Kepengacaraan Untuk Kepentingan Publik dan Pemajuan dan Perlindungan HAM Disampaikan oleh :
A.H. Semendawai, SH, LLM Disampaikan dalam acara Konferensi Public Interest Lawyer Network (PILNET) Jakarta, 3 Agustus 2010
Pengantar y Jumlah
korban pelanggaran HAM banyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. y Individu maupun kelompok y Berhak memperoleh perlindungan dari Negara y Disediakan Mekanisme y Hak-haknya Harus Dipulihkan
Mekanisme Penyelesaian & Hak Reparasi Kepada Korban Pelanggaran HAM Pasal 8 UDHR Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum. y Pasal 10 UDHR “Setiap orang berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajibankewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.”. y
Problem Akses kepada Keadilan Profil Korban y Mayoritas ekonomi tdk mampu y Dari daerah pedalaman atau terpencil. y Pendidikan terbatas y Tidak familiar dengan peradilan negara. y Penguasaan hukum formil dan materiil yang minim
Hambatan lain u Akses kpd Keadilan Judiciary system y Kontrol tidak memadai. y Belum menjalankan peran dan tidak berpihak sebagai penyeimbang yang lemah/tertindas. y Tidak optimis untuk memperbaiki implementasi produk legislasi dari hasil kompromi politik. y Memanipulasi arti “Pencari Keadilan cendrung ber-perasangka kepada Terdakwa yang lemah. y Mengejar target penyelesaian perkara bukan keadilan.
Lanjutan Pengacara/Advokat y Terbatas y Di Kota y Lebih melayani kepentingan klien yang mampu y Belum banyak yg berkomitmen u membangun sistem peradilan yang bersih, fair trial. y Tidak mengutamakan keadilan dan kebenaran y Tidak banyak yang membela kepentingan publik y Organisasi Profesi belum sepenuhnya mampu menegakkan kode etik Pengacara/advokat
Peran Negara y
Meningkatkan akses to justice ◦ Memperbaiki sistem hukum ◦ Mempermudah akses masyarakat terhadap peradilan sampai ke pelosok ◦ Melakukan penyuluhan hukum
Menyediakan Pengacara bagi kelompok tidak mampu. y Memfasilitasi lembaga-lembaga pengacara probono untuk menangani kasus-kasus yang melindungi kepentingan publik. y
Peran Pengacara DUHAM mengabadikan prinsip persamaan di depan hukum, praduga tak bersalah, hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh suatu pengadilan yang independen dan tidak memihak, dan semua jaminan yang dibutuhkan untuk membela setiap orang yang dituduh telah melakukan pelanggaran pidana y Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik menyatakan hak seseorang untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya dan hak untuk diperiksa secara adil dan terbuka oleh suatu pengadilan yang kompeten, independen dan tidak memihak yang ditetapkan oleh hukum. y
Lanjutan Deklarasi tentang Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalah-gunaan Kekuasaan merekomendasikan tindakan-tindakan yang diambil di tingkat internasional dan nasional untuk meningkatkan akses kepada keadilan dan perlakuan yang adil, restitusi, kompensasi dan bantuan bagi para korban kejahatan; y Perlindungan yang memadai terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar di mana semua orang berhak, baik yang menyangkut bidang ekonomi, sosial dan budaya, ataupun sipil dan politik, mengharuskan bahwa semua orang mempunyai akses efektif terhadap pelayanan hukum yang disediakan oleh suatu profesi hukum independen; y
Lanjutan Himpunan pengacara profesional mempunyai peranan penting untuk dimainkan dalam menjunjung tinggi standar dan etika profesi, dalam melindungi para anggota mereka dari penuntutan dan pembatasan serta pelanggaran yang tidak semestinya, dalam memberikan pelayanan hukum kepada semua orang yang membutuhkannya, dan dalam bekerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan lain-lain dalam meningkatkan lebih lanjut tujuan keadilan dan kepentingan umum.
Prinsip Dasar Peranan Pengacara y y y y y y y
Akses kepada pengacara dan pelayanan hukum Kualifikasi dan Latihan Kewajiban dan Tanggung-jawab Jaminan untuk berfungsi Pengacara Kebebasan Berekspresi dan Berserikat Perhimpunan Profesional Pengacara Proses Persidangan Disiplin
Kesimpulan Keberadaan Pengacara sangat penting untuk membela korban Pelanggaran HAM dan Hukum y Namun pengacara yang mau membela kepentingan publik, masyarakat miskin sangat terbatas y Kondisi ini menjauhkan masyarakat dari akses keadilan serta melanggengkan pelanggaran ham dan hukum y Pengacara berkewajiban untuk membela korban secara probono y
lanjutan y
y
y
Negara bertanggung-jawab untuk melindungi korban pelanggaran ham dan hukum Æ Respect, Protect and Fulfill. Negara juga bertanggung-jawab memastikan Pengacara dapat menjalan profesinya sesuai dengan prinsip2 dan standar internasional. Dengan demikian Pengacara akan berperan dalam perlindungan HAM dan hukum.
