KEPUASAN PELAYANAN PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NASKAH PUBLIKASI
Oleh :
RAMZA SAFWITA KAMALIA
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK `UNIVERSITAS MARITIM RAJA HAJI TANJUNGPINANG 2015
1
KEPUASAN PELAYANAN PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU RAMZA SAFWITA KAMALIA Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, FISIP UMRAH ABSTRAK Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu kantor yang bertugas untuk melayani masyarakat lewat pengurusan Bantuan sosial salah satunya adalah beasiswa. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi masyarakat, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui kepuasan Pelayanan Penerima Beasiswa Pendidikan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Konsep Operasional dalam pembahasan skripsi ini yang digunakan untuk Kepuasan Pelayanan mengacu kepada pendapat Tangkilisan (2005:222). Dalam penelitian ini sampelnya terdiri dari 95 orang pegawai dengan teknik sampling random. deskriptif kuantitatif Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Variabel Kepuasan Pelayanan diukur dengan 8 pertanyaan, persekoran dilakukan dengan menggunakan skala Likert dengan interval skor 1 sampai dengan 5. Pada variable Kepuasan Pelayanan yang menunjukkan sangat menentukan mengenai Kepuasan Pelayanan terdapat pada pertanyaan nomor 3 tentang Para pegawai berpakaian sopan dan rapi, berbicara dengan sopan kepada masyarakat. dengan rata-rata tertinggi 4,45 dan yang menentukan Kepuasan Pelayanan yang paling sedikit dengan rata-rata 3,44 terdapat pada pertanyaan nomor 7 tentang pegawai dapat memberitahukan tentang sistem pengurusan bantuan beasiswa Kata Kunci: Kepuasan Pelayanan, Beasiswa
i
SATISFACTION SERVICES AGENCY ON EDUCATION SCHOLARSHIP RECIPIENTS OF FINANCE AND WEALTH MANAGEMENT AREA RIAU ISLANDS PROVINCE
RAMZA SAFWITA KAMALIA Students of Administrative Science State, FISIP, UMRAH ABSTRACT Office of Financial Management Agency and the Regional Intellectual Riau Islands Province is one of the office in charge to serve the community through the maintenance of social assistance one of which is a scholarship. Social assistance is the provision of money / goods or services from the local government to the government or other regional governments, local enterprises, public and community organizations, which specifically predetermined allotment, are not mandatory and is not binding and does not continuously aiming to support the implementation of local government affairs. The purpose of this study is essentially to determine satisfaction Scholarship Recipients Services In Financial Management Board and the Regional Intellectual Riau Islands Province. Concept of Operations in the discussion of this thesis is used to refer to the opinion Care Satisfaction Tangkilisan (2005: 222). In this study sample consisted of 95 employees with random sampling technique. quantitative descriptive. The conclusion of this research is Variable Service Satisfaction was measured with 8 questions, persekoran done using a Likert scale with a score intervals of 1 to 5. In the variable that shows the service satisfaction will determine the satisfaction of services contained in the question number 3 on the employee dress modestly and neatly , speaking politely to the public. with the highest average of 4.45 and that determine satisfaction with the service at least an average of 3.44 are in question number 7 on employee can tell about scholarship aid management system. Keywords: Satisfaction Services, Scholarships
ii
KEPUASAN PELAYANAN PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU Pelayanan publik merupakan
salah satu ciri dari pemerintahan
bagian dari pemerintahan. Hal pokok
yang
yang
adalah
sebagai tujuan dari pendayagunaan
bahwa suatu pelayanan itu terdiri
aparatur negara. Dalam kaitan inilah
dari
dan
sesuai dengan UU no. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik maka
menjadi
perhatian
penyelenggaraan
penerimaan
layanan
(Costumer).
Pelayanan
publik
merupakan
baik
peningkatan
(Good
Governance)
kualitas
pelayanan
bagian integral mekanisme sistem
publik merupakan suatu upaya yang
pemerintahan, Hal
harus
pokok
yang
dilakukan
secara
terus
menjadi perhatian adalah bahwa
menerus, berkelanjutan dan harus
suatu pelayanan
itu
dilaksanakan
penyelenggaraan
dan
terdiri
dari
penerimaan
pelayanan
publik
(public
dan
semua
para
aparatur pemerintah.
layanan (Costumer). Makin luasnya lingkup
oleh
Pelayanan dapat diberikan
jasa-jasa
apabila kinerja birokrasi juga baik
yang
dan sesuai aturan yang berlaku.
service)
dikelola
pemerintah
meliputi
Kinerja dalam organisasi merupakan
segenap
aspek
kehidupan
jawaban dari berhasil atau tidaknya
masyarakat, hendaknya diikut oleh
tujuan
kinerja pelayanan yang baik
ditetapkan
Terwujudnya
pelayanan
publik yang berkualitas merupakan
organisasi
pemerintahan.
yang
telah
termasuk
dalam
Kinerja
aparatur
pemerintah merupakan prestasi kerja 1
atau prestasi sesungguhnya yang
memperoleh pelayanan tertinggi dari
dicapai seseorang.
pemerintah.
Pentingnya kinerja pegawai
Kantor Badan Pengelolaan
pada suatu organisasi pemerintahan
Keuangan dan Kekayaan Daerah
merupakan salah satu unsur dalam
Provinsi Kepulauan Riau adalah
pencapaian tujuan pelayanan yang
salah satu kantor yang bertugas
maksimal kepada masyarakat, yang
untuk melayani masyarakat lewat
mana
pengurusan Bantuan sosial salah
kinerja
itu
mencerminkan
tindakan kesadaran dan etika baik
satunya adalah beasiswa.
yang
sosial adalah pemberian bantuan
didasarkan
atas
kepatuhan
terhadap peraturan-peraturan yang
uang/barang
berlaku. Melalui kinerja yang baik
Pemerintah
maka pelayanan yang diharapkan
pemerintah atau pemerintah daerah
kepada masyarakat bisa terwujud
lainnya,
sesuai
masyarakat
dengan
harapan
bersama
atau
Bantuan
jasa
Daerah
kepada
perusahaan dan
dari
daerah, organisasi
antara masyarakat dan pemerintahan,
masyarakat, yang secara spesifik
serta bisa mewujudkan pemerintahan
telah
yang baik pada umumnya, mengingat
bersifat
masyarakat merupakan manifestasi
mengikat serta tidak secara terus
dari
menerus
kedaulatan
tertinggi
karena
ditetapkan tidak
peruntukannya,
wajib
yang
dan
bertujuan
tidak
untuk
rakyat sebagai pemegang kekuasaan
menunjang penyelenggaraan urusan
atau
pemerintah daerah.
kedaulatan
sewajarnya
tertinggi
menerima
sudah dan
2
Fenomena
yang
terjadi
Riau. Namun dalam pelaksanaannya
berkaitan dengan bantuan sosial di
masih
Provinsi Kepulauan Riau menurut
berkaitan dengan beasiswa yang
sebagian masyarakat bantuan sosial
diterima oleh masyarakat melalui
yang diberikan belum sesuai dengan
Kantor Badan Pengelolaan Keuangan
aturannya
dan
sehingga
masih
ada
ada
permasalahan
Kekayaan
Daerah
Provinsi
masyarakat yang mengeluhkan hal
Kepulauaan
tersebut. Pemberian bantuan sosial
informasi pengumuman pencairan
Pemerintah Provinsi Kepri pada
beasiswa
organisasi dan perorangan yang tidak
tersebut datang diluar jadwal yang
sesuai dengan Peraturan Menteri
telah
Dalam Negeri No. 32 tahun 2011,
keterbukaan
sebagimana
prosedur beasiswa.
diubah
dengan
Riau
yang
kurangnya
sehingga
mahasiswa
ditentukan,
kurangnya
dalam
proses
serta
Permendagri No. 39 tahun 2012
Berdasarkan latar belakang
tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan fenomena-fenomena yang terjadi
dan
ini, maka penulis tertarik untuk
Bantuan
Sosial
mendapat
sorotan tajam dari DPRD Kepri. Salah satu dari bantuan sosial adalah
dalam
bentuk
beasiswa.
melakukan penelitian dengan judul “KEPUASAN PENERIMA
Untuk beasiswa Pemerintah Provinsi
PENDIDIKAN
(Pemprov)
PENGELOLAAN
Kepri
mengucurkan
PELAYANAN BEASISWA PADA
KEKAYAAN
BADAN
KEUANGAN
bantuan biaya pendidikan terhadap
DAN
DAERAH
mahasiswa di wilayah Kepulauan
PROVINSI KEPULAUAN RIAU”
3
B. Landasan Teoritis
jelas
Menurut Lukman (Pasolong, 2010 :
dikomunikasikan
144) menyebutkan bahwa kepuasan
transparan
sebagaimana
kepada semua jajaran, dari
tingkat
persamaan
dan
seseorang setelah membandingkan
jajaran
kinerja (hasil) yang dirasakan dengan
terendah.
harapannya.
Kemudian Tjiptono
(Pasolong,
2010
menambahkan pelanggan
bahwa dapat
:
145)
“kepuasan menciptakan
intensif
tertinggi
2. Standar seorang
hingga
kinerja,
yaitu
pelanggan
akan
merasa terpuaskan apabila produk
atau
pelayanan,
kepada
segenap
Perwujudan
serta secara
dan
kesetiaan dan loyalitas pelanggan perusahaan.”
konkret
jasa dalam
unsur
dan arti yang
kepuasan pelanggan memang tidak
dikandungnya,
yang
dapat dipungkiri, harus merupakan
diperoleh
memenuhi
atau
komitmen
melebihi
mutu
yang
bersama secara
total.
Ada empat langkah yang harus dilakukan dalam rangka pengelolaan kepuasan
pelanggan
menurut
Sentana (2004 : 115) yaitu : 1. Strategi
3. Pelatihan
,yaitu
dalam
konteks
penyajian
produk
atau
jasa
dan
pelayanan
yaitu
kepada pelanggan, diperlukan
perusahaan perlu memiliki
pengetahuan dan ketrampilan
rancangan mengenai strategi
para pegawai, terutama yang
kepuasan
perusahaan,
diharapkan.
pelanggan
yang
4
berhubungan
langsung
dengan pelanggan.
apabila mempunyai persepsi bahwa harapannya belum terpenuhi.”
4. Pelimpahan wewenang, yaitu
Pengertian pelayanan menurut
pelimpahan wewenang yang
Tangkilisan
(2005
diberikan semakin ke bawah
menyebutkan
bahwa
adalah sebuah unsur yang
adalah proses pemenuhan kebutuhan
sangat
melalui aktivitas orang lain secara
menentukan
bagi
kepuasan pelanggan.
langsung.
Menurut Pasolong (2010 : 145)
Pelayanan
:
210)
“pelayanan
merupakan
suatu tindakan atau perbuatan yang
mengemukakan
“kepuasan
diberikan seseorang kepada orang
masyarakat
organisasi
lain, dengan tujuan membantu urusan
terhadap
publik sangat penting karena adanya
orang lain sesuai dengan
hubungan kepercayaan masyarakat.
diharapkan.”
yang
Semakin baik kepemerintahan dan
Selanjutnya menurut Batinggi
kualitas pelayanan yang diberikan,
(2001 : 7) menyebutkan bahwa
maka semakin tinggi kepercayaan
“peran layanan dalam proses itu
masyarakat (high trust).” Kemudian
adalah bertindak selaku katalisator
menurut
yang mempercepat proses sesuai
Irawan
(2007
:
3)
mendefenisikan : “kepuasan sebagai
dengan
persepsi terhadap produk atau jasa
Kemudian diungkapkan pula oleh
yang telah memenuhi harapannya,
Moenir (2006 : 27) menyebutkan
karena itu konsumen tidak akan puas
bahwa “pelayanan hakikatnya adalah
apa
yang
seharusnya.
serangkaian kegiatan, karena itu
5
merupakan proses. Sebagai proses,
membantu pelanggan dan
pelayanan berlangsung secara rutin
memberikan
dan
meliputi
yang cepat dan tanggap
masyarakat.“
seperti menangani keluhan
berkesinambungan,
seluruh
kehidupan
Dimana
pelayanan
diutamakan
adalah
yang
paling
memberikan
pelayanan
pelanggan 3. Assurance,
yaitu
kepuasan pada masyarakat restoran
kemampuan karyawan atas
dengan maksimal.
pengetahuan
Menurut bahwa
Iqbal (2004 : 57)
“secara
sederhana
yang
produk
terhadap
secara
keramah
tepat, tamahan,
dimaksud pelayanan prima adalah
perhatian, dan kesopanan
pelayanan terbaik yang diberikan
dalam
memberikan
kepada pelanggan.” Kemudian Umar
pelayanan,
keterampilan
(2002 : 203) mengemukakan bahwa
dalam
memberikan
untuk mengukur pelayanan ada lima
informasi,
dimensi, yaitu : 1. Reliability,
4. Emphaty, yaitu perhatian yaitu
kemampuan
untuk
memberikan
pelayanan
secara
individual
diberikan
yang
perusahaan
kepada pelanggan seperti
yang sesuai dengan janji
kemudahan
yang ditawarkan.
menghubungi, kemampuan
2. Responsiveness,
yaitu
responsi karyawan dalam
untuk
berkomunikasi pelanggan,
dengan dan
usaha
6
perusahaan
5.
untuk
masyarakat merasa puas.
Hal ini
memahami keinginan dan
diungkapkan oleh Batinggi (2001 :
kebutuhan pelanggannya
17) menyebutkan bahwa pelaksanaan
Tanggibles, meliputi
yaitu penampilan
fasilitas
fisik,
seperti
pelayanan umum perlu dilakukan dengan sebagai berikut : a. Keterbukaan
gedung dan ruangan kerja, tersedianya tempat parkir,
kemudahan prosedur b. Penetapan tarif yang jelas
kebersihan, kerapian, dan kenyamanan ruangan, serta kelengkapan
Pelaksanaan
dan terjangkau c. Keterampilan
peralatan
komunikasi
mengutamakan
harus
kepuasan
aparatur
dalam teknik pelayanan d. Penyediaaan
pelayanan
dan
penampung
keluhan masyarakat e. Penciptaan
masyarakat, sebab dengan adanya
pengawasan
rasa puas maka masyarakat merasa
terhadap
tidak keberatan untuk membayar
prosedur
sistem berganda pelaksanaan
kewajibannya. Begitu pula dengan
Berdasarkan kondisi yang ada di
pegawai sebagai pemberi pelayanan
lapangan saat ini bahwa timbulnya
berkewajiban
keluhan
memberikan
yang
terhadap
terbaik pada pelayanan pembayaran
masyarakat
pada
Menurut Munir (dalam Tangkalisan,
masyarakat.
Sebab
dengan
terlaksananya pelayanan yang baik
2005 : 208)
pada
kepuasan pelayanan.
bahwa agar dapat
7
memuaskan
pelayanan
harus
2. Selalu
berupaya
menciptakan “citra positif”
memiliki empat kriteria pokok yaitu : a. Tingkah laku yang sopan.
dimata
b. Cara menyampaikan sesuatu
dilayani
yang berkaitan dengan apa yang
seharusnya
oleh
3. Membuat
diterima
orang
masyarakat
dilayani
yang
yang
(masyarakat)
merasa diperhatikan
bersangkutan.
4. Menyelaraskan antara apa
c. Waktu menyampaikan yang
yang dikatakan dengan cara
tepat.
mengatakannya dan dengan
d. Keramahtamahan
perbuatan nyata 5. Mengenal
Makna
pihak
yang
dengan
baik
kepuasan pelanggan pihak yang dilayani.
dalam konteks pelayanan publik Demi
terciptanya
kepuasan
yang prima, menurut Ibrahim (2008 : pelanggan maka organisasi harus 71) meliputi: menciptakan dan mengolah suatu 1. Selalu
meningkatkan sistem untuk memperoleh pelanggan
kualitas pelayanan kepada yang lebih banyak. Sesuai dengan masyarakat
dengan
memperhatikan
aspek-
pendapat Supranto (2006 : 233) menyebutkan
bahwa
Kepuasan
aspek : komunikasi yang adalah tingkat perasaan seseorang baik, suasana psikologis, setelah membandingkan kinerja atau dan perilaku melayani hasil
yang dirasakannya
dengan
8
harapannya. Jadi tingkat kepuasan
yang
merupakan fungsi dari perbedaan
pelayanan
antara kinerja yang dirasakan dengan
diatur dalam perundangan
harapan.
yang berlaku.
Apabila kinerja pelayanan yang
membutuhkan sebagaimana
2. Kesopanan
diberikan di bawah harapan, maka
berkaitan
masyarakat
keramahan
akan
kecewa.
Jika
(courtesy), dengan yang
pelayanan sesuai dengan harapan
ditampilkan oleh aparatur
masyarakat akan puas. Sedangkan
dalam
bila
pelayanan publik, dimana
pelayanan
yang
diterima
proses
melebihi harapan, maka masyarakat
faktor
akan
Menurut
langsung memberikan iklim
Tangkilisan (2005 : 222) indikator
organisasi yang sejuk dan
untuk mengukur kepuasan dalam
kondusif
pelayanan yaitu :
pemberian
sangat
puas.
1. Responsivitas
secara
ketika
tidak
proses
pelayanan
berlangsung.
(responsiveness), berkaitan dengan
ini
pemberian
kecepatan
3. Akses (access), berkaitan dengan kesediaan aparatur
tanggapan yang dilakukan
(para
oleh aparatur atau petugas
memberikan
terhadap
kepada
kebutuhan
petugas)
untuk pelayanan
pengguna
jasa
pengguna jasa, yang dalam
secara merata tanpa adanya
hal ini adalah masyarakat
sikap diskriminatif, karena
9
jika
kondisi
berlangsung,
ini
maka
sangat
baik
yaitu
sebanyak
42
ada
responden, yang menjawab baik
kesenjangan atau gap dalam
sebanyak 40 responden serta yang
pemberian
menjawab cukup baik sebanyak 13
pelayanan,
sehingga
pemerataan
pelayanan tercapai pada
tidak dan
akan
berdampak
rendahnya
responden.
kualitas
Berdasarkan Tangkilisan melayani
pendapat
(2005:222) masyarakat
dalam
pemerintah
layanan.
harus menanggapi segala urusan
4. Komunikasi
dengan cepat dan tanggap, termasuk
(communication), berkaitan
dalam pengurusan hingga keluhan dengan
sesuai dengan peraturan yang telah
kelancaran hubungan verbal
ditetapkan. Pada Badan Pengelolaan
maupun
dan
aparatur
fisik
antara
(petugas)
Keuangan
Daerah
Provinsi
dan
Kepulauan Riau hal ini dilakukan
pengguna jasa dalam proses
sudah baik, jika prosedur dan syarat
pemberian pelayanan.
sudah sesuai dan lengkap maka berkas akan segera di proses. tabel =
D. Hasil Penelitian 1. Responsivitas Berdasarkan responden
mengenai
0,344 (signifikasi 0,10 dengan uji 1 tanggapan dimensi
sisi dan jumlah data (n) =31). Maka dapat
disimpulkan
semua
butir
responsivitas dapat diketahui bahwa
instrumen pertanyaan adalah valid.
responden
Sedangkan dari hasil uji validasi dari
terbanyak
menjawab
10
pertanyaan tentang Kinerja, dapat
masyarakat,
dilihat butir pertanyaan 1 sampai
layanan civil maupun layanan publik.
dengan 8 memiliki kolerasi lebih
Artinya kegiatan pelayanan pada
besar dari nilai r tabel = 0,344
dasarnya menyangkut pemenuhan
(signifikasi 0,10 dengan uji 1 sisi dan
suatu hak. Ia melekat pada setiap
jumlah data (n) =31). Maka dapat
orang, baik secara pribadi maupun
disimpulkan semua butir instrumen
berkelompok
pertanyaan adalah valid.
dilakukan secara universal. Hal ini
2. Kesopanan
seperti
Berdasarkan
pendapat
baik
itu merupakan
(organisasi),
yang
diungkapkan
dan
oleh
Moenir (2006:41) bahwa “hak atas
Tangkilisan (2005:222) bahwa untuk
pelayanan
mencapai
itu
sifatnya
sudah
kepuasan
pelayanan
universal, berlaku terhadap siapa saja
masyarakat
maka
dibutuhkan
yang berkepentingan atas hak itu,
kesopanan
pegawai
dalam
dan oleh organisasi apa pun juga
melayaninya,
mulai
sopan
yang tugasnya menyelenggarakan
dari
berbicara, bertingkah laku, ramah
pelayanan.”
membuat
puas
adalah untuk melayani dan mengatur
dengan pelayanan yang diberikan.
masyarakat. Tugas pelayan lebih
Sesungguhnya yang menjadi produk
menekankan kepada mendahulukan
dari organisasi pemerintahan adalah
kepentingan umum, mempermudah
pelayanan
masyarakat
(publik
urusan publik, mempersingkat waktu
service).
Pelayanan
tersebut
proses pelaksanaan urusan publik.
diberikan
masyarakat
untuk
akan
memenuhi
hak
Tugas
pemerintah
Sedangkan tugas mengatur lebih
11
menekankan kepada kekuasan atau
menjawab
power yang melekat pada posisi
responden, yang menjawab cukup
jabatan birokrasi
baik sebanyak 20 responden serta
3. Akses
yang menjawab tidak baik sebanyak
Berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan
responden
baik
sebanyak
35
3 responden.
mengenai
Berdasarkan
pendapat
dimensi akses dapat diketahui bahwa
Tangkilisan
(2005:222)
bahwa
responden
kepuasan
pelayanan
dapat
sangat
terbanyak
baik
yaitu
menjawab
sebanyak
49
diwujudkan dengan responsivitas,
responden, yang menjawab baik
kesopanan,akses serta komunikasi,
sebanyak 34 responden serta yang
keempat dimensi tersebut secara
menjawab cukup baik sebanyak 12
umum sudah dilaksanakan dengan
responden.
baik,
4. Komunikasi
pelaksanaannya
Berdasarkan
hasil
hanya
menimbulkan
rekapitulasi
tanggapan
responden
mengenai
variabel
kepuasan
masyarakat.
melalui
D. Penutup
pelayanan
yang
dilihat
dimensi responsivitas, kesopanan, akses dan komuniksi dapat diketahui bahwa menjawab sebanyak
responden sangat 37
terbanyak
saja
dalam
masih
ada
permasalahan,
baik
dari pegawai sendiri maupun dari
1. Kesimpulan Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Variabel Kepuasan Pelayanan
baik
yaitu
diukur
responden,
yang
perskoran
dengan
8
dilakukan
pertanyaan, dengan
12
menggunakan skala Likert dengan
1. Disarankan kepada pegawai
interval skor 1 sampai dengan 5.
Badan Pengelolaan Keuangan
Pada variable Kepuasan Pelayanan
dan
yang
Provinsi
menunjukkan
menentukan
sangat
mengenai
Kepuasan
Kekayaan
Daerah
Kepualauan
Riau
untuk dapat lebih terbuka
Pelayanan terdapat pada pertanyaan
dalam
nomor 3 tentang Para pegawai
segala informasi berkaitan
berpakaian sopan dan rapi, berbicara
dengan pencairan beasiswa
dengan sopan kepada masyarakat.
seperti tanggal dan waktu
dengan rata-rata tertinggi 4,45 dan
pencairan, serta nama-nama
yang
yang memperoleh beasiswa.
menentukan
Pelayanan
yang
Kepuasan
paling
sedikit
menginformasikan
2. Pegawai Badan Pengelolaan
dengan rata-rata 3,44 terdapat pada
Keuangan
pertanyaan nomor 7 tentang pegawai
Daerah Provinsi Kepulauan
dapat
tentang
Riau Riau hendaknya dapat
sistem pengurusan bantuan beasiswa.
memberikan pelayanan yang
Berikut merupakan pemaparan hasil
baik
per
pengaju beasiswa. dimana hal
memberitahukan
dimensi
variable
kepuasan
dan
dan
sopan
Kekayaan
kepada
pelayanan sudah baik, hal ini dapat
ini
dilihat dari dimensi:
memberikan dampak yang
2. Saran
baik bagi Badan Pengelolaan
Adapun saran yang dapat diberikan
Keuangan
pada penelitian ini yaitu :
Daerah Provinsi Kepulauan
nantinya
dan
akan
Kekayaan
13
Riau
dalam
memberikan
pelayanan
terhadap
kepengurusan beasiswa
lebih
yang
bertanggungjawab
dalam pemberian beasiswa,
3. Sebaiknya agar pelaksanaan pembayaran
maka harus ada instansi lain
efektif
seperti
Dinas
Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau.
14
DAFTAR PUSTAKA Abdullah, Irwan. 2003. Sangkan Paran Gender. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Ali, Achmad. 2002. Menguak Takbir Hukum :Suatu Kajian Sosiologis dan. Filisofis, Jakarta: Gunung Agung Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta Astuti, 1998. Gender dan Pembangunan, Makalah Penataran Metodologi Penelitian Kajian Wanita Berperspektif Gender di Yogyakarta, Ditjen Pendidikan Tinggi Depdikbud R.I. Bagong, Suyanto J. Dwi Narwoko. 2004. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta: Kencana Media Group Bambang Wahyudi, 2002, Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Sulita Cipta. Dharma, Surya. 2005. Manajemen Kinerja Falsafah Teori dan Penerapannya. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hadari Nawawi. 2006. Evaluasi dan Manajemen Kinerja di Lingkungan Perusahaan dan Industri. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Harijani, D.R. 2001. Etos Kerja Perempuan Desa, Yogyakarta, Philoshophi Press Kusriyanto, Bambang. 1991. Meningkatkan Produktivitas Karyawan. Jakarta : Balai Pustaka Mangkunegara, Anwar. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Mathis, Robert L., Jhon H. Jackson. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia, Buku 2. Jakarta : Salemba Empat. Malayu S.P. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara.. Mustopadidjaja. 1993. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta: Bina Aksara. Nanang. F. 1999. Prinsip-prinsip Untuk Kerja Yang Efektif, Jakarta : Rajawali Press.
15
Ruky, Akhmad S. 2006. Sistem Manajemen Kinerja(Performance management system):Panduan praktis untuk merancang dan meraih kinerja prima, Jakarta : Gramedia. Santosa, Pandji, 2008, Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance, Bandung : Refika Aditama Sedarmayanti. 2004. Good Government (Kepemerintahan yang baik), Bandung : CV. Mandar Maju Bandung, Edisi 2. Soehardono, Edy. 1994. Teori Peranan. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum Soeprihanto, John. 2001. Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karyawan, Yogyakarta : BPFE Soerjono, Soekanto. 2002. Tori Peran. Jakarta: PT. Raja Grafindo Solekhan, Moch. 2012 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Serta Press: malang. Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Administrasi, Bandung : CV. Alfabeta Surakhman. Pengantar penelitian ilmiah dasar, Bandung : Alumi Suratman, Bambang, 2000, Pekerja Wanita Industri Rumah Tangga Konfeksi dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Rumah Tangga: Studi di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Lembaga Penelitian Universitas Negri Surabaya. Triguno, 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Ghalia Indonesia. Triton, PB. 2005. Pradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : Tugu Publisher. Wibowo. 2009. Manajemen Kinerja. 2009. Jakarta : PT. Rajawali Pers Wungu, Jiwo dan Hartanto Brotoharsojo. 2003. Tingkat Kinerja Perusahaan Anda Dengan Merit System. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
16
