REGULASI DAL SYARIAH PASAR MOD disampaika an oleh:
Muhamma ad Touriq Kepala Bagian Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah
Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan – BAPEPAM-LK
Edukasi dan Sosialisasi Pasar M odal Syariah S – Sekolah Pasar M odal Syariah Ruang Galeri Lt.1 Tower 2 Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, 11 dan 18 Desember 2010
Pokok Presentasi
1.
Konsep U mum Pasar Modal Syariah
2.
Landasan Hukum Pasar Modal Syariah h
3.
Peraturan IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah
4.
Peraturan IX.A.14 tentang Akad-akad Penerbitan Efek Syariah
5.
Peraturan II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan P Daftar Efek Syariah
1.
Konsep Dasar Pasar Modall Syariah
Pasarr Modal
Sumber Pendanaan Perusahaan
Konvensional
Sarana Investasi
Sy ariah
Hukum Asal Fikih Muamala ah
AL QUR’AN & SUNNAH SYARIIAH Hukum dan At uran yang g berisi perint ah dan larangan dan dit etapk kan oleh Allah SWT kepada Ham mba-Nya
FIQI H Penafsiran U lama te erhadap Syariah
IBADAH
MUAMALAH
M anusia Ù Allah Pencipta
M anusia Ù M anusia Lain
Semua TIDAK BOLEH dilakukan KECUALI y ang ada perintah atau ketentuanny a
Semua BOLEH dilakukan KECUALI jelas ada laranganny a
PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL
2.
Landasan Hukum Pasar Mo odal Syariah
9.
Fatwa DSN-MUI
9.
Peraturan Perundanga an Pasar Modal • U ndang-undang • Peraturan Pelaksanaan U ndang-undang (PP,KMK,Peraturan Bapepam-LK)
9.
Acuan Standar Interna asional: • Prinsip-prinsip IOSCO • Prinsip-prinsip IFR S • Standar Syariah dan Standar Akuntansi AAOIFI • Standar Tatakelola IFSB
Fatwa DSN-MUI Fatwa DSN-MUI terkait Pasar Mo odal Syariah: 1.
No: 20/DSN-MUI/IV/2001 ttg Pedoman Pelaksanaan Inv esta asi Untuk Reksadana Sy ariah
2.
No: 32/DSN-MUI/IX/2002 ttg Obligasi Sy ariah
3.
No: 33/DSN-MUI/IX/2002 ttg Obligasi Sy ariah Mudharabah
4.
No: 40/DSN-MUI/X/2003 ttg Pasar Modal dan Pedoman Um mum Penerapan Prinsip Sy ariah di Bidang Pasar Modal
5.
No: 41/DSN-MUI/III/2004 ttg Obligasi Sy ariah Ijarah
6.
No: 59/DSN-MUI/IV/2007 ttg Obligasi Sy ariah Mudharabah Konv ersi
7.
No: 65/DSN-MUI/III/2008 ttg Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu D Sy ariah (HMETD Sy ariah)
8.
No: 66/DSN-MUI/III/2008 ttg Waran Sy ariah
9.
No: 69/DSN-MUI/VI/2008 ttg Surat Berharga Sy ariah Negarra
10.
No: 70/DSN-MUI/VI/2008 ttg Metode Penerbitan Surat Berh harga Sy ariah Negara
11.
No: 71/DSN-MUI/VI/2008 ttg Sale and Lease Back
12.
No: 72/DSN-MUI/VI/2008 ttg Surat Berharga Sy ariah Negarra Ijarah Sale and Lease Back
Hubungan Kerja Bapepam--LK dengan DSN-MUI
B A P E P A M L K
Penyusunan Re egulasi dan Fatwa
Penyusunan Da aftar Efek Syariah
Konsultasi Kesesuaian Syariah
Pengembangan Produk
Sosialisasi dan Ed dukasi Pelaku Pasar
D S N M U I
Peraturan Perundangan Pa sar Modal PASAR MODAL M SYAR RIAH
Penerbitan Efek Syariah oleh Pihak Swasta (Saham, Sukuk Korporasi, Reksadana, EBA)
UU no.8 thn 1995 Ttg Pasar M odal Peraturan BapepamLK
Penerbitan Efek Syariah oleh Negara (SBSN – Surat Berharga Syariah Negara)
UU no.19 thn 2008 Ttg SBSN Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Bapepam-LK
Peraturan n Nomor IX.A.13 (Kep-181/BL/2009) Tenttang Penerbitan Efek Syariah
Paket Peraturan terkait Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal
Peraturan Nomor IX.A.14 (Kep-131/BL/2006) ng Akad yang digunakan dalam Tentan Penerbitan Efek Syariah
Peraturan n Nomor II.K.1 (Kep-180/BL/2009) Tenttang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah
3.
Peraturan No. IX.A.13 – Pen nerbitan Efek Syariah ISI POKOK PERATURAN:
Definisi dan Ketentuan Um um;
Pedoman penerbitan Efek Syariah, S yang terdiri dari:
Saham;
Sukuk (obligasi syariah);
Reksa Dana Syariah; da an
Efek Beragun Aset Syar iah;
Pengungkapan hal-hal khus sus yang berkaitan dengan aspek syariah di dalam prospektu us, pernyataan pendaftaran, perjanjian perwaliamanatan, dan peng gelolaan investasi.
Peraturan No. IX.A.13 – Pen nerbitan Efek Syariah DEFINISI:
Prinsip Sy ariah di Pasar M odal: Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modall adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang pasar modal berda asarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis U lama Indonesia (DSN-MU I), se epanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan ini da an/atau Peraturan Bapepam-LK yang didasarkan pada fatwa DSN-MU I.
Akad Sy ariah: Akad Syariah adalah perjanjian/kontra ak yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana ditetapkan d dalam Peraturan Nomor IX.A.14 dan/atau akad lainnya yang tidak berttentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.
Efek Sy ariah: Efek Syariah adalah Efek sebagaimana a dimaksud dalam U ndang-U ndang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan penerbitannya tidak k bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal. (Definisi Efek ada pada pasal 1 angka 5 UUPM)
Peraturan No. IX.A.13 – Pen nerbitan Efek Syariah DEFINISI:
Reksa Dana Sy ariah: R eksa Dana Syariah adalah R eksa Dan na sebagaimana dimaksud dalam U ndangU ndang Pasar Modal dan peraturan pe elaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.
Sukuk: Sukuk adalah Efek Syariah berupa serrtifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian ya ang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu’/undivided share)) atas: 1) aset berwujud tertentu (a’yan ma aujudat); 2) nilai manfaat atas aset berwujud (manafiul a’yan) tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada; 3) jasa (al khadamat) yang sudah ad da maupun yang akan ada; 4) aset proyek tertentu (maujudat masyru’ m mu’ayyan); dan/atau 5) kegiatan investasi yang telah dite entukan (nasyath ististmarin khashah) (Berdasarkan Pasal 5 huruf p Bapepam memiliki kewenangan menetapkan insrumen lain sebagai Efek)
Peraturan No. IX.A.13 – Pen nerbitan Efek Syariah KETENTUAN UMUM:
Kegiatan y ang bertentangan de engan prinsip sy ariah, antara lain: perjudian dan permainan yang tergo olong judi; perdagangan yang tidak disertai de ngan penyerahan barang/jasa; perdagangan dengan penawaran/pe ermintaan palsu; bank berbasis bunga; perusahaan pembiayaan berbasis bunga; jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan/atau judi ensional; (maisir), antara lain asuransi konve memproduksi, mendistribusikan, em mperdagangkan dan/atau menyediakan: barang atau jasa haram zatnya (h haram li-dzatihi), barang atau jasa haram bukan karena k zatnya (haram li-ghairihi) yang ditetapkan oleh DSN-MU I; dan/atau, barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat melakukan transaksi yang mengand dung unsur suap (risywah);
SAHAM
EMITEN/PP AKTIF
Emiten/Perusahaan Publik YANG MENYATAKAN kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan DICANTUMKAN dalam Anggaran Dasar Perseroan
EMITEN/PP PASIF
Emiten/Perusahaan Publik yang TIDAK MENYATAKAN kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan TIDAK TERCANTUM dalam Anggaran Dasar Perseroan
SAHAM
S A H A M - (EMITEN/PP AK KTIF) KEWAJIBAN PENERBIT SAHAM: Penerbitan sa ham oleh E miten n atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa kegiatan usah hanya berdasarkan prinsip syariah, wajib memenuhi ketentuan: Pendaftaran dan Keterbukaan: 1. mengikuti ketentuan Peraturan Nomo r IX.A.1 atau Peraturan Nomor IX.B.1, serta ketentuan tentang Penawaran U mum yang y terkait lainnya; dan 2. Informasi tambahan dalam Prospektus s: a.
Termuat dalam Anggaran Dasa ar mengenai kegiatan usaha be rdasarkan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal; M
b. Jenis usaha, produk barang, jasa a yang diberikan, aset yang dikelola, akad, dan cara pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud tidak bertentangan dengan Prinsip-prin nsip Syariah di Pasar Modal; dan c.
Memiliki anggota direksi dan ko omisaris yang mengerti mengenai Prinsipprinsip Syariah di Pasar Modal.
S A H A M - (EMITEN/PP AK KTIF) KEWAJIBAN PENERBIT SAHAM: Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah at menguba h anggaran dasar yang berupa saham hanya dapa terkait dengan kegiatan dan c ara pengelolaan usahanya menjadi tidak lagi memenuhi Prinsip-priinsip Syariah di Pasar M odal hanya jika: 1) Terdapat usulan dari pemegang saham yang me menuhi syarat sebagaimana diatur dalam U ndang-U ndang tentang t Perseroan Terbatas; dan (minimal diusulkan oleh 10% pemegang saham)
2) U sulan tersebut telah disetujui R apat U mum Pemegang Saham.
Pengumuma n dan pema nggilan n Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib dilakukan dalam paling arian berbahasa Indonesia yang kurang satu surat kabar ha berperedaran nasional dan dila ksanakan sesuai dengan ketentuan uran Nomor IX.J.1. sebagaimana diatur dalam Peratu
S A H A M - (EMITEN/PP AK KTIF) KEWAJIBAN PENERBIT SAHAM: Pengumuma n Rapat Umum Pemegang Saha m m informasi. dimaksud dalam huruf c wajib memuat
sebagaimana
1) bahwa usulan R apat U mum Pem megang Saham untuk mengubah anggaran dasar yang terkait dengan kegiattan dan cara pengelolaan usahanya menjadi tidak lagi memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal berasal dari pemegang saham; 2) penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya perubahan anggaran dasar yang terkait dengan kegiatan usaha dan cara pengelolaan perusahaan; 3) rencana kegiatan dan pengelola aan usaha setelah Emiten tidak memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal; M 4) cara penyelesaian terhadap pe emegang saham yang tidak setuju atas perubahan tersebut; dan 5) penjelasan bahwa keputusan R apat U mum Pemegang Saham tentang perubahan anggaran dasar ha nya berlaku efektif setelah me mpe roleh persetujuan pe megang saham dan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak h asasi manusia.
S A H A M - (EMITEN/PP AK KTIF) KEWAJIBAN PENERBIT SAHAM: Emiten atau Perusahaan Publik yang mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib meny elesaikan hak-hak m etujui perubaha n anggaran dasar pemegang saham yang tidak meny dimaksud dengan cara menja min pembelia n saha m pemegang saham an ketentuan sebagai berikut: tersebut pada harga wajar denga 1) dalam hal sahamnya tidak tercatat di Bursa Efek, maka harga pelaksanaan pembelian paling kurang sama a dengan harga wajar yang ditetapkan oleh Penilai independen; 2) dalam hal sahamnya tercatat dan n dipe rdagangkan di Bursa Efek namun selama 90 (sembilan puluh) hari tidak k diperdagangkan atau dihentikan sementara perdagangannya, maka harga pelaksanaan p pembelian paling kurang sebesar harga tertinggi dalam waktu 12 1 (dua belas) bulan terakhi r sebelum hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya; atau 3) dalam hal sahamnya tercatat da an dipe rdagangkan di Bursa Efek, maka harga pelaksanaan pembelian paling kurang k sebesar harga tertinggi dalam jangka waktu 90 (se mbilan puluh) hari te rakhir sebelum pengumuman R apat U mum Pemegang Saham perubahan an nggaran dasar sebagaimana di maksud dalam huruf c.
S A H A M - (EMITEN/PP PASIF) dan d DAFTAR EFEK SYARIAH)
SAHAM
EMITEN/PP PASIF
Emiten/Perusahaan Publik yang TIDAK MENYATAKAN kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan TIDAK TERCANTUM dalam Anggaran Dasar Perseroan
Dilakukan penelaah han sesuai Kriteria Peraturan II.K.1, yang dilakukan d oleh Regulator (Bapepam-LK, Bursa Efek Indonesia, dan DSN-MUI)
SAHAM EMITEN/PP PASIF yang g sesuai kriteria Peraturan II.K.1 akan dimuat dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang dikeluarkan k 2 kali setahun secara periodik
DAFTAR EFEK SYARIAH (DE ES) KRITERIA SAHAM SYARIAH (EMITEN N/PP PASIF):
Kegiatan Usaha tidak bertenta angan dengan prinsip syariah:
perjudian dan permainan yang tergolong g judi; perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa; ntaan palsu; perdagangan dengan penawaran/permin bank berbasis bunga; perusahaan pembiayaan berbasis bunga ; k (gharar) dan/atau judi (maisir), antara lain jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian asuransi konvensional; dagangkan dan/atau menyediakan: memproduksi, mendistribusikan, emperd barang atau jasa haram zatnya (ha aram li-dzatihi), barang atau jasa haram bukan karena zatnya (haram li-ghairihi) yang ditetapkan oleh DSNMUI; m moral dan bersifat mudarat dan/atau, barang atau jasa yang merusak melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (risywah);
Memenuhi rasio keuangan terrtentu:
Total utang yang berbasis bunga diband ingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 82% (delapan puluh dua per seratus) Total pendapatan bunga dan pendapatan n tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (revenue) dan pendap patan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus)
SU KUK KEWAJIBAN PENERBIT SUKUK: Pendaftaran dan Keterbukaan: 1) mengikuti ketentuan Peraturan Nomo or IX.A.1 dan ketentuan tentang Penawaran U mum yang terkait lainnya; 2) menyampaikan kepada Bapepam dan LK, antara lain: a)
hasil pemeringkatan dan kontrak k pe rwaliamanatan Sukuk serta Akad Syariah yang terkait dengan penerbitan Sukuk S dimaksud;
b) surat pernyataan yang menyataka an bahwa:
Kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syarriah sebagai mana di maksud dalam angka 1 huruf b; dan
selama pe riode Sukuk ke giatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk tidak akan berte ntangan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana dimaksud dala am angka 1 huruf b.
SU KUK KEWAJIBAN PENERBIT SUKUK: 2) Menyampaikan…(lanjutan) c)
surat pe rnyataan dari Wali Am manat Sukuk yang menyatakan bahwa Wali Amanat Sukuk me mpunyai pejab bat penanggung jawab dan/atau tenaga ahli di bidang pe rwaliamanatan dalam penerbitan Sukuk yang mengerti kegiatankegiatan yang bertentangan deng gan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal
d) surat pe rnyataan yang menyataka an kesanggupan Emiten untuk menyampaikan hasil pemeringkatan tahunan te rbaru kepada Bapepam dan LK, Wali Amanat Sukuk dan Bursa Efek tempat Sukuk S dicatatkan se rta mengumumkan hasil pemeringkatan dimaksud palin ng kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berrperedaran nasional selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah bera akhirnya masa berlaku hasil pemeringkatan tahunan terakhir;
SU KUK KEWAJIBAN PENERBIT SUKUK: 2) Menyampaikan…(lanjutan) e) surat pe rnyataan yang menyataka an kesanggupan Emiten untuk menyampaikan hasil pemeringkatan terbaru, pernyataan p atau pendapat dari perusahaan pemeringkat efek (termasuk pencabutan/pe mbatalan peringkat) akibat terdapatnya fakta mate rial atau kejadian penting yang dapat me mpengaruhi kemampuan Emiten untuk me me enuhi kewajibannya dan mempengaruhi risiko yang dihadapi pemegang Sukuk, kepada Bapepam dan LK, Wali Amanat Sukuk dan Bursa Efek dimana sukuk te ersebut dicatatkan, paling kurang dalam satu surat kabar harian be rbahasa In ndonesia yang berpe redaran nasional , paling lambat akhi r hari kerja ke-2 (ked dua) setelah dite rimanya hasil pemeringkatan baru, pernyataan, atau pendapat dimaksud; dan
SU KUK KEWAJIBAN PENERBIT SUKUK: 3)
mengungkapkan informasi dalam Pros spektus paling kurang meliputi: a)
kegiatan usaha yang mendasari penerbitan p Sukuk tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b, dan Emiten menjamin bahwa selam ma periode Sukuk kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk tida ak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana dimaksud da alam angka 1 huruf b;
b) Wali Amanat Sukuk mempunyai pejabat penanggungjawab dan/atau tenaga ahli di bidang perwaliamanatan n dalam pene rbitan Sukuk yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentan ngan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
SU KUK KEWAJIBAN PENERBIT SUKUK: 3)
mengungkapkan informasi …(lanjutan n): c)
jenis Akad Syariah dan skema a transaksi syariah yang digunakan dalam penerbitan Sukuk, yang disertai dengan penjelasan tentang skema transaksi syariah;
d) ringkasan Akad Syariah atau pe e rjanjian berdasarkan syariah yang dilakukan oleh para Pihak; e) sumbe r pendapatan yang menjad di dasar penghitungan pembayaran bagi hasil , marjin, atau imbal jasa (fee); f)
besaran nisbah pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa (fee);
g) rencana jadwal dan tata cara pembagian p dan/atau pembayaran bagi hasil , marjin, atau imbal jasa (fee); dan h) hasil pemeringkatan Sukuk .
SU KUK KEWAJIBAN PENERBIT SUKUK: Kontrak perwaliamanatan wajib b memuat paling kurang: 1) uraian tentang Akad Syariah yang g mendasari diterbitkannya Sukuk; 2) penggunaan dana hasil penerbita an Sukuk sesuai dengan karakte ristik Akad Syariah; 3) sumbe r dana yang digunakan untuk u melakukan pembayaran imbal hasil sesuai dengan karakteristik Akad d Syariah; 4) besaran nisbah pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa (fee); 5) rencana jadwal dan tata cara pe embagian dan/atau pe mbayaran bagi hasil , marjin, atau imbal jasa (fee); 6) Kewajiban Wali Amanat Sukuk untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam rangka memastikan kepatuhan Emiten te rhadap Prinsipprinsip Syariah di Pasar Modal;
SU KUK KEWAJIBAN PENERBIT SUKUK: Kontrak perwaliamanatan …(lan njutan): 7) tindakan yang harus dilakukan da alam hal Emiten akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, kegiatan usaha dan/atau aset tertentu yang mendasari penerbitan Sukuk; 8) perubahan jenis Akad Syariah, isii Akad Syariah, kegiatan usaha dan/atau aset tertentu yang mendasari penerbittan Sukuk wajib terlebih dahulu disetujui oleh R apat U mum Pemegang Sukuk (R R U P Sukuk); 9) mekanisme pemenuhan hak pem megang Sukuk yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud; 10) ketentuan yang menyebutkan bah hwa pelanggaran terhadap ketentuan angka 7), angka 8) dan angka 9) di atas dapat dijadikan alasan untuk menyatakan bahwa Emiten gagal dalam meme enuhi kewajibannya; dan 11) mekanisme penanganan dalam hal terjadi kegagalan dalam memenuhi kewajiban.
SU KUK KEWAJIBAN PENERBIT SUKUK: Ketentuan/Kewajiban lain: c.
Dalam hal terjadi perubahan jenis Akad A Syariah, isi Akad Syariah, kegiatan usaha dan/atau aset tertentu yang menda asari penerbitan Sukuk sehingga be rtentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal , maka Sukuk tersebut menjadi batal demi hukum dan Emiten wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada pemegang Sukuk.
w melaksanakan seluruh ketentuan yang d. Emiten dan Wali Amanat Sukuk wajib diatur dalam kontrak perwaliamanattan.
SU KUK KEWAJIBAN PENERBIT SUKUK: Ketentuan/Kewajiban lain…(lanjjutan): e. Emiten wajib menggunakan dana a hasil Penawaran U mum Sukuk untuk membiayai kegiatan atau investasi yang tidak bertentangan dengan Prinsipprinsip Syariah di Pasar Modal. f.
poran kepada Bapepam dan LK dan Emiten wajib menyampaikan lap mengumumkan kepada masyaraka t melalui Bursa Efek paling lambat satu hari kerja setelah terpenuhinya kond disi sebagai berikut: 1) seluruh dana hasil Penawaran U mum Sukuk telah diterima oleh Emiten; dan/atau 2) dana yang dite rima sudah mulai m digunakan sesuai dengan tujuan penerbitan Sukuk
SU KUK KEWAJIBAN PENERBIT SUKUK: Ketentuan/Kewajiban lain…(lanjjutan): g. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud d dalam huruf f butir 1) telah terpenuhi, maka perdagangan Suku uk selain Sukuk mudharabah dan/atau musyarakah telah memenuhi Prinsi p-prinsip Syariah di Pasar Modal. h. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud d dalam huruf f belum terpenuhi, maka perdagangan Suku uk mudharabah dan/atau musyarakah memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di d Pasar Modal hanya jika diperdagangkan pada harga nominal.
S U K U K - Skema Proses Peneerbitan Sukuk Korporasi Ya
“EFEKTIF” Dapat M elakukan Penaw aran Umum
SEDERHANA
PENERBITAN EFEK SYARIAH (SUKUK)
KOM PLEKS
SESUAI IX.A.13 & IX.A.14
Ya
RE EVISI Tidak PERNY YATAAN PENDA AFTARAN
Tidak
SESUAI IX.A.13 & IX.A.14 + KOORDINASI BAPEPAM-LK & DSN-MUI
STOP
SUKUK DITAWARKA
Ya
“ EFEKTIF”
Ya
OPINI SYARIAH (optional)
Dapat M elakukan Penaw aran Umum
OPINI SYARIAH (optional)
REKSA DANA SYARIAH PENGERTIAN REKSA DANA SYARIAH H: Definisi dalam UUPM Pasal 1 an ngka 27: Reksa Dana adalah wadah yang di pergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk k selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investas si.
Definisi dalam Peraturan Nomorr IX.A.13 : Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam U ndang-U ndang Pasar Modal da an peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.
REKSA DANA SYARIAH KEWAJIBAN PENERBITAN REKSA DAN NA SYARIAH (KIK): Pengajuan Perny ataan Pendaftarran mengikuti peraturan IX.A.1 dan IX.C.5; han dalam KIK dan prospektus: Ketentuan dan Informasi tambah a)
bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian (wakiliin) bertindak untuk kepentingan para pemegang unit penyertaan p (muwakil) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif kebijakan investasi R eksa Dana tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip P Syariah di Pasar Modal; b) kebijakan investasi R eksa Dana tida ak bertentangan dengan Prinsipprinsip Syariah di Pasar Modal; ksanakan pengelolaan R eksa Dana dan c) Wakil Manajer Investasi yang melak penanggungjawab atas pelaksanaa an kegiatan Kustodian pada Bank Kustodian mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan b dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal; d) tambahan kata “Syariah” pada nama a R eksa Dana yang diterbitkan; e) mekanisme pembersihan kekayaan n R eksa Dana dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syaria ah;
REKSA DANA SYARIAH KEWAJIBAN PENERBITAN REKSA DAN NA SYARIAH (PERSEROAN): Pengajuan Perny ataan Pendaftarran mengikuti peraturan IX.A.1 dan IX.C.4; han dalam KIK dan prospektus: Ketentuan dan Informasi tambah a)
bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian (wakiliin) bertindak untuk kepentingan Direksi R eksa Dana Pe erseroan (muwakil) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk melakukan n pengelolaan R eksa Dana dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penyimpanan kekayaan;
b) dalam anggaran dasar memuat kettentuan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah c)
kebijakan investasi R eksa Dana tida ak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
d) aset yang dikelola, akad, dan cara pengelolaan Emiten dimaksud tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsiip Syariah di Pasar Modal; e) memiliki anggota direksi, Wakil Ma anajer Investasi, dan penanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Kustodian pa ada Bank Kustodian yang mengerti kegiatankegiatan yang bertentangan denga an Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal; f)
mekanisme pembersihan kekayaan n Emiten dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
g) kata “Syariah” pada nama Emiten;
REKSA DANA SYARIAH KEWAJIBAN REKSA DANA SYARIAH : Dana kelolaan Reksa Dana Syariahnya hanya dapat diinvestasikan pada: 1. Saham yang termasuk dalam Daftar Efek Syyariah (DES) yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK; 2. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD D) syariah dan Waran syariah; 3. Sukuk (Obligasi Syariah); n Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia; 1,2,dan 3 yang telah dijual dalam Penawaran 4. Saham yang termasuk dalam Daftar Efek Syyariah (DES) yang diterbitkan oleh Pihak yang disetujui Bapepam dan LK; ah di Pasar Modal yang diperdagangkan di Bursa Efek di luar 5. Sukuk yang memenuhi Prinsip-prinsip Syaria negeri, dan termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang ditetapkan oleh Pihak yang disetujui oleh Bapepam dan LK; 6. Efek Beragun Aset Syariah yang memenuhi Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek ; mmercial paper) yang memenuhi Prinsip-Prinsip Syariah di 7. surat berharga komersial syariah (sharia com Pasar Modal dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek serta termasuk dalam o Pihak yang disetujui Bapepam dan LK Daftar Efek Syariah (DES) yang ditetapkan oleh 8. Efek Syariah yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang diterbitkan oleh lembaga m salah satu anggotanya; dan/atau internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi 9. Instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang y mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asin ng.
REKSA DANA SYARIAH KEWAJIBAN REKSA DANA SYARIAH :
Direksi, Manajer Investasi, dan/a atau Bank Kustodian wajib melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Kontrak Pengelolaan, Kontrak estasi Kolektif. Penyimpanan, atau Kontrak Inve
Bank Kustodian wajib menolak instruksi i Manajer Investasi secara tertulis dengan tembusan kepada Ba apepam dan LK apabila pelaksanaan instruksi tersebut mengakiba atkan portofolio Reksa Dana Syariah terdapat Efek atau instrumen (su urat berharga) selain Efek atau instrumen (surat berharga) syariah sebagaiimana diatur dalam peraturan IX.A.13
REKSA DANA SYARIAH KEWAJIBAN REKSA DANA SYARIAH : Portfolio bercampur dengan efek k non halal yang bukan disebabkan tindakan MI dan BK, maka: - Manajer Investasi wajib menjual Efek k non halal
Hari H
H+10 MI wajib menjual
Info: efek non halal
Selisih h lebih Harga Jual dengan Nilai wajar s saat masih halal Æ Dana Sosial (tidak termasuk dalam NAB)
Bank Kustodian w ajib menyam mpaikan kepada Bapepam dan LK serta pemegang Efek Reksa Dana mengenai m dana sosial tersebut , selambatlambatnya hari ke-12 setiap bulan (jik ka ada)
REKSA DANA SYARIAH KEWAJIBAN REKSA DANA SYARIAH : Portfolio bercampur dengan efek k non halal yang disebabkan tindakan MI dan BK, maka: •
M I dan BK dilarang menjual Unit U Penyertaan baru;
•
M I dan BK dilarang mengalihkan kekayaan Reksa Dana selain dalam sur non halal; rangka pembersihan dari uns
•
M I dan BK w ajib secara tangg gung renteng untuk membeli efek non halal sesuai dengan harga peroleh han
•
M I w ajib mengumumkan kepada publik sesegera mungkin paling lambat akhir hari kerja ke-2 ( kedua) setelah diterimanya surat Bapepam dan LK
Jika MI dan BK melanggar, Bapepam berwenang: •
mengganti M anajer Investasi dan atau Bank Kustodian; atau
•
membubarkan Reksa Dana te ersebut.
4.
Peraturan No. IX.A.14 – Ak kad-akad ISI POKOK PERATURAN:
Akad-akad yang digunakan dalam d penerbitan Efek Syariah:
Ijarah;
Kafalah;
Mudharabah;
Wakalah
Peraturan No. IX.A.14 – Ija rah DEFINSI: Perjanjian (akad) dimana Pihak yang memiliki barang atau jasa (pemberi pada penyew a atau pengguna jasa untuk sew a atau pemberi jasa) berjanji kep meny erahkan hak penggunaan ata u pemanfaatan atas suatu barang da n atau memberikan jasa yang dimilikii pemberi sew a atau pemberi jasa dalam waktu tertentu dengan pembayara an sewa dan atau upa h (ujrah), tanpa diikuti dengan beralihnya hak atas pemilikan barang yang menjadi obyek Ijarah
Hak pemanfaata an barang / jasa AKAD IJARAH
PEMILIK BARANG / JASA
(Mu’jir)
Pembayaran se ewa / upah (ujrah)
PENY EWA / PENGGUNA JASA
(Must a’jir)
Peraturan No. IX.A.14 – Ija rah SYARAT PIHAK YANG TERLIBAT IJA ARAH: Kecakapan dan kew enangan untu uk melakukan perbuatan hukum
HAK & KEWAJIBAN PEMBERI SEWA: •
menerima pembayaran sesua ai yang disepakati;
•
menyediakan barang yang di sew akan / jasa yang diberikan;
•
menanggung biaya pemeliha araan barang yang disew akan;
•
menjamin bila terdapat cacatt pada barang yang disew akan;
•
bertanggung jaw ab atas keru usakan barang yang bukan disebabkan pelanggaran atau bukan kare ena kelalaian Pihak penyew a; dan
•
menyatakan secara tertulis bahw a pemberi sew a atau pemberi jasa an atau pemanfaatan atas suatu barang menyerahkan hak penggunaa dan atau memberikan jasa ya ang dimilikinya kepada penyew a atau pengguna jasa (pernyataan ijjab).
Peraturan No. IX.A.14 – Ija rah HAK & KEWAJIBAN PENYEWA: •
manfaatkan barang / jasa ses suai yang disepakati;
•
membayar harga sew a atau upah u (ujrah) sesuai yang disepakati;
•
bertanggung jaw ab menjaga keutuhan barang serta g disepakati; menggunakannya sesuai yang
•
menanggung biaya pemeliha araan barang yang sifatnya ringan (tidak material) sesuai yang disepak kati;
•
bertanggung jaw ab atas keru usakan barang yang disew akan yang disebabkan oleh pelanggaran n atau karena kelalaian penyew a; dan
•
menyatakan secara tertulis bahw a penyew a atau penerima jasa a pemanfaatan atas suatu barang dan menerima hak penggunaan atau atau memberikan jasa yang dimiliki d pemberi sew a atau pemberi jasa (pernyataan qabul).
Peraturan No. IX.A.14 – Ija rah SYARAT OBJEK IJARAH: •
manfaat barang / jasa dapat dinilai dengan uang;
•
manfaat atas barang / jasa dapat d diserahkan kepada penyew a atau pengguna jasa;
•
manfaat barang / jasa tidak dilarang oleh syariah Islam (tidak diharamkan);
•
manfaat barang / jasa harus ditentukan dengan jelas;
•
spesifikasi barang / jasa harus dinyatakan dengan jelas.
SYARAT PENETAPAN HARGA SEWA (UPAH/UJRAH): •
besarnya harga sew a atau up pah (ujrah) dan cara pembayarannya ditetapkan secara tertulis dallam Ijarah; dan
•
alat pembayaran harga sew a atau upah adalah uang atau bentuk lain termasuk jasa (manfaat lain).
Peraturan No. IX.A.14 – Ka falah DEFINSI: Perjanjian (akad) dimana Pihak penja min (kafiil/guarantor) berjanji memberikan ja minan kepada Pihak yang dija min (makfuul nuhi kewajiban Pihak yang dija min ‘anhu/ashil/debitur) untuk memen kepada Pihak lain (makfuul lahu/kreditur).
KEW WAJIBAN
Memenuhi Memenuhi
kewajiban + fee
kewajiban AKAD KAFALAH MAKFUUL ‘ANHU / DEBITUR
KAAFIL / G GUARANTOR
MAKFUUL LAHU / KREDITUR
Peraturan No. IX.A.14 – Ka falah SYARAT PIHAK YANG TERLIBAT KA AFALAH: Kecakapan dan kew enangan untu uk melakukan perbuatan hukum
KEWAJIBAN PIHAK PENJAMIN: •
memiliki harta yang cukup untuk menjamin kew ajiban Pihak yang dijamin (makfuul ‘anhu/ashiiil/debitur) kepada Pihak lain (makfuul lahu/kreditur);
•
h untuk menggunakan hartanya sebagai memiliki kew enangan penuh jaminan atas pemenuhan kew w ajiban Pihak yang dijamin (makfuul ‘anhu/ashiil/debitur) kepada Pihak lain (makfuul lahu/kreditur); dan
•
menyatakan secara tertulis bahw a Pihak penjamin (kafiil/guarantor) ang dijamin (makfuul menjamin kew ajiban Pihak ya ‘anhu/ashiil/debitur) kepada Pihak lain (makfuul lahu/kreditur) (pernyataan ijab).
Peraturan No. IX.A.14 – Ka falah KEWAJIBAN PIHAK YANG DIJAMIN: • •
menyerahkan kewajibannya (hutangnya) kepada Pihak penjamin (kafiil/guarantor); dan menyatakan secara tertulis bahwa Pihak yang dijamin (makfuul ‘anhu/ashiil/debitur) menerima a jaminan dari Pihak penjamin (kafiil/guarantor) (pernyataan qabul).
BENTUK PENJAMINAN DALAM KAFA ALAH: • •
jaminan kebendaan jaminan umum seperti. jaminan perusahaan (corporate guarantee) dan jaminan pribadi (personal guarrantee).
OBJEK KAFALAH: •
kewajiban (hutang) Pihak yang g dijamin (makfuul ‘anhu/ashiil/debitur) kepada Pihak lain (makfuul lah hu/kreditur)
Peraturan No. IX.A.14 – Ka falah SYARAT OBJEK KAFALAH: •
kewajiban dimaksud dapat berrupa kewajiban pembayaran sejumlah uang, penyerahan barang, dan n atau pelaksanaan pekerjaan;
•
kewajiban dimaksud harus jela as nilai, jumlah, dan spesifikasinya;
•
kewajiban dimaksud bukan me erupakan kewajiban yang timbul dari halhal yang bertentangan dengan n syariah Islam; dan
•
harus merupakan hutang meng gikat (lazim) yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau diibebaskan.
HAL LAIN YANG DAPAT DISEPAKAT TI DALAM KAFALAH: •
besarnya imbalan (fee) atas pe enjaminan yang dilakukan oleh Pihak penjamin (kafiil/guarantor), y ang sifatnya mengikat
•
penunjukan Pihak lain untuk menyelesaikan m perselisihan antara para Pihak dalam Kafalah;
•
jangka waktu penjaminan dala am Kafalah.
Peraturan No. IX.A.14 – Mu udharabah DEFINSI: Perjanjian (akad) dimana Pihak yan ng meny ediakan dana (Shahib al-mal) berjanji kepada pengelola usaha (mudharib) untuk meny erahkan modal ntuk mengelola modal tersebut. dan pengelola (mudharib) berjanji un
Uang / asset
AKAD MU UDHARABAH MUDHARIB
SHAHIBUL MAL/ INVESTOR
Bagi Hasil
USAHA
Peraturan No. IX.A.14 – Mu udharabah SYARAT PIHAK YANG TERLIBAT MU UDHARABAH: Kecakapan dan kew enangan untu uk melakukan perbuatan hukum
HAK & KEWAJIBAN SHAHIB AL-MAL (PEMODAL): •
menerima bagian laba tertentu sesuai yang disepakati;
•
meminta jaminan dari mudhariib atau pihak ketiga yang dapat digunakan apabila mudharib melakukan pelanggaran p atas akad Mudharabah.
•
mengawasi pelaksanaan kegiattan usaha yang dilakukan oleh mudharib;
•
menyediakan seluruh modal ya ang disepakati;
•
menanggung seluruh kerugian usaha yang tidak diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan atau pelanggaran mudharib;
•
menyatakan secara tertulis bah hwa shahib al- mal menyerahkan modal kepada mudharib untuk dikelo ola oleh Mudharib sesuai dengan kesepakatan (pernyataan ijab).
Peraturan No. IX.A.14 – Mu udharabah
HAK & KEWAJIBAN MU DHARIB (PEN GELOLA): •
menerima bagian laba tertenttu sesuai yang disepakati dalam M udharabah;
•
npa campur tangan shahib al-mal mengelola kegiatan usaha tan
•
mengelola modal sesuai deng gan kesepakatan, dan memperhatikan syariah Islam serta kebiasaan n yang berlaku;
•
menanggung seluruh kerugia an usaha yang diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan dan attau pelanggaran mudharib atas M udharabah; dan
•
menyatakan secara tertulis bahw a mudharib telah menerima modal nji untuk mengelola modal tersebut dari shahib al-mal dan berjan sesuai dengan kesepakatan (pernyataan qabul).
Peraturan No. IX.A.14 – Mu udharabah SYARAT MODAL DALAM MUDHARA ABAH: •
berupa uang atau aset, baik be erupa benda berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan d uang;
•
jika modal dalam bentuk selain uang, maka nilai benda tersebut harus disepakati pada waktu akad;
•
tidak berupa piutang atau tagiihan, baik tagihan kpd mudharib maupun kpd Pihak lain; dan
•
dapat diserahkan kepada mud dharib dengan cara seluruh atau sebagian pada waktu dan tempat yang telah t disepakati.
SYARAT USAHA DALAM MUDHARA ABAH: •
Tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
•
dilarang dikaitkan (mu’allaq)) dengan sebuah kejadian di masa yang akan datang yang belum ten ntu terjadi.
Peraturan No. IX.A.14 – Mu udharabah KETENTUAN PEMBAGIAN KEUNTUN NGAN: •
keuntungan Mudharabah: selis sih lebih dari kekayaan Mudharabah dikurangi dengan modal Mudh harabah dan kewajiban kepada Pihak lain yang terkait dengan kegiatan Mudharabah; M
•
keuntungan Mudharabah meru upakan hak shahib al-mal dan mudharib dengan besarnya bagian sesua ai dengan kesepakatan; dan
•
besarnya bagian keutungan ma asing-masing pihak wajib dituangkan secara tertulis dalam bentuk persentase p (nisbah).
HAL LAIN YANG DAPAT DISEPAKAT TI DALAM MUDHARABAH: •
jangka waktu tertentu untuk masa m berlakunya Mudharabah;
•
Mudharib menyediakan biaya operasional sesuai kesepakatan dalam Mudharabah; dan atau
•
penunjukan Pihak lain untuk menyelesaikan m perselisihan antara Shahib al-mal dengan Mudharib.
Peraturan No. IX.A.14 – Wa akalah DEFINSI: perjanjian (akad) dimana Pihak yang memberi kuasa (muwakkil) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (wakil) untuk melakukan tindakan atau perbuata n tertentu.
Kuasa melakukan n perbuatan hukum + fee
AKAD D WAKALAH PEMBERI KUASA MUWAKKIL
/
PENERIMA KUASA WAKIL
/
PERBUATAN HUKUM
Peraturan No. IX.A.14 – Wa akalah SYARAT PIHAK YANG TERLIBAT WA AKALAH: Kecakapan dan kew enangan untu uk melakukan perbuatan hukum
KEWAJIBAN PEMBERI KUASA (MU WAKKIL): W •
memiliki kew enangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap an; dan hal-hal yang boleh dikuasaka
•
menyatakan secara tertulis bahw a Pihak yang memberi kuasa sa kepada Pihak penerima kuasa (wakil) (muwakkil) memberikan kuas untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (pernyataan ijab).
Peraturan No. IX.A.14 – Wa akalah
KEWAJIBAN PENERIMA KUASA (WAK KIL):
•
memiliki kemampuan untuk melaksanakan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya;
•
kum yang dikuasakan kepadanya serta melaksanakan perbuatan huk dilarang memberi kuasa kepa ada Pihak lain kecuali atas persetujuan Pihak yang memberi kuasa (m muwakkil); dan
•
menyatakan secara tertulis bahw a Pihak yang menerima kuasa (wakil) menerima kuasa dari Pihak yang memberi kuasa (muwakkil) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (pernyataan qabul).
Peraturan No. IX.A.14 – Wa akalah SYARAT PERBUATAN HUKUM YANG G MENJADI OBJEK WAKALAH: •
diketahui dengan jelas jenis perbuatan hukum yang dikuasakan serta an hukum yang dikuasakan tersebut; cara melaksanakan perbuata
•
tidak bertentangan dengan syariah s Islam; dan
•
dapat dikuasakan menurut syariah Islam.
HAL LAIN YANG DAPAT DISEPAKAT TI DALAM WAKALAH: •
besarnya imbalan (fee) atas pelaksanaan p perbuatan hukum yang dikuasakan, yang bersifat mengikat.
•
k menyelesaikan perselisihan antara para penunjukan Pihak lain untuk Pihak dalam Wakalah; dan attau
•
jangka w aktu pemberian kua asa.
5.
Peraturan II.K.1 – Kriteria dan d Penerbitan DES ISI POKOK PERATURAN:
Jenis Efek yang dapat dimu uat dalam DES;
Kriteria Saham Syariah:
Ketentuan dan persyaratan n Pihak lain dalam rangka mendapatkan persetujuan Bapepam-LK untuk dapat menerbitkan DES di luar ya ang telah ditetapkan oleh Bapepam-LK Kewajiban menggunakan DES D sebagai dasar bagi Pihak yang menerbitkan Indeks Efek Sy yariah atau menyusun portofolio investasi Efek Syariah.
Kriteria Saham Syariah Kriteria Saham Syariah:
Kegiatan tidak bertentanga an dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam ketentuan umum peraturan IX.A.13; Memenuhi rasio keuangan tertentu: •
•
Total utang yang berbasis s bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 82 2% (delapan puluh dua per seratus) Total pendapatan bunga dan d pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan tota al pendapatan usaha (revenue) dan pendapatan lain-lain tidak k lebih dari 10% (sepuluh per seratus)
Kriteria Saham Syariah Proses Seleksi Saham Emitten dan Perusahaan Publik Kriteria Kegiatan usaha Kriteria Rasio Keuangan
dak melakukan kegiatan usaha yang ertentangan dengan prinsip syariah, itu: Perjudian dan permainan tergolong judi; Melakukan perdagangan yang tidak disertai penyerahan barang/jasa, penawaran/permintaan palsu; Jasa Keuangan Ribawi (Bank, Prsh Pembiayaan, Asuransi) Produksi, Distribusi, Perdagangan, dan menyediakan produk Haram, merusak moral, atau mudharat Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap-menyuap.
• Rasio R Total Hutang R Ribawi (berbasis b bunga) dibandingkan d dengan Total Ekuitas: tidak lebih dari 82% memenuhi
memenuhi
• Kontribusi K Total p pendapatan non-halal d dibandingkan dengan T Total Pendapatan u usaha dan Pendapatan l lain: tidak lebih dari 10%
Saham Masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES)
Pihak lain Penerbit DES
PERSYARATAN PIHAK LAIN PENERBIT DES: Berbentuk Badan hukum; en dibidang Syariah; Memiliki SDM yang berkompete Memiliki SOP DES: 1. Prosedur pengumpulan data 2. Prosedur penelaahan periodi k & insidentil 3. Tujuan Penerbitan DES 4. Prosedur pemantauan DES 5. Prosedur Perubahan DES
Bersedia menjalani review yang dilakukan Bapepam dan LK
Terima Kasih Wassalamu’alaikum wr. wb. w
[email protected] [email protected]
Office Ph: 3858001 - ext.6840 Mobile Ph: +62 815 111 65 673 3
