KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA GEDUNG DJUANDA I, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR I, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21 TELEPON (021) 3449230 (20 saluran) FAKSIMILE (021) 3500842; SITUS www.kemenkeu.go.id
KETERANGAN PERS
Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G-20 dan Partisipasi Indonesia dalam Pertemuan Musim Semi Bank Dunia dan IMF Washington, D.C., 17-22 April 2013 “Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 Kembali Menegaskan Komitmen Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Penyediaan Lapangan Kerja”
1. Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (MGM) G20 kembali bertemu untuk kedua kalinya selama tahun 2013 di bawah Presidensi Rusia. Pertemuan kali ini diselenggarakan bersamaan dengan pelaksanaan Pertemuan Musim Semi Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) di Washington, DC, Amerika Serikat, pada tanggal 19-20 April 2013. Menteri Keuangan Republik Indonesia memimpin Delegasi Indonesia (Delri) Kementerian Keuangan pada pertemuan G20 tersebut, dan di sela MGM G20, dan berpartisipasi pula pada berbagai pertemuan yang diselenggarakan Bank Dunia dan IMF pertemuan bilateral dengan institusi multilateral dan negara sahabat. 2. Pertemuan MGM G20 dilaksanakan di tengah kondisi perekonomian global yang belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, dan masih tingginya tingkat risiko akibat krisis utang pemerintah di Eurozone dan belum jelasnya arah penyelesaian jurang fiskal di Amerika Serikat. Kondisi tersebut tercermin dari menurunnya proyeksi pertumbuhan global dan kawasan dari yang diperkirakan sebelumnya oleh IMF melalui world economic outlook (WEO). 3. MGM sepakat bahwa perekonomian global telah berhasil menghindari risiko-risiko utama yang dapat membawa kepada situasi terburuk, dan saat ini kondisi pasar keuangan terus menunjukkan upaya peningkatan. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi global tetap lemah dan tingkat pengangguran masih tinggi di banyak negara. Sementara itu proses pemulihan rekonomi sendiri tidak merata di seluruh kawasan. Dalam hal ini negara-negara berkembang berpendapatan menengah (emerging market countries atau EMCs) masih mengalami pertumbuhan yang tinggi namun dengan kecenderungan menurun, sementara proyeksi pertumbuhan di negara maju mengalami kontraksi dari periode sebelumnya. Perekonomian Amerika Serikat sendiri menunjukkan peningkatan dalam permintaan sektor swasta. Namun demikian dalam konteks global, ketidakpastian kebijakan serta isu intermediasi di dalam pelaksanaan pemulihan krisis juga terus memberikan tekanan kepada prospek pertumbuhan ke depan. Oleh karena 1/5
itu, MGM sepakat untuk menekankan fokus pembahasan kepada tantangan jangka menengah di banyak negara, terutama terkait konsolidasi fiskal dan sustainabilitas keuangan. 4. Dalam hal ini, MGM sepakat bahwa G20 pelu melakukan lebih banyak aksi nyata untuk mendukung pencapaian pertumbuhan global yang kuat, berkesinambungan dan berimbang dalam jangka menengah dan jangka panjang. Hal ini sangat penting dalam upaya menjaga momentum ekonomi global dan menghindari terjadinya resesi ekonomi terburuk yang akan berdampak negatif kepada seluruh negara di dunia, terutama negara-negara berkembang dan berpendapatan rendah. Dalam hal ini, MGM menyikapi dengan positif upaya dan tindakan nyata dari beberapa negara anggota G20, terutama negara yang memiliki posisi fiskal yang kuat, untuk memberikan stimulus untuk mendukung kegiatan ekonomi domestik. 5. Secara khusus, para Menteri menyoroti perkembangan di negara maju, antara lain Jepang, Korea, China, Amerika Serikat dan Kawasan Euro. G20 mempelajari dengan seksama kebijakan moneter quantitative easing (pencetakan uang baru untuk mendorong permintaan) di Jepang yang ditujukan untuk mengerem deflasi dan meningkatkan permintaan domestik. Sementara itu, Korea mengumumkan kebijakan makroekonomi aktif mereka untuk mendukung kegiatan perekonomian. Namun demikian, G20 memandang langkah-langkah tersebut belum cukup tegas, mengingat pelemahan ekonomi global masih terus terjadi. Oleh karenanya, MGM meminta kawasan Euro untuk memperkuat fondasi kesatuan ekonomi dan moneter mereka, termasuk rencana penerapan kesatuan pengawasan perbankan, mengurangi fragmentasi sektor keuangan dan memperkuat neraca sektor perbankan. 6. Lebih jauh MGM meminta Amerika Serikat untuk terus menekankan kebijakannya kepada konsolidasi fiskal, terutama untuk berupaya menekan defisit anggaran. Permintaan yang sama juga diarahkan kepada Jepang untuk menyusun rencana fiskal jangka menengahnya yang kredibel. Menjaga ketersinambungan fiskal di negaranegara maju dipandang oleh MGM sangat penting, terutama upaya untuk terus membangun strategi jangka menengah sesuai dengan komitmen yang disepakati oleh para Pemimpin G20 di KTT Los Cabos, Meksiko, pada bulan Juni 2012. 7. MGM juga sepakat untuk terus mendorong negara anggota mengadopsi regim nilai tukar yang lebih fleksibel yang sesuai kondisi fundamental ekonomi domestik. Dalam hal ini, negara anggota G20 diminta untuk menghindari kebijakan penuruan nilai tukar yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan kompetitif, termasuk dalam rangka tujuan proteksionisme. MGM memandang penting upaya menghindari naiknya volatilitas aliran modal yang berlebihan dan pergerakan nilai tukar yang berfluktuasi yang berdampak negatif kepada stabilitas sektor keuangan. Oleh karenanya MGM menghimbau negara-negara G20 agar kebijakan moneter hendaknya diarahkan kepada tujuan stabilitas harga domestik yang mendukung upaya pemulihan ekonomi sesuai mandat dari masing-masing bank sentral di negara anggota. Dalam hal dilaksanakannya monetary easing, maka negara anggota hendaknya sangat berhatihati dalam implementasinya dengan memperhitungkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi global. 2/5
8. MGM juga membahas kelanjutan reformasi tata kelola Dana Moneter Internasional (IMF), terutama yang terkait isu legitimasi dan efektivitas dari reformasi tersebut. Dalam hal ini, para Menteri dan Gubernur memandang penting agar proses ratifikasi 2010 IMF Quota and Governance Reform dapat diselesaikan segera oleh seluruh negara anggota. MGM mendukung keputusan Dewan DIrektur IMF untuk mengintegrasikan kesepakatan akhir dari penyusunan formula kuota dengan rencana 15 th General Review of Quotas IMF, yang diharapkan dapat diselesaikan pada Bulan Januari 2014. MGM sepakat agar distribusi kuota di IMF dapat disesuaikan dengan perkembangan dan merefleksikan timbangan kontribusi masing-masing negara anggota dalam perekonomian global. Disamping itu, MGM juga akan terus mendukung upaya perlindungan kepentingan negara-negara berkembang dan negara miskin di IMF melalui peningkatan hak suara dan representasi. Terkait distribusi quota ke 15, Indonesia bersama sebagian besar negara anggota G20 mendukung penggunaan pendekatan gross domestic product (GDP) dengan timbangan purchasing power parity (PPP) yang merefleksikan kekuatan ekonomi suatu negara di dalam perekonomian global. 9. Dalam kesempatan pertemuan di Washington DC tersebut, MGM juga membahas uaya penguatan tata kelola utang pemerintah yang saat ini menjadi tantangan terbesar bagi peningkatan ekonomi global. Dalam kaitan ini, G20 sepakat bahwa penting bagi negara anggota untuk menerapkan kebijakan yang merefleksikan upaya pengelolaan utang yang hati-hati dan kredibel, yang mencerminkan keberlangsungan (sustainabilitas) fiskal jangka panjang. MGM menekankan bahwa inisiatif untuk memiliki sebuah tata kelola utang yang baik akan membantu suatu negara dalam melaksanakan strategi fiskal jangka menengah, termasuk yang terkait dengan macro-fiscal development dan contingent liabilities. 10. Pertemuan Washington juga menyoroti pentingnya peningkatan kerja sama antara regional financial arrangements (RFAs) yang merupakan inisiatif lembaga pemantauan (surveillance) perkembangan ekonomi kawasan dengan lembaga pemantauan multilateral (IMF) untuk mendukung peningkatan kapasitas jaringan pengaman sistem keuangan global (global financial safety nets – GFSN). Dalam hal ini, MGM mengharapkan agar peran dari masing-masing institusi ini dapat saling mendukung (complementary) yang mana masing-masing pihak tetap menjaga independensi dalam mendukung stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan global. Untuk pelaksanaannya, para Menteri sepakat agar prinsip-prinsip kerjasama IMF dan RFAs sebagaimana diadopsi di KTT Cannes tahun 2011 dapat dijadikan sebagai dasar untuk peningkatan kerjasama diantara kedua institusi surveillance tersebut. 11. Salah satu inisiatif penting dari Pertemuan Washington DC tersebut yaitu upaya untuk meningkatkan ketersediaan pembiayaan investasi jangka panjang. MGM sepakat pentingnya pembahasan isu-isu pembiayaan investasi jangka panjang, khususnya pembiayaan infrastruktur, dalam upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja kedepan. Oleh karenanya, para Menteri meminta kepada G20 Study Group on Financing for Investment yang diketuai oleh Indonesia dan Jerman, untuk bersama-sama dengan organisasi internasional seperti Bank Dunia, IMF, FSB, UN,CTAD, dan OECD serta seluruh negara anggota lain untuk melaksanakan 3/5
kajian dan pembahasan isu ini melalui dua jalur kerja (workstream), yaitu jalur pertama berupa evaluasi komitmen atau country specific factors dari negara anggota terkait isu pembiayaan jangka panjang. Jalur kedua memfasilitasi kontribusi organisasi internasional untuk melakukan kajian mendalam dan spesifik pada area-area yang dianggap signifikan dalam mempengaruhi ketersediaan pembiayaan jangka panjang, seperti isu pengembangan pasar obligasi dalam mata uang lokal. Disamping itu, jalur kedeua mendiskusikan dampak reformasi regulasi keuangan global, dan upaya penciptaan alternatif instrument baru untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta dan investor institusional dalam pembiayaan investasi jangka panjang terutama pembiayaan infrastruktur. 12. MGM juga membahas progress implementasi dari reformasi regulasi keuangan global yang mencakup pelaksanaan Basel III, over the counter (OTC) derivaties, shadow banking dan upaya penerapan dari legal entity identifier (LEI) sesegera mungkin dalam upaya untuk menciptakan praktek-praktek bisnis yang sehat secara global. Dalam kesempatan tersebut, para Menteri dan Gubernur juga membahas upaya peningkatan keuangan inklusif yang dapat mendukung partisipasi kaum wanita dan tenaga kerja muda untuk memiliki akses kepada layanan keuangan formal. Dalam hal ini, G20 tetap pada komitmen untuk mendukung inisiatif-inisiatif yang dihasilkan oleh Global Partnership on Financial Inclusion (GPFI). Disamping itu, dalam pembahasan isu regulasi keuangan, para Menteri juga menyampaikan pandangan terkait penguatan sistem dan regulasi perpajakan internasional, termasuk penghindaran perpajakan melalui tax base erosion and profit shifting (BEPS). 13. Di sela pertemuan G20, Menteri Keuangan dan Delri berpartisipasi pada serangkaian seminar dan forum yang diselenggarakan oleh Bank Dunia dan IMF. Delri terlibat dalam Seminar Penguatan Kerjasama Likuiditas Global (IMF) dan Regional dengan beberapa regional financial arrangements (RFA) yang ada di beberapa kawasan seperti CMIM (Chiang Mai Initiative Multilarization) di Asia. Melalui kerjasama lembaga multilateral dan regional ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan negara-negara anggota RFAs dalam mengantisipasi dan mengatasi krisis dan mempercepat aksi tindak IMF dan RFAs dalam mengatasi krisis dengan menghindari duplikasi dan birokrasi kerja. Pada Seminar Middle Income Countries (MICs), negara-negara berkembang berpendapatan menengah termasuk Indonesia berbagi pengalaman dalam mengatasi ketidakseimbangan distribusi pendapatan yang tercermin dari tingginya indeks Gini ratio di MIC. Para menteri keuangan MIC sependapat pendidikan menjadi kunci solusi dalam mempersempit ketidakadilan pendapatan dan distribusi kesejahteraan. Demikian pula, praktek-praktek terbaik dalam kebijakan fiskal didiskusikan pada Fiscal Forum termasuk keberhasilan dan kegagalan berbagai negara dalam reformasi struktural di bidang kebijakan fiskal. 14. Delri terlibat pada berbagai pertemuan bilateral dengan institusi global dan negaranegara sahabat. Dalam pertemuan dengan Presiden Group Bank Dunia (GBD), didiskusikan reformasi dan peningkatan pelayanan GBD kepada negara anggota dengan fokus kembali kepada misi pembentukan GBD dalam mengatasi kemiskinan. Pada kesempatan tersebut, Delri menyampaikan pula keberhasilan dan tantangan program pembangunan di Indonesia, dan upaya Indonesia dalam mempercepat 4/5
pencapaian pembangunan termasuk melalui penciptaan berbagai daerah unggulan di tanah air. Delri melakukan pula dialog terbuka dengan lembaga keuangan dan organisasi pengusaha di Amerika Serikat seperti Presiden EXIM Bank, USINDO, dan US-ASEAN berkenaan dengan potensi peningkatan investasi dan perdagangan ke dua negara termasuk mencari solusi dan pemberian penjelasan atas kendala bisnis yang dialami para pengusaha. Pada pertemuan bilateral dengan 6 negara anggota G20 yang berasal dari Benua Asia, didiskusikan peningkatan kapasitas Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) dalam peningkatan pembiayaan pembangunan dan penguatan institusi publik negara-negara berkembang di Asia termasuk peningkatan pembiayaan di bidang infrastruktur.
Informasi lebih lanjut hubungi: Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Telp. (021) 34831678 Faks. (021) 34831677
5/5
