ANTAR LEMBAGA foto: istimewa
Presiden SBY menerima Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan KPK yang diketuai Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, di Kantor Presiden, Kamis (18/8) siang. (foto: abror/presidensby.info)
Sebanyak delapan nama calon pimpinan KPK hasil seleksi Panita Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah diserahkan Presiden ke DPR untuk dilakukan fit and proper test. Siapa berpeluang?
K
eRjA keras Panita Seleksi Pimpinan Komisi Pemberatasan Korupsi (Pansel KPK) akhirnya membuahkan hasil. Pada pertengahan Agustus lalu, Menteri Hukum dan HAM yang juga Ketua Pansel KPK, Patrialis Akbar telah menyerahkan nama-nama calon pimpinan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ada delapan nama yang disodorkan ke Presiden. Yakni Bambang Widjojanto, Yunus Husein, Abdullah Hehamahua, Handoyo Sudrajat, Abraham Samad, Zulkarnaen, Adnan Pandu Praja, dan Haryanto Sutadi. Selanjutnya Presiden menyerahkan nama-nama tersebut ke Komisi III DPR untuk menjalani fit and proper test. Nantinya, DPR memilih empat nama untuk menjadi pimpinan lembaga antikorupsi itu. Namun, sepertinya pemilihan calon pimpinan KPK bakal menuai batu
32
AGUSTUS 2011
Menguji Kelayakan Pendekar Antikorupsi sandungan. Sejumlah persoalan masih mengundang perdebatan sengit. Salah satunya soal delapan nama hasil seleksi Pansel. Sebelumnya, Komisi III DPR menginginkan Pansel mengirim 10 nama. Alasannya, Komisi III ingin mengganti semua pimpinan KPK yang menjabat selama ini, termasuk Busyro Muqoddas. Komisi III menilai masa jabatan Busyro tetap hanya 1 tahun meneruskan masa jabatan Antasari. Pansel KPK agaknya memiliki pendapat lain. Pansel beranggapan masa jabatan Busyro selama 4 tahun. Hal ini didasarkan atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menafsirkan Pasal 34 UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK. MK menyatakan bagi pimpinan KPK yang terpilih menggantikan pimpinan KPK lain yang berhalangan tetap, masa jabatannya tetap 4 tahun. Berbekal putusan itulah, Pansel hanya mengirim delapan nama calon untuk dipilih menjadi empat orang. Terlepas dari silang pendapat itu, yang jelas Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengungkapkan DPR telah
menerima surat dari Presiden mengenai daftar nama pimpinan KPK untuk diuji di DPR. Hanya saja, lanjutnya, Presiden tidak mencantumkan urutan peringkat penilaian dari Panitia Seleksi. Berdasarkan surat Presiden itulah, melalui Badan Musyawarah, DPR menugaskan Komisi III untuk memilih dengan mekanisme uji kelayakan terhadap calon pimpinan KPK. Menurut UU, DPR memiliki kewenangan memilih empat nama untuk menjadi pimpinan KPK bersama Busyro Muqoddas. “Hanya saja apakah DPR akan memilih empat atau ada pertimbangan lain, saya belum bisa menerka. Namun, wewenangnya penuh memilih empat,” kata Priyo. Dia menyarankan sebaiknya Komisi III dalam memilih pimpinan KPK mempertimbangkan latar belakang calon pimpinan. Selain itu, DPR juga menerima masukan-masukan dari publik. Sudah tentu DPR memiliki pertimbangan tertentu. Oleh karena itu, DPR harus independen dan tidak terpengaruh pihak luar. Priyo yakin DPR akan memiilih Warta BPK
orang-orang terbaik dari kandidat yang tersedia. Ciri orang yang terbaik untuk jadi pimpinan KPK tersebut adalah cakap, kapabel, dan punya keberanian. “Selain itu DPR juga akan memilih calon yang betul-betul independen terhadap intervensi apa pun,” tegasnya. Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo mengungkan pihaknya menghargai pemerintah dengan Panselnya yang sudah memilih calon yang terbaik di antara yang baik. Namun, DPR mempunyai keputusan yang sifatnya politik. PDIP pada dasarnya setuju dengan delapan nama yang diajukan oleh Pansel. Hanya saja, menurut Tjahjo, Pansel mestinya mengirimkan 10 nama calon untuk diuji di DPR. Oleh karena itu, menurut Tjahjo, sebaiknya delapan nama calon pimpinan KPK yang sudah masuk ke DPR itu jangan ditindaklanjuti dulu sebelum pemerintah atau Pansel melengkapinya menjadi 10. Menurut UU KPK, tegasnya, Pansel harus mengirimkan 10 nama kepada DPR untuk diuji yang akan dipilih lima orang menjadi pimpinan KPK. Tjahjo mengharapkan agar Komisi III bisa membahas persoalan jumlah calon yang diajukan ini lebih dahulu sebelum melakukan fit and proper test. Namun, Anggota Komisi III Partai Demokrat Peter Zulkifli justru menilai bahwa Komisi III tidak mutlak harus memilih setengah nama calon yang diserahkan oleh Pansel. Artinya, Komisi III tidak harus memilih empat nama dari delapan yang diserahkan. Artinya, bila dalam proses fit and proper test, ternyata yang layak hanya satu, tentu akan dipilih satu orang. “Kalau tidak ada yang layak, kami akan tolak semua,” kata Peter. Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto mengaku meski belum final secara institusional, tetapi dia memastikan bahwa seluruh kader partai yang didirikan tokoh reformasi Amien Rais ini akan mendorong Bambang Widjojanto. Dia dianggap pantas untuk memimpin KPK karena berani, bersih, dan visioner. jika Bambang terpilih, tuturnya, akan ada angin segar dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu, dirinya optimistis kasus Wisma Atlet yang melibatkan mantan petinggi Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin Warta BPK
bisa dituntaskan. “justru dukungan dan keyakinan kita ini yang membuat KPK semakin kuat dan tidak memiliki beban kedepannya.” Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal menilai pemilihan calon pimpinan KPK sebaiknya diserahkan saja sepenuhnya pada proses fit and proper test di Komisi III. Sebab, pemilihan calon pimpinan KPK itu hak anggota Komisi III. Menurut dia, dari delapan nama calon pimpinan KPK, Fraksi PKS sendiri akan menentukan pilihannya setelah melihat hasil uji kepatutan dan kelayakan. “Kami baru akan menentukan pilihan setelah melihat kemampuan mereka di Komisi III. Buat kami profesionalitas penting, tetapi komitmen itu tidak kalah penting,” kata Mustafa.
Namun, sepertinya pemilihan calon pimpinan KPK bakal menuai batu sandungan. Sejumlah persoalan masih mengundang perdebatan sengit. Salah satunya soal delapan nama hasil seleksi Pansel. Mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia KH Salahuddin Wahid menilai sistem rekrutmen calon pimpinan KPK dinilai sudah terbuka bagi intervensi pemerintah dan DPR, sehingga tidak terlalu perlu dipermasalahkan. Buktinya, Pansel KPK sudah bisa menjaring nama-nama yang cukup kredibel. Di antara nama yang ditunjuk, Gus Sholah adalah mantan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Bambang Widjojanto, penasihat KPK Abdullah Hehamahua, mantan Ketua PPATK Yunus Hussein, dan Arianto Sutadi. “Track record mereka dalam pemberantasan korupsi sangat bagus. Mereka juga punya kapabilitas untuk memimpin KPK,” kata cucu pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus-Syekh KH Hasyim Asyari ini. justru yang penting, lanjutnya, ma-
syarakat harus melakukan pengawasan secara ketat terhadap proses rekrutmen itu sejak di panitia seleksi yang diketuai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar sampai nanti di DPR. Hal itu untuk mencegah politisasi dan lolosnya orang-orang yang tidak kredibel.
Seleksi ketat di Pansel
Seperti diketahui, Pansel telah menyeleksi calon pimpinan KPK sebanyak 206 orang. Mereka datang dari berbagai kalangan, mulai dari advokat, jaksa, polisi hingga kalangan akademisi. Selama proses seleksi itu, Pansel KPK menerima masukan dari masyarakat. Selain itu Pansel juga membuka kotak saran. Menurut data di Pansel ada sekitar 400 tanggapan dari masyarakat untuk menilai calon pimpinan KPK yang telah lolos seleksi tahap awal. Kebanyakan saran masyarakat yang masuk ke Pansel memberikan dukungan untuk sejumlah calon pimpinan KPK. Adapun tanggapan berupa kritik, hanya segelintir yang masuk. Sebagian dari kritik yang ditujukan untuk calon pimpinan KPK menyoalkan rekam jejak sang calon yang tidak terlalu bersih. Misalnya, yang bersangkutan dituding pernah melakukan korupsi, dan saat menjadi pejabat pernah bersikap tidak adil pada rakyatnya. Kritik yang diterima Pansel berisi saran agar tidak meloloskan calon dari kalangan advokat yang pernah membela koruptor. Selanjutnya ratusan tanggapan dari masyarakat diolah dan dijadikan bahan Pansel dalam tahap wawancara dengan calon pimpinan KPK. Tak hanya itu saja, Pansel KPK juga telah melakukan seleksi makalah. Dari 142 calon yang lolos tahap administrasi, 133 di antaranya yang ikut seleksi pembuatan makalah. Sisanya, sebanyak tujuh orang tidak hadir dan dua orang mengundurkan diri. Makalah yang baik harus memiliki sejumlah kriteria. Seperti terdapatnya inovasi, pengetahuan peserta mengenai korupsi dan pengalaman peserta hingga konsistennya para peserta dalam memberantas korupsi. Kini tinggal menunggu kerja keras komisi III DPR untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap delapan calon pimpinan KPK. Semoga saja DPR tidak salah pilih. bw AGUSTUS 2011
33
ANTAR LEMBAGA
Ketua BPK Hadi Poernomo bersama Anggota BPK Hasan Bisri menghadiri acara “Deklarasi Zona Anti Korupsi dan Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian” yang dilakukan oleh Ketua MK Mahfud MD di kantor MK, Jakarta.
MK Deklarasikan Zona Antikorupsi Mahkamah Konstitusi mendeklarasikan zona antikorupsi dan mempertahan kan opini WTP serta meluncurkan eaudit. Upaya untuk mengendalikan, mencegah, dan memberantas korupsi di lingkungan MK.
B
ANYAK cara yang dilakukan untuk mengkampanyekan antikorupsi. Maklum, korupsi memang sudah menjadi penyakit menahun di negeri ini. Hampir semua lini sudah terjangkit korupsi. Tidak terkecuali lembaga peradilan. Bah-
34
AGUSTUS 2011
kan, citra lembaga peradilan belakangan ini menjadi babak belur garagara ulah para penegak hukum yang doyan korupsi. Untuk itulah Mahkamah Konstitusi (MK) mendeklarasikan zona antikorupsi dan mempertahankan opini
Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan 2010. Kegiatan yang diselenggarakan di Kantor Mahkamah Konstitusi pada 24 Agustus itu dihadiri segenap jajaran pegawai di lingkungan MK. Selain itu, melakukan deklarasi komitmen zona antikorupsi dan komitmen mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan MK. Para pegawai MK mengikuti lafal deklarasi yang dibacakan langsung oleh Sekretaris jendral MK janedjri M. Gaffar. Menurut Sekjen MK, selama 5 tahun berturut-turut sejak 2006 hingga 2010, BPK telah memberikan opini WTP kepada MK. Bagi MK tentu saja, pencapaian tersebut merupakan prestasi tersendiri bagi seluruh jajaran MK. Selain itu, lanjutnya, hal ini mem-
Warta BPK
buktikan kalau tidak ada kelemahan yang signifikan pada sistem pengendalian internal di MK. Atas prestasi tersebut, janedjri dan segenap jajaran pegawai MK bertekad untuk senantiasa mempertahankan WTP pada tahun-tahun mendatang. Selain itu, pihaknya juga akan mengoptimalkan penerapan sistem pengendalian internal MK. Dalam kesempatan itu, MK menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada BPK yang telah melakukan pemeriksaan laporan keuangan MK secara profesional dengan tetap menjaga independensi masing-masing lembaga. Selain menggelar deklarasi antikorupsi, juga diselenggarakan peluncuran e-audit dan Penandatanganan MOU Penerapan Program Pengendalian Gratifikasi. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua BPK Hadi Poernomo, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan Ketua KPK Busro Mukodas. Kegiatan bertujuan untuk membangun tata kelola keuangan negara yang bersih, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu MK juga telah menjalin kerja sama (MOU) dengan BPK untuk mendukung pemeriksaan BPK dengan menggunakan sistem eaudit yang bersifat link & match. Melalui kerja sama tersebut, BPK dapat mengakses data dan informasi yang terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang dimiliki oleh MK secara real time. Sambut Baik Dalam sambutannya Ketua BPK Hadi Poernomo menyambut baik apa yang dilakukan MK. Apa yang dilakukan Pimpinan MK, lanjutnya, merupakan perwujudan tanggung jawab manajemen MK untuk mengendalikan, mencegah dan memberantas korupsi di lingkungan MK. BPK mengharapkan apabila semua kementerian dan lembaga negara di Indonesia mau mengambil langkah seperti yang dilakukan MK, upaya pengendalian, pencegahan dan pemberantasan korupsi akan berjalan dengan baik di negeri ini.
Warta BPK
Hadi menambahkan BPK telah memprakarsai pembentukan pusat data melalui Sinergi Nasional Sistem Informasi (SNSI) yang nantinya bisa dimanfaatkan dalam pemeriksaan dengan memanfaatkan kemajuan elektronik (e-audit). Melalui SNSI dan metodologi pemeriksaan dengan memanfaatkan teknologi informasi ini akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.Salah satu keuntunganya yakni pemeriksaan BPK berjalan dengan lebih
paparnya, e-audit menjadikan pemeriksaan data lebih valid. Data keuangan sebuah instansi, misalnya, akan di-cross check dengan data dari instansi lain yang mempunyai hubungan terkait dengan penggunaan uang negara, sehingga akan ditemukan apakah data tersebut sama atau tidak. Di samping itu, sinergitas melalui e-audit merupakan sebuah terobosan guna mewujudkan transparansi pengelolaan dan tanggung jawab keua-
Foto bersama Ketua BPK RI Hadi Poernomo, Anggota BPK Hasan Bisri dengan Ketua MK Mahfud MD dan Ketua KPK Busro Muqodas.
efisien dan efektif. Selain itu juga memberikan manfaat mengurangi KKN secara sistemik, mendukung optimalisasi penerimaan negara, mendukung efisiensi, dan efektifitas pengeluaran negara. Ketua BPK menjelaskan pentingnya e-audit sebagai mekanisme pemeriksaan secara elektronik dengan koneksi dari dan ke lembaga-lembaga audit. Data ataupun informasi dari audit yang berbentuk file data komputer dan terhubung langsung dengan jaringan internet bisa diakses secara online dan real time oleh para pemeriksa BPK. Selain itu, pemeriksa BPK melakukan akses data pihak yang diperiksa melalui sistem informasi. Dengan cara ini, pemeriksaan BPK akan semakin efisien dan efektif. Dengan konsep link and match,
ngan negara. Namun demikian, tanpa harus mencampuri dan mengintervensi fungsi, peran, dan tugas masing-masing lembaga negara. Saat ini seluruh kementerian, lembaga, serta sebagian BUMN dan pemerintah daerah sudah menandatangani nota kesepahaman mengenai penerapan e-audit dalam pengelolaan keuangan negara dengan BPK. Termasuk Mahkamah Konstitusi (MK). Pembentukan e-audit, sesuai dengan kesepakatan dari pimpinan lembaga negara dalam rangka membentuk pusat data BPK dengan memanfaatkan kemajuan information communication technology (ICT). Sistem ini bersifat link match dalam kerangka membangun tata kelola keuangan negara yang bersih, transparan, dan akuntabel. bw AGUSTUS 2011
35
ROAD TO WTP
Muhammad Asichin,
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Filosofi ‘Katak’ untuk Kemajuan ANRI ANRI mendapatkan opini WTP tiga tahun berturut-turut. Keteladanan pemimpin menjadi salah satu kunci keberhasilan. Langkah apa saja yang harus diambil untuk meraih prestasi itu?
K
etiKa belum banyak kementerian/lembaga meraih opini Wajar tanpa Pengecualian (WtP), aNRi (arsip Nasional Republik indonesia) sudah mencapainya. Lembaga yang dipimpin Muhammad asichin ini, kembali meraih WtP untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan arsip Nasional Republik indonesia (aNRi) tahun 2010. itu artinya tiga kali berturut-turut aNRi meraih WtP yakni 2008, 2009, 2010. Prestasi yang dicapai ini bukannya tanpa perjuangan, bukan pula karena aNRi adalah organisasi kecil sehingga lebih mudah diatur. Namun, lebih pada komitmen setiap personil untuk terus memperbaiki diri dan tidak terlena pada prestasi yang sudah dicapai. Keteladanan pemimpin juga menjadi salah satu kunci keberhasilan. “Yang penting adalah komitmen untuk berubah. Kita ini komando birokrasi, jadi harus satu kata, satu mindset, satu perbuatan dan satu tujuan untuk kebaikan,” tutur Kepala aNRi Muhammad asichin, saat berbincang dengan Warta BPK di ruang kerjanya, baru-baru ini. asichin yang kerap menyelipkan kata-kata bijak dalam memberi pengarahan pada anak buahnya kali ini menyebut sebuah filosofi China untuk menjelaskan apa yang ingin semua personil lakukan. “ada filosofi China tentang katak. Katak jika dimasukkan ke dalam air panas, pasti akan melompat. Kenapa? Karena adanya perubahan suhu yang mendadak. Namun katak dimasukkan ke dalam air dingin, dia akan merasa nyaman. Dia tetap merasa nyaman padahal suhu air secara perlahan menghangat bahkan memanas. Ketika air menjadi mendidih, katak tak sempat melompat.” artinya, jika aNRi terlena dengan keadaan sekarang yang selalu mendapat WtP sehingga lupa melakukan perubahan. tahu-tahu dunia di luar sana, sudah berubah. “Maka matilah kita! Jadi intinya,
Muhammad Asichin
36
AGUSTUS 2011
Warta BPK
kita harus selalu kreatif, tidak terlena akan apa yang telah dicapai. Untuk itu harus banyak membaca dan belajar. itulah yang saya ingin semua melakukannya,” ungkap asichin. Namun, tambahnya, mengajak dan mendorong orang untuk berubah, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Hal ini menyangkut mindset juga culture set. Perubahan cara berpikir juga kebiasaan, membutuhkan waktu dan pembinaan terus menerus. Pengawasan ketat dilakukan untuk mendorong perubahan itu. “Saya katakan pada inspektorat, kalian harus terus menguber, kejar terus supaya administrasi bagus, kinerja bagus,” ucap pria kelahiran Semarang ini.
banyakan tidak sesuai dengan SaP (Standar akuntansi Pemerintah). “Masih manual sekali. Jadi kami upayakan agar sesuai SaP. Kami juga memberdayakan pengawasan internal. Kepada inspektorat saya minta agar tugasnya bukan hanya pengawasan, tetapi pengawasan dalam artian pembinaan. Saya minta penga-
Terganjal Aset Pada 2007, aNRi mendapat opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Banyak petunjuk yang diberikan BPK untuk pembenahan. Dengan sekuat tenaga semuanya diupayakan, di antaranya pembenahan administrasi termasuk bukti penunjang. Meski begitu ada hal yang mengganjal yakni soal aset aNRi yang dikuasai pihak luar. Masalah ini sudah diketahui oleh asichin yang memang sebagai pegawai karier di aNRi. aset lembaga ini dikuasai pihak luar selama 11 tahun lebih yakni Gedung aNRi di Jl Gadjah Mada 111 Jakarta. “Ketika saya menjadi Sestama (sekretaris utama), aNRi mendapat WDP. ini berarti ada yang kurang, salah satunya yang berhubungan dengan aset yang dikuasai pihak swasta. Jadi masalah asset itu menjadi salah satu ganjalan,” ungkapnya. Masalah lainnya adalah administrasi keuangan. Sebelumnya, dalam penyusunan laporan keuangan, keWarta BPK
wasan internal aktif, administrasi diperbaiki. Karena kita lemah di administrasi keuangan,” kata asichin yang selain sebagai Kepala aNRi juga menjabat tim Pokja Reformasi Birokrasi Kementerian PaN. Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan itu, untuk pertama kalinya dalam masa kepemimpinan Djoko Utomo pada 2008, aNRi berhasil meraih opini WtP.
Dia menjelaskan transparansi dan akuntabilitas dimulai dari tahap awal yakni perencanaan. Dengan asumsi, jika perencanaan tidak benar, langkahlangkah selanjutnya pun tidak benar. Oleh karena itu pengawasan dilakukan sejak tahap perencanaan. “artinya semua harus sesuai dengan standar-standar pemerintah. Barang dibeli dengan harga wajar, tidak mark up, pelaksanaannya dengan prosedur yang wajar pula. Kalau harus lelang, ya lelang, kalau penunjukan, ya, penunjukan,” terangnya. Biasanya, tambah asichin, kelemahan pada waktu pelaksanaan adalah administrasi keuangan seperti, bukti-bukti kontrak dan standar harga. “Saya minta itu menggunakan e-procurement (sistem lelang elektronik). Semua di bawah pengawasan. Semua harus sesuai karena yang pertama dicek BPK adalah administrasi. Kalau administrasi tidak rapi pasti berbuntut macam-macam. Saya katakan, administrasi harus baik, juga bukti pendukungnya. Misalnya, tiket jangan bodong. Bisa jadi beli tiket, tapi tidak pergi. atau, harusnya naik Garuda tetapi beli Lion. itu juga kena, masuk kerugian Negara,” jelasnya. Lebih jauh dijelaskannya, proses perbaikan administrasi di aNRi tidak mudah. Pasalnya, yang dihadapi adalah sumber daya manusia, itulah kendala utamanya. Untuk itu, aNRi meminta bantuan pendampingan dari inspektorat BPKP. Selain itu, mengikutsertakan SDM ke berbagai kursus, baik yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan maupun pihak swasta. “Mereka kursus tentang administrasi keuangan, pengeloaan anggaran. Jadi mereka memperoleh sertifikat ahli AGUSTUS 2011
37
ROAD TO WTP pengelolaan anggaran. Hal lainnya adalah pembenahan sistem elektronik. “Sekarang semua lebih baik. Misalnya, tGR kita untuk 2011 nihil,” ucap asichin yang juga dosen Stia LaN.
Rekomendasi dan e-Audit Dalam ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester ii, BPK juga melaporkan tentang pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tahun 2009 dan 2010 pada pemerintah pusat. Rekomendasi yang diberikan pada aNRi pada 2009 sebanyak empat hal. Hasilnya, tiga hal ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi dan satu belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut. Pada 2010, dari sembilan rekomendasi yang diberikan, tiga sesuai rekomendasi, enam belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut. Mengenai hal ini, asichin telah mengirim surat kepada BPK (anggota iii) tentang tindak lanjut hasil pemeriksaaan atas laporan keuangan aNRi pada tahun anggaran 2010. Rekomendasi BPK atas temuan SiP (sistem pengendalian internal) dan temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. “tGR dilakukan bertahap, 2011 ini sudah nihil. Mengenai gedung, itu masih dalam proses pengembalian. Namun, sudah banyak kemajuan, mudahmudahan tahun ini bisa kembali,” tegas asichin yang juga terlibat dalam tim Penyusun RUU Rahasia Negara. Dia juga menyinggung tentang program e-audit yang dilakukan BPK. Menurut dia, program itu selain meminimalisir persinggungan antara auditor dan auditee, juga pelaporan menjadi lebih cepat dibandingkan dengan secara manual. Di sisi lain, BPK dapat mengakses data dan informasi yang terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara real time. Pemeriksaan menjadi lebih efisien dan efektif. “Misalnya kalau tGR nya salah, kitakan bisa complain langsung. Jadi saya kira program Ketua BPK Hadi Poernomo bagus sekali. Kita bisa langsung tahu,” katanya.
38
AGUSTUS 2011
Muhammad Asichin adalah pegawai karier di aNRi. Dia memulai dari jabatan Kasubid Pembinaan Kearsipan tahun 1988, lalu menjadi Kepala Perwakilan aNRi Jateng dan Kakanwil Jateng 1994, Deputi Pembinaan 1998, dan Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan 2001. Pada 2003, dia menjabat Deputi Bidang Konservasi arsip dan menjadi Sekretaris Utama pada 2007. Dan, Mei 2010 lalu, asichin dilantik menjadi Kepala aNRi menggantikan Djoko Utomo.
Kepala ANRI M. Asichin beserta jajarannya menyambut rombongan para pengunjung.
Untuk keperluan pelaksanaan eaudit, aNRi sedang dalam proses persiapan. Khususnya dalam SDM dan ti, karena untuk menjalankan program itu dibutuhkan server yang kuat. Selain itu, pihaknya juga akan mengaitkan eaudit dengan PPiD (Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi). “Jadi ti nya disiapkan tahun ini, 2012 kami siap menjalankan program itu. Kita minta kursus dari BPK untuk SDM-nya, juga aplikasi e-audit,” tutur asichin sembari menyatakan keinginan pihaknya untuk mengundang Ketua BPK mengunjungi diorama sejarah perjalanan bangsa yang ada di aNRi. Pihaknya juga berencana akan membuat oral history tentang e-audit juga profil Ketua BPK. “Program Pak Hadi [Ketua BPK] tentang e-audit bagus, jadi nanti kita wawancarai, transcript lalu diterbitkan. isinya tentang
visi e-audit ke depan, mau diapakan, dan mau di kemanakan. Nanti oral history itu akan disandingkan. BPK sebagai eksternal auditor yang diwakili performance ketuanya, dan internal auditor BPKP yang diwakili oleh Kepala BPKP Prof Mardiasmo,” jelasnya, sembari menambahkan, dokumen itu nantinya akan disimpan di aNRi. Hal lain yang disampaikan asichin adalah tentang persiapan aNRi menghadapi audit kinerja. Untuk itu, pihaknya sudah mengumpulkan para pimpinan di aNRi untuk menjelaskan soal audit kinerja. Misalnya, jangan hanya membeli barang tetapi tidak dimanfaatkan. Selain itu, katanya, pihaknya juga menjelaskan soal penyerapan anggaran yang baru sekitar 53%. Meski begitu, tandasnya, untuk penyerapan anggaran dia tidak ingin asal terserap. “Saya ingin yang akuntabel,” tegasnya. dr
Warta BPK
Kontroversi Gedung Arsip Gadjah Mada 111 SeteLaH 11 tahun menunggu, akhirnya pihak arsip Nasional Republik indonesia (aNRi) bisa bernafas lega. Pasalnya, Gedung arsip di Jalan Gadjah Mada 111 yang dikuasai pihak swasta selama 11 tahun lebih, akan kembali kepangkuan aNRi tahun ini. Bagi aNRi ini adalah buah dari perjuangan panjang selama bertahun-tahun. “Betapa sulitnya mengambil kembali aset itu. Berbagai upaya yang dilakukan, selalu mentok. Pihak yayasan tidak mau mengembalikan, padahal masa penggelolaannya telah berakhir 2001. Baru sekarang ada titik terang, setelah banyak pihak turun tangan turut menyelesaikan masalah ini,” tutur Kepala aNRi Mohammad asichin, dalam bincang dengan Warta BPK, di ruang kerjanya, baru baru ini. Sampai saat ini, lanjutnya, status Gedung arsip Gadjah Mada 111 itu adalah barang milik negara, aNRi memiliki sertifikat dan surat-surat kepemilikan lainnya. BPK, ujarnya, dalam salah satu rekomendasinya kepada aNRi adalah menyelesaikan masalah gedung itu. Namun upaya aNRi selalu tidak membuatkan hasil. apalagi, ternyata pihak yayasan selama menguasai gedung itu, tidak menyetor PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak). “Selama 11 tahun lebih mengelola gedung itu, tetapi tidak pernah menyetor PNBP. itu yang bikin pemerintah ngamuk. Masalah ini juga menjadi sorotan dari BPK,” papar asichin. Berbagai upaya dilakukan aNRi untuk mendapatkan kembali asetnya. termasuk mendatangi Komisi ii DPR.
Warta BPK
Pihak DPR menyerukan agar gedung itu dikembalikan, tetapi tetap saja pihak yayasan selalu ngeles. Kementerian Keuangan, dalam hal ini Dirjen Perbendaharaan dan Dirjen anggaran, juga ikut turun tangan karena ini menyangkut aset negara. Bahkan, Kementerian PaN dan terakhir aNRi minta bantuan pada Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden). “Nah sepertinya agak mengendur, mereka mau mengembalikan aset itu. Harusnya 2010 lalu aset itu kembali, tetapi masih mundur-mundur. Jadi sampai sekarang masih dalam proses pengembalian. BPKP juga sudah melakukan audit.” Permasalahan Gedung arsip itu, paparnya, berdampak pada anggaran aNRi yang ‘dibintang’. anggaran tidak bisa cair karena gedung tersebut belum dikembalikan. “Nah sekarang ‘bintang’ sudah mulai dibuka Kementerian Keuangan. Saya kira sekitar 3 bulan lagi. Jadi kita bisa minta pada aPBN Perubahan 2012,” jelasnya.
Gedung Cagar Budaya
Gedung arsip Gadjah Mada 111 termasuk dalam gedung cagar budaya. Gedung bersejarah ini dibangun tahun 1760, dulunya merupakan sebuah vila milik Reiner de Klerk, seorang anggota Dewan Hindia. awal abad ke 18, VOC berhasil menaklukkan Banten dan Mataram. Para elit atau pejabat-pejabat kaya raya seperti Reyner de Klerk membangun rumah peristirahatan dengan pekarangan luas, salah satunya yang kini menjadi Gedung arsip Nasional. Pada 1900, sempat ada rencana membongkar gedung itu, akan tetapi akhirnya dibatalkan. Hingga 1925, gedung ini dipakai oleh Kementerian Pertambangan pemerintah kolonial Hindia Belanda, kemudian setelah indonesia merdeka menjadi Gedung arsip Nasional. Sekitar 1992, arsip nasional pindah ke gedung baru di Jalan ampera, Jakarta Selatan. Gedung itu kosong dan akhirnya rusak. Pada waktu indonesia merayakan ulang tahun emas, pemerintah Belanda memberi dana bantuan untuk merenovasi gedung-gedung tua yang bernilai sejarah tinggi. Pemerintah indonesia waktu itu menolak pemberian tersebut. Lalu, masyarakat yang peduli pada gedung bersejarah mengupayakan pemecahan masalah dengan mendirikan Stichting Comite Cadeau Indonesia (Yayasan Komite Hadiah indonesia), yang fungsinya menjembatani. Setelah dilakukan renovasi oleh Stichting Comite Cadeau indonesia, Gedung arsip Gadjah Mada diserahkan kembali kepada aNRi. Untuk melakukan pengelolaan gedung tersebut, menggandeng pihak yayasan. “Perjanjian pengelolaannya berakhir 2001 lalu. Namun, mereka tidak mengembalikan, dan mengelolanya tanpa perjanjian,” papar asichin. dr AGUSTUS 2011
39
