Kepentingan Indonesia Memprakarsai Code of Conduct (COC) of Parties di Laut Cina Selatan

Humaltike, Kepentingan Indonesia Memprakarsai Code of Conduct (COC) of Parties di Laut Cina Selatan

1

Kepentingan Indonesia Memprakarsai Code of Conduct (COC) of Parties di Laut Cina Selatan Indonesia’s Interests to Initiate Code of Conduct (COC) of Parties in the South China Sea Humaltike Kristine Jurusan Ilmu Hubungan Internasional,Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,Universitas Jember (UNEJ) Jln. Kalimantan 37, Jember 68121 E-mail: [email protected]

Abstract South China Sea is semi-enclosed waters situated in the south of Continent of Asia. The position of South China Sea connecting Indian Ocean and Pacific Ocean provides strategic values and economic values to South China Sea. The strategic values and economic values owned by South China Sea are the reasons of the surrounding countries to have sovereignty over those waters. The countries involved in the claim dispute and becoming the claimant countries are China, the Philippines, Vietnam, Malaysia, and Brunei. The claim of the claimant countries is based on a historical basis and the International Convention on the Law of the Sea. The claim dispute gives affects the stability of South China Sea area and gives impacts to Indonesia. Indonesia is not one of the claimant countries, but Indonesia takes part in controlling the situation in South China Sea in order that this does not break into war. The Indonesian action started by holding Workshop on Managing Potential Conflicts in the South China Sea in 1990 which implicitly already initiated the idea of the Code of Conduct. Then, Indonesia confirmed the idea of Code of Conduct by releasing Zero Draft COC in 2012. Indonesia’s action cannot simply be seen as an attempt to control the South China Sea but also be understood as an Indonesia’s attempt to achieve economic and strategic interests for Indonesia itself. Thus, the purpose of this research is to determine the Indonesia’s to initiate the COC in the South China Sea. Keywords: kepentingan nasional, laut cina selatan, code of conduct melibatkan kelima negara tersebut hubungan

A. PENDAHULUAN Sengketa wilayah di Laut Cina Selatan melibatkan

banyak

negara

antar

negara-negara

tersebut

mengalami

disekitarnya.

ketegangan. Ketegangan hubungan antar

Negara-negara yang terlibat dalam sengketa

negara-negara yang bersengketa di Laut Cina

ini adalah Cina, Vietnam, Malaysia, Brunei,

Selatan

dan Filipina. Akibat sengketa wilayah yang

Berpotensinya sengketa wilayah ini menjadi

UNEJ JURNAL XXXXXXXXX 2014, I (1): 1-13

ini

berpotensi

menjadi

perang.


2

perang menjadi sebuah ancaman bagi negara-

Selatan) pada tahun 1990 atas ide Hasjim

negara di sekitar Laut Cina Selatan walaupun

Djalal (Djalal,

beberapa negara yang berda disekitar Laut

mengundang negara-negara yang bersengketa

Cina Selatan tidak terlibat sengketa.

dan juga negara yang tidak bersengketa untuk

Penanganan penyelesaian sengketa di

berdialog

2012).

Lokakarya

bersama

ini

membicarakan

Laut Cina Selatan harus dilakukan dengan

kemungkinan-kemungkinan

penuh kecermatan dan kehati-hatian karena

sama dengan negara-negara sengketa dan

kerumitan sengketa wilayah ini. Kerumitan

non-sengketa

utama dari sengketa ini terletak pada jumlah

menerus merangsang negara-negara yang

negara yang terlibat dan klaim wilayah dari

bersengketa untuk selalu menggunakan cara

masing-masing

berdialog dalam mengelola konflik di Laut

negara

yang

bersengketa

saling bertumpang tindih antara yang satu dengan

yang

lain.

Persepsi

dan

untuk

sambil

bekerja

secara

terus

Cina Selatan(Djalal, 2012).

mengenai

Empat

negara

dari

lima

negara

penggunaan United Nations Convention on

penuntut adalah anggota ASEAN, maka

The Law of The Sea (UNCLOS), dan usaha-

keterlibatan ASEAN tidak dapat dihindarkan.

usaha penyelesaian sengketa yang dilakukan

Hadirnya ASEAN dalam sengketa ini tidak

oleh

dapat

masing-masing

negara

dengan

dilepaskan

dari

peran

Indonesia.

menggunakan kekerasan dan kekuatan militer

Kegiatan Workshop on Managing Potential

menambah kerumitan dari sengketa wilayah

Conflicts in The South China Sea yang

ini. Penyelesaian sengketa wilayah ini harus

diadakan

Indonesia

mampu mengurai kerumitan dari sengketa ini,

ASEAN

untuk

jika tidak sengketa wilayah ini dapat berubah

memperhatikan situasi politik di Laut Cina

menjadi perang terbuka.

Selatan.Melalui ASEAN, Indonesia mengajak

Indonesia berkontribusi dalam usaha

anggota

menjadi turut

ASEAN

lainnya

perangsang

serta

baik

dalam

negara

penyelesaian sengketa wilayah di Laut Cina

penuntut atau bukan untuk mengutamakan

Selatan.

terhadap

“jalan damai” sebagai usaha penyelesaian

sengketa wilayah di Laut Cina Selatan,

sengketa bukan menggunakan kekerasan atau

diawalinya

militer

Perhatian

Indonesia

dengan

menginisiasi

The

demi

stabilitas

kawasan

dan

Workshop on Managing Potential Conflicts

pembangunan regional sebagaimana norma

in

yang dipegang oleh ASEAN terutama pada

The

South

China

Sea

(Lokakarya

Penanganan Potensi Konflik di Laut Cina UNEJ JURNAL XXXXXXXXX 2014, I (1): 1-13


saat

Indonesia

menduduki

kursi

kepemimpinan ASEAN.

3

pembahasan COC di Laut Cina Selatan. Akan tetapi, peran yanng dilakukan oleh Indonesia

Workshop on Managing Potential

bertolak belakang dengan peran-peran yang

Conflicts in The South China Sea diharapkan

dilakukan oleh negara-negara di kawasan

dapat menghasilkan sebuah formulasi yang

Asia Tenggara lainnya yang tidak terlibat

mengatur kegiatan di Laut Cina Selatan

dalam

(Djalal, 2012). Formulasi yang dimaksudkan

pertanyaan apakah yang hendak dicapai

untuk dapat mengendalikan situasi di Laut

Indonesia dari tindakannya ini.

Cina

B. KERANGKA PEMIKIRAN

Selatan.

Indonesia

Walaupun

tidak

pada

secara

awalnya

sengketa.

Hal

ini

menimbulkan

langsung

Kepentingan nasional adalah wasit

menyampaikannya, kini Indonesia semakin

terakhir dalam menentukan kebijakan luar

jelas

dengan

negeri (Jackson, 1999:92). Kebijakan luar

Declaration on The Conduct of Parties in

negeri untuk memenuhi kepentingan nasional

The South China Sea (DOC) sebagai bukti

dengan jalan yang benar atau salah bukan hal

awal bahwa negara-negara ASEAN dan Cina

yang utama, tetapi terpenuhi atau tidak

mengikat diri secara politik kelak akan

kepentingan negara adalah hal yang utama.

membentuk sebuah COC yang berlaku di

Disaat yang bersamaan, negara juga bersiap-

Laut Cina Selatan. Kemudian, pada tahun

siap akan kemungkinan terjadi situasi untuk

2012 Indonesia mengeluarkan Zero Draft

memilih

COC (Ririhena, 2012) yang menjadi draft

kepentingan

dasar

sukarela akan memilih kepentingan nasional

menyampaikannya

pertama

yang

ditandai

diterima

untuk

pembahasan COC yang lebih kongkrit.

internasional Negara

secara

terhadap kepentingan nasional dikarenakan “negara

dalam

internasional

yang

datang

menyelesaikan sengketa wilayah di Laut Cina

kepentingan

nasional

mereka

Selatan. Pelaksanaan Workshop on Managing

internasional dan organisasi internasional

Potential Conflicts in The South China Sea

hanya pertimbangan dasar dalam menentukan

telah membuka tahap baru bagi usaha

kepentingan

penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan.

(Jackson,1999:92).

sangat

mengamati

atau

bahwa

Indonesia

penulis

nasional

daripada kepentingan internasional. Pilihan

Melalui latar belakang yang telah dijelaskan,

kepentingan

berperan

aktif

Pelaksanaan lokakarya telah merangsang UNEJ JURNAL XXXXXXXXX 2014, I (1): 1-13

tidak

memiliki

nasional

kewajiban sebelum :

hukum

negara”

4


Ketidakpercayaan negara

atau

merupakan

negara

pemerintahan ancaman

bagi

terhadap

yang

menyangkut

lain

eksistensi

suatu

negara, dan harus segera dicapai;

kepentingan

2. kepentingan jangka menengah, yaitu

nasional negara dan negara harus berusaha

kepentingan

sendiri untuk menjamin kepentingannya. Oleh

menyangkut

karena itu, negara membutuhkan kekuatan

perekonomian dan perdagangan,

(power) untuk dapat menjamin kepentingan

prestise

nasional negaranya. Morgenthau memberikan

pengaruh terhadap negara lain juga

definisi kekuatan yaitu “kontrol manusia

termasuk dalam jenis kepentingan

terhadap pikiran dan tindakan manusia yang

ini.

lain”, dalam pengertian yang lebih kompleks

nasional

yang

kebutuhan

negara

dan

perluasan

3. kepentingan jangka panjang, yaitu

“kekuatan sebagai prestise yakni kemampuan

kepentingan

untuk mendapatkan apa yang diinginkan,

merupakan

bukan

ancaman

sehingga bersifat ideal, misalnya

penggunaan senjata tetapi melalui pengaruh

keinginan mewujudkan perdamaian

diplomasi dan otoritas” (Ebyhara, 2011;38).

dan ketertiban dunia.

dengan

senjata

atau

nasional visi

dari

yang negara

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh

Klasifikasi kepentingan nasional yang

Morgenthau, kekuatan tidak hanya sesuatu

diberikan oleh Holsti tidak hanya memberikan

yang dapat dilihat, tetapi sesuatu yang hanya

tingkatan

dirasakan

negara, tetapi juga menggambarkan seberapa

atau

dipikirkan

tetapi

dapat

seberapa

besar

sesuai yang diinginkan atau tidak sesuai

sehingga negara harus segera mengambil

dengan yang ditakutkan dapat juga berperan

tindakan. Penentuan tindakan negara harus

sebagai kekuatan bagi negara untuk menjamin

ditentukan dengan baik dan benar supaya

kepentingan nasionalnya.

ancaman dapat dihadapi secara tepat sasaran

Holsti

mengidentifikasikan

(Ebyhara,2011:40-41) kepentingan

nasional

dalam 3 klasifikasi yaitu :

ancaman

kepentingan

menggerakkan negara lain untuk bertindak

K.J

urgensi

penting

yang

dihadapi

dan kepentingan yang ingin dicapai dapat terpenuhi dengan memaksimalkan kekuatan apapun yang dimiliki negara.

1. kepentingan inti, yaitu kepentingan

Sebagian wilayah Laut Cina Selatan

nasional dianggap sesuatu yang

merupakan bagian dari wilayah kedaulatan

dianggap paling vital bagi negara,

Indonesia. Laut Cina Selatan terdapat dua


5


kepulauan besar yaitu Kepulauan Spratly dan

keberanian Indonesia mengeluarkan Zero

Kepulauan Paracel. Indonesia menikmati

Draft Code of Conduct of Parties in The

nilai-nilai

yang

South China Sea (Zero Draft COC) yang

dimiliki oleh Laut Cina Selatan yang berada

kemudian diterima secara resmi sebagai

dalam wilayah kedaulatan Indonesia. Maka,

rancangan dasar COC.

ekonomis

dan

strategis

setiap peristiwa yang terjadi di Laut Cina

Pembicaraan untuk membentuk sebuah

Selatan mengundang perhatian Indonesia

COC telah dimulai sejak Workshop on

karena nilai-nilai yang dimiliki oleh Laut Cina

Managing Conflict on The South Cina Sea

Selatan telah menjadi bagian dari kepentingan

diadakan.

Indonesia.

menyatakannya

Tetapi secara

Indonesia

tidak

langsung.

Hasjim

Tindakan Indonesia terkait sengketa

Djalal menyampaikannya secara tersirat dalam

wilayah ini berbeda jauh dari negara-negara

pidato pembukaan Workshop on Managing

yang terlibat dalam sengketa ini. Indonesia

Conflict on The South Cina Sea pada tahun

secara resmi menyatakan tidak terlibat.

1990. Hingga akhirnya pembicaraan COC

Indonesia secara resmi menyatakan bahwa

kembali hadir pada saat ASEAN Ministerial

Indonesia tidak memiliki permasalahan klaim

Meeting

dengan negara-negara lainnya. Perbedaan

Pernyataan dan tindakan Indonesia yang

sikap lainnya adalah Indonesia memberikan

diberikan terhadap sengketa wilayah di Laut

perhatian yang besar terhadap perkembangan

Cina

dan

sengketa

Bahkan, tujuan dibentuknya COC tidak dapat

wilayah. Indonesia memberikan perhatiannya

dipandang sebagai usaha menjaga situasi Laut

dengan

usaha-usaha mulai dari

penyelesaian

(AMM)

Selatan

Ke-29

saling

tahun

bertolak

1996.

belakang.

mengadakan

sebuah

Cina Selatan saja, nilai-nilai ekonomis dan

membahas

usaha

strategis yang dinikmati oleh Indonesia perlu

pengelolaan potensi-potensi konflik di Laut

dijadikan pertimbangan untuk memahami

Cina Selatan,

kepentingan Indonesia memprakarsai COC.

lokakarya

untuk

Workshop

on

Managing

Conflict on The South Cina Sea, sejak tahun

Kepentingan Indonesia memprakarsai

1990. Workshop on Managing Conflict on

COC dapat ditelusuri dengan memperhatikan

The South Cina Sea ini diadakan bahkan

situasi yang dihadapi, langkah-langkah yang

sebelum ASEAN menyatakan perhatiannya

diambil oleh Indonesia, dan seberapa besar

terhadap sengketa di Laut Cina Selatan.

kontribusi

Kemudian,

tindakannya. Kemudian, menilai apakah yang

Indonesia

lainnya

adalah


Indonesia

dalam

setiap


6

diharapkan oleh Indonesia melalui usahanya memprakarsai COC. Kepentingan nasional

D. HASIL PENELITIAN

pun akan terlihat melalui analisis ini, tetapi

Profil Laut Cina Selatan dan Klaim Negara

tidak hanya dalam bentuk tingkatan seberapa

Penuntut

penting tetapi secara spesifik dalam bidang ekonomi dan strategis.

Laut Cina Selatan yang mengandung dan memiliki kekayaan alam yang beragam dan besar seperti minyak bumi dan gas alam dan keragaman ikan-ikan yang berada di

C. METODE PENELITIAN Dalam karya tulis ini, teknik analisa

dalamnya memiliki wilayah seluas 800.000

yang digunakan adalah analisa deskriptif

km2 (Joyner,1999:55) merupakan wilayah

untuk membahas permasalahan dalam karya

semi-tertutup, dengan sembilan puluh persen

tulis ini. Teknik analisa deskriptif adalah suatu

dari wilayahnya terpiah dari darat. Negara-

metode untuk menggambarkan kenyataan dan

negara di Asia Tenggara yang berbatasan laut

situasi berdasarkan data yang satu dengan

dengan Laut Cina Selatan seperti Filipina,

data yang lain berdasarkan teori dan konsep-

Malaysia,

konsep yang digunakan (Bailey,1987:38).

Thailand, Vietnam dan Republik Rakyat Cina

Proses analisis data dimulai dengan

Brunei,

Indonesia,

Singapura,

(RRC, atau Cina).

menelaah sejarah perjalanan sengketa wilayah

Enam

negara

mengklaim

dan

di Laut Cina Selatan,peran Indonesia dalam

menggelar kepemilikan atas batas wilayah

menghadapi potensi konflik dan konflik yang

maritim pada Laut Cina Selatan. Cina dan

ada di Asia Tenggara. Kemudian, ditelaah

Vietnam melakukan saling klaim terhadap

kepentingan Indonesia dalam memprakarsai

kepemilikan batas wilayah maritim untuk

Code of Conduct. Peneliti membahas bentuk

kedaulatan

ketahanan regional yang telah terbentuk di

kedaulatan batas maritim atas pulau Spratly,

ASEAN

lima

berdasarkan

selama

konflik

ketahanan

berlangsung

nasional

terhadap

negara

Adapun

menegaskan

terhadap klaim

masing-

kepemilikannya : Cina, Vietnam, dan Filipina

maisng negara, tingkat interaksi antar negara

mengklaim hampir seluruh kedaulatan batas

di Asia Tenggara, tingkat komitmen anatr

maritim, sedangkan Brunei dan

negara di Asia Tenggara, dan kemampuan

mengklaim kedaulatan atas sebagian bagian

adaptif dari ASEAN dalam menghadapi

dari Spratly. Semua negara

berbagai permasalahan di dalam kawasannya.

mengklaim memiliki kedaulatan batas maritim


Malaysia lain yang


atas kepulauan tersebut

mendirikan dan

7

membangun rig di sekitar perairan Laut Cina

menggelar kehadiran militer di Spratlys,

Selatan.

Pada

tahun

1995,

Cina

juga

kecuali Brunei.

memblokade kegiatan Filipina di perairan Laut Cina Selatan dengan berhasil menduduki

Ketegangan di Laut Cina Selatan

Mischief Reef yang merupakan telah diduduki

Pada periode 1980-1989, ketegangan

oleh Filipina (Joyner, 1999:53-54). Tetapi,

antar negara-negara penuntut didominasi

kemudian berhasil diambil kembali oleh

dengan

berupa

Filipina pada 25-26 Maret 1995, Filipina

Ketegangan

berhasil mengusir Cina dari Mischief Reef

militer juga terjadi dalam bentuk penempatan

(Alabastro, 1996). Konfrontasi senjata antara

pasukan

pembangunan

Filipina dan Cina tidak hanya melibatkan

fasilitas-fasilitas militer pada pulau-pulau

pasukan militer, konfrontasi militer mulai

yang diklaim. Ketegangan antara Cina dan

melibatkan kapal-kapal sipil, seperti kapal

Vietnam kembali menjadi konfrontasi militer

nelayan.

ketegangan

pernyataan-pernyataan milliter

politik resmi.

ataupun

juga terjadi pada 1988. Malaysia dan Filipina

Pada periode 2000-2012, konfrontasi

mulai terlibat dalam sengketa klaim. Malaysia

militer masih banyak terjadi pada periode ini,

menggunakan UNCLOS 1982 sebagai dasar

dan sikap saling respon terhadap pernyataan

klaimnya di Laut Cina Selatan. Sejak 27 Juni

resmi yang diberikan oleh negara-negara lain

1983 (Roach,2014:11), Malaysia menduduki

masih terjadi. Konfrontasi terbesar terjadi

Swallow

menduduki

pada tahun 2012 yaitu Scarborough Shoal

Ardasier Reef dan Mariveles Reef pada tahun

issues (Keyuan,1999). Pada 8 April 2012,

1986 (Joyner,1999:53-54). Filipina mulai

tentara Filipina mendapati delapan kapal

menduduki pulau-pulau

yang diklaimnya

nelayan Cina berlabuh di sekitar perairan

sejak tahun 1968 di Pulau Itu Aba dan

Scarborough Shoal. Kemudian, 10 April

kemudian diperkuat pada tahun 1988 seperti

2012, tentara Filipina melakukan inspeksi

halnya Malaysia.

terhadap

Reef

,

kemudian

Periode 1990 - 1999, Cina semakin

kapal

mendapati

bahwa

nelayan mereka

tersebut secara

dan ilegal

tegas dan keras dalam menyatakan klaimnya

mengumpulkan batu karang-batu karang,

di Laut Cina Selatan. Juli 1994, Vietnam

kerang besar, dan ikan hiu hidup di dalam

kembali terlibat konfrontasi senjata dengan

kapal

Cina memblokade kegiatan Vietnam untuk

menangkap,


itu.

Saat

tentara

tentara

Cina

Filipina

akan

menghalangi


sehingga

akhirnya

tentara

Filipina

8

ekonomi tinggi. (EIA, 2014) Selat Malaka

membiarkan kapal nelayan tersebut. Peristiwa

merupakan

jalur

tercepat

yang

ini semakin membuat hubungan Cina dengan

menghubungkan kawsan Arab dengan kawsan

Filipina semakin panas (Hookway,2012).

Asia. Selat Malaka tidak boleh diblokir karena hampir setengah dari armada dunia

Kepentingan Indonesia di Laut Cina Selatan

dan pembuatan rute baru akan mengurangi

Kepentingan Ekonomi

kapasitas pengiriman global, menambah biaya

Laut Natuna adalah bagian Laut Cina

pengiriman dan berpotensi memiliki dampak

Selatan yang menjadi bagian dari wilayah

yang signifikan terhadap harga energi (EIA,

perairan Indonesia. Luas wilayah Laut Natuna

2014). Selain itu, Indonesia juga akan

(Pem.Kab.Natuna,2013) adalah 262.197,07

mengalami kerugian lainnya yaitu perairan

km² dari 3,685,000 km² luas Laut Cina

dalam Indonesia menjadi lebih terbuka bagi

Selatan

sebagai pelayaran internasional dan hal ini

(Pem.Kab.Natuna,2013).

Laut

Natuna berada dalam yuridiksi Propinsi

akan

menjadi

ancaman

Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna. Laut

nasional Indonesia.

bagi

keamanan

Natuna memiliki kekayaan alam gas alam dan minyak bumi yang besar. Blok D-Alpha

Kepentingan Indonesia dalam Memprakarsai

Natuna adalah salah satu cadangan minyak

Code of Conduct (COC)

bumi dan gas alam terbesar di dunia. Blok

Sejak awal, Indonesia menginginkan

Natuna D-Alpha diperkirakan menyimpan

adanya sebuah COC (kode etik) yang berlaku

minyak bumi sekitar 500 juta barel dan total

khusus di Laut Cina Selatan. Akan tetapi,

potensi gas diperkirakan mencapai 222 triliun

Indonesia harus dengan hati-hati dalam

kaki kubik . Jumlah ini diperkirakan cukup

menyampaikan hal ini supaya situasi di Laut

untuk

Cina

dieksplorasi

selama

30

Selatan

tidak

semakin

memanas.

tahun(Tribunnews,2010).

Keinginan ini disampaikan oleh Hasjim Djalal

Kepentingan Strategis

pada pembukaan Lokakarya tahun 1990 di

Dari segi strategis, Laut Cina Selatan,

Bali

(Song,1999:21).

Gagasan

yang

menjadi jalur yang menghubungkan arus

disampaikan oleh Hasjim Djalal mendapat

minyak bumi mentah dari Teluk Arab menuju

reaksi negatif dari Cina. Pada lokakarya tahun

negara-negara Asia, terutama ke Cina dan

1991,

Indonesia yang memiliki angka pertumbuhan

mengakui adanya kerjasama bila negara-


Cina

menyatakan

bahwa

Cina


9

negara lainnya mengakui kedaulatan Cina atas

dasar untuk stabilitas jangka panjang di

Laut Cina Selatan (Song,1999:21). Secara

daerah dan mendorong pemahaman antara

tersirat, Cina menolak ada pembahasan

negara yang bersangkutan. Meskipun COC

mengenai sengketa wilayah di Laut Cina

telah dianggap sebagai tujuan utama, setelah

Selatan dan hanya menerima pembicaraan

hampir 5 tahun perundingan ASEAN dan

kerjasama secara multilateral. Oleh karena itu,

China hanya mencapai dokumen politik yaitu

Menlu Ali Alatas

mengisyaratkan pada

Declaration on The Conduct of parties in

lokakarya tahun 1991 di Bandung dalam

The South China Sea (DOC). Pada tanggal 4

pidato pembukaan lokakarya (Song,1999:21)

November 2002 di Pnom Penh, ASEAN dan

bahwa lokakarya berfungsi untuk menemukan

Republik Rakyat Cina menandatangani DOC.

kemungkinan-kemungkinan kerjasama di Laut

DOC adalah dokumen politik yang

Cina Selatan. Keinginan untuk menjadikan

dirancang untuk mengurangi ketegangan,

lokakarya sebagai wadah yang mencari

memajukan

kemungkinan kerjasama di Laut Cina Selatan

kepercayaan antara ASEAN dan Cina, dan

serta tempat membangun kepercayaan antar

menciptakan kondisi menguntungkan bagi

negara

dan

penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan

disepakati oleh setiap negara anggota yang

melalui konsultasi yang damai, kerjasama, dan

ikut dalam lokakarya. Kemudian, ASEAN

negosiasi

mengesahkannya

membangun kepecayaan diantara negara-

yang

bersengketa

sebagai

diterima

bagian

dari

perhatian ASEAN terhadap sengketa wilayah di Laut

kerja

lain

sama,

yang

membangun

bertujuan

untuk

negara yang bersengketa.

Cina Selatan melalui ASEAN

DOC ini terdiri dari tiga unsur utama,

Declaration on The South China atau yang

yaitu norma-norma dasar yang mengatur

dikenal dengan Deklarasi Manila.

hubungan antar negara yang bersengketa dan

Setelah

adanya

Deklarasi Manila,

penyelesaian

sengketa,

situasi di Laut Cina Selatan masih memanas.

membangun

kepercayaan,

Pada tahun 1995, ASEAN mengambil inisiatif

kerjasama. Hubungan antar negara diatur

setelah insiden Mischief Reef untuk mencegah

pada ayat keempat dan kelima, yaitu setiap

perselisihan yang ada meningkat menjadi

negara yang terkait untuk menyelesaikan

konflik. Gagasan tentang COC secara resmi

sengketa teritorial mereka dengan cara damai,

disahkan dalam AMM Ke-29 tahun 1996

tanpa

dengan harapan bahwa itu akan memberikan

penggunaan kekerasan, melalui diplomasi dan


menggunakan

langkah-langkah dan

ancaman

kegiatan

atau


negosiasi

dengan

negara-negara

10

yang

Sejak lokakarya berjalan, situasi di

bersengketa sesuai dengan prinsip yang

kawasan Asia Tenggara masih tidak stabil,

tercantum dalam UNCLOS 1982.

terkadang

Selanjutnya pada ayat kelima, pihak

setiap

negara

yang

terkait

perselisihan yang meningkatkan ketegangan

yang bersangkutan berusaha untuk menahan

antar

diri dari segala usaha yang akan mempersulit

dimaksudkan supaya negara-negara yang

atau

dan

bersengketa melihat kemungkinan kerjasama

mempengaruhi perdamaian dan stabilitas

sehingga menambah pertimbangan negara

kawasan. Elemen penting kedua dari DOC

untuk tidak bertindak menggunakan militer.

yaitu

bahkan hingga lokakarya keduapuluh dua

meningkat

tindakan

perselisihan

membangun

kepercayaan

tersirat pada ayat kedua dan ketujuh , yaitu

negara.

Padahal,

lokakarya

berjalan.

setiap negara yang terkait berkomitmen untuk mencari cara untuk membangun kepercayaan

E. KESIMPULAN

dan keyakinan atas dasar kesetaraan dan

Code of Conduct (COC) of Parties in

saling menghormati. Ayat keenam, DOC

The South China Sea adalah gagasan

menjelaskan mengenai kegiatan kerjasama.

Indonesia yang dikeluarkan terkait dengan

yaitu: (1) perlindungan lingkungan laut; (2)

sengketa wilayah di Laut Cina Selatan.

penelitian ilmiah kelautan; (3) keselamatan

Gagasan ini pada awalnya tidak dinyatakan

navigasi

secara jelas, akan tetapi sudah dinyatakan

dan

komunikasi

kelautan;

(4)

pencarian dan penyelamatan laut; dan (5)

secara

memerangi kejahatan transnasional melalui

Workshop on Managing Conflict on The

laut

obat-obatan

South Cina Sea tahun 1990 dalam pidato

perampokan

pembukaan

seperti

terlarang,

perdagangan

pembajakan

dan

tersirat

sejak

oleh

penyelenggaraan

Hasjim Djalal,

selaku

bersenjata di laut, dan lalu lintas ilegal di laut.

perwakilan Indonesia. Walaupun tidak segera

Kerjasama-kerjasama ini adalah bidang yang

mendapat respon positif dari negara-negara

dianggap kurang sensitif atau tidak berkaitan

yang

dengan wilayah kedaulatan dan yuridiksi Laut

mengikuti workshop, Workshop on Managing

Cina

dapat

Conflict on The South Cina Sea tetap

membantu negara-negara yang bersengketa

berjalan. Memang dalam perkembangannya,

membangun

workshop

Selatan

dengan saling

demikian kepercayaan

dan

keyakinan. UNEJ JURNAL XXXXXXXXX 2014, I (1): 1-13

terlibat

dan

lebih

negara-negara

banyak

yang

membicarakan

kemungkinan-kemungkinan kerjasama yang


11

dapat dilakukan tetapi disaat yang bersamaan

Conflict on The South Cina Sea. Fakta bahwa

workshop juga membiasakan negara-negara

Indonesia telah lebih dahulu dari ASEAN

yang bersengketa untuk berdialog. Kebiasaan

dalam menanggapi situasi di Laut Cina

berdiaolog dan menemukan kemungkinan-

Selatan harus diperhatikan. Indonesia telah

kemungkinan untuk melakukan kerjasama

lebih dahulu dari ASEAN dalam menanggapi

diharapkan dapat menambah alasan bagi

situasi di Laut Cina Selatan tentu ada

negara-negara yang terlibat sengketa untuk

pertimbangan-pertimbangan

menghindari

mendorong

penggunaan

ancaman

dan

kekuatan militer dalam usaha penyelesaian sengketa wilayah di Laut Cina Selatan. Indonesia

secara

untuk

yang

mengambil

keputusan itu. Dari segi strategis, Laut Cina Selatan,

jelas

mulai

menjadi jalur yang menghubungkan arus

bahwa

COC

minyak bumi mentah dari Teluk Arab menuju

dibutuhkan di Laut Cina Selatan dibuktikan

negara-negara Asia, juga merupakan rute

dengan keberanian Indonesia mengeluarkan

transit penting bagi gas alam cair dari Teluk

Zero Draft Code of Conduct of Parties in

Persia dan pemasok Afrika, ke negara-negara

The South China Sea (Zero Draft COC) yang

Asia Timur yang permintaan LNG tumbuh

kemudian diterima secara resmi sebagai

pesat. Selat Malaka tidak boleh diblokir

rancangan dasar COC.

karena hampir setengah dari armada dunia

menyatakan

mulai

Indonesia

lain

dengan

jelas

Kepentingan Indonesia memprakarsai

harus mengubah rute ke sekitar kepulauan

COC semakin jelas supaya situasi di Laut

Indonesia karena pembuatan rute baru akan

Cina

dan

mengurangi kapasitas pengiriman global,

mengantisipasi potensi-potensi konflik yang

menambah biaya pengiriman dan berpotensi

akan terjadi. Tetapi, tindakan-tindakan yang

memiliki dampak yang signifikan terhadap

dilakukan oleh Indonesia terkait sengketa

harga energi, serta membuat perairan dalam

wilayah di Laut Cina Selatan tidak dapat

Indonesia menjadi lebih terbuka bagi sebagai

dipandang hanya sebagai usaha supaya situasi

pelayaran internasional dan hal ini akan

di Laut Cina Selatan dapat dikendalikan dan

menjadi ancaman bagi keamanan nasional

mengantisipasi potensi-potensi konflik. Jika

Indonesia. Maka situasi di Laut Cina Selatan

hanya untuk mengendalikan situasi, Indonesia

harus diusahakan untuk tetap stabil.

Selatan

dapat

dikendalikan

tidak perlu menjadi negara pertama yang

Dari segi ekonomis, Laut Natuna

menyelenggarakan Workshop on Managing

memiliki kekayaan alam gas alam dan minyak



bumi yang besar. Blok D-Alpha Natuna adalah salah satu cadangan minyak bumi dan gas alam terbesar di dunia, diperkirakan menyimpan minyak bumi sekitar 500 juta barel dan gas alam mencapai 222 triliun kaki kubik. Jumlah ini diperkirakan cukup untuk dieksplorasi selama 30 tahun. Kegiatan pengeboran minyak bumi dan gas alam banyak dilakukan di daerah lepas pantai, maka kebutuhan akan situasi laut yang stabil

12

Asia-Pacifc Region. Washington. D.C. : The Henry L. Stimson Center. May 1999:53-108 Roach. J. Ashley. 2014. “A CNA Occasional Paper Malaysia and Brunei: An Analysis of their Claims in the South China Sea”. Washington DC : The Center for Naval Analysis. Song. Yann-Huei.1999. “Managing Potential Conflicts in The South Cina Sea : Taiwan Perspective”. Singapura : World Scientific Publishing Co.Pte.Ltd dan Singapore University Press.

tanpa peperangan adalah syarat utama supaya kegiatan pengeboran minyak dapat berjalan

Media Elektronik :

dan menghasilkan bagi Indonesia.

Alabastro, Ruben. 1996. “Philippine Forces Report Clash With Chinese Ship”. diakses dari

F. DAFTAR PUSTAKA Buku : Bailey. Kenneth D. 1987. Methods of Social Research. New York : MacMillan Publishing Co.Inc. Ebyhara. Abubakar. 2011. “Analisis Politik Luar Negeri : Dari Realisme sampai Konstruktivisme”. Bandung : Penerbit Nuansa. Jackson. Robert. & Georg Sorensen. 1999. Pengantar Studi Hubungan Internsional. New York : Oxford University Press. Jurnal/Working Paper : Joyner. Christopher C. 1999. “The Spratly Islands Dispute in the South China Sea: Problems. Policies. and Prospects for Diplomatic Accommodation." Dalam Ranjeet K. Singh (ed.). Investigating Building Measures in the UNEJ JURNAL XXXXXXXXX 2014, I (1): 1-13

http://www.themoscowtimes.com/news/articl e/philippine-forces-report- clash-withchinese-ship/329277.html pada tanggal

14 Desember 2014. Djalal, Hasjim. 2 Februari 2012. “The South China Sea: Cooperation for Regional Security and Development”. diakses melalui http://nghiencuubiendong.vn/en/confer ences-and-seminars-/the-thirdinternational-workshop-on-southchina-sea/665-the-south-china-seacooperation-for-regional-security-anddevelopment-by-hasjim-djalal pada tanggal 20 Maret 2013 Hookway, James. 2012.“Philippine Warship in Standoff With China Vessels”. 2011. http://www.wsj.com/articles/SB10001 424052702303815404577336550439 399694 pada tanggal 10 Desember 2014.


Keyuan, Zou. 1999. “Scarborough Reef: a new flashpoint in Sino-Philippine relations?”. Boundary & Security Bulletin. Vol.7.No.2. Pemerintah Kabupaten Natuna. 2013. “Kondisi Geografis-Kabupaten Natuna”. diakses dari http://www.natunakab.go.id/kondisigeografis.html pada tanggal 20 Januari 2014. Ririhena, Yohanna. 2012. “RI circulates draft code of conduct on South China Sea”. diakses dari http://www.thejakartapost.com/news/2012/09 /29/ri-circulates-draft-code-conduct-southchina-sea.html#sthash.LdlIrhG1.dpuf pada

tanggal 20 Juni 2013. Tim Redaksi. 2010. “Profile Blok Natuna Cadangan Gas Terbesar di Dunia”. diakses dari http://www.tribunnews.com/tribunners/2010/ 11/20/profile-blok-natuna-cadangan-gasterbesar-di-dunia pada tanggal 20

Januari 2014


13

Kepentingan Indonesia Memprakarsai Code of Conduct (COC) of Parties di Laut Cina Selatan

Recommend Documents