DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA
Keputusan Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Nomor : 88 tahun 2017
Tentang : REVISI RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENSTRA SKPD) DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 - 2016
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682 Fax. (0274) 515869 EMAIL :
[email protected] HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL :
[email protected] WEBSITE : www.jogjakota.go.id
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA NOMOR : 88 TAHUN 2017 TENTANG REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 - 2016
DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA
Menimbang :
a. bahwa dalam rangka menindaklajuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Hasil Evaluasi LAKIP oleh Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ; b. bahwa perubahan atas Rencana Strategis ini dimungkinkan dengan memperhatikan perkembangan yang terjadi di bidang kesehatan, maka dipandang perlu melakukan pembenahan penempatan sasaran ke tujuan yang sesuai dengan makna indikator sasaran yang akan dicapai; c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu disusun dan ditetapkan Revisi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016 dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah , Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009 – 2013; 15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025; 17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah; 19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan , Kedudukan , Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah; 20. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016; 21. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 287 A/KEP/2012 Tahun 2012 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta; 22. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kota Yogyakarta; 23. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 371/KEP/2013 tentang Penetapan Kinerja Indikator Utama Tahun 2012-2016 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
MEMUT USKAN Menetapkan :
REVISI RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENSTRA SKPD) DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012-2016
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dinas Kesehatan sebagai salah satu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta mempunyai kewajiban menyusun rencana strategis bidang kesehatan selama 5 (lima) tahun untuk mendukung perencanaan daerah dan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja Dinas Kesehatan dalam kurun waktu tiap tahun selama 5 (lima) tahun, sebagaimana diamanatkan pada Undang–undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan daerah yang dimaksud adalah dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah yang merupakan manifestasi kontrak politik Walikota Yogyakarta terpilih yang harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing unit kerja, sebagaimana tersebut dalam Undangundang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 150 ayat (3) huruf (b) dan (c). Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Melalui perencanaan strategis dapat diperoleh informasi tentang visi, misi, strategi dan kebijakan, tujuan, sasaran dan aktivitas organisasi serta cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program–program pembangunan Kesehatan yang merupakan penjabaran dari kebijakan SKPD untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan visi dan misi Dinas Kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta maupun dengan mendorong peran aktif masyarakat untuk kurun waktu tahun 2012 – 2016. Secara khusus bahwa kesehatan merupakan hak azasi manusia, sehingga setiap manusia mempunyai hak untuk hidup sehat. Dengan demikian masyarakat berhak atas akses pelayanan kesehatan yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan amandemen UUD tahun 1945 pasal 28 huruf H. Dalam pasal tersebut, kesehatan dipandang sebagai suatu bagian dari hak azasi manusia dan sekaligus merupakan kewajiban semua pihak (individu, masyarakat dan negara) untuk menciptakan suatu kondisi di mana setiap warga negara dalam keadaan selalu sehat sehingga mereka dapat berproduksi baik secara ekonomi maupun sosial. Pembangunan Kesehatan di kota Yogyakarta yang dilaksanakan secara berkesinambungan telah cukup berhasil meningkatkan derajat kesehatan. Namun demikian masih ada permasalahan dibidang kesehatan yaitu masih adanya potensi kematian ibu serta adanya stagnasi balita gizi buruk, tingginya angka penyakit potensial wabah terutama demam berdarah, penyakit akibat gaya hidup (penyakit degeneratif, dll). Selain itu, semakin berkembangnya Pelayanan kesehatan swasta (tradisional dan modern) yang belum terkoordinir melalui sistem yang baik merupakan tantangan dalam pembangunan kesehatan di Kota Yogyakarta. Pembangunan Kesehatan di kota Yogyakarta bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap warga masyarakat agar terwujud derajad kesehatan yang setinggi-tingginya, dengan ditandai oleh penduduknya yang berperilaku hidup bersih dan sehat dan hidup dalam lingkungan yang sehat, serta memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. Untuk mencapai tujuan
tersebut diselenggarakan pembangunan kesehatan baik oleh pemerintah kota, masyarakat, maupun swasta. Melalui program jangka menengah 5 (lima) tahunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2012-2016 dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan diharapkan mampu menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan tiap tahun. Adapun Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2012-2016 merupakan penjabaran dokumen perencanaan RPJMD Kota Yogyakarta 2012-2016 dari visi, misi dan program Kepala Daerah, yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD, serta Sistem Kesehatan Nasional. Renstra Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS). Renstra Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta juga merefleksikan rencana program yang ada di dalam renstra Dinas Kesehatan Propinsi DIY agar tetap sinergis dalam penyusunan perencanaan kegiatan tiap tahunnya. B. Landasan Hukum 1.
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur , Jawa Tengah , Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta
2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3.
Undang-Undang no 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
5.
Undang-undang no 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
6.
Undang-undang no 17 tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional
7.
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Praktek Kedokteran
8.
Undang–undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.
9.
Undang-undang Nomor 44 Tahun 2011 tentang Rumah Sakit
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 Tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
2
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat 18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/MENKES/SK/IX/2008 Tentang Petunjuk Teknis Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota 19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/MENKES/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional 20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.0301/60/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014 21. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah 22. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah 23. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah 24. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2012 – 2016 25. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 26. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2008 Tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 27. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 28. Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2007 – 2011
C. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Disusunnya Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi Dinas Kesehatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan sebagai implementasi dari misi Dinas Kesehatan. 2. Tujuan Adapun tujuan disusunnya RENSTRA DINAS KESEHATAN ini yaitu : a) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang kesehatan; b) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kota Yogyakarta; c) Memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) melalui pengukuran kinerja Dinas Kesehatan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan kesehatan daerah; serta
3
d) Menjadi dasar bagi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta (LAKIPDA). D. Sistematika Penulisan BAB I
PENDAHULUAN Pada Bab ini diuraikan secara singkat pengertian Renstra Dinas Kesehatan; fungsi Renstra Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang kesehatan; proses penyusunan Renstra Dinas Kesehatan; Keterkaitan Renstra Dinas Kesehatan dengan RPJMD, Renstra Dinas Kesehatan Propinsi dan dengan Renja Dinas Kesehatan.
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN Pada Bab ini dikemukakan secara ringkas tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Kesehatan; Sumber Daya Dinas Kesehatan; Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan; serta tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan.
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Pada bagian ini dikemukakan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kesehatan; telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Dinas Kesehatan yang dapat mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan ditinjau dari sasaran jangka menengah renstra Kementerian Kesehatan ataupun renstra Propinsi DIY; telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis; serta penentuan isu-isu strategis.
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN Pada Bab ini diungkapkan tentang visi dan misi Dinas Kesehatan; tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan; serta strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan.
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana tertuang pada bab sebelumnya.
BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Kesehatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kesehatan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah, telah menyebutkan bahwa kedudukan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut : 1.
Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kesehatan.
2.
Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
3.
Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.
Untuk menjalankan tugas pokok Dinas Kesehatan dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan, maka telah ditetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta serta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit pelaksana Teknis Farmasi dan Alat Kesehatan. Berdasarkan peraturan diatas susunan organisasi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta terdiri dari : 1. Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Administrasi Data dan Pelaporan. 2. Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat, terdiri dari : a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar; b. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi. 3. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan,terdiri dari: a. Seksi Pengendalian Penyakit; b. Seksi Penyehatan Lingkungan. 4. Bidang Promosi, Pengembangan dan Sistem Informasi Kesehatan terdiri dari: a. Seksi Promosi dan Pengembangan Kesehatan; b. Seksi Survailans dan Sistim Informasi Kesehatan 5. Bidang Regulasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan a. Seksi Regulasi Kesehatan; b. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. 6. Unit Pelaksana Teknis a.
UPT-PJKD
5
b.
UPT-Puskesmas
c.
UPT- Farmasi dan Alat Kesehatan
7. Kelompok jabatan Fungsional Fungsi dan Rincian tugas dari masing-masing struktural yang duduk dalam organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2008 adalah sebagai berikut : 1. Sekretariat a.
Fungsi Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan
b. Tugas 1) menyelenggarakan
pengumpulan
data,
informasi,
permasalahan,
peraturan
perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan; 2) menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat; 3) menyelenggarakan upaya pemecahan masalah urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan; 4) menyelenggarakan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkatan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan; 5) mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas serta upaya pemecahan masalah Dinas; 6) mengkoordinasikan upaya pemecahan masalah Dinas 7) menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Dinas 8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 2. Bidang Pelayanan Kesehatan Mayarakat a. Fungsi Bidang Pelayanan Kesehatan masyarakat mempunyai fungsi penyusunan dan pelaksanaan pedoman kegiatan yang berkaitan dengan upaya pelayanan kesehatan masyarakat. b. Tugas 1) menyelenggarakan
pengumpulan
data,
informasi,
permasalahan,
peraturan
perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan keluarga, gizi dan pelayanan kesehatan; 2) menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang; 3) menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan keluarga, gizi dan pelayanan kesehatan;
6
4) menyiapkan kerjasama dengan pemberi pelayanan kesehatan (PPK) atau sarana pelayanan kesehatan lain yang berkaitan dengan jaminan kesehatan daerah; 5) menyelenggarakan fasilitasi pelayanan farmasi; 6) menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Bidang; 7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 3. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan a. Fungsi Bidang Pengendalian penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi pengendalian penyakit dan penyehatan kesehatan lingkungan. b.
Tugas 1) menyelenggarakan
pengumpulan
data,
informasi,
permasalahan,
peraturan
perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; 2) menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; 3) menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang; 4) menyelenggarakan kegiatan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; 5) menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Bidang;
6) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 4. Bidang Promosi, Pengembangan dan Sistem Informasi Kesehatan a. Fungsi Bidang Promosi, Pengembangan dan Sistem Informasi Kesehatan mempunyai fungsi penyelenggaraan promosi, pengembangan dan sistim informasi kesehatan. b.
Tugas 1) menyelenggarakan
pengumpulan
data,
informasi,
permasalahan,
peraturan
perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan promosi, pengembangan dan sistim informasi kesehatan; 2) menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan promosi, pengembangan dan Sistem Informasi Kesehatan; 3) menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang; 4) menyelenggarakan promosi, pengembangan dan Sistem Informasi Kesehatan; 5) menyusun kebijakan pelayanan jaminan kesehatan daerah; 6) menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan promosi, pengembangan sistem surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan; 7) melaksanakan survey kesehatan daerah; 8) menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Bidang; 9) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
7
5. Bidang Regulasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan a. Fungsi Bidang Regulasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai fungsi penyelenggaraan regulasi dan pengelolaan sumberdaya manusia kesehatan. b.
Tugas 1) menyelenggarakan
pengumpulan
data,
informasi,
permasalahan,
perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan
peraturan
regulasi dan
pengelolaan sumberdaya manusia kesehatan; 2) menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang; 3) menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan regulasi dan pengelolaan sumberdaya manusia kesehatan; 4) menyelenggarakan regulasi kesehatan; 5) menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia kesehatan; 6) menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja bidang. 7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Menurut Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Farmasi dan Alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta maka susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta terdiri dari: 1.
Kepala UPT
2.
Sub Bagian Tata Usaha
3.
Kelompok Jabatan Fungsional
Fungsi dan Rincian tugas dari masing-masing struktural yang duduk dalam organisasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut : 1.
UPT Puskesmas a.
Fungsi Pelayanan kesehatan strata pertama, pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan penggerak pembangunan berwawasan kesehatan.
b.
Tugas 1) mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan masyarakat 2) merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Puskesmas; 3) menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
8
4) melaksanakan upaya kesehatan masyarakat; 5) melaksanakan upaya kesehatan perorangan; 6) melaksanakan pelayanan upaya kesehatan/ kesejahteraan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, perawatan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pemberantasan penyakit, pembinaan kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan masyarakat, usaha kesehatan sekolah, kesehatan olahraga, pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, laboratorium sederhana, upaya kesehatan kerja, kesehatan usia lanjut, upaya kesehatan jiwa, kesehatan mata dan kesehatan khusus lainnya serta pembinaan pengobatan tradisional. 7) melaksanakan pembinaan upaya kesehatan, peran serta masyarakat, koordinasi semua upaya kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, pelaksanaan rujukan medik, pembantuan sarana dan pembinaan teknis kepada Puskesmas Pembantu, unit pelayanan kesehatan swasta serta kader pembangunan kesehatan; 8) melaksanakan pengembangan upaya kesehatan dalam hal pengembangan kader pembangunan di bidang kesehatan dan pengembangan kegiatan swadaya masyarakat di wilayah kerjanya; 9) melaksanakan pencatatan dan pelaporan dalam rangka sistem informasi kesehatan; 10) melaksanakan ketatausahaan dan urusan rumah tangga UPT; 11) melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja UPT; 12) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 2.
UPT Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah a.
Fungsi Pelaksanaan kegiatan operasional penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat dan pegawai daerah.
b.
Tugas 1) mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat dan pegawai daerah; 2) merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyelenggara jaminan kesehatan masyarakat dan pegawai daerah; 3) menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya; 4) melaksanakan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat dan pegawai daerah; 5) melaksanakan penerbitan kartu peserta jaminan kesehatan masyarakat dan pegawai daerah; 6) menyusun pedoman pemanfaatan dan mekanisme penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat dan pegawai daerah; 7) menyiapkan bahan kerjasama dengan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) atau sarana pelayanan kesehatan lain; 8) melaksanakan ketatausahaan dan urusan rumah tangga UPT;
9
9) melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja UPT; 10) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 3. UPT Farmasi dan Alat Kesehatan a.
Fungsi Pengelolaan Farmasi dan alat kesehatan
b.
Tugas 1) melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan farmasi dan alat kesehatan 2) merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pengelolaan farmasi dan alat kesehtan; 3)
menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
4)
melaksanakan perencanaan kebutuhan farmasi dan alat kesehatan kepada puskesmas dan saran kesehatan lainnya
5)
melakukan pengadaan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian farmasi dan alat kesehatan
6)
melakukan pencatatan dan pelaporan mengenai persedian dan penggunaan farmasi dan alat kesehatan
7)
melaksanakan pembinaan pengelolaan farmasi dan alat kesehatan pada puskesmas dan puskesmas pembantu.
8)
melakukan pemeriksaan terhadap farmasi dan alat kesehatan secara umum baik yang ada pada persediaan maupun yang akan didistribusikan
9)
melaksanakan rekapitulasi data ketersediaan narkotika dan psikotropika dari puskesmas, apotik dan sarana kesehatan lainnya di Kota Yogyakarta
10) menyiapkan data dan melaksanakan penghapusan farmasi dan alat kesehatan yang tidak layak digunakan 11) melaksanakan fasilitas, kerjasama pengelolaan farmasi dan alat kesehatan dengan pihak lain. 12) melaksanakan pelayanan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan farmasi dan alat kesehatan 13) melaksanakan pembinaan, pemeliharaan mutu farmasi dan alat kesehatan puskesmas sekota Yogyakarta 14) melakukan urusan kerumahtanggaan UPT
B. Sumber Daya Dinas Kesehatan 1. Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah pegawai Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta pada pertengahan tahun 2012 sebanyak 762 orang tersebar di UPT (Puskesmas dan PJKD ) sebanyak 651 orang dan di Dinas Kesehatan
10
Kota Yogyakarta sebanyak 127 orang. Adapun menurut jenis pendidikan yang telah ditamatkan, maka distribusi pegawai adalah sebagai berikut : Tabel 2.1.
Distribusi Pegawai Menurut Jenis Pendidikan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2012
No
PENDIDIKAN
Dinas Kesehatan
Puskesmas / UPT
JUMLAH TOTAL
1
Spesialis kedokteran gigi
0
2
2
2.
S2 Kesehatan Masyarakat
2
1
3
3.
S2 Epidemiologi
1
0
1
4.
S2 Promosi Kesehatan
1
0
1
5
S2 Kesehatan Ibu dan Anak
1
0
1
6.
S2 Manajemen Asuransi Kesehatan
1
1
2
7.
S2 Kebijakan & Manajemen Pelayanan Kesehatan
2
0
2
8
S2 Manajemen Yankes Primer
1
0
1
9
S2 Manajemen Kebijakan Obat
1
0
1
10
S2 Manajemen
2
0
2
11
S2 Ekonomi
2
0
2
12
S2 Akutansi
2
0
2
13
S1 Apoteker
1
8
9
14.
S1 Ekonomi
0
4
4
15.
S1 Kedokteran
2
84
86
16
S1 Kedokteran Gigi
3
35
38
17
S1 Kesehatan Masyarakat
16
10
26
18
S1 Pemerintahan
0
1
1
19
S1 Perawat
5
1
6
20
S1 Sastra
1
0
1
21
S1 Pertanian
1
1
2
22
S1 Sosiologi
0
1
1
23
S1 Ekonomi Manajemen
1
0
1
24
S1 Akuntasi
1
0
1
25
S1 Biologi
1
1
2
26
S1 Bahasa Inggris
0
1
1
27
S1 STTL
0
2
2
28
S1 Gizi
2
2
4
29
S1 Administrasi Negara
2
1
3
30
S1 Ekonomi
0
2
2
31
S1 Sanitarian
1
0
1
32
D4 Bidan
1
4
5
33
D4 Gizi
0
6
6
34
D4 Kesehatan Lingkungan
1
3
4
35
D4 Keperawatan
0
12
12
36
D4 Kesehatan Gigi
0
2
2
11
37
D3 Asisten Apoteker
0
1
1
38
D3 Rekam Medis
0
18
18
39
D3 Akuntansi
4
1
5
40
D3 Analis
2
17
19
41
D3 Bidan
2
56
58
42
D3 Ekonomi
1
1
2
43
D3 Gizi
2
17
19
44
D3 Kesehatan Gigi
3
29
32
45
D3 Kesehatan Lingkungan
7
18
25
46
D3 Komp & Sist Informasi
6
0
6
47
D3 Manajemen Informatika
1
0
1
48
D3 Manajemen
0
1
1
49
D3 Arsip
1
0
1
50
D3 Administrasi
0
1
1
51
D3 Elektro medis
0
1
1
52
D3 Perawat
4
36
40
53
D3 Kesehatan
0
1
1
54
D3 Rontsen
0
2
2
55.
D3 Sanitarian
1
0
1
56.
D3 perhotelan
0
1
1
57.
D2 Bidan
0
1
1
58.
D1 Bidan
0
22
22
59.
KPA
1
1
2
60.
KPAA
1
1
2
61.
KKPA
0
1
1
62.
SLTA-SMA-SMU-SMk
32
187
219
63.
SPKF
0
1
1
64.
SPAG
0
2
2
65.
SPPH
1
6
7
SAA-SMF
0
35
35
SPK
1
36
37
68.
SPRG
0
16
16
69.
SPG
0
1
1
70.
Pekarya
0
4
4
71.
SLTP-SMP
1
27
28
72.
SD
0
14
14
127
651
762
66. 67.
Jumlah Sumber : Dinas Kesehatan, Juli 2012
Selain menurut jenis pendidikan, pembagian pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dilakukan menurut pangkat/golongan, adapun distribusi menurut pangkat/golongan adalah sebagai berikut :
12
Tabel 2.2. Distribusi Pegawai Menurut Pangkat di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
Puskesmas / UPT
JUMLAH TOTAL
Juru Muda, I/a
0
8
9
Juru Muda Tk I/b
0
1
1
Juru, I/c
0
3
3
Juru Tk I, I/d
1
3
3
Pengatur Muda, II/a
3
31
33
Pengatur Muda Tk I, II/b
1
78
84
Pengatur, II/c
9
60
72
Pengatur Tk I, II/d
7
20
26
Penata Muda, III/a
22
60
92
Penata Muda Tk I, III/b
26
195
219
Penata, III/c
13
127
136
Penata Tk I, III/d
8
39
47
Pembina, IV/a
6
16
22
Pembina Tk I, IV/b
1
4
8
Pembina Utama Muda, IV/c
1
4
5
Pembina Utama Madya, IV/d
0
2
2
PANGKAT/GOL
Jumlah Sumber: Dinas Kesehatan, 2012
2. Sarana Sarana yang dimiliki Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta seperti tersebut di bawah ini 1
Puskesmas dengan Rawat Inap Persalinan Puskesmas Rawat Jalan
= =
3 15
unit unit
2 3
Puskesmas Pembantu UPT Alkes & Farmasi
= =
12 1
unit unit
4 5
Laboratorium Pengawasan Kualitas Air UPT PJKD
= =
1 1
unit unit
6
Rumah Pemulihan Gizi
=
1
unit
3. Prasarana Prasarana yang mendukung kegiatan di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta , tersebut di bawah ini : Tabel 2.3. Distribusi Prasarana di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan UPT PJKD Tahun 2011
13
No
Nama Barang
Jumlah
Dinas Kesehatan
Puskesmas / UPT
Keterangan
Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Dialihkan ke RS Jogja Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik
1 2 3
Kendaraan roda empat Kendaraan roda dua Puskesmas Keliling
14 23 3
1 110 22
4
Mobil Jenazah
0
0
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ruang rapat Meja Rapat Kursi Rapat Meja Kerja Kursi Kerja Mesin ketik Desktop Laptop Kamera Digital Televisi Handycam Wireless Freezer AC Mesin Fogging ULV Printer LCD Proyektor Over Head Proyektor Telepon Mesin Fax Almari Filling Cabinet besi Filling Cabinet plastik Jaringan Intranet Sumber Daya Listrik Alat Medis:
4 29 180 104 111 15 62 16 4 4 2 4 0 21 7 2 69 6 2 2 1 52 28 12 1 23000 Watt 1
18 163 436 312 403 47 178 30 8 34 2 18 49 52 29 0 193 10 7 16 3 268 47 31 18 11000 watt 18
Sumber: Lakip Dinas Kesehatan, 2011
C. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran tahun 2011, sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Tahun 2011. Adapun pengukuran dilakukan terhadap target sasaran indikator kinerja utama (IKU) dan indikator program yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahunan tahun 2011. Hasil pengukuran pencapaian sasaran diperoleh data sebagai berikut :
14
Tabel 2.4. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2011 NO. 1
PROGRAM Program Upaya Pelayanan Kesehatan
URAIAN INDIKATOR
TARGET Nasional
CAPAIAN
KUALITAS KESEHATAN Angka Harapan Hidup Waktu Lahir
67,9 Th
75 Th
Mortalitas Angka Kematian : -
Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup
40
9,43
-
Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup Persentase balita gizi buruk
58
2,09
150
188,52
<1
1,35
Persentase Kecamatan bebas rawan gizi
80
100
90
100
100
100
80
74,13
80
40,24
100
100
60
63
Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA Positif Prevalensi HIV ( Presentase kasus terhadap penduduk berisiko)
85
77
9
Angka " Acute Flacid Paralysis" (AFP) pada anak usia < 15 tahun. Per 100.000 anak. Angka Kesakitan Demam Berdarah (DBD) per 100.000 penduduk
1
Prevalensi HIV hanya dapat diakses pada tingkat Propinsi 0
55
0,0046
88,5 92,5
88,01 97
65
81,70
40
85,37
-
-
Pelayanan Kesehatan -
2
3
Persentase Persalinan oleh tenaga Kesehatan Persentase Desa yang mencapai Universal Child Immunization ( UCI) Persentase Ibu hamil yang mendapat tablet Fe Persentase bayi yang mendapat ASI eksklusif
Program pembiayaan dan Jaminan pemeliharaan Kesehatan
-
Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Morbiditas
-
-
-
Persentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan Persentase penduduk yang mendapat jaminan pelayanan kesehatan
Keadaan Lingkungan :
-
4
Program Pemberdayaan Masyarakat dan promosi kesehatan
Persentase rumah sehat Persentase tempat-tempat umum sehat
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat -
Persentase rumah Tangga berperilaku hidup sehat Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri
15
NO. 5
TARGET
CAPAIAN
Rasio dokter per satuan penduduk
40
118,4
Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk
6
98,54
Rasio dokter keluarga per 1.000 keluarga
-
28,4
Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk
11
49,59
Rasio apoteker per 100.000 penduduk
10
50,69
Rasio bidan per 100.000 penduduk
100
81,28
Rasio perawat per 100.000 penduduk
22
403,13
Rasio ahli gizi per 100.000 penduduk
22
-
Rasio tenaga gizi per 100.000 penduduk
22
19,88
Rasio ahli sanitasi per 100.000 penduduk
40
22,9
Rasio ahli kesehatan masyarakat per 100.000 penduduk
40
8,3
Program penelitian , pengembangan dan informasi kesehatan
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehtan Seluruh Kejadian Luar Biasa (KLB) bidang kesehatan dapat dicegah dan ditangani <24 jam
79.2
81
100
100
7
Peningkatan Pelayanan kefarmasian dan pengelolaan Alat kesehatan
Persentase cakupan ketersediaan obat, vaksin dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas
91
91
8
Program Upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga
6
PROGRAM Program Regulasi layanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan
URAIAN INDIKATOR Sumber daya Kesehatan
Sumber : LAKIP Dinas Kesehatan, 2011
Berdasarkan tabel tersebut di atas, masih terdapat permasalahan bidang kesehatan di Kota Yogyakarta terkait dengan pencapaian indikator kinerja utama yaitu antara lain: 1. Prosentase balita gizi buruk masih lebih tinggi dari target yang diharapkan < 1% 2. Angka Kematian Ibu melahirkan lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Lebih dari 80% ibu hamil telah mendapat tablet Fe dan semua persalinan sudah ditolong tenaga kesehatan, namun demikian pada tahun 2011
terjadi peningkatan Angka kematian Ibu melahirkan dibanding tahun-tahun
sebelumnya. 3. pemasyarakatan ASI Eksklusif masih perlu ditingkatkan untuk akselerasi cakupan bayi yang mendapat ASI Eksklusif, disebabkan capaian kinerja masih jauh dari target. 4. angka kesembuhan Penderita TB Paru BTA Positif belum mampu mencapai target > 85%, angka yang ada sampai tahun 2011 baru mencapai 77%, sehingga pemberdayaan masyarakat untuk mendukung angka kesembuhan ini mutlak diperlukan. 5. dalam hal pelayanan kesehatan dasar, terdapat rasio tenaga kesehatan yang masih rendah dibandingkan jumlah penduduk Kota Yogyakarta adalah rasio bidan, tenaga gizi, tenaga sanitasi serta ahli kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu perlu ditambahkan untuk pemenuhan kebutuhannya.
16
Namun ada juga keberhasilan dari beberapa pencapaian indikator kinerja utama yang mampu mendorong kepercayaan masyarakat pada pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat antara lain kualitas lingkungan yang semakin membaik, rasio tenaga medis dan paramedis yang lain telah sesuai target yang diharapkan, persentase posyandu mandiri dan purnama telah diatas 40%, seluruh keluarga miskin yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar telah mendapatkannya. Keberhasilan ini sangat dipengaruhi oleh adanya partisipasi aktif dari masyarakat, kesadaran untuk hidup sehat dan dukungan dari petugas kesehatan. Selain pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta akan disampaikan pula mengenai anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta berdasarkan data Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan dokumen LAKIP Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
17
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan 1. Mortalitas 1.1 Angka Kematian Ibu Grafik 1. Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup di Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2011 240
160
80
0
2007
2008
2009
2010
2011
AKI
80.4
19.34
61.74
153.5
188.52
Target Nas
228
228
228
228
228
Sumber : Profil Dinas Kesehatan, 2011
Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Yogyakarta berfluktuasi dari tahun ke tahun, bahkan tahun 2010-2011 cenderung mengalami kenaikan dibandingkan periode 2007-2009. Meskipun jika dicermati AKI di Kota Yogyakarta sudah melampaui pencapaian target AKI secara nasional, namun kecenderungan peningkatan AKI menjadi permasalahan kesehatan di Kota Yogyakarta yang memerlukan upaya penanggulangan yang tepat. Berdasarkan data empiris yang ada penyebab kematian ibu di Kota Yogyakarta adalah perdarahan, eklamsi, solutio placenta, emboli air ketuban dan lebih penting lagi adalah keputusan segera untuk mendapatkan pertolongan kesehatan. 1.2 Angka Kematian Bayi Grafik 2. Angka Kematian Bayi Per 100.000 Kelahiran Hidup di Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011
45 35 25 15 5 -5
AKB T arget
2007
2008
2009
2010
2011
3,02
5,56
6,79
8,7
9,43
34
34
34
34
34
Sumber : Profil Dinas Kesehatan
18
Angka Kematian Bayi di Kota Yogyakarta dalam 5 tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan.
Secara umum kasus kematian bayi di Kota Yogyakarta
disebabkan oleh asfiksia, BBLR, pneumonia, dan kelainan kongenital yang terlambat mendapatkan penanganan adekuat. 2. Morbiditas 2.1 TB Paru Grafik 3. Angka Konversi Penderita TB Paru di Kota Yogyakarta Tahun 2007- 2011
Sumber : Profil Dinas Kesehatan, 2011
Angka konversi (persentase penderita TBC paru BTA positif yang mengalami konversi menjadi BTA negatif setelah menjalani masa pengobatan intensif) mengalami kenaikan namun belum mencapai target (80%) sehingga masih terdapat potensi penularan. Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan angka konversi penderita TB Paru dengan memberikan motivasi penderita oleh PMO dan petugas kesehatan dalam hal kepatuhan minum obat dan reward bagi penderita sembuh. 2.2 Demam Berdarah Grafik 4. Jumlah Penderita Demam Berdarah di Kota Yogyakarta Tahun 2007- 2011 2000
1000
0
Jumlah Kasus
2007
2008
2009
2010
2011
767
768
688
1517
460
umber : Profil Dinas Kesehatan
19
Dalam rentang waktu 2007-2011, jumlah penderita Demam Berdarah di Kota Yogyakarta fluktuatif. Dengan melihat jumlah kasus Demam Berdarah dapat dikatakan bahwa masih ada sumber-sumber potensial penyebaran penyakit Demam Berdarah. Kegiatan – kegiatan terkait upaya penanggulangan antara lain : Pemantauan kasus Demam berdarah, penyelidikan epidemiologi, koordinasi dan desiminasi informasi dengan lintas program dan lintas sektor, community Deal DBD, kranisasi sekolah, fogging, penyebar luasan informasi. Upaya penanggulangan yang
diutamakan
adalah
dengan
gerakan
3M
(Menguras,
Menutup,
Mengubur/Memanfaatkan), ikanisasi, larvasida. 2.3. AIDS Grafik 5. Jumlah Penderita HIV AIDS di Kota Yogyakarta Tahun 2007- 2011
140 120 100 80 60 40 20 0
AIDS
116
Kumulatif
104 78
11
94
5 16
10
12
2010
2011
0
2007
2008
2009
Sumber : Profil Dinas Kesehatan
Jumlah penderita HIV-AIDS di Kota Yogyakarta mengalami kenaikan yang sangat signifikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Bahkan jika dilihat secara kumulatif penderita HIV-AIDS pada tahun 2011 jumlahnya meningkat lebih dari 10 kali lipat. 3. Status Gizi Grafik 6. Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Yogyakarta Tahun 2007- 2011 20% 15% 10% 5% 0% % Gizi Buruk % Target
31 des 07
31-Dec-08
31-Dec-09
31-Dec-10
31-Dec-11
1.20%
1.20%
0.98%
1.04%
1.35%
15%
15%
15%
15%
15%
Sumber : Profil Dinas Kesehatan, 2011
20
Meskipun persentase balita gizi buruk sudah lebih baik dari target Nasional, namun kasus gizi buruk di Kota Yogyakarta masih tetap ada dengan kisaran persentase antara 0.98% - 1,2 % dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Berdasarkan data yang ada penyebab kasus-kasus balita gizi buruk adalah ketidaktepatan pola asuh, faktor ekonomi serta adanya penyakit penyerta. Untuk menekan agar potensi terjadinya kasus balita dengan gizi buruk tidak menjadi lebih besar tetap perlu diperlukan upaya-upaya yang strategis. B. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih Pada tahun 2011 dengan telah terpilihnya Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah Kota Yogyakarta masa bakti 2012-2016, telah pula disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis Dinas Kesehatan disusun dengan memperhatikan RPJMD Kota Yogyakarta tersebut. Misi Walikota-Wakil Walikota terpilih di bidang kesehatan adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas /kompetensi tenaga kesehatan di Puskesmas 2. Mewujudkan rumah sakit tanpa kelas di Yogyakarta dan mewujudkan pelayanan Puskesmas 24 jam secara bertahap 3. Perbaikan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan pola hidup sehat dan terencana 5. Memperkuat program promosi kesehatan untuk pencegahan dan mengatasi masalahmasalah kesehatan, seperti ISPA, demam berdarah, kematian ibu hamil, kematian bayi, gizi buruk, leptospirosis, dan TB Paru
C. Telaah Renstra Kementerian Kesehatan Sebagai instansi teknis di bidang kesehatan, Renstra Dinas Kesehatan disusun dengan memperhatikan Renstra Kementerian Kesehatan. Dalam rangka terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, maka Kemenkes RI menetapkan sasaran strategis dalam pembangunan kesehatan, yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014 yaitu: 1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat 2. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular 3. Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi serta gender,
21
4. Meningkatnya
penyediaan
anggaran
publik
untuk kesehatan dalam rangka
mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin 5. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tingkat rumah tangga dari 50 persen menjadi 70 persen. 6. Seluruh Kabupaten/Kota melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM). D. Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup yang Strategis Kota Yogyakarta memiliki letak yang strategis bagi pembangunan diberbagai sektor, sehingga akan terjadi dinamisasi masyarakat baik dari dalam maupun luar wilayah. Kondisi demikian merupakan potensi besar terjadinya masalah-masalah kesehatan dimasa sekarang atau dimasa yang akan datang, sehingga diperlukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang unggul dan mampu mengatasi secara efektif dan efisien terhadap permasalahan kesehatan yang muncul di masyarakat. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta melalui Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Individu, Pelayanan Kesehatan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat diharapkan mampu melindungi dan mengembangkan kesehatan masyarakat Kota Yogyakarta.
22
BAB IV VISI, MISI , NILAI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Pernyataan Visi : Menurut Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2008 Tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, maka Visi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta adalah : “Menjadi Fasilitator, Motivator, Regulator dan Pemberi Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Terjangkau” Visi yang telah dipilih oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dimaksudkan untuk mendukung visi nasional yaitu ”Masyarakat Indonesia Sehat Mandiri dan Berkeadilan” dan tentunya juga untuk mendukung visi Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pembangunan kesehatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Menjadikan Provinsi DIY sebagai : 1. Provinsi dengan status kesehatan masyarakat yang tinggi sejajar dengan negara-negara di Asia Tenggara 2. Pusat Upaya Pelayanan Kesehatan yang bermutu, merata, terjangkau oleh masyarakat 3. Pusat pendidikan, pelatihan dan konsultasi kesehatan di Indonesia Visi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta juga mendukung visi Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan yaitu “Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, berkarakter dan Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan”. Guna mewujudkan visi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta maka disusun beberapa misi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
B. Pernyataan Misi : Untuk mewujudkan Visi Dinas Kesehatan Kota yogyakarta, maka Misi yang dibangun adalah sebagai berikut: 1.
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan menuju Masyarakat Sehat dan Mandiri
2.
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Terjangkau
3.
Meningkatnya Sistem Informasi Kesehatan Berbasis Data yang Akurat
4.
Meningkatnya Jejaring kerja antara Masyarakat, Pemerintah, dan Swasta
5.
Meningkatnya Fungsi Regulasi Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
6.
Meningkatnya Ketersediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
23
Bahwa untuk mewujudkan misi dinas Kesehatan tersebut, diperlukan adanya nilai-nilai yang disepakati dan dilaksanakan secara menyeluruh agar tujuan dari pembangunan kesehatan di Kota Yogyakarta dapat diwujudkan sesuai target sasaran yang telah ditetapkan hingga lima tahun mendatang. C. Nilai-Nilai 1. Pro Rakyat Bahwa penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan baik untuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat akan senantiasa mendahulukan kepentingan rakyat. 2. Inklusif Bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas akan senantiasa memperhatikan peran serta aktif masyarakat dan mengutamakan pemberdayaan upaya kesehatan bersumber masyarakat dari seluruh komponen masyarakat kota yang terdiri dari forum kemasyarakatan, masyarakat independen, tokoh masyarakat maupun kader kesehatan. 3. Responsif Seluruh kegiatan yang direncanakan harus memenuhi kebutuhan dari masyarakat di wilayah kerjanya dengan mengutamakan mekanisme perencanaan bersumber masyarakat sehingga kegiatan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dapat di akomodir. 4. Efektif dan Efisien Pelaksanaan Program dan kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan (termasuk UPT) diupayakan tepat sasaran dengan penggunaan sumber daya yang optimal, adanya perbaikan berkelanjutan serta berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi. 5. Transparan dan Akuntabel Pertanggungjawaban untuk setiap program dan kegiatan terkait dengan waktu, sasaran, tujuan dan pemanfaatan dana dilaksanakan sesuai Peraturan Walikota yang berlaku pada saat tahun berjalan. D. Tujuan 1. Meningkatkan
Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan kesehatan menuju
masyarakat sehat dan mandiri a. Persentase cakupan Kelurahan Siaga Aktif Mandiri b. Persentase cakupan Rumah Tangga yang Melaksanakan PHBS 2. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang bermutu dan terjangkau a.
Persentase cakupan Jaminan Kesehatan bagi penduduk miskin
b.
Persentase cakupan jaminan kesehatan bagi penduduk rentan miskin
c.
Persentase Cakupan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar 24
d.
Peresentase cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin
3. Meningkatkan Jejraing Kerja antara Masyarakat, Pemerintah dan Swata a.
Prevalensi gizi buruk dan kurang
b.
Persentase Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan
c.
Persentase cakupan balita ditimbang berat badannya
d.
Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup
e.
Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup
f.
Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup
g.
Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih (PN ) sebesar lebih dari 96 persen
h.
Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
i.
Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (CDR)
j.
Proporsi Kasus TB yang Berhasil diobati dalam Program DOTS (Succes Rate)
k.
Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS
l.
Persentase Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (SPM)
m. Persentase Sarana Sanitasi Dasar Memenuhi Syarat n.
Jumlah Kelurahan Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
4. Meningkatkan Kualitas Informasi Kesehatan Berbasis Data yang Akurat a. Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan b. Seluruh Kejadian Luar Biasa (KLB) bidang Kesehatan dapat dicegah dan ditangani < 24 jam 5. Meningkatkan fungsi regulasi dan terpenuhi ketersediaan Sumber Daya Kesehatan sesuai standar a. Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standart Mutu Minimal b. Persentase Cakupan Keamanan Mutu Pangan c. Persentase Cakupan SDM Kesehatan yang Memenuhi Standart Kompetensi 6. Meningkatkan ketersediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. a. Pesentase Cakupan Ketersediaan Obat, Vaksin dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas E. Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan a.
Persentase Cakupan Kelurahan Siaga Aktif Mandiri dari 55% menjadi 80% (SPM)
b.
Persentase Cakupan Rumah Tangga yang Melaksanakan PHBS dari 55% menjadi 75%
2. Terwujudnya Peningkatan Ketersediaan Anggaran Publik untuk Kesehatan terutama bagi penduduk miskin 25
a.
Persentase Cakupan Jaminan Kesehatan bagi Penduduk Miskin sebesar 100 %
b.
Persentase Cakupan Jaminan Kesehatan bagi penduduk rentan miskin sebesar 100 %
3. Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Terjangkau a.
Persentase Cakupan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar sebesar 80 % (SPM)
b.
Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin 100 % (SPM; MDGs)
c.
Persentase kasusu kegawatdaruratan medis yang ditangani YES 118
4. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Informasi Kesehatan Berbasis Data yang Akurat a.
Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan mencapai 0.8
b. Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) bidang Kesehatan dapat dicegah dan ditangani < 24 jam 100% (SPM) 5. Terwujudnya Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat a. Prevalensi kekurangan gizi (terdiri dari gizi kurang dan gizi buruk) dari 9,8 persen menjadi 8 persen (SPM; MDGs) b. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan sebesar 100 % (SPM; MDGs) c. Cakupan Balita ditimbang berat badannya sebesar 85 % (MDGs) d. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup dari 155 menjadi < 102 per 100.000 kelahiran hidup e. Angka kematian bayi dari 9,5 menjadi 6,7 per 1000 kelahiran hidup f.
Angka kematian balita dari 2,1 menjadi 1,3 per 1000 kelahiran hidup
g. Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih (PN ) sebesar 100 % (SPM; MDGs) h. Angka Harapan Hidup 6. Terwujudnya peningkatan Upaya Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan dan Upaya Penyehatan Lingkungan a. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (campak) sebesar 99 % (MDGs) b. Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (CDR) sebesar 75 % (MDGs) c. Proporsi Kasus TB yang Berhasil diobati dalam Program DOTS (Succes Rate) sebesar 83 % (MDGs) d. Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS sebesar 95 % (MDGs) e. Persentase Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD sebesar 100 % (SPM) f.
Persentase Sarana Sanitasi Dasar Memenuhi Syarat sebesar 94 %
26
g. Jumlah Kelurahan Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebesar 100% (45 Kelurahan) (MDGs) 7. Terwujudnya Peningkatan fungsi regulasi dan terpenuhi ketersediaan Sumber Daya Kesehatan a. Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standart Mutu Minimal dari 87 % menjadi 95 % b. Persentase Cakupan Keamanan Mutu Pangan dari 64 % menjadi 80 % c. Persentase Cakupan SDM Kesehatan yang Memenuhi Standart Kompetensi sebesar 80 % 8. Terwujudnya Peningkatan Ketersediaan Farmasi dan Alat Kesehatan a. Persentase Cakupan Ketersediaan Obat, Vaksin dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas sebesar 95 % Tujuan dan sasaran menengah (strategis) secara ringkas akan ditampilkan dalam tabel 4.1.
27
F. Indikator Kinerja Utama (IKU) Berikut ini adalah indikator kinerja utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Tabel 4.1 Indikator Kinerja Utama NO
1.
2.
SASARAN STRATEGI
Terwujudnya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan
Terwujudnya Peningkatan Ketersediaan Anggaran Publik untuk Kesehatan terutama bagi penduduk miskin
URAIAN INDIKATOR
1 (2012) 60%
2 (2013) 65%
3 (2014) 70%
4 (2015) 75%
5 (2016) 80%
59%
63%
67%
71%
75%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Persentase cakupan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar
67%
70%
73%
76%
80%
Persentase cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin
100%
100%
100%
100%
100%
60%
65%
70%
75%
80%
Prevalensi Gizi buruk dan gizi kurang
9,44%
9,08%
8,72%
8,36%
8,00%
Persentase Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan Persentase cakupan balita ditimbang berat badannya
100%
100%
100%
100%
100%
76,20%
78%
81%
83%
85%
Persentase Cakupan Kelurahan Siaga Aktif Mandiri
Persentase Cakupan Rumah Tangga yang Melaksanakan PHBS Prosentase Cakupan Jaminan kesehatan bagi Penduduk Miskin
Prosentase cakupan jamianan kesehatan bagi penduduk rentan miskin 3.
Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Terjangkau
Persentase kegawatdaruratan medis ditangani YES 118 4.
Terwujudnya Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE
Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup
<144
<134
<123
<113
<102
Angka kematian bayi 1000 kelahiran hidup
8,9
8,4
7,8
7,3
6,7
Angka kematian Balita per 1000 kelahiran hidup
<1,9
<1,8
<1,6
<1,5
<1,3
Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih (PN ) sebesar lebih dari 96 persen
100%
100%
100%
100%
73.5
74 th
Angka Harapan Hidup
100%
28
5.
Terwujudnya Peningkatan Upaya Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan dan Upaya Penyehatan Lingkungan
Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
98,20%
98,40%
98,60%
98,80%
99,00%
Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (CDR)
72%
73%
73%
74%
75%
Proporsi Kasus TB yang Berhasil diobati dalam Program DOTS (Succes Rate)
71%
74%
77%
80%
83%
Proporsi penduduk usia 1524 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS
79%
83%
87%
91%
95%
Persentase Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
100%
100%
100%
100%
100%
Persentase Sarana Sanitasi Dasar Memenuhi Syarat
92%
93%
93%
94%
94%
Jumlah Kelurahan 19 26 33 40 45 Melaksanakan Sanitasi Total Kelurahan Kelurahan KelurahanKelurahan Kelurahan Berbasis Masyarakat 6.
Terwujudnya Peningkatan fungsi regulasi dan terpenuhi ketersediaan Sumber Daya Kesehatan
Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar Mutu Minimal
89%
90%
Persentase Cakupan Keamanan Mutu Pangan
67%
70%
Persentase cakupan SDM kesehatan yang memenuhu standar kompetensi
78%
80%
92%
93%
95%
74%
77%
80%
82%
84%
88%
7.
Terwujudnya Peningkatan Ketersediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
Persentase Cakupan ketersediaan obat, vaksin dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas
91%
92%
93%
94%
95%
8.
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Informasi Kesehatan Berbasis Data yang Akurat
Indek kepuasan layanan kesehatan
79.2
79.4
79.6
79.8
80
100%
100%
100%
100%
100%
Seluruh Kejadian Luar Biasa (KLB) Bidang Kesehatan dapat di cegah dan ditangani < 24 jam
29
G. Strategi 1. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat melalui Community Deal 2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembiayaan kesehatan secara mandiri 3. Memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Yogyakarta tanpa diskriminasi 4. Mengoptimalkan surveilans, monitoring, evaluasi untuk seluruh program dan kegiatan kesehatan 5. Meningkatkan kualitas pelayanan gizi 6. Mendorong peran serta masyarakat melalui pemantauan balita dan Kelompok Pendukung Ibu 7. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui pemantapan PWS-KIA 8. Meningkatkan peran serta masyaralat melalui Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) dan pemantauan ibu hamil 9. Mengoptimalkan Advokasi. Komunikasi dan Mobilisasi Sosial bagi semua elemen masyarakat 10. Mengaktifkan sweeping di masyarakat dalam upaya peningkatan cakupan hasil program 11. Mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan penyediaan fasilitas higiene dan sanitasi dengan menggunakan pendekatan berbasis masyarakat 12. Mendorong peran serta aktif bagi sarana dan tenaga kesehatan untuk mempunyai izin 13. Meningkatkan kemampuan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan dan pemberdayaan SDM sesuai kemampuan dan kebutuhan organisasi 14. Melaksanakan perencanaan dan penganggaran kebutuhan farmasi dan alat kesehatan sesuai standar
H. Kebijakan 1. Memasyarakatkan budaya perilaku hidup bersih dan sehat serta surveilans di masyarakat 2. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pembiayaan kesehatan 3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas 4. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat melalui Community Deal
30
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF A. Rencana Program 1.
Program Upaya Pelayanan Kesehatan
2.
Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga
3.
Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
4.
Program Pembiayaan Kesehatan
5.
Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
6.
Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan
7.
Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan
8.
Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alat Kesehatan
B. Rencana Kegiatan 1.
Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Dasar dan Rujukan
2.
Kegiatan Pengelolaan Operasional Puskesmas (18 Puskesmas)
3.
Kegiatan Upaya Kesehatan Keluarga dan Reproduks
4.
Kegiatan Upaya Pembinaan Gizi Masyarakat
5.
Kegiatan Pengelolaan Operasional Rumah Pemulihan Gizi (RPG)
6.
Kegiatan Pengendalian Penyakit Menular
7.
Kegiatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
8.
Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan
9.
Kegiatan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat
10. Kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Regulasi Pelayanan Kesehatan 11. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 12. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan 13. Kegiatan Pengelolaan Promosi Kesehatan 14. Kegiatan Penelitian & Pengembangan Kesehatan 15. Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dan Surveilans Epidemiologi 16. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian 17. Kegiatan Pengelolaan Alat Kesehatan C. Indikator Kinerja Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta disajikan dalam tabel 5.1 berikut ini.
31
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada tahun 2011 dengan telah terpilihnya Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah Kota Yogyakarta masa bakti 2012-2016, telah pula disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016. Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah Kota Yogyakarta telah disusun tujuan pembangunan selama lima tahun ke depan sebagai berikut: 1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan sasaran: a. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas b. Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik a. terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua b. terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau c. terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai d. terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto dalam rangka penanggulangan kemiskinan a. terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat b. terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat 4. Menguatkan daya saing daerah untuk memajukan Kota Yogyakarta a. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul b. Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat c. Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha Berikut ini indikator kinerja Dinas Kesehatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Yogyakarta disajikan dalam tabel 6.1
32
33
LAMPIRAN
34
