No. 7/ 8 /DPNP
Jakarta, 31 Maret 2005
SURAT
EDARAN
Kepada SEMUA BANK UMUM DI INDONESIA
Perihal :
Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Bank Indonesia
Dalam Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/12/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar (Market Risk), Bab II angka 1 huruf a Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/23/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar (Market Risk) dan Pedoman Perhitungan Posisi Devisa Neto Bank Umum, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum serta Bab III Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum diatur mengenai lembaga pemeringkat (rating agency) dan peringkat yang dapat digunakan untuk menentukan kategori Kualifikasi (Qualifying) dan menetapkan kualitas terhadap penempatan Bank dalam bentuk surat berharga.
Sehubungan ...
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diatur lebih lanjut mengenai kriteria penilaian terhadap lembaga pemeringkat, pengkinian daftar lembaga pemeringkat, lembaga pemeringkat dan peringkat minimum yang diakui serta hal-hal lain yang berkaitan dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia, dengan pokok-pokok pengaturan sebagai berikut: I.
UMUM 1. Lembaga pemeringkat merupakan salah satu elemen penting dalam operasional pasar keuangan yang perannya semakin meningkat sejalan dengan pesatnya perkembangan pasar keuangan global. 2. Peran lembaga pemeringkat dalam mendukung operasional suatu sistem keuangan antara lain untuk membantu terciptanya transparansi pasar keuangan dan mendorong investasi yang efisien yang dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi. 3. Lembaga pemeringkat yang dapat dipertimbangkan sebagai lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia adalah lembaga pemeringkat yang memenuhi kriteria penilaian (eligibility criteria). 4. Peringkat minimum yang diakui Bank Indonesia merupakan peringkat investasi tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia. 5. Bank Indonesia melakukan pengkinian terhadap daftar lembaga pemeringkat dan peringkat minimum yang diakui berdasarkan hasil penilaian dan pemantauan terhadap lembaga pemeringkat dimaksud.
II.
KRITERIA PENILAIAN LEMBAGA PEMERINGKAT 1. PRINSIP UMUM Prinsip
umum
dalam
menetapkan
kriteria
penilaian
lembaga
pemeringkat antara lain: a. Kriteria ...
a. Kriteria penilaian yang ditetapkan tidak menghambat perkembangan industri pemeringkatan namun diharapkan dapat menstimulasi kompetisi yang sehat yang selanjutnya diharapkan dapat mendorong terciptanya disiplin pasar (market discipline). b. Kriteria penilaian ditujukan untuk mendorong agar lembaga pemeringkat menghasilkan peringkat yang kredibel. c. Kriteria penilaian ditetapkan sesuai dengan standar dan praktek internasional untuk mendukung terciptanya konsistensi diantara regulator, khususnya dalam melakukan penilaian dan pengakuan terhadap lembaga pemeringkat yang berskala regional maupun internasional. d. Beberapa standar, prinsip dan kode etik yang berlaku secara internasional yang menjadi acuan dalam menetapkan kriteria penilaian antara lain kriteria yang ditetapkan dalam dokumen International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards (A Revised Framework) oleh Basel Committee on Banking Supervision dari Bank for International Settlements. 2. KRITERIA PENILAIAN Kriteria yang menjadi acuan dalam melakukan penilaian terhadap lembaga pemeringkat adalah: a. Independensi Kriteria ini digunakan untuk menilai tingkat independensi atau kebebasan lembaga pemeringkat dari segala bentuk kepentingan, seperti kepentingan ekonomi, sosial dan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap hasil
pemeringkatan yang
diterbitkan. b. Obyektivitas ...
b. Obyektivitas Kriteria ini digunakan untuk menilai tingkat obyektivitas dan efektivitas proses pemeringkatan, metodologi yang digunakan dan dikembangkan, kewajaran dan konsistensi kriteria pemeringkatan dalam setiap proses penilaian dan penetapan peringkat dari suatu perusahaan (borrower) atau suatu penerbitan surat berharga (issuance). c. Akses oleh Publik Internasional (Transparansi) Kriteria
ini
digunakan
untuk menilai
keterbukaan
lembaga
pemeringkat atas seluruh informasi yang terkait dengan hasil pemeringkatan, termasuk asumsi dan latar belakang penerbitan hasil pemeringkatan kepada publik. d. Pengungkapan Publik (Disclosures) Kriteria ini digunakan untuk menilai pengungkapan segala sesuatu mengenai lembaga pemeringkat tersebut sehingga memungkinkan publik
maupun
independensi,
regulator
obyektivitas,
melakukan kapabilitas,
penilaian
terhadap
operasional
lembaga
pemeringkat, serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku. e. Sumber Daya (Resources) Kriteria
ini
digunakan untuk
menilai
kemampuan
lembaga
pemeringkat dalam mengelola usaha penyediaan jasa pemeringkatan, baik dari aspek sumber daya manusia (human resources) maupun aspek
sumber
daya
keuangan
(financial
resources)
yang
memungkinkan lembaga pemeringkat beroperasi secara independen dan profesional. f. Kredibilitas ...
f. Kredibilitas Kriteria ini digunakan untuk menilai pengakuan dan akseptabilitas oleh pasar terhadap keberadaan lembaga pemeringkat sebagai penyedia jasa pemeringkatan yang kredibel.
III. PENGKINIAN DAFTAR LEMBAGA PEMERINGKAT 1. Bank Indonesia melakukan pengkinian atas daftar lembaga pemeringkat yang diakui dan peringkat minimum berdasarkan hasil penilaian dan pemantauan terhadap pemenuhan kriteria penilaian yang ditetapkan baik secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 2. Untuk keperluan pemantauan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut di atas, Bank Indonesia dapat meminta agar lembaga pemeringkat menyampaikan laporan kinerja keuangan tahunan yang telah diaudit. Disamping itu Bank Indonesia dapat meminta informasi secara tertulis mengenai setiap perubahan yang bersifat material, antara lain perubahan struktur organisasi atau manajemen, formasi analis pemeringkat, prosedur pemeringkatan, serta kinerja keuangan yang dapat
mempengaruhi
kemampuan
lembaga
pemeringkat
dalam
menghasilkan peringkat yang kredibel atau informasi lain apabila diperlukan. 3. Lembaga
pemeringkat
dapat
dikeluarkan
dari
daftar
lembaga
pemeringkat yang diakui atau peringkat minimum dapat dinaikkan apabila memenuhi kondisi berikut: a. Lembaga pemeringkat tidak memenuhi sebagian atau seluruh kriteria penilaian;
b. Lembaga ...
b. Lembaga pemeringkat secara sengaja memberikan informasi yang keliru (misleading); c. Lembaga pemeringkat terbukti atau patut diduga terlibat dalam perbuatan melawan hukum antara lain menciptakan pasar semu atau insider trading, mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia atau non-publikasi mengenai kondisi perusahaan yang diperingkat kepada pihak lain tanpa persetujuan terlebih dahulu, melakukan negosiasi untuk menghasilkan peringkat yang lebih tinggi dari yang seharusnya, dan melakukan kompetisi yang tidak sehat antara lain dengan cara menawarkan pemberian peringkat yang lebih baik kepada klien lembaga pemeringkat lain; dan atau d. Lembaga pemeringkat melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait. 4. Berdasarkan penilaian pemenuhan kriteria terhadap permohonan pendaftaran lembaga pemeringkat untuk kepentingan pemeringkatan atas surat berharga yang dimiliki Bank, Bank Indonesia dapat memasukkan lembaga pemeringkat dimaksud dalam daftar lembaga pemeringkat yang diakui.
IV.
LEMBAGA PEMERINGKAT DAN PERINGKAT MINIMUM YANG DIAKUI 1. Peringkat Investasi. a. Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/12/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar (Market Risk) dan Bab II angka 1 huruf a Surat Edaran Bank Indonesia Nomor ...
Nomor 5/23/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar (Market Risk) dan Pedoman Perhitungan Posisi Devisa Neto Bank Umum antara lain mengatur mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat investasi yang dapat digunakan untuk menggolongkan surat berharga yang dimiliki Bank dalam kategori Kualifikasi (Qualifying). b. Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dan Bab III Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, antara lain mengatur bahwa kualitas: 1) surat berharga yang tidak aktif diperdagangkan di bursa efek Indonesia dan atau tidak memiliki informasi nilai pasar secara transparan; atau 2) surat berharga yang diakui berdasarkan harga perolehan, ditetapkan Lancar sepanjang surat berharga dimaksud memiliki peringkat investasi, kupon atau kewajiban lain yang sejenis dibayar dalam jumlah dan waktu yang tepat sesuai perjanjian, serta surat berharga belum jatuh tempo. c. Terkait dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, lembaga pemeringkat dan peringkat minimum yang diakui Bank Indonesia sebagai peringkat investasi adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I.
2. Selanjutnya ...
2. Selanjutnya, menunjuk Pasal 14 ayat (2) huruf b dan Pasal 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, surat berharga akan digolongkan dalam kualitas Kurang Lancar apabila surat berharga dimaksud memiliki peringkat paling kurang 1 (satu) tingkat dibawah peringkat investasi, tidak terdapat penundaan pembayaran kupon atau kewajiban lain yang sejenis dan belum jatuh tempo. Peringkat paling kurang 1 (satu) tingkat dibawah peringkat investasi yang diakui Bank Indonesia adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II. 3. Untuk surat berharga yang diakui berdasarkan nilai pasar, sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, salah satu kriteria untuk menggolongkan surat berharga dalam kualitas Lancar adalah keaktifan surat berharga tersebut diperdagangkan di bursa efek di Indonesia, termasuk apabila surat berharga diperdagangkan di luar bursa efek (over the counter) dan dicatatkan di bursa efek,
sepanjang volume transaksi
perdagangan surat berharga signifikan dan wajar (arms length transaction) dalam 10 (sepuluh) hari kerja terakhir sebelum tanggal laporan.
V.
LAIN-LAIN 1. Permohonan pendaftaran lembaga pemeringkat sebagaimana dimaksud pada Bab III angka 4 di atas diajukan secara tertulis kepada Bank Indonesia up. Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10110. 2. Penggunaan ...
2. Penggunaan jasa lembaga pemeringkat yang diakui Bank Indonesia oleh Bank menjadi tanggung jawab Bank yang bersangkutan.
VI. KETENTUAN PENUTUP Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini maka: a. Lampiran 2 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/23/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar (Market Risk) dan Pedoman Perhitungan Posisi Devisa Neto Bank Umum; dan b. Lampiran 2 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2005. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum.
BANK INDONESIA,
MAMAN H. SOMANTRI DEPUTI GUBERNUR
Lampiran I Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/ 8 / DPNP tanggal 31 Maret 2005
Lembaga Pemeringkat dan Peringkat Investasi Dalam Rangka Menggolongkan Surat Berharga yang Dimiliki Bank Dalam Kategori Kualifikasi (Qualifying) dan Dinilai Lancar Peringkat Minimum Lembaga Pemeringkat
Surat Berharga Jangka Pendek
Moody’s Standard and Poor’s Fitch Ratings Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Kasnic Credit Rating Indonesia
P-3 A-3 F3 id A4
Surat Berharga Jangka Menengah dan Jangka Panjang Baa3 BBBBBBidBBB-
K-4
BBB-
Lampiran II Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/ 8 / DPNP tanggal 31 Maret 2005
Lembaga Pemeringkat dan Peringkat Minimum Dalam Rangka Menggolongkan Surat Berharga yang Dimiliki Bank Dinilai Kurang Lancar Peringkat Minimum Lembaga Pemeringkat
Moody’s Standard and Poor’s Fitch Ratings Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Kasnic Credit Rating Indonesia
Surat Berharga Jangka Pendek NP B B idB
Surat Berharga Jangka Menengah dan Jangka Panjang Ba1 BB+ BB+ idBB+
K-5
BB+
