FORMULASI ANGGARAN BELANJA PEGAWAI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2017
NASKAH PUBLIKASI
OLEH :
MUHAMAD ESKA RYANNANDA NIM : 120565201159
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2017
SURAT PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Dosen Pembimbing dari mahasiswa yang di sebut di bawah ini : Nama
: Muhamad Eska Ryannanda
NIM
: 120565201159
Jurusan / Prodi
: Ilmu Pemerintahan
Alamat
: Jl. Sei Jang Darat No. 34 (Batu Kucing)
No. HP / Telp
: 0857 6636 6134
Email
:
[email protected]
Judul Naskah
: Formulasi Anggaran Belanja Pegawai Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017
Menyatakan bahwa judul tersebut sudah sesuai dengan aturan tulisan naskah ilmiah dan untuk dapat di terbitkan.
Tanjungpinang, 22 Agustus 2017 Ketua Komisi Pembimbing
Anggota Komisi Pembimbing
YUDHAYANTO SATYAGRAHA ADIPUTRA, M.A NIDN. 1015068301
AFRIZAL, S.IP.,M. Si NIP. 198304032015041001
FORMULASI ANGGARAN BELANJA PEGAWAI PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2017 MUHAMAD ESKA RYANNANDA Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP UMRAH ABSTRAK Kepulauan Riau merupakan daerah dengan rasio defisit terbesar dimana salah satu faktor penyebab defisit ialah belanja daerah yang mengalami peningkatan yang berasal dari kabupaten atau kota. Tingkat belanja yang tidak dapat dipenuhi oleh pendapatan daerah, atau dengan
kata lain belanja lebih besar dari
pendapatan, belanja pegawai yang tinggi menyebabkan tidak efisien, efektif dan terlebih tidak ekonomis nya belanja daerah. Total belanja daerah yang semakin tinggi menggambarkan bahwa semakin
besar
proporsi anggaran yang
dialokasikan untuk belanja pegawai. Tujuan penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui Formulasi Anggaran Belanja Pegawai Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017. Informan dalam penelitian yaitu 5 orang, yang terdiri dari 1 orang key informan dan 4 orang informan. Setelah di lakukan penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa anggaran belanja pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kepulauan Riau di formulasikan secara baik namun pada realisasinya belum ekonomis, efisien, dan efektif.
Kata kunci : Formulasi, Anggaran, Belanja Pegawai.
Formulation of Employee Expenditure Budget at Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepulauan Riau Province Year 2017 MUHAMAD ESKA RYANANDA Students of science goverment, FISIP UMRAH ABSTRACK Kepulauan Riau is the region with the largest deficit ratio where one of the factors causing the deficit is the regional spending that experienced an increase coming from the district or city. The level of expenditure that can not be met by regional income, or in other words spending greater than income, high employee expenditure leads to inefficient, effective and more uneconomical local spending. Higher total regional spending illustrates that the greater the proportion of the budget allocated to personnel expenditure. he purpose of this research is basically to know the Formulation of Employee Expenditure Budget at Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepulauan Riau Province Year 2017. Informant in research that is 5 person, consist of 1 person key informant and 4 informant. After doing the research, it can be concluded that the budget of personnel at Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepulauan Riau Province in formulated well but on the realization not yet economical, efficient, and effective.
Keywords: Formulation, Budget, Employee Expenditure.
peningkatan pelayanan dasar,
A. Latar Belakang Penyusunan merupakan
APBD
kesehatan, fasilitas sosial dan
proses
fasilitas umum yang layak serta
penganggaran daerah dimana secara
konseptual
kedalam
termasuk
formulasi kebijakan
anggaran
berdasarkan
pada
kewenangan penyelenggaraan urusan
pemerintah
yang
termasuk dalam urusan wajib, yaitu
urusan
yang
sangat
mendasar berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat
yang
wajib
diselenggarakan pemerintah
oleh daerah
diprioritaskan
untuk
mengembangkan sistem sosial. Dalam peraturan Gubernur Kepulauan Riau No. 17 tahun 2017
tentang
pedoman
pelaksanaan
kegiatan
pembangunan
provinsi
Kepulauan
Riau
jelaskan
agar
keuangan
daerah
laksanakan
telah
di
pengelolaan harus
secara
di
efektif,
efisien dan ekonomis dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan dan manfaat bagi masyarakat.
melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam kewajiban wujudkan
upaya daerah dalam
memenuhi yang
di
bentuk
Untuk formulasi
itu kebijakan
perlunya untuk
segera mencari solusi dalam memecahkan masalah anggaran
belanja
pegawai
yang
melaksanakan
mengalami peningkatan yang
dekonsentrasi
terjadi,
kebijakan
pembantuan yang diserahkan
formulasi
tugas dan
tugas
sangatlah
penting
karena
oleh Gubernur sesuai dengan
langkah
dengan
proses
ruang lingkup tugasnya.
pemikiran dengan tindakan dan menganalisa
keadaan
sebenarnya
yang
sedang
terjadi, mencari solusi secara optimal
untuk
mengatasi
permasalahan.
yaitu
Pengelolaan Aset
Badan
Keuangan
Daerah
dan
(BPKAD)
Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang keuangan dan kekayaan
uraian
tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian
berjudul
yang
“FORMULASI
ANGGARAN
BELANJA
PEGAWAI PADA BADAN
Untuk itu lah, salah satu SKPD
Berdasarkan
daerah
serta
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN
DAERAH PROVINSI
ASET
(BPKAD) KEPULAUAN
RIAU TAHUN 2017”. B. Landasan Teoritis 1. Formulasi Kebijakan Formulasi
menurut
Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
dalam
pengertian
Negara,
formulasi
Pegawai
Negeri
Sipil (PNS) dan pegawai
/for·mu·la·si/ adalah perumusan.
yang
di
pekerjaan
pemerintah
2. Anggaran
berstatus
yang
oleh belum
PNS
maupun
kepada Non – PNS sebagai
Menurut Sri Rahayu (2014 :
imbalan atas pekerjaan yang
197) dalam hakikat efisiensi pada
telah di laksanakan dalam dasarnya optimalisasi anggaran
rangka
menyangkut nilai uang (value for
mendukung
fungsi
unit
organisasi
pemerintah.
money) yang meliputi tidak hanya
tugas
Belanja
pegawai terdiri atas belanja nilai efisien, tetapi juga ekonomis
gaji dan tunjangan, belanja
dan efektif.
honorarium
/
vakasi
/
lembur / tunjangan khusus, 3. Belanja Pegawai
belanja kontribusi social dan belanja pegawai transito”.
Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.
Belanja tidak langsung adalah
143 / PMK.02 / 2015 Belanja
belanja
Pegawai adalah :
tidak
“kompensasi
terhadap
yang penganggarannya di
langsung
pengaruhi oleh
secara
adanya
usulan
pegawai baik dalam bentuk
program atau kegiatan. Belanja
uang maupun dalam bentuk
tidak langsung merupakan belanja
barang
yang
harus
di
bayarkan kepada pegawai pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada pejabat
yang di anggarkan setiap bulan dalam
satu
tahun
anggaran
sebagai
konsekuensi
dari
kewajiban
pemerintah
daerah
APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan
Daerah
dan
sebagai periodik kepada pegawai
Penyusunan Perhitungan APBD,
yang bersifat tetap (pembayaran
Standarisasi
gaji dan tunjangan dan atau
Daerah diwajibkan bagi Provinsi
kewajiban
maupun
untuk
pengeluaran
Sistem
Anggaran
Kabupaten
/
Kota
belanja lainnya yang umumnya di
diseluruh Indonesia adalah sistem
perlukan secara periodik.
anggaran kinerja. Maka dari itu,
4. Formulasi Anggaran Belanja
selayaknya
apabila
pemerintah
Pegawai
Provinsi beserta Kabupaten / Kota
Secara teoritis terdapat tiga
yang
berada
sistem formulasi anggaran yaitu
standarisasi
sistem
bentuk
anggaran
sistem
anggaran
Planning
tradisional, kinerja
Programe
dan and
Budgeting System (PPBS). Dalam
menggunakan
tersebut
compliance
sebagai terhadap
regulasi pemerintah RI. C. Hasil Penelitian Melihat
dari
kerangka
Keputusan Menteri Dalam Negeri
berpikir pada Bab I, peneliti
Nomor 29 Tahun 2002 tentang
menggunakan teori Sri Rahayu
Pedoman
(2014 :
Pengurusan,
Pertanggungjawaban
dan
197)
optimalisasi
pada dasarnya anggaran
Pengawasan Keuangan Daerah
menyangkut nilai uang (value for
serta
money) yang meliputi tidak hanya
Tata
Cara
Penyusunan
nilai efisien, tetapi juga ekonomis dan efektif.
dikarenakan
adanya
penambahan
volume
pegawai, setiap tahun Pengeluaran pemerintah pada tahun 2014 – 2015 mengalami peningkatan
dalam
anggaran
belanja pegawai pada tahun 2014 sebesar 25% dengan nilai Rp.
terjadinya kenaikan gaji berkala, ada pegawai yang
berubah
menjadi menikah, pasti ada
tunjangan
menjadi
aspek
dapat
tahun 2015 sebesar 30% dengan
anggaran
Rp.
44.550.880.391,
belanja
pegawai yang termasuk dalam
belanja
langsung
Total belanja daerah yang semakin
(18 April 2017)
menggambarkan
yang
membuat
mengalami kenaikan sebesar 5%.
tinggi
untuk
istri dan anak, itu bisa
30.925.023.835, sedangkan pada
nilai
status
tidak
meningkat”.
bahwa
Dari hasil wawancara yang
semakin besar proporsi anggaran
telah peneliti rangkum, bahwa
yang dialokasikan untuk belanja
anggaran belanja pegawai provinsi
pegawai provinsi Kepulauan Riau.
Kepulauan Riau yang termasuk
Seperti yang terlihat dari rangkuman wawancara sebagai
dalam belanja tidak langsung benar mengalami peningkatan dari tahun 2014 ke tahun 2015 ini dapat di
berikut :
sebabkan berbagai aspek. “ya peningkatan,
mengalami
Pertama
yaitu
volume
bagaimana
cara
menjadikan
pegawai provinsi Kepulauan Riau
anggaran belanja pegawai provinsi
yang
Kepulauan Riau yang termasuk
bertambah
membuat
anggaran belanja pegawai provinsi
dalam
Kepulauan Riau yang termasuk
menjadi
dalam belanja tidak langsung juga
operasional dikatakan ekonomis
mengalami kenaikan.
jika mampu menghilangkan atau
Kedua yaitu kenaikan gaji berkala
yang
diterima
oleh
pegawai Provinsi Kepulauan Riau.
belanja
tidak
langsung
ekonomis.
mengurangi
Kegiatan
munculnya
biaya-
biaya yang tidak perlu. Semakin kecil nilai rasio ekonomis, maka semakin baik.
Ketiga tunjangan
yaitu
kenaikan
pegawai.
Apabila
dengan
anggaran,
kebutuhan setiap SKPD,
provinsi Kepualuan
apalagi provinsi ini juga
dihubungkan pemerintah
Riau dipercaya untuk mengelola
“jika di lihat dari sisi ekonomis itu tergantung
menangani
urusan
kabupaten / kota, jadi
dana masyarakat salah satunya
sulit
dengan menyusun anggaran.
menghemat,
karena ini
kesejahteraan
pegawai,
1. Ekonomis (Hemat Guna)
juga
untuk
terkait penghematan
Selanjutnya,
peneliti
mewawancarai untuk mengetahui
dengan anggaran
belanja pegawai, sedang di
bicarakan
dengan
merasionalisasikan atau pemangkasan anggaran,
anggaran menjadi hemat atau ekonomis,
untuk
itu
masalah
seperti memaksimalkan fungsi
sumber
manusia,
daya
contohnya
pekerjaan fotocopy di kantor
itu
bisa
termasuk dalam belanja tidak langsung di Provinsi Kepulauan
di
kerjakan sendiri, tidak perlu
anggaran belanja pegawai yang
penambahan
pegawai lagi”. (31 Mei
Riau harus diurai dengan tepat dan dapat
teridentifikasi agar
ditemukan solusi. .
2017) 2. Efisiensi (Daya Guna) Dari hasil wawancara yang telah peneliti rangkum di atas, bahwa untuk menekankan atau membuat
anggaran
belanja
pegawai provinsi Kepulauan Riau yang termasuk kedalam belanja tidak langsung menjadi ekonomis ialah dengan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau harus berhati
hati
memformulasikan
pada
saat
anggaran.
Karena formulasi kebijakan yang akan di ambil untuk membuat
Selanjutnya
peneliti
menanyakan efisiensi anggaran belanja pegawai tidak langsung, ini
dimaksudkan
dalam
penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan
hasilnya
(maximizing
dimaksimalkan benefits
minimizing
costs).
merupakan
pencapaian
and Efisiensi output
yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai
output
tertentu.
memaksimalkan kinerja
Efisiensi
nya
merupakan perbandingan output
sudah atau input yang dikaitkan dengan
apalagi
mereka
terpenuhi
nya.
hak
Mengenai
mengoptimalkan
standar kinerja atau target yang
belanja pegawai dalam
telah ditetapkan.
belanja tidak langsung, “sejauh
ini
belanja
ini
antara pegawai
tidak
terkait
produktivitas
kinerja
khususnya dalam gaji
jadi susah juga untuk
atau tunjangan untuk
mengukurnya,
pegawai dengan kinerja
pasti ada pegawai yang
pegawai belum optimal,
diibaratkan makan gaji
karena
saja,
penilaian
itu
karena
tetapi
bisa dilihat dari tingkat
produktivitasnya
kedisiplinan.
kurang”. (31 Mei 2017)
pada
Namun
kenyataannya,
Dari hasil wawancara yang
dengan sistem absen yang menggunakan alat fingerprint
banyak
pegawai yang mengejar absen
saja,
kinerja, karena sistem
sudah
di
efisiensi (daya guna) anggaran belanja
pegawai
provinsi
bukan
meningkatkan kualitas
penggajian
telah peneliti rangkum diatas,
pegawai atur
Kepulauan Riau yang termasuk dalam belanja tidak langsung, bahwa anggaran belanja pegawai
oleh
pemerintah pusat. ya harusnya pegawai dapat
yang termasuk dalam belanja tidak langsung di katakan belum
perampingan
optimal karena sifat belanja tidak langsung
yang
tidak
bagi
terkait
pegawai
terkena dengan
produktivitas
kinerja
tidak
SKPD, yang
rasionalisasi perlu
cemas,
pegawai provinsi Kepulauan Riau.
karena gaji pokok tetap
“tidak di adakan lagi
dibayarkan hanya saja
penambahan
tunjangannya
formasi
pegawai,
ditiadakan, di anggap
dalam
seperti pensiun dini”.
merasionalisasikan
(18 Juli 2017)
anggaran belanja tidak langsung,
kita
harus
berpikir ribuan kali, ini dikarenakan
yang
nasib
Setelah peneliti rangkum dari hasil dari wawancara tersebut,
itu
bahwa salah satu cara yang dapat
perlu penilaian kinerja
dilakukan oleh pemerintah daerah
seseorang,
untuk
pegawai, jangan malah ditambah lagi pegawai.
provinsi Kepulauan Riau untuk
Cukup pegawai yang
meminimalisir anggaran belanja
ada
pegawai yang termasuk dalam
diberdayakan,
diadakan dan
pendidikan
pelatihan
agar
memaksimalkan
yang
ada,
regulasi
dari
pemerintah pusat saja. Untuk
saat
ini
pemangkasan
atau
rasionalisasi
yang
terjadi
yaitu
belanja tidak langsung tersebut agar tidak membengkak ialah dengan
memangkas
atau
merasionalisasikan PNS. Setelah di adakan rasionalisasi PNS,
maka
anggaran
belanja
pegawai yang termasuk dalam
pencapaian hasil dari program
belanja tidak langsung akan lebih
dengan target yang ditetapkan.
efisiensi nya anggaran tersebut.
Suatu organisasi, program, atau
Efisiensi
kegiatan dinilai efektif apabila
dalam
merasionalisasikan terkait dengan
output
kemampuan
memenuhi
tujuan
yang
diharapkan
(spending
wisely).
PNS
pada
mendayagunakan tingkat
anggaran
yang
dihasilkan
bisa
belanja pegawai yang termasuk
Karena output yang dihasilkan
dalam belanja tidak langsung. .
oleh organisasi sektor publik lebih
Pada dasarnya anggaran dapat
banyak
digunakan sebagai alat penilaian
berwujud (intangible) yang tidak
kinerja berdasarkan pencapaian
mudah untuk dikuantifikasikan,
target
sehingga
anggaran
dan
efisiensi
pelaksanaan anggaran.
peneliti
ukuran
output
tidak
efektivitas
dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan (judgment).
3. Efektivitas (Hasil Guna) Selanjutnya,
bersifat
ingin
“sasaran dari menekan belanja pegawai yang
mengetahui
bagaimana
tingkat
termasuk dalam belanja
efektivitas
anggaran
belanja
tidak langsung ada 2
pegawai yang termasuk dalam
(dua) aspek ya, yang pertama financial dan
belanja tidak langsung. Efektivitas
non-financial,
menggambarkan
dimaksud financial itu
tingkat
yaitu
dengan adanya
rasionalisasi
maka
anggaran
Efektivitas
tidak
menyatakan tentang berapa besar
belanja
pegawai yang termasuk dalam
tujuannya.
belanja
tidak
langsung
dapat
biaya
yang
telah
dikeluarkan
untuk mencapai tujuan tersebut. Sebenarnya
efektivitas
adalah
menekan angka defisit daerah
dan
dapat
memaksimalkan pendapatan
perangkat daerah,
sedangkan
non
financial
daerah
mencapai
tujuannya, efektivitas menyatakan
– yang
dimaksud ialah dengan adanya
ukuran berhasil tidaknya suatu
rasionalisasi
tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan
untuk
mencapai
tujuan tersebut. Biaya boleh jadi
belanja pegawai agar meningkatnya
kinerja
aparatur Negara dalam melakukan
pelayanan
publik”. (31 Mei 2017) Setelah peneliti merangkum hasil wawancara diatas, bahwa efektif (berhasil guna) yang di maksudkan dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu
organisasi
mencapai
melebihi apa yang di anggarkan. Seharusnya
efektivitas
itu
dapat berhasil guna dengan biaya yang ekonomis dan tentu juga efisien, maka dapat dikatakan cost – effectiveness. Negara sudah membayar belanja pegawai yang termasuk dalam belanja tidak langsung
dengan
besar
kinerja pegawai buruk.
tetapi
D. Penutup
pertama yaitu volume pegawai
1. Kesimpulan
yang bertambah, kedua yaitu
Dari analisis data dari hasil wawancara
yang
telah
di
uraikan pada bab IV, peneliti
kenaikan gaji berkala, yang ketiga
menggunakan teori dari Sri Rahayu (2014 : 197) pada dasarnya optimalisasi anggaran menyangkut nilai uang (value for money) yang meliputi tidak hanya nilai efisien, tetapi juga ekonomis dan efektif. Peneliti bahwa
Mengenai
efisiensi
(daya guna) anggaran belanja pegawai yang termasuk dalam belanja tidak langsung, peneliti menarik
kesimpulan
bahwa
anggaran belanja pegawai yang termasuk dalam belanja tidak langsung di katakan belum optimal karena sifat belanja
menyimpulkan anggaran
kenaikan
tunjangan pegawai.
menemukan jawaban dari hasil wawancara tersebut, peneliti
yaitu
belanja
tidak terkait
langsung
yang
tidak
dengan produktivitas
pegawai yang termasuk dalam
kinerja pegawai. Belanja tidak
belanja tidak langsung benar
langsung adalah belanja yang
mengalami peningkatan dari
penganggarannya
tahun ke tahun ini dapat di
pengaruhi secara langsung oleh
sebabkan berbagai aspek yang
tidak
di
adanya usulan program atau
melebihi
kegiatan.
anggarkan.
Selanjutnya,
mengenai
efektif (berhasil guna) yang di maksudkan
dalam
arti
mencapai tujuan dan sasaran. Efeketivitas berhasil
adalah
ukuran
tidaknya
suatu
organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai
tujuan
tersebut.
Sebenarnya efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu perangkat
daerah
yang
di
Seharusnya
efektivitas itu dapat berhasil guna
dengan
ekonomis
dan
biaya
yang
tentu
juga
efisien, maka dapat dikatakan cost – effectiveness. 2 Saran Dari kesimpulan yang telah peneliti uraikan, maka peneliti ingin
memberikan
kepada
Badan
saran
Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Kepulauan
Riau,
sebagai berikut :
mencapai
tujuannya,
efektivitas
menyatakan
apa
tentang
berapa
besar biaya yang dikeluarkan untuk
mencapai
tersebut.
Biaya
boleh
tujuan jadi
1. Formulasi
anggaran
belanja pegawai yang termasuk belanja tidak langsung rencanakan
agar
di
dengan
melihat skala prioritas
termasuk dalam belanja
tujuan dari pemerintah
tidak
daerah.
harapkan
2. Setelah
disah
kan
langsung,
di
pemerintah
daerah
dapat
regulasi atau kebijakan
merasionalisasikan PNS
rasionalisasi
dengan
anggaran
belanja pegawai yang
sebaik
–
baiknya.
DAFTAR PUSTAKA Buku : Abdul Wahab. Solichin. 2012. Analisis Kebijakan : dari formulasi ke penyusunan model – model implementasi kebijakan publik. Jakarta : Bumi Aksara Deddi, Nordiawan.2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat Dunn, William N, 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press Kansil, Christine. 2001. Pemerintah Daerah Di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika. Mulyana, Deddy. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Rosdakarya.
Putra, Fadillah. 2001. Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Soehartono, Irawan. 2002. Metode Penelitian Sosial. Cetakan ke lima. Jakarta : Remaja Rosdakarya Sri Rahayu, Ani. 2014. Pengantar Kebijakan Fiskal. Jakarta : Bumi Aksara Subyantoro, Arief,2007. Metode dan Teknik Penelitian Sosial. Penerbit Andi :Yogyakarta. Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B, Bandung: CV Alfabeta Yani, Ahmad. 2002. Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada Internet : http://www.haluankepri.com/batam/77226-apbd-kabupatenkota-se-kepridefisit.html (di akses tanggal 22 November 2016 17.29 WIB) http://bpkkd.kepriprov.go.id/ (di akses tanggal 28 November 2016 19.00 WIB) http://www.batamtoday.com/berita-74022-Gawat!-APBD-Kepri-KembaliDefisit,-Kepri-Diambang-Kebangkrutan.html (di akses tanggal 23 November 2016 17.32 WIB)
http://kbbi.web.id/upaya (di akses tanggal 02 desember 2016 20.05 WIB) http://kbbi.web.id/rasionalisasi (di akses tanggal 06 desember 2016 18.50) http://nandangkrisna.blogspot.co.id/2016/01/proses-penyusunan-apbd.html
(di
akses tanggal 10 Mei 2017 11.39) 3_Catatan-Berita-Provinsi-Kepri-Pengesahan-APBD-Terlambat (di akses tanggal 10 Mei 2017 12.00) Undang – Undang : Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau No 17 Tahun 2017 Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
