KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PONTIANAK NOMOR 03.d TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUPKOTA PONTIANAK KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUPKOTA PONTIANAK, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
b.
bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak dengan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak.
: a.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
b.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
c.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 91);
MEMUTUSKAN Menetapkan PERTAMA
: Standar pelayanan pada Badan Lingkungan HidupKota Pontianaksebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
KEDUA
: Standar pelayanan pada Badan Lingkungan HidupKota Pontianak Meliputi ruang lingkup pelayanan : a. Dokumen Lingkungan Hidup - Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan PemantauanLingkungan Hidup (SPPL) - Dokumen UKL-UPL - Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) b. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) c. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3) d. Penanganan Pengaduan Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan
KETIGA
: Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 5 Januari 2015 KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP,
Drg. Multi J. Bhatarendro, MPPM.
LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUPKOTA PONTIANAK NOMOR /BLH-PTK/TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PONTIANAK I. GAMBARAN UMUM Badan Lingkungan Hidup Peraturan
Daerah
Kota
Kota Pontianak yang dibentuk berdasarkan
Pontianak
Nomor
11
Tahun
2008
Tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak yang mempunyai fungsi dan tugas pokok melakukan Pengendalian Dampak Lingkungan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah. Dalam penjabaran lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksana, uraian tugas jabatan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak telah dikeluarkan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 46 Tahun 2008 dengan didukung sumber daya yang memadai peran Strategis Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak yang berupaya mewujudkan Kota Pontianak sebagai satu kesatuan fisik yang diharapkan dapat memberikan nilai kepada masyarakat sebagai suatu tempat/lokasi untuk dapat meningkatkan produktifitas, kreatifitas kenyamanan,
keamanan,
ketentraman
hubungan
sosial
budaya
serta
meningkatkan derajat kesehatan, membawa konsekuensi dan tanggungjawab berbagai pihak, baik itu pemerintah kota, masyarakat serta dunia usaha untuk mengolah lingkungan yang berorientasi pada pencegahan timbulnya dampak negatif,
pencegahan
kerusakan
lingkungan,
kegiatan
penunjang
untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan pengendalian Dampak Lingkungan. Sejalan dengan Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak yaitu dengan terwujudnya pembangunan berwawasan lindkungan dan terdepan dalam perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, maka peranan dan kedudukannya sangat strategis dalam mewujudkan pencegahan kerusakan lingkungan dan pemeliharaan kerusakan lingkungan yang sedang menjadi issu strategis pembangunan saat ini. Oleh karena itu setiap pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat, swasta dan pemerintah harus memperhatikan aspek dampak lingkungan yang mungkin akan timbul. Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka arah kebijakan yang merupakan prioritas pengelolaan lingkungan hidup yang akan ditempuh adalah: 1. Menurunkan tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan melalui upaya 4P (Pendataan, Pengawasan, Pembinaan dan Penindakan) kegiatan usaha yang ada di Kota Pontianak.
2. Melakukan pendataan kualitas lingkungan secara rutin sebagai data dasar dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 3. Menerapkan
SOP,
syarat
dan
jangka
waktu
pelayanan
terhadap
permohonan rekomendasi perizinan yang masuk. 4. Meningkatkan kerjasama dengan media cetak maupun elektronik dalam upaya meningkatkan frekuensi publikasi dan informasi terhadap kegiatan, informasi lingkungan dan kebijakan. 5. Mempermudah proses izin terkait lingkungan hidup namun memperketat pengawasan dan sanksi dengan tujuan menghilangkan stigma bahwa rekomendasi
lingkungan
menghambat
perizinan
dan
meningkatkan
kesadaran pemilik usaha dalam mentaati peraturan terkait lingkungan hidup yang berlaku. Sampai saat ini Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas di Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak sebanyak 36 orang, yang terdiri dari 34 PNS dan 2 tenaga kontrak. Pegawai Struktural yang ada pada Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini. Tabel 1. Pegawai Struktural Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2015 No
Jabatan
1 2 3
Kepala Badan Sekretaris Kepala Bidang Pengawasan dan Pentaatan Hukum 4 Kepala Bidang Revitalisasi Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas 5 Kasubbag. Perencanaan 6 Kasubbag. Umum dan Kepegawaian 7 Kasubbag Keuangan 8 Kasubbid. Pengawasan Analisa Dampak Lingkungan 9 Kasubbid. Hukum dan Baku Mutu Lingkungan 10 Kasubbid. Kerjasama Lingkungan dan Peningkatan SDM 11 Kasubbid. Pemantauan Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Jumlah
Tahun 2015 1 1 1
Ket
1 1 1 1 1 1 1 1 11
Sumber :Sub.Bag.Umum & Kepegawaian BLH Kota Pontianak
II. Dasar Hukum Penyelenggaraan operasional Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak berdasarkan pada: 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3014) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun Pengelolaan Lingkungan Hidup
2009
tentang
Perlindungan
dan
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Usaha dan Kegiatan Wajib AMDAL 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar pelayanan; 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman pelaksanaan Anggaran Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); 10.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7); 11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran DaerahTahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 13);
12. Keputusan Walikota Nomor 144 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Pontianak Nomor 326 tahun 2012 Tentang PEnetapan Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) di Kota Pontianak III. Sarana, prasarana Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang ada disesuaikan dengan standar pelayanan/ SOP pada masing-masing Bidang pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak adalah: a. Fasilitas Pelayanan Bidang Bidang Pengawasan dan Pentaatan Hukum; -
KA-ANDAL
-
Andal, Rkl-Rpl
-
Penindakan
-
Izin Lingkungan UKL-UPL
-
Izin Lingkungan AMDAL
-
Izin Pengelolaan Limbah Cair
-
Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
-
Surat Peryataan Pengelolaan Lingkungan
-
UKL-UPL
-
Pengawasan Limbah Kegiatan Usaha BLH
-
Penanganan
Pengaduan
Masyarakat
disebabkan
adanya
dugaan
Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan -
Pemeriksaan Tingkat Pencemaran Limbah Cair
b. Fasilitas
Pelayanan
Bidang
Bidang
Revitalisasi
Lingkungan
dan
Pengembangan Kapasitas -
Pelayanan Permohonan Magang di Laboratorium Lingkungan
-
Pelayanan Permohonan Data Pemantauan Kualitas Lingkungan (Kualitas Air, Udara Ambien dan SLHD Kota Pontianak)
-
Penyusunan Laporan Kualitas Air Kota Pontianak
-
Laporan Kualitas Tanah Kota Pontianak
-
Penyusunan Laporan Kualitas Tanah Kota Pontianak
-
Peningkatan Kapasitas Adiwiyata BLH Kota Pontianak
-
Kerjasama Lingkungan dan Peningkatan SDM
-
Pengendalian Pelaksana Adipura BLH
IV. Kompetensi Pelaksana Sumber Daya Manusia (SDM) di Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianakadalah merupakan variable kunci dalam keberhasilan pelayanan kesehatan yang dihasilkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Setiap personel SDM yang ada/ akan diadakan didasarkan pada kompetensi
yang dibutuhkan/ sesuai dengan profesi, mampu bekerja secara Tim dan beringritas pada institusi, Bangsa dan Negara. Setiap pegawai yang bertugas di Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianakakan menjalani kredensial baik terhadap aspek kompetensi dan aspek legalisasi kelulusannya. V. Satuan Pengawas Internal (SPI) Sesuai dengan norma tata kelola organisasi yang baik maka faktor control merupakan salah satu upaya untuk mengupayakan segala aktifitas dalam rangka mencapai tujuan agar selalu pada pola (on the track) dalam kerangka memperjuangkan vis dan misi yang telah ditetapkan.Sehingga unit control diperlukan untuk mendapatkan gambaran perjalanan aktifitas program dan kegiatan Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak telah membentuk tim SPIP yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak Nomor : 03.c Tahun 2015 Tentang Pembentukan Tim SPIP Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2015. VI. Jaminan pelayanan Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak senantiasa selalu berupaya meningkatkan dan memepertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik sesuai dengan Visi Misi dan Motto Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak.
Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 5 Januari 2015 KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PONTIANAK ,
drg. MULTI J. BHATARENDRO, MPPM
LAMPIRAN II KEPUTUSAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PONTIANAK NOMOR /BLH-PTK/TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANANPADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PONTIANAK A. Visi ” Terwujudnya Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Terdepan Dalam Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup” B. Misi 1. MeningkatkanPelayananAdministrasi, AkuntabilitasKinerjadanKeuangansertaprofesionalismeaparatur. 2. Meningkatkanpengawasandanpenegakanhukumdalampengelolaanling kunganhidup. 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemerintah dalam upaya upaya pengendalianpencemaran. C. Motto ” Kepuasan Anda Kebanggaan Kami ” D. STANDAR PELAYANAN Jenis standar pelayanan: 1. Dokumen Lingkungan Hidup - Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) - Dokumen UKL-UPL - Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 2. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) 3. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3) 4. Penanganan Pengaduan Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan
STANDAR PELAYANAN Pengajuan SPPL No.
KOMPONEN
1.
Persyaratan
2.
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
URAIAN mengajukan surat permohonan, fotocopy KTP pemohon, persetujuan warga sekitar dilengkapi dg KTP warga yang menyetujui dan diketahui ketua RT dan Lurah, IMB dan/atau SKRK, fotocopy sertifikat tanah, sket lokasi, PBB tahun berjalan Pemohon Menyampaikan berkas permohonan rekomendasi SPPL
Bagian Sekretariat menerima, memeriksa dan mencatat di buku agenda serta menyampaikan kepada kepala BLH
Kepala BLH Memeriksa berkas permohonan rekomendasi SPPL dan memberikan disposisi
Bagian Sekretariat mencatat di buku agenda serta meneruskan kepada Kabid P2HL dengan tanda terima berkas
Kabid P2HL menerima, memeriksa dan mendisposisi berkas permohonan rekomendasi SPPL
Kasubbid Hukum dan Baku Mutu Lingkungan menerima, memeriksa dan melakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan berkas permohonan, membuat draft surat tugas pengecekan lapangan Kabid P2HL memeriksa dan memverifikasi draft surat tugas pengecekan lapangan Kepala BLH memeriksa dan menandatangani surat tugas pengecekan lapangan
Petugas Lapangan melakukan Pengecekan lapangan terhadap permohonan rekomendasi SPPL, membuat laporan staf hasil pengecekan lapangan disertai bukti foto dan membuat draft SPPL jika kegiatan usaha cukup dilengkapi SPPL. Jika kegiatan usaha wajib dilengkapi dokumen UKL - UPL maka dibuatkan draft pemberitahuan bahwa kegiatan usaha yang dimohon wajib dilengkapi dengan Dokumen UKL - UPL
No.
KOMPONEN
URAIAN Kasubbid Hukum dan Baku Mutu Lingkungan memeriksa dan memverifikasi draft laporan hasil pengcekan lapangan dan draft SPPL / Surat Pemberitahuan. jika belum lengkap dikembalikan kepada staf untuk diperbaiki, jika lengkap draft di lanjutkan kepada kabid untuk diverifikasi Kabid P2HL memeriksa dan memvalidasi laporan staf dan draft SPPL / surat pemberitahuan Untuk kegiatan usaha yang wajib dilengkapi SPPL, maka dilakukan pemanggilan kepada pemohon untuk menandatangani SPPL Kabid P2HL memvalidasi SPPL yang telah ditandatangani oleh pemohon, memvalidasi surat pemberitahuan untuk kegiatan wajib UKL - UPL Sekretaris BLH memeriksa dan memvalidasi draft surat pemberitahuan untuk kegiatan wajib UKL - UPL
Kepala BLH memeriksa dan menandatangani surat pemberitahuan untuk kegiatan wajib UKL UPL Bagian Sekretariat mencatat di buku agenda dan memberi nomor SPPL / surat pemberitahuan, menyerahkan kepada pemohon Pemohon menerima SPPL / Surat pemberitahuan dan menandatangani tanda terima
3. 4. 5. 6.
Jangka Waktu Pelayanan Biaya/tarif
5 Hari Kerja
Produk Pelayanan Penanganan Pengaduan, saran dan masukan
Dokumen SPPL
-
SMS Pengaduan Kotak Pengaduan Tatap Muka Lgs Email
: : : :
0853-7115-5222 Loket BLH Kota Pontianak Informasi & Pengaduan
[email protected]
STANDAR PELAYANAN Pengajuan Izin UKL-UPL No.
KOMPONEN
1.
Persyaratan
2.
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
URAIAN mengajukan surat permohonan, fotocopy KTP pemohon, persetujuan warga sekitar dilengkapi dg KTP warga yang menyetujui dan diketahui ketua RT dan Lurah, IMB dan/atau SKRK, fotocopy sertifikat tanah, sket lokasi, PBB tahun berjalan Pemrakarsa Menyampaikan permohonan Dokumen UKL - UPL Kepada BLH Kota Pontianak Kasubbid HKBML Menerima dan memeriksa kelengkapan administrasi draf dokumen UKL - UPL. Apabila tidak lengkap draf dokumen UKL - UPL dikembalikan ke pemrakarsa disertai bukti pengembalian dokumen apabila lengkap diterbitkan bukti penerimaan kelengkapan administrasi draf dokumen UKL - UPL dan proses dilanjutkan dengan verifikasi lapangan jika diperlukan. Membuat laporan kepada Sekretaris Tim bahwa dokumen UKL - UPL telah lengkap dan dapat dilanjutkan untuk dilakukan penilaian Kabid P2HLMemeriksa dan menyetujui laporan terhadap draf dokumen UKL UPL Kasubbid HKBML Menetapkan jadwal, mempersiapkan penilaian dokumen, membuat surat undangan dan menyampaikan undangan dan draf dokumen UKL - UPL kepada tim penilai dokumen Tim Pemeriksa dokumen melakukan Penilaian dokumen oleh tim pemeriksa Pembuatan BA dan notulensi penilaian dokumen, kemudian menyampaikan BA dan notulensi kepada pemrakarsa Pemrakarsa Memperbaiki Dokumen sesuai BA dan Notulensi serta menyampaikan kembali kepada Tim Pemeriksa draf Dokumen UKL - UPL melalui subbid HKMBL
3.
Jangka Waktu Pelayanan
15 hari kerja saat berkas dinyatakan lengkap
No. KOMPONEN 4. Biaya/tarif 5. Produk Pelayanan 6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan
URAIAN Dokumen UKL-UPL SMS Pengaduan Kotak Pengaduan Tatap Muka Lgs Email
: : : :
0853-7115-5222 Loket BLH Kota Pontianak Informasi & Pengaduan
[email protected]
STANDAR PELAYANAN Pengajuan Izin Lingkungan AMDAL No .
KOMPONEN
1.
Persyaratan
2.
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
URAIAN Permohonan Izin Lingkungan, SK Kesepakatan KA, Dokumen Pendirian Usaha, Profil Usaha/Kegiatan Pemohon menyampaiakn berkas permohonan izin lingkungan (berkas disampaikan bersamaan dengan penyampaian permohonan penilaian dokumen Andal, RKL-RPL Sekretariat KPA menerima dan memeriksa kelengkapan izin lingkungan, apabila tidak lengkap dikembalikan ke pemrakarsa disertai bukti pengembalian dokumen, apabila lengkap diterbitkan buku penerimaan kelengkapan administrasi izin lingkungan Membuat laporan kepada Ketua Komisi AMDAL melalui sekretariat KPA bahwa berkas izin lingkungan lengkap dan dapat dilakukan pengumuman
Pembuatan draft izin lingkungan
Sekretariat KPA memeriksa dan memverifikasi laporan sekretariat Komisi AMDAL terhadap berkas Izin Lingkungan dan draft pengumuman Ketua KPA memeriksa, memverifikasi dan menyetujui laporan sekretariat komisi AMDAL terhadap berkas izin lingkungan dan draft pengumuman Sekretrariat KPA mengajukan permohonan ke media cetak (proses dilanjutkan bersamaan dengan naiknya draft SK kelayakan ke Wlikota Pontianak) Sekretrariat KPA mengajukan permohonan ke media cetak (proses dilanjutkan bersamaan dengan naiknya draft SK kelayakan ke Wlikota Pontianak) Sekretariat KPA membuat draft izin lingkungan dan menyampaikan kepada Ketua KPA melalui sekretaris
Sekretariat KPA membuat draft izin lingkungan dan menyampaikan kepada Ketua KPA melalui sekretaris Ketua KPA memeriksa dan menyetujui draft izin lingkungan dan diserahkan kembali kepada Sekretariat KPA untuk dikirim ke Bagian Hukum Setda Kota Pontianak Bagian Hukum Setda Kota Pontianak menerima, mengarsipkan dan melanjutkan ke Walikota Pontianak
Bagian TU Walikota mencatat dalam buku agenda, mengarsipkan dan diserahkan ke bagian hukum
Bagian hukum mencatat dalam buku agenda dan memberi nomor serta menyerahkan ke BLH Kota Pontianak Sekretariat KPA mencatat dalam buku agenda, mengarsipkan, menyerahkan izin lingkungan kepada permrakarsa Pemrakarsa menerima izin lingkungan dan menandatangani tanda terima di buku kendali
3. 4. 5. 6.
Jangka Waktu 85 Hari Kerja sejak berkas dinyatakan lengkap Pelayanan Biaya/tarif Produk Dokumen AMDAL Pelayanan Penanganan SMS Pengaduan Pengaduan, Kotak Pengaduan saran dan Tatap Muka Lgs masukan Email
: : : :
0853-7115-5222 Loket BLH Kota Pontianak Informasi & Pengaduan blh.kotapontianak@gmail. com
STANDAR PELAYANAN Pengajuan Izin IPLC No. KOMPONEN 1.
Persyaratan
2.
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
URAIAN Data Pemohon, Dokumen perizinan dan pengelolaan lingkungan, informasi produksi, uraian proses produksi secara singkat, tenaga kerja, waktu kegiatan usaha, data air baku dan data air limbah. Pemohon menyampaikan berkas permohonan rekomendasi IPLC ke bagian TU
Petugas TU memeriksa kelengkapan berkas dan mencatat dibuku agenda serta menyampaikan kepada kepala BLH
Kepala BLH memeriksa dan mendisposisikan berkas permohonan kepada Kabid P2HL dengan tanda terima berkas
Kabid P2HL menerima, memeriksa dan mendisposisikan berkas permohonan rekomendasi IPLC kepada kassubbid HKBML
Kassubbid HKBML memeriksa dan melakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan berkas, jika belum lengkap dikembalikan ke pemohon, jika lengkap diteruskan dengan pembuatan draft surat tugas verifikasi teknis dan penandatangan surat tugas verifikasi teknis
Tim lapangan Melakukan verifikasi teknis terhadap permohonan rekomendasi IPLC
Staf administrasi membuat laporan staf hasil verifikasi teknis dan draft rekomendasi kepada kasubbid HKBML yang selanjutnya diserahkan kepada kabid, apabila berkas lengkap diteruskan kepada kepala BLH untuk ditandatangani
Petugas TU mencatat di buku agenda dan memberi nomor rekomendasi/surat pemberitahuan dan menyerahkan kepada pemohon
Pemohon menerima surat rekomendasi/surat pemberitahuan dan menandatangani tanda terima
3.
Jangka Waktu Pelayanan
15 hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap
No. KOMPONEN 4. Biaya/tarif 5. Produk Pelayanan 6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan
URAIAN Gratis IPLC SMS Pengaduan Kotak Pengaduan Tatap Muka Lgs Email
: : : :
0853-7115-5222 Loket BLH Kota Pontianak Informasi & Pengaduan
[email protected]
STANDAR PELAYANAN Pengajuan Izin TPS Limbah B3 No
KOMPONEN
1.
Persyaratan
2.
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
URAIAN Mengisi formulir mengenai data pemohon, keterangan tentang pemohon, keterangan tentang lokasi, keterangan pengelolaan limbah B3, kelengkapan dokumen dan lokasi tempat penyimpanan sementara limbah B3 Pemohon menyampaikan berkas permohonan izin TPS LB3 ke bagian TU Petugas TU memeriksa kelengkapan berkas dan mencatat dibuku agenda serta menyampaikan kepada kepala BLH
Kepala BLH memeriksa dan mendisposisikan berkas permohonan kepada Kabid P2HL dengan tanda terima berkas Kabid P2HL menerima, memeriksa dan mendisposisikan berkas permohonan izin TPS LB3 kepada kassubbid HKBML Kassubbid HKBML memeriksa dan melakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan berkas dikembalikan ke pemohon, jika lengkap diteruskan dengan pembuatan draft surat tugas verifikasi teknis dan penandatangan surat tugas verifikasi teknis Tim lapangan Melakukan verifikasi teknis terhadap permohonan permohonan izin TPS LB3 Staf administrasi membuat laporan staf hasil verifikasi teknis dan draft rekomendasi kepada kasubbid HKBML yang selanjutnya diserahkan kepada kabid, apabila berkas lengkap diteruskan kepada kepala BLH untuk untuk menyetujui draft Izin TPS LB3 dan dikirimkan ke Bagian Hukum Setda Kota Pontianak, jika berkas lengkap diteruskan ke Walikota Pontianak untuk ditandatangani
No
KOMPONEN
URAIAN
Bagian Hukum menerima rekomendasi Izin TPS LB3 dan mencatat kedalam buku agenda dan meneruskan ke BLH
Petugas TU mencatat di buku agenda dan memberi nomor rekomendasi Izin TPS LB3 dan menyerahkan kepada pemrakarsa. Pemohon menerima Izin TPS LB3 dan menandatangani tanda terima di buku kendali
3. 4. 5. 6.
Jangka Waktu Pelayanan Biaya/tarif Produk Pelayanan
15 hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap
Penanganan Pengaduan, saran dan masukan
SMS Pengaduan Kotak Pengaduan Tatap Muka Lgs Email
Berkas Izin TPS B3 : : : :
0853-7115-5222 Loket BLH Kota Pontianak Informasi & Pengaduan
[email protected]
STANDAR PELAYANAN Penanganan Pengaduan Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan No
KOMPONEN
1.
Persyaratan
2.
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
URAIAN Mengisi formulir mengenai data pemohon dan isi pengaduan, keterangan tentang lokasi. Penanggung jawab administrasi menerima pengaduan SMS,telepon, surat, isi form pengaduan Kabid P2HL melakukan pemilihan pengaduan Kabid P2HL melakukan pemilihan pengaduan Jika sesuai, mohon disposisi dan arahan kepada kelapa BLH, jika tidak sesuai, membuat surat balasan kepada pemohon pengaduan Kepala BLH mendisposisi pengaduan yang masuk kepada sekretaris dan dilanjutkan disposisi kepada kabid P2HL Kabid P2HL melanjutkan disposisi kepada Kasubbid Wasdal untuk membuat surat tugas ke lapangan berkaitan dengan pengaduan yang masuk yang akan ditandatangi oleh kepala BLH Verifikasi lapangan oleh petugas dan petugas lapangan membuat laporan hasil pemeriksaaan lapangan Kasubbid Wasdal membuat surat tindak lanjut atas hasil pemeriksaan lapangan dan permohonan pengujian sampel dan diserahkan kepada Kabid P2HL untuk diperiksa dan selanjutnya divalidasi Kabid P2HL meneruskan membuat surat tindak lanjut atas hasil pemeriksaan lapangan dan permohonan pengujian sampel kepada sekretaris untuk diperiksa dan divalidasi yang kemudian diteruskan kepada kepala BLH untuk ditandantangai dan diserahkan kepada petugas administrasi/loket untuk diberikan kepada kegiatan usaha yang mendapat pengaduan dari pemohon.
No
KOMPONEN
URAIAN Petugas loket menerima permohonan pengujian dan melakukan verifikasi permohonan yang selanjutnya memberikan sampel ke lab. Lingkungan/penanggung jawab teknis
Penanggung jawab teknis menerima sampel dan memberi identitas sampel
Analis lab. Melakukan pengujian, melaporkan hasil pengujian, menyimpan arsip sampel uji dan menyerahkan hasil pengujian kepada penanggung jawab teknis Penanggung jawab teknis melakukan verifikasi pengujian dan membuat laporan sementara hasil pengujian dan memerintahkan penanggung jawab administarsi membuat sertifikat hasil uji untuk dikirim kepada kegiatan usaha yang diadukan Penanggung jawab administrasi membuat sertifikat hasil uji dan mengirimkan kepada kegiatan usaha yang diadukan setelah ditandatangani oleh penanggung jawab teknis 3. 4. 5. 6.
Jangka Waktu Pelayanan Biaya/tarif Produk Pelayanan
7 hari kerja
Penanganan Pengaduan, saran dan masukan
SMS Pengaduan Kotak Pengaduan Tatap Muka Lgs Email
Sertifikat hasil uji sampel : : : :
0853-7115-5222 Loket BLH Kota Pontianak Informasi & Pengaduan
[email protected] om
KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PONTIANAK
drg. MULTI J. BHATARENDRO, MPPM. NIP. 19640114 198812 1 002
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERTAMA
Standar pelayanan pada Badan Linglmngan HidupKota Pontianaksebagaimana tetcarrtrrm dalam lampiran keputusan ini
KEDUA
Standar pelayanan pada Badan Lingkungan HidupKota Pontianak
Meliputi ruang lingkup pelayanan : a. Dokumen Linglmngan Hidup - Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauanlinglmngan Hidup (SPPL) - Dokumen UKLUPL - Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (ANIDAL) b.Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) c. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ITPS LB3l d. Penanganan Pengaduan Akibat Adarrya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingktrngan
Standar pelayanan sebagaimana terlampir
KETIGA
dalam lampiran Keputusan ini wadib dilaksanakan oleh penyelenggd,ra/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
KEEMPAT
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pontianak tanggal 5 Januari 2015 LINGKUNGAN HIDUP,
* J ...',. I -l-r ' ;:n nt' S".
tarendro, MPPM.
P€tugas
lofta mmima
pqmmm
p@gqiian
dan melakukm verifikasi permohorm
ymg
selaqiutnya memberikan mmpel ke lab. Lingftmge&enmggwg jawab teknis
Penanggung jawab teknis menerima sampel dan memberi identitas sampel
Analis lab. Melahrkan pengujian, melaporkan hasil pengujian, menyimpan arsip sampel uji dan menyeralrkan hasil pengujian kepada penanggsng jawab teknis
Pe,ranggung jawab teknis melakukm verifikasi pengujian dan membrmt laporan sementara hasil pengujiqn dan memerintahkan penanggung jawab administarsi membuat
sertifikat hasil uji untuk dikfuim kepada kegiatan usaha yang diadrftan Penanggmg jawab administasi membuat sertifikat hasil uji dan mengirimkan kepada kegiatan usaha yang diadukan setelah ditandatangani oleh penanggung jawab teknis
7 hrari kerja
Sertifikat hasil qii sampel Penanganarr Pengaduan, saran dan masukan
SMS Pengaduan Kotak Pelgaduan Tatap Muka Lgs Email
0853-71L5-5222 Ioket BLH Kota Pontianak Informasi & Pengaduan blh. kotapntiana@gmail. c om
LINGKUNGAN HIDUP
14 198812 L AO2
