KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR TENTANG PERATURAN JAM KERJA BAGI PARA PEGAWAI DINAS KESEHATAN, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) / RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH ( RSKD), SUKU DINAS KESEHATAN, RUMAH SAKIT UMUM (RSU) KELAS D, UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang
:
a. bahwa pengaturan jam kerja bagi para pegawai Dinas Kesehatan, RSUD / RSKD, Suku Dinas Kesehatan, RSU Kelas D, UPT dan Puskesmas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana Surat Edaran Nomor 12/SE/2015 tentang Jam kerja khusus pegawai bagi SKPD/UKPD yang memiliki pegawai dengan jam kerja tidak sesuai Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2008 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa Dinas Kesehatan, RSUD / RSKD, Suku Dinas Kesehatan, RSU Kelas D, UPT dan Puskesmas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, adalah unit organisasi / unit yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat, sehingga tetap harus melaksanakan pelayanan kesehatan di luar jam kerja dan di hari sabtu maupun hari libur; c bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka untuk lebih meningkatkan kelancaran dalam pemberian layanan masyarakat dan disiplin petugas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Peraturan Jam kerja bagi Pegawai Dinas Kesehatan, RSUD / RSKD, Suku Dinas Kesehatan, RSU Kelas D, UPT dan Puskesmas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perundang-undangan;
Pembentukan Peraturan
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
2
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 8. Keputusan Gubernur Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pengaturan Jam Kerja Bagi Pegawai Yang Bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 9. Keputusan Gubernur Nomor 150 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 10. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 215 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja Daerah ; 11. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 /SE/2015 Tentang Jam Kerja khusus Pegawai bagi SKPD /UKPD yang memiliki pegawai dengan jam kerja tidak sesuai Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2008 di Lingkup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERATURAN JAM KERJA DINAS KESEHATAN, RSUD / RSKD, SUDINKES, RSU KELAS D, UPT DAN PUSKESMAS PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
KESATU
:
Pengaturan jam pelayanan baik di dalam jam kerja maupun di luar jam kerja bagi para pegawai Dinas Kesehatan RSUD / RSKD, Sudinkes, RSU Kelas D, UPT dan Puskesmas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
KEDUA
:
SKPD / UKPD yang tugasnya bersifat memberikan pelayanan tidak langsung kepada masyarakat, Pengaturan jam kerja adalah sebagai berikut : Hari Senin - Kamis Waktu Istirahat Hari Jum’at Waktu Istirahat
KETIGA
:
: : ; :
Jam 07.30 – 16.00 Jam 12.00 – 13.00 Jam 07.30 – 16.30 Jam 11.30 – 13.00
SKPD / UKPD yang tugasnya bersifat memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, pengaturan jam kerja adalah sebagai beriku : 1. Puskesmas Kecamatan Hari Senin – Kamis : Jam 07.30 – 16.00 Waktu Istirahat : Jam 12.00 – 13.00 ( Untuk pelayanan langsung pasien, waktu istirahat bergantian) Hari Jum’at : Jam 07.30 – 16.30 Waktu Istirahat : Jam 11.30 – 13.00 ( Untuk pelayanan langsung pasien, waktu istirahat bergantian)
3
2. Puskesmas Kelurahan Hari Senin – Kamis : Jam 07.30 – 16.00 Waktu Istirahat : Jam 12.00 – 13.00 ( Untuk pelayanan langsung pasien, waktu istirahat bergantian) Hari Jum’at : Jam 07.30 – 16.30 Waktu Istirahat : Jam 11.30 – 13.00 ( Untuk Pelayanan langsung pasien, waktu istirahat bergantian) 3. RB (Rumah Bersalin) Waktu kerja dibagi dalam 3 shift yaitu : a. Shift I b. Shift II c. Shift III Mendapat libur selama 2 hari
: Jam 07.30 – 14.00 : Jam 14.00 – 20.30 : Jam 20.30 – 07.30
4. Puskesmas Kecamatan Layanan 24 Jam (Sabtu/Minggu Dan Hari Libur/Cuti Bersama) Waktu kerja dibagi dalam 3 shift yaitu : d. Shift I e. Shift II f. Shift III
: Jam 07.30 – 14.00 : Jam 14.00 – 20.30 : Jam 20.30 – 07.30
5. Puskesmas Kecamatan Layanan 24 Jam ( Hari Kerja ) a. Shift I : Jam 16.00 – 23.00 b. Shift II : Jam 23.00 – 07.30
6. Puskesmas Kecamatan / Kelurahan Kabupaten Waktu kerja dibagi dalam 3 shift yaitu : a. Shift I : Jam 07.30 – 16.00 b. Shift II : Jam 16.00 – 23.00 c. Shift III : Jam 23.00 – 07.30 Dibuat 2 grup ( A dan B ) masing – masing grup bertugas selama 24 Jam dari Senin sampai dengan Minggu. 7. Rumah Sakit Umum Kabupaten Waktu kerja dibagi dalam 2 shift yaitu : a. Shift I : Jam 07.30 – 19.30 b. Shift II : Jam 19.30 – 07.30 Dibuat 2 grup ( A dan B ) masing – masing grup bertugas selama 24 Jam / 7 hari 8. RSUD / RSKD / RSU Kelas D Rawat Jalan hari Senin – Jum’at Rawat Jalan hari Sabtu Rawat Inap Waktu kerja Rawat Inap dibagi dalam 3 shift, yaitu : a. Shift I b. Shift II c. Shift III Pelayanan selama 24 Jam/ hari selama 7 hari kerja Mendapat libur selama 2 hari Pelayanan IGD
: Jam 07.30 – 14.00 : Jam 07.30 – 13.00
: Jam 07.30 – 14.00 : Jam 14.00 – 20.30 : Jam 20.30 – 07.30
Rawat Inap Waktu kerja Rawat Inap dibagi dalam 3 shift, yaitu : a. Shift I b. Shift II c. Shift III Pelayanan selama 24 Jam/ hari selama 7 hari kerja Mendapat libur selama 2 hari.
: Jam 07.30 – 14.00 : Jam 14.00 – 20.30 : Jam 20.30 – 07.30
4
9. SPGDT / Pusdaldukes Waktu kerja Rawat Inap dibagi dalam 3 shift, yaitu : a. Shift I b. Shift II c. Shift III Pelayanan selama 24 Jam/ hari selama 7 hari kerja Mendapat libur selama 2 hari.
: Jam 07.30 – 14.00 : Jam 14.00 – 21.00 : Jam 21.00 – 07.30
KEEMPAT
: Pengaturan diluar jam kerja di atur oleh Puskesmas Kecamatan (paling lama 3 hari) Puskesmas kelurahan Hari Sabtu / cuti bersama : Jam 08.00 – 13.00
KELIMA
:
Untuk pelayanan diluar jam kerja merupakan kegiatan untuk lebih mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, oleh karenanya dapat dianggarkan melalui Anggaran Subsidi APBD Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
KEENAM
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Koesmedi Priharto NIP 195808071987031007
TEMBUSAN : 1. Asisten Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta 3. Kepala Inspektur Provinsi DKI Jakarta 4 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta 5 Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta 6. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota/ Kabupaten Administrasi di Provinsi DKI Jakarta 7. Para Direktur RSUD / RSKD Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta 8. Para Kepala UPT Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta 9 Para Kepala Puskesmas Kecamatan/Kelurahan Kota Administrasi / Kabupaten Provinsi
3
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TARMIANG PROVINSI ACEH ATAS NAMA DR. RATI WULAN SARI NIP/NRK 197710022007012009/ 183132 PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENATA (III/c) MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
KESATU
:
Memindahkan dan menempatkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang namanya seperti tersebut pada nomor 1, dari tempat tugas yang lama seperti tersebut pada nomor 6, ke tempat tugas yang baru seperti tersebut pada nomor 7, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Asli Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.
4
Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tanggal
PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
1. N a m a
: Dr. Rati Wulan Sari
2. Tempat / Tanggal Lahir
: Medan, 02 Oktober 1977
3. Jenis Kelamin
: Perempuan
4. NIP / NRK
: 197710022007012009/ 183132
5. Pangkat / Golongan Ruang Gaji
: Penata ( III/c ) ( TMT 01 Oktober 2011 )
6. Tempat Tugas Lama
: Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
7. Tempat Tugas Baru
: Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Keterangan - Status Pegawai - Calon Pegawai Negeri Sipil - Pegawai Negeri Sipil - Pendidikan Terakhir - Jabatan Terakhir - Alamat
: : : : : : :
Pegawai Negeri Sipil Daerah 01 Januari 2007 01 Oktober 2008 S1. Kedokteran Umum Staf Jl. Angkow No.1 Trikora Halim Perdana Kusuma Kec. Makasar Jakarta Timur
PERBAL DI ISI OLEH
UNIT/SUB UNIT/CTU
NASKAH DINAS
DI ISI OLEH BIRO UMUM / BAGIAN
UMUM SETKODYA / ITU 1.Dikerjakan oleh
: Kepala Sub Bagian Kepegawaian
2. Diperiksa oleh
: Kepala Sekretariat
1. Diterima oleh : Pengendali Surat 2. Dinomori oleh : Pengendali Surat 3. Diketik oleh : Pengendali Surat 4. Dita’lik oleh : Sub Bagian Umum 5. Diterima di Pengiriman Surat : Caraka 6. Dikirim oleh : Caraka 7. Perbal dan Pertinggal disimpan oleh : Penata Arsip
3. Diedarkan oleh : Sekpeng Sekretariat 4. Net telah disetujui oleh Unit/Sub Unit / CTU Pengonsep : Kepala Sekretariat
DIMAJUKAN PADA TANGGAL :………………………………………….. Hal / Judul Naskah Dinas : PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR ATAS NAMA NUR’AINI MAULINAWATI, A.Md.Keb NIP/NRK 198002042005012008/183134 PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENATA MUDA (III/A) MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN Nomor
:
Sifat : Lampiran :
Jakarta,………………….
Jenis Naskah Dinas/ Alamat yang dituju . KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PEMARAF SERTA :
TEMBUSAN : 1. 2.
Inspektur Provinsi DKI Jakarta Asisten Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta 5. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
DITETAPKAN OLEH : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
dr. DIEN EMAWATI, M.Kes NIP 195802271984102003
2
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 512 Tahun 2014 tanggal 03 April 2014 tentang Pencatatan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Kediri Provinsi Jawa Timur atas nama Nur’ani Maulinawati, A.Md.Keb NIP 198002042005012008/183134 Pangkat / Golongan Ruang Penata Muda (III/a) menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Suku Dinas Kesehatan kota Administrasi Jakarta Selatan; b. bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu memindahkan dan menempatkan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atas nama Nur’ani Maulinawati, A.Md.Keb NIP 198002042005012008 /183134 Pangkat / Golongan Ruang Penata Muda (III/a) yang namanya seperti tercantum dalam Lampiran Keputusan ini; c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b untuk memenuhi kebutuhan formasi Tahun 2014, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Kediri Provinsi Jawa Timur atas nama Nur’ani Maulinawati, A.Md.Keb NIP 198002042005012008/183134 Pangkat / Golongan Ruang Penata Muda (III/a) menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Suku Dinas Kesehatan kota Administrasi Jakarta Selatan;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Peraturan Daerah;
Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat
3. Peraturan Gubernur Provinsi Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penempatan dan Penugasan Pejabat Fungsional; 4. Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 5. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAHAN KOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR ATAS NAMA NUR’AINI MAULINAWATI, A.Md.Keb NIP/NRK 198002042005012008/183134 PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENATA MUDA (III/a) MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
KESATU
:
Memindahkan dan menempatkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang namanya seperti tersebut pada nomor 1, dari tempat tugas yang lama seperti tersebut pada nomor 6, ke tempat tugas yang baru seperti tersebut pada nomor 7, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Asli Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.
