KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR KEP- ~2 /PB/2013
TENTANG
PEMBERIAN KUASA DARI DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEPADA PARA PEJABAT LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN UNTUK ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL
PERBENDAHARAAN MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN MUTASI
KEPEGAWAIAN DAN
LAIN SEBAGAINYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,
Menimbang
a. bahwa dalam rangka pemberian kuasa dari Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada para pejabat lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan menandatangani surat keputusan mutasi kepegawaian dan lain sebagainya di bidang kepegawaian, telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-97/PB/2011 tentang Pemberian Kuasa dari Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada Para Pejabat Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk Atas Nama Direktur Jenderal Perbendaharaan Menandatangani Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian dan Lain Sebagainya di Bidang Kepegawaian; b. bahwa untuk menunjang kelancaran dan efisiensi penyelesaian tugas-tugas di bidang kepegawaian dimaksud, perlu dilakukan penyempurnaan dan penegasan kembali penetapan pemberian kuasa dari Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada para pejabat lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan menandatangani surat keputusan mutasi kepegawaian dan lain sebagainya di bidang kepegawaian; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pemberian Kuasa dari Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada Para Pejabat Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk Atas Nama Direktur Jenderal Perbendaharaan Menandatangani Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian dan Lain Sebagainya di Bidang Kepegawaian;
Mengingat
1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.01/2009 tentang Tugas Belajar di Lingkungan Kementerian Keuangan; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; 4. Peraturan Menteri Keuangan · Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK01/2012 tentang Izin Mengikuti Pendidikan di Luar Kedinasan untuk Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK01/2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Pimpinan Unit Eselon I, dan Keputusan Pimpinan Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan; 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 372/KMK01/UP.11/2007 tentang Penunjukan Para Pejabat untuk Mengambil Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan; Menteri Keuangan Nomor 9. Keputusan 179/KMK01/UP.11/2009 tentang Penunjukan Para Pejabat dalam Lingkungan Departemen Keuangan yang diberi Kuasa untuk atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian dan Lain Se bagainya di Bidang Kepegawaian; 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 180/KMK01/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang kepada Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk Menandatangani Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian dan Lain Sebagainya di Bidang Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280/KMK01/2011; 11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 357/KMK01/2011 tentang Peringkat Jabatan Pegawai Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan; 12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 345/KMK01/2012 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan untuk Menetapkan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil; MEMUTUSKAN: Menetapkan
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PEMBERIAN KUASA DARI DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN KEPADA PARA PEJABAT LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN UNTUK ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DAN LAIN SEBAGAINYA DI BIDANG KEPEGA WAlAN.
PERTAMA
Menunjuk para pejabat tersebut dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini untuk atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan menandatangani surat keputusan mutasi kepegawaian dan lain sebagainya di bidang kepegawaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
-2
KEDUA
Para pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA tidak dapat mendelegasikan atau memberikan kuasa kepada pejabat lain lingkup kekuasaannya untuk menandatangani surat keputusan mutasi kepegawaian dan lain sebagainya di bidang kepegawaian.
KETIGA
Dalam hal pejabat yang diberi kuasa berhalangan tetap, kuasa penandatangan keputusan di bidang kepegawaian diatur sebagai berikut: . 1. Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara berhalangan, maka kuasa diberikan kepada Kepala Kantor Wilayah berkenaan; 2. Dalam hal Kepala Kantor Wilayah berhalangan, maka kuasa diberikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 3. Dalam hal Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan berhalangan, maka kuasa dikembalikan kepada Direktur J enderal Perbendaharaan.
KEEMPAT
Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP 97 jPBj2011 tentang Pemberian Kuasa dari Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada Para Pejabat Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk Atas Nama Direktur Jenderal Perbendaharaan Menandatangani Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian dan Lain Sebagainya di Bidang Kepegawaian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
KELIMA
Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini disampaikan kepada: 1. Menteri Keuangan; 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Tata Usaha Kepegawaian; 3. Para Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara; 4. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan u.p. Kepala Biro Sumber Daya Manusia; 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 6. Para Direktur dan Kepala Kantor Wilayah lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 7 . Para Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Subdirektorat lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 8. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara..
2013
- 3
r
LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR ~2 /PB/2013 TENTANG PEMBERIAN KUASA DAR! DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN KEPADA PARA PEJABAT UNGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN UNTUK ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN MENANDATANGANl SURAT KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DAN LAIN SEBAGAINYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN
A.
1.
I PENGANGKATAN CPNS - PNS
I Menetapkan Pengangkatan Calon Pegawai IGOIOngan I/a sampai dengan Golongan Sela-etaris Direktorat Jenderal Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri II/e
Sipil (PNS) .
Kepala Kantor Wilayah
Kantor Pusat
Wilayah kerja Kantor Wilayah
2.
Mengusulkan pengangkatan CPNS menjadi IGolongan III/a ke atas PNS
Sela-etaris Direktorat Jenderal
IDirektorat Jenderal Perbendaharaan
3.
Mengusulkan persetujuan pengangkatan ISemua Golongan CPNS menjadi PNS yang menjalani pereobaan lebih dari 2 (dua) tahun
Sela-etaris Direktorat Jenderal
IDirektorat
4.
Menetapkan SUrat Pernyataan Reneana ISemua Golongan Penempatan sebagai syarat pengangkatan CPNS
Sekretaris Direktorat Jenderal
I Direktorat Jenderal Perbendaharaan
5.
Menetapkan penerbitan Surat Keputusan IGolongan I/a sampai dengan II/e (SK) penggantian pengangkatan PNS yang
hilang/ rusak
Kepala Bagian Kepegawaian
Jenderal Perbendaharaan untuk diteruskan ke Sela-etaris enderal Kementerian Keuangan
Administrasi I Kantor Pusat
Kepala Kantor Wilayah (dimana IWilayah kerja Kantor Wilayah PNS saat ini defmitif)
:{
6.
7.
Mengusulkan penetapan SK penggantian IGolongan III/a keatas pengangkatan PNS yang hilang/rusak
I Menetapkan Surat Pemyataan ISemua Golongan Melaksanakan Tugas (SPMT) bagi CPNS
Kepala Bagian Kepegawaian
Administrasi IOirektorat Jenderal Perbendaharaan untuk diteruskan ke Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
Kepala Bagian Kepegawaian
Administrasi IKantor Pusat
Kepala Bagian Umum Kantor IKantor Wilayah berkenaan Wilayah KPPN berkenaan
Kepala KPPN
B.
IPERINGKAT JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT/GAJI DAN KESEJAHTERAAN
8.
I Menetapkan SK Jabatan dan Peringkat dan I Pelaksana
Sekretaris Oirektorat Jenderal
I Sekretariat Oitjen Perbendaharaan
ralat/pembatalan Surat Keputusan Jabatan dan Peringkat
9.
Oirektur
Oirektorat masing-masing
Kepala Kantor Wilayah
Wilayah kerja Kantor Wilayah
Mengusulkan kenaikan pangkat (UKP) bagi IUKP sampai dengan pangkat Pengatur IKepala Bagian PNS Tk.I (II/d) Kepegawaian
Administrasi IKantor Pusat untuk diteruskan kepada Kepala BKN melalui Kepala Biro SOM Setjen Kementerian Keuangan
Kepala Kantor Wilayah
{
-2
Wilayah kerja Kantor Wilayah untuk diteruskan kepada Kepala Kantor Regional BKN setempat
Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk diteruskan ke Sekretariat Kementerian Keuangan
• UKP bagi pelaksana pangkat Penata Muda (III/a) keatas • UKP bagi pejabat eselon IV UKP bagi pejabat eselon III
Sekretaris Direktorat Jenderal
I
10. I Menetapkan surat keputusan kenaikan Ke pangkat Juru Muda Tk I (Gol I/b) ISekretaris Direktorat Jenderal pangkat bagi PNS (setelah mendapat sampai dengan Pengatur Tk.l (Gol. II/d) persetujuan dari Kepala Kantor Regional BKN setempat) I IKepala Kantor Wilayah 11.
Menetapkan petikan surat kenaikan pangkat bagi PNS
keputusan I Ke pangkat Juru Muda Tk I (Gol I/b) IKepala Bagian sampai dengan Pengatur Tkl (Gol. II/d) Kepegawaian Kepala Bagian Kantor Wilayah
12.
Memberitahukan/memberikan/menunda IPejabat Eselon III kenaikan gaji berkala (KGB) kepada para PNS (penundaan selain sanksi dalam hukuman disiplin) Eselon IV
-t
Jenderal Perbendaharaan untuk diteruskan ke Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
IKantor Pusat IWilayah kerja Kantor Wilayah
Administrasi IKantor Pusat
Umum
pada /Wilayah kerja Kantor Wilayah
Sekretaris Direktorat Jenderal
IKantor Pusat
Kepala Kantor Wilayah
/Wilayah kerja Kantor Wilayah
Kepala Bagian Kepegawaian
-3
I D irektorat
Administrasi IKantor Pusat
Kepala Kantor Wilayah
Kantor Wilayah berkenaan
Kepala KPPN
KPPN berkenaan
Pejabat fungsional dan pelaksana
Kepala Bagian Kepegawaian Kepala Bagian Kantor Wilayah
Administrasi IKantor Pusat
Umum
pada IKantor Wilayah berkenaan
Kepala KPPN 13.
I Menetapkan penyesuaian gaji pokok PNS IPangkat Juru Muda (Gol. I/a) sampai IKepala Bagian (inpassing) dengan Penata (Gol. III/c) Kepegawaian Kepala Bagian Kantor Wilayah Pangkat Penata Tk.I (Gol. III/ d)
14.
IKPPN berkenaan Administrasi IKantor Pusat
Umum
pada IWilayah kerja Kantor Wilayah
Sekretaris Direktorat Jenderal
IKantor Pusat
Kepala Kantor Wilayah
Wilayah kerja Kantor Wilayah
Mengusulkan peninjauan kembali masa IJuru Muda (Gol. I/a) sampai dengan ISekretaris Direktorat Jenderal kerja/gaji bagi PNS kepada BKN/Kantor Pengatur Tk. I (Gol. II/d) Regional BKN setempat
Kepala Kantor Wilayah IS.
.i!-,
Menetapkan kembali masa kerja/gaji bagi jJuru Muda (Gol. I/a) sampai dengan ISekretaris Direktorat Jenderal PNS (setelah mendapat persetujuan Pengatur Tk. I (Gol. II/d)
BKN/Kantor Regional BKN setempat)
Kepala Kantor Wilayah
-4
Kantor Pusat untuk diteruskan kepada Kepala BKN melalui Kepala Biro SDM Setjen Kementerian Keuangan Wilayah kerja Kantor Wilayah Kantor Pusat
Wilayah kerja Kantor Wilayah
16.
I Menetapkan penerbitan SK Penggantian IGolOngan I/a sampai dengan golongan IKepala Bagian Kenaikan Pangkat yang hilang/rusak II/d Kepegawaian
Administrasi IKantor Pusat
Kepala Kantor Wilayah (dimana IWilayah kerja Kantor Wilayah PNS saat ini defmitif) Administrasi IDirektorat Jenderal Perbendaharaan untuk diteruskan ke Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
17.
Mengusulkan penerbitan SK Penggantian IGolongan III/ a keatas Kenaikan Pangkat yang hilang/ rusak
Kepala Bagian Kepegawaian
18.
Menetapkan Standar Kompetensi Jabatan IPejabat Eselon IV dan Pelaksana eselon IV dan Pelaksana
Sekretaris Direktorat Jenderal
IDirektorat Jenderal Perbendaharaan
Sekretaris Direktorat Jenderal
IDirektorat Jenderal Perbendaharaan
c. 19.
I MUTASI PEGAWAI
Menerbitkan Surat Keputusan untuk IPelaksana/ Pejabat Fungsional memindahkan para pegawai yang tidak menduduki jabatan Stnlktural
Kepala Kantor Wilayah
~
-5
Wilayah kerja Kantor Wilayah Khusus Pemindahan Pegawai yang: a . mengikuti suami yang bekerja diluar Ditjen Perbendaharaan; b. suaminya pegawai Ditjen Perbendaharaan tetapi mu tasi bukan karena dinas dan/ atau; c. mengakibatkan biaya pindah yang dibebankan pada DIPA Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, maka, terlebih dahulu diperlukan persetujuan/ijin _prinsip dari Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan
20.
D.
21.
Menerbitkan SK Penempatan atas dasar SK IPelaksanajPejabat Fungsional Mutasi Pelaksana yang telah diterbitkan
Kepala Bagian Kepegawaian
Administrasi ISekretariat Direktorat Perbendaharaan
Jenderal
Direktur
Direktorat berkenaan dan selanjutnya dilaporkan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kepala Kantor Wilayah
berkenaan Kantor Wilayah selanjutnya dilaporkan kepada Jenderal Sekretaris Direktorat Perbendaharaan
Kepala KPPN
KPPN berkenaan selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah berkenaan dan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Sekretaris Direktorat Jenderal
ISekretariat Direktorat Perbendaharaan
Direktur
IDirektorat berkenaan
Kepala Kantor Wilayah
Wilayah kerja Kantor Wilayah
Sekretaris Direktorat Jenderal
ISekretariat
IADMINISTRASI DAN TATA USAHA KEPEGAWAIAN
Memberikan segala macam cuti PNS, IPejabat Eselon III kecuali cuti di luar tanggungan negara dan cuti yang dijalankan di luar negeri
Pejabat Eselon IV
Pelaksana dan pejabat fungsional
.~
-6
Direktorat Perbendaharaan
Direktur
Direktorat berkenaan
Kepala Kantor Wilayah
Kantor Wilayah berkenaan
Kepala KPPN
KPPN berkenaan
Jenderal
Jenderal
Kepala Bagian lingkup Bagian masing-masing pada Jenderal Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat Direktorat dahulu Perbendaharaan Perbendaharaan (terlebih Usaha melalui urusan Tata Kepegawaian)
Kepala Subdirektorat
Kepala Bagian Kantor Wilayah
Umum
Subdirektorat masing-masing pada Direktorat (terlebih dahulu melalui Subbag Tata Usaha) pada IKantor Wilayah berkenaan
Kepala KPPN 22.
Mengusulkan pemberian cuti/ ISemua Golongan perpanjangan cuti eli luar tanggungan negara serta mempekeIjakan kembali setelah menjalani cuti di luar tanggungan negara
23.
Mengusulkan pemberian cuti yang ISemua Golongan, kecuali untuk pejabat ISekretaris Direktorat Jenderal elijalankan eli luar negeri, termasuk cuti eselon II besar untuk keperluan ibadah keagamaan
24.
Men~sulkan
permohonan izin
ke
Sekretaris Direktorat Jenderal
I
luar Semua Golongan
Sekretaris Direktorat Jenderal
negen
~
-7
KPPN berkenaan
IDirektorat
Jenderal Perbendaharaan untuk diteruskan ke Menteri Keuangan u.p Sekretaris Jenderal (permohonan cuti dimaksud disampaikan kepada Direktur Jenderal u.p Sekretaris Direktorat Jenderal secara hierarkis) Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk diteruskan ke Menteri Keuangan u.p Sekretaris Jenderal (permohonan cuti dimaksud disampaikan kepada Direktur Jenderal u.p Sekretaris Direktorat Jenderal secara hierarkis)
IDirektorat Jenderal
Perbendaharaan untuk diteruskan ke Menteri Keuangan u.p Sekretaris Jenderal (permohonan izin ke luar negeri disampaikan kepada Direktur Jenderal u. p Sekretaris Direktorat Jenderal secara hierarkis)
25.
Mengusulkan perrnintaan Kartu Pegawai IGolongan III dan IV Negeri Sipil (KARPEG) dan Kartu Istri/Suami (KARISI KARSU) , termasuk pengusulan permintaan kembali KARPEG, KARIS I KARSU karena hilang
Golongan I dan II
Administrasi IDirektorat Jenderal Perbendaharaan untuk diteruskan ke Kepala Biro SDM Setjen Kementerian Keuangan (permohonan Karis I Karsul Karpeg disampaikan kepada Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian secara hierarkis)
Kepala Bagian Kepegawaian
Administrasi IKantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk diteruskan kepada Kepala Biro SDM Setjen Kementerian Keuangan
Kepala Kantor Wilayah
Wilayah Kerja Kantor Wilayah berkenaan untuk diajukan kepada Kepala Kantor Regional BKN setempat
I Direktorat Jender
26.
Mengusulkan Pemberian Piagam ISemua Golongan Penghargaan Satya Lancana Karya Satya
SekretaIis Direktorat Jenderal
27.
Melantik Para Pejabat Eselon III dan IV
Pejabat Eselon III
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pejabat Eselon IV
Kepala Bagian Kepegawaian
Pejabat Eselon III dan IV
Kepala Kantor Wilayah
Wilayah kerja Kantor Wilayah
Pejabat EseIon IV
Kepala KPPN
KPPN berkenaan memaksa
28.
29.
•
Kepala Bagian Kepegawaian
~
Melantik para Pejabat Fungsional pada Semua golongan pengangkatan pertama dan/atau pengangkatan kembali dalam jabatan
fungsional, danl atau perpindahan wilayah
kerja
Membuat dan menandatangani PeITlyataan Pelantikan (SPP)
Kepala Bagian Kepegawaian
Surat IPejabat Eselon III
Kantor Pusat memaksa
dalam
keadaan
Administrasi IKantor Pusat memaksa
dalam
keadaan
Administrasi IKantor Pusat memaksa
dalam
Kepala Kantor Wilayah
Wilayah kerja Kantor Wilayah
Kepala KPPN
KPPN berkenaan memaksa
Sekretaris Direktorat Jenderal
IPelantikan Kantor Pusat
-8
dalam
yang
dalam
keadaan keadaan
keadaan
dilaksanakan
di
Pejabat Eselon IV
Kepala Bagian Kepegawaian
dilaksanakan
Administrasi
di
kerja Kantor Wilayah
Kepala Kantor Wilayah
KPPN berkenaan dalam hal pelantikan dilakukan oleh Kepala KPPN sebagaimana dimaksud dalam angka
Kepala KPPN
27 30.
31.
Membuat dan menandatangani Surat IPejabat eselon III Pernyataan telah Menduduki Jabatan (SPMJ) Pejabat Eselon Fungsional
~
dan
Membuat dan menandatangani Surat IPejabat eselon III Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMMJ)
Pejabat Eselon Fungsional
32.
IV
IV
dan
Membuat dan menandatangani Surat IPejabat Eselon III Pemyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)
-9
Sekretaris Direktorat Jenderal
Kantor Pusat
Kepala Kantor Wilayah
Wilayah kerja Kantor Wilayah
Pejabat IKepala Bagian Kepegawaian
Administrasi IKantor Pusat
Kepala Kantor Wilayah
Kantor Wilayah berkenaan
Kepala KPPN
KPPN berkenaan
Sekretaris Direktorat Jenderal
Sekretariat Direktorat Perbendaharaan
Direktur
Direktorat berkenaan
Kepala Kantor Wilayah
Wilayah kerja Kantor Wilayah
Pejabat IKepala Bagian Kepegawaian
Direktorat Administrasi I Sekretariat Perbendaharaan
Direktur
Direktorat berkenaan
Kepala Kantor Wilayah
Kantor Wilayah berkenaan
Kepala KPPN
KPPN berkenaan
Sekretaris Direktorat Jenderal
I Kantor Pusat
Kepala Kantor Wilayah
IWilayah kerja Kantor Wilayah
Jenderal
Jenderal
Pejabat Eselon Fungsional
IV,
dan
Pelaksana
Pejabat IKepala Bagian Kepegawaian
Administrasi IKantor Pusat
Kepala Kantor Wilayah
Kantor Wilayah berkenaan
Kepala KPPN
KPPN berkenaan
Kepala Bagian Kepegawaian
Administrasi ISekretariat Direktorat Perbendaharaan
Kepala Subdirektorat membawahi Subbagian Usaha
yang I Direktorat berkenaan
Kepala Bagian Kantor Wilayah
pada IKantor Wilayah berkenaan
Umum
Tata
KPPN berkenaan
Kepala KPPN 33.
34.
E. 35.
Mengambil sumpahfjanji PNS
Semua Golongan
Kepala Bagian Kepegawaian
Menetapkan pemberian pengobatan, ISemua Golongan perawatan danjatau rehabilitasi bagi PNS yang mengalami kecelakaan karena dinas atau menderita sakit karena dinas
Jenderal
I
Administrasi Kantor Pusat memaksa
dalam
Kepala Kantor Wilayah
Kantor Wilayah berkenaan
Kepala KPPN
KPPN berkenaan memaksa
dalam
Sekretaris Direktorat Jenderal
IKantor Pusat
Kepala Kantor Wilayah
IWilayah kerja Kantor Wilayah
keadaan
keadaan
IDISIPLIN KERJA, BANTUAN HUKUM, PEMBERHENTIAN, PENSIUN, PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
Mengusulkan permohonan bantuan hukum
ISemua Golongan
Sekretaris Direktorat Jenderal
IDirektorat Jenderal Perbendaharaan, untuk diteruskan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan u.p. Kepala Biro Bantuan Hukum
J! - 10
Memberhentikan sementara dari jabatan negeri (schorsing) bagi PNS yang dikenakan tahanan sementara oleh pejabat yang berwenang karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan.
uru Muda (Gal. I/a) sampai dengan Pengatur Tk. I (Gal. II I d)
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (permohonan dimaksud disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan u. p Sekretaris Direktorat Jenderal secara hierarkis)
37.
Pengakhiran/pengangkatan kembali setelah Juru Muda (Gal. II a) sampai dengan diberhentikan sementara dari jabatan Pengatur Tk. I (Gal. III d) negeri (schorsing) bagi PNS yang dikenakan tahanan sementara oleh pejabat yang berwenang karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan
Sekretaris Direktorat Jenderal
38.
Menyampaikan keputusan penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
Sekretaris Direktorat Jenderal
Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktur
Direktorat berkenaan
Kepala Kantor Wilayah
Kantor Wilayah berkenaan
Pejabat Eselon III
Kepala Kantor Wilayah
Wilayah kerja Kantor Wilayah
Pelaksana sampai dengan Pejabat Eselon IV
Kepala KPPN
KPPN berkenaan
Pelaksana sampai dengan Pejabat Eselon III
Sekretaris Direktorat Jenderal
Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktur
Direktorat berkenaan
Kepala Kantor Wilayah
Kantor Wilayah berkenaan
Pejabat Eselon III
Kepala Kantor Wilayah
Wilayah kerja Kantor Wilayah
Pelaksana sampai dengan Pejabat Eselon IV
Kepala KPPN
KPPN berkenaan
39.
I Menyampaikan keputusan penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Pelaksana sampai dengan Pejabat Eselon III
£ - 11
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (pennohonan dimaksud disampaikan kepada Direktur Jenderal u. p Sekretaris Direktorat Jenderal secara hierarkis)
40.
4l.
I • I Mengusulkan: a. Pensiun termasuk kenaikan pangkat pengabdian karena mencapai batas usia I • pensiun (BUP) atau cacat karena dinas b. Pensiun Jandal duda/bagian pensiun janda termasuk kenaikan pangkat
I • pengabdian pegawai yang meninggal dunia I• c. Pensiun dan kenaikan pangkat pengabdian bagi PNS yang dinyatakan hilang dan dianggap meninggal dunia pada akhir bulan ke-12
Mengusulkan: a. Pensiun karena cacat jasmani atau rohani atau karena uzur tidak karena dinas
42.
Mengusulkan bebas tugas/Masa Persiapan Pensiun (MPP)
Kepala Bagian Administrasi Golongan I/a sampai dengan Kepegawaian golongan IV I a Golongan IV Ib yang tidak diusulkan untuk mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian golongan IV I c Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk diteruskan kepada Menteri Keuangan u.p. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kantor Pusat untuk diteruskan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan u.p Kepala Biro Sumber Daya Manusia Wilayah kerja Kantor Wilayah untuk diteruskan kepada Kepala Kantor Regional BKN setempat
Sekretaris Direktorat Jenderal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk diteruskan kepada Menteri Keuangan u.p Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
•
Golongan I/a sampai dengan golongan IV I a
Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian
•
Golongan IV I b yang tidak diusulkan untuk mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian golongan IV I c
Kantor Pusat dan Kanwil untuk diteruskan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan u.p Kepala Biro Sumber Daya Manusia
I•
Golongan IV Ib sampai dengan golongan ISekretaris Direktorat Jenderal
IV/e
.
/'" •
Sekretaris Direktorat Jenderal
Golongan IV I c sampai dengan golongan IV Ie Golongan IV Ib yang diusulkan untuk mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian golongan IV I c
I •
b. Pensiun Jandal duda/bagian pensiun I janda termasuk kenaikan pangkat anumerta pegawai yang tewas atau I meninggal dunia karena dinas c. Pensiun pegawai yang diberhentikan dengan hormat yang memenuhi syarat
untuk mendapatkan pensiun
d. Pemberhentian dengan hormat atas
permintaan sendiri sebagai PNS dengan
hak pensiun (usia 50 tahun dan masa
kerja 20 tahun)
Golongan IV I c sampai dengan golongan IV Ie Golongan IV Ib yang diusulkan untuk mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian golongan IV I c
- 12 -
Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk diteruskan kepada Menteri Keuangan u.p Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
Golongan Ija sampai dengan golongan Nja
Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian
Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk diteruskan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan u.p Kepala Biro Sumber Daya Manusia
Pejabat eselon II
Sekretaris Direktorat Jenderal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Golongan III j a sampai dengan golongan Ie, kecuali yang menduduki jabatan eselon II atau yang sederajat
Sekretaris Direktorat Jenderal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk diteiilskan kepada Menteri Keuangan u.p Sekretaris Jenderal Kernenterian Keuangan
Pangkat Juru Muda (Gol. Ija) sampai dengan pangkat Pengatur Tk. I (Go I.
Sekretaris Direktorat Jenderal
Kantor Pusat
Kepala Kantor Wilayah
Wilayah kerja Kantor Wilayah
Menerbitkan surat izin melanjutkan ISemua Golongan pendidikan tingkat S2 atas inisiatif sendiri
Sekretaris Direktorat Jenderal
I Kantor Pusat
Kepala Kantor Wilayah
IWilayah kerja Kantor Wilayah
Menerbitkan surat izin melanjutkan pendidikan tingkat S 1 atas inisiatif sendiri
Sekretaris Direktorat Jenderal
ISekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
43.
Menandatangani Daftar Riwayat Pekerjaan (DRP), Surat Keterangan Tidak Pemah Dikenakan Hukuman Disiplin Tingkat Sedangj Berat Dalam Satu Tahun Terakhir dan Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)
44.
Mengusulkan izin perceraian
N
45.
F.
46.
47.
~
Mernberi atau rnenolak : a. Izin perceraian yang akan dilakukan oleh PNS priajwanita selaku penggugat b. SUrat Keterangan untuk melakukan
perceraian bagi PNS priajwanita yang
digugat cerai oleh isterij suaminya
c. Izin untuk beristri lebih dari seorang
bagi PNS pria yang akan melakukan
perkawinan keduajketigajkeempat
III d)
I PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ISemua Golongan
- 13
Direktur
Direktorat berkenaan
Kepala Kantor Wilayah
Wilayah kerja Kantor Wilayah
48.
I Menerbitkan surat izin melanjutkan
Semua Goiongan
pendidikan sampai dengan tingkat DIll atas inisiatif sendiri
Sekretaris Direktorat Jenderal
Sekretariat Ditjen
Direktur
Direktorat berkenaan
Kepala Kantor Wilayah
Kantor Wilayah berkenaan
IKepala KPPN
KPPN berkenaan
49. I Menerbitkan Surat Tugas Belajar bagi penerima beasiswa dalam dan luar negeri (Diploma, S 1 dan S2)
ISemua Golongan
ISekretaris Direktorat Jenderal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
50. I Mengirimkan peserta pendidikan dan latihan (diklat) yang diselenggarakan oleh unit di luar Ditjen Perbendaharaan
Semua Golongan
Sekretaris Direktorat Jenderal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
51. I Menerbitkan Surat Tugas Belajar Diploma III dan IV (STAN)
Semua Golongan
Sekretaris Direktorat Jenderal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Semua Golongan
Kepala Bagian yang mengelola Pengembangan Pegawai pada Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktorat Jenderal untuk diteruskan ke Direktur STAN
52.
I Menerbitkan surat permintaan transkrip, nilai dan legalisir foto kopi ijazah (Program Diploma I, III dan IV Kebendaharaan NegarajSTAN)
~ . ,, :.~ .~~~TREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, .
- . ~.. .~
---
<,r
'.
".\. .
\~
\ \ D'REK~'Li~
JENDERAl
) : :'
S SUPRIJANTO
• - 14