KEPEMIMPINAN KEPALA ADAT RATUMBANUA SEBAGAI MITRA PITALAU DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DESA, DI DESA BITUNURIS KECAMATAN SALIBABU Oleh : Nurani Leleran
ABSTRAK Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan, maka pelaksanaan otonomi daerah memposisikan Pemerintah Daerah memberi peluang dan kesempatan kepada daerah untuk menyesuaikan asal usul budaya masyarakat setempat. Asal usul budaya masyarakat yang dimaksud, diharapkan bisa membantu serta pemerintah didalam pembangunan suatu daerah. Hal itu terlihat seperti di daerah Kepulauan Talaud khususnya di Desa Bitunuris Kecamatan Salibabu mereka memiliki Lembaga Adat Ratumbanua yang sampai sekarang ini menjadi mitra Pitalau didalam pembangunan desa. Masalah tersebut diatas menjadikan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Kepemimpinan Lembaga Adat Ratumbanua Sebagai Mitra Pitalau Dalam Pembangunan Desa Di Desa Bitunuris, Kecamatan Salibabu, Kabupaten Talaud. Berdasarkan penggunaan metode penelitian kepustakaan bahwa : Kepemimpinan Lembaga Adat Ratumbanua sebagai mitra Pitalau sangat terlihat jelas di dalam pembangunan Desa Bitunuris, hal itu terlihat dari perannya yang sangat potensial membantu Pitalau dalam mengurus atau mengelola pembangunan desa, terutama dalam menyelenggarakan partisipasi warga desa dalam pembangunan, baik pembangunan fisik dan nonfisik, apalagi dalam menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban desa. Masalah ini terlihat jelas ketika pemerintah desa melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan dan penyelesaian masalah-masalah yang ada di desa, mereka selalu membutuhkan bantuan dari Ratumbanua untuk bekerja sama dalam penyelesaian masalahmasalah tersebut. Kata Kunci : Kepemimpinan Kepala Adat Ratumbanua, Pembangunan
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Negara Republik Indonesia adalah sebagai negara yang menganut asas desentralisasi dalam penyelanggaran pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dengan asas desentralisasi, memposisikan Pemerintah Daerah untuk dapat merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan daerah masing-masing yang member peluang dan kesempatan kepada daerah untuk menyesuaikan system pemerintahan terendah berdasarkan asal usul dan kondisi budaya masyarakat setempat. 1
Seperti kelembagaan adat di Talaud yang memiliki Lembaga Adat Ratumbanua yang sampai sekarang masih eksis. Lembaga Adat ini yang dipmpin oleh seorang Ratumbanua atau Kepala Wilayah dengan dibantu oleh wakilnya yang disebut Inanguwanua dan beberapa perangkat lainnya. Pada masa sekarang, Ratumbanua telah digantikan dengan posisi Kepala Desa sesuai aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia, posisi Ratumbanua sendiri adalah sebagai Lembaga Adat. Kepemimpinan Ratumbanua sangat kuat pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari, dikarenakan Ratumbanua telah mengakar sejak lampau bagi etnik Talaud. Karena itu kepemimpinan Ratumbanua terkadang menjadi terlalu dominan dalam pembangunan masyarakat antara Pemerintah Desa dan Ratumbanua. B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk memperjelas permasalahan yang dibahas perlu adanya pembatasan masalah. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah“Bagaimana Kepemimpinan Lembaga Adat RatumbanuaSebagai Mitra Pitalau Dalam Pembangunan Di Desa Bitunuris Kecamatan Salibabu, Kabupaten Talaud”? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Kepemimpinan Lembaga Adat Ratumbanua Sebagai Mitra Pitalau dalam Pembangunan di Desa Bitunuris, Kecamatan Salibabu, Kabupaten Talaud. 2. Manfaat Penelitian a. Memberikan masukan kepada lembaga terkait agar lebih mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. b. Sebagai bahan untuk menambah khasanah pengetahuan dalam kebijakan pembangunan desa. TINJAUAN PUSTAKA A. Kepemimpinan Menurut Thomas, Kepemimpinan adalah entitas yang mengarahkan kerja para anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan yang baik diyakini mampu mengikat, mengharmonisasi, serta mendorong potensi sumber daya organisasi agar dapat bersaing secara baik. Sebelum memasuki materi kepemimpinan, perlu terlebih dahulu dibedakan konsep pemimpin (leader) dengan kepemimpinan (leadership). Pemimpin adalah individu yang mampu mempengaruhi anggota kelompok atau organisasi guna mendorong kelompok atau organisasi tersebut mencapai tujuan-tujuannya. Pemimpin menunjuk pada personal atau individu spesifik atau kata benda. Sementara itu, kepemimpinan adalah sifat penerapan pengaruh oleh seorang anggota kelompok atau organisasi terhadap anggota lainnya guna mendorong kelompok atau organisasi mencapai tujuan-tujuannya. B. Lembaga Adat Ratumbanua. 2
Lembaga Adat Ratumbanua adalah lembaga adat yang dimiliki oleh masyarakat Talaud yang berdampingan dengan sistem pemerintahan nasional sekarang ini dengan adanya Kepala Desa. Ratumbanua dahulunya merupakan sistem pemerintahan masyarakat Talaud dimana pemerintahan dilaksanakan secara adat oleh Ratumbanua dan Inanguwanua, dan setelah adanya perkembangan pembagian wilayah Zending, maka terjadilah keputusan Residen Manado pada tanggal 1 April 1902 di akuinya wilayah Kejoguguan di Kepulauan Talaud maka saat itu juga di mulai pemerintahan desa. Dalam menjalankan fungsinya lembaga adat dipimpin oleh seorang Ratumbanua dan dibantu oleh Inanguwanua serta perangkat lainnya seperti para kepala suku. Dalam proses pemilihan Ratumbanua dan Inanguwanua serta perangkat lainnya didasarkan pada garis keturunan/waris keturunan kerajaan yang memimpin secara turun temurun yang tidak mengenal batas waktu. Sampai saat ini wanita belum diberi peran untuk duduk dalam struktur adat. Dalam struktur hukum peran Ratumbanua atau Lembaga Adat telah sangat diperkuat dengan peraturan yang ada seperti dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terlihat jelas dasar hukumnya bahwa Ratumbanua atau Lembaga Adat memiliki posisi yang strategis dalam pembangunan desa, dimana lembaga adat harus diberdayagunakan untuk pembangunan desa. C.Pembangunan Desa Pembangunan adalah segala upaya untuk mewujudkan perubahan sosial besar-besaran dari suatu keadaan kehidupan nasional menuju keadaan baru yang lebih baik.. 1. Tujuan Pembangunan Desa Tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan lembaga desa dalam pembangunan nasional, selain itu pembangunan desa juga diharapkan dapat menjadi pembangunan yang berwawasan masa depan dan berkelanjutan. 2. Strategi Pembangunan Desa Menurut Abdul Wahab (1994:45) pada umumnya ada empat strategi yang sering dipakai oleh pemerintah yang bersangkutan dalam rangka mewujudkan tujuan yang termasuk dalam pembangunan desa yaitu : (1) The Growth (strategi pertumbuhan), (2) The Welfare Strategy (strategi kesejahteraan) (3) Resposip strategy (strategi yang tanggap kebutuhan masyarakat) dan (4) The Integreted Strategy (strategi terpadu). 3. Proses Pembangunan Desa Dalam pembangunan masyarakat desa ada tiga unsur pokok, yakni : metode, proses, dan tujuan. Metode pembangunan desa yang baik harus melibatkan seluruh anggota masyarakat dan menyangkut kegiatan yang berkaitan langsung dengan kepentingan sosio-ekonomis mereka. Sedangkan proses pembangunan desa merupakan proses tranformasi budaya yang diawali dengan kehidupan tradisional yang mengandalkan kebiasaan-kebiasaan turun- temurun untuk diubah menjadi masyarakat modern yang mendasarkan kemajuan hidup pada 3
kesediaan menerima ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta sebagai tujuan, pembangunan masyarakat desa bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup, menciptakan kesempatan yang lebih baik bagi pengembangan mata pencaharian, serta mengusahakan terciptanya prasarana fisik dan pelayanan sosial yang sama dengan daerah perkotaan. Pembangunan partisipatif adalah pembangunan yang bertumpu kepada masyarakat dengan melibatkan sebesar mungkin peran masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, hingga monitoring dan perkembangannya. Pendekatan ini dimulai dengan keikutsertaan masyarakat sebagai pelaku utama (stakeholders) dalam perencanaan pembangunan karena masyarakat diyakini paling mengetahui dan memahami segala kebutuhan, pola pikir, sistem nilai, perilaku, dan adat istiadat serta kebiasaan di lingkungannya. METODE PENELITIAN A. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan secara terperinci tentang fenomena sosial tertentu (Moleong 2006). Dalam penelitian ini data yang diperoleh akan dianalisis serta dideskripsikan berdasarkan penemuan fakta-fakta penelitian di lapangan. B. Fokus Penelitian Fokus penelitiannya adalah studi Kepemimpinan Ratumbanua sebagai mitra Pitalau dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama dalam pembangunan di Desa Bitunuris, Kecamatan Bitunuris, Kabupaten Talaud. C. Sasaran Penelitian/ Pemilihan Informan Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Informan yang menjadi sasaran penelitian ini adalah Ratumbanua, Inanguwanua, Pemerintah Desa (Pitalau), Tokoh Masyarakat dan Masyarakat umum. D. Instrumen Penelitian Salah satu cirri utama penelitian kualitatif adalah manusia sangat berperan dalam keseluruhan proses penelitian, termasuk dalam pengumpulan data, bahkan peneliti itu sendirilah instrumennya, peneliti akan berusaha reponsive, menyesuaikan diri, menekankan keutihan, mendasarkan diri pada pengetahuan, memproses dan mengikhtisarkan. E. Pengumpulan Data Pengumpulan data terdiri atas data primer dan data skunder. Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan pada saat melaksanakan penelitian di lapangan berupa rekaman wawancara, pengamatan langsung melalui komunikasi yang tidak secara langsung tentang pokok masalah. Sedangkan data sekunder adalah data yang merupakan hasil pengumpulan orang atau instansi dalam bentuk publikasi, laporan, dokumen, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. F. Analisa Data Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Bikken dalam Moleong (2006:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 4
mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan mengkualifikasikan kepemimpinan Ratumbanua yang bersumber dari Pengumpulan data, Penyajian Data, Reduksi Data, Kesimpulan-kesimpulan dan Penarikan/verifikasi HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Lembaga Adat Ratumbanua Lembaga Adat Ratumbanua adalah lembaga adat yang ada di daerah Talaud dan sudah lama berdiri semenjak nenek moyang dulu dan belum adanya pemerintahan seperti sekarang ini. Lembaga adat ini di pimpin oleh seorang Ratumbanua dan dibantu dengan perangkat-perangkatnya. Untuk menjadi Ratumbaua harus ada syaratnya antara lain : 1. Pewaris utama keturunan dan atau ada ikatan pewaris keturunan, tokoh yang mendirikan suku ini 2. Dipilih langsung oleh anak suku melalui musyawarah suku 3. Berwibawa dan memahami warisan budaya leluhur 4. Berkelakukan baik bahkan menjadi teladan anak suku 5. Memahami pengetahuan dasar 6. Menganut pemeluk Kristen yang taat dan baik 7. Bertempat tinggal dan menetap di desa/ kampong/ kelurahan minimal 5 tahun Upacara Adat Upacara adat yang dilaksanakan suku Talaud meliputi : Upacara adat yang berhubungan dengan aktifitas pertanian dan perkebunan, Upacara adat yang berhubungan dengan aktifitas penangkapan ikan dan berburu misalnya Manee, Manammi, Manamme, Maniu dll. Upacara adat yang berhubungan dengan kegiatan pemerintahan hukum da hal-hal umum, Upacara adat yang berhubungan dengan kesehatan/ orang sakit dan kematian, Upacara adat yang berhubungan dengan keturunan/ dalam rumah tangga baru, Upacara yang berhubungan dengan perkawinan,Upacara adat pembuatan rumah dan lain sebagainya. Hukum Adat dan Sanksi Adat Secara kultural masyarakat Kepulauan Talaud memiliki hukum adat sebagai berikut : Mandandung banua, Maruns’sa, Eha, Wua/ lewa, dll, Tarumme, Palidda. Sementara itu mengenai sanksi adat, diberlakukan kepada perorangan, kelompok, lembaga/institusi yang melanggar ketentuan dan aturan adat Kepulauan Talaud. Sanksi adat diberikan sesuai berat ringannya pelanggaran adat. Sanksi adat diberlakukan oleh lembaga adat dikampung, kecamatan dan kabupaten. B. Posisi Kepemimpinan Ratumbanua sebagai Lembaga Adat Masyarakat dan Mitra Pemerintah Desa (Apitalau) dalam Hukum Nasional Lembaga Adat Ratumbanua sebagai suatu kesatuan masyarakat otonom di Talaud dibawah kepemimpinan Ratumbanua yang memiliki tata hukum serta nilai sendiri yang berlaku didalam batas wilayah adatnya. Peran Ratumbanua seperti 5
dalam penyelesaian permasalahan publik, baik masalah tanah, konflik dalam keluarga, maupun masalah lainnya, hanya sebagai eksekutor dalam memutuskan suatu persoalan dan keputusan Ratumbanua ini sangat ditaati oleh masyarakat, namun proses diskusi, negosiasi serta mediasi sebelum keputusan itu dibuat ada di tangan Kepala Desa, bagaimana proses komunikasi yang dibangun oleh Ratumbanua untuk mendudukan persoalan yang dihadapi oleh dua pihak yang bersengketa, bagaimana Ratumbanu menghasilkan keputusan-keputusan dalam forum komunikasi internal Ratumbanua itu untuk upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi, hingga bagaimana Ratumbanua melakukan pemetaan persoalan bagi persoalan yang lebih besar, jika perlu pihak mana saja perlu dilibatkan dalam penyelesaian persoalan tersebut. C. Kepemimpinan Ratumbanua Sebagai mitra Apitalau dalam Pembangunan Desa Lembaga adat dalam hal ini Ratumbanua sangatlah berperan, ia menjadi Lembaga mitra yang sangat potensial membantu apitalau dalam mengurus atau mengelola pembangunan desa, terutama dalam menggerakan partisipasi warga desa dalam pembangunan, baik pembangunan fisik dan nonfisik, apalagi dalam menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban desa, dimana Ratumbanua sangat berperan karena beberapa anggotanya masuk dalam kepengurusan BPD, kemudian kepala desa selalu berkonsultasi dengan Ratumbanua untuk menjalankan programprogram pemerintahannya. Sebab Ratumbanua seperti di Desa Bitunuris memiliki partisipasi yang cukup tinggi terhadap kebijakan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa tidak hanya berupa dana swadaya, yang terpenting adalah peran masyarakat dalam menjalankan program-program pembangunan tersebut. D. Kepemimpinan Ratumbanua Sebagai Mitra Pitalau Dalam Pelembagaan Partisipasi Masyarakat Desa Dalam kepmimpinan Ratumbanua ada sebagian anggotanya menjadi anggota Badan Perwakilan Desa sehingga aspirasi-aspirasi masyarakat melalui Ratumbanua bisa tersampaikan, apalagi kepala desa sangat menghargai lembaga adat Ratumbanua. Lembaga adat Ratumbanua sebagai lembaga kemasyarakatan, juga selalu dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan desa atau kepentingan desa lainnya. E. Lembaga Adat “Ratumbanua” Sebagai Forum Komunikasi Dalam Penyelesaian Masalah Publik di Talaud Lembaga Adat Ratumbanua adalah sebagai lembaga adat yang berkompeten dalam suatu masyarakat adat Talaud manakala ada suatu persoalan yang diselesaikan oleh Ratumbanua, yakni kurang maksimalnya dukungan dari lembaga yang memperoleh kedudukan formal yang jelas seperti kepolisian. Hal ini karena adanya disintegrasi antara lembaga adat dengan lembaga penegak hukum formal, untuk melakukan upaya penyelesaian persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat.
6
Peran Ratumbanua Sebagai Sarana Komunikasi Dalam Penyelesaian Masalah Publik di Talaud karena peran Ratumbanua dalam komunikasi antar orang yang terkait dalam suatu permasalahan, dimana suara Ratumbanua sangat didengar dan ditaati. F. Kepemimpinan Ratumbanua dalam Pembangunan Lingkungan Desa (Melestarikan Kearifan Lokal) Sejak dahulu masyarakat sudah memiliki sistem pelestarian lingkungan berdasarkan warisan budaya eha ini. Hal ini terlihat dari peran Lembaga Adat Ratumbanua di Desa Bitunuris dalam melestarikan lingkungan laut dan hutan dengan jelas Ratumbanua memiliki aturan-aturan yang selalu diajarkan kepada masyarakat untuk menjaga hutan sekitarnya, kemudian tradisi eha yang melarang orang memanfaatkan hutan, kebun dan laut secara sembarangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sebagian besar masyarakat mempunyai tingkat partisipasi yang terkategorikan sedang, karena pelaksanaan eha sudah merupakan bagian dari kehidupan warga masyarakat di sekitar kawasan tersebut. Juga eha sekaligus merupakan norma budaya yang sudah diwariskan secara turun temurun dari beberapa generasi sebelumnya. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Lembaga Adat Ratumbanua adalah lembaga adat yang dimiliki oleh masyarakat Talaud yang berdampingan dengan sistem pemerintahan nasional sekarang ini dengan adanya Kepala Desa. Ratumbanua dahulunya merupakan sistem pemerintahan masyarakat Talaud dimana pemerintahan dilaksanakan secara adat oleh Ratumbanua dan Inanguwanua dan dibantu oleh perangkat lainnya yaitu para kepala suku. Kepemimpinan Lembaga Adat Ratumbanua memiliki peranan yang besar dalam menciptakan suatu kondisi keseimbangan dalam pembangunan desa di daerah Talaud. B. Saran Harus adanya kerja sama antara Lembaga Adat Ratumbanua dengan pihak pemerintah desa agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam kepemimpinan dilingkungan masyarakat guna tercapainya pembangunan desa yang lebih maju demi kesejhateraan masyarakat di desa itu sendiri. DAFTAR PUSTAKA Abe, Alexander,, 2001, Perencanaan daerah memperkuat prakarsa rakyat dalam otonomi daerah, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta. Abdul Wahab, Solikin, 1994, Kebijakan Publik dan Pembangunan , FIA UNIBRAW Malang. Adi, Isbandi Rukminto, 2001, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas, Lembaga Penelitian FE-UI, Jakarta. Bryant, Coralie and White, 1987, Manejemen Pembangunan Negara Berkembang, LP3ES, 7
Islamy, M Irfan 1992, Penelitian Komunikasi dan Pembangunan Desa dalam Administrasi Pembangunan, FIA UNIBRAW, Malang. Kunarjo, 2002, Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan, Universitas Indonesia UI Press, Jakarta. Moleong, Lexy, 2001, Metodologi Penelitian Kualitatif , PT. Remaja Rosada Karya, Bandung. Mubyarto, 1984, Pembangunan Pedesaan, P3PK UGM, Yogyakarta. Stephen P. Robbins, 2003. Essentials of Organization Behavior. New Jersey : Pearson Education, Inc Laurie J. Mullins, 2005. Management and Organisational Behavior. Essex: Pearson Education Limited. Robert N. Lussier and Christopher F. Achua, 2010. Leadership : Theory, Application, and Skill Development. Mason, Ohio : South-Western Cengage Learning. Daftar Bacaan Undang-Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan Nasional. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
8
