KEMENTERIAN PERHU BUNGAN DIREKTORAT JEN DERAL PERHUBUNGAN LAUT GEDUNG KARYA LANTAI 12 sld 17 JL. MEDAN MERDEKABARAT No. 8
TEL. : 3811308, 3505006, 3813269, 3,147017
P8t.
JAKARTA - 10110
|
38/.2440 4213. 4227. 4209. 4135
PERATURAIT DIREKTI'R
NoMoR:
TLX : 384,t492,345890
Fax :
3811786, 3845430, 3507576
.'IIf DERAL PERIII'BUI{GAT LAUT
HE.lo3/s/t37 PtPt -rr TENTANG
SERTIFIKASI KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN AWAK KAPAL NEGARA
DIRTIITUR JTITDERAL PERIII'BIIITGAIT LAUT,
Menimbang
: 1, Bahwa adanya beberapa instansi pemerintah
yang mengoperasionalkan kapal Negara untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya;
Kapal Negara yang beroperasi memerlukan standarisasi maka perlu dibuatkan peraturan mengenai sertifikasi bagi awak kapal Negara.
Mengingat :
1.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O3 Nomor 78, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO8 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O8 Nomor 64, Taunbahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2OL2 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 104);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2OO0 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O0O Nomor 13, Tambaha-n Lembaran Negara RepubUk Indonesia Nomor 3929);
7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 8); Peraturan Presiden Nomor
Peraturan Presiden Nomor 4O Tghun 2Ol5 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 75);
/7. Peraturan........
F"d"rr"k"r,E ", "
holrt 9r,-,1o.**gcta,Wha,raguarti,ilrndnhu/,ge,vtilanya,$.i4larrmta,n,g*l"A*;'
7. '
Peraturan Menteri Ferhubungan Nomor pM.
6O
Tahua 2OlO
tentang Organisad dan Tata Kerja Kementerian Perhutruagan s6lagqirrlana diubah tenafahir deagan Peraturan Menteri Ferhrrbungan Nomor pM. 6g Tahun 2013;
8,
Peraturan Menteri perhubungaa Nomor p}L ZO Tahun 2Ol3 tentang Pendidikan dan pelatihan, Sertifikasi serta Dinas
Jog
MEMUTUSKAN
Ieaetrplen:
PERATITRAr DIRfBfiTB .IEXIDERAL ?EREITBIIilGAr LAIII TEMA]rC SEK"IIrITASI TEGARA. Pasal
I
Dalarn keputusan ini yalg di'naksud dengan:
1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jeais tertentu, denga[ tenaga angin, tfnaga 6aLqtiL, energr lainnya, ditarik at , diurnaa ;e"rnaslk kendaraan yaag berdaya dukung keadaraan di barmah permukaan air, serta alat apuag d.n bangunan terapurg yang tidak berpindah_pindah.
2. Kapal Negara adalah kapal rnAik Negara digunakan oleh instansi Pemerintah tertentu yang dib€ri - fungsi ,ran kewen,rzr8rrr s€srrai derrgrn keteratuarn peraturan pe11ndaag-
sldangan untuk menegakan hukum serta tugas-tugas pemerintah lrrifl'tya.
3. Sertfikat
Komtrretelrsl Ihpaf Negara adalah sertifikat yang diterbitlaa kepada perwira kapal -egara seb.S"i bukf,
bahwa pemitiL telah memiliki Ls-fet€nsi
yang
untuk kapal negara dan kewerrangan jab-atan
pada tal.al negara-
4.
Sertifikat Keterampilan Lapal Negara adalah sertifikat yang
diterbitlan kepada awak Lrtr'al nepara seb"goi bukd bah;
pernrliL 161s6 -"-65 keterampilan terteutu 5rang dipedukan dalarn 661j2laflqs1tugasrya pada kapaf negara. -
5-
Nakhoda kapal negara addlah Kornandan atau pejabat yar:g diberikan kewenangan sebagai pernitn,pitr tertlnggi atau pemegang komaado di atas kryal negara-
6. Perwira Kapal
Negara adalah awak r
/7. Ratiae..
7. Rating Kapal Negara adaloh awak trql.al negara
yang mencrima pcaugasan untukjabatan tertentu sat*in Nakhoda dan Persira kapal negara-
8.
Direktorat Jenderal adalah Drektorat Jenderal perhubungan
9.
Kepala Badan adala}' Kepala Badan Pengembangan Sunber Daya Manusia Perhubr rtrgan.
Laut
Pasal 2
l. 2.
Sertifikat Kompetcnsi Awak Kapal Negara terdiri dari: Sertifikat Kompetensi Pelrira Dek; rraSertifikat Kompetensi Perwin Mesin.
ab.
Sertifikat Kompeteasi Awak Kapal Negara Dek terdiri dari:
a- Sertifikat Koapeteasi Perudra Dek Kapd Negara-I {PDI(N-I); b. Sertifikat Kompeteasi Perwira Dek Kapal Negara-tr (PDIIN-tr); dan
c. Sertifikat Kompeteasi Pemdra DeJ< (PDKN-Itr).
3.
Sertifikat Kompetensi Arr"ak
Kqal
Ka1raf Negara-m
Negara mesin terdiri dari: lViesin Kapal Negara-I
a- Sertifikat Kompe -rsi Perwira (PMIO{-I); dan
b. Sertitrkat (PMKN-II).
Kompet€osi P€r:wira Mesia Kapal Negara-tr
4. Sertifkat Keterampilan Lal'al Negara a. S€rtifikat Keterampilan Rating Bagian Dek Kapal Negara; b. Sertifikat Keteranpilan Ratiag Bagian Mesin Kapaf Negarq dat
c. Sertifikat Keterampilan Keselamatan Dasar Kapd Negara-
Pasa] 3
Standar kompeteasi sertifikat l66rnfetensi katrrrl a6gar2 rtarr sertifikasi keterampilan kapal negara s6[agairrrana tercarxtum dafam Lampiran I Feraturaa ini. Pasal 4
Perryaratan dan l(sxreurrrg.n perwira J
,/Pasal 5.
Pasal 5
Ujiaa keallian pelaut kapal negara diselenggarakan sebagaimana tercaritum pada Lampiran III Peraturan ini. Pasal 6
Pemilik sertifikat Keahlian Kapal Negara dapat disetarakan dengan sertifikat keahlian kapal niaga setelah memiliki pengalamal berlayar sekurang-kurangnya 1O (sepuluh) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan masa layar dari instansi terkait dan menyelesaikan diklat yang ditetapkan kemudian oleh Direktur Jenderal. Pasal 7
Pengadaan, penandatanganan, penerbitan, legalisasi, duplikat sertifikat Keahlian Kapal Negara dan pengukuhannya sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan V Peraturan ini. Pasal 8
Pembinaan kepada pemilik sertifikat Keahlian Kapal Negara diserahkan kepada instansi masing-masing berkoordinasi dengarr Direktorat Jenderal. Pasal 9
Peraturar Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Salinan sesuai dengan astinya
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
DIRTKTI'R JENDERAL PERIIUBI'NGAN LAUT
w1
ttd Capt. BOBBY R. MAMAHIT Pembina Utama (IVle) NI?.lr08l3lr9{tB t i NrP. 19560912 198503 1002 SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada: l. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman 2. Menteri Perhubungan; 3. Menteri Pertahanan; 4. Menteri Keuangan; 5. Menteri Kelautan dan Perikalan; 6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 7. Sekretaris Jenderal Kementerian perhubungan; 8. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan; perhubungan; !._ $e-nala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10. Sekretaris Direldorat Jenderal perhubungan Laut; ll. Direktur Perkapalan dan Kepelautan; 12. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia perhubungan l,aut.
PodhrTt IOv/b)
00t
Lampiran I Peraturan Direkrur Jgnderal Perhubungan Laut
Nornor
: 4K. /O3/O//3/DJP/.-/g
:^o!'
_o_g
9lfzt_o:ds
p_!€_
STANDAR SERTIFIKAT KEAHLIAN KAPAL NEGARA DAN SERTIFIKAT KETERAMPII-AN KAPAL NEGARA
A. I.
SERTIFIKAT KEAHLIAN KAPAL NEGARA BAGIAN DEK
1.
Pemilik Sertifikat Keahlian Perwir4 Dek Kapal Negara I (PDKN D minimal mampu: a. Mampu mengimplementasikan Bridge Resouremerrt Managenenl. b. Merencanakan, melakukan foqgian dan menentukan posisi (Eletrfronzc Clnrt Di.splag/ ECDISI c. Mempertahankan pengawasan navigasi yang am6q; d. Mampu mengolah gerak kapal; e. Merespon keadaan darurat; f. Merespon suatu sinyal darurat di laut; g. Mengirim dan menerima informasi dengan isyarat visual; h. Memahami dasar-dasar pemuatan; i. Menqalokasikan dengan peraturan perrcegahan pencemaran ; j. Berkomunikasi secara lisan dan tulis dengan baik menggunakan bahasa irgg.rs; k. Menerapkan kepemimpinan dan bekerja dalam kelompok keq'a; l. Berkontribusi terhadap keamanan personil dan kapal; dan m. Melaksanakan tugas operator radio GMDSS.
2.
Pemilik Sertifrkat Keahlian Perurira Dek Kapal Negara II (PDKN II) minimal mampu: a. Merencanakan dan melakukan begian dan menentukan posisi; b, Mempertahankan pengawasan navigasi yzrng a'nan; c. Mampu mengolah gerak kapal; d. Menanggapi keadaan darurat; e. Menanggapi suatu sinyal darurat di laut; f. Mengirim dan menerima informasi dengan isyarat visual; g. Memahami dasar-dasar pemuatan; h. Mengalokasikan denganperaturan pencegahanpencemaran; i. Berkomunikasi secara verbal dengan menggunakan bahasa inggris; j. Menerapkaa kepemimpinaa dan bekerja dalam kelompok kerja; k. Berkontribusi terhadap keamanan personil dan kapal; dan l. Melaksanakan tugas operator radio GMDSS.
3.
Pemilik Sertifikat Keahlian Perwira Dek Kapal Negara III (PDKN III) minimal mampu: a. Merencanakan dan melakukan bagian dan menentukan posisi;
/b. Mempertahankan ...........
b. c. d. e. f, g. II.
Mempertahankan pengawas,rn navigasi yang aman; Ma.mpu mengolah gerak kapal; Menanggapi keadaan darurat dan suatu sinyal darurat di laut; Mengirim dan menerima informasi dengal isyarat visual; Mengalokasikan dengan peraturan pencegahan pencemaran; dan Melaksanakan tugas operator radio.
BAGIAN MESIN
1.
Pemilik Sertifikat Keahlian Perwira Mesin Kapal Negara I (PMKN I) minimal mampu: a. Mampumengimplementasikan Engine Resanrement Management. b, Melaksanakan pengoperasian peflnesinan kapal Negara; c. Melaksanakan pengendalian permesinan kapal Negara; d. Melaksanakan perawatan dan perbaikan perrnesinarn Kapal Negara; e. Melaksanakan tugas pengawasan terhadap pengoperasian kapal Negara dan perlindungan orang di kapal Negara; f. Melaksanakan tugas kepemimpinan dan mampu trekerja secara tim sebagai perwira kapal Negara; g. Berkomunikasi secara verbal dan tulis dengan baik menggunakan bahasa inggris; h. Melaksanakan pencegatran pencamarzut linglrungan maritim; dal i. Memiliki pengetahuan teknologi industry maritim.
2.
Pemilik Sertifrkat Keahlial Perwira Mesin Kapal Negara II (PMKN II) minimal mampu: a. Melaksanakan pengoperasian perrresinan kapal Negara; b. Melaksanakan pengendalian permesinan kapal Negara; c. Melaksanakan perawatan dan perbaikan perrnesinan kapal Negara; d. Melaksanakan pengawasan terhadap pengoperasian kapal Negara dan perlindunga-n orang di kapal Negara; e. Memiliki pengetahuan yang cukup tentang keadaan darurat, keselamatan kerja, perawatan medis di kapal dan penyelarnatan diri di
f. C.
laut; Melaksanakal tugas kepemimpinan dan mampu bekerja secara tean sebagai perwira kapal Negara;dan Melaksanakan pencegahan pencamaran lingkungan maritim.
3. Pemilik Sertilikat Keahlian
Perwira Mesin Kapal Negara III (PMKN nD minimal mampu: a. Melaksanakan pengoperasian permesinan kapal Negara; b. Melaksanakan pengendalian permesinan kapal Negara; c. Melaksanakan perawatan dan perbaikan permesinan kapal Negara; d. Melaftsanakan pengawasan terhadap pengoperasian kapal Negara dan perlindungan orang di kapal Negara; e, Memiliki pengetahuan yang cukup tentang keadaan darurat, keselamatan keda, perawatan medis {i kapal dan penyelamatan diri di laut; f. Melaksanakan tugas kepemimpinan dan ma:rrpu bekerja secara team sebagai perwira kapal Negara;dan
/g. Melaksanakan
Melaksaaakan pencegahan pencarnaran lingt
B.
SERTIFIKAT KETERAMPII..A,N KAPAL NEGAM
I.
Pemilik Sertifikat Keterampilan Rating Bagian Dek Kapal Negara minimal mampu: Menjalaakan kemudi dalr perintah mengemudi sesuai perintah dalam bahasa inggris; b. Melalsanakan pengamatan keliling; c. Melaksanalan pengamatan dan kontrol dalarn dinas jaga; d. Mengoperasikan peralatan dan prosedur keadaan darurat; e. Melaksanakan dinas jaga navigasi; f. Melalsanakan sandar, berlabuh jangkar dan operasi sandar; Melaksanakan penangana! dan penyimpanan muatan; c. h. Melaksarrakan pengoperasian secara a[ran peralatan deck; 1Melaksanalcan keselamataa kerja dan kearnanan; j. Melaksanakan pencegahan pencemaran ling[
II.
Pemilik Sertifi-kat Keterampilan Rating Bagian Mesin Kapal Negara minimal mampu: a. menjalankan dinas jaga sesuai tugas sebagai rating dinas jaga mesin Kapal Negara serta memahami perintah dan permasalahan dalam dinas jaga; b. menjalankan dinas jaga untuk jaga boiler. lrrer,ljaga ting[
III.
a.
Pemilik Sertifikat Keterampilan Dasar Kapal Negara minimal marnpu: a. Memahami teknik penyelamatan diri di laut; b. Memahami dasar-dasar pencegahan dan pemadam kebakaran; c. Memahami dasar-dasar pertolongan pertama; dan d. Memahami tanggung jawab keselamatan diri dan lingkungan. DIREKTUR JENDERAL PERIIUBUNGAN LAUT
Salinan secusi dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM
r\a-t^
IJ
r.arusTlAr{sH,Msl
DcfhrTbI(Iv/b) NI?.tffinlt D9alxl l00l
ttd Capt. BOBBY R. MAMAHIT Pembina Utama (IV/e) NIP. 19560912 198503 r OO2
LamDiran II Peraturan Dkektu{ Jenderal Perhubungan Laut
xomo,
' t/k. /O3/3//3/DJPI - /g og oKroBER eo/s
Ta.rrggal:
PERSYARATAN DAN KEWENANGAN PERWIRA KAPAL NEGARA
BAGIAN DEK
I.
Sertifikat Keahlian Perwira Dek Kapal Negara I (PDKN
D
Perwira Dek Kapal Negara I (PDKN I) diterbitkal setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. sekurang-kurangnya memiliki Sertifikat Keahlian Ahli Nautika Tingkat (ANT) III; atau b. setelah menyelesaikan Diklat PDKN I yang kurikulumnya ditetapkan oleh
1. Sertifikat Keahlian
c. d.
e.
f.
2.
II.
Kepala Badan; lulus Ujian Keablian Perwira Dek kapal Negara I ;atau bagr pemilik Sertifikat Keahliaa Perwira Dek Kapal Negara
II (PDKN II); dan dalam sekurang-kuralgrrya Negara di kapal memiliki masa layar telah jangka waklu 24 (dua puluh empat) bulal dan telah menyelesaikan pendidikar peningkatan Perwira Dek Kapal Negara I (PDKN I) sesuai kurikulum yang ditetapkan oleh Kepala Badan; lulus Ujian Keahlian Perwira Dek kapal Negara-I; memiliki Sertifikat Keterampilan Keselamatan Dasar Kapal Negara; dan mendapat rekomendasi dari pihak yang berwenalg minimal Pejabat Eselon II
Kewenangan jabatan dinyatakan dalam sertifikat adalah sebagai Nakhoda dal Mualim I di kapal Negara semua ukuran, pada kawasan Nusantara dan hna Ecoramg Exclttsiue (ZEE) serta untuk keadaan tertentu antara lain latihan bersama dengal Negara lain atau penugasan khusus.
Sertifikat Keahlian Perwira Dek Kapal Negara II (PDKN II)
1.
Serrifikat Keahlian Perwira Dek Kapal Negara II (PDKN II) diterbitlan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. sekurang-kurangnya memiliki Sertifikat Keahlian Ahli Nautika Tingkat (ANT) IV; atau b. setelah menyelesaikan Diklat PDKN-II yang kurikulumnya ditetapkan oleh
c.
Kepala Badan; memiliki masa layar pada kapal negara sekuran5kurangnya dalam jargka waktu 3 (riga) bulan dan 2 (dua) bulan diantaranya melaksanakan tugas jaga
di anjungan selegai bagian progran Diklat yang memenuhi standar
d.
Keahlian tersebut pada Pasal 3 (tiga) ayat 2 (dua) dan di dokumentasikan dalam buku catatan pelatihan di kapal serta diujikan; dan lulus Ujian Keahlian Perwira Dek Kapal Negara II; atau /e.bag1........
bagi pemilik Sertifrkat Keahlian Perwira Dek Kapal Negara III (PDKN III); dan telah memiliki masa layar dikapal Negara sekurang-kurangrrya dalam jangka waktu 72 (dua belas) bulan dan telah menyelesaikan pendidikan peningkatan Perwira Dek Kapal Nega-ra II (PDKN II) sesuai kurikulum yang ditetapkan oleh Kepala Badan; f. lulus Ujian Keahlian Perwira Dek kapal Negara II; memiliki Sertifikat Ketera-mpilan Keselamatan Dasar Kapal Negara; dan h. mendapat rekomendasi dari pihak yalg berwenang minimal Pejabat Eselon II.
2.
Kewenangan jabatan dinyatakal dalern sertifikat adalah sebagai
a. b.
III.
Perwira Jaga di kapal Negara pada semua ukuran paqiarrg Kapal pada kawasan Nusanta.ra dan Zona Eunomg Exchtsiue (ZEE) serta untuk keadaan tertentu antara lain: latihan bersama dengan Negara lain atau penugasan khusus; dan setelah memiliki masa layar pada kapal Negara sekurang-kuralgnya dalarn jangka waktu 12 (dua belas) bulan serta mendapat rekomendasi dari pihak yang berwenang minimal Pejabat Eselon II, sebagai Nalhoda di kapal ukuran panjang kapal kurang dari 40 (empat puluh) meter pada daerah pelayaran pada kawasan Nusantara daIJ hna F,anomg Exchtsiue (ZF,E) serta untuk keadaan tertentu antara lain: latihan bersama dengan Negara lain atau penugasan khusus; dan
Sertifrkat Keahlian Perwira Dek Kapal Negara III (PDKN III)
1.
Sertilikat Keahlian Perwira Dek Kapal Negara III (PDKN III) diterbitkan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. sekurang-kurangnya memiliki Sertifikat Keahlian Ahli Nautika Tingkat (ANT) V; atau b. memiliki masa layar pada kapal negara sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan melaksanakan tugas jaga di anjungan/ruang kemudi sebrgai bagian progra:rr diklat yang memenuhi standar Keahlian pada pasal 3 (tiga) ayat 3 (.iga) dan di dokumentasikan dalarn buku catatan pelatihan serta diujikan; c. menyelesaikan pendidikan Perwira Dek Kapal Negara III (PDKN III) sesuai kurikulum yang ditetapkan oleh Kepala Badan; d. lulus Ujian Keahlian Perwira Dek kapal Negara III; dan e. memiliki Sertilikat Keterampilan Keselamatan Dasar Kapal Negara; atau f. lagi pemilik Sertifikat Keterampilan Rating Dek Kapal Negara dan telah memiliki masa layar dikapal Negara sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan; menyelesaikal pendidikan peningkatan Penyira Dek Kapal Negara III (PDKNIII) sesuai kurikulum yang ditetapkar oleh Kepala Badan. h. lulus Ujian Keahlian Perurira Mesin Kapal Negara III; i. mendapatkan rekomendasi dari pihak yang berwenang; dal j. memiliki Sertifrkat Keterampilan KeselamAtan Dasar Kapal Negara.
/2. Kewenangan..........
2.
Kewenangan jabatan yang dinyatakan dalarn sertifikat: a. Sebagai mualim.!aga di kapal Negara ukuran panjang kapal kurang dari 40
(empat puluh) meter pada daerah pelayaran pada kawasan Nusantara dan ?,onn Fnonomg Exchtsiue (ZEE) serta untuk keadaan tertentu antara lain latihan bersama dengan Negara lain atau penugasan khusus; dal
b.
IV.
setelah memiliki masa layar pada kapal Negara sekuraag-kurangrrya dalam jangka wat
RATING KAPAL NEGARA BAGIAN DEK
Sertifikat Keterampilan Rating Bagian Dek Kapal Negara diterbitkan setelah
memenuhi persyaratan s6lagai berikut: a. sekurang-kurangnya memiliki Sertifikat Keahlian Ahli Nautika Tingkat Dasar (ANT D) atau Rating Dinas Jag, Navigasi dan Kemudi (Sertifikat Juru Mudi); atau b. setelah menyelesaikan Diklat Keterampilan Rating Bagian Dek Kapal Negara yang kurikulumnya ditetapkan oleh Kepala Badan; c. memiliki masa layar pada kapal negara sekurang-kurangnya dalam jarrg!
B.
BAGIAN MESIN
I.
Sertifrkat Keahlian Perrvira Mesin Kapal Negara I (PMKN 4
1.
Sertifikat Keahlian Perwira Mesin Kapal Negara I (PMKN I) diterbitkan setelah memenuhi persyaratan ssf qgai berikut: a. sekurang-kurangnya memiliki Sertifrkat Keahlian Ahli Teknika Tingkat (AT f) III; atau b. setelah menyelesaikal Diklat PMKN-I yang kurikulumnya ditetapkan oleh Kepala Badan; dan c. lulus Ujian Keahlian Perwira Mesin Kapal Negara I; atau d. bagi pemilik Sertifikat Kea},lian Perwira Mesin Kapal Negara II (PMKN II); dan telah memiliki masa layar di kapal Negara sekurang-kurangnya dalarn jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dan telah menyelesaikan pendidikan peningkatan Perwira Mesin Kapal Negara I (PMKN I) sesuai kurikulum yang ditetapkan oleh Kepala Badan; e. lulus Ujian Keahlian Perwira Mesin Kapal Negara-I;
/f. mendapatkan ..........
f. g. 2.
II.
mendapatkan rekomendasi dari pihak yang berwenang; dan memiliki Sertifikat Keterampilan Keselamatan Dasar Kapal Negara.
jabatal dinyatakan dalam sertifikat adalah sebagai Kepala Kamar Mesin dan Masinis I di kapal Negara semua ukuran pada kawasan Nusantara dan Zonn Economg Excltsiue (ZEE) serta untuk keadaan tertentu altara lain: latihan bersama dengan Negara lain atau penugasan khusus. Kewenangan
Sertifikat Keahlian Perwta Mesin Kapal Negara II (PMKII II)
1.
Sertifikat Keahlian Perwira Mesin Kapal Negara II (PMKN II) diterbitkan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. sekurang-kurangnya memiliki Sertilikat Keahlian Ahli Teknika Tingkat (AT:l)
b. c.
d. e.
f. g. h. 2.
W;atau setelah menyelesaikan Diklat PMKN II yang kurikulumnya ditetapkan oleh Kepala Badan; memiliki masa layar pada kapal negara sekuralg-kurangnya dalam jangka waktu 3 ( lga) bulan dan 2 (dua) bulan diantaralya melaksanakan tugas jaga di kamar mesin sebagai bagian program Diklat yang memenuhi standar Keahlian pada pasal 3 (tiga) ayat 5 (lima) dalam Lampiran 1 (satu) dan di dokumentasikan dalam buku catatan pelatihan di kapal serta diujikan; dan lulus Ujian Keahlian Perurira Mesin Kapal Negara II; atau bagi pemilik Sertifikat Keterampilan Rating Mesin Kapal Negara (RMKN); dan telah memiliki masa layar dikapal Negara sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan setelah menyelesaikal pendidikan peningkatan Perwira Mesin Kapal Negara II (PMKN II) sesuai kurikulum yang ditetapkan oleh Kepala Badan; lulus Ujian Keahlian Perwira Mesin kapal Negara II; Mendapatkan rekomendasi dari pihak yang berwenang; dan Memiliki Sertilikat Keterampilan Keselamatan Dasar Kapal Negara.
Kewenangan jabatan dinyatakan dalorn sertifikat pengukuhan adalah sebagai:
a. Masinis Jaga di kapal
Negara semua ukuran pada kawasan Nusantara dan Zona E@nomA Exchtsiue (ZEE) serta untuk keadaan tertentu antara lain: latihan bersama dengan Negara lain atau penugasan khusus; dan b. setelah memiliki masa layar pada kapal Negara sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan serta mendapat rekomendasi dari pihak yang berwenang minimal Pejabat Eselon II, sebagai Kepala Kamar Mesin di kapal ukuran panjalrg kapal kurang dari 40 (empat puluh) meter pada daerah pelayaran pada kawasan Nusantara dan Zonn honomg Excht"sirn (ZEE) serta untuk keadaan tertentu arrtara lain: latihan bersama dengal Negara lain atau penugasan khusus.
Sertifikat Keahlian Perwira Mesin Kapal Negara III (PMKN III)
1.
Sertilikat Keahlian Perwira Mesin Kapal Negara III (PMKN IID diterbitkan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. sekurang-kurangnya memiliki Sertifikat Keahlian Ahli Teknika Tingkat (ATT) V; atau
b.
lgtelah menyelesaikan Dildat PMKN II yang kurikulumnya ditetapkan oleh
c.
memiliki masa layar pada kapal negara sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan 2 (dua) bulan diantaranya melaksaaakan tugas jaga di kamar mesin sebagai bagran program Diklat yang memenuhi standar Keahlian pada pasal 3 (tiga) ayat 5 (lima) dalam Lampiran I (satu) dan di dokumentasikan dalam buku catatan pelatihaa di kapal serta diqiikan; dan lulus Ujian Keahlian Perwira Mesin Kapal Negara II; atau bagr pemilik Sertjlikat Keterampilan Rating Mesin Kapal Negara (RMKN); dan telah memiliki masa layar dikapal Negara sekurang-kurangnya dalam;angta waktu 36 (tiga puluh enam) bulan setelah menyelesaikan pendidikan peningkatan Perwira Mesin Kapal Negara II (PMKN II) sesuai kurikulum yang ditetapkan oleh Kepala Badan; lulus Ujian Keahlian Perwira Mesin kapal Negara II; mendapatkan rekomendasi dari pihak yang berwenang; dan memiliki Sertifftat Keterampilan Keselamatan Dasar Kapal Negara.
d. e.
f. g. h. 2,
Kewenangan jabatan dinyatakal dalam sertifrkat pengukuhan adalah: sebagai Masinis Jaga di kapal Negara dengaa ukuran panjang kurang dari
a. b.
ru.
Kepala Badarr;
40 (empat puluh) meter pada kawasan Nusantara datt bna Eanomy
Exclusiue (zEE) serta untuk keadaan tertentu antara lain: latihan bersami dengan Negara lain atau penugasan khusus; setelah merniliki masa layar pada kapal Negara sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) buran serta mendapat rekomendasidari pihak yang berwenang minimal pejabat Eselon II, maka diberikan kewenangan jalatan sebagai Kepala Kamar Mesin di kapal panjang kurang dari 40 (emlat puluh) meter pada kawasan Nusantara dar. hna Economg-Exclusiue @Eel serta untuk keadaan tertentu arrtara lain: latihan bersami dengan Negara lain atau penugasan khusus.
PERSYARATAN RATING KAPAL NEGARA MESIN
Sertilikat Keterampilan Rating Bagian Mesin Kapal Negara diterbitkan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. sekurang-kurangnya memiliki sertifrkat Keahlian ANi reknika Tingkat Dasar (ATT D) atau sertifrkat Rating Dinas Jaga Mesin (sertifrkat Juru Mudi[ atau b. setelah menyelesaikan Diklat Keterampilan Rating Bagran Mesin Kapal Negara yang kurikulumnya ditetapkan oleh Kepala Badan; c. memiliki masa layar pada kapal negara sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari dan 7 (tujuh) hari diantaranya meialsanakan tugas jaga di anjungan sebagai bagian program Diktat yang memenuhi Keahlian minimal sesuai stnnda:. Keahlian pada pasal 5 (lima) ayat i (dua); dan d. memiliki Sertilikat Keterampilan Keselamatan Dasar Klpal N"gai". DIREKTUR JENDERAL PERIIUBUNGIIN LI\UT Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM
sH,MSl PonDlneTL.I OV/b) NI?.19670213 19403 I 00t
ttd Capt. BOBBY R. MAMAHIT Pembina Utama (Itl /el NIP. 19560912 198503 1002
Lampiran Nomor.
III
'u"o.,'
o.g
:
Peraturan Direktur Jenderat Perhubungan Laut
/-tx. tot /s /r I /a,
g._
ocl$abn'eols
lg
STANDART UJIAN KEAHLTAN PELAI.IT KAPAL NEGARA
1.
Ujian Keahlian Pelaut kapal Negara diselenggarakan oleh Direktorat Perkapalan dan Kepelautan yang bertanggung jawab kepada Direlrhrr Jenderal Perhubungan Laut.
2.
Tenaga Penguji pada setiap panitia ujian keahlial pelaut kapal Negara ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
3.
Pelaksanaan
ujian dibawah koordinasi, supervisi dan pengawas
Direktorat
Perkapalan dan Kepelautan.
4.
Materi ujian disesuaikan dengan kurikulum dan silabus yang telah disyahkan.
5.
Bentuk soal ujian keahlian pelaut dapat terdiri dari: a. esai atau uraian' b. pilihan ganda; c. benar-salah
d, e. 6.
7
.
8.
mencocokan studi kasus
Kriteria soal qiian: a. alokasi waktu didasrkan pada perbandingan 1:3 antara pengerjaan soal oleh penguji dan peserta ujian; b. bobot nilai didasarkan jenis soal atau tingkat kesukaran; c. petunjuk cara mengerjakan soal dapat mencantumkan tentang pemakaian table, kalkulator, pengaris, pensil, diagram, jangka dan alat bantu lainnya yang berhubungan dengan soal ujian. Metode ujian dengan cara tertulis atau mengunakan compruter on line. Ruang Ujian a. ruang ujian yang digunakan aman dan layak; b. disiapkan 2 meja dan 2 kursi didepan dal 2 kursi dibelakang untuk pengawas; c. disetiap meja peserta ujian diberikan nomor peserta ujian; d. setiap raung ujian ditempel pengumumam bertuliskan: "SET,AIN PESERTA UJIAN DAN PENGAU/AS DII-ARANG MASUK SERTA TIDAT DIPERKENANKAN MEMBAWA ALAT KOMUNIKAST e. ruang ujian disediakan denah tempat duduk peserta ujian disertai nomor ujian peserta ditempel dipintu masuk ruang ujian; dan f. tempat duduk peserta diatur : 1) satu bangftu untuk satu peserta ujian; 2) jarak antara meja satu dengan yang lain kiri kanan depan belakang satu sampai satu setengah meter; 3) penempatan peserta ujian sesuai dengan nomor peserta ujian;
/4) ruang..........
9.
4l
ruang ujian su{ah giap paling lambat .1 ( satu ) hari sebelum ujian
5)
untuk pelaksanaan ujian dengan on rine peserta ujian menggunakan satu computer untuk masing masing peserta.
keahlian pelaut dimulai; dan
Pengawas ruang ujian keahlian pelaut pelalsana ujian keahlian pelaut (pUKp) menetapkan pengawas
a. b. c. . d. e. f.
ruang disetiap ruang ujian; pengawas ruang harus dalam keadaan sehat dan sanggup mengawas ujian dengan baik; pengawas ruang adalah pengawas yang memiliki sikap dan peritaku disiplin, jujur, bertanggung jawab, teliti dan memegang teguh kerahasiaan; penglwas ruangan harus menandatangani Uerita acara pelaksanaal ujiaa keahlian pelaut dan harr's hadir 15 menit diruang ujLrr seUetum ujian dimulai; pe_ngawa! ruang tidak diperkenankan untuk menggunakar aJat komunikasi selama ujiarr berlangsung; dan pengawas mang harus menggunakan identitas yang telah disiapkan oleh PUKP.
10.
Pendaftaran peserta Ujian
a. b'
Peserta ujian diusulkan oleh lembaga Diklat kepelautan yang program Diklatnya telah mendapat pengesahan (approvatl arri pir"t io""i Jenf,eral Perhubungan Laut; darr Pgserta ujian harus dilengkapi dengan kartu peserta ujian yang diterbitkan oleh PUKP yang berisi data-data antara lain sebagai berikut : -
l) 2l 9l 4l
!l 6) 7l 8)
nomor peserta; lokasi dan periode ujian; jenis dan jeniang sertifikat keahlian pelaut; mata ujian yang ditempuh; status ujian (pertama atau ulaagan); tata tertib ujian; tanda tangan dan foto peserta; dan cap atau stempel Direktorat perkapalan dan Kepelautan.
11. l€ilag3 Diklat kepelautan yang telah memenuhi persyarataa, selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sebelum jadwal ujian, mengajukan permohonan - dengan melampirkan: a. aama dan Jumlah calon peserta ujian; b. nomor induk siswa atau NIRM/NIFD; c. Jenis dan jenjang program pendidikan; d. mata ujian yang akan ditempuh; e. persyaratan peserta ujian sebagaimana berikut: l) telah menyelesaikan diklat; 2) telah memiliki masa layar yang dipersyaratkan.
DIREKTUR JENDERAL PERIIUBUNGIIN I.AUT Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
r. ZT,f,IIITIAN SH, MSI
PoublmTLI(IV/b) NIP. 19670213 19403 I 00t
ttd Caet. BOBBT.B. MAMAH4 Pembina Utama (IV/e) NrP. 19560912 198s03 1002
Lamoiran IV Peratuian Direk-tur Jenderal Perhubunqan l,aut
Nomor
:
ranggar:
4K,/O3 /A
/U/Wpt- tg
q o/rdaen qos
PEIITGADAAN, PEIAilDATAITGANAII, PTNERBITAN, LEGALISASI, DUPLIKAT DAI{ PEITGUKUHAIT SERTIFII(AT KEAIILIAIT PELAUT I(APAL ITEGARA DAIT SERTIFIKAT PENGUKUHAIT KAPAL ITEGARA SERTA SERTIrIKAT
NETERAUPILATI ITAPAL NEGARA
A.
Pengadaan Blangko Sertihkat. Pengadaan Blangko Sertifikat Keahliaa Pelaut Kapal Negara, Duplikat Sertifikat Keahlian Pelaut Kapal Negara dal Sertilikat Pengukuhan Keahlian Pelaut Kapal Negara serta Serdlikat Keterampilan Kapal Negara dilaksanakal oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
B.
Penandatanganan Sertifikat Keahlian Pelaut Kapal Negara, Duplikat Sertifikat Keahlian Pelaut Kapal Negara dan Pengukuhan Keahlian Pelaut Kapal Negara serta Sertifikat Keterampilan Kapal Negara. 1. Atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Perkapalan dan Kepelautan berwenang menaldatangani Sertifrkat Keahlian dan Pengurkuhan Pelaut Kapal Negara, Duplikat Sertifikat Keahlian Pelaut Kapal Negara dan Sertifikat Keterampilan Kapal Negara untuk tingkat Sertilikat PDKN-III/PMKNIII sampai dengan PDKN{/PMKN{; 2. Direktur Perkapalan dan Kepelautan dapat melimpahkan kewenangannya kepada kepala sub direldorat Kepelautan untuk menandatangani sertiirkat sertifikat Pengukuhan Keahliaa Pelaut Kapal Negara; 3. Atas nama Daekhrr Jenderal Perhubungan Laut, Ketua/ Direktur/ Kepala badan diklat berwenang menandatangani Sertifrkat Keterampilan Kapal Negara.
C.
Penerbitan dan Legalisasi Sertifrkat Keahlian Pelaut Kapal Negara, Duplikat Sertifrkat Keahlian Pelaut Kapal Negara. 1. Penerbitan Sertifikat Keahlian Pelaut Kapal Negara, Duplikat Sertifikat Keahlian Pelaut Kapal Negara berdasarkal usulan dari lembaga diklat. 2. Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Perkapalan dan Kepelautan menyerahkal blangko Sertifikat Keahlian Pelaut Kapal Negara, Duplikat Sertifrkat Keahlian Pelaut Kapal Negara dan Sertifikat Pengukuhan Keahlian Pelaut Kapal Negara serta Sertifrkat Keterampilal Kapal Negara kepada Sub Direktorat Kepelautan, selanjutnya Sub Direktorat Kepelautan menyiapkan sertifikat keahlian pelaut yang akan ditandatangani oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan atau Keprla Sub Direktorat Kepelautan.
/3. Sertifikat.
3. Sertilikat Keahlian Pelaut yang telah ditandatangani oleh pejabat yang 4.
berwenang dan untuk selanjutnya diserahkan kepada dildatnya. Legalisasi fotokopi Sertifikat Keahtan Pelaut Kapal Negara, Duplikat Sertifikat Keahliaa Pelaut Kapal Negara dan Sertifftat Pengukuhan Keahlian pelaut Kapal Negara dilaksanakan oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan atau pejabat yarrg ditunjuk.
D. Penerbitan dan kgalisasi Duplikat Sertifikat Keahlian Pelaut.
1.
2'
Duplikat Sertilikat disiapkan dan diterbitkan oleh Direktorat perkapalan dan Kepelautan dan diberikan sebagai pengganti Sertifikat Keahliaa pelaut Kapal Negara, Duplikat Sertifikat Keahlian Pelaut Kapal Negara dan Sertifftat Pengu.kuhan Keahliaa Pelaut Kapal Negara yang hilang, terbakar dan atau rusak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Legalisasi fotokopi Duplikat sertifftat dilaksanatan oleh Direktur perkapalan dan Kepelautan atau pejabat yang ditunjuk.
Penerbitaa Pengukuhan Sertilikat Keahtan pelaut. Pengukuhan serti[ikat disiapkan dan diterbitkan oleh Direktorat perkapalan dan Kepelautan untuk selanjutnya diberikan kepada yang.berhak. F.
Keabsahan Dokumen
l. Calon pemilik sertifrkat yang akarr diterbitkan, 2. 3.
harus menyerahkan/melengkapi semua dokumen yang sah sesuai persyaratan sebelum sertilikat diterbitkan. Calon pemilik sertifikat bertanggung jawab atas keabsahan dokumen sebagaimarra tersebut butir I (satu). Bila terbukti dokumen tersebut butir
I (satu), adalah pa1su, Direktur Jenderal Perhubungan Laut tidak al
ttd Salinan sesuai dengan astinya
PqnDlneTk I(Mb) NIP.1ry021319403 I 00t
Capt. BOBBY R. MAMAHIT Pembina Utama (lV /el NIP. 19560912 198503 1002
Lampiran
Nomor
V
Peraturan Dire16-rr Jenderal Perhubungan Laut
:
Tanggal:
BENTIII( DAN ISI SERTIFIKAT KTAIILIAN PEI"AUT KAPAL NEIGARA, DUPLIKAT SERTIFIKAT I(EAHLIAN PELAUT I{APAL NEGARA DAN SERTIFIKAT PENGI'KUIIAN I{EAIILIAN PEI,AUT KAPAL NEGARA SERTA SERTIFIXAT I{TTERAMPILIIN NAPAL NEGIIRA
sertifftat sertifikat Keahlian Pelaut Kapal Negara, Duplikat sertifikat Keahlian Pelaut Kapal Negara dan Sertilikat Pengukuhan Keahlian pelaut Kapal Negara serta Sertifikat Ketera:npilan Kapal Negara.
1.
Sertifikat Keahlian Pelaut berbentuk empat persegi panjang dengan posisi horizontal, ukuran tinggi ( 21,5 cm ) x lebar ( 29,5 cm ), menggunalan kertas berwarna putih dan terdapat benang pengaman serta huruf cetak yang dipergunakan seluruhnya tipe " ELITE " berwarna hitam, memakai bahasa Indonesia dan terjemahan bahasa Inggris,
2.
Pengisian Sertifikat Keahlian Pelaut Kapal Negara, Duplikat sertifikat Keahlian Pelaut Kapal Negara dan sertifikat pengukuhan Keahlial pelaut Kapal Negara serta sertifikat Keterampilan Kapal Negara dilaksanakan secara komputerisasi.
3.
Penanda tangan sertilikat sertifikat Keahlian pelaut Kapal Negara, Duplikat Sertifikat Keahlian Pelaut Kapal Negara dan Sertifikat pengukuhan Keahlian Pelaut Kapal Negara serta sertifrkat Keterampilan Kapal Negara oleh Direktur perkpalan darr kepelautan dan dapat dilimpahkan kepala sub dit kepelautan menggunakan tinta berwarna hijau.
5.
Pas photo pemilik sertifrkat berukuran 3 X 4 (cm) memakai baju berwama putih, berdasi hitam polos, untuk bagiarr dek latar belakang warna biru laut dan untuk bagian mesin latar belakang warna merah.
6'
Tata letak dan redaksi kalimat yang dicetak dalam pengukuhan Sertifikat Keahlian Pelaut adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran vll peraturan ini. DIREKTI,R JENDERAI, PERIII,BI,NGAN LIIUT
ttd
S_?Iluo sesuai dengan aslinya
KEPALAAGIAN HUKUM
\
&,Lr,L^^
1./
BOBBY R. MAMAHIT Pembina Utama (IVle) NIP. 19560912 198503 I OO2 C_aqt.
EzltrIsrrANsH, Msi Peublne Tk I Gv/b) NIP.19570213 19403 r 00r 47
