KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR KEP- ~2 /PB/2013

TENTANG

PEMBERIAN KUASA DARI DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

KEPADA PARA PEJABAT LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL

PERBENDAHARAAN UNTUK ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL

PERBENDAHARAAN MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN MUTASI

KEPEGAWAIAN DAN

LAIN SEBAGAINYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka pemberian kuasa dari Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada para pejabat lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan menandatangani surat keputusan mutasi kepegawaian dan lain sebagainya di bidang kepegawaian, telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-97/PB/2011 tentang Pemberian Kuasa dari Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada Para Pejabat Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk Atas Nama Direktur Jenderal Perbendaharaan Menandatangani Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian dan Lain Sebagainya di Bidang Kepegawaian; b. bahwa untuk menunjang kelancaran dan efisiensi penyelesaian tugas-tugas di bidang kepegawaian dimaksud, perlu dilakukan penyempurnaan dan penegasan kembali penetapan pemberian kuasa dari Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada para pejabat lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan menandatangani surat keputusan mutasi kepegawaian dan lain sebagainya di bidang kepegawaian; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pemberian Kuasa dari Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada Para Pejabat Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk Atas Nama Direktur Jenderal Perbendaharaan Menandatangani Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian dan Lain Sebagainya di Bidang Kepegawaian;

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.01/2009 tentang Tugas Belajar di Lingkungan Kementerian Keuangan; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; 4. Peraturan Menteri Keuangan · Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK01/2012 tentang Izin Mengikuti Pendidikan di Luar Kedinasan untuk Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK01/2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Pimpinan Unit Eselon I, dan Keputusan Pimpinan Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan; 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 372/KMK01/UP.11/2007 tentang Penunjukan Para Pejabat untuk Mengambil Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan; Menteri Keuangan Nomor 9. Keputusan 179/KMK01/UP.11/2009 tentang Penunjukan Para Pejabat dalam Lingkungan Departemen Keuangan yang diberi Kuasa untuk atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian dan Lain Se bagainya di Bidang Kepegawaian; 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 180/KMK01/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang kepada Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk Menandatangani Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian dan Lain Sebagainya di Bidang Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280/KMK01/2011; 11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 357/KMK01/2011 tentang Peringkat Jabatan Pegawai Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan; 12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 345/KMK01/2012 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan untuk Menetapkan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil; MEMUTUSKAN: Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PEMBERIAN KUASA DARI DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN KEPADA PARA PEJABAT LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN UNTUK ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DAN LAIN SEBAGAINYA DI BIDANG KEPEGA WAlAN.

PERTAMA

Menunjuk para pejabat tersebut dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini untuk atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan menandatangani surat keputusan mutasi kepegawaian dan lain sebagainya di bidang kepegawaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

-2

KEDUA

Para pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA tidak dapat mendelegasikan atau memberikan kuasa kepada pejabat lain lingkup kekuasaannya untuk menandatangani surat keputusan mutasi kepegawaian dan lain sebagainya di bidang kepegawaian.

KETIGA

Dalam hal pejabat yang diberi kuasa berhalangan tetap, kuasa penandatangan keputusan di bidang kepegawaian diatur sebagai berikut: . 1. Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara berhalangan, maka kuasa diberikan kepada Kepala Kantor Wilayah berkenaan; 2. Dalam hal Kepala Kantor Wilayah berhalangan, maka kuasa diberikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 3. Dalam hal Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan berhalangan, maka kuasa dikembalikan kepada Direktur J enderal Perbendaharaan.

KEEMPAT

Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP 97 jPBj2011 tentang Pemberian Kuasa dari Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada Para Pejabat Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk Atas Nama Direktur Jenderal Perbendaharaan Menandatangani Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian dan Lain Sebagainya di Bidang Kepegawaian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA

Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini disampaikan kepada: 1. Menteri Keuangan; 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Tata Usaha Kepegawaian; 3. Para Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara; 4. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan u.p. Kepala Biro Sumber Daya Manusia; 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 6. Para Direktur dan Kepala Kantor Wilayah lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 7 . Para Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Subdirektorat lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 8. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara..

2013

- 3

r

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR ~2 /PB/2013 TENTANG PEMBERIAN KUASA DAR! DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN KEPADA PARA PEJABAT UNGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN UNTUK ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN MENANDATANGANl SURAT KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DAN LAIN SEBAGAINYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN

A.

1.

I PENGANGKATAN CPNS - PNS

I Menetapkan Pengangkatan Calon Pegawai IGOIOngan I/a sampai dengan Golongan Sela-etaris Direktorat Jenderal Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri II/e

Sipil (PNS) .

Kepala Kantor Wilayah

Kantor Pusat

Wilayah kerja Kantor Wilayah

2.

Mengusulkan pengangkatan CPNS menjadi IGolongan III/a ke atas PNS

Sela-etaris Direktorat Jenderal

IDirektorat Jenderal Perbendaharaan

3.

Mengusulkan persetujuan pengangkatan ISemua Golongan CPNS menjadi PNS yang menjalani pereobaan lebih dari 2 (dua) tahun

Sela-etaris Direktorat Jenderal

IDirektorat

4.

Menetapkan SUrat Pernyataan Reneana ISemua Golongan Penempatan sebagai syarat pengangkatan CPNS

Sekretaris Direktorat Jenderal

I Direktorat Jenderal Perbendaharaan

5.

Menetapkan penerbitan Surat Keputusan IGolongan I/a sampai dengan II/e (SK) penggantian pengangkatan PNS yang

hilang/ rusak

Kepala Bagian Kepegawaian

Jenderal Perbendaharaan untuk diteruskan ke Sela-etaris enderal Kementerian Keuangan

Administrasi I Kantor Pusat

Kepala Kantor Wilayah (dimana IWilayah kerja Kantor Wilayah PNS saat ini defmitif)

:{

6.

7.

Mengusulkan penetapan SK penggantian IGolongan III/a keatas pengangkatan PNS yang hilang/rusak

I Menetapkan Surat Pemyataan ISemua Golongan Melaksanakan Tugas (SPMT) bagi CPNS


Administrasi IOirektorat Jenderal Perbendaharaan untuk diteruskan ke Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan


Administrasi IKantor Pusat

Kepala Bagian Umum Kantor IKantor Wilayah berkenaan Wilayah KPPN berkenaan

Kepala KPPN

B.

IPERINGKAT JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT/GAJI DAN KESEJAHTERAAN

8.

I Menetapkan SK Jabatan dan Peringkat dan I Pelaksana

Sekretaris Oirektorat Jenderal

I Sekretariat Oitjen Perbendaharaan

ralat/pembatalan Surat Keputusan Jabatan dan Peringkat

9.

Oirektur

Oirektorat masing-masing



Mengusulkan kenaikan pangkat (UKP) bagi IUKP sampai dengan pangkat Pengatur IKepala Bagian PNS Tk.I (II/d) Kepegawaian

Administrasi IKantor Pusat untuk diteruskan kepada Kepala BKN melalui Kepala Biro SOM Setjen Kementerian Keuangan


{

-2

Wilayah kerja Kantor Wilayah untuk diteruskan kepada Kepala Kantor Regional BKN setempat

Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk diteruskan ke Sekretariat Kementerian Keuangan

• UKP bagi pelaksana pangkat Penata Muda (III/a) keatas • UKP bagi pejabat eselon IV UKP bagi pejabat eselon III


I

10. I Menetapkan surat keputusan kenaikan Ke pangkat Juru Muda Tk I (Gol I/b) ISekretaris Direktorat Jenderal pangkat bagi PNS (setelah mendapat sampai dengan Pengatur Tk.l (Gol. II/d) persetujuan dari Kepala Kantor Regional BKN setempat) I IKepala Kantor Wilayah 11.

Menetapkan petikan surat kenaikan pangkat bagi PNS

keputusan I Ke pangkat Juru Muda Tk I (Gol I/b) IKepala Bagian sampai dengan Pengatur Tkl (Gol. II/d) Kepegawaian Kepala Bagian Kantor Wilayah

12.

Memberitahukan/memberikan/menunda IPejabat Eselon III kenaikan gaji berkala (KGB) kepada para PNS (penundaan selain sanksi dalam hukuman disiplin) Eselon IV

-t

Jenderal Perbendaharaan untuk diteruskan ke Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

IKantor Pusat IWilayah kerja Kantor Wilayah


Umum

pada /Wilayah kerja Kantor Wilayah


IKantor Pusat


/Wilayah kerja Kantor Wilayah


-3

I D irektorat



Kantor Wilayah berkenaan

Kepala KPPN

KPPN berkenaan

Pejabat fungsional dan pelaksana

Kepala Bagian Kepegawaian Kepala Bagian Kantor Wilayah


Umum

pada IKantor Wilayah berkenaan

Kepala KPPN 13.

I Menetapkan penyesuaian gaji pokok PNS IPangkat Juru Muda (Gol. I/a) sampai IKepala Bagian (inpassing) dengan Penata (Gol. III/c) Kepegawaian Kepala Bagian Kantor Wilayah Pangkat Penata Tk.I (Gol. III/ d)

14.

IKPPN berkenaan Administrasi IKantor Pusat

Umum

pada IWilayah kerja Kantor Wilayah


IKantor Pusat



Mengusulkan peninjauan kembali masa IJuru Muda (Gol. I/a) sampai dengan ISekretaris Direktorat Jenderal kerja/gaji bagi PNS kepada BKN/Kantor Pengatur Tk. I (Gol. II/d) Regional BKN setempat

Kepala Kantor Wilayah IS.

.i!-,

Menetapkan kembali masa kerja/gaji bagi jJuru Muda (Gol. I/a) sampai dengan ISekretaris Direktorat Jenderal PNS (setelah mendapat persetujuan Pengatur Tk. I (Gol. II/d)

BKN/Kantor Regional BKN setempat)


-4

Kantor Pusat untuk diteruskan kepada Kepala BKN melalui Kepala Biro SDM Setjen Kementerian Keuangan Wilayah kerja Kantor Wilayah Kantor Pusat


16.

I Menetapkan penerbitan SK Penggantian IGolOngan I/a sampai dengan golongan IKepala Bagian Kenaikan Pangkat yang hilang/rusak II/d Kepegawaian


Kepala Kantor Wilayah (dimana IWilayah kerja Kantor Wilayah PNS saat ini defmitif) Administrasi IDirektorat Jenderal Perbendaharaan untuk diteruskan ke Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan

17.

Mengusulkan penerbitan SK Penggantian IGolongan III/ a keatas Kenaikan Pangkat yang hilang/ rusak


18.

Menetapkan Standar Kompetensi Jabatan IPejabat Eselon IV dan Pelaksana eselon IV dan Pelaksana





c. 19.

I MUTASI PEGAWAI

Menerbitkan Surat Keputusan untuk IPelaksana/ Pejabat Fungsional memindahkan para pegawai yang tidak menduduki jabatan Stnlktural


~

-5

Wilayah kerja Kantor Wilayah Khusus Pemindahan Pegawai yang: a . mengikuti suami yang bekerja diluar Ditjen Perbendaharaan; b. suaminya pegawai Ditjen Perbendaharaan tetapi mu tasi bukan karena dinas dan/ atau; c. mengakibatkan biaya pindah yang dibebankan pada DIPA Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, maka, terlebih dahulu diperlukan persetujuan/ijin _prinsip dari Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan

20.

D.

21.

Menerbitkan SK Penempatan atas dasar SK IPelaksanajPejabat Fungsional Mutasi Pelaksana yang telah diterbitkan


Administrasi ISekretariat Direktorat Perbendaharaan

Jenderal

Direktur

Direktorat berkenaan dan selanjutnya dilaporkan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan


berkenaan Kantor Wilayah selanjutnya dilaporkan kepada Jenderal Sekretaris Direktorat Perbendaharaan

Kepala KPPN

KPPN berkenaan selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah berkenaan dan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan


ISekretariat Direktorat Perbendaharaan

Direktur

IDirektorat berkenaan




ISekretariat

IADMINISTRASI DAN TATA USAHA KEPEGAWAIAN

Memberikan segala macam cuti PNS, IPejabat Eselon III kecuali cuti di luar tanggungan negara dan cuti yang dijalankan di luar negeri

Pejabat Eselon IV

Pelaksana dan pejabat fungsional

.~

-6

Direktorat Perbendaharaan

Direktur

Direktorat berkenaan



Kepala KPPN

KPPN berkenaan

Jenderal

Jenderal

Kepala Bagian lingkup Bagian masing-masing pada Jenderal Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat Direktorat dahulu Perbendaharaan Perbendaharaan (terlebih Usaha melalui urusan Tata Kepegawaian)

Kepala Subdirektorat

Kepala Bagian Kantor Wilayah

Umum

Subdirektorat masing-masing pada Direktorat (terlebih dahulu melalui Subbag Tata Usaha) pada IKantor Wilayah berkenaan

Kepala KPPN 22.

Mengusulkan pemberian cuti/ ISemua Golongan perpanjangan cuti eli luar tanggungan negara serta mempekeIjakan kembali setelah menjalani cuti di luar tanggungan negara

23.

Mengusulkan pemberian cuti yang ISemua Golongan, kecuali untuk pejabat ISekretaris Direktorat Jenderal elijalankan eli luar negeri, termasuk cuti eselon II besar untuk keperluan ibadah keagamaan

24.

Men~sulkan

permohonan izin

ke


I

luar Semua Golongan


negen

~

-7

KPPN berkenaan

IDirektorat

Jenderal Perbendaharaan untuk diteruskan ke Menteri Keuangan u.p Sekretaris Jenderal (permohonan cuti dimaksud disampaikan kepada Direktur Jenderal u.p Sekretaris Direktorat Jenderal secara hierarkis) Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk diteruskan ke Menteri Keuangan u.p Sekretaris Jenderal (permohonan cuti dimaksud disampaikan kepada Direktur Jenderal u.p Sekretaris Direktorat Jenderal secara hierarkis)

IDirektorat Jenderal

Perbendaharaan untuk diteruskan ke Menteri Keuangan u.p Sekretaris Jenderal (permohonan izin ke luar negeri disampaikan kepada Direktur Jenderal u. p Sekretaris Direktorat Jenderal secara hierarkis)

25.

Mengusulkan perrnintaan Kartu Pegawai IGolongan III dan IV Negeri Sipil (KARPEG) dan Kartu Istri/Suami (KARISI KARSU) , termasuk pengusulan permintaan kembali KARPEG, KARIS I KARSU karena hilang

Golongan I dan II

Administrasi IDirektorat Jenderal Perbendaharaan untuk diteruskan ke Kepala Biro SDM Setjen Kementerian Keuangan (permohonan Karis I Karsul Karpeg disampaikan kepada Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian secara hierarkis)


Administrasi IKantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk diteruskan kepada Kepala Biro SDM Setjen Kementerian Keuangan


Wilayah Kerja Kantor Wilayah berkenaan untuk diajukan kepada Kepala Kantor Regional BKN setempat

I Direktorat Jender
26.

Mengusulkan Pemberian Piagam ISemua Golongan Penghargaan Satya Lancana Karya Satya

SekretaIis Direktorat Jenderal

27.

Melantik Para Pejabat Eselon III dan IV

Pejabat Eselon III


Pejabat Eselon IV


Pejabat Eselon III dan IV



Pejabat EseIon IV

Kepala KPPN

KPPN berkenaan memaksa

28.

29.

•


~

Melantik para Pejabat Fungsional pada Semua golongan pengangkatan pertama dan/atau pengangkatan kembali dalam jabatan

fungsional, danl atau perpindahan wilayah

kerja

Membuat dan menandatangani PeITlyataan Pelantikan (SPP)


Surat IPejabat Eselon III

Kantor Pusat memaksa

dalam

keadaan

Administrasi IKantor Pusat memaksa

dalam

keadaan

Administrasi IKantor Pusat memaksa

dalam



Kepala KPPN



IPelantikan Kantor Pusat

-8

dalam

yang

dalam

keadaan keadaan

keadaan

dilaksanakan

di

Pejabat Eselon IV


dilaksanakan

Administrasi

di

kerja Kantor Wilayah


KPPN berkenaan dalam hal pelantikan dilakukan oleh Kepala KPPN sebagaimana dimaksud dalam angka

Kepala KPPN

27 30.

31.

Membuat dan menandatangani Surat IPejabat eselon III Pernyataan telah Menduduki Jabatan (SPMJ) Pejabat Eselon Fungsional

~

dan

Membuat dan menandatangani Surat IPejabat eselon III Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMMJ)

Pejabat Eselon Fungsional

32.

IV

IV

dan

Membuat dan menandatangani Surat IPejabat Eselon III Pemyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)

-9


Kantor Pusat



Pejabat IKepala Bagian Kepegawaian




Kepala KPPN

KPPN berkenaan


Sekretariat Direktorat Perbendaharaan

Direktur





Direktorat Administrasi I Sekretariat Perbendaharaan

Direktur




Kepala KPPN

KPPN berkenaan


I Kantor Pusat


IWilayah kerja Kantor Wilayah

Jenderal

Jenderal

Pejabat Eselon Fungsional

IV,

dan

Pelaksana





Kepala KPPN

KPPN berkenaan


Administrasi ISekretariat Direktorat Perbendaharaan

Kepala Subdirektorat membawahi Subbagian Usaha

yang I Direktorat berkenaan

Kepala Bagian Kantor Wilayah

pada IKantor Wilayah berkenaan

Umum

Tata

KPPN berkenaan

Kepala KPPN 33.

34.

E. 35.

Mengambil sumpahfjanji PNS

Semua Golongan


Menetapkan pemberian pengobatan, ISemua Golongan perawatan danjatau rehabilitasi bagi PNS yang mengalami kecelakaan karena dinas atau menderita sakit karena dinas

Jenderal

I

Administrasi Kantor Pusat memaksa

dalam



Kepala KPPN


dalam


IKantor Pusat



keadaan

keadaan

IDISIPLIN KERJA, BANTUAN HUKUM, PEMBERHENTIAN, PENSIUN, PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

Mengusulkan permohonan bantuan hukum

ISemua Golongan


IDirektorat Jenderal Perbendaharaan, untuk diteruskan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan u.p. Kepala Biro Bantuan Hukum

J! - 10

Memberhentikan sementara dari jabatan negeri (schorsing) bagi PNS yang dikenakan tahanan sementara oleh pejabat yang berwenang karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan.

uru Muda (Gal. I/a) sampai dengan Pengatur Tk. I (Gal. II I d)

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (permohonan dimaksud disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan u. p Sekretaris Direktorat Jenderal secara hierarkis)

37.

Pengakhiran/pengangkatan kembali setelah Juru Muda (Gal. II a) sampai dengan diberhentikan sementara dari jabatan Pengatur Tk. I (Gal. III d) negeri (schorsing) bagi PNS yang dikenakan tahanan sementara oleh pejabat yang berwenang karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan


38.

Menyampaikan keputusan penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan


Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Direktur




Pejabat Eselon III



Pelaksana sampai dengan Pejabat Eselon IV

Kepala KPPN

KPPN berkenaan

Pelaksana sampai dengan Pejabat Eselon III


Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Direktur




Pejabat Eselon III



Pelaksana sampai dengan Pejabat Eselon IV

Kepala KPPN

KPPN berkenaan

39.

I Menyampaikan keputusan penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal

Pelaksana sampai dengan Pejabat Eselon III

£ - 11

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (pennohonan dimaksud disampaikan kepada Direktur Jenderal u. p Sekretaris Direktorat Jenderal secara hierarkis)

40.

4l.

I • I Mengusulkan: a. Pensiun termasuk kenaikan pangkat pengabdian karena mencapai batas usia I • pensiun (BUP) atau cacat karena dinas b. Pensiun Jandal duda/bagian pensiun janda termasuk kenaikan pangkat

I • pengabdian pegawai yang meninggal dunia I• c. Pensiun dan kenaikan pangkat pengabdian bagi PNS yang dinyatakan hilang dan dianggap meninggal dunia pada akhir bulan ke-12

Mengusulkan: a. Pensiun karena cacat jasmani atau rohani atau karena uzur tidak karena dinas

42.

Mengusulkan bebas tugas/Masa Persiapan Pensiun (MPP)

Kepala Bagian Administrasi Golongan I/a sampai dengan Kepegawaian golongan IV I a Golongan IV Ib yang tidak diusulkan untuk mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian golongan IV I c Kepala Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk diteruskan kepada Menteri Keuangan u.p. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kantor Pusat untuk diteruskan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan u.p Kepala Biro Sumber Daya Manusia Wilayah kerja Kantor Wilayah untuk diteruskan kepada Kepala Kantor Regional BKN setempat


Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk diteruskan kepada Menteri Keuangan u.p Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan

•

Golongan I/a sampai dengan golongan IV I a

Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian

•

Golongan IV I b yang tidak diusulkan untuk mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian golongan IV I c

Kantor Pusat dan Kanwil untuk diteruskan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan u.p Kepala Biro Sumber Daya Manusia

I•

Golongan IV Ib sampai dengan golongan ISekretaris Direktorat Jenderal

IV/e

.

/'" •


Golongan IV I c sampai dengan golongan IV Ie Golongan IV Ib yang diusulkan untuk mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian golongan IV I c

I •

b. Pensiun Jandal duda/bagian pensiun I janda termasuk kenaikan pangkat anumerta pegawai yang tewas atau I meninggal dunia karena dinas c. Pensiun pegawai yang diberhentikan dengan hormat yang memenuhi syarat

untuk mendapatkan pensiun

d. Pemberhentian dengan hormat atas

permintaan sendiri sebagai PNS dengan

hak pensiun (usia 50 tahun dan masa

kerja 20 tahun)

Golongan IV I c sampai dengan golongan IV Ie Golongan IV Ib yang diusulkan untuk mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian golongan IV I c

- 12 -

Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk diteruskan kepada Menteri Keuangan u.p Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan

Golongan Ija sampai dengan golongan Nja

Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian

Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk diteruskan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan u.p Kepala Biro Sumber Daya Manusia

Pejabat eselon II


Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Golongan III j a sampai dengan golongan Ie, kecuali yang menduduki jabatan eselon II atau yang sederajat


Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk diteiilskan kepada Menteri Keuangan u.p Sekretaris Jenderal Kernenterian Keuangan

Pangkat Juru Muda (Gol. Ija) sampai dengan pangkat Pengatur Tk. I (Go I.


Kantor Pusat



Menerbitkan surat izin melanjutkan ISemua Golongan pendidikan tingkat S2 atas inisiatif sendiri


I Kantor Pusat



Menerbitkan surat izin melanjutkan pendidikan tingkat S 1 atas inisiatif sendiri


ISekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan

43.

Menandatangani Daftar Riwayat Pekerjaan (DRP), Surat Keterangan Tidak Pemah Dikenakan Hukuman Disiplin Tingkat Sedangj Berat Dalam Satu Tahun Terakhir dan Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)

44.

Mengusulkan izin perceraian

N

45.

F.

46.

47.

~

Mernberi atau rnenolak : a. Izin perceraian yang akan dilakukan oleh PNS priajwanita selaku penggugat b. SUrat Keterangan untuk melakukan

perceraian bagi PNS priajwanita yang

digugat cerai oleh isterij suaminya

c. Izin untuk beristri lebih dari seorang

bagi PNS pria yang akan melakukan

perkawinan keduajketigajkeempat

III d)

I PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

ISemua Golongan

- 13

Direktur




48.

I Menerbitkan surat izin melanjutkan

Semua Goiongan

pendidikan sampai dengan tingkat DIll atas inisiatif sendiri


Sekretariat Ditjen

Direktur




IKepala KPPN

KPPN berkenaan

49. I Menerbitkan Surat Tugas Belajar bagi penerima beasiswa dalam dan luar negeri (Diploma, S 1 dan S2)

ISemua Golongan

ISekretaris Direktorat Jenderal


50. I Mengirimkan peserta pendidikan dan latihan (diklat) yang diselenggarakan oleh unit di luar Ditjen Perbendaharaan

Semua Golongan



51. I Menerbitkan Surat Tugas Belajar Diploma III dan IV (STAN)

Semua Golongan



Semua Golongan

Kepala Bagian yang mengelola Pengembangan Pegawai pada Sekretariat Direktorat Jenderal

Direktorat Jenderal untuk diteruskan ke Direktur STAN

52.

I Menerbitkan surat permintaan transkrip, nilai dan legalisir foto kopi ijazah (Program Diploma I, III dan IV Kebendaharaan NegarajSTAN)

~ . ,, :.~ .~~~TREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, .

- . ~.. .~

---

<,r

'.

".\. .

\~

\ \ D'REK~'Li~

JENDERAl

) : :'

S SUPRIJANTO

• - 14

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents