ffir
\z
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN D!REKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT GEDUNG KARYA LANTAI 125.D 17 JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8 JAKARTA - 101,IO
TEL. : 3811308, 3505006, 3813269, 34470'17
Psl. :
3842440 4213,4227, 4209,4135
TLX :
3844492, 3458540
Fax :
38'11786, 3845430, 3507576
PERATURAIT DIREKTUR JEITDERAL PERHUBI'IIIGAN LAUT
NoMoR: .fiV
.l4l r /z/XPu
-
zot{
TENTANC PEMUTAKHIRAN BAGI PELAUTYANGTIDAK MEMILIKI MASA LAYAR DALAM RANGKA StrRTIFIKASI IN?ER]\TA.?IONA L CONVENTION O-lV S?AJVDARD OF TRAINING CERTIFICATION AND WATCHKEDPING F'OR SEAFARERS (STCW -i9TSAMANDEMEN 2010. DENGAN RAHMATTUHANYAMG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
Menimbang :
a.
b_
balrwa dengal pemberlakuan International Conuention on Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seaforers FrcW 1978 arr,and,erlen 2010, maka perlu penyesuaian terhadap sertifrkat keahlian pelaut melalui pelaksanaan pendidikan dal latihan serta ujian pemutakhiran sertifikat keahlian pelaut yang tidak memiliki masa layar;
bahwa dengan memperhatikan International Conuention on Standard of TrainirLg Certification and Wotchkeeping for Seafarers ErcW 1978 atnandemen 2010 Code Section A-I/11 mengenai Sertilikat Pemuta-khiran (Reualidation of Certificate) pada Ayat 1.2 Keahlian Profesi (Pro;[es sional Competencel dapat dipelihara dengan penyetaraan masa berlayar;
Mengingat :
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud da-lam huruf a dan b, maka pedu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang pemutakhiran bagi pelaut yang tidak memiliki masa layar dalam rangka sertiflkasi Internotional Conuention on Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978 arnandsrnen 2010.
1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 2. Peraturan.
"
"lbnhab
gerah.mry gel&Wr,n* grm,,lnr$rrrdahilill,ga,N4,tanya,1k&k rntara
g"rt
W;'
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Reputllik Indonesia Nomor 392);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
4.
Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1986 tentang Pengesahan International Convention on Staldard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers 1978 sebagaimana telah diubah dengan Amandemen yang terakhir;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41);
6.
Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7.
Peraturan Menteri Perhubungal Nomor PM. 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan darl Pelatihar, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2013 Nomor 1089);
8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 . Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844); MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN DIREKTUR JENDTRAL PERHUBUIIGAN
LAUT TENTANG PEMUTAKHIRAN BAGI PELAUT YANG TIDAK MEMILIXI
MASA LAYAR DAL/IM RAITGI{A SERTIFIXASI
INTERIiIATIOIiTAL CAIiiyENTION O]\T S?AJVDARD O-r. ?RAII\,IAIG CERTI?ICdTION AND WATCHKEEPTNG FOR SEAI|TIRERS /SreW? r97a AMAITTDEMEN 2()1().
Pasal
1
(1) Pelaut yang tidak memiliki masa layar adalah pelaut yartg memiliki masa layar dengan sertifikat kompetensi . ge-belum Intentational Conuention on Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW 1978 arnandemen 2010 atau yang tidak bekerja di atas kapal lebih dari 5 tahun pada kapal niaga dengan serti{ikat berdasarkan Internatbnal Conuention on Stondard of Training Certification and Watchkeeping .for $eafarers (SICW 1978 err.end,emen 2010 dan digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi dibidalg perkapaJan dan kepelautaa; / (2) Bukti.
(2\ Bukti pengakuan
pelaut tidak bekeq'a di atas kapal lebih dari 5 (lima) tahun dibuktikal dengan surat keterangan dari instansi atau lembaga atau perusahaan yang memperkeq'akannya;
(3)
Pemutakhiran pelaut yang tidak memiliki masa layar diberikan kepada pelaut pemilik sertifrkat keahlian tingkat I atau II atau III. Pasal 2
(U
Pendidikal dan pelatihan pemutakhiran sebagaimana disebut pasal 1 ayat (3) dilaksanakan oleh lembaga yang telah mendapatlan pengesahan (approual) dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sesuai dengan program diklat yang dilaksaaakan dan diberikaa kewenangan untuk melaksana-kan program diklat pemutakhiran pelaut yang tidak memiliki masa layar oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
(21
Kewenangal untuk melaksanakan program diklat pemutakhiran pelaut yang tidak memiliki masa layar diberikan melalui proses evaluasi setiap permohonan pelaksanaan diklat tersebut per periode pelaksanaan/ angkatan diklat;
(3)
Kewenangan untuk melaksanakan program diklat pemutakhiran pelaut diberikan setiap permohonan pelaksanaan diklat tersebut dengan melengkapi; a. Dokumen evaluasi; b. Data peserta dildat; dan c. Dokumen pendukung peserta diklat;
(4)
Froses evaluasi meliputi: Kecukupan tenaga pengajar ; b. Memiliki tenaga pengqlar dengan sertifikat satu tingkat diatas atau setara program diklat pemutakhiran yang dilaksanakan; c. Kecukupan sarana prasarana : a.
a) b) ")
Kelas;
SimulatorBridge, Engine, Dleklronic Chart Displog, Rada4 ARPA; dan Computer Base TrainirLg.
(5) Ujian pemutakhiran dilaksanakan oleh Dewan Penguji Keahlian Pelaut (DPKP) melalui Pelalsana Ujian Keahlian Pelaut (PUKP). Pasal 3
Materi Pembelajaran diklat pemutakhiran pelaut yang tidak memiliki masa layar terdiri dari: 't,. -i / a.
Nautika.
a. Nautika Tingkat I
:
Kode
KEI,.)MPr)K Grrup Of Subject
Materi Code Of Material
MATA KULIAH (Vocatiort Sabject$
3.2 A-rr / 2
Mata Kuliah Subkct 1. Kepedulian
JAM (Hours) Teori Tlrcorg
Jumlah (total) Praktek
Practiac
6
o
6
6
o
6
4
o
4
4
4
8
20
4
24
Lingfungan Enuironmerlt Au)iu77],ess
3.5 A-IJ/2
2. Kepetn irnpinan
Dan Ketera:mpilan Manajerial Use lcadership Arul Manageial SkTls 3. Peraturan
Tenaga Ke{a Maritim Maitime Labanr Conuention
3.5 A-tr /2
1. Pengenalan
Operational Use of ECDIS, Bidse Resource Managem.ent, The Dongerous,
Hazardous & Harmful Cargoes (IMDG Code)
Sub Total
Total
24
/b. Nautika.
,.- .i
b. Nautika Tingkat II
:
JAM (Hours)
Kode
Materi
KELOMPOK Group Of
Code
Subjed
Material
MATA KULIAH KEAHLIAN Vocotion
3.2
Of
A-Lt / 2
Mata Kuliah Subject 1. Kepedulian
Jumlah [total)
Teori
Praktek
Theorg
Proctice
6
o
6
6
o
6
4
o
4
4
4
a
20
4
24
Lingkungan Enuironment Au)anl.ess
glbjects
3.5
A-II/2
2. Kepemimpinan
Dan Ketera:rrpilan Manajerial
Use And
Lead.ership
Manogeial
SlzTls
3. Peraturan
Tenaga. Ke{a Maritim Maitime
Labour Conuention
3.5 A-tr /2
4. Pengenalan
Operational Use of ECDIS, Bidge Resource Management Tlrc Dangerous,
Hazardous
& Harmful Cargoes (IMDG Code)
Sub Total
Total
24
/c. Nautika.
-,
.:
c. Nautika Tingkat III : Jam (Hours)
Kode
Mata Kuliah Subject
Materi Group Of Subject MATA KULIAH Vocation Subjects
Code
Of
Material 2.2
A-II/I
. Pemeriksaan Rua.ng Muat Cargo Space
Jumlah
Teori
Praktek
Theory
Practice
2
2
4
3
o
3
Total
Inspections 3.6
Kepedulian Lingkungan Enuironment Auamess 3. Keterampilan 2.
A-il/7 3.7.1-6 A-rr/ I
o
keqja Tim dan Kepemimpinan (Application Leadership and Teamutork Skills)
SOLAS
ch.
l-2, rr,
o
4. Pedengkapan
Dek
3
Dan
Permesinan
v, ry,XI-
(Deck
2
Machinery Equipment)
an-d.
5. Peraturan
Tenaga Mari i"'
o Kerja
(Maitime Labour Conuention/ MLC)
3.6 A-rr/
5. Pengenalan 1
4
4
18.
6
8
Operational Use of ECDIS, Bidge Resource Management, The Dangerous,
Hazardous
&
Harmful Cargoes IIMDG Code) Sub Total
Total
24
24
/d. Teknika.
'/,.
-i
d. Teknika Tingkat I : Kode T'FI AI/IPAT
(Group Of Subject)
MATA KULIAH Vocation &tbjects
Jam (Hours)
Materi
Mata Kuliah (Subject)
(cdeof Mateial )
l. Turbin
1.1
Ihp"l Marine
A-rrr /2
Teori
Uap
Theora
Praktek Practire
6
o
Jumlah Total
6
Laut Steam
I l]rD[le 2-
1.1
A-rrr /2
A-ril/2
Gas Gas
Ketel Uap Kapal LAut
Morine
4
4
Laut
Marine TLrbine 3.
1.1
Turbin Kapal
6
o
6
6
o
6
6
o
6
4
o
4
4
4
a
36
4
40
Steam
Boiler 4. Kepedulian
4.2 A-rrr /2
Lingkungan Enuironment Au)am.ess
4.5.1-6 A-LII/2
5. Kepetnimpinan
Dan Keterampilan Manajerial Use lcadership And Manogeial Stro7ls
5. Peraturan
Tenaga
Ket'a Maritim Maitime Laba-r Conuention
3.6 A-rr /
t
Z. Pengenalan
Ettghte Resource Management, TLe Dangerous,
Hazard.ous & Harmful Cargoes (IMDG Code) Sub Total
Total
40 ':
"
/e!. Teknik.
e. Teknika Tingkat II : Jarn (Hours)
Kode KELOMPO K (roup Of Subject MATA KULIAH KEAHLIAN Vocation Subjects
Materi Cod-e Of Material 1.1
Mata Kuliah Subject 1.
A-[tr/2
Turbin Kapal Marine
Uap
Teori
Praktek Theory Practice
Jumlah Total
6
o
6
4
o
4
6
o
6
6
o
6
6
o
6
4
o
4
4
4
a
36
4
40
Laut Steam
Turbine 1.2
2.
A-ilt/2
Tubin Kapal Moine T
l.l
A-rt/2
Gas
Laut Gas
rbirte
3. Ketel Uap Kapal
LAut
Maine
Steam
Boiler 4.2
4. Kepedulian
Lingkungan Enuironment
A-rrr /2
AtDarrtess
4.5.1-6
5-
Kepemirnfinan Dan Keteranpilan Manajerial Use Leadership And- Manageial
5.
Peratural
A-trr /2
Strz7ls
Tenaga
Kerja
Maritim 3.6 A-rr /
Maitim.e Labour Conuention 7. Pengenalan
t
Etqne Resource Monagement, Ttte Dangerous,
Hazardous & Harmful Cargoes (IMDG Code)
Sub Total
Total
40
'r.. i /f. Teknik.
f.
Teknika Tingkat III
:
.Jarn (Hours)
Kode
Materi Group Of Subject
Code Of Mateial
MATA KULIAH Vocation Subjects
1.4 A-rn /
|
Mata Kuliah Subject 1.
Turbin
Uap
Kapal
Laut
Marine
Teori
Jumlah Total
Theory
Praktek Practice
3
o
3
o
J
o
3
3
o
J
4
o
4
4
o
4
4
4
a
J
Steam
T\lrbine 1.4
A-rr/t 1.4
2. SkillsT\rrbin Gas Kapal Laut Marine Gas Turbine 3. Ketel
A-rrr/1
Uap LAut
KapaI
Marine
Steam
Boiler 4. Kepedulian
4.1
A-rrr/1
Ling[
4.7.1-5 A-rrr/r
5. Kepemi,"pinan
Dan Keterampilan Manajerial Use Leadership And Managerial 5. Peraturan
Tenaga
Kerja
Maritim Maitime Labour Conuention
3.6 A-tr /
t
8. Pengenalan
Enghe Resanrtp Management, The Dangerous,
Hozarduts & Harmful Cargoes (IMDG Cod.el
Sub Total Total
24
4
2a
28i / Pasal 4
Pasal 4 (1)
Peserta diklat pemutakhiran pelaut yang tidak memiliki
masa layar setelah mengikuti diklat wajib mengikuti assessmen (penilaian) dan ujian yang diselenggarakan oleh Dewan Pengujian Keahlian Pelaut (DPKP) melalui Pelaksana Ujian Keahlian Laut (PUKP); (2j
Peserta ujian pemutakhiran pelaut yang tidak memiliki masa layar wajib memenuhi persyaratan : a. Menyelesaikan diklat pemutakhiran bagi pelaut yang tidak memiliki masa layar dengan tingkatan sesuai dengan yang akan diujikan; b. Memiliki sertilikat keahlian tingkat I atau II atau III sesuai jenjang diklat yang akan diujikan; c. Memiliki kode pelaut (seafarer code); dan d. Surat keterangan sehat. Pasal 5
(1)
Sertifikat pemutakhiran lagi pelaut yang tidak memiliki masa layar diberikan kepada peserta Diklat yang telah
dinyatakan lulus dalam sidang yudisium dilaksanalan oleh Dewan Penguji Keahlian Pelaut
yang
(DPKP)
melalui Pelaksana Ujian Keahlian Pelaut (PUKP); (2)
Sertifikat pengesahan atan Certifirate of Endorsment (COE)
tidak diberikan kepada peserta Diklat pemutakhiran bagi pelaut yang tidak memiliki masa layar dan persyaratan lainnya; (3)
Sertifikat keahlian bagi pelaut yang tidak memiliki masa layar dikelompokan pada database pelaut yang tidak aktif berlayar atau mengawaki kapal.
/
pasal 6 ,,..
'i
pasal 6
(1)
Bagi pemilik sertifikat keahlian pelaut yang tidak memiliki masa layar yang ingin berlayar di kapal niaga wajib : a. Memiliki sertifikat kesehatan pelaut yang valid; dan b. Memenuhi sertifikat keterampilan yang dipersyaratkan sesrbj International Conuention on Stand.ard of Training Certifi.cation and Watchkeeping amandemen 2010;
for Seafarers
(STCW)197b
(21 Bagi pemilik sertifikat keahlian pelaut International Conuention on Standard of Training Ceftification and Watchkeeping for Seafarers (STCW)L7ZB amandemen 2010 dan tidak memiliki masa iayar sesuai ketentuan untuk dapat
diterbitkan Sertifikat pengesahan atau Certificate of
Endorsment (CoE)kembali wajib mengikuti diklat pelaut yang tidak memiliki masa 1avar. pasal 7
Peraturan Direktur Jenderal yang bertentangan dengan peraturan ini yang diterbitkan sebelum peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi. pasal g
Peraturan Direktur Jenderal ditetapkan.
ini mulai berlaku pada tanggal
Ditetapkan di Pada tanggal
JAKARTA
t'l
1arn,a,.i ao$
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
fid Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BACIT\N HUKUM
ISTIA\ SI{, NISi Pembina Tk I (Mb) NlP. 195?0213 199403 I 001
Capt. BOBBY R. MAMAHIT Pembina Utama (IV/e) NIP. 19560912 198503 1002
