KEMENTERIAN PERHUBUNGAN D!REKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT GEDUNG KARYA LANTAI 12 S.D .I7
JL, MEDAN MERDEKA BAMT NO,8
TEL. : 3811308, 3505006, 3813269, 3447017 3W2440
Psl. :
TLX
4213. 4227,4209, 4135
38444S2, 3458540 3811786, 3845430, 3507576
KEPUTUSAN OIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT Not\4oR : rllr,ood/0+ rt
/Wyt^tS
TENTANG
pEMBENTUKaN Tl\4 peruyEupuRNnnu ieNyusuNAN DoKUt\4EN pERSyARATAN PEMBENTUKAN BADAN LAYANAN UMUI\4 (BLU) PADA DIREKTOMT KENAVIGASIAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,
l\,lenimbang :
a.
bahwa dalam rangka percepatan pelayanan perizinan kepada pengguna jasa, maka pe.lu dibentuk Badan Layanan Umum di lingkungan Direftorat Jenderal Perhubungan Laut;
b
bahvia dalam rangka pembentukan Badan Layanan Umum di lingkungan
Di.ektorat Jenderal Perhubungan Laut, perlu membentuk Tim pendiian Badan Layanan Umum di lingkungan Direktoral Jenderal perhubungan Laut dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
bahwa pejabaypegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk duduk dalam keanggotaan Tim dimaksud:
Mengingat
1
Undang-tjndang Nomor
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); 2.
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400): Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tenlang Pelayaran (Lembamn Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4849); 5.
Undang-Undang Nomor'12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 201.1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5233);
6.
Undang-Undang Nomo.'19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 20'13 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5361);
""|{zrtzali fieraluan ?el4ta,r!n 3e@6 "ft"rrAriurr* t?aiptzt ya Sfuelarrrahi Aerh{at"
7.
PeratuGn Pemerinlah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;
8.
Peratu.an Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PeratuEn Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ientang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9-
Peraluran Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tenlang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan peraturan Pengganti UnCang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peaaturan Presiden;
'10.
Peraturan P.esiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian N€ara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
11-
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia lahun 20.15 Nomor 8);
12.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 87 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menleri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009 tenlang Tala Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
13.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2OlO teniang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pM. 68 Tahun 2013;
14.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
15.
Keputusan l\4enteri Perhubungan Nomor KU. 707111'llDJPL-15 Tanggal T Januari 2015 tentang Pemberhentian dengan hormat Pengelola Anggaran Tahun 2014 da. Penunjukan/Pengangkatan Pengelola AnggaGn pada kantor pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; MEN4UTUSKAN
Menetapkan
:
KEPUTUSAN OIREKTUR JENDEML PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYEMPURNAAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERSYARATAN PEMBENTUKAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PADA DIREKTORAT KENAVIGASIAN.
PERTAMA
Tim
Penyempumaan Penyusunan Dokumen persyaratan Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) pada Direktorat Jenderal
Membentuk
Perhubungan Laut dengan susunan keanggotaan sebagaimana lercantum dalam Lampiran Keputusan ini. KEDUA
Tim Kajian Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri dari Kelompok Kerja yang mempunyaitugas sebagai berikut :
1. 2.
l\4elakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap persya.atan pembentukan Badan Layanan Umum terkait; MenyLrsun dan merumuskan kohsep materi muatan Badan Layanan Umum
terkait di tingkat Kementerian Perhubungan;
Laut Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan
Nomor Tanggal
: :
s.'#ffi !iiliqiiiltffi ""'*ol',l"Yoffi,i['"'ff iAtA DTREKToR I xE!4Y!c4!l4N L
Pengarah 2- Ketua 3. Wakil Ketua 4. Sekretaris 5. Anggota
':
:
Direktur Jenderal Perhubungan Laut' 5iit"t"r.is bir"ttorat Jenderal Perhubungan Laut' Direktur Kenavigasian Kepata Bagian Hukum.
a DirektotatKenavigasian
1) lr.Rasman Ginting Munte, MSTr 2) Pamuii Premadi, SE, MM 3) Rifanie Komara, ST, MSc
4i Moch. Arianto Wlbowo, SE 5) Prayitno
b- Bito Perencanaan
1) Boedy Santoso 2) Rina Wahyu Jatiningsih 3i Risha Try Gusthantiyah 4) Sandy Ratna P
c. Biro Kepegawaian dan Organisasi 1) Bambang Wionarko 2) Retno Dewayanr 3) Hendro Purnomojati d. Biro Keuangan dan PerlengkaPan 1l Ciskaninstvas H, SE, MMtr 2i Didik Marsudi w.w, sE :t tnOriati. Se, UM
4; lrwandi, S.Kom M.Eng 5i Unqqul Diatmiko, SH 6i Mariska Uli lmerlin, SE 7i Anton Heru Prawoko' SE 8) SitiAtuyah, SE.AK CA 9) MarhennY MulYantngsih
e. Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri 1) Prawoto, SH 2) Salriyadi SH, MH 3) lko Urlwiko 4) Leonardo
L
y#ffi
Transporlasi Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa 1) Radjalis 2) ToniTauladan, Ssi, MT 3) Azhar Setiawibawa, ST, MT
*un'"
