain itu AHH juga dapat digunakan untuk 17
mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM). AHH yaitu rata‐rata jumlah tahun yang akan dijalani seseorang sejak orang tersebut lahir. Berikut ini data AHH dan IPM Kabupaten Jombang selama 5 (lima) tahun te‐ rakhir. Gambar 3.5 Perbandingan IPM dengan AHH Kabupaten Jombang Tahun 2009‐2013
Sumber : BPS, BAPPEDA Kabupaten Jombang 2009‐2013
Angka Harapan Hidup di Kabupaten Jombang memiliki tren meningkat pe‐ sat dari tahun 2009 hingga 2012 dan terus meningkat meskipun sedikit dari tahun 2012‐2013. Jika dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maka IPM meningkat lebih pesat dari pada AHH karena peningkatan IPM ditunjang oleh tiga unsur yaitu kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat. B. ANGKA KESAKITAN Morbiditas atau angka kesakitan dapat berupa angka insiden maupun angka prevalensi dari suatu penyakit. Angka kesakitan menggambarkan kejadian penyakit dalam suatu populasi pada kurun waktu tertentu. Morbiditas juga berperan dalam penilaian terhadap derajat kesehatan masyarakat.
18
Berdasarkan laporan dari Puskesmas diketahui bahwa penyakit yang paling banyak diderita masyarakat di Kabupaten Jombang tahun 2013 meliputi penyakit sebagai berikut.
No 1
Tabel 2 Data 10 Penyakit Terbanyak di Kabupaten Jombang Tahun 2013 Persentase Kode terhadap Jenis Penyakit Jumlah (ICD X) Total Penderita J00 Nasofaringitis akut (common cold) 51.535 25,3%
2
J06
Infeksi akut pernafasan atas lainnya
51.263
25,2%
3
I10
Hipertensi
21.674
10,7%
4
K31
Penyakit oesophagus, lambung dan usus duabelas jari
21.340
10,5%
5
M25
Penyakit sendi
15.187
7,5%
6
E14
Diabetes Mellitus
9.763
4,8%
7
L30
Dermatitis dan eksem
9.697
4,8%
8
J22
Infeksi akut pernafasan bawah lainnya
8.464
4,2%
9
A09
Diare dan Gastroenteritis lainnya yang diduga karena infeksi
8.429
4,1%
10
J44
Asma dan penyakit kronis pernafasan bawah
6.036
3,0%
Sumber : Seksi Yankes Dinkes Kab. Jombang 2013
Hipertensi dan Diabetes mellitus selalu muncul sebagai penyakit yang terbanyak di Kabupaten Jombang baik di tahun 2012 maupun 2013. Penyakit tersebut bukan penyakit menular tetapi lebih terkait pada faktor keturunan dan pola hidup masyarakat. Hal ini menarik untuk ditindaklanjuti dengan pendekatan program yang melibatkan beberapa program (lintas program). 1. Penyakit Menular Langsung a. Penyakit TB Paru Penyakit Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang disebab‐ kan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini menular me‐ lalui droplet orang yang telah terinfeksi basil tuberculosis. TB paru menjadi sa‐ 19
lah satu penyakit yang pengendaliannya menjadi komitmen global dalam MDGs. Beban penyakit yang disebkan oleh tuberculosis dapat diukur dengan insiden, prevalensi dan mortalitas/kematian. Insiden didefinisikan sebagai jum‐ lah kasus baru dan kasus kambuh tuberculosis yang muncul dalam periode waktu tertentu, biasanya dinyatakan satu tahun. Prevalensi didefinisikan seba‐ gai jumlah kasus tuberculosis pada suatu titik waktu tertentu. Mortalitas dide‐ finisikan sebagai jumlah kematian akibat tuberculosis dalam jangka waktu ter‐ tentu. Kabupaten Jombang telah menjalankan strategi Directly Observed Treatment Short Course (DOTS) sejak tahun 1995 sebagai upaya pemberanta‐ san penyakit TB Paru dan upaya menekan penularan kasus TB. Gambar 3.6 Angka Insiden TB Paru menurut Puskesmas Di kabupaten Jombang Tahun 2013
Sumber : Seksi P2P Dinkes Kab. Jombang 2013
20
Kasus baru Tb Paru paling banyak ditemukan di wilayah Puskesmas Ja‐ tiwates dan Tembelang dengan angka insiden 113,5 dan 113,3 per 100.000 penduduk. Di wilayah tersebut tingkat penularan Tb Paru lebih tinggi dibanding wilayah lainnya, terbukti dengan banyaknya kasus baru TB Paru. Insiden teren‐ dah berada di wilayah Puskesmas Bareng (4 per 100.000 penduduk). Gambar 3.7 Kasus Baru TB Paru menurut Puskesmas Di Kabupaten Jombang Tahun 2013
Sumber : Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinkes Kab. Jombang 2013
Jumlah penderita BTA (+) baru yang ditemukan pada tahun 2013 seba‐ nyak 655 orang dengan angka penemuan kasus atau Case Detection Rate (CDR) sebesar 50,50%. Capaian ini belum mencapai target CDR yang ditetapkan yaitu 70%. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya penemuan kasus TB paru BTA (+). Jika dibandingkan dengan tahun 2012 CDR sebesar 53,49% maka CDR Tb Paru tahun 2013 mengalami penurunan. 21
b. Kusta Penyakit Kusta adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium Leprae yang menyerang syaraf tepi dan jaringan tubuh lainnya, kecuali susunan syaraf pusat. Prevalensi merupakan indicator yang bermanfaat dalam menetapkan besarnya masalah dan transmisi yang sedang berlangsung. Tahun 2013 preva‐ lensi rate di Kabupaten Jombang 0,96 per 10.000 penduduk, angka ini sudah menurun dibanding tahun 2012 dimana prevalensi rate mencapai 1,03 per 10.000 jumlah penduduk. Target <1 per 10.000 jumlah penduduk. Dari angka tersebut dapat disimpulkan bahwa kusta sudah dapat dikendalikan di Kabupa‐ ten Jombang. Pada tahun 2013 ini penderita kusta kasus baru untuk kusta type ker‐ ing (PB) sebanyak 12 orang, dan dari kusta tipe basah (MB) sebanyak 109 orang. Dengan demikian total kasus baru kusta adalah 121 orang, dengan New Case Detection Rate (NCDR) 9,88 per 100.000 penduduk. Tingkat penularan kusta di masyarakat dinyatakan dengan indikator proporsi penderita anak (usia 0‐14 tahun). Dari total 121 kasus baru kusta, 5 (4,13%) kasusnya adalah dari kalangan anak‐anak usia 0‐14 tahun. Dan untuk mengetahui keterlambatan antara kejadian penyakit dan penegakan diagnose digunakan indikator proporsi cacat tingkat II. Menurut data laporan kohort program Pencegahan dan Pemberantasan (P2) kusta, diketahui bahwa tahun 2013 ini cacat tingkat II adalah 16 orang dari total penderita baru 121 orang (13%). Berdasarkan kohort 2012 di Kabupaten Jombang terdapat 11 penderita kusta PB dan semuanya telah selesai berobat atau RFT (Release From Treat‐ ment) 100%. Sedangkan berdasar kohort 2011 penderita kusta MB 104 pende‐ rita, dengan 94 penderita telah RFT (90,38%). Hal ini menunjukkan pada tahun 2011 terdapat 10 penderita kusta MB belum menyelesaikan pengobatannya. 22
Gambar 3.8 Proporsi Penderita Kusta Anak dan Proporsi Cacat Tingkat II Kusta di Kabupa‐ ten Jombang Tahun 2009‐2013
Sumber : Seksi P2P Dinkes Kab. Jombang
Target yang harus dicapai dalam penularan (proporsi anak) maupun keber‐ hasilan deteksi kasus baru (cacat tingkat II) adalah <5%. Sedangkan jumlah penderita kusta baik penderita baru maupun lama per 10.000 penduduk mulai tahun 2009 sampai 2012 dapat dilihat pada grafik Pre‐ valensi Rate pada gambar 3.6 berikut ini. Gambar 3.9 Prevalensi Rate Kusta per 10.000 Penduduk Kabupaten Jombang Tahun 2009‐2013
Sumber : Seksi P2P Dinkes Kab. Jombang
23
Angka prevalensi kusta tahun 2013 adalah 10,96 per 10.000 penduduk; se‐ dangkan target yang harus dicapai < 1 per 10.000 penduduk. dimana prevalen‐ si penderita kusta laki‐laki 1,27 per 10.000 penduduk sedangkan prevalensi penderita perempuan 0,65 per 10.000 penduduk. Artinya penderita kusta laki‐ laki lebih banyak dari pada dari kalangan perempuan; baik penderita baru maupun lama. c. Penyakit HIV & AIDS Penyakit HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh in‐ feksi Human Immunodeficiency Virus yang menyerang system kekebalan tu‐ buh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketaha‐ nan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai penyakit lain. Sebelum memasuki AIDS penderita terlebih dahulu dinyatakan HIV positif. Jumlah penderita HIV dimasyarakat dapat diketahui melalui 3 cara. Pertama dengan pelayanan VCT (Voluntary, Counseling, and Testing) kedua dengan PITC (Provider Intensif Testing and Conselling), ketiga dengan PMTCT (Prevention of Mother to Child Transmition). Berikut ini gambaran jumlah kasus baru HIV maupun AIDS di Kabupaten Jombang. 24
Gambar 3.10 Peta Epidemi HIV di Kabupaten Jombang Tahun 2013
Sumber : Seksi P2P Dinkes Kab. Jombang
Dari gambar di atas menunjukkan bahwa terdapat 7 Puskesmas yang wi‐ layahnya terbebas dari penularan HIV karena ditunjukkan dengan tidak adanya kasus baru HIV. Puskesmas tersebut adalah Mojoagung, Sumobito, Kesamben, Jatiwates, Dukuh Klopo, Tembelang, Bawangan. 25
Gambar 3.11 Peta Epidemi AIDS di Kabupaten Jombang Tahun 2013
Sumber : Seksi P2P Dinkes Kab. Jombang
HIV/AIDS dapat ditularkan melalui beberapa cara penularan, yaitu hubun‐ gan seksual lawan jenis, hubungan sejenis melalui Lelaki Seks dengan Lelaki (LSL), penggunaan alat suntik secara bergantian, transfusi, dan dari ibu ke anak. HIV dan AIDS adalah salah satu target MDGs (tujuan 6A) untuk dikendali‐ kan penyebaran dan penurunannya hingga tahun 2015. Jumlah kasus baru HIV yang ditemukan di Kabupaten Jombang tahun 2013 adalah 101 orang, sedangkan kasus baru HIV tahun 2012 sebanyak 102 orang. Penderita AIDS di tahun 2013 berjumlah 57 orang, tahun 2012 hanya 45 orang. Jumlah kematian yang diakibatkan AIDS tahun 2013 berjumlah 32 orang.
Pendonor darah di UPT PMI Kabupaten Jombang tahun 2013 seba‐
nyak 15.712 pendonor, yang diskreening HIV sebanyak 15.533 sampel darah (98,86%). Hal ini menunjukkan perhatian besar UPT tersebut dalam menjaring kasus HIV. Hasil dari screening darah ini ditemukan 36 (0,23%) sampel darah dinyatakan positif HIV. 26
d. Pneumonia Pneumonia adalah infeksi akut yang menyerang jaringan paru (alveoli). In‐ feksi dapat disebabkan oleh bakteri, virus maupun jamur. Pneumonia juga da‐ pat terjadi akibat kecelakaan karena menghirup cairan atau bahan kimia. Popu‐ lasi yang rentan terserang pneumonia adalah anak‐anak usia kurang dari 2 ta‐ hun, usia lanjut lebih dari 65 tahun, atau yang malnutrisi. Pneumonia merupakan penyebab utama kematian pada bayi dan balita. Kasus ISPA pada umumnya terjadi pada balita dengan gizi kurang dan berada pada lingkungan yang tidak sehat (asap rokok, polusi). Jumlah perkiraan balita pneumonia menggunakan formula 10% dari jumlah balita. Pneumonia balita diperkirakan tahun ini sebanyak 10.463 balita. Jumlah balita penderita pneumonia yang dilaporkan dan ditangani di Kabupaten Jom‐ bang tahun 2013 adalah 1.058 (14,41%). Jumlah ini sudah mencakup kegiatan di Puskesmas dan rumah sakit daerah maupun swasta yang ada di Kabupaten Jombang. Gambar 3.12 Kasus Pneumonia Balita di Kabupaten Jombang Tahun 2009‐2013
Sumber : Seksi P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Sejak tahun 2009 hingga 2013 terjadi fluktuasi penyakit Pneumonia pada balita yang ditemukan dan ditangani. Puncak kasus terjadi pada tahun 2012 dan berhasil diturunkan pada tahun 2013. 27
e. Diare Penyakit diare adalah penyakit endemis di Kabupaten Jombang. Secara umum penyakit diare sangat berkaitan dengan hygiene sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga adanya penurunan kasus diare menunjukkan adanya peningkatan kualitas kedua faktor tersebut. Pada tahun 2013 diperkirakan jumlah penderita diare sebanyak 26.204 orang, ternyata jumlah penderita Diare yang ditemukan dan ditangani di Kabu‐ paten Jombang tahun 2013 adalah 26.445 (100,92%). Total kasus diare tahun 2013 meningkat dibanding jumlah kasus pada tahun 2012 mencapai 24.742 ka‐ sus. Gambar 3.13 Penemuan Penderita Diare di Kabupaten Jombang Tahun 2009‐2013
Sumber : Seksi P2P Dinkes Kab. Jombang
Sedangkan angka kesakitan (morbiditas) diare pada semua usia pada tahun 2012 adalah 206 per 1.000 penduduk, menurun dibandingkan tahun 2011 di‐ mana morbiditas mencapai 250 per 1.000 penduduk. Morbiditas diare di Ka‐ bupaten Jombang terjadi fluktuasi dari tahun 2009 hingga tahun 2013. 28
Gambar 3.14 Angka Kesakitan Diare Semua Usia (per 1000 Penduduk) Kabupaten Jombang Tahun 2009‐2013
Sumber : Seksi P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Angka kesakitan diare untuk semua usia bersifat fluktuatif dari tahun 2009 hingga 2013. Angka kesakitan diare tertinggi terjadi pada tahun 2011 (250 per 1.000 penduduk), tetapi berhasil dikendalikan lagi di tahun 2012 menjadi 206 per 1.000 penduduk. Selama 4 (empat) tahun terakhir angka kesakita diare Ka‐ bupaten Jombang selalu dibawah angka kesakitan diare nasional. Tetapi pada tahun 2013 angka kesakitan diare Kabupaten Jombang lebih tinggi dari pada angka nasional. Diantara upaya‐upaya yang dilakukan untuk mengendalikan la‐ ju morbiditas diare antara lain sosialisasi atau penyuluhan tentang diare, pro‐ gram STBM menuju kawasan ODF, serta peningkatan PHBS. 2. Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) Beberapa penyakit dapat menular dengan cepat sehingga berpotensi menim‐ bulkan Kejadian Luar Biasa (KLB), namun diantara penyakit‐penyakit tersebut ada yang dapat dicegah dengan imunisasi atau disingkat PD3I, antara lain : a. Tetanus Neonatorum Penyakit Tetanus Neonatorum (TN) disebabkan oleh basil Clostridium Tetani yang masuk ke dalam tubuh melalui luka. Penyakit ini menginfeksi bayi baru lahir yang salah satunya disebabkan oleh pemotongan tali pusat dengan 29
alat yang tidak steril. Kasus TN, banyak terjadi di negara berkembang dan berpotensi untuk menjadi KLB. Pada tahun 2013 di Kabupaten Jombang tidak ditemukan kasus tetanus neonatorum, tahun 2012 masih ditemukan 1 (satu) kasus di wilayah kerja Puskesmas Wonosalam. b. Campak Campak juga dikenal sebagai Morbili atau Measles, merupakan penyakit yang sangat menular (infeksius) yang disebabkan oleh virus RNA dari genus Morbilivirus dari keluarga Paramyxoviridae. Berikut ini ditampilkan jumlah kasus campak di Kabupaten Jombang menurut Puskesmas tahun 2013. Gambar 3.15 Sebaran Kasus Campak Kabupaten Jombang menurut Puskesmas Tahun 2013
Sumber : Seksi SE dan KK Dinkes Kab. Jombang
Penularan dari orang ke orang melalui percikan ludah dan transmisi melalui udara terutama melalui batuk, bersin atau sekresi hidung. Masa inkubasi 7‐18 hari, rata‐rata 10 hari. Gejala dan tanda‐tanda penyakit campak adalah panas 30
≥38⁰C, khas (Pathognomonis) ditemukan Koplik’s Spot atau bercak putih keabuan dengan dasar merah di pipi bagian dalam, bercak kemerahan (rash). Sebagian besar penderita campak akan sembuh, komplikasi sering terjadi pada anak usia <5 tahun dan penderita dewasa usia > 20 tahun. Kematian penderita campak umumnya disebabkan karena komplikasinya. Kasus campak di Kabupaten Jombang mengalami tren menurun dari tahun 2009 sebanyak 122 kasus menjadi 6 kasus di tahun 2013. Insidence Rate pada tahun 2012 sebesar 1,8 per 100.000 penduduk. Perkembangan kasus campak di Kabupaten Jombang tahun 2009‐2013 terlihat pada gambar 11 berikut : Gambar 3.16 Perkembangan Kasus Campak di Kabupaten Jombang Tahun 2009‐2013
Sumber : Seksi SE dan KK Dinkes Kabupaten Jombang
Beberapa upaya untuk menurunkan insiden campak antara lain meningkatkan cakupan imunisasi campak dosis pertama >90% dan memberikan imunisasi kesempatan kedua pada semua anak, selain itu faktor gizi dan lingkungan juga turut menjadi faktor penentu. 31
c. Difteri Penyakit Difteri disebabkan oleh bakteri Corynebacterium Diphteriae yang menyerang sistem pernafasan bagian atas. Penyakit ini mudah menular, pada umumnya penyakit difteri ini menyerang anak‐anak usia 1‐10 tahun. Difteri termasuk penyakit menular yang kasusnya relatif rendah tetapi cenderung meningkat. Tinggi rendahnya kasus difteri sangat dipengaruhi oleh keberhasilan program imunisasi. Jumlah kasus difteri tahun 2013 ini sebanyak 17 kasus. Dari jumlah ini tidak ada penderita yang meninggal dunia. Di Kabupaten Jombang terjadi fluktuasi kasus difteri, dimana tahun 2009 tidak ditemukan kasus, kemudian kasus terus meningkat hingga tahun 2012 memuncak hingga 95 kasus. Tetapi pada tahun 2013 berhasil diturunkan kembali menjadi 17 kasus. Satu kasus diantaranya Positif Corinebacterium Difteriae. Penurunan kasus difteri ini disebabkan adanya Sub PIN dan Outbreak Respons Immunization (ORI) atau Imunisasi Difteri Massal, untuk semua golongan umur yang dilakukan serentak se‐Kabupaten Jombang. Gambar 3.17 Perkembangan Kasus Difteri di Kabupaten Jombang Tahun 2009 – 2013
Sumber : Seksi SE dan KK Dinkes Kabupaten Jombang
Beberapa upaya untuk mengendalikan kasus difteri antara lain sub PIN difteri untuk anak usia <15 tahun, ORI difteri untuk usia dewasa, sosialisasi 32
tentang penyakit difteri, pencegahan dan penanggulangannya secara lintas program maupun lintas sektor. d. AFP Kasus Acute Flaccid Paralysis (AFP) adalah semua kasus pada anak berusia kurang dari 15 tahun dengan kelumpuhan yang sifatnya flaccid (layuh), terjadi secara akut (mendadak), bukan disebabkan oleh ruda paksa. Yang dimaksud kelumpuhan akut adalah perkembangan kelumpuhan yang berlangsung cepat (rapid progresive) antara 1‐14 hari sejak terjadinya gejala awal (rasa nyeri, kesemutan, rasa tebal/kebas) sampai kelumpuhan maksimal. Sedangkan yang dimaksud kelumpuhan flaccid adalah kelumpuhan yang bersifat lunglai, lemas atau layuh bukan kaku atau terjadi penurunan tonus otot. Target indikator AFP Rate telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan ≥2/100.000 anak usia <15 tahun. Pada tahun 2013 terdapat 9 kasus AFP (non Polio) yang dilaporkan di Kabupaten Jombang. Dengan AFP Rate 2,98 per 100.000 penduduk usia <15 tahun. Dengan demikian Kabupaten Jombang telah mencapai target AFP Rate nasional. Gambar 3.18 Sebaran AFP non Polio Menurut Puskesmas di Kabupaten Jombang Tahun 2013
Sumber : Seksi SE dan KK Dinkes Kabupaten Jombang
33
Pada gambar 3.18 diatas nampak bahwa penemuan kasus AFP selama tahun 2013 terdapat pada 7 wilayah kerja puskesmas. Yaitu Puskesmas Perak, Mojowarno, Sumobito, Jogoloyo, Tambakrejo, Keboan, dan Bawangan. Penemuan kasus AFP di tahun 2013 ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa surveilans aktif sudah meningkat. Strategi penemuan kasus AFP yang dilakukan melalui : a. Sistem Surveilans Aktif Rumah Sakit (Hospital Based Surveillance/HBS); b. Sistem Surveilans AFP di masyarakat (Community Based Surveillance /CBS). Penemuan kasus AFP selama ini sebagian besar oleh rumah sakit, dan sebagian kecil ditemukan oleh Puskesmas. Akan tetapi Puskesmas saat ini sudah mulai aktif untuk menemukan kasus AFP berkat adanya pembinaan ataupun bimbingan teknik yang terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang maupun Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 3. Penyakit Menular Bersumber Binatang a. Demam Berdarah Dengue (DBD) Kabupaten Jombang merupakan daerah endemis DBD. Penyakit ini sering muncul sebagai KLB dengan angka kesakitan dan angka kematian yang relatif tinggi. Jumlah kasus DBD tahun 2013 adalah 474 kasus. Jumlah ini menurun setelah sebelumnya (2012) terdapat 503 kasus. Dari 474 kasus DBD meninggal 5 orang, dengan Case Fatality Rate (CFR) 1,05%. Angka ini melebihi ambang teleransi nasional sebesar <1%. Jika dibandingkan tahun 2012 maka kondisi ini sudah lebih baik dimana CFR DBD sebesar 1,59%. Insidence rate DBD tahun 2013 sebesar 38,7 per 100.000 penduduk. Sesuai target nasional sebesar < 52/100.000 penduduk. 34
Gambar 3.19 Jumlah Kasus DBD di Kabupaten Jombang Tahun 2009‐2013
Sumber : Seksi P2P Dinkes Kab. Jombang
Tren kasus DBD membentuk kurva terbalik, yaitu tahun 2009‐2010 kasus cukup tinggi, kemudian menjadi turun tahun 2011 lalu meningkat lagi selama dua tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh musim hujan yang panjang dan gerakan PSN belum berjalan optimal. Gambar 3.20 Angka Insidens Penyakit DBD (per 100.000 penduduk) dan CFR DBD di Kabupaten Jombang Tahun 2009 – 2013
Sumber : Seksi P2P Dinkes Kab. Jombang
35
Insiden atau angka kejadian kasus DBD yang tinggi tidak selalu diiringi dengan kematian yang banyak. Seperti telihat pada grafik di atas pada tahun 2011 dan 2013. Incidence Rate DBD di Kabupaten Jombang tahun 2013 sebesar 38,7 per 100.000 penduduk, telah sesuai target nasional <52/100.000 penduduk. Sedangkan CFR DBD tahun 2013 sebesar 1,05%, angka ini melebihi target Nasional <1%. Gambar 3.21 Peta Kasus DBD menurut Puskesmas di Kabupaten Jombang Tahun 2013
Sumber : Seksi P2P Dinkes Kab. Jombang
Sedangkan sebaran kasus DBD menurut wilayah kerja puskesmas dapat dilihat pada lampiran profil tahun 2012 tabel 23. Angka Bebas Jentik (ABJ) tahun 2013 sebesar 86,05% sebesar menurun sedikit dari tahun 2012 (87,69%), capaian ABJ tersebut masih dibawah target SPM bidang kesehatan Kabupaten Jombang (>95%). b. Malaria Malaria merupakan salah satu penyakit menular yang upaya pengendaliannya menjadi komitmen global dalam MDGs. Malaria disebabkan oleh hewan bersel satu (protozoa) Plasmodium yang hidup dan berkembang 36
biak dalam sel darah merah manusia ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Pada tahun 2013 terdapat 15 penderita malaria positif yang ditemukan di Kabupaten Jombang, sedangkan di tahun 2012 terdapat 35 penderita malaria positif. Angka Kesakitan Malaria atau Annual Parasite Incidence (API) Kabupaten Jombang tahun 2013 sebesar 0,057 per 1.000 penduduk tahun sebelumnya (2012) API 0,03 per 1.000 penduduk; dengan demikian Kabupaten Jombang termasuk kategori endemis rendah (API 0 – 1 per 1.000 Penduduk).
Gambar 3.22 Kasus Malaria Positif dan Angka Kesakitan (API) di Kabupaten Jombang Tahun 2009 – 2013
Sumber : Seksi P2P Dinkes Kab. Jombang
Ada kesimpulan menarik dari gambar grafik di atas, yaitu jumlah kasus yang meningkat tidak berbanding lurus dengan angka kesakitan (API). Karena angka resiko kesakitan masih dibandingkan dengan berapa jumlah penduduk Kabupaten Jombang sebagai denominator faktor resiko pada tahun tersebut. Jika kita perhatikan kasus malaria tahun 2009 dan 2010, jumlah kasus malaria tidak begitu banyak tetapi angka kesakitan penduduk sangat tinggi. sebaliknya tahun 2011 dan 2012 jumlah kasus malaria meningkat tetapi angka kesakitannya sangat rendah. 37
C. STATUS GIZI MASYARAKAT Keadaan gizi yang baik merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat dan berkualitas. Periode dua tahun pertama kehidupan seorang anak merupakan masa kritis karena mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Oleh karena itu terjadinya gangguan gizi di masa tersebut dapat bersifat permanen dan tidak dapat pulih walaupun kebutuhan gizi dimasa selanjutnya terpenuhi. Status gizi masyarakat dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), status gizi balita dan anak sekolah, anemia gizi besi pada ibu, remaja, dan ibu hamil KEK (kurang Energi Kalori) serta pekerja wanita dan Gangguan Akibat Kekuarangan Yodium. 1. Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Berdasar laporan Kohort bayi, Jumlah BBLR di Kabupaten Jombang yang dilaporkan tahun 2013 sebanyak 756 kasus, sedangkan seluruh bayi lahir yang ditimbang adalah 20.062 bayi, jadi kasus BBLR hanya 3,8%. Kondisi ini sudah meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2012 dimana jumlah BBLR 751 bayi (3,7%). Kasus BBLR ini menjadi perhatian khusus karena sering kali menyebabkan kematian bayi. Diantara penyebab kematian bayi BBLR adalah faktor penyumbang terbesar (23%), selain karena Asfiksia (21,4%). Berikut ini kondisi Puskesmas dengan BBLR di wilayah kerjanya tahun 2013. 38
Gambar 3.23 Persentase BBLR menurut Puskesmas di Kabupaten Jombang Tahun 2013
Sumber : Seksi Kesga Dinkes Kab. Jombang
Pada gambar 3.18 di atas terlihat bahwa BBLR terbanyak terjadi di wilayah kerja Puskesmas Blimbing Gudo 79% dari seluruh bayi baru lahir yang ditimbang, terendah terdapat di Puskesmas Bandar Kedungmulyo 1,3%. 2. Status Gizi Balita Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat status gizi masyarakat. Salah satu cara penilaian status gizi balita adalah dengan pengukuran antopometri yang menggunakan Indeks Massa Tubuh (IMT) yaitu pengukuran tubuh dibandingkan umur; Berat Badan/ Umur (BB/U), Berat Badan per Tinggi Badan (BB/TB), atau Tinggi Badan per Umur (TB/U). Untuk status gizi yang ditampilkan dalam profil ini ada dua macam yaitu status gizi menggunakan indikator Berat Badan dibandingkan dengan Umur balita (BB/U) yaitu lampiran tabel 27 dan indikator Berat Badan dibandingkan Tinggi Badan (BB/TB) untuk mengetahui gizi buruk mendapat perawatan (tabel 45). Indikator 39
BB/U menggambarkan status gizi yang sifatnya umum, tidak spesifik. Tinggi rendahnya prevalensi gizi buruk dan kurang, mengindikasikan ada tidaknya masalah gizi pada balita tetapi tidak mengindikasikan apakah masalah gizi tersebut bersifat kronis atau akut. Gambar 3.24 Prevalensi Gizi Balita menurut Indikator BB/U di Kabupaten Jombang Tahun 2013
Sumber : Seksi Gizi Dinkes Kab. Jombang
Untuk mengetahui status gizi yang sifatnya kronis biasanya menggunakan indikator TB/U dan untuk mengetahui masalah gizi akut menggunakan indikator BB/TB. Jumlah balita di Kabupaten Jombang pada tahun 2013 adalah 104.631, yang ditimbang (D) hanya 80.729 balita (77,2%). Dalam hal ini balita ditimbang terdiri atas N+T+O+B, dimana N= balita yang naik berat badannya, T = balita yang tidak naik atau tetap berat badannya, O= balita yang bulan lalu tidak datang (ditimbang), B= balita yang baru pertama kali hadir ke Posyandu (ditimbang). Diketahui hasil penimbangan balita tersebut bahwa balita yang BGM 462 (0,57%). Sedangkan untuk mengetahui balita yang naik BB nya maka dilakukan dengan membandingkan antara balita ditimbang (D) (73.081 balita) dengan balita yang naik berat badannya (N) sebesar 54.098 balita. Diketahui cakupan balita naik BB nya 75,13%. Kondisi ini menunjukan perkembangan yang bagus dimana jumlah 40
balita naik berat badannya meningkat dan jumlah balita BGM menurun. Karena data balita di Kabupaten Jombang pada tahun 2012 adalah 106.174 yang ditimbang (D) hanya 75% (79.965 balita), diketahui hasil penimbangan balita tersebut bahwa balita yang naik BB nya(N) 52.604 balita (65,8%), dan balita BGM hanya 466 balita (0,58%). Gambar 3.25 Kasus Balita Gizi Buruk menurut Perbandingan BB dan TB Balita di Kabupaten Jombang Tahun 2009‐2013
Sumber : Seksi Gizi Dinkes Kab. Jombang
Sedangkan pelayanan gizi buruk mendapat perawatan menggunakan indikator BB/TB. pada tahun 2013 ini ditemukan 23 kasus gizi buruk dan telah mendapat perawatan seluruhnya. Kondisi ini sudah lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2012 ditemukan 34 balita gizi buruk dan seluruhnya telah mendapat perawatan. 3. Status Gizi Ibu dan Wanita Pekerja Status gizi ibu hamil, dan wanita pekerja dapat dilihat dari tingkat kecukupan zat gizi besi (Fe), dengan tujuan menekan prevalensi Anemia zat gizi besi. Untuk kecukupan zat gizi besi bagi ibu hamil ada kebijakan pemberian tablet tambah darah 90 tablet selama kehamilannya. Pada tahun 2013 terdapat 23.446 ibu hamil, cakupan pemberian 30 tablet Fe (Fe1) pada ibu hamil mencapai 90,66% kondisi ini menurun bila dibandingkan 41
dengan tahun 2012, dimana pemberian 30 tablet Fe pada ibu hamil adalah 91,97%. Selain itu pemberian kapsul Fe pada ihu hamil juga dapat dilihat dari indikator pemberian 90 tablet Fe (Fe3), dimana tahun 2013 diberikan pada 20.115 ibu hamil (85,79%), kondisi ini belum mencapai target SPM bidang kesehatan sebesar 90%. Cakupan Fe3 tahun 2013 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2012 dimana capaian pemberian 90 tablet Fe pada ibu hamil adalah 86,85%. Beberapa upaya dilakukan untuk mencukupi kebutuhan zat besi pada wanita usia subur. Diantaranya adalah kerjasama dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Rumah Sakit Daerah dan Swasta, dan untuk wanita usia subur, pembentukan outlet Tablet Tambah Darah (TTD) mandiri bagi remaja di sekolah.
42
BAB IV SITUASI UPAYA KESEHATAN
Secara umum upaya kesehatan terdiri atas dua unsur utama, yaitu Upaya
Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan. Upaya Kesehatan Masyarakat adalah setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah dan atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan masyarakat. Upaya Kesehatan Masyarakat meliputi upaya‐ upaya promosi kesehatan, pemeliharaan kesehatan, pemberantasan penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular, penyehatan lingkungan dan penyediaan sanitasi dasar, perbaikan gizi masyarakat, kesehatan jiwa, pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, pengamanan zat adiktif dan bahan berbahaya, serta penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Upaya Kesehatan Perorangan adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan. Upaya Kesehatan Perorangan meliputi upaya‐upaya promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan rawat jalan, pengobatan rawat inap, pembatasan dan pemulihan kecacatan yang ditujukan pada perorangan. Situasi upaya kesehatan di Kabupaten Jombang yang telah dilakukan pada tahun 2013 akan diuraikan sebagai berikut : A. PELAYANAN KESEHATAN DASAR Salah satu komponen penting dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah pelayanan kesehatan dasar. Pelayanan kesehatan dasar yang diberikan dengan cepat dan tepat diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah kesehatan masyarakat. Upaya‐upaya pelayanan kesehatan masyarakat diurakan sebagai berikut : 1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Upaya kesehatan ibu dan anak diharapkan mampu menurunkan Angka Kematian. Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan untuk mempersiapkan generasi akan datang yang sehat, cerdas, berkualitas dan untuk menurunkan angka kematian bayi dan balita. a.
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K1 dan K4) Upaya kesehatan ibu hamil diwujudkan dalam pemberian pelayanan antenatal sekurang‐kurangnya 4 kali selama masa kehamilan. Distribusi waktu 43
pelayanan ini yaitu minimal 1 kali pada trimester pertama (usia kehamilan 0‐ 12 minggu), 1 kali pada trimester kedua (usia kehamilan 12‐24 minggu), dan 2 kali pada trimester ketiga (usia kehamilan 24‐36 minggu). Pembagian pelayanan ini dimaksudkan untuk pemantauan dan screening risiko tinggi ibu hamil untuk menjamin perlindungan pada ibu hamil dan atau janin, berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan dan penanganan dini komplikasi kehamilan. Hasil pencapaian program pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dinilai dengan menggunakan indikator cakupan K1 dan K4. Cakupan pelayanan K1 di Kabupaten Jombang pada tahun 2013 adalah 90,66%, yaitu pelayanan pada 21.255 ibu hamil dari seluruh ibu hamil yang berjumlah 23.446 Sedangkan cakupan K1 tahun 2012 adalah 92,18%. Cakupan K4 pada tahun 2013 sebesar 85,79%, yaitu pelayanan pada 20.115 ibu hamil dari total ibu hamil. Capaian ini menurun sedikit dibanding tahun 2012, dimana cakupan K4 sebesar 86,56%. Kesenjangan antara K1 dan K4 perlu dicari penyebabnya untuk dibuatkan penyelesaianya sehingga seluruh ibu hamil mendapat pelayanan paripurna. Gambar 4.1 Cakupan Pemeriksaan K1 & K4 Di Kabupaten Jombang Tahun 2009‐2013
Sumber : Seksi Kesga Dinkes Kab. Jombang
Pada grafik di atas terlihat bahwa terdapat kesenjangan cakupan K1 dan K4; dimana cakupan K4 lebih rendah daripada K1. Artinya ibu hamil yang pada trimester pertama dilayani menjadi tidak memanfaatkan pelayanan kesehatan 44
ibu hamil trimester terakhir di Kabupaten Jombang. Hal ini disebabkan adanya mobilitas penduduk dari migrasi (perpindahan), kelahiran, kematian, dan ibu hamil yang belum waktunya kontrol (K2, K3). Jika kesenjangan K1‐K4 kecil menunjukkan hampir semua ibu hamil yang melakukan kunjungan pertama pelayanan antenatal, meneruskan hingga kunjungan keempat pada triwulan 3, sehingga kehamilan dapat terus dipantau oleh petugas kesehatan dan diharapkan semua ibu hamil melahirkan di tenaga kesehatan. Gambar 4.2 Cakupan Pemeriksaan K4 menurut Puskesmas Di Kabupaten Jombang Tahun 2013
Target SPM 95%
Sumber : Seksi Kesga Dinkes Kab. Jombang
Terdapat 6 (enam) puskesmas telah mencapai target SPM untuk cakupan pelayanan K4 (95%) yaitu Puskesmas Cukir, Pulolor, Perak, Tembelang, Mojoagung, Pulorejo. 45
b.
Pertolongan Persalinan oleh tenaga Kesehatan dengan Kompetensi Kebidanan Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan adalah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang profesional (dengan kompetensi kebidanan) dimulai dari lahirnya bayi, pemotongan tali pusat sampai keluarnya placenta. Komplikasi dan kematian ibu maternal serta bayi baru lahir sebagian besar terjadi dimasa persalinan yang tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak mempunyai kompetensi kebidanan. Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Jombang tahun 2013 sebesar 88,19%. Angka ini belum mencapai target SPM Kabupaten Jombang yaitu 95%. Penyebabnya adalah jumlah sasaran riil jauh lebih kecil dari pada jumlah sasaran menurut proyeksi penduduk hasil sensus BPS Provinsi. Gambar 4.3 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan menurut Puskesmas di Kabupaten Jombang Tahun 2013
Target SPM 95%
Sumber : Seksi Kesga Dinkes Kesehatan Kab. Jombang
46
Terdapat 9 (sembilan) Puskesmas yang memiliki angka cakupan pertolongan persalinan sesuai target dan bahkan lebih. Puskesmas dimaksud adalah Puskesmas Tembelang, Cukir, Pulolor, Plumbon Gambang, Gambiran, Mojoagung, Banda Kedungmulyo, Pulorejo, dan Mayangan. Data cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Jombang diperoleh dari semua fasilitas kesehatan yang ada, meliputi Puskesmas, rumah sakit Pemerintah dan rumah sakit swasta, polindes, bidan praktik mandiri, dan rumah bersalin. Berikut ini rekaman cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan tahun 2009‐ 2013. Gambar 4.4 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Kabupaten Jombang Tahun 2009 – 2013
Sumber : Seksi Kesga Dinkes Kab. Jombang
Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan yang handal dengan kompetensi kebidanan, Seksi Kesehatan Keluarga pada tahun 2013 telah melakukan berbagai pelatihan untuk tenaga bidan diantaranya adalah : a. pelatihan APN (Asuhan Persalinan Normal); b. manajemen asfiksia bayi baru lahir; c. manajemen bayi dengan berat lahir rendah; d. pelatihan kelas ibu hamil; e. Pencegahan Penularan HIV/AIDS Ibu ke Anak (PPIA); 47
f. Pembinaan Puskesmas PONED oleh Tim PONEK; g. Supervisi Fasilitatif; c. Ibu Hamil Komplikasi yang Ditangani Ibu hamil komplikasi atau risiko tinggi adalah ibu hamil dengan keadaan penyimpangan dari normal yang secara langsung menyebabkan kesakitan dan kematian bagi ibu maupun bayinya. Melalui pemeriksaan kehamilan secara rutin, dapat diketahui sejak dini apabila ada ibu hamil yang masuk dalam kategori risiko tinggi atau potensi terjadi komplikasi dan komplikasi yang memerlukan pelayanan kesehatan rujukan. Cakupan ibu hamil komplikasi yang ditangani tahun 2013 adalah 95,1% yaitu pelayanan pada 4.460 ibu hamil risiko tinggi dari jumlah perkiraan ibu hamil yang risiko tinggi. Capaian ini meningkat dibanding capaian tahun 2012 yaitu 94,21%. Penanganan ibu hamil dengan komplikasi tersebut perlu diiringi dengan upaya‐upaya preventif seperti peningkatan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kehamilan secara teratur di tenaga kesehatan (K1‐K4), perilaku ibu hamil yang mencerminkan gaya hidup yang bersih dan sehat, pemenuhan gizi selama kehamilan, serta peningkatan kompetensi petugas. Berikut ini grafik tentang cakupan pelayanan penanganan komplikasi pada ibu hamil di setiap Puskesmas se‐Kabupaten Jombang. 48
Gambar 4.5 Cakupan Ibu Hamil Komplikasi Ditangani menurut Puskesmas di Kabupaten Jombang Tahun 2013
Target SPM 85%
Sumber : Seksi Kesga Dinkes Kab. Jombang
Pada gambar di atas terlihat bahwa hampir seluruh Puskemas telah melayani komplikasi kebidanan sesuai yang ditargetkan (85%). Hanya 12 Puskesmas yang belum dapat mencapai target. Capaian terendah ada di Puskesmas Brambang (10,3%) sedangkan capaian tertinggi ada di Puskesnas Jogoloyo (162,8%). Penanganan ibu hamil komplikasi ini telah difasilitasi oleh Puskesmas PONED sebanyak 11 (sebelas) puskesmas yang tersebar di seluruh penjuru kabupaten. Puskesmas tersebut adalah Puskesmas Bandar Kedungmulyo, Cukir, Bareng, Mojoagung, Sumobito, Peterongan, Tembelang, Tapen, Blimbing Gudo, Kabuh dan Mayangan. Adapun kondisi yang tidak dapat dilayani di Puskesmas PONED maka penanganan dirujuk ke RS mampu PONEK yaitu RSUD Jombang, RSIA Muslimat dan RSK Mojowarno. 49
d. Pelayanan Ibu Nifas Pelayanan nifas adalah pelayanan kesehatan pada ibu nifas mulai 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan oleh tenaga kesehatan sesuai standar yang dilakukan sekurang‐kurangnya 3 (tiga) kali sesuai jadwal yang dianjurkan, yaitu 6 jam sampai dengan 3 hari pasca persalinan, pada hari ke‐4 sampai dengan hari ke‐ 28 pasca persalinan, dan pada hari ke‐29 sampai dengan hari ke‐42 pasca persalinan. Sedangkan jenis pelayanan nifas yang diberikan antara lain : a. Pemeriksaan tanda vital (tekanan darah, nadi, nafas, dan suhu); b. Pemeriksaan tinggi puncak rahim ( fundus uteri); c. Pemeriksaan lokhia dan cairan per vaginam lain; d. Pemeriksaan payudara dan pemberian anjuran ASI eksklusif; e. Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kesehatan ibu nifas dan bayi baru lahir, termasuk keluarga berencana (KB); f. Pelayanan keluarga berencana (KB) pasca persalianan. Pencapaian upaya kesehatan ibu nifas diukur melalui indikator cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas (Cakupan KF3). Dari hasil rekap LB3 KIA di seksi Kesga Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang hasil cakupan pelayanan ibu nifas tahun 2013 adalah 88,31%. Angka ini belum mencapai target SPM bidang kesehatan 90%. 50
Gambar 4.6 Cakupan Pelayanan Ibu Nifas menurut Puskesmas di Kabupaten Jombang Tahun 2013
Target SPM 90%
Sumber : Seksi Kesga Dinkes Kab. Jombang
Dari gambar di atas diketahui bahwa sebagian besar puskesmas telah memberi pelayanan kesehatan ibu nifas sesuai target, 13 Puskesmas masih belum dapat mencapai target SPM bidang kesehatan. Sedangkan tren atau kecenderungan pemberian pelayanan kesehatan ibu nifas dapat dilihat dalam gambar di bawah ini. 51
Gambar 4.7 Cakupan Pelayanan Ibu Nifas di Kabupaten Jombang Tahun 2009‐2013
Sumber : Seksi Kesga Dinkes Kab. Jombang
Cakupan pelayanan ibu nifas memiliki tren menurun. Hal ini perlu antisipasi dan perlu usaha serta dukungan penuh dari beberapa pihak untuk pemberian pelayanan ibu nifas secara paripurna dan menyeluruh. e. Pelayanan Kesehatan Neonatus Bayi hingga usia kurang dari satu bulan (0‐28 hari) merupakan golongan umur yang paling rentan atau memiliki risiko gangguan kesehatan paling tinggi. Upaya untuk mengurangi risiko tersebut adalah melalui pelayanan kesehatan pada neonatus minimal 3 (tiga) kali yaitu dua kali pada usia bayi 0‐7 hari, dan satu kali pada saat bayi usia 8‐28 hari. Pelayanan ini biasa disebut KN lengkap. Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi ASI eksklusif, pencegahan infeksi berupa perawatan mata, tali pusat, pemberian vitamin K1 injeksi bila tidak diberikan pada saat lahir, pemberian imunisasi hepatitis B1 bila tidak diberikan saat lahir, dan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM). dilakukan sesuai standar sedikitnya 3 kali, pada 6‐24 jam setelah lahir, pada 3‐7 hari dan pada 28 hari setelah lahir yang dilakukan di fasilitas kesehatan maupun kunjungan rumah. Cakupan pelayanan kesehatan neonatus tahun 2013 sebesar 92,8%, sudah melebihi target SPM bidang kesehatan yaitu 90%. Cakupan ini menurun dibanding tahun 2012 yang sebesar 95,9%. 52
Gambar 4.8 Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap menurut Puskesmas di Kabupaten Jombang Tahun 2013
Target SPM 90%
Sumber : Seksi Kesga Dinkes Kab. Jombang Terdapat 12 (dua belas) puskesmas dengan cakupan KN lengkap dibawah target 90%, selebihnya Puskesmas telah mampu memberikan pelayanan KN lengkap sesuai target. 53
Gambar 4.9 Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap di Kabupaten Jombang Tahun 2009 – 2013
Sumber : Seksi Kesga Dinkes Kab. Jombang
Secara garis besar cakupan kunjungan neonatus lengkap selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 4.9. Pelayanan yang diberikan sudah sesuai prosedur pelayanan dan telah melebihi target SPM. f. Pelayanan Kesehatan Bayi Pelayanan kesehatan bayi ditujukan pada bayi usia 29 hari – 11 bulan yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi klinis kesehatan misalnya dokter, bidan, dan perawat, minimal 4 kali. Pelayanan kesehatan bayi yang diberikan antara lain pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/HB‐1, Polio 1‐4, dan Campak), stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK) bayi, pemberian vitamin A pada bayi, dan penyuluhan perawatan kesehatan bayi serta penyuluhan ASI Eksklusif, MP ASI. Tujuan pelayanan kesehatan pada bayi ini adalah supaya bayi mendapat pelayanan kesehatan dasar, diketahui sejak dini adanya kelainan atau penyakit, dan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit serta peningkatan kualitas hidup bayi. Cakupan pelayanan kesehatan bayi pada tahun 2013 adalah 91,6%; dimana pelayanan diberikan pada 19.115 bayi dari seluruh bayi yang ada (20.867).
54
Cakupan pelayanan kesehatan bayi menurun dibanding tahun 2012 dimana capaiannya 100,85%. Gambar 4.10 Cakupan Kunjungan Bayi menurut Puskesmas di Kabupaten Jombang Tahun 2013
Target SPM 90%
Sumber : Seksi Kesga Dinkes Kab. Jombang
Terdapat 14 (empat belas) Puskesmas yang memiliki cakupan kunjungan bayi di bawah target SPM. Pencapaian tertinggi adalah Puskesmas Mayangan (107,8%), Pulolor (102,8%) dan Bandar Kedungmulyo (102,6%). Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kunjungan bayi antara lain validasi data sasaran, pelatihan dan penerapan SDIDTK, pemenuhan kebutuhan sarana dan tenaga, koordinasi dengan RS dan swasta, serta kegiatan menumbuhkan peran serta masyarakat dalam memanfaatkan UKBM terutama Posyandu. 55
Gambar 4.11 Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Jombang Tahun 2009‐2013
Sumber : Seksi Kesga Dinkes Kab. Jombang
Dalam 4 tahun terakhir, cakupan kunjungan bayi selalu melebihi target SPM, hanya tahun 2009 yang belum mencapai target. g. Pelayanan Kesehatan Anak Balita Pelayanan Kesehatan anak balita adalah pelayanan kesehatan pada anak umur 12‐59 bulan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup anak balita diantaranya adalah melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan serta stimulasi tumbuh kembang pada anak dengan menggunakan instrumen SDIDTK, pembinaan posyandu, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), konseling keluarga pada kelas ibu balita dengan pemanfaatan buku KIA, perawatan anak balita dengan pemberian ASI sampai 2 (dua) tahun, makanan gizi seimbang dan vitamin A. Pemberian pelayanan pada anak balita ini diberikan minimal 8 (delapan) kali. Cakupan Pelayanan Kesehatan pada anak balita tahun 2013 adalah 75,96%. Dimana pelayanan kesehatan anak balita diberikan pada 63.630 dari 83.764 anak balita yang ada. Cakupan ini meningkat jika dibandingkan tahun 2012 yang capaiannya sebesar 72,95%. Cakupan ini masih belum mencapai target SPM bidang kesehatan sebesar 90%. Pada tahun 2013 ini Puskesmas yang telah mencapai target sebanyak 4 (empat) Puskesmas dari 34 Puskesmas yang ada yaitu Puskesmas Cukir, Pulorejo, Pulolor dan Mayangan. 56
Gambar 4.12 Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita menurut Puskesmas di Kabupaten Jombang Tahun 2013
Target SPM 90%
Sumber : Seksi Kesga Dinkes Kab. Jombang
Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar Puskesmas masih belum dapat mencapai target SPM pelayanan kesehatan anak balita. h. Pelayanan Kesehatan Anak usia SD dan sederajat Berbagai data menunjukkan bahwa masalah kesehatan anak usia sekolah semakin kompleks. Pada anak usia sekolah dasar biasanya berkaitan dengan Perilaku Hidup Bersih dan sehat (PHBS). Oleh karena itu sangat perlu adanya penjaringan kesehatan terhadap siswa SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/MA kelas I (siswa baru). Penjaringan kesehatan merupakan serangkaian kegiatan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan terhadap siswa kelas 1 SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/MA (siswa baru). Dapat digunakan untuk memilah siswa yang memiliki masalah kesehatan supaya mendapat penanganan sedini mungkin. Kegiatan penjaringan 57
ini meliputi pemeriksaan kebersihan perorangan (rambut, kulit, kuku), pemeriksaan status gizi berupa pengukuran antropometri, pemeriksaan ketajaman indera (penglihatan dan pendengaran), pemeriksaan kesehtaan gigi dan mulut, pemeriksaan laboratorium untuk anemia dan kecacingan. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan sederajat tahun 2013 sebesar 97,69%. Cakupan ini meningkat dibandingkan dengan cakupan tahun 2012 sebesar 95,86 %. Sedangkan target SPM yang harus dicapai adalah 100%. Gambar 4.13 Cakupan Pejaringan Siswa SD dan Setingkat menurut Puskesmas di Kabupaten Jombang Tahun 2013
Target SPM 100%
Sumber : Seksi Kesga Dinkes Kab. Jombang
Terdapat 18 (delapan belas) Puskesmas telah mencapai target SPM dalam penjaringan kesehatan untuk siswa SD dan setingkat. Cakupan terendah terdapat di Puskesmas Mojoagung sebesar 89,93%. 58
2. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Menurut hasil penelitian usia subur seorang wanita adalah antara usia 15‐49 tahun, oleh karena itu perlu untuk mengatur jarak kehamilan, sehingga wanita/pasangan pada usia ini lebih diprioritaskan untuk menggunakan alat kontrasepsi atau metode KB. Tingkat pencapaian pelayanan KB dapat dilihat dari cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan metode kontrasepsi, cakupan peserta KB yang baru menggunakan alat kontrasepsi, tempat pelayanan KB, dan jenis kontarsepsi yang digunakan oleh akseptor KB. Menurut hasil pengumpulan data pada tahun 2013 Jumlah pasangan usia subur (PUS) sebesar 208.602, dari jumlah tersebut yang menjadi peserta KB aktif adalah sebanyak 153.198 sedangkan yang menjadi peserta KB baru sebesar 23.906 orang (Tabel 35 Lampiran Profil Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2013). Cakupan peserta KB aktif tahun 2013 adalah 73,44%, meningkat dibandingkan cakupan tahun 2012 sebesar 70,34%. Jika tahun 2012 cakupan KB baru adalah 9,92% maka cakupan peserta KB baru tahun 2013 adalah 11,46%. Hal ini menunjukan adanya peningkatan kesadaran masyarakat maupun kinerja petugas kesehatan dalam memotivasi atau mendapatkan akseptor baru KB. Adapun jenis kontrasepsi yang banyak digunakan akseptor baik KB aktif maupun KB baru adalah suntik dan pilihan terendah adalah MOP, dengan proporsi persentase masing‐masing alat kontrasepsi tersebut sebagai berikut : 59
Gambar 4.14 Proporsi Jenis Kontrasepsi yang Digunakan oleh Peserta KB Aktif di Kabupaten Jombang Tahun 2013
Sumber : Seksi Kesga Dinkes Kab. Jombang
Alat atau metode kontrasepsi yang paling sering digunakan oleh pasangan usia subur (PUS) adalah Suntik, Pil, dan implan. 3. Pelayanan Kesehatan Pra Usia Lanjut (Pra Usila) dan Usia Lanjut (Usila) Dengan meningkatnya Usia Harapan Hidup, maka kesehatan usia lanjut juga perlu mendapatkan perhatian agar para lanjut usia dapat menjalani kehidupannya secara berkualitas baik fisik maupun mentalnya. Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan pada lansia, telah dilakukan pelatihan peningkatan kemampuan petugas dalam pelayanan lansia, pemenuhan sarana berupa posyandu lansia kit, pembinaan posyandu lansia serta karang werda yang sudah ada. Jumlah posyandu lansia terus ditingkatkan dengan tujuan untuk pemerataan pelayanan kesehatan lansia dan untuk mendekatkan pos pelayanan lansia pada sasaran. Dari data yang diperoleh diketahui bahwa jumlah posyandu lansia pada tahun 2009 hanya berjumlah 519 saat ini (2013) sudah bertambah menjadi 715 posyandu lansia. Cakupan pelayanan kesehatan pra usia lanjut (45‐59 tahun) dan usia lanjut (>60 tahun) pada tahun 2013 di Kabupaten Jombang sebesar 36,01% dari seluruh jumlah usila yang ada yaitu 352.031 jiwa. Cakupan ini meningkat dari pada tahun 60
2012 dimana cakupan pelayanan kesehatan usila sebesar 21,13%. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pelayanan petugas kesehatan terhadap kesehatan usila dan tertibnya pencatatan dan pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan usila. Gambar 4.15 Cakupan Pelayanan Kesehatan Pra Usila dan Usilaa menurut Puskesmas di Kabupaten Jombang Tahun 2013
Target 70%
Sumber : Seksi Kesga Dinkes Kab. Jombang
Dari gambar di atas terlihat bahwa ada 2 (dua) puskesmas yang memiliki cakupan pelayanan kesehatan pra lansia dan lansia sesuai target SPM bidang kesehatan (70%) yaitu Puskesmas Tapen dan Blimbing Gudo. 4. Pelayanan Imunisasi Pelayanan imunisasi adalah bagian dari upaya pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan pada penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Indikator untuk menilai keberhasilan program imunisasi adalah angka UCI (Universal Child Immunization). 61
Pada awalnya UCI diartikan sebagai tercapainya cakupan imunisasi lengkap minimal 80% untuk tiga jenis antigen yaitu DPT3, Polio dan campak. Tetapi sejak tahun 2003, indikator perhitungan UCI sudah mencakup semua jenis antigen, yaitu Hepatitis B0, BCG, hepatitis B, DPT‐HB, Polio dan Campak –harus tercapai 80%‐ pada wilayah tertentu. Universal Child Imunization (UCI) jika dikaitkan dengan batasan suatu wilayah tertentu, berarti dalam wilayah tersebut juga tergambarkan besarnya tingkat kekebalan masyarakat terhadap penularan PD3I. Cakupan desa/kelurahan UCI di Kabupaten Jombang tahun 2013 sebesar 89,87% dengan menggunakan denominator jumlah bayi berdasarkan Surviving Infant (SI) bukan berdasar proyeksi penduduk. (lampiran profil tabel 38). Surviving Infant (bayi bertahan hidup) adalah jumlah bayi yang dapat bertahan hidup sampai dengan ulang tahunnya yang pertama. Surviving Infant dihitung berdasarkan jumlah bayi lahir hidup dikurangi dengan jumlah kematian bayi yang didapat dari AKB dikalikan dengan jumlah bayi lahir hidup. Surviving Infant digunakan untuk menghitung imunisasi yang diberikan pada bayi usia 2‐11 bulan. Sedangkan untuk imunisasi yang diberikan kepada bayi usia 0‐2 bulan menggunakan jumlah bayi lahir hidup sesuai dengan Proyeksi Penduduk tahun berjalan. Salah satu masalah dalam pencatatan dan pelaporan cakupan imunisasi adalah pencatatan yang dilakukan tidak berdasarkan domisili tetapi berdasarkan tempat pemberi layanan imunisasi, sehingga cakupan imunisasi dapat menjadi lebih dari 100%. Penyebab lain adanya cakupan lebih dari 100% adalah adanya pencatatan ganda pelayanan imunisasi antara pemberi layanan dan bidan pemegang wilayah. Selain juga disebabkan oleh adanya beberapa Puskesmas memiliki jumlah bayi riil yang lebih banyak dari pada jumlah bayi sasaran berdasar proyeksi penduduk. Cakupan imunisasi Campak dapat lebih tinggi dibanding cakupan imunisasi lainnya karena cakupan imunisasi campak bukan hanya pada bayi yang lahir pada tahun berjalan, tetapi juga pada bayi yang lahir dari tahun sebelumnya yang belum genap berusia 1 (satu) tahun. Tingginya cakupan imunisasi campak berdampak pada DO Rate (lampiran tabel 39). Nilai DO Rate didapat dari cakupan DPT1+HB1 dikurangi cakupan Campak. Jika cakupan campak lebih besar daripada cakupan DPT1+HB1 maka nilai DO rate bernilai negatif. 62
Dari 306 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Jombang hanya 275 desa/kelurahan yang mencapai UCI. Sedangkan target SPM bidang kesehatan adalah seluruh desa/kelurahan (100%) di Kabupaten Jombang. Gambar 4.16 Desa/Kelurahan UCI menurut Puskesmas di Kabupaten Jombang Tahun 2013
Target SPM 100%
Sumber : Seksi SE dan KK Dinkes Kab. Jombang
Sebagian besar Puskesmas telah mencapai target SPM desa/kelurahan UCI, hanya 12 (dua belas) Puskesmas yang belum mencapai target SPM 100% dari 34 Puskesmas yang ada. Desa/kelurahan dikatakan telah mencapai UCI, apabila 80% sasaran bayi di desa tersebut telah mendapat imunisasi dasar lengkap. 63
Gambar 4.17 Desa/Kelurahan UCI di Kabupaten Jombang Tahun 2009‐2013
Sumber : Seksi SE dan KK Dinkes Kab. Jombang
Terjadi fluktuasi capaian desa/kelurahan UCI dari tahun 2009‐2013, dimana capaian terendah terjadi pada tahun 2011 (51,3%) dan tertinggi terjadi pada tahun 2012 (94,4%). Angka capaian ini masih dibawah target Nasional yaitu 95%, dan target SPM Daerah 100%. Upaya untuk peningkatan UCI desa adalah dengan melaksanakan pendataan sasaran bayi, Sweeping Imunisasi, dan Krosnotifikasi (pencocokan data) antar desa maupun Puskesmas. 5. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Upaya pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut seharusnya dilakukan sejak dini. Usia sekolah dasar merupakan saat tepat untuk dilakukan upaya kesehatan gigi dan mulut, karena pada usia tersebut merupakan awal tumbuh kembangnya gigi permanen. Kelompok usia ini juga paling berisiko mengalami kerusakan gigi. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilakukan dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Upaya promotif dan preventif dilakukan petugas kesehatan secara aktif dengan mengunjungi sekolah dengan melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut serta praktik sikat gigi masal. Sedangkan upaya kuratif dan rehabilitatif dilakukan secara pasif, artinya upaya tersebut dilakukan oleh petugas kesehatan ketika ada pasien yang datang ke puskesmas. 64
Upaya kuratif dan rehabilitatif antara lain pengobatan dan perawatan gigi, penambahan gigi serta pencabutan gigi. Jumlah sekolah SD/MI tahun 2013 adalah 828 sekolah. Dari jumlah tersebut, 396 sekolah melakukan sikat gigi massal (47,83%), hal ini dimaksudkan sebagai upaya promotif dan preventif masalah gigi dan mulut. Sedangkan jumlah SD/MI yang mendapat pelayanan gigi adalah 765 (92,39%) sekolah. Untuk pelaksanaan Upaya Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) pada tahun 2013, jumlah seluruh siswa SD/MI sebanyak 117.681 siswa. Sedangkan siswa yang diperiksa gigi dan mulutnya hanya berjumlah 43.311 (36,80%). Hasil dari pemeriksaan ini diketahui 15.052 siswa memerlukan perawatan, namun yang sudah mendapat perawatan hanya sejumlah 7.373 (48,98%) siswa. Capaian ini menurun dibanding tahun 2012, dimana siswa yang mendapat perawatan sebesar 53,58%. Gambar 4.18 Hasil Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Kabupaten Jombang Tahun 2009‐2013
Sumber : Seksi Yankes Dinkes Kab. Jombang
Dalam 4 (empat) tahun terakhir, jumlah pencabutan gigi tetap lebih banyak dari pada jumlah tumpatan gigi tetap, hanya tahun 2013 ini saja yang jumlah pasien pencabutan gigi tetap lebih sedikit dibanding dengan jumlah pasien tumpatan. Hal ini menunjukkan perubahan yang lebih bagus dimana masyarakat sudah lebih sadar dalam perawatan gigi. Berikut ini gambaran rasio tumpatan dengan pencabutan gigi dari tahun 2009‐2013. 65
Gambar 4.19 Rasio Tumpatan dengan Pencabutan Gigi Permanen di Kabupaten Jombang Tahun 2009‐2013
Sumber : Seksi Yankes Dinkes Kab. Jombang
Dari grafik di atas diketahui bahwa dalam 4 (empat) tahun terakhir terjadi penurunan rasio tumpatan dan pencabutan, setelah itu tahun 2013 rasionya meningkat menjadi 1,0. Sudah seimbangnya angka rasio tumpatan dengan pencabutan menunjukkan kesadaran masyarakat sudah mulai meningkat untuk berperilaku sehat dalam hal pemeliharaan dan perawatan kesehatan gigi. 6. Penyuluhan Kesehatan Penyuluhan kesehatan adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan dengan cara menyebarkan pesan, menanamkan keyakinan sehingga masyarakat tidak saja sadar, tahu dan mengerti, tetapi juga mau dan bisa melakukan suatu anjuran yang ada hubungannya dengan kesehatan. Materi penyuluhan sangat beragam, mulai dari materi tentang kesehatan ibu dan anak, materi tentang gizi dan tumbuh kembang anak, kesehatan remaja, kesehatan lansia, kesehatan lingkungan, PHBS, HIV/AIDS dan P3 NAPZA. Sasaran penyuluhan kesehatan mencakup indiviidu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Penyuluhan kesehatan pada indvidu dapat dilakukan di puskesmas, posyandu, keluarga dan masyarakat. Penyuluhan kesehatan pada keluarga diutamakan pada keluarga risiko tinggi, seperti keluarga yang menderita penyakit menular, keluarga dengan keadaan gizi yang buruk, keluarga dengan sanitasi lingkungan yang buruk, dan sebagainya. Penyuluhan dengan sasaran kelompok dapat dilakukan pada 66
kelompok ibu hamil, kelompok ibu yang memiliki anak balita, kelompok masyarakat yang rawan terhadap masalah kesehatan seperti kelompok lansia, kelompok yang ada di berbagai institusi pelayanan kesehatan seperti anak sekolah, pekerja dalam perusahaan dan lain‐lain. Penyuluhan kelompok pada umumnya disampaikan pada sasaran Posyandu, Poskesdes, sekolah, pertemuan PKK dan lintas sektor lainnya. Materi penyuluhan dapat disampaikan pada Massa melalui media massa, talk show, dialog, radio spot, tulisan di majalah atau koran, banner, spanduk, poster dan sebagainya, serta dilakukan pada kerumunan massa sepperti saat pameran dan karnaval. Pada tahun 2013 telah dilakukan 24.616 kali penyuluhan kelompok yang di lakukan di Puskesmas dan jaringannya. Sedangkan penyuluhan massa pada tahun 2013 ini dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Penyuluhan massa ini dilakukan pada saat pameran di ajang Gelar Potensi Jombang, Pawai dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional, dan Pawai dalam rangka HUT Kemerdekaan RI. Data ini dapat dilihat dalam lampiran tabel 54. 7. Pelayanan Kunjungan Kesehatan Dasar Sarana pelayanan kesehatan di Puskesmas disediakan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi para pengunjung Puskesmas baik dengan pelayanan rawat jalan maupun rawat inap (khusus Puskesmas Perawatan yang memiliki sarana rawat inap). Sedangkan rumah sakit dengan berbagai kelengkapan sarana dan prasarana disiapkan sebagai sarana rujukan bagi Puskesmas untuk kasus‐kasus yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Disamping itu rumah sakit juga tetap membuka pelayanan rawat jalan. Pada tahun 2013 jumlah masyarakat yang memanfaatkan pelayanan di 34 Puskesmas sebanyak 931.683 kunjungan rawat jalan dan sebanyak 24.334 kunjungan rawat inap. Kunjungan pelayanan rawat jalan di Puskesmas pada tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2012. Kunjungan rawat jalan di Puskesmas tahun 2012 sebesar 862.054 kunjugan sedangkan tahun 2013 sebesar 931.683 kunjungan. Tetapi untuk kunjungan rawat inap menurun dibandingkan dengan tahun 2012, dimana pada tahun tersebut jumlah kunjungan 67
rawat inap sebesar 28.854 kunjungan menjadi 24.334 kunjungan. Fenomena ini menunjukkan berbagai kaitan antara jumlah pemanfaatan pelayanan di Puskesmas dengan mutu pelayanan, kepuasan pelanggan, pembiayaan kesehatan dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas. Penurunan jumlah pasien rawat inap menunjukkan bahwa derajat kesehatan dan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan sudah semakin baik. Selama dua tahun terakhir, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Puskesmas sudah cukup baik, yaitu di atas 75,00. Kondisi ini akan terus ditingkatkan sebagai salah satu komitmen untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil, terjangkau dan merata. Gambar 4.20 Kunjungan Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap di Puskesmas di Kabupaten Jombang Tahun 2009‐2013
Sumber : Seksi Yankes Dinkes Kab. Jombang
B. PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DAN PENUNJANG 1. Kesehatan Rujukan Pada tahun 2013 tersedia 14 rumah sakit, yaitu 2 (dua) milik pemerintah dan 12 (dua belas) milik swasta. Berdasar jenis rumah sakit terdapat 11 (sebelas) Rumah Sakit Umum (RSU), dan 3 (tiga) Rumah Sakit Khusus (RSK). Rumah sakit khusus dimaksud adalah 1 (satu) RS Khusus Ibu dan Anak, 1 (satu) RS Khusus Bedah dan Kandungan serta 1 (satu) Rumah Sakit Khusus Bersalin. Jumlah kunjungan rawat jalan di rumah sakit pada tahun 2013 mengalami peningkatan 68
jika dibandingkan dengan tahun 2012, dimana tahun 2013 terdapat 279.749 kunjungan rawat jalan dan tahun 2012 terdapat 220.330 kunjungan rawat jalan. Sedangkan untuk jumlah kunjungan rawat inap di rumah sakit mengalami penurunan yang bermakna, dimana pada tahun 2013 terdapat 81.128 kunjungan rawat inap dan tahun 2012 berjumlah 119.284 kunjungan rawat inap. Mutu pelayanan rumah sakit diantaranya dapat dilihat dari aspek‐aspek penyelenggaraan pelayanan gawat darurat, aspek efisiensi dan efektifitas pelayanan, dan keselamatan pasien. Beberapa indikator untuk mengetahui mutu efisiensi rumah sakit antara lain : pemanfaatan tempat tidur, pemanfaatan tenaga, pemanfaatan penunjang medik, dan keuangan. Indikator pemanfaatan tempat tidur dapat dilihat dari nilai BOR (Bed Occupancy Rate), BTO (Bed Turn Over), ALOS (Average Lenght of Stay) dan TOI ( Turn Over Interval). Berikut ini data capaian indikator pemakaian Tempat Tidur dan efektifitas pelayanan rumah sakit di Kabupaten Jombang tahun 2009‐2013.
Indikator
Tabel 3 Nilai Indikator Pemakaian Tempat Tidur Rumah Sakit di Kabupaten Jombang Tahun 2010‐2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Standar 2009 2010 2011 2012 2013 KEMENKES
BOR
61,3
56,85
52,5
66,8
65,8
60‐85%
LOS
4
3,51
3,2
3,6
3,5
6‐9 hari
TOI
2,2
2,67
2,9
1,8
1,8
1‐3 hari
GDR
32,3
48,3
52,4
43,2
44,0
45/1.000 penderita keluar
NDR
14,5
27
29,1
31,9
26,3
25/1.000 penderita keluar
Sumber : Seksi Yankes Dinkes Kab. Jombang
Selama kurun waktu tahun 2009‐2013 terjadi kondisi stabil pada indikator LOS, TOI maupun GDR. Tetapi terjadi fluktuasi nilai pada indikator NDR dan BOR. Nilai BOR selama dua tahun terakhir sudah sesuai dengan standar KEMENKES, sedangkan nilai LOS dalam waktu 5 tahun terakhir masih dibawah nilai standar Kemenkes, hal ini menunjukkan bahwa rata‐rata hari perawatan sampai pasien keluar rumah sakit memerlukan waktu 3,5 hari. Hal ini lebih rendah dari 69
standar Kemenkes. Lebih singkatnya hari perawatan ini memungkinkan jenis penyakit yang ditangani di Rumah Sakit tiap‐tiap jenis penyakit yang semestinya dapat ditangani oleh fasilitas pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas/Klinik). Nilai BOR rumah sakit pada tahun 2009 dan 2012 sudah sesuai dengan standar Kemenkes (60‐85%) meskipun dua tahun diantara rentang waktu tersebut belum sesuai standar Kemenkes. Sedangkan rata‐rata lama hari perawatan (ALOS) rumah sakit Kabupaten Jombang juga berfluktuasi dari tahun 2009‐2013 pada rentang 4‐ 3,2 hari. Capaian ini dibawah standar Kemenkes, tetapi menunjukan indikasi baik sebab pasien rumah sakit hanya membutuhkan hari perawatan yang sedikit untuk memulihkan kesehatanya dan juga pertanda efektifitas pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit. Sedangkan rata‐rata tempat tidur tidak dipakai antar dua episode pemakaian (TOI) seluruh rumah sakit di Kabupaten Jombang berada pada kisaran aman sesuai stadar Kemenkes antara 1‐3 hari, meskipun nilai TOI fluktuatif. Nilai GDR selama dua tahun terakhir berada dibawah standar KEMENKES 45/1.000 pasien keluar, artinya mutu pelayanan di Rumah sakit semakin bagus, karena kondisi pasien saat keluar dari Rumah Sakit dalam keadaan meninggal lebih rendah dari batas toleransi. Nilai NDR selama tahun 2010‐2013 selalu diatas standar Kemenkes 25 per 1.000 pasien keluar, kecuali tahun 2009 berada dibawah nilai standar Kemenkes (14,5 per 1.000 penderita keluar), hal ini berarti jumlah kematian pasien yang dirawat lebih dari atau sama dengan 48 jam lebih tinggi dari batas toleransi Kemenkes. Kemungkinan jenis penyakit ini adalah penyakit menahun yang memerlukan perawatan dalam jangka waktu yang lebih lama. 70
Gambar 4.21 Kunjungan Rawat Jalan dan Rawat Inap di Rumah Sakit Daerah dan Swasta di Kabupaten Jombang Tahun 2009‐2013
Sumber : Seksi Yankes Dinkes Kab. Jombang
Dari gambar di atas terlihat bahwa terjadi perubahan kebutuhan masyarakat Jombang dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dimana tahun 2013 lebih banyak kunjungan rawat jalan dibandingkan dengan tahun 2012 sebaliknya kenjungan rawat inap di tahun 2013 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2012. Hal ini sebagai salah satu tanda bahwa efektifitas pelayanan kesehatan di rumah sakit sudah lebih baik dan juga derajat kesehatan masyarakat sudah lebih meningkat. 2. UPTD Penunjang : Ketersediaan Obat di Gudang Farmasi Kabupaten (GFK) Ketersediaan obat yang dimaksud disini adalah meliputi persediaan obat, jumlah kebutuhan dan persentase ketersediaan obat generik. Persen ketersediaan obat dihitung menggunakan indikator obat panduan yang berisikan item obat‐obat yang sering digunakan, wajib tersedia untuk beberapa penyakit menular dan sangat dibutuhkan untuk pengobatan sepuluh penyakit dasar terbanyak. Jumlah obat yang wajib dilaporkan pada tahun 2013 lebih lengkap daripada tahun 2012. Pada tahun 2012 hanya 34 jebis obat dan vaksin yang wajib dilaporkan penggunaannya sedangkan pada tahun 2013 berjumlah 114 jenis obat dan vaksin. Tingkat ketersediaan obat terbanyak selama tahun 2013 adalah Metampiron injeksi 250 mg sebesar 555,56%. Sedangkan obat yang paling banyak atau sering digunakan adalah Paracetamol tablet 500 mg yaitu sebanyak 2.330.000 71
tablet. Obat ini termasuk dalam golongan obat dengan kelas terapi sebagai analgesik antipiretik yang termasuk dalam kelompok obat yang fast moving. Tingkat ketersediaan terendah adalah Gameksan Lotion 1%, akan tetapi untuk pelayanan kesehatan dasar tersedia kombinasi Gameksan 10 mg ada Asam Usnat 10 mg/g. Obat lain yang yang memiliki tingkat ketersediaan terendah adalah Kuinin (Kina) tablet 200mg, dan Kuinin Dihroklorida injeksi 25%‐2ml masing‐ masing 0% disebabkan karena selama kurun waktu tahun 2013 tidak memperoleh dropping obat tersebut dari APBD Provinsi. Untuk pengobatan penyakit Malaria menggunakan Artemeter Injeksi 80 mg/ml dan primakuin tablet 15 mg. Data selengkapanya dapat dilihat dalam lampiran tabel 69. C. PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR 1. Penyakit Menular Langsung a. Penyakit TB Paru Upaya Pemerintah dalam menanggulangi penyakit TB Paru setiap tahun menunjukkan kemajuan. Dimana dapat dibuktikan dengan meningkatnya jumlah penderita yang ditemukan dan disembuhkan setiap tahun. Case Detectian Rate (CDR) atau angka penemuan kasus TB Paru BTA (+) menggambarkan proporsi antara penemuan Tb Paru TB BTA (+) dengan jumlah perkiraan kaus TB Paru. Indikator lain untuk mengendalikan penyakit TB Paru adalah Success Rate (SR) atau angka keberhasilan pengobatan. Pada Tahun 2013 ini, Jumlah penderita TB BTA (+) baru yang ditemukan sebanyak 655 orang dengan CDR sebesar 50,50%. Capaian ini belum mencapai target CDR yang ditetapkan yaitu 70%. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya penemuan kasus TB Paru. Angka capaian CDR tahun 2013 ini menurun bila dibandingkan dengan capaian tahun 2012 yaitu sebesar 53,49%. Upaya untuk meningkatkan angka cakupan penemuan penderita baru BTA (+) pada tahun 2013 adalah menjalin kemitraan dengan LSM keagamaan (Aisyiyah Cabang Jombang) dengan membentuk kader TB di 10 (sepuluh) kecamatan dan memperluas jangkauan ekspansi program DOTS ke UPK lain (RSUD dan RS Swasta di Kabupaten Jombang). 72
Gambar 4.22 Sebaran Kasus Baru TB Paru menurut Puskesmas Di Kabupaten Jombang Tahun 2013
Sumber : Seksi P2P Dinkes Kab. Jombang
Dalam mengukur keberhasilan pengobatan TB digunakan Angka Keberhasilan Pengobatan (Succes Rate = SR) yang mengindikasikan persentase pasien TB paru BTA positif yang menyelesaikan pengobatan, baik yang sembuh maupun yang menjalani pengobatan lengkap diantara pasien baru TB paru BTA positif yang tercatat. Target SR tahun 2013 adalah 85%, dan capaian SR tahun 2013 di Kabupaten Jombang adalah 90,96% meningkat dibanding dengan tahun 2012 dimana SR mencapai 89,50%. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan SR antara lain melatih PMO (Pengawas Minum Obat). 73
Gambar 4.23 Persentase Keberhasilan Pengobatan Penderita TB Paru (Success Rate) menurut Puskesmas dan Rumah Sakit Kabupaten Jombang Tahun 2013
Sumber : Seksi P2P Dinkes Kab. Jombang
Dari gambar di atas terlihat bahwa sebagian besar puskesmas maupun rumah sakit telah menunjukkan keberhasilan pengobatan untuk penyakit TB Paru sesuai target capaian. 74
Gambar 4.24 Persentase Penemuan Kasus Baru (CDR) dan Keberhasilan Pengobatan Penderita TB Paru (SR) di Kabupaten Jombang Tahun 2009‐2013
Sumber : Seksi P2P Dinkes Kab. Jombang
Grafik SR TB Paru memiliki tren naik, tetapi menurun dalam hal CDR atau penemuan kasus baru penyakit TB Paru. b. Kusta Dalam upaya pengendalian penyakit kusta maka digunakan indikator penemuan kasus baru atau New Case Detection Rate (NCDR), proporsi cacat tingkat II, dan proporsi kasus anak di antara kasus baru. NCDR menggambarkan jumlah kasus baru terhadap 100.000 penduduk, untuk mengetahui tingkat penularan di masyarakat dapat dilihat melalui angka proporsi cacat tingkat II. Proporsi cacat tingkat II menunjukkan adanya keterlambatan dalam penemuan penderita, sedangkan proporsi anak menunjukkan masih adanya sumber penularan di masyarakat. Pada tahun 2013 ini capaian NCDR sebesar 9,88 per 100.000 penduduk, penderita anak (0‐14 tahun) sebesar 4,13%, nilai kecacatan tingkat II sebesar 13,22%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 maka nilai NCDR dan kecacatan tingkat II mengalami penurunan dimana tahun 2012 NCDR 10,35 per 100.000 penduduk dan kecacatan tingkat II tahun 2012 sebesar 23,81%. Sedangkan penderita kusta pada anak‐anak (0‐14 tahun) mengalami peningkatan karena capaian tahun 2012 sebesar 5,56%. 75
Untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit kusta dilakukan melalui penemuan penderita secara aktif dan pasif, pengobatan dengan MDT, untuk mencegah kecacatan dilakukan pemeriksaan POD (Prevention of Disability) setiap bulan selama masa pengobatan dan rehabilitasi medis bagi penderita kusta dengan kecacatan. c. Penyakit HIV AIDS Upaya pelayanan kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit HIV/AIDS disamping ditujukan pada penanganan penderita yang ditemukan juga diarahkan pada upaya pencegahan melalui penemuan penderita secara dini yang dilanjutkan dengan kegiatan konseling. Upaya penemuan penderita secara aktif dilakukan dengan pemantauan pada kelompok berisiko Penderita Menular Seksual (PMS) seperti Wanita Penjaja Seks dilakukan oleh tenaga Manager Kasus (dari KPA dan Global Fund) dengan cara turun langsung pemeriksaan pada kelompok berisiko di lapangan oleh Tim VCT (Volountary Conselling Testing) atau KTS (Konseling Testing Sukrela). Kegiatan ini disebut dengan VCT mobile. Pemeriksaan dilakukan pada kelompok berisiko tinggi (Lokalisasi dan Lapas). Berkut ini penemuan penderita baru HIV menurut Puskesmas. 76
Gambar 4.25 Penemuan Kasus Baru HIV menurut Puskesmas di Kabupaten Jombang Tahun 2013
Sumber : Seksi P2P Dinkes Kab. Jombang
Tujuh Puskesmas terbebas dari kasus baru HIV sedangkan delapan Puskesmas lainnya memiliki kasus baru HIV yang cukup tinggi (Kabuh, Bareng, Bandar KDM, Brambang, Perak, Tambakrejo, Peterongan, dan Mayangan). Hal ini menandakan tingkat penularan penyakit HIV. Jika seorang penderita terinveksi virus HIV kemudian ditemukan gejala penyakit lain yang tidak kunjung sembuh disebabkan melemahnya daya tahan tubuh penderita HIV maka pasien ini dikategorikan sebagai penderita AIDS. Penderita AIDS perlu penanganan khusus di Rumah Sakit untuk mencegah penularan AIDS. Berikut ini gambaran penemuan kasus baru AIDS menurut Puskesmas. 77
Gambar 4.26 Penemuan Kasus Baru AIDS menurut Puskesmas di Kabupaten Jombang Tahun 2013
Sumber : Seksi P2P Dinkes Kab. Jombang
Kasus baru AIDS terdapat di ebam wilayah Kerja Puskesmas, selebihnya tidak ada kasus baru ataupun kalau ada hanya 1‐2 kasus baru AIDS. Upaya penanganan penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Jombang dikomandani oleh KPAD (Komisi Penanggulangan AIDS Daerah) dengan beranggotakan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Dimana tiap‐tiap anggota menangani masalah HIV/AIDS sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing‐masing. Dalam hal pendanaan juga dijalin kerja sama dengan Global Fund. Selain itu penemuan penderita HIV/AIDS juga didapatkan melalui skrining HIV/AIDS terhadap darah donor. Informasi dari UPT PMI Kabupaten Jombang, dari 15.486 darah pendonor darah yang ada, diskreening HIV sebanyak 15.281 sampel darah (98,68%). 78
d. Pneumonia Cakupan penemuan penderita pneumonia balita merupakan persentase jumlah penderita pneumonia balita terhadap target penemuan pneumonia balita. Target penemuan Pneumonia balita adalah 10% dari jumlah balita yang ada. Jumlah balita penderita pneumonia yang dilaporkan di Kabupaten Jombang tahun 2013 adalah 1.508 balita sedangkan perkiraan penderita pneumonia balita adalah 10.463 balita. Sehingga angka penemuan kasus pneumonia balita adalah 14,41%. Cakupan ini meningkat dibandingkan tahun 2012 angka penemuan pneumonia balita adalah 14,30%. Gambar 4.27 Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita di Kabupaten Jombang Tahun 2009‐2013
Sumber : Seksi P2P Dinkes Kab. Jombang
Upaya pemberantasan penyakit ini difokuskan pada upaya penemuan dini dan tatalaksana kasus yang cepat dan tepat pada penderita. 79
Gambar 4.28 Cakupan Penemuan dan Penanganan Pneumonia Balita menurut Puskesmas di Kabupaten Jombang Tahun 2013
Target SPM 100%
Sumber : Seksi P2P Dinkes Kab. Jombang
Cakupan penemuan penderita pneumonia balita di tiap puskesmas masih menunjukkan di bawah target SPM 100%. Hal ini di sebabkan oleh pencatatan dan pelaporan P2 Pneumonia belum optimal terutama dari RS, BP (Balai Pengobatan), DPM (Dokter Praktik Mandiri), BPM (Bidan Praktik Mandiri). 2. Penyakit Menular dengan Perantara Binatang a. Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah salah satu penyakit menular yang sering menimbulkan Kejadian Luar Biasa KLB. Perjalanan penyakit ini cepat dan dapat menyebabkan kematian. Upaya pencegahan dan pemberantasan DBD dititikberatkan pada penggerakan potensi masyarakat untuk dapat berperan serta dalam pemberantasan sarang nyamuk (gerakan 3 M), pemantauan Angka Bebas 80
Jentik (ABJ) dengan membentuk Jumantik serta pengenalan gejala DBD dan penanganannya di rumah tangga. 3. Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi a. Penyakit Tetanus Neonatorum Penanganan kasus tetanus neonatorum pada tahun ini menunjukkan hasilnya dimana tahun 2013 tidak ditemukan kasus tetanus neonatorum. Hal terpenting adalah upaya pencegahan melalui pertolongan persalinan yang higienis ditunjang dengan imunisasi TT pada ibu hamil. Adapun upaya yang telah dilakukan adalah dengan peningkatan pertolongan persalinan oleh tanaga kesehatan dan pemberian imunisasi TT 5 dosis serta perawatan tali pusat yang higienis (clean and safe delivery). b. Penyakit Campak Upaya untuk menekan kasus campak adalah dengan memberikan imunisasi dasar lengkap pada saat bayi sebelum usia 1 tahun dan anak SD kelas 1 (satu), serta pemberian makanan dengan menu gizi seimbang (peningkatan gizi). c. Penyakit Difteri Upaya menekan kasus Difteri dilakukan melalui imunisasi dasar pada bayi yaitu dengan vaksin DPT‐HB sebanyak 3 kali sebelum usia 1 (satu) tahun, pemberian Imunisasi DT pada anak Sekolah Dasar kelas 1 (satu) dan Td pada anak Sekolah Dasar kelas 2 dan 3, serta rantai dingin penyimpanan vaksin. Selain itu juga dilaksanakan upaya peningkatan sosialisasi bahaya penyakit Difteri serta pentingnya Imunisasi. d. Penyakit AFP Upaya pencegahan dan pemberantasan Polio dilakukan melalui pemberian Imunisasi Polio lengkap pada saat bayi sebelum usia 1 (satu) tahun dan peningkatan surveilans aktif Rumah Sakit (HBS) maupun surveilans aktif di masyarakat (CBS) terhadap kasus AFP usia <15 tahun. D. PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 1. Penanggulangan Gizi Buruk Untuk mengatasi masalah gizi terutama pada balita, sejak tahun 2009 telah dilakukan pencanangan Penanggulangan Gizi Buruk dengan tema BERTABUR 81
BINTANG yang merupakan akronim dari Bersama Tanggulangi Balita Gizi Buruk melalui Bina Keluarga, Timbang Anak, Beri Gizi Seimbang. Dimana pencanangan tersebut diikuti langkah nyata dengan adanya Pusat Layanan Gizi. Pusat Layanan Gizi memberikan layanan konsultasi masalah gizi secara gratis, serta telah memiliki akses dengan rumah sakit dalam rangka penanganan gizi buruk. Selain itu telah dilakukan pelatihan Penanganan Balita Gizi Buruk pada Petugas gizi Puskesmas, Bidan serta kader tentang Pelatihan Positife Deviance dan pembentukan Taman Pemulihan Gizi (TPG) di desa. Pada tahun 2010 terdapat 64 desa yang melaksanakan Taman Pemulihan Gizi. Sedangkan pada tahun 2011 jumlah TPG meningkat menjadi 95 desa dan tahun 2012 menjadi 105 desa dan pada tahun 2013 sebanyak 120 desa. Upaya lainnya mengacu dari Kemenkes program 1000 HPK (1000 Hari Pertama Kehidupan) melalui kegiatan pelatihan Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak (PMBA), yang diujicobakan di 1 (satu) desa di wilayah kerja Puskesmas Jatiwates. Pelatihan ini berjalan sangat baik (sesuai kebutuhan) karena selama ini pengetahuan masyarakat tentang pemberian makanan kurang tepat, baik jumlah, frekuensi, tekstur serta variasi. Gambar 4.29 Sebaran Kasus Balita Gizi Buruk menurut Puskesmas di Kabupaten Jombang Tahun 2013
Sumber : Seksi Gizi Dinkes Kab. Jombang
82
Gambar 4.29 menunjukan bahwa 12 wilayah kerja Puskesmas tidak memiliki kasus gizi buruk. Selebihnya terdapat kasus gizi buruk dan sudah ditangani 100%. Upaya menurunkan kasus gizi buruk adalah dengan pembentukan Terapeutic Feeding Center (TFC) sejak tahun 2011 di dua puskesmas yaitu Puskesmas Mojoagung dan Puskesmas Tembelang. Melalui TFC, balita gizi buruk mendapatkan perawatan serta terapi asupan gizi selama waktu tertentu. Jumlah balita gizi buruk pada tahun 2013 tercatat 23 balita dan semuanya telah mendapat perawatan (lihat lampiran tabel 45). Dan sejak tahun 2011 telah dilakukan upaya lainnya berupa adanya reward penemu balita gizi buruk dan menambah jumlah TFC di dua puskesmas yaitu Puskesmas Sumobito dan Puskesmas Perak. Kemudian tahun 2012 telah dilakukan upaya penanggulangan gizi buruk yaitu selain sudah mempunyai 4 (empat) TFC di Kabupaten Jombang upaya lainya adalah dengan pendampingan balita gizi buruk di desa oleh kader dan bidan di desa setempat, pada tahun 2013 ini upaya yang dilakukan adalah pembentukan kader motivator ASI sebanyak 240 orang dan pembentukan 38 Kelompok Pedukung ASI (KP ASI) dalam rangka pemenuhan kebutuhan gizi sejak bayi. 2. Pemberian Kapsul Vitamin A Program pemberian Vitamin A adalah salah satu bentuk intervensi yang murah dan efektif dalam meningkatkan kelangsungan hidup anak. Program suplementasi Vitamin A yang rutin mencegah kebutaan pada anak dan mengurangi risiko morbiditas dan kematian jutaan anak‐anak di seluruh dunia. Indonesia adalah salah satu negara pertama yang mengembangkan program suplementasi Vitamin A nasional bagi anak usia pra‐sekolah. 83
Gambar 4.30 Cakupan Bayi, Balita dan Ibu Nifas Mendapat Vitamin A di Kabupaten Jombang Tahun 2009‐2013
Sumber : Seksi Gizi Dinkes Kab. Jombang
Cakupan pemberian kapsul vitamin A pada bayi dan balita terjadi naik turun dengan cakupan terbaik adalah pada tahun 2011. Cakupan pemberian vitamin A pada tahun 2012 mengalami penurunan bila dibanding tahun‐tahun sebelumnya. Cakupan pemberian vitamin A 2 (dua) kali per tahun bagi balita tahun 2013 sebesar 92% sedangkan target SPM Kabupaten Jombang sebesar 93%. Gambar 4.31 Cakupan Pemberian Vitamin A 2 Kali Setahun di Kabupaten Jombang Tahun 2009‐2013
Sumber : Seksi Gizi Dinkes Kab. Jombang
84
Cakupan pemberian vitamin A 2 (dua) kali pada balita pada lima tahun terakhir selalu dapat mencapai target. Hanya tahun 2012 dan 2013 yang belum dapat mencapai target. Penyebab tidak tercapainya cakupan pemberian vitamin A dua kali pada balita adalah jumlah sasaran program yang lebih besar dari pada jumlah sasaran riil di lapangan. Upaya yang telah dilakukan dalam pemberian vitamin A 2 (dua) kali per tahun pada balita adalah sosialisasi peningkatan pengetahuan tentang vitamin A dan melakukan sweeping vitamin A. 3. Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) Anemia gizi adalah rendahnya kadar haemoglobin (Hb) dalam darah yang disebabkan karena kekurangan zat besi yang diperlukan untuk pembentukan Hb sehingga disebut anemia kekurangan zat gizi besi. Untuk mengatasi masalah ini harus dengan pemberian tablet tambah darah TTD biasa diistilahkan tablet Fe. Cakupan pemberian Tablet Tambah Darah berkaitan erat dengan pelayanan antenatal care (ANC). Analisis cakupan K4 dengan Fe3 seringkali terdapat kesenjangan pelayanan. Hal ini disebabkan kurang kuatnya koordinasi lintas program dalam berupaya pemberian tablet Fe pada ibu hamil. Pada tahun 2013, cakupan ibu hamil yang mendapatkan tablet besi Fe1 yaitu ibu hamil trimester I mendapat 30 tablet tambah darah adalah 21.255 (90,66%) bumil dan tablet Fe3 (ibu hamil hingga trimester III mendapat 90 tablet tambah darah) sebanyak 20.115 atau 85.79%. Cakupan pemberian tablet Fe 3 ini mengalami penurunan dibanding tahun 2012 yang sebesar 86,85%. Pencapaian tersebut masih dibawah target SPM Kabupaten Jombang yaitu 90%. Pemberian tablet Fe selama kehamilan merupakan salah satu standar kualitas pelayanan Antenatal Care (ANC). Sehingga ibu hamil yang tercatat sebagai cakupan dalam pemeriksaan K4, seharusnya juga tercatat dalam laporan pemberian Fe. Adanya keterpaduan pencatatan ini akan menghasilkan cakupan K4 dan cakupan pemberian Fe yang tidak berbeda jauh. Upaya yang dilakukan dalam mencapai target pemberian 90 tablet Fe yaitu meningkatkan kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan rumah sakit dan bidan praktik swasta (BPS) dalam pemberian Fe serta peningkatan promosi tentang pentingnya Fe melalui Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dan PKK. Selain itu 85
petugas kesehatan tetap harus memberikan motivasi tentang pentingnya mengkonsumsi tablet besi dan memotivasi agar tablet besi tersebut benar‐benar diminum oleh ibu hamil untuk mencegah terjadinya anemia ibu hamil yang berdampak pada kematian ibu maternal. Gambar 4.32 Cakupan Pemberian Fe 3 Ibu Hamil Menurut Puskesmas di Kabupaten Jombang Tahun 2013
Target SPM 90%
Sumber : Seksi Gizi Dinkes Kab. Jombang
Pada tahun 2013 ini, terdapat 15 (lima belas) puskesmas memiliki cakupan pemberian Fe 3 sesuai target bahkan melebihi target, sedangkan 17 lainnya masih belum mencapai target.
86
Gambar 4.33 Cakupan Pemberian Fe 3 Ibu Hamil di Kabupaten Jombang Tahun 2009‐2013
Sumber : Seksi Gizi Dinkes Kab. Jombang
Dari gambar di atas nampak bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir terjadi tren naik pada pelayanan pemberian tablet tambah darah (Fe) bagi ibu hamil. Dan puncaknya terjadi pada tahun 2012. Tetapi cakupan ini masih belum mencapai target. 4. Pemberian ASI Eksklusif pada bayi 0‐6 bulan
Bayi baru lahir hingga 6 bulan hanya dapat menerima makanan yang tepat,
baik dan benar. Makanan itu adalah air susu ibu (ASI) saja tanpa ditambah makanan lainnya. Pemberian makanan pada bayi dengan cara ini biasa disebut dengan ASI Eksklusif. Baru setelah usia 6 bulan itu bayi dapat menerima dan mencerna makanan tambahan lain sebagai makanan pendamping ASI.
Berdasarkan laporan bulanan dari Puskesmas didapatkan data pemberian
ASI eksklusif tahun 2013 adalah 79,42%. Pada tahun 2012 tercapai 71,87% dan tahun 2011 tercapai 79,4%. 87
Gambar 4.34 Cakupan ASI Eksklusif menurut Puskesmas di Kabupaten Jombang Tahun 2013
Sumber : Seksi Gizi Dinkes Kab. Jombang
Cakupan ASI Eksklusif tertinggi di Puskesmas Mayangan 95,5%, kemudian Puskesmas Blimbing Gudo 95,4% sedangkan cakupan terendah ada di Puskesmas Kesamben Ngoro (72,0%) dan Puskesmas Sumobito 72,1%. 88
Gambar 4.35 Cakupan ASI Eksklusif di Kabupaten Jombang Tahun 2009‐2013
Sumber : Seksi Gizi Dinkes Kab. Jombang
Capaian ASI Eksklusif selama lima dekade ini berfluktuatif, nilai tertinggi pada tahun 2011 dan 2013 (79,4%) dan terendah tahun 2010 (53,5%).
Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang
untuk meningkatkan cakupan ASI Eksklusif, antara lain : a. Adanya Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pemberian ASI bagi Ibu Pekerja. Yaitu Perbup No 41 tahun 2011 tentang Peningkatan Pemberian ASI bagi Ibu Pekerja dan Perbup No. 10 Tahun 2012 tentang peningkatan Pemberian ASI Eksklusif. b. Selain itu telah dilakukan Sosialisai ASI di perusahaan‐perusahaan yang memperkerjakan wanita di Kabupaten Jombang. c. Didirikannya Pondok ASI sebanyak 12 di Perusahaan, Rumah Sakit, Institusi Pemerintahan Daerah dan Swasta. d. Pelatihan konselor ASI pada petugas sebanyak 40 orang. e. Dibentuknya motivator ASI sebanyak 240 kader motivator ASI. f. Dibentuknya 38 Kelompok Pendukung ASI (KP‐ASI). E. PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di sarana kesehatan (Puskesmas dan jajarannya) maka pelayanan kefarmasian dan alat/perbekalan 89
kesehatan di layani oleh UPTD GFK (Gudang Farmasi Kabupaten). Adapun mekanisme pendistribusian obat, dilakukan dengan periode distribusi 2 (dua) bulanan dengan jumlah pemberian disesuaikan dengan periode distribusi ditambah dengan buffer sebanyak 1 bulan untuk mengantisipasi kekurangan obat akibat perubahan tren penyakit dan penambahan jumlah kunjungan resep. Sedangkan untuk kebutuhan program imunisasi, pemenuhan kebutuhan vaksin di Puskesmas dipenuhi oleh seksi Surveilans Epidemiologi dan Kesehatan Khusus Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. F. PELAYANAN KESEHATAN DALAM SITUASI BENCANA Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. (UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana). Sedangkan yang dimaksud KLB adalah timbulnya peningkatan kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada kurun waktu tertentu. Dalam mengatasi bencana maupun KLB Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang membentuk Tim Pelaksana Harian Penanggulangan Bencana Kesehatan Kabupaten Jombang. Tim ini mempunyai tujuan untuk menangani bencana maupun KLB secara cepat. Untuk menunjang kegiatan tersebut Dinas Kesehatan menyediakan layanan sms melalui kontak person yang dibagikan dalam bentuk stiker yang ditempelkan di Balai Desa, Kantor Kecamatan, Pustu, dan Polindes. Dalam pelaksanaan kegiatan, Tim Pelaksana Harian Penanggulangan Bencana Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang berkoordinasi dengan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dan Puskesmas sebagai upaya dalam menangani dan melayani kasus bencana maupun KLB/wabah di Kabupaten Jombang. Berdasarkan laporan yang ada, pada tahun 2013 ini terdapat 50 desa yang terserang KLB dari 306 desa/kelurahan yang ada. Sedangkan berdasarkan jenis penyakit KLB, maka terdapat 5 (lima) jenis penyakit KLB yang menyerang desa/kelurahan di tahun 2013. Jenis KLB dimaksud adalah Difteri, Keracunan Makanan dan Minuman, AFP, DBD, dan Hepatitis A. Jenis penyakit dengan jumlah penderita terbanyak adalah keracunan makanan dan minuman dengan 101 penderita, setelah 90
itu DBD dengan 69 penderita sedangkan penyakit dengan jumlah penderita paling sedikit adalah AFP hanya 9 orang penderita. Tidak ada kasus kematian karena KLB, kecuali DBD (5 orang meninggal) yang memiliki CFR 7,25%. Informasi KLB lebih lengkap berada di lampiran profil tabel 50 dan 51. G. PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN Dalam upaya meningkatkan akses masyarakat miskin untuk memperoleh pelayanan kesehatan, pemerintah telah memiliki program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi warga miskin yang dikenal dengan Jamkesmas. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) diselenggarakan berdasarkan konsep asuransi sosial. Program ini diselenggarakan secara nasional dengan tujuan mewujudkan portabilitas pelayanan sehingga pelayanan rujukan yang disediakan Jamkesmas dapat diakses oleh seluruh peserta dari berbagai wilayah dan agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin. Program Jamkesda sebagai pelengkap Jamkesmas untuk mencakup masyarakat miskin yang belum menjadi peserta Jamkesmas. Sumber pembiayaannya dari APBD Kabupaten/Kota setempat. Jamkesmas maupun Jamkesda diselenggarakan dalam dua kelompok berdasarkan tingkat pelayanannya, yaitu pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya dan untuk pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit. Warga miskin yang tidak tercakup dalam Jamkesmas dan Jamkesda, difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui Surat Pernyataan Miskin (SPM). Jumlah penduduk Kabupaten Jombang sebesar 1.224. 467 jiwa. Dari jumlah ini yang tergolong masyarakat miskin adalah sebanyak 658.888 jiwa (53,81%), yang mana semuanya sudah dicakup dengan Jamkesmas/Jamkesda. 91
Gambar 4.36 Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Kabupaten Jombang Tahun 2013
Sumber : Seksi Promkes dan Jamkes Dinkes Kab. Jombang
Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Puskesmas dan jaringannya menggunakan Jamkesmas lebih banyak dari pada Jamkesda.
Gambar 4.37 Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Rumah Sakit Kabupaten Jombang Tahun 2013
Sumber : Seksi Promkes dan Jamkes Dinkes Kab. Jombang
Pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (RS) lebih banyak daripada pelayanan dengan Jamkesda. Rumah Sakit di Kabupaten Jombang yang memberikan pelayanan Jamkesmas adalah RSUD Jombang, RSK 92
Mojowarno, RS Bedah dan Kandungan UNIPDU Medika Peterongan dan RS Islam Jombang. Sedangkan Rumah Sakit yang memberikan pelayanan Jamkesda RSUD Kabupaten Jombang dan RSUD Ploso. Dari gambar di atas terlihat bahwa cakupan pelayanan kesehatan Jamkesmas dan Jamkesda di Puskesmas dan jaringannya untuk rawat jalan 64,33% dan rawat inap 1,5%. Sedangkan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan pada masyarakat miskin adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya pengkajian ulang tentang Definisi Operasional (DO) SPM bidang kesehatan terutama dalam hal pelayanan pada masyarakat miskin. Dalam DO pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (maskin) dinyatakan bahwa cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien maskin adalah jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan strata pertama di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu. Dengan formula perhitungan : jumlah kunjungan masyarakat miskin di sarana kesehatan strata 1 dibagi dengan jumlah seluruh penduduk miskin di Kabupaten dikalikan 100%. Dengan demikian cakupan pelayanan kesehatan dasar maskin tidak memungkinkan untuk mencapai target 100%, karena tidak setiap masyarakat miskin sakit atau membutuhkan pelayanan kesehatan di sarana kesehatan strata 1. Seharusnya yang menjadi denominator atau penyebut dalam formula ini adalah jumlah seluruh kunjungan maskin di sarana kesehatan strata 1 dengan nominator atau pembilang adalah jumlah maskin yang mendapat pelayanan kesehatan di sarana kesehatan strata 1 (Puskesmas).
H. KEADAAN PERILAKU MASYARAKAT Keadaan perilaku masyarakat berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat. Untuk menggambarkan keadaan perilaku masyarakat digunakan indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) tatanan rumah tangga yang terdiri dari 10 indikator. Sebuah rumah tangga dikatakan telah sehat atau ber PHBS apabila sudah melaksanakan seluruh indikator perilaku tersebut. Sepuluh indikator PHBS tatanan rumah tangga dimaksud adalah 1) Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan; 2) Memberi bayi ASI eksklusif; 3) Menimbang balita setiap bulan; 4) Menggunakan air bersih; 5) Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun; 6) Menggunakan jamban sehat; 7) Memberantas jentik di rumah seminggu sekali; 8) Makan buah dan sayur setiap hari; 9) melakukan aktifitas fisik setiap hari; dan 10) Tidak merokok dalam rumah. Indikator yang sulit dilakukan oleh anggota rumah tangga adalah makan sayur 93
dan buah setiap hari, memberi bayi ASI eksklusif, dan tidak merokok di dalam rumah.
Jumlah rumah tangga yang ada pada tahun 2013 ini adalah 330.049 rumah
tangga, sedangkan kegiatan survei Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tatanan Rumah Tangga Sehat dilakukan terhadap 83.786 rumah tangga. Keluarga ber‐ PHBS sebesar 43.081 ( 51,42%). (lihat lampiran profil tabel 61).
Gambar 4.38 Cakupan Rumah Tangga Sehat (PHBS) Kabupaten Jombang Tahun 2009‐2013
Sumber : Seksi Promkes dan Jamkes Dinkes Kab. Jombang
Cakupan rumah tangga ber‐PHBS belum bisa mencapai target. Hal ini
disebabkan oleh beratnya pelaksanaan atau pencapaian dari indikator‐indikator PHBS oleh anggota keluarga di Kabupaten Jombang.
Upaya‐upaya yang dilakukan untuk mencapai keluarga yang ber PHBS antara
lain : meningkatkan kerja sama lintas program, lintas sektor, swasta, organisasi‐ organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat untuk berperan aktif dalam membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat di kehidupan masyarakat. I. KEADAAN LINGKUNGAN
Dalam Sistem Kesehatan Nasional disebutkan bahwa derajat kesehatan
merupakan hasil interaksi dari empat faktor, yaitu faktor lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan dan faktor keturunan. Dari keempat faktor tersebut, faktor lingkungan merupakan faktor yang paling berpengaruh dibandingkan dengan ketiga faktor lainnya. 94
Tujuan MDGs poin 7 adalah menjamin kelestarian lingkungan hidup,
sedangkan target pada poin 7C adalah menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015. Indikator yang digunakan adalah proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar, baik di perkotaan maupun pedesaan.
Upaya meningkatkan kondisi kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar di
Kabupaten Jombang telah berjalan dengan kegiatan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) yang terdiri dari 5 pilar, yaitu : 1)
Peningkatan akses jamban;
2)
Cuci tangan pakai sabun;
3)
Pengolahan air minum dan makanan skala rumah tangga;
4)
Pengolahan limbah cair skala rumah tangga;
5)
Pengolahan sampah skala rumah tangga.
1. Rumah Sehat
Rumah sehat adalah bangunan rumah tinggal yang memenuhi parameter
rumah sehat. Sedangkan parameter rumah sehat ada 3 (tiga) yaitu : 1) Komponen rumah : langit‐langit, dinding, lantai, jendela kamar tidur, jendela ruang keluarga dan ruang tamu, ventilasi, sarana pembuangan asap dapur dan pencahayaan. 2) Sarana sanitasi : Sumber Air Bersih (SAB), jamban, Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL), dan sarana pembuangan sampah. 3) Perilaku penghuni : membuka jendela kamar tidur, membuka jendela ruang keluarga, membersihkan rumah dan halaman, membuang tinja bayi dan balita di jamban serta membuang sampah di tempat sampah. Gambar 4.39 95
Cakupan Rumah Sehat menurut Puskesmas di Kabupaten Jombang Tahun 2013
Sumber : Seksi Kesehatan Lingkungan Dinkes Kabupaten Jombang
Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa cakupan rumah sehat terbanyak
adalah di wilayah kerja Puskesmas Blimbing Kesamben (96,19%), Puskesmas Gambiran (96,06%) dan Puskesmas Jabon (81,18%). Kemudian cakupan rumah sehat paling rendah adalah di wilayah kerja Puskesmas Plandaan (0,58%), Peterongan (1,11%) dan Bareng (2,31%).
Pada tahun 2013 ini Jumlah rumah yang ada di Kabupaten Jombang sebanyak
317.419, dari jumlah rumah ini yang diperiksa sebanyak 82.210 (25,90%) rumah. Hasil pemeriksaan rumah sehat diketahui bahwa rumah yang memenuhi parameter rumah sehat dibanding jumlah rumah seluruhnya sejumlah 68.106 (21,46%). Berikut ini rekaman cakupan rumah sehat tahun 2009‐2013. Gambar 4.40 96
Cakupan Rumah Sehat di Kabupaten Jombang Tahun 2009‐2013
Sumber : Seksi Kesehatan Lingkungan Dinkes Kabupaten Jombang
Upaya untuk meningkatkan cakupan rumah sehat antara lain melakukan
penyuluhan tentang rumah sehat pada saat kunjungan rumah dalam rangka pemeriksaan rumah sehat. 2. Kepemilikan Jamban Sehat
Kepemilikan sarana sanitasi dasar yang dimiliki oleh keluarga meliputi
Persediaan Air Bersih (PAB), jamban, tempat sampah, dan Sarana Pengelolaan Air Limbah (SPAL). Dari 365.292 KK yang ada, tidak semuanya bisa diperiksa karena keterbatasan sumber daya yang ada.
Terkait masalah jamban, salah satu terobosan dalam program Kesehatan
Lingkungan adalah adanya program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Ada 5 pilar untuk mewujudkan STBM salah satunya adalah tidak buang air besar sembarangan atau lebih dikenal dengan istilah ODF (Open Defecation Free). Upaya pemicuan pada kelompok atau kawasan pemukiman untuk memotivasi masyarakat agar Buang Air Besar (BAB) di jamban sehat milik keluarga. Jika keluarga tersebut masih belum mampu membangun jamban keluarga sendiri maka dimotivasi untuk BAB menumpang di jamban keluarga terdekat (sharing). Sebagai hasilnya banyak masyarakat yang membangun jamban sehat dengan mengadakan arisan jamban.
Bagi komunitas yang telah berhasil mewujudkan kawasan ODF maka 97
Pemerintah Kabupaten Jombang, memberi apresiasi dengan beberapa bentuk reward yaitu piagam dan piala, baik untuk tingkat komunitas maupun desa.
Dari hasil pendataan jamban di masyarakat oleh petugas sanitarian
Puskesmas diperoleh data bahwa jumlah keluarga yang ada 365.292, yang diperiksa jambannya adalah 111.943 keluarga. Dari hasil pemeriksaan ini diperoleh data bahwa keluarga yang memiliki jamban sebesar 251.178 keluarga, sedangkan keluarga yang memiliki jamban sehat sebesar 96.083 keluarga atau 85,83%. Capaian ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2012, dimana jamban sehat mencapai 77,11%. Hal ini merupakan sebagai hasil program STMB dengan model Sanitasi Total Pemasaran SToP melalui pemicuan di tiap komunitas masyarakat.
3. Tempat Umum dan Pengelolaan Makanan (TUPM)
Tempat Umum dan Pengelola Makanan (TUPM) yang dibina kesehatan
lingkungannya meliputi Hotel, Restoran‐Makanan, Pasar, dan TUPM lainnya. Jumlah TUPM yang ada di Kabupaten Jombang tahun 2013 adalah 1.351 buah. Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2012 dimana jumlahnya adalah 920 buah. Kegiatan pemeriksaan pada TUPM tahun 2013 pada 1.176 TUPM, dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa TUPM yang sehat sebanyak 957 (81,38%), masih belum mencapai target SPM 85%. Sedangkan tahun 2012, TUPM yang memenuhi syarat atau yang sehat sebesar 79,09% Sedangkan target SPM tahun 2012 TUPM sehat 85%. Gambar 4.41 Cakupan Tempat Umum dan Pengelolaan Makanan Sehat di Kabupaten Jombang Tahun 2010‐2013
Sumber : Seksi Kesehatan Lingkungan Dinkes Kabupaten Jombang
98
Cakupan TUPM sehat tahun 2013 belum dapat mencapai target, sebab TUPM
sehat tidak dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan saja tetapi perlu peran serta dari masyarakat dan pemilik TUPM tersebut.
Upaya yang dilakukan untuk mencapai TUPM sehat sesuai target antara lain
pengawasan dan pembinaan ke TUPM, pengambilan sampel air untuk sarana kolam renang, penyuluhan pada saat pemeriksaan TUPM. 4. Sarana Air Bersih
Sesuai dengan PP nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum, istilah air bersih atau sarana air bersih disebut/dikonotasikan sebagai Air Minum. Sehingga sarana air bersih seperti PDAM, sistem jaringan perpipaan, sumur gali, sumur pompa, PMA dan sebagainya disebut sebagai Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sebagaimana disebutkan pada Bab II Pasal 5.
Berbagai upaya dilakukan agar akses masyarakat terhadap air bersih
meningkat, salah satunya melalui pendekatan partisipatori yang mendorong masyarakat berperan aktif dalam pembangunan perpipaan air bersih.
Akses air bersih yang digunakan masyarakat di Kabupaten Jombang berasal
dari air ledeng, sumur pompa tangan, sumur gali, penampungan air hujan dan lainnya. Dari laporan bulanan Puskesmas diketahui, sebagian besar masyarakat Kabupaten Jombang tahun 2013 menggunakan air bersih yang berasal dari sumur gali (34,5%).
Jumlah sarana air bersih yang dimiliki oleh keluarga pada tahun 2013 adalah
sebesar 194.518 keluarga (52,84%), jumlah ini sudah lebih baik dibanding tahun 2012 (64,87%). 99
Gambar 3.42 Proporsi Sumber Air Minum Di Kabupaten Jombang Tahun 2013
Sumber : Seksi Kesehatan Lingkungan Dinkes Kabupaten Jombang
100
BAB V SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN
Upaya pembangunan kesehatan dapat efektif dan efisien apabila ditunjang oleh
sumber daya kesehatan yang memenuhi. Sumber Daya Kesehatan meliputi : A. SARANA KESEHATAN Penyediaan sarana kesehatan melalui Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Posyandu, Polindes, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Klinik dan Sarana Kesehatan lainnya diharapkan dapat mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat hingga wilayah pedesaan atau terpencil. Pendekatan sarana kesehatan pada masyarakat ini dimaksudkan supaya masyarakat lebih mudah dan cepat untuk mendapat pelayanan kesehatan, sehingga dapat menekan angka kesakitan dan kematian. Adapun jumlah masing‐masing sarana kesehatan adalah sebagai berikut :
Tabel. 4 Sarana Kesehatan di Kabupaten Jombang Tahun 2013
No.
Sarana Kesehatan
Jumlah
1
Rumah Sakit
14
Terdiri dari :
a. Rumah Sakit Umum
11
b. Rumah Sakit Khusus
3
2
Puskesmas
34
Terdiri dari :
a. Puskesmas Perawatan
17
b. Puskesmas non Perawatan
17
3
Puskesmas Pembantu
73
4
Apotek
65
5
Sarana Kesehatan memiliki Laboratorium Kesehatan
47
6
Sarana Kesehatan memiliki 4 Spesialis Dasar
7
7
Posyandu
1.556
8
Poskesdes
164
Desa Siaga
306
Desa Siaga Aktif
292
Sumber : Seksi Yankes, Seksi Promkes dan Jamkes, Seksi Farmakmin Dinkes Kab. Jombang
101
Selain itu juga terdapat 42 tempat praktik pengobatan tradisional milik swasta,
toko obat 3 buah, industri rumah tangga makanan minuman sebanyak 1.171 buah, industri farmasi 1 buah, Pedagang Besar Farmasi (PBF) 2 buah, industri kecil obat tradisional 4 buah, dan industri kosmetika 2 buah. 1. Puskesmas
Puskesmas adalah ujung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat hingga
di tingkat kecamatan. Jumlah Puskesmas tahun 2013 sebanyak 34 unit. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap Puskesmas adalah rasio Puskesmas per 100.000 penduduk dimana target nasional adalah 3. Dengan demikian, tiap Puskesmas diharapkan dapat melayani sasaran penduduk rata‐rata 30.000 jiwa. Jika jumlah penduduk Kabupaten Jombang tahun 2013 adalah 1.224.467 jiwa dengan 34 Puskesmas, maka rasio jumlah penduduk dan Puskesmas sebesar 2,78. Angka ini belum mencapai target nasional (3). Hal ini artinya 1 Puskesmas di Kabupaten Jombang tahun 2013 rata‐rata melayani sekitar 36.014 jiwa.
Dari 34 Puskesmas yang ada sampai dengan akhir tahun 2013, 17
Puskesmas adalah Puskesmas mampu rawat inap, yaitu Puskesmas Mojoagung, Puskesmas Blimbing Gudo, Puskesmas Bareng, Puskesmas Cukir, Puskesmas Tembelang, Puskesmas Bandar Kedungmulyo, Puskesmas Tapen, Puskesmas Sumobito, Puskesmas Wonosalam, Puskesmas Kesamben, Puskesmas Peterongan, Puskesmas Pulorejo, dan Puskesmas Mayangan. Puskesmas Kabuh, Puskesmas Keboan, Puskesmas Mojowarno dan Puskesmas Perak.
Ketujuhbelas Puskesmas ini tersebar di 17 Kecamatan dari 21 Kecamatan
yang ada di Kabupaten Jombang. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang adalah terdapatnya 1 Puskesmas Perawatan di setiap kecamatan untuk memudahkan pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan rujukan rawat inap dan menambah jumlah tempat tidur untuk pasien. Namun khusus untuk kecamatan Jombang dan Kecamatan Ploso Tidak terdapat Puskesmas Rawat Inap karena sudah terdapat RSUD.
Jumlah Pustu yang mendukung pelayanan Puskesmas induk adalah 73 buah,
dengan rasio Pustu dan Puskesmas adalah 1 : 2,2 artinya setiap 1 Puskesmas
102
didukung 2 atau 3 Pustu dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Untuk meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas dan pendekatan akses
pelayanan kesehatan pada masyarakat, pemerintah Kabupaten Jombang melakukan terobosan yaitu Puskesmas dengan pelayanan perawatan yang sudah berstandarisasi ISO 9001: 2008. Hingga tahun 2013, Puskesmas yang telah berstandarisasi ISO 9001:2008 sebanyak 16 Puskesmas. Jumlah ini sudah meningkat dibanding tahun 2012 dimana Puskesmas berstandarisasi ISO 9001:2008 sebanyak 9 (sembilan) Puskesmas. Sedangkan 16 Puskesmas dimaksud adalah : a. Puskesmas Mojoagung; b. Puskesmas Bareng; c. Puskesmas Cukir; d. Puskesmas Bandar Kedungmulyo; e. Puskesmas Tapen; f. Puskesmas Peterongan; g. Puskesmas Pulorejo; h. Puskesmas Perak; i.
Puskesmas Tembelang;
j.
Puskesmas Keboan;
k. Puskesmas Mojowarno; l.
Puskesmas Wonosalam;
m. Puskesmas Kabuh; n. Puskesmas Sumobito; o. Puskesmas Kesamben dan; p. Puskesmas Mayangan
Disamping itu terdapat Puskesmas dengan Pelayanan Obstetrik dan Neonatal
Emergensi Dasar (PONED). Pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi dasar adalah sebuah upaya dalam rangka mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) sebagai salah satu target pencapaian MDGs 2015. Puskesmas PONED bertujuan mendekatkan pelayanan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dasar. Sampai tahun 2013 sudah terdapat 11 unit Puskesmas PONED yang seluruhnya merupakan Puskesmas Perawatan. Puskesmas PONED di 103
Kabupaten Jombang tahun 2013 adalah Puskesmas Bandar Kedungmulyo, Puskesmas Bareng, Puskesmas Cukir, Puskesmas Mojoagung, Puskesmas Peterongan, Puskesmas Sumobito, Puskesmas Tapen, Puskesmas Tembelang, Puskesmas Blimbing Gudo, dan Puskesmas Kabuh, Puskesmas Mayangan. 2. Rumah Sakit
Rumah Sakit (RS) merupakan sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang
lebih fokus dalam kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Rumah Sakit juga berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan rujukan.
Indikator yang digunakan untuk menilai perkembangan sarana Rumah Sakit
(RS) antara lain dengan melihat perkembangan fasilitas perawatan yang biasanya diukur dari jumlah RS dan tempat tidurnya serta rasio terhadap jumlah penduduk.
Jumlah seluruh Rumah Sakit di Kabupaten Jombang pada tahun 2013
adalah 14 RS. Berdasar jenis Rumah Sakit dapat dibedakan sebagai berikut : 11 RS umum yaitu RSUD Jombang, RSUD Ploso, RS Kristen Mojowarno, RS Islam, RS dr. Moedjito, RS Nur Wachid, RS Muhammadiyah, RS Airlangga, RS Al Aziz, dan RS Pelengkap Medical Centre, RS NU Jombang, dan 3 buah RS Khusus yaitu RSIA Muslimat (RS Khusus Ibu dan Anak) RS Unipdu Medika (RS Khusus Bedah dan Kandungan) dan RS Bersalin PKU Muhammadiyah (Khusus Bersalin).
Jumlah tempat tidur dan rasio jumlah tempat tidur rumah sakit terhadap
jumlah penduduk menggambarkan kemampuan rumah sakit tersebut dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat, termasuk sebagai sarana pelayanan kesehatan rujukan. 104
Gambar 5.1 Perkembangan Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus di Kabupaten Jombang Tahun 2009‐2013
Sumber : Seksi Yankes Dinkes Kab. Jombang
Rasio jumlah tempat tidur terhadap 100.000 penduduk selama lima tahun
terakhir cenderung meningkat, seperti terlihat pada gambar di bawah ini.
Gambar 5.2 Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit dan Rasionya per 100.000 Penduduk di Kabupaten Jombang Tahun 2009‐2013
Sumber : Seksi Yankes Dinkes Kab. Jombang
105
Jumlah dan rasio tempat tidur RS terhadap penduduk dapat digunakan
untuk menggambarkan kemampuan rumah sakit tersebut dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat, khususnya dalam hal daya tampung rawat inap
yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan rujukan.
Rumah sakit juga berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan
rujukan bagi masyarakat miskin, yaitu peserta Jamkesmas dan Jamkesda. Rumah Sakit di Kabupaten Jombang yang telah direkomendasikan memberikan pelayanan dan telah terjalin Perjanjian Kerja Sama dalam hal pelayanan kesehatan rujukan untuk peserta Jamkesmas dan Jamkesda. Sarana kesehatan pemberi pelayanan Jamkesmas adalah RSUD Jombang, RSUD Ploso, RSK Mojowarno, RS Bedah dan Kandungan UNIPDU Medika Peterongan dan RS Islam Jombang. Sedangkan pemberi pelayanan Jamkesda adalah RSUD Jombang dan RSUD Ploso. 3. Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
Gudang Farmasi Kabupaten merupakan unit pengelola perbekalan
kefarmasian dan alat kesehatan yang ada di tingkat Kabupaten, sebagai sarana pengadaan,
penerimaan,
penyimpanan,
pendistribusian,
pengendalian,
administrasi dan pelaporan serta evaluasi yang diperlukan bagi kegiatan pelayanan kefarmasian.
Salah satu kebijakan pelaksanaan dalam program Obat dan Perbekalan
Kesehatan adalah pengendalian obat dan perbekalan kesehatan diarahkan untuk menjamin keamanan, khasiat dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Yang termasuk sarana produksi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan antara lain Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT), Produksi Alat Kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan Industri Kosmetika. (Lihat lampiran profil tabel 70). 106
Gambar 5.3 Jumlah Sarana Produksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan di Kabupaten Jombang Tahun 2011‐2013
Sumber : Seksi Farmakmin Dinkes Kab. Jombang
Sedangkan yang termasuk sarana distribusi kefarmasian dan alat kesehatan
antara lain Pedagang Besar Farmasi (PBF), Apotek, Toko Obat, Penyalur Alat Kesehatan (PAK). (lihat lampiran profil tabel 70). Gambar 5.4 Jumlah Sarana Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan di Kabupaten Jombang Tahun 2011‐2013
Sumber : Seksi Farmakmin Dinkes Kab. Jombang
107
4. Sarana Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat berbagai upaya dilakukan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat. Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) diantaranya adalah Posyandu, Polindes, Poskesdes dan Desa Siaga. a. Posyandu
Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya
Masyarakat (UKBM) yang paling dikenal masyarakat untuk mendekatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat melalui wadah keterpaduan lintas sektor dan masyarakat. Posyandu menyelenggarakan minimal 5 program prioritas kesehatan yaitu kesehatan ibu–anak, KB, perbaikan gizi, imunisasi dan penanggulangan diare. Di Kabupaten Jombang pada tahun 2013 terdapat 1.556 sebelumnya yaitu tahun 2012 jumlah Posyandu se Kabupaten Jombang adalah 1.555 posyandu. Posyandu dikelompokkan menjadi 4 strata yaitu Pratama, Madya, Purnama dan Mandiri. Adapun prosentase Posyandu berdasar strata atau tingkat kemandirian posyandu adalah digambarkan sebagai berikut. (tabel 72 lampiran profil). Gambar 5.5 Persentase Posyandu Menurut Strata di Kabupaten Jombang Tahun 2013
Sumber : Seksi Promkes dan Jamkes Dinkes Kab. Jombang
108
Jumlah Posyandu yang dikategorikan aktif (Strata Purnama Mandiri) adalah 1.098 (70,57%) Posyandu. Sudah mencapai target SPM tahun 2013 yaitu Posyandu aktif sebesar 50%. Capaian ini sudah lebih baik dibandingkan dengan tahun 2012 dimana Posyandu aktif mencapai 62,38%. Berikut ini perkembangan tingkat kemandirian Posyandu selama 3 tahun terakhir.
Gambar 5.6 Perkembangan Strata Posyandu di Kabupaten Jombang Tahun 2011‐2013
Sumber : Seksi Promkes dan Jamkes Dinkes Kab. Jombang
Dari gambar di atas terlihat adanya pergeseran tren perkembangan strata Posyandu, yaitu dari strata Pratama dan Madya meningkat ke arah Purnama dan Mandiri. Peningkatan Posyandu Purnama dan Mandiri (PURI) mengindikasikan peningkatan peran serta dan kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan. b. Poskesdes
Poskesdes merupakan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang
dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan penyediaan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa, dengan kata lain sebagai salah satu wujud upaya untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Kegiatan yang dilakukn di poskesdes yaitu 1) Pelayanan kesehatan untuk ibu hamil; 2) Pelayanan kesehatan untuk ibu menyusui; 3) Pelayanan kesehatan untuk bayi dan balita; 4)Penemuan dan penanganan penderita penyakit 109
termasuk surveilens epidemiologi dan kesiapsiagaan terhadap terhadap bencana.
Adanya Poskesdes merupakan salah satu indikator atau kriteria suatu desa
disebut Desa Siaga Aktif.
Jumlah Poskedes di Kabupaten Jombang adalah 206, sedangkan desa yang
ada 302 dan terdapat 4 kelurahan. Kondisi Pos layanan kesehatan dasar di tingkat desa/kelurahan belum seluruhnya memenuhi kriteria Poskesdes, hanya 201 unit yang memenuhi kriteria Poskesdes, selebihnya masih berupa Polindes. Tenaga bidan dan kader Desa Siaga di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang telah dilatih Desa Siaga, sehingga skill mengelola Poskesdes telah dimiliki. Tentang Bangunan Poskesdes bervariasi ada yang berdiri sendiri ada yang bergabung dengan bangunan lain (Balai Desa). c. Desa Siaga
Desa siaga diartikan sebagai desa yang penduduknya memiliki kesiapan
sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah‐ masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri.
Desa Siaga Aktif merupakan desa/kelurahan yang penduduknya dapat
mengakses pelayanan kesehatan dasar dan mengembangkan UKBM yang dapat melaksanakan surveilans berbasis masyarakat (pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan dan perilaku), kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana, serta penyehatan lingkungan sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Desa Siaga dikatakan aktif jika memenuhi 8 kriteria yaitu : 1) Keberadaan dan Keaktifan Forum Masyarakat Desa/Kelurahan; 2) Adanya Kader Pemberdayaan masyarakat (KPM)/Kader Kesehatan/kader Teknis; 3) Kemudahan Akses Pelayanan Kesehata Dasar; 4) Adanya Posyandu dan UKBM lainnya aktif; 5) Dukungan dana untuk kegiatan kesehatan di desa/kelurahan; 6) Peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan; 7) Adanya Peraturan Kepala Desa/Lurah atau Peraturan Bupati; dan 8) Pembinaan PHBS di rumah tangga. 110
Pada tahun 2013 ini desa maupun kelurahan di Kabupaten Jombang yang merupakan Desa Siaga Aktif sebesar (95,42%). (tabel 73 lampiran profil).
Dalam Desa Siaga terdapat Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) atau UKBM
lain yang berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveilans berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan gizi, penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga PHBS diterapkan oleh masyarakat. Poskesdes dikelola oleh 1 orang bidan dan minimal 2 orang kader yang telah mengikuti pelatihan. Gambar 5.7 Perkembangan Desa Siaga di Kabupaten Jombang Tahun 2009‐2013
Sumber : Seksi Promkes dan Jamkes Dinkes Kab. Jombang
Selama kurun waktu 2009 hingga 2012 terjadi peningkatan jumlah maupun persentase desa siaga secara terus menerus, kecuali tahun 2013 ini terjadi penurunan. Hal tersebut disebabkan pada tahun 2013 telah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Desa/Kelurahan Siaga yang sudah ada dengan menggunakan 8 (delapan) kriteria Desa/Kelurahan Siaga Aktif. Sehingga pada grafik tersebut terlihat bahwa pada tahun 2013 seakan‐akan terjadi penurunan jumlah maupun persentase Desa/Kelurahan Siaga,akan tetapi jumlah maupun persentase yang ditampilkan merupakan jumlah maupun persentase Desa/Kelurahan Siaga Aktif yang sudah memenuhi kriteria. 111
B. Sumber Daya Manusia Sumberdaya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penggerak utama dalam mencapai tujuan program pembangunan dan keberhasilan proses pembangunan kesehatan salah satunya ditentukan oleh keberadaan SDM kesehatan yang berkualitas. Tabel 5 Jumlah dan Proporsi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Kategori Di Kabupaten Jombang Tahun 2013
No.
Kategori
1.
Medis
2. 3. 4.
Perawat Bidan Farmasi Kesmas
5. 6. 7. 8. 9.
Sanitasi Gizi Keterapian Fisik Teknisi Medis TOTAL
Jumlah
Persentase 244
10%
1024 714 124 41
43% 30% 5% 2%
33 47 15 143
1% 2% 1% 6%
2.385
100%
Sumber : Seksi Sarnakes Dinkes Kab. Jombang
Jumlah sumberdaya tenaga kesehatan di Kabupaten Jombang adalah 2.385 orang yang tersebar di Puskesmas 1.132 orang (47,5%), di Rumah Sakit yaitu RSD Jombang dan RS swasta yang melaporkan datanya ke dinas kesehatan 1.249 orang (52,4%), dan 4 (0,2%) orang di institusi kesehatan lain (PD Seger berupa Apotek milik Pemerintah Daerah). Dengan demikian tenaga kesehatan lebih banyak bertugas di rumah sakit dari pada di institusi kesehatan lainnya. a. Tenaga Medis Tenaga Medis meliputi dokter spesialis, dokter umum, dan dokter gigi. Jumlah tenaga medis tahun 2013 di Kabupaten Jombang adalah 244 dengan rincian 42 orang dokter spesialis ( rasio 3,34 per 100.000 penduduk), 148 orang dokter umum (rasio 12,09 per 100.000 penduduk) dan dokter gigi 54 orang (rasio 4,41 per 100.000 penduduk). 112
b. Perawat Tenaga perawat meliputi perawat dan sarjana keperawatan. Jumlah tenaga perawat di Kabupaten Jombang tahun 2013 adalah 1.024 orang perawat. Rasio tenaga perawat secara keseluruhan adalah 83,63 per 100.000 penduduk. c. Bidan Jumlah tenaga kebidanan berdasarkan data yang ada pada tahun 2013 adalah 714 orang dengan rasio 58,31 per 100.000 penduduk. Sebagian besar berada di puskesmas yaitu sebanyak 504 (70,6%) orang. d. Tenaga Kefarmasian Tenaga kefarmasian meliputi tenaga Apoteker dan Asisten Apoteker. Jumlah tenaga Apoteker yang ada di Kabupaten Jombang adalah 23 orang. Sedangkan jumlah Asisten Apoteker yang ada adalah 101 orang, tersebar di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana kesehatan lain. Sehingga jumlah seluruh tenaga farmasi adalah 124 orang dengan rasio 10,13 per 100.000 penduduk. e. Tenaga Kesehatan masyarakat Yang dimaksud dengan tenaga kesehatan masyarakat adalah tenaga kesehatan masyarakat dan tenaga sanitasi. Pada tahun 2013 di Kabupaten Jombang terdapat 41 orang tenaga kesehatan masyarakat (rasio 6,74 per 100.000 penduduk) dan 33 orang tenaga sanitasi (rasio 5,43 per 100.000 penduduk). f. Tenaga Gizi Jumlah tenaga gizi yang ada di Kabupaten Jombang pada tahun 2013 adalah 47 orang dengan rasio 3,84 per 100.000 penduduk. Sebagian besar tenaga gizi yang ada berpendidikan Diploma III yakni 41 orang (87,23%). g. Tenaga Keterapian Fisik Tenaga keterapian fisik meliputi fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara dan akupunturis. Jumlah tenaga keterapian fisik di Kabupaten Jombang tahun 2013 sebanyak 15 orang dengan rasio 2,47 per 100.000 penduduk. h. Tenaga Keteknisian Medis Jumlah tenaga teknisi medis yang ada di Kabupaten Jombang tahun 2013 adalah 143 orang terdiri dari Analis Laboratorium 110 orang, TEM (Teknisi Elektro Medis) dan Pranata Rongent sebanyak 27 orang, dan Pranata Anastesi 6 orang. 113
Gambar 5.8 Perbandingan Rasio Tenaga Kesehatan dengan Target per 100.000 Penduduk Di Kabupaten Jombang Tahun 2013
Sumber : Seksi Sarnakes Dinkes Kab. Jombang
Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk yang paling tinggi adalah tenaga perawat (83,63 per 100.000 penduduk) dan terendah adalah tenaga Keterapian Fisik (2,47 per 100.000 penduduk), akan tetapi rasio tenaga kesehatan ini masih belum ada yang dapat memenuhi target Kemenkes (sesuai Kepmenkes No. 81/Menkes/SK/I/2004). adapun target tenaga Farmasi, Kesmas, Keterapian Fisik dan teknisi Medis tertulis 0 dalam garis target gambar di atas karena belum ada target dari Kemenkes. C. PEMBIAYAAN KESEHATAN Pembiayaan kesehatan bersumber dari pemerintah dan masyarakat. Sedangkan anggaran pemerintah berasal dari APBN, PHLN (Pinjaman/Hibah Luar Negeri), dan APBD. Total anggaran belanja kesehatan di Dinas Kesehatan, BLUD RSUD Jombang dan RSUD Ploso pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 274.955.287.492,‐. Dimana 95,95 % berasal dari APBD II Kabupaten Jombang, 0,02% dari APBD Propinsi/PB dan 4,04% dari APBN. Data selengkapnya ada di lampiran profil tabel 79. 114
D. SARANA INFORMASI KESEHATAN Dinas Kesehatan dalam upayanya menginformasikan hal‐hal yang berkaitan dengan tugas dan kegiatannya telah berperan aktif dalam mengisi halaman pada website www.jombangkab.go.id. Konsultasi kesehatan adalah salah satu menu yang ditangani oleh Dinas Kesehatan. Informasi tentang puskesmas, yang meliputi data dasar puskesmas, jenis pelayanan beserta tarif, dan foto bangunan puskesmas, dapat diakses melalui situs milik Pemkab tersebut melalui sub menu Puskemas pada halaman Dinas Kesehatan.
115
BAB VI PENUTUP Secara garis besar kondisi kesehatan masyarakat Jombang telah mengalami peningkatan. Indikator pertama adalah meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) dimana tahun 2012 sebesar 71,71 menjadi 71,92 pada tahun 2013; Angka Kematian Ibu (AKI) berhasil ditekan dimana tahun 2012 sebesar 102,9 per 100.000 KH turun menjadi 89,7 per 100.000 KH pada tahun 2013. Angka Kejadian (Insiden) dan jumlah kasus DBD juga berhasil ditekan, dimana Insiden semula 41,3 per 100.000 penduduk (2012) menjadi 38,7 per 100.000 penduduk di tahun 2013. Sedangkan jumlah kasus dari 503 kasus pada tahun 2012 menjadi 474 kasus di tahun 2013. Status gizi masyarakat juga mengalami peningkatan dimana semula terdapat 34 gizi buruk yang ditemukan dan mendapatkan perawatan pada tahun 2012, saat ini tahun 2013 terdapat 23 kasus gizi buruk yang ditemukan dan ditangani. Cakupan ASI Eksklusif juga meningkat dari tahun sebelumnya dimana 71,9% pada tahun 2012 meningkat menjadi 79,4% pada tahun 2013. Selain itu masih ada beberapa hal yang masih memerlukan perbaikan dan membutuhkan perhatian lebih dalam pembangunan kesehatan. Hal‐hal dimaksud antara lain : AKB yang masih juga tinggi atau meningkat dari tahun sebelumnya. AKB tahun 2012 sebesar 12,2 per 1.000 KH meningkat menjadi 14,0 per 1.000 KH pada tahun 2013, suplementasi ibu hamil, dimana cakupan pemberian 90 tablet Fe bagi ibu hamil menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 86,9 pada tahun 2012 menjadi 85,8 pada tahun 2013. Cakupan Desa/Kelurahan UCI juga mengalami penurunan dimana tahun 2012 tercapai 94,4% tahun 2013 menurun menjadi 89,9%. Kami telah berupaya untuk mensuksekan setiap program dan kegiatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Jombang ini tetapi hasilnya belum seluruhnya sempurna. Kami sadari sepenuhnya bahwa masih banyak hal yang harus diperbaiki dan masih banyak potensi yang masih perlu dioptimalkan pemanfaatannya. Untuk itu kami menerima segala saran dan masukan yang bersifat membangun, agar program pembangunan kesehatan dapat berjalan dengan baik dan sesuai target nasional maupun target MDGs. Program dan kegiatan yang belum berhasil mencapai target menjadi dasar pijakan kami untuk merencanakan program dan kegiatan pembangunan kesehatan pada tahun mendatang. Sedangkan program dan kegiatan yang telah berhasil mencapai target harus dipertahankan bahkan ditingkatkan dengan inovasi dan kreasi. 116
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berupaya memberikan capaian kinerja dalam bentuk isi maupun data yang diperlukan dalam rangka penyusunan Profil Kesehatan Tahun 2013 ini. Selain itu kami sampaikan terima kasih juga pada instansi dan lembaga lain yang telah berkontribusi dalam tampilan data profil kesehatan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan memberi balasan yang lebih baik.
Jombang, 14 Mei 2014
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
dr. HERI WIBOWO, M.Kes Pembina Tk. I NIP. 19650821 199103 1 012
117
TIM PENYUSUN Pengarah dr. Heri Wibowo, M.Kes Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Pembimbing Dra. Tri Prihatin S, Apt Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Ketua I Komang Budhijayana Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan Editor Afifah Pitaduri, SKM Zainal Aziqin Narator Ida Nikmatul Ulfah, M.Kes; Nur Kamalia, SKM, MSi; I’ah Novi Maslahah, SKM, Haryo Purwono, ST; Indah Fajaryati, SKM; Elvira Yuniarti, ST, M.Kes.; Ashari, SKM, MKes; Rahma Fitriana, SS; F. Marchamah, S.Si.Apt Kontributor Seksi Kesehatan Keluarga; Seksi Gizi; Seksi Pelayanan Kesehatan; Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit; Seksi Surveilans Edidemiologi dan Kesehatan Khusus; Seksi Kesehatan Lingkungan; Seksi Promosi Kesehatan dan Jaminan Kesehatan; Seksi Sarana dan Tenaga Kesehatan; Seksi Farmasi Makanan dan Minuman; Gudang Farmasi Kabupaten Jombang; Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang; UPTD Puskesmas se Kabupaten Jombang; UPT PMI Kabupaten Jombang; Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang; PT Askes Cabang Kediri; PT Jamsostek Cabang Jombang
MOTTO PELAYANAN ADALAH BAKTI KAMI DATA ADALAH BUKTI KAMI
