BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Latar belakang dibentuknya Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan karena kewajiban negara dalam memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan/atau warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan. Kewenangan negara untuk melindungi warga negaranya didasarkan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia keempat yang menegaskan bahwa “..... Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia .....” Pengertian segenap bangsa Indonesia merupakan bagian dari warga negara, yang ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut: “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.” 1
Pasal 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menjabarkan pengertian warga negara sebagai berikut: 1. “Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia; 2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia; 3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing; 4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah warga negara asing dan ibuWarga Negara Indonesia; 5. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibuWarga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut; 6. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia; 7. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu WargaNegara Indonesia; 8. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin; 9. Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya; 10. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui; 11. Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya; 12. Anak yang dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan; 13. Dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.”
2
Anak
berdasarkan
Undang-Undang
No.
12
Tahun
2006
tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia dianggap telah menjadi warga negara yang wajib dilindungi oleh negara berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur diatas, maka untuk dapat melindunginya dengan maksimal perlunya masyarakat dan negara mengetahui pengertian anak yang diatur berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah sebagai berikut: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Hak-hak anak yang berkaitan dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tercantum di dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.” Pemberian identitas dan status kewarganegaraan pada anak harus diberikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran untuk kemudian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana dan dicatatkan pada Register Akta Kelahiran oleh Pejabat Pencatatan Sipil untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran3 sebagai dokumen kependudukan yang didasarkan pada surat keterangan dari orang yang 3
Akta kelahiran adalah dokumen pengakuan resmi orang tua kepada anaknya dan negara. http://widhiyuliawan.blogspot.com/2013/04/akta-kelahiran.html.
3
menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran, sebab kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting yang wajib dicatatkan karena akan membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya. Dalam kehidupan bermasyarakat dijumpai adanya batasan-batasan yang dipakai manusia untuk menertibkan, menuntut dan mengarahkan tingkahlaku anggota masyarakat dalam hubungannya dengan masyarakat lainnya yang dikenal dengan norma dengan kualitas penilaian berbeda-beda yang digolongkan dalam “keharusan-keharusan alamiah” dan “keharusan susilawi”4 yang selanjutnya disebut dengan norma alam (das sein) dan norma susila atau keinginan (das sollen). Norma alam adalah norma yang menggambarkan dunia kenyataan, yaitu norma yang mengutarakan sesuatu yang memang sudah ada seperti contohnya manusia diciptakan memiliki jenis kelamin laki-laki dan perempuan, namun akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberikan efek samping pada kesehatan manusia mengakibatkan adanya beberapa manusia dilahirkan secara tidak sempurna yaitu diluar ketentuan norma alam sehingga mereka tidak memiliki kesempurnaan tersebut dianggap bertentangan dengan nilai-nilai yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat, adapun kelainan tersebut dikenal dengan sebutan ambiguous genitalia yaitu kelainan yang terjadi akibat perkembangan embrionik yang tidak sempurna sehingga membuat seseorang memiliki campuran jenis kelamin. Berdasarkan penelitian pada bagian rekam medis RS. Dr. Kariadi Semarang terdapat jumlah penderita ambiguous 4
Satjipto Rahardjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm: 24.
4
genitalia mengalami pertambahan jumlah penderitapada tahun 2012 dantahun 2013, hal tersebut dapat dilihat berdasar pada bagan penelitian di bawah ini : 10 8 6
Laki-Laki
4
Perempuan
2 0 2009
2010
2011
2012
2013
Bagan I : Perbandingan penderita ambiguous genitalia berdasarkan diagnosa jenis kelamin dalam kurung waktu lima tahun
Berdasarkan hasil penelitian Prof. Dr. Sultana MH Faradz, PhD pada tahun 2008 menyebutkan bahwa jumlah penderita alat kelamin bermasalah di Semarang semakin meningkat dengan jumlah rata-rata 2 (dua) orang setiap minggunya dan sejak tahun 1991 yang terdaftar pada Laboratorium Sitogenetika Pusat Riset Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang untuk pemeriksaan kromosom (sebagai penentu jenis kelamin) lebih dari 400 orang5. Akibat dari banyaknya penderita ambiguous genitalia yang merasa kehilangan hak-haknya atas pengakuannya sebagai warga negara yang wajib memiliki dokumen kependudukan berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka menimbulkan suatu keadaan yang ingin dicapai (norma susila atau das sollen) akibat adanya hubungan keterkaitan antara kelainan ambiguous genitalia dengan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan dan pengakuan kepada warga negaranya. 5
http://fakultas-kedokteran-undip.blogspot.com/2012/12/kelamin-ganda-penyakit-atau.html.
5
Anak yang dilahirkan dengan kelainan ambiguous genitalia baru dapat diketahui setelah dilakukan observasi selama ± 6 (enam) jam setelah persalinan dengan mata telanjang (tampak luar) pada saat buang air kecil, sebab kelainan ini berhubungan dengan alat genital manusia sehingga diperlukan pemeriksaan alat kelamin luar bayi, apabila bayi terlihat hal-hal sebagai berikut maka bayi tersebut dapat dikatakan normal : 1. “Bayi perempuan kadang terlihat cairan vagina berwarna putih atau kemerahan; 2. Bayi laki-laki terlihat lubang uretra pada ujung penis. Teraba testis6 di scrotum7; 3. Pastikan bayi sudah buang air kecil dalam 24 (dua puluh empat) jam setelah dilahirkan; 4. Yakinkan tidak ada kelainan pada alat kelamin, misalnya hipospadia8 atau kelamin ganda.”9 Setelah dilakukannya pengamatan dengan penglihatan dan ditemukan adanya kecurigaan diagnosa bayi menderita kelainan ambiguous genitalia maka tim medis hendaknya melakukan beberapa tes dan langkah-langkah prosedural untuk dapat menegakkan diagnosa, dengan cara seperti : 1. “Tes darah untuk mengukur tingkat hormon; 2. Tes darah untuk menganalisa kromosom dan menentukan jenis kelamin genetik penderita; 3. USG panggul dan perut untuk memeriksa testis yang tidak turun, rahim dan vagina; 4. Kajian X-ray menggunakan pewarna kontras untuk membantu memperjelas anatomi; 5. Dalam kasus tertentu, operasi invasive mungkin diperlukan untuk mengumpulkan sampel jaringan dari organ reproduksi penderita.”10 6
Testis adalah kelenjar kelamin pada laki-laki. Scrotum adalah kantung (terdiri dari kulit dan otot) yang membungkus testis atau buah zakar. 8 hipospadia adalah keadaan dimana uretra bermuara pada suatu tempat lain pada bagian belakang batang penis atau bahkan pada perineum (daerah antara kemaluan dan anus). 9 http://www.gizikia.depkes.go.id/wp-content/uploads/downloads/2011/01/PANDUAN-YANKESBBL-BERBASIS -PERLINDUNGAN-ANAK.pdf. Hlm: 27 10 http://www.sehatfresh.com/ambiguous-genitalia/. 7
6
Serangkaian tes yang dilakukan pada bayi yang dicurigai menderita kelainan ambiguous genitalia tidak dapat ditegakkan diagnosa dalam waktu singkat sebab tingkat hormon dan terbentuknya rahim baru dapat terlihat berdasarkan pada perkembangan bayi menuju remaja, hal tersebut yang menjadi kendala bagi pihak rumah sakit penolong persalinan dalam mengeluarkan surat keterangan lahir sebagai syarat utama dibuatnya akta kelahiran. Adapun waktu pelaporan kelahiran, menggolongkan akta kelahiran ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: 1. Akta kelahiran umum Akta kelahiran ini dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja bagi WNI dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran. 2. Akta kelahiran istimewa Berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 64 Ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menegaskan bahwa akta kelahiran istimewa ini dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang telah melampaui batas 60 (enam puluh) hari kerja bagi WNI dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran. Bagi orang tua yang dianggap lalai mendaftarkan kelahiran anaknya yang melebihi batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahirannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25
7
Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri, dengan denda administratif sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diatur dalam Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah dihapus dan telah dicabut dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 tertanggal 1 mei 2013, dengan pertimbangan sebagai berikut: a. Tindakan hukum dengan memberikan biaya persidangan di Pengadilan Negeri dan beban biaya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, adalah bentuk kesewenang-wenangan yang dibebankan kepada rakyat secara ekonomis dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: 1) Pasal 27 ayat (1), yang berbunyi: “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
8
2) Pasal 28D ayat (1), yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” 3) Pasal 28D ayat (4), yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.” b. Bertentangan dengan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa: “Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.” c. Bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi: “Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.” d. Bertentangan dengan Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan bahwa: “Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) tidak dikenai biaya.” 3. Akta kelahiran dispensasi Akta kelahiran dispensasi adalah akta kelahiran yang dibuat berdasarkan program pemerintah dibidang kependudukan untuk memberikan kemudahan
9
bagi mereka yang lahir sampai dengan tanggal 31 Desember 1985 dan terlambat melakukan pendaftaran/pencatatan kelahiran. Mekanisme dan prosedur akta kelahiran dispensasi yaitu: a. Pemohon datang dengan membawa persyaratan terlampir ke loket Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; b. Mengisi formulir pendaftaran bermaterai yang sudah disediakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; c. Pemohon menandatangani buku register akta kelahiran beserta 2 (dua) orang saksi. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut terdapat adanya beberapa hak penderita ambiguous genitalia yang berkaitan dengan pembuatan akta kelahiran sebagai dokumen kependudukan akan terabaikan oleh negara akibat dari kelainan jenis kelamin yang ambigu, dengan mengingat fungsi dari akta kelahiran bagi pemiliknya adalah untuk keperluan : 1. “Perlindungan hukum oleh negara; 2. Penerbitan dokumen identitas penduduk seperti : Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan kependudukan lainnya; 3. Persyaratan masuk sekolah; 4. Persyaratan melamar pekerjaan; 5. Persyaratan untuk menikah; 6. Persyaratan untuk mengurus paspor; 7. Persyaratan untuk mengurus pewarisan; 8. Penelusuran silsilah keluarga.”11
11
http://www.pemalangkab.go.id/disdukcatpil/
10
Maka penulis membuat judul tulisan “PERLINDUNGAN HUKUM PADA ANAK PENDERITA AMBIGUOUS GENITALIA DALAM MENENTUKAN JENIS KELAMIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI RUMAH SAKIT DR. KARIADI SEMARANG”.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan yang menjadi permasalahannya adalah : Bagaimana Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan perlindungan kepada anak penderita ambiguous genitalia perihal status jenis kelaminnya?
C. Tujuan Penulisan Penulisan ini bertujuan untuk: Mengkaji Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan perlindungan kepada anak penderita ambiguous genitalia perihal status jenis kelaminnya.
11
D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari Penulisan ini adalah sebagai berikut: 1. Manfaat Akademis a. Hasil penulisan ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian awal berlakunya Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam hal perlindungan kepada anak penderita ambiguous genitalia perihal status jenis kelaminnya; b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan konstribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang pelaksanaan peraturan perundang-undangan. 2. Manfaat Praktis a. Hasil penulisan ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan bagi anak penderita ambiguous genitalia dan keluarnya serta masyarakat dan negaradalam memenuhi hak dan kewajiban anak penderita kelainan ambiguous genitalia sebagai warga negara yang dilindungi; b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman kepada publik dan pihak-pihak terkait dengan perbedaan pengertian transeksual12denganinterseksual13 atau dapat disebut dengan ambiguous genitalia sebagai suatu kelainan bukan akibat dari gangguan psikologis, 12
Transeksual atau transgender adalah seseorang yang melakukan, merasa, berpikir atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat mereka lahir. 13 Interseksual atau intergender adalah seseorang yang terlahir dengan 2 (dua) organ seksual atau hormon yang berbeda dengan seksnya.
12
sehingga masyarakat dan negara wajib melindungi dan memperlakukan mereka sama dengan warga negara lainnya baik dimuka hukum; c. Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu memberikan pengetahuan tentang hukum kepada penderita ambiguous genitalia dan keluarga serta masyarakat akan pentingnya status identitas diri dan kewarganegaraan sebagai hak yang dilindungi oleh negara.
E. Keaslian Penulisan Keaslian penelitian merupakan penegasan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya atau harus dinyatakan dengan tegas bedanya dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan. Penelusuran terhadap penelitian dan karya-karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam rencana penelitian ini telah dilakukan. Sejauh yang peneliti ketahui, belum ada penelitian yang sama yang pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan usulan penelitian ini adalah Penelitian dengan Judul Tesis, Analisis Hukum
Terhadap
Penetapan
Pengadilan
Negeri
Bantul
Nomor:
22/Pdt.P/2003/PN.Btl Tentang Perubahan Status Jenis Kelamin Dari Perempuan Menjadi Laki-Laki, Penulis Nina Yudiarini, 2009, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Adapun rumusan masalah yang dianalisa dan dikaji oleh penulis yaitu sebagai berikut: 1. ”Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan Penetapan Hukum tentang perubahan status jenis kelamin dari perempuan menjadi laki-laki di Pengadilan Negeri Bantul?
13
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan setelah operasi perubahan status jenis kelamin dari perempuan menjadi laki-laki setelah mendapatkan Penetapan Hukum dari Pengadilan Bantul dalam kaitannya dengan hukum kewarisan Islam?”14 Dengan kesimpulan jawaban penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 1. Penetapan yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bantul didasarkan dengan keyakinan hakim dan dilandaskan pada fakta-fakta yang dikemukakan di muka persidangan bahwa adanya kekeliruan dalam pemberian status jenis kelamin dan nama pemohon yang semula berjenis kelamin perempuan yang sebenarnya adalah laki-laki karena adanya kelainan bawaan pada alat kelaminnya sehingga alat kelaminnya menyerupai alat kelamin perempuan dengan jenis kelainan yang disebut dengan hipospadia Tipe Sprontal, sehingga memberikan kuasa kepada pemohon untuk merubah identitasnya sesuai dengan fakta dipersidangan untuk mengurus segala surat-surat pribadi yang berhubungan dengan jenis kelamin berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan; 2. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh pemohon yang telah melakukan perubahan jenis kelaminnya dari perempuan menjadi laki-laki berdasarkan hukum Islam diperbolehkan bahkan dianjurkan sehingga menjadi jelas status jenis kelaminnya yang berakibat pada jumlah besarnya penerimaan hak kewarisan dalam hukum Islam berdasarkan status jenis kelamin tersebut yang pada prinsipnya memberikan laki-laki bagian dua kali lipat lebih besar dari pada bagian seorang perempuan. 14
Nina Yudiarini. 2009. Analisis Hukum Terhadap Status Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 22/Pdt.P/2003/PN.Btl Tentang Perubahan Status Jenis Kelamin dari Perempuan Menjadi LakiLaki. Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogayakarta. Hlm: 12.
14
