Kerangka Acuan Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana Nasional Kegiatan
“SFDRR (Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana) dan Pengarusutamaan PRB dalam Pembangunan di Indonesia”
Tanggal
17 Oktober 2015 Jam 08.00 – 12.00
Tempat
Hotel Sunan Ruang Ballroom 2
Latar Belakang
Pasca Konferensi Tingkat Tinggi Dunia ke-3 di Sendai yang menghasilkan dokumen SFDRR 2015-2030 yang telah menjadi kesepakatan 181 negara di dunia dalam upaya pengelolaan risiko bencana yang membangun konsepsi dan kerangka PRB sebagai landasan pelaksanaan strategi, program, dan aksi di tingkat global, regional, nasional, dan lokal. Peringatan Bulan PRB pada Oktober 2015 yang diselenggarakan di Surakarta, Jawa Tengah merupakan upaya menyatukan pikir dan sosialisasi kegiatan kebencanaan dari berbagai dimensi dan pelaku. Sesi ini akan mengangkat isu SFDRR 2015-2030 di tataran global yang ditindaklanjuti dalam upaya menurunkan dalam visi dan strategi ke depan dalam roadmap PRB dan pengarusutamaan PRB ke dalam pembangunan di Indonesia. Masyarakat internasional mengakui bahwa karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah pesisir yang sangat luas dengan garis pantai yang panjang, terletak di atas beberapa lempeng tektonik bumi serta memiliki sejumlah gunung berapi yang aktif menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki risiko bencana yang tinggi. Dengan demikian, masyarakat internasional memandang perlu ada perhatian khusus dan bantuan yang tepat bagi negara-negara dengan karakteristik khusus tersebut dalam hal pengelolaan
risiko bencana. Pengakuan ini telah tercantum dalam dokumen PBB yang menyatakan bahwa konsep “disaster-prone countries with
specific characteristic, such as archipelagic countries, as well as countries with extensive coastlines” merupakan salah satu isu utama yang berhasil diperjuangkan Delegasi Indonesia di dalam dokumen akhir The Third UN World Conference on Disaster Risk Reduction (WCDRR) yang berlangsung di Sendai, Jepang, pada tanggal 14-18 Maret 2015.
Isu lain yang juga menjadi prioritas Delegasi Indonesia pada sidang WCDRR kali lalu adalah penekanan terhadap pentingnya pengembangan kapasitas lokal dalam mengelola bencana. Hal tersebut perlu dilakukan seluruh negara di dunia, mengingat penanganan bencana harus dilakukan secara sinergi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat lokal, nasional, regional maupun global. Pengurangan substansial dalam risiko dan kerugian akibat bencana pada kehidupan, penghidupan dan kesehatan serta pada aset ekonomi, fisik, sosial, budaya dan lingkungan yang dimiliki individu, bisnis, komunitas dan negara. Pergeseran dari penanggulangan bencana ke pengelolaan risiko bencana bertujuan untuk: 1) Fokus pada pencegahan risiko bencana baru, pengurangan risiko bencana yang ada sekaligus memperkuat ketangguhan, dan 2) dengan berbagai cara mencegah dan mengurangi keterpaparan dan kerentanan, meningkatkan kesiapsiagaan dan pemulihan. Salah satu yang menjadi sorotan penting adalah Mencegah risiko baru dan mengurangi risiko yang sudah ada melalui implementasi langkah terpadu dan inklusif dalam bidang ekonomi, struktural, hukum, sosial, kesehatan, budaya, pendidikan, lingkungan hidup, teknologi, politik dan kelembagaan yang mencegah dan mengurangi keterpaparan terhadap ancaman dan kerentanan terhadap bencana, meningkatkan kesiapsiagaan untuk tanggap darurat dan pemulihan, dan dengan demikian meningkatkan ketangguhan. Mengintegrasikan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) ke dalam kebijakan pemerintah yang desentralisasi, dengan melibatkan pemerintahan daerah dan pembangunan yang partisipatif. Terintegrasikan dalam perencanaan nasional dan agenda pembangunan ke depan diharapkan akan memberikan hasil dan dampak yang secara langsung maupun tidak langsung kepada pengurangan risiko bencana. Selain itu, melibatkan Platform Nasional PRB dalam jaringan koordinasi
antar pemangku kepentingan di Indonesia (pemerintah, akademisi, LSM, sektor swasta, dan media) untuk memberikan wewenang dan tanggung jawab kebijakan nasional PRB ke pemerintah daerah menjadi salah satu upaya dalam membangun integrasi kebijakan publik. Mendukung program PRB ke dalam tataran yang implementatif di daerah, yang langsung dapat memberikan dampak pada masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Tantangan pada masa yang akan datang yakni hal-hal yang perlu dilakukan bersama untuk mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan pencegahan dan kesiapsiagaan, mengedukasi masyarakat dan membangun komitmen bersama di level Negara, sub nasional melalui komunikasi dan koordinasi khususnya dengan kelompok rentan yang ada dalam area terdampak. Dalam menyiasati upaya pengurangan risiko bencana terkait dengan agenda pembangunan yang berkelanjutan maka Pemerintah Indonesia akan membangun sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan, dan manajemen bencana, disebutkan bahwa sasaran pembangunan dalam manajemen bencana dan pengurangan risiko bencana adalah penurunan Indeks Risiko Bencana di pusat-pusat pertumbuhan yang berada di daerah rawan bahaya, melalui (1) Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional dan lokal, (2) mengurangi kerentanan terhadap bencana, dan (3) Peningkatan kapasitas pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat dalam penanggulangan bencana. Komitmen sebagai tindak lanjut PRB dalam pembangunan nasional telah diwujudkan dalam RPJMN 2015-2019 dengan memuat esensi investasi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Perwujudan yang mendasar adalah membangun kemitraan dan kerjasama oleh semua pihak untuk mewujudkan ketangguhan di tingkat masyarakat dengan memperhatikan dimensi degradasi lingkungan dan perubahan iklim. Tujuan
Berbagi pengalaman, tantangan ke depan, dan komitmen daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana di Indonesia sebagai tindak lanjut pelaksanaan SFDRR 2015-2030, roadmap ke depan serta implementasi intrumen kebijakan Nasional tentang kebencanaan di Indonesia terkait dengan pengarusutamaan PRB dalam pembangunan.
Agenda
08.00 – 09.00 09.00 – 09.15 09.15 – 09.45
: : :
09.45 – 10.00 10.00 – 11.45 (15’)
: :
(15’) (15’)
(15’)
(45’) 11.45 – 12.00
:
Moderator
:
Registrasi Peserta Pembukaan oleh Kepala BNPB Pembicara Kunci : Pengarusutamaan PRB dalam Pembangunan Nasional: Upaya dan Strateginya dalam Perencanaan dan Implementasinya – Menteri PPN/Kepala Bappenas Coffee Break Diskusi Panel 1. Implementasi UU 23 tahun 2014 dan Pengarusutamaan PRB di Daerah – Menteri Dalam Negeri 2. Penganggaran dalam Perencanaan Pembangunan terkait Pengurangan Risiko Bencana – Menteri Keuangan 3. Implementasi intrumen kebijakan Nasional tentang kebencanaan di Indonesia terkait dengan pengarusutamaan PRB dalam pembangunan – Ketua Komis VIII DPR RI 4. Roadmap Indonesia dalam tindak lanjut pelaksanaan Kerangka Sendai dalam Pengurangan Risiko Bencana (SFDRR 2015-2030) – Pengarah Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) 5. Diskusi dan Tanya Jawab Kesimpulan dan Penutup Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB
Peserta
Target: 200 0rang Sasaran Peserta: Peserta pada working session ini terbuka untuk seluruh peserta yang hadir dalam Peringatan Bulan PRB 2015 di Solo. Diharapkan Kepala Daerah Provinsi di Indonesia, unsur Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota, DPRD, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi dan Kabupaten Kota, Kepala Bappeda Provinsi, Lintas Kemeterian dan Lembaga, Akademisi, LSM, dan pemerhati kebencanaan yang hadir dapat aktif berperan serta.
Daftar Kebutuhan
Ruangan kapasitas 200 orang
Desain ruang : kombinasi Round Table dan Theater Peralatan : LCD, Layar, Sound system, Meja Panelis, Pertanyaan Kunci
Beberapa pertanyaan kunci sebagai panduan dalam agenda working session ini adalah: 1. Apa yang menjadi pandangan dalam pelaksanaan pengelolaan risiko bencana terhadap implementasi SFDRR 2015 yang telah ditetapkan dan implikasi kebijakan apa yang dapat direalisasikan di Indonesia – kendala yang dihadapi dan kunci-kunci keberhasilan? 2. Pengalaman-pengalaman penting dalam pengelolaan risiko bencana di Indonesia yang berkaitan dengan pengarutamaan PRB dalam pembangunan pada fase HFA 2005-2015 – refleksi untuk ke depan? 3. Bagaimana upaya pengarusutamaan pengelolaan risiko bencana di tingkat nasional dan bagiamna membawa pada tataran daerah dengan sektor-sektor pembangunan yang lain?
Koordinator/PIC
Direktorat Pengurangan Risiko Bencana BNPB
