KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA GEDUNG DJUANDA I, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR I, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21 TELEPON (021) 3449230 (20 saluran) FAKSIMILE (021) 3500847; SITUS www.kemenkeu.go.id
KETERANGAN PERS Pokok-Pokok UU APBN-P 2016 dan Pengampunan Pajak Jakarta, 29 Juni 2016
Undang-Undang APBN-P 2016 Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2016 telah disepakati dan disahkan oleh DPR RI pada Sidang Paripurna tanggal 28 Juni 2016. Beberapa hal strategis yang telah disepakati di dalam UU APBN-P tahun 2016 meliputi (1) memperhitungkan kebijakan pengampunan pajak dalam penetapan target penerimaan perpajakan; (2) melanjutkan efisiensi belanja operasional kementerian/lembaga; (3) pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran; (4) Anggaran transfer ke daerah ditetapkan lebih tinggi dari anggaran Kementerian/lembaga; dan (5) penyediaan dana investasi untuk pembebasan lahan dalam rangka pembangunan infrastruktur melalui Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Berikut pokok-pokok kesepakatan yang ditetapkan di dalam UU APBN-P tahun 2016: 1. Asumsi dasar ekonomi makro UU APBN-P tahun 2016 sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g.
Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen; Tingkat Inflasi sebesar 4,0 persen; Nilai tukar rupiah rata-rata Rp13.500/USD; Tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,5 persen; Harga minyak mentah Indonesia rata-rata USD40/barel; Lifting minyak rata-rata 820 ribu barel/hari; dan Lifting gas rata-rata 1.150 ribu barel setara minyak.
Penyesuaian asumsi dasar ekonomi mempertimbangkan masih lemahnya perekonomian dunia, serta prospek pertumbuhan ekonomi domestik yang diperkirakan masih akan cukup kuat. Dengan mengacu pada asumsi dasar ekonomi makro tersebut, APBN-P tahun 2016 diharapkan tetap dapat mendukung pencapaian berbagai sasaran pembangunan tahun 2016, di tengah-tengah berbagai tantangan perekonomian yang akan dihadapi ke depan. Perkembangan indikator asumsi dasar ekonomi makro tersebut akan terus dipantau sampai dengan akhir tahun 2016, sebagai acuan dalam mempersiapkan langkah-langkah antisipasi apabila diperlukan, dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian dan pembangunan nasional. 2. Berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro tersebut dan kebijakan fiskal yang akan dilakukan pada paruh ke dua tahun 2016, target defisit anggaran dalam APBN-P tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp296,7 Triliun (atau 2,35 persen terhadap PDB). Target defisit tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah dalam menjaga kesehatan fiskal secara prudent dan juga memberikan ruang fiskal yang lebih luas untuk merespon dinamika global dan domestik yang akan berkembang di tahun 2016. 3. Dengan target defisit anggaran sebesar Rp296,7 Triliun, Pendapatan Negara dan Hibah dalam APBN-P tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp1.786,2 Triliun dan Belanja Negara ditetapkan sebesar Rp2.082,9 Triliun. Target pendapatan negara dan hibah dalam APBN-P tahun 2016 tersebut telah memperhitungkan kondisi perekonomian terkini, dan diharapkan tetap dapat mendukung iklim investasi kegiatan usaha dan daya saing industri nasional, serta memberikan stimulus pada perekonomian nasional. Sementara itu, untuk mencapai target Pendapatan Negara pada APBN-P 2016, berbagai langkah-langkah prioritas akan dilakukan khususnya dalam pencapaian target 1/4
perpajakan meliputi kebijakan pengampunan pajak, ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak serta optimalisasi kepabeanan dan cukai. Selain itu, akan terus dilakukan penyempurnaan regulasi perpajakan, pembenahan administrasi dan IT perpajakan, serta pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung tugas-tugas perpajakan ke depan. 4. Di sisi Belanja Pemerintah Pusat, langkah penghematan anggaran belanja pemerintahan akan terus dilanjutkan terutama untuk kegiatan operasional dan yang kurang produktif agar setiap rupiah dana yang dikeluarkan dapat memberikan nilai tambah yang lebih tinggi. Di sisi lain, Belanja Subsidi didorong untuk lebih tepat sasaran (well targeted), sehingga dapat memberikan ruang fiskal yang lebih luas. Dengan demikian, belanja pemerintah dapat lebih produktif mendukung akselerasi laju perekonomian nasional di tengah perekonomian global yang masih mengalami perlambatan. 5. Dalam APBN-P tahun 2016, Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa ditetapkan lebih tinggi terkait tambahan anggaran Dana Bagi Hasil dan anggaran Dana Transfer Khusus dalam rangka memperkuat program pembangunan Indonesia dari pinggiran. Selain itu, terdapat tambahan Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat diarahkan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur di kedua provinsi tersebut. 6. Dari sisi Pembiayaan Anggaran, target defisit sebesar Rp296,7 Triliun akan dibiayai melalui optimalisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan pemanfaatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL). Selain itu, di dalam APBN-P tahun 2016 juga disepakati beberapa kebijakan yang strategis Pembiayaan Anggaran, diantaranya melanjutkan investasi melalui BUMN, penyediaan dana untuk pembebasan lahan dalam rangka pembangunan infrastruktur, serta mendukung sustainabilitas program BPJS Kesehatan. 7. Rincian APBN-P tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut. Uraian (triliun Rupiah)
APBN
APBNP
A. PENDAPATAN NEGARA I. PENDAPATAN DALAM NEGERI 1. PENERIMAAN PERPAJAKAN Tax Ratio % (termasuk SDA migas & Pertambangan) a.l. a. Pajak Penghasilan b.Pajak Pertambahan Nilai 2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK a.l. a. SDA Migas b.Non Migas II. PENERIMAAN HIBAH
1.822,5 1.820,5 1.546,7 13,11 757,2 571,7 273,8 78,6 46,3 2,0
1.786,2 1.784,2 1.539,2 12,86 855,8 474,2 245,1 68,7 21,8 2,0
(36,3) (36,3) (7,5) (0,25) 98,6 (97,5) (28,8) (9,9) (24,4) (0,1)
B. BELANJA NEGARA I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT 1. Belanja K/L 2. Belanja Non K/L a.l. - Subsidi - Subsidi Energi - Subsidi Non Energi
2.095,7 1.325,6 784,1 541,4 182,6 102,1 80,5
2.082,9 1.306,7 767,8 538,9 177,8 94,4 83,4
(12,8) (18,9) (16,3) (2,5) (4,8) (7,7) 2,9
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
770,2
776,3
6,1
1. Transfer ke Daerah
723,2
729,3
6,1
106,1
109,1
2,9
208,9 1,8
211,0 2,9
2,1 1,1
II.
a.l. a. Dana Bagi Hasil b.Dana Transfer Khusus c. Dana Tambahan Otsus Infrastruktur Prov. Papua dan Prov. Papua Barat 2. Dana Desa Anggaran Pendidikan Rasio Anggaran Pendidikan Total (%) Anggaran Kesehatan Rasio Anggaran Kesehatan Total (%) C. KESEIMBANGAN PRIMER D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN % Surplus/ (Defisit) terhadap PDB E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II) I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI a.l - Surat Berharga Negara (neto) - Penyertaan Modal Dana Antisipasi untukNegara PT. Minarak Lapindo Jaya II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto)
Selisih
47,0
47,0
0,0
421,7 20,1
416,6 20,0
(5,1) (0,1)
104,8 5,0 (88,2) (273,2) (2,15)
104,1 5,0 (105,5) (296,7) (2,35)
(0,6) 0,0 (17,3) (23,5) (0,20)
273,2 272,8 327,2 (48,4) 0,0 0,4
296,7 299,3 364,9 (65,2) (0,1) (2,5)
23,5 26,5 37,6 (16,8) (0,1) (2,9)
2/4
RUU Pengampunan Pajak
Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak telah disetujui oleh DPR dalam Rapat Paripurna tanggal 28 Juni 2016. Pengampunan Pajak merupakan terobosan kebijakan yang memiliki manfaat dan tujuan sebagai berikut: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui Repatriasi Aset, yang ditandai dengan peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan Suku Bunga, dan peningkatan investasi Perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi Meningkatkan Penerimaan Pajak Pengampunan Pajak merupakan awal dari babak baru reformasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan yang meliputi reformasi di bidang kebijakan perpajakan, antara lain melalui amandemen Undang Undang Perpajakan (KUP,PPh, PPN/PPnBM, Bea Meterai) serta reformasi administrasi perpajakan antara lain melalui pembentukan Badan Penerimaan Perpajakan, Penyempurnaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang lebih reliable dan terintegrasi, Pengelolaan Data dan Informasi, dan Penegakan Hukum Perpajakan yang efektif. Reformasi perpajakan juga didukung oleh faktor eksternal seperti inisiatif global untuk implementasi automatic exchange of information, rencana amandemen undang-undang perbankan, dan lain-lain. Adapun sistematika RUU Pengampunan Pajak terdiri dari 13 bab dan 25 pasal sebagai berikut: BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VI BAB VII BAB IX BAB XI BAB XII BAB XIII
Ketentuan Umum Asas dan Tujuan Subjek dan Objek Pengampunan Pajak Tarif dan Cara Menghitung Uang Tebusan Tata Cara Penyampaian surat Pernyataan, Penerbitan Surat Keterangan, dan Pengampunan Atas Kewajiban Perpajakan Kewajiban Investasi Atas Harta Yang Diungkapkan dan Pelaporan Perlakuan Perpajakan Perlakuan atas Harta Yang Belum atau Kurang Diungkap Upaya Hukum Manajemen Data dan Informasi Ketentuan Pidana Ketentuan Pelaksanaan Pengampunan Pajak Ketentuan Penutup
Beberapa poin penting dalam RUU Pengampunan Pajak yaitu, pertama, Pengampunan Pajak merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Kewajiban perpajakan yang mendapatkan Pengampunan Pajak terdiri atas kewajiban Pajak Penghasilan dan Pajak Penjualan Nilai atau Pajak atas Barang Mewah. Kedua, setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak. Jika Wajib Pajak belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Wajib Pajak mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh NPWP di kantor Direktorat Pajak tempat Wajib Pajak bertempat tinggal atau berkedudukan. uang tebusan dan periode pengampunan pajak terbagi atas: 1. Tarif Uang Tebusan atas harta di dalam wilayah Republik Indonesia atau yang berada di luar wilayah Republik Indonesia yang direpatriasi: a. 2 persen untuk periode 3 bulan pertama setelah UU disahkan; 3/4
b.
3 persen untuk periode bulan keempat setelah UU disahkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, dan c. dengan 31 Maret 2017 2. Tarif Uang Tebusan atas harta yang berada di luar wilayah Republik Indonesia tanpa repatriasi: a. b. c.
4 persen untuk periode 3 bulan pertama setelah UU disahkan; 6 persen untuk periode bulan keempat setelah UU disahkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, dan 10 persen untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017
3. Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak UMKM (dengan peredaran usaha sampai dengan Rp4,8 miliar untuk tahun pajak terakhir), adalah sebesar: a. b. c.
0,5 persen bagi Wajib Pajak dengan nilai harta sampai dengan Rp 10 miliar; lebih dari Rp 10.miliar. Bagi Wajib Pajak UMKM, tarif uang tebusan ini berlaku hingga 31 Maret 2017.
Keempat, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengampunan pajak paling banyak tiga kali dalam jangka waktu terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan 31 Maret 2017. Kelima bagi periode pertama atau kedua atau paling lambat 31 Maret 2017 bagi yang menyatakan pada periode ketiga. Harta hasil repatriasi wajib dinvestasikan ke dalam negeri selama tiga tahun sejak dialihkan dalam instrumen investasi yang ditetapkan pemerintah. Sedangkan harta dalam negeri yang diungkapkan oleh Wajib Pajak tidak dapat dialihkan ke luar negeri selama tiga tahun sejak diterbitkan Surat Keterangan. Keenam, Data dan Informasi yang bersumber dari Surat Pernyataan dan lampirannya di jamin Kerahasiaannya yaitu 1) tidak dapat diminta oleh siapapun atau diberikan kepada pihak manapun, kecuali atas persetujuan Wajib Pajak sendiri; 2) tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak; 3) ancaman sanksi pidana bagi pihak yang membocorkan, menyebarluaskan, dan/atau memberitahukan data dan informasi. Atas disetujuinya RUU Pengampunan Pajak ini, pemerintah khususnya Kementerian Keuangan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada DPR yang telah menyelesaikan RUU ini dalam waktu yang relatif singkat, dan juga kepada media yang telah membantu penyebarluasan informasi tentang RUU ini kepada publik, serta kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan dan pendapat dalam pembahasan RUU ini hingga akhirnya disetujui. Saat ini Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sedang melakukan finalisasi atas berbagai peraturan pelaksanaan UU Pengampunan Pajak termasuk aturan tentang proses bisnis pelayanan, prosedur operasional, serta manajemen data dan informasi. Ditjen Pajak juga akan segera melaksanakan sosialisasi baik secara internal kepada pegawai maupun kepada pihak eksternal seperti konsultan pajak dan asosiasi industri, maupun secara langsung kepada Wajib Pajak. Pengesahan RUU ini bertepatan dengan momen Idul Fitri sehingga diharapkan dapat menjadi momentum bagi program Pengampunan Pajak yang memberikan kesempatan bagi semua warga Negara dari seluruh kalangan, baik kecil, menengah dan besar, untuk mendapatkan pengampunan dari seluruh kesalahan dan kekhilafan di bidang perpajakan untuk selanjutnya masuk ke sistem perpajakan dan menjadi warga negara yang taat dan patuh melaksanakan kewajiban perpajakan bagi Indonesia yang lebih baik. Pemerintah menghimbau seluruh wajib pajak yang selama ini belum sepenuhnya benar dalam melaksanakan kewajiban perpajakan untuk memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan pengampunan dalam bentuk penghapusan menyeluruh atas pokok utang pajak maupun sanksi serta 4/4
pengampunan dari ancaman hukuman pidana di bidang perpajakan. Program ini hanya berlaku hingga 31 Maret 2017 dan tidak akan diperpanjang atau ditawarkan di masa yang akan datang.
Informasi lebih lanjut: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Telepon: 021 5250208 ext. 51658 http://pajak.go.id/pengampunanpajak Kring Pajak 1500200
Direktorat Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Gedung Sutikno Slamet Lt. 18 Telepon: 021 3505663 Fax: 021 3505659
5/4
