Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 458 Tahun 1986 Tentang : Ketentuan Pengamanan Sungai Dalam Hubungan Dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C
MENTERI PEKERJAAN UMUM, Menimbang : a. bahwa terhadap kegiatan penambangan bahan galian golongan C yang dilakukan di sungai, perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan, agar tidak menimbulkan kerusakan dan ancaman terhadap kelestarian fungsi sungai dan bangunan-bangunan pengairan serta jembatan maupun bangunan-bangunan umum lainnya yang terdapat di sekitarnya. b. bahwa berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, kepada Menteri Pekerjaan Umum diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan segala pengaturan perlindungan air dan atau sumber sumber air. c. bahwa sesuai dengan jiwa Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 penambangan bahan galian golongan C yang lokasinya atau yang ada di sungai, izin penambangannya senantiasa harus mempertimbangkan saran-saran teknis dan Instansi Pekerjaan Umum dan Badan Hukum yang diberi wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka di pandang perlu adanya tindakan pengamanan sungai, khusunya dalam hubungan dengan penambangan bahan galian golong anC. Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Pertambangan. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat mengenai Pekerjaan Umum kepada Propinsi-propinsi dan penegasan urusan mengenai Pekerjaan Umum dan Daerah-dacrah Otonorn Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil.
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Fda ksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pengelolaan Bahan Galian. Peraturan Pemerintah Nornor 2 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentan Analisis mengenai Dampak Lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan di bidang Pertambangan kepada pemerintah Daerah Tingkat I. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 1983 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 211/KPTS/1984 tentang Struktur Organisasi Departernen Pekerjaan Umum. MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG KETENTUAN PENGAMANAN SUNGAI DALAM HUBUNGAN DENGAN PENAMBANGAN BAHAN GALLAN GOLONGAN C PERTAMA:(1)
(2)
KEDUA
: (1)
(2)
(3)
Melimpahkan wewenang sebagian urusan di bidang Pengairan khususnya pengamanan Sungai yang berhubungan dengan penambangan bahan galian golongan C di sungai, kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan wewenang ini Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat menunjuk Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dengan pembatasanpembatasan seperti tersebut dalam keputusan ini. Setiap pengusaha, baik perorangan ataupun badan hukum yang mengusahakan penambangan bahan galian golongan C di sungai,diwajibkan memiliki Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) yang diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) di terbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam hal pelaksanaan penambangan akan dilakukan dengan peralatan mesin dan atau melebihi dari 100 m3 setiap harinya. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) di terbitkan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dalam hal pelaksanaan penambangan akan dilakukan tanpa peralatan mesin dan lebih kecil atau sampai dengan jumlah yang tersebut pada, angka (2) diktum ini.
KETIGA :(1)
(2)
KEEMPAT :
Kepada Kepala Dinas Umum Daerah Tingkat I dan Kepala Cabang Dinas Pekeijaan Umum / Kepala Cabang Dinas Pengairan Daerah Tingkat I atau Direksi Badan Hukum tertentu dimaksud pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, diberi tugas dan tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi teknis kepada penerbit SIPD penambangan bahan galian golongan C dengan ketentuan sebagai berikut: a. Apabila SIPD akan diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sebagaimana dimaksud pada angka (2) diktum kedua, rekomendasi teknis diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Urnum Daerah Tingkat I yang bersangkutan. b. Apabila SIPD akan diterbitkan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud pada angka (3) diktum kedua, rekomendasi teknis diberikan oleh Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum/Kepala Cabang Dinas Pengairan Daerah Tingkat I yang bersangkutan. c. Apabila SIPD yang akan diterbitkari, baik oleh pejabat yang tersebut pada huruf (a) ataupun pejabat yang tersebut pada hunif (b) angka diktum ini menyangkut sungai yang berada pada wilayah kerja Badan Hukuni tertentu, yaitu Badan Hukum yang mengelola Pengairan, rekomendasi, teknis tersebut diberikan oleh Badan Hukum yang bersangkutan. Tembusan dari sernua rekomendasi teknis yang dimaksud (a), (b) dan (c) angka (1) diktum ini, wajib disampaikan kepada Kepala Kantor Departemen Pekerjaan Umum Propinsi yang bersangkutan sebagai bahan pemantauan, pengawasan dan pelaporan kepada Menteri Pekerjaan Umum cq. Direktur Jenderal Pengairan. Untuk dapat memberikan rekomendasi teknis Sebagairnana dimaksud pada angka (1) diktum Ketiga dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, kepada pengusaha pertambangan diwajibkan untuk pada waktu yang sama menyampaikan tembusan permohonan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) sebagai berikut: a. Apabila surat permohonan SIPD diajukan kepada Gubemur Kepala Daerah, tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkai I yang bcrsangkutan. b. Apabila surat permohonan SIPD diajukan kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, tembusan disampaikan kepada Kepala Cabang
KELIMA
:
KEENAM
:
KETUJUH :
KEDELAPAN :(1)
(2)
KESEMBILAN : KESEPULUH KESEBELAS :
:
Dinas Pekerjaan Umum/Kepala Cabang Dinas Pengairan Daerah Tingkat I yang bersangkutan. c. Apabila surat permohonan SIPD diajukan baik kepada Gubemur Kepala Daerah Tingkat I ataupun Bupati/Walikotamadya Daerah Tingkat II yang rnenyangkut sungai yang berada pada wilayah kerja Badan Hukum tertentu sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, tembusan disampaikan kepada Pimpinan Badan Hukum yang bersangkutan. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Sebagaimana dimaksud pada angka 1 diktum KEDUA memuat persyaratan-persyaratan teknis yang disebutkan dalam rekomendasi-rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KETlGA dengan sanksi-sanksi yang wajib ditaati olehpengusaha pertambangan yang bersangkutan. Ketentuan Pengamanan Sungai sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan keputusan ini, berlaku mengikat sebagai syarat dalam pemberian rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD). Ketentuan tersebut diktum PERTAMA, sampai dengan diktum KEENAM dilaksanakan secara terpadu dengan peraturan perundang-undangan serta ketentuanketentuan yang berlaku, baik yang bersifat Nasional maupun Daerah setempat. Dalam pelaksanaan keputusan ini, Kantor wilayah Departemen Pekerjaan Umum bersama Aparat Pemerintah Daerah setempat menyelenggarakan pemantauan pengamanan sungai dalam kaitannya dengan kegiatan penambangan bahan galian golongan C di sungai. Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum mengadakan pembinaan teknis pengamanan sungai kepada Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat I dan Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada angka (1) diktum KETIGA, dalam kaitannya dengan kegiatan penambangan. Koordinasi dan keterpaduan serta pemantauan ditingkat Pusat dalam rangka pelaksanaan keputusan ini Direktur Jenderal Pengairan Departemen Pekerjaan Umum. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan ini dapat dikenakan ketentuan peraturan perudangundangan yang berlaku. Dengan berlakunya keputusan ini maka Surat Izin penambangan Daerah (SIPD) yang telah di keluarkan sebelumnya, dapat tetap diberlakukan kecuali ada perubahan dan/atau penyempurnaan pada rekomendasi
KEDUABELAS : KETIGABELAS:
teknisnya yang mengharuskan dihentikannya kegiatan atau sebagian kegiatan penambangan. Petunjuk pelaksanaan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pengairan. Kcputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan peruhahan sebagaimana mestinya.
Dietapkan di Jakarta Pada tanggal 15 Oktober 1986 Menteri Pekerjaan Umum
______________________________________
