KENAIKAN HARGA BBM
KENAIKAN HARGA PANGAN
DAYA BELI MENURUN
PEKERJA INFORMAL
PROGRAM KOMPENSASI
KENAIKAN BBM DAN TEKANAN BAGI TENAGA KERJA INFORMAL (LINGKARAN SETAN KEMISKINAN)
KEMISKINAN
PENGANGGURAN
PROGRAM KOMPENSASI GAGAL
PENDAHULUAN • KEBIJAKAN KENAIKAN HARGA BBM YANG KONTRA PRODUKTIF • RPJM NASIONAL 2009 – 2014, PEMBANGUNAN “PRO JOB” • TRANSFORMASI EKONOMI – AGRARIS KE INDSUTRI DAN JASA • GAGALNYA TRANSFORMASI KETENAGAKERJAAN 103.2 JUTA TENAGA KERJA INFORMAL DAN SETENGAH PENGANGGURAN (32.2% DI SEKTOR PERTANIAN DAN 15.3% DI
SEKTOR PERDAGANGAN) DAN 7.2 JUTA PENGANGGURAN (STAGNAN)
• SULITNYA PERIZINAN USAHA DI SEKTOR INFORMAL • KETIMPANGAN KESEJAHTERAAN ANTARA TENAGA KERJA FORMAL DAN INFORMAL • MINIMNYA SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA INFORMAL
PEMERINTAH GAGAL MELAKUKAN TRANSFORMASI KETENAGAKERJAAN
Gambar 1 Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Formal, Informal, Setengah Pengangguran dan Pengangguran di Indonesia, Tahun 2004-2013 (juta)
TEKANAN EKONOMI (GLOBAL ECONOMIC CRISIS) MENINGKATKAN JUMLAH TENAGA KERJA INFORMAL. JUMLAH SETENGAH PENGANGGURAN TERUS MENGALAMI PENINGKATAN SETIAP TAHUN PENGANGGURAN STAGNAN PERTUMBUHAN EKONOMI GAGAL MENYERAP TENAGA KERJA
Keterangan: Data ketenagakerjaan Februari 2013 (Sakernas 2013) Sumber: Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), diolah
Gambar 2 Kontribusi Tenaga Kerja Informal, Formal dan Perekonomian Menurut Lapangan Usaha di Indonesia, Tahun 2012
PEMERINTAH GAGAL MELAKUKAN TRANSFORMASI KETENAGAKERJAAN TRANSFORMASI EKONOMI KETENAGAKERJAAN = GAGAL
V.S
TRANSFORMASI
JUMLAH TENAGA KERJA INFORMAL DI SEKTOR PERTANIAN SANGAT BESAR PADAHAL KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PEREKONOMIAN SEMAKIN KECIL SEKTOR INDUSTRI DAN JASA KONTRIBUSINYA BESAR TAPI GAGAL MENYERAP TENAGA KERJA STRUKTUR EKONOMI DAN STRUKTUR PASAR KERJA SANGAT LEMAH Sumber: Sakernas 2012 dan BPS 2013 (diolah)
SULITNYA SISTEM PERIZINAN USAHA BAGI SEKTOR INFORMAL SISTEM PERIZINAN
• PROSEDUR BANYAK • BIAYA MAHAL • TIDAK ADA INSENTIF • TIDAK ADA RELEVANSI TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA
SISTEM PERIZINAN SATU ATAP
• HANYA MEMINDAHNKAN LOKASI PERIZINAN DARI BEBERAPA LOKASI KE SATU LOKASI
• PROSEDUR ADMINISTRASI MASIH MENYULITKAN PELAKU USAHA
• BIAYA YANG DIKENAKAN SANGAT TINGGI BAGI UMKM TERUTAMA USAHA MIKRO DAN KECIL
KETIMPANGAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA FORMAL VS TENAGA KERJA INFORMAL
Gambar 3 Kesenjangan Kesejahteraan (diukur dari rata-rata pengeluaran rumah tangga/bulan) antara Pekerja Formal dengan Pekerja Informal di Indonesia
MEKANISME PENGUPAHAN YANG BERBEDA TEKANAN DARI PEMILIK USAHA YANG RELATIF MENGGURANGI BIAYA LANGSUNG PRODUKSI TIDAK ADA REGULASI YANG MENGATUR SISTEM UPAH SEKTOR INFORMAL
UNSKILL DAN BERPENDIDIKAN RENDAH Keterangan: (D1) sepuluh persen terendah, (D10) sepuluh persen tertinggi Sumber: Susenas 2011 (diolah)
SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL YANG MENGECEWAKAN GAMBAR 4 JUMLAH TENAGA KERJA FORMAL DAN INFORMAL, KEPESERTAAN DALAM PROGRAM JAMSOSTEK, TAHUN 2013
KENAPA?
•
UU SJSN MINIM MENAGATUR MEKANISME PELAKSANAAN JAMSOSTEK BAGI TENAGA KERJA INFORMAL
•
PERMENAKERTRANS NO. 24/MEN/VII/2006 TENTANG JAMSOSTEK BAGI TENAGA KERJA INFORMAL TIDAK BERSIFAT
MANDATORY
Sumber: Sakernas 2013 (Februari) dan PT. Jamsostek (2013)
•
KEJELASAN DALAM SISTEM IURAN BAGI TENAGA KERJA INFORMAL
• •
BAGAIMANA DENGAN PROGRAM JAMKESMAS/JAMKESDA? BAGAIMANA BPJS DALAM MELAKUKAN TATA KELOLA SISTEM JAMSOSTEK BAGI TENAGA KERJA INFORMAL?
REKOMENDASI KEBIJAKAN DALAM PELAKSANAAN SJSN, PEMERINTAH PERLU MEMBUAT REGULASI KHUSUS TERKAIT JAMOSTEK TENAGA KERJA INFORMAL
• •
PERLU DIBUAT PERATURAN PEMERINTAH (PP) KHUSUS TENYANG SISTEM JAMINAN SOSIAL UNTUK TENAGA KERJA INFORMAL REGULASI INI MENGATUR TENTANG MEKANISME KEPESERTAAN TENAGA KERJA INFORMAL TERHADAP PROGRAM JAMSOSTEK (IURAN, PERANAN NEGARA, BPJS, ADOPSI JAMKESMAS/JAMKESDA DALAM SJSN TENAGA KERJA INFORMAL)
ROADMAP TRANSFORMASI SEKTOR INFORMAL KE SEKTOR FORMAL
•
PROSEDUR ADMINISTRASI PERIZINAN USAHA YANG RELEVAN DENGAN SEKTOR USAHA INFORMAL
•
BIAYA PERIZINAN YANG TERJANGKAU BAGI USAHA INFORMAL TERUTAMA USAHA MIKRO DAN KECIL
•
INSENTIF – AKSES KE KREDIT PERBANKAN DENGAN TINGKAT BUNGA TERJANGKAU
•
PENDATAAN SEKTOR INFORMAL DAN MEKANISME SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA INFORMAL
KEMUDAHAN PERIZINAN BAGI SEKTOR USAHA INFORMAL
•
TRANSFORMASI SISTEM USAHA INFORMAL
•
TRANSFORMASI SISTEM SEKTOR USAHA INFORMAL
• •
TRANSFORMASI KETENAGAKERJAAN
DLL
PERIZINAN PEMBIAYAAN
TERIMA KASIH
Jln. Rawa Bambu I Blok A No. 8-E RT010 RW 06, Pasar Minggu, JakartaSelatan, 12520 Telp : (021) 7811798 Fax : (021) 7811 897 Website: www.theprakarsa.org Email:
[email protected]
