KESADARAN PENDUDUK MELAPORKAN PERISTIWA PENTING DAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP DATA PEMILIH Sitti Aminah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Jalan Kramat Raya 132 – Jakarta Pusat E-mail:
[email protected]
ABSTRAK Permasalahan data pemilih menjadi isu krusial menjelang Pemilu 2014. Tujuan Kajian adalah mendeskripsikan penerapan regulasi kependudukan khususnya kewajiban melaporkan peristiwa penting, peristiwa kependudukan dan penerapan e-KTP yang berimplikasi untuk penetapan daftar pemilih. Pengumpulan data menggunakan metode Focus Group Discussion dalam dua tahap, tahap I melibatkan unsur pakar dan instansi pelaksana dan tahap II melibatkan unsur ketua RT dan perangkat di tingkat desa/kelurahan. Hasil kajian menunjukan bahwa (1) kesadaran penduduk melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan tergolong rendah, karena faktor kondisi sosial-ekonomi, belum efektifnya sosialisasi dan mengurus dokumen kependudukan hanya ketika ada kepentingan yang berkaitan dengan kependudukan. Saran yang diajukan adalah: (1) Peningkatan kesadaran penduduk diiringi dengan pemberian kemudahan (insentif) terutama bagi penduduk dengan akses rendah karena status sosial ekonomi dan jarak yang jauh dari kantor desa/kelurahan/kecamatan. (2) Peningkatan peran RT/RW/Kepala Dusun dan Ketua Lingkungan diiringi dengan pemberian insentif bagi yang berprestasi dalam menertibkan administrasi kependudukan di lingkungannya. ABSTRAK Problems of voter data becomes a crucial issue ahaead 2014 election. Purpose of this study is to describe the application of population regulation and implementation of e-KTP which has implications for the determination of the voter list. Data collection using Focus Group Discussion method in two step, the first step involved the experts and implementing agencies, and then second step involved Head of RT and village officials. Result of this study indicate that (1) awareness of the population in reporting important events and demographic events was low, due to social-economic factor, the ineffectiveness of socialization dan make citizenship documents if only need be. The suggestion are: (1) The awareness increasing of the populization is accompanied with the provision of easy access especially those with lower social and economic status and remote access form the public services. (2) Increase the role of RT/RW/Village Head appreciated by incentive for the achievement in the discipline of population administration in his region.
1 INOVASI dan PEMBANGUNAN – JURNAL KELITBANGAN VOL.03 NO.01
dirinci sebagai berikut: sebanyak 10. 853
PENDAHULUAN
juta Latar Belakang
pemilih
bermasalah
administrasi,
160.249 tidak memenuhi syarat, 53.407 secara
tidak terdaftar, 269.761 pemilih ganda dan
langsung adalah wujud demokrasi dalam
1.889 pemilih fiktif. Permasalahan ini
pemerintahan
sempat
Sistem
pemilihan
umum
di
Indonesia.
menyebabkan
Bawaslu
Penyelenggaraan pemilu telah berhasil
merekomendasikan penundaan penetapan
melaksanakan pemilu legislatif, pemilu
DPT oleh KPU untuk Pemilu 2014 (Media
presiden
Indonesia, 2013).
dan
wakil
presiden
secara
langsung oleh rakyat. Sistem pemilihan langsung
tersebut
meningkatkan
diyakini
kadar
dapat
demokratisasi,
transparansi dan terpilihnya figur-figur yang
mampu
menyelenggarakan
pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
pada
sejumlah
masalah,
kependudukan
yang
tidak
akurat dapat berdampak pada tidak validnya data pemilu. Hal ini mengindikasikan kelemahan
sistem
administrasi
kependudukan. Pemerintah dikritik oleh berbagai pihak karena kurang optimal melakukan
Penyelenggaraan pemilu langsung dihadapkan
Data
tertib
administrasi
kependudukan. Sebagai ilustrasi, dari hasil pemutakhiran
data
penduduk,
tercatat
diantaranya tidak akuratnya data pemilih.
sebanyak
Data pemilu yang tidak akurat merupakan
dokumen kependudukan di DPT. Untuk
permasalahan krusial yang dihadapi sejak
penyempurnaan DPT, KPU telah mencoret
pemilu 1999, masalah krusial ini juga
sebanyak 439.747 pemilih sehingga DPT
terjadi
untuk Pemilu 2014 menurun menjadi
menjelang
Permasalahan
Pemilu
penetapan
data
2014. pemilih
54.692 pemilih tidak memiliki
186.172.508
orang,
dimana
3,3
juta
meliputi adanya data fiktif, pemilih tanpa
diantaranya belum memiliki NIK. Padahal
Nomor Induk Kependudukan (NIK), data
UU Nomor 8 Tahun 2012 pada Pasal 33
ganda, pemilih dibawah umur, pemilih
memberikan persyaratan untuk pemilih
pindah alamat, pemilih yang meninggal
sebagai berikut: penduduk yang telah
dunia hingga TNI/Polri
yang tercatat
memiliki NIK, nama, tanggal lahir, jenis
sebagai pemilih. Pada Tahun 2013 terdapat
kelamin dan alamat WNI yang mempunyai
11.130 juta pemilih yang bermasalah yang
hak memilih (Media Indonesia, 2013).
2 INOVASI dan PEMBANGUNAN – JURNAL KELITBANGAN VOL.03 NO.01
Penelitian Edhi (2012) menemukan
Kajian
ini
untuk
mengetahui
secara nasional hasil pendaftaran penduduk
kesadaran
melaporkan
peristiwa
dan pencatatan sipil yang berupa data atau
kependudukan dan peristiwa penting dan
validasi kependudukan belum dapat dicapai
upaya pembenahan terhadap permasalahan
secara maksimal. Peristiwa kependudukan
yang ada.
dan peristiwa penting yang menyebabkan perubahan
data
kependudukan,
seperti
Perumusan Masalah
kelahiran, kematian, perkawinan migrasi (pindah-datang belum
dan
terdata
perubahan
secara
alamat)
benar
dan
berkesinambungan. Kelemahan penyediaan basis data kependudukan, disatu sisi kerap dihubungkan penduduk
dengan
ketidakaktifan
melaporkan
peristiwa
kependudukan dan di sisi yang lain pemerintah belum optimal meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendukung tertib
administrasi
kependudukan.
Rendahnya
kesadaran
penduduk
melaporkan
perubahan
peristiwa
kependudukan kepada petugas (instansi pelaksana)
menyebabkan
pendaftaran
Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan
masalah
penerapan
kajian
regulasi
“Bagaimana kependudukan
khususnya tentang kewajiban melaporkan peristiwa
penting
dan
peristiwa
kependudukan berimplikasi terhadap data pemilih?”.
Rincian
rumusan
masalah
sebagai berikut: (1) Bagaimana tingkat kesadaran penduduk melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dan faktor-faktor apa sajakah yang berpengaruh. (2)
Apa
sajakah
menyebabkan
permasalahan
rendahnya
yang
kesadaran
penduduk dan bagaimana upaya
untuk
mengatasinya?
penduduk dan pencatatan sipil belum terlaksana secara optimal. Penelitian Putera
Tujuan Kajian
(2006) menunjukan kesadaran penduduk tergolong rendah dalam mensukseskan tertib
administrasi
disebabkan
data
kependudukan
kependudukan
tidak
berimplikasi pada kepentingan masyarakat melainkan berorientasi pada kepentingan pemerintah menjelang pemilu.
Kajian
ini
mendeskripsikan
bertujuan kesadaran
untuk penduduk
melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan. Secara rinci, tujuan kajian adalah: (1) Mengetahui tingkat kesadaran penduduk melaporkan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan dan faktorfaktor
yang
berpengaruh
serta
(2)
3 INOVASI dan PEMBANGUNAN – JURNAL KELITBANGAN VOL.03 NO.01
Mengetahui
permasalahan
kesadaran
penduduk
rendahnya
dasar untuk pendaftaran dan pencatatan
upaya
data penduduk (registrasi penduduk)
dan
mengatasinya.
secara akurat dan aktual. Perubahan identitas penduduk meliputi kelahiran,
Tinjauan Regulasi tentang Pemanfaatan Administrasi
Kependudukan
kematian, perkawinan/perceraian dan
dan
migrasi penduduk (pindah-datang dan
Implikasinya terhadap Penetapan Daftar
perubahan alamat) wajib dilaporkan
Pemilih
sebagai dasar bagi instansi regsitrasi penduduk. Registrasi penduduk yang
Pemanfaatan data kependudukan di bidang
politik
khususnya
tertata dengan baik sangat bermanfaat
mendukung
dalam memperbaiki menyediakan data
penyelenggaraan pemilihan umum sangat
base
penting. Untuk kepentingan pemilu dan
tertibnya
pemilukada, data kependudukan digunakan untuk
menetapkan
calon
Pemilu
2014,
perkawinan
dan
migrasi
(pindah
dan
datang) yang tidak valid telah menyebabkan
tidak
administrasi
tidak akuratnya data kependudukan yang pada akhirnya mempengaruhi
data
kependudukan yang meliputi lahir, mati,
pengelolaan
Akibat
kependudukan maka berdampak pada
pemilih.
Fenomena yang menjadi isu nasional menjelang
kependudukan.
tidak akuratnya data pemilih.
Perekaman e KTP berguna untuk penerbitan NIK bagi setiap penduduk yang merupakan identitas tunggal dan
kisruh penetapan DPT.
berlaku seumur hidup. Sesuai UU No 8 Pasal 3 dan Pasal 63 UU No
23
Tahun 2012 pasal 33 (ayat 2),
NIK
Tahun 2006 serta penerapan Perpres No 26
menjadi salah satu persyaratan utama
Tahun
KTP
dalam penetapan daftar pemilih, selain
Kependudukan
syarat lainnya yaitu: nama, tanggal
berbasis
2009
tentang
Nomor
mengamanatkan
Penerapan
Induk agar
setiap
penduduk
melaporkan peristiwa penting dan peristiwa
lahir, jenis kelamin dan alamat WNI yang mempunyai hak memilih.
kependudukan dan mengikuti perekaman eAlur pikir hubungan antara kewajiban
KTP, hal ini karena:
penduduk melaporkan perubahan peristiwa
Perubahan identitas kependudukan yang
kependudukan dengan akurasi data pemilih
dilaporkan
disajikan pada Gambar 1.
penduduk
menjadi
data
4 INOVASI dan PEMBANGUNAN – JURNAL KELITBANGAN VOL.03 NO.01
Perubahan penduduk
identitas
Kewajiban Penduduk : Meng-up date Data Kependdukan Desa/Kelurahan
Melaporkan peristiwa penting dan persitiwa kependudukan
Sebagai data dasar pemutakhiran SIAK
Menentukan akurasi data pemilih Pemilu/ Pemilukada
(Pasal 3 UU No 23 2006) Mengurus dokumen eKTP (Perpres No 26 2009) Perubahan status penduduk
Gambar 1: alur pikir hubungan antara Kewajiban Melaporkan Perubahan Peristiwa Kependudukan dengan Akurasi Data Pemilih. Akurasi data kependudukan di tingkat
perlu mendapat perhatian dan penanganan
desa/kelurahan sangat penting karena akan
yang sungguh-sungguh oleh Pemerintah
diteruskan ke SIAK untuk dimutakhirkan
dan Pemerintah Daerah. Pemerintah dan
untuk selanjutnya digunakan menentukan
Pemerintah
data pemilih. Ketidakakuratan data pemilih
menciptakan
dapat menimbulkan kecurigaan pihak-pihak
kependudukan agar data kependudukan
tertentu
dalam
yang tersedia bersifat valid, akurat dan
sumber
aktual. Tanggungjawab pemerintah dalam
(terutama
pemilu/pemilukada)
yang
kalah
sebagai
Daerah
harus
tertib
berupaya administrasi
kekalahan mereka, yang tentunya sangat
penyediaan data kependudukan
subjektif
berkualitas tersebut
dan
perlu
dibuktikan
kebenarannya.
penetapan
daftar
yang
berimplikasi pada pemilih
oleh
KPU.
Gambaran tentang peran pemerintah dan Pengelolaan
data
kependudukan
untuk menciptakan pemilu yang berkualitas khususnya dalam penetapan daftar pemilih
KPU dalam alur penetapan daftar pemilih sebagaimana diatur dalam UU No 8 tahun 2012 disajikan pada Gambar 2.
5 INOVASI dan PEMBANGUNAN – JURNAL KELITBANGAN VOL.03 NO.01
Data Kependudukan (KTP dan Sensus)
Sistem Adm Kependudukan (SIAK)-Kemendagri
PEMILU Minta tanggapan publik thd data pemilihKPU
Daftar Pemilih Tetap (DPT) - KPU
Daftar Pemilih Sementara (DPS)KPU
Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)- KPU
Pemutakhiran Data Kependudukan Kemendagri
Server e-KTP (iris, sidik jari, foto & tanda tangan)-Kemendagri
Data Agregat Kependudukan perkecamatan (DAK 2) - Kemendagri
Memperhatikan DPT Pemilukada Terakhir-KPU
Panitia Pemutakhiran Daftar Pemilih (Pantarlih) KPU
Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Kemendagri
Gambar 2 Alur Penyusunan Daftar Pemilu Tetap (DPT) Peserta FGD di Kota Bogor berjumlah 10
Metode Kajian
orang terdiri dari enam ketua RT yang Kajian
ini
menggunakan
metode
kualitatif. Untuk memperoleh informasi dilaksanakan
Focus
Group
Discussion
(FGD) dalam dua tahap. Tahap pertama untuk memperoleh masukan dan saran dari
tersebar di beberapa kelurahan di Kota Bogor dan 4 aparat kelurahan. Peneliti bertindak selaku moderator untuk memandu FGD dan 2 orang petugas dari Dinas Dukcapil sebagai narasumber.
pakar dan praktisi bidang administrasi kependudukan. pemetaan
Tahap
persepsi
kedua
berupa
informan
dalam
pelaksanaan FGD di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinas Dukcapil) Kota Bogor pada tanggal 13 Desember 2013.
Kerangka Pemikiran Pendaftaran
penduduk
dan
pencatatan sipil merupakan kegiatan yang sangat penting untuk menghasilkan data kependudukan
secara
mikro
maupun
6 INOVASI dan PEMBANGUNAN – JURNAL KELITBANGAN VOL.03 NO.01
agregatif.
UU
No
mengamanatkan
23
Tahun
penduduk
2006
perkawinan, perceraian, dan kematian, serta
wajib
pengakuan
anak
dan
data
perubahan
melaporkan peristiwa kependudukan dan
penduduk akibat migrasi meliputi pindah-
peristiwa penting ketika terjadi perubahan
datang
identitas dan perubahan status perorangan.
kependudukan hasil pemutakhiran di Desa
Catatan dibuat bagi setiap individu dan
dan Kelurahan selanjutnya diteruskan ke
perubahan-perubahan yang dialami untuk
SIAK untuk digunakan dalam menentukan
pencatatan
data pemilih dalam pemilu/pemilukada.
sipil,
peristiwa
kelahiran,
dan
REGULASI KEPENDUDUKAN
perubahan
alamat.
Data
PENERAPAN 1. Tingkat Kesadaran Melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting 2. Faktor yang berpengaruh terhadap kesadaran penduduk melaporkan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan
Pasal 3 UU No 23 Tahun 2006: Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting
PEMBENAHAN Upaya mengatasi rendahnya kesadaran melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan
Gambar 1. Kerangka pemikiran kajian kesadaran penduduk peristiwa kependudukan. Bunyi Pasal 3,
HASIL DAN PEMBAHASAN
UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagai berikut: Tingkat
Kesadaran
Melaporkan
Peristiwa
Penduduk Penting
dan
Peristiwa Kependudukan
“Setiap
Penduduk
wajib
melaporkan
Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan
Dalam
rangka
kependudukan,
setiap
tertib
administrasi
penduduk
wajib
yang
diperlukan
dalam
Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil”.
melaporkan peristiwa kependudukan dan
7 INOVASI dan PEMBANGUNAN – JURNAL KELITBANGAN VOL.03 NO.01
Dalam
Pasal
Kependudukan
1,
didefinisikan
Peristiwa
perceraian, pengakuan anak, pengesahan
sebagai:
anak, pengangkatan anak, perubahan nama
kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan
karena
membawa
dan perubahan status kewarganegaraan.
akibat Kesadaran
terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sementara definisi peristiwa penting kependudukan
adalah
kejadian
yang
dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian,
No
lahir
rnati,
perkawinan,
penduduk
Kota
Bogor
cenderung rendah melaporkan peristiwa penting
dan
peristiwa
kependudukan
meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, dan migrasi kependudukan (pindah, datang dan perubahan alamat) kepada RT/RW dan aparat kelurahan maupun petugas Dinas Dukcapil. Kesadaran penduduk Kota Bogor sesuai hasil FGD disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1 Permasalahan yang menyertai Rendahnya Kesadaran Penduduk Melaporkan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan Peristiwa Permasalahan Kependudukan
1.
Peristiwa
Kesadaran penduduk Kota Bogor tegolong rendah (tidak aktif)
Penting:
melaporkan kelahiran, kematian atau perkawinan ke RT/RW atau ke
kelahiran,
petugas. Sebagian besar penduduk kurang mengetahui arti penting
kematian,
kepemilikan akta catatan sipil. Sebagai contoh penduduk mengurus
perkawinan
akta kelahiran hanya saat ada kepentingan mendaftarkan anak ke sekolah dasar. Sementara pengurusan akta kematian hanya ketika kepentingan pembagian warisan keluarga. Kesadaran penduduk
WNI yang sedang berada/bekerja di luar
negeri tergolong rendah untuk melaporkan diri kepada pemerintah setempat atas keberadaannya, termasuk perubahan-perubahan atau peristiwa penting terkait dengan masalah pencatatan sipil seperti pencatatan lahir mati, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan serta pencatatan perubahan peristiwa penting lainnya.
8 INOVASI dan PEMBANGUNAN – JURNAL KELITBANGAN VOL.03 NO.01
Kesadaran
Peristiwa
penduduk
Kota
Bogor
tergolong
rendah
untuk
kependudukan:
melaporkan kedatangan, pindah dan perubahan alamat baik di
Perpindahan,
tempat tujuan maupun di tempat asal.
Kedatangan,
Umumnya penduduk yang melakukan migrasi (pindah-datang,
Pindah alamat.
perubahan alamat) berkaitan dengan kepentingan menempati permukiman
baru,
melanjutkan
studi,
pindah
tugas,
atau
perpanjangan usaha bekerja di sektor informal sebagai pedagang atau pembantu rumah tangga. Menjamurnya permukiman baru di Kota Bogor turut berimplikasi pada penduduk yang datang atau pindah alamat, penduduk yang pindah ke perumahan jarang melaporkan kehadiran diri dan anggota keluarga kepada RT/RW atau lurah setempat. Kesadaran penduduk tergolong rendah untuk mengurus surat
keterangan pindah dari tempat asal, mayoritas penduduk tidak membawa surat pengantar dari RT/RW dari tempat asal ketika melapor di tempat yang baru. Mayoritas penduduk yang masih berkewarganegaraan asing atau
WNI yang berada/bekerja di luar negeri belum terdata di RT/RW dan di kantor desa/kelurahan. Keperdulian
mayoritas
penduduk
tergolong
rendah
untuk
melaporkan perpindahan/kedatangan ke RT/RW atau kelurahan setempat dan sebelum pindah telah melapor atau meminta surat pengantar untuk pindah sementara dari tempat asal.
Faktor-Faktor Rendahnya Melaporkan
Yang
Mempengaruhi
Kesadaran Peristiwa
Penduduk Penting
dan
sisi,. Pertama, dari sisi masyarakat: (1) Penduduk terutama yang berlatar belakang tingkat pendidikan dan pendapatan rendah kurang mengetahui bahwa melaporkan
Peristiwa Kependudukan
peristiwa penting (kelahiran, kematian dan Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran penduduk melaporkan peristiwa
penting
dan
peristiwa
kependudukan dapat dilihat dari 2 (dua)
perkawinan) dan peristiwa kependudukan (pindah-datang, merupakan
perubahan
kewajiban
warga
alamat) negara
termasuk pengetahuan tentang manfaat
9 INOVASI dan PEMBANGUNAN – JURNAL KELITBANGAN VOL.03 NO.01
administrasi kependudukan serta akibat
antar
hukumnya. (2) Penduduk beranggapan
pemanfaatan fungsi dan peran kelembagaan
bahwa melaporkan peristiwa penting dan
di tingkat satuan lingkungan yaitu RT/RW
peristiwa kependudukan
dan Kadus lingkungan untuk pendaftaran
tidak terlalu
kota.
(2)
optimalnya
penting dan bukan prioritas sehingga dapat
dan
ditunda jika bertepatan dengan kepentingan
tersedianya sarana dan prasarana penunjang
yang mendesak. (3) Kesadaran untuk
termasuk insentif bagi ketua RT/RW dan
melaporkan perisiwa kependudukan tiwa
Kadus
pendting
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
dan
perist
baru
mengurus,
pencatatan
Belum
turut
penduduk
(3)
mempengaruhi
Tidak
kinerja
terutama jika terkait dengan persyaratan Upaya
untuk mengakses layanan publik.
Meningkatan
Penduduk Dari
sisi
layanan
birokrasi
Kesadaran
Melaporkan
Perubahan
Peristiwa Kependudukan
(petugas/instansi pemerintah) faktor yang menjadi kendala di Kota Bogor adalah: (1) Sosialisasi dan penyebarluasan informasi dari petugas, Pemerintah Desa/Kelurahan dan instansi pelaksana telah dilakukan namun kurang menjangkau penduduk yang berlatarbelakang
ekonomi
dan
tingkat
pendidikan rendah termasuk penduduk
Berdasarkan hasil kajian, kesadaran penduduk
tergolong
rendah
dalam
melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa
penting.
Upaya
mengatasi
masalah rendahnya kesadaran penduduk melaporkan
peristiwa
kependudukan
disajikan pada Tabel 2.
dengan tingkat mobilitas tinggi (kerja di luar kota/luar negeri termasuk pedagang
10 INOVASI dan PEMBANGUNAN – JURNAL KELITBANGAN VOL.03 NO.01
Tabel 1 Permasalahan dan Upaya Mengatasinya No 1.
2.
Peristiwa Permasalahan Upaya Mengatasi Kependudukan Peristiwa Kesadaran penduduk rendah dan Penyuluhan atau sosialisasi Penting tidak aktif melaporkan untuk menggugah kesadaran kelahiran, kematian atau arti pentingnya melengkapi perkawinan ke RT/RW atau ke identitas diri, dengan petugas. Kesadaran penduduk melibatkan tokoh termasuk yang rendah berhubungan menyebarluaskan informasi di dengan kondisi berikut: media cetak dan elektronik. - Penduduk dengan tingkat Sosialisasi tidak hanya pendidikan dan ekonomi ditujukan kepada penduduk yang rendah kurang asli tetapi juga kepada mengetahui arti penting penduduk asing dan WNI yang kepemilikan akta catatan sedang berada di luar negeri. sipil. Program pelayanan jemput - Penduduk dengan intensitas bola berupa akta masal ke mobilitas yang tinggi desa/Kelurahan oleh Dinas (bekerja di luar kota, Dukcapil. termasuk pedagang antar Bekerjasama dengan pihak lain kota) misalnya dengan dinas Kesadaran penduduk WNI pendidikan, dunia usaha yang sedang berada/bekerja di maupun pihak imigrasi yang luar negeri tergolong rendah tujuannya sebelum masyarakat untuk melaporkan diri kepada berurusan dengan pihak-pihak pemerintah setempat atas tertentu harus melengkapi keberadaannya identitas diri. Pendataan kembali perubahan peristiwa kependudukan yang dialami penduduk desa/kelurahan dengan mengefektifkan fungsi dan peran RT/RW. Peristiwa Penduduk tidak aktif Mengupayakan pendataan Kependudukan melaporkan perubahan peristiwa ulang penduduk kependudukan baik di tempat desa/kelurahan dengan tujuan maupun asal. mengefektifkan fungsi dan Penduduk yang peran RT/RW dengan berpindah/datang tidak disertai pemberian insentif yang surat pengantar sesuai. Prioritas pendataan terutama pada lokasi permukiman yang banyak penduduk pendatang
11 INOVASI dan PEMBANGUNAN – JURNAL KELITBANGAN VOL.03 NO.01
Desa/kelurahan
3.
Peristiwa Kependudukan terkait Pemilu
Penduduk yang kembali ke
desa/kelurahan belum terdaftar pada daftar pemilih di desa/kelurahan Penduduk yang datang tetapi tidak memiliki hak pilih di desa/kelurahan tujuan karena telah tercatat di tempat asal. Jumlah pemilih pemula yang meningkat Desa/kelurahan sulit melakukan pemutakhiran data yang diperoleh dari Dinas Dukcapil karena banyak penduduk yang sudah tidak di tempat.
menetapkan sanksi administrasi bagi penduduk pendatang yang tidak lapor/tidak membawa surat pengantar dengan tidak memberikan hak-hak sebagai warga. Mengupayakan agar RT/RW serta Pemerintah desa/Kelurahan mendata ulang penduduk yang ada di wilayahnya. Solusi bagi penduduk yang pindah-datang maka pendaftaran pemilih sesuai nama dan alamat di tempat
Sumber: Hasil FGD mengefektifkan fungsi RT/RW dan Kadus
PENUTUP
untuk
Kesimpulan
menjangkau
penduduk
dengan
tingkat pendidikan dan pendapatan yang Penerapan pasal 3 UU No 23 Tahun 2006 tentang kewajiban melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting Kota Bogor tergolong rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran penduduk yang rendah adalah: (1) Kondisi sosialekonomi terutama tingkat pendidikan dan pendapatan
yang rendah,
di
luar kota
mobilitas tinggi (bekerja di luar kota/luar negeri) (3) Tingkat kesadaran penduduk timbul hanya jika mereka mempunyai kepentingan dan tujuan tertentu seperti masuk
sekolah,
menikah
atau
perpanjangan usaha.
penduduk
dengan mobilitas yang tinggi karena bekerja
rendah termasuk penduduk dengan tingkat
Saran-Saran
dan penduduk
pendatang yang bermukim di permukiman baru (2) Belum efektifnya sosialisasi guna meningkatkan kesadaran penduduk dengan
(1) Peningkatan
kesadaran
penduduk
untuk melaporkan perubahan peristiwa kependudukan perlu diiringi dengan
12 INOVASI dan PEMBANGUNAN – JURNAL KELITBANGAN VOL.03 NO.01
mekanisme
pengaturan
yang
memberikan
kemudahan
(jika
dimungkinkan
insentif)
bagi
penduduk
dengan
status
DAFTAR PUSTAKA Edhi.
2012. Strategi Menembus Rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam Mengurus e-KTP di Kalimantan Barat. Penelitian Kerjasama Kantor perwakilan Badan Kependudukan dan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat
Media
Indonesia. 15 Maret 2013. Kelemahan Data Kependuduk dan Akurasi Data Pemilih.
sosial
ekonomi berada pada kategori miskin dan penduduk yang tinggal jauh dari kantor desa/kelurahan /kecamatan. (2) Peningkatan
peran
RT/RW/Kepala
Dusun/Ketua lingkungan di setiap desa/kelurahan sangat strategis dan dibutuhkan
untuk
melaporkan
perubahan peristiwa kependudukan. Untuk meningkatkan motivasi mereka, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk
melakukan
bimbingan
administrasi, pemberian dana insentif dan
penghargaan
terutama
bagi
Media Indonesia. 1 April 2013. Data Pemilih Bermasalah. Putra, I Gusti Made Darma. 2006. Sikap Tertib Administrasi Kependudukan Masyarakat Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng Berdasarkan UU No. 23 tahun 2006. ISSN 1829‐5282.
RT/RW/Kadus dan Ketua Lingkungan yang aktif menyampaikan pelaporan
Undang-Undang No 23 Tahun 2006.
data kependudukan ke Kades/Lurah
Peraturan Presiden No 26 Tahun 2009.
dan Camat.
13 INOVASI dan PEMBANGUNAN – JURNAL KELITBANGAN VOL.03 NO.01
14 INOVASI dan PEMBANGUNAN – JURNAL KELITBANGAN VOL.03 NO.01
