1 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA PENYIAPAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN dr...
PENYIAPAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN dr. Tri Hesty Widyastoeti, SpM, MPH Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan
OUTLINE PENDAHULUAN LANDASAN HUKUM
SPGDT MELALUI NCC 119 DAN PSC 119 FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN SAAT BENCANA
PENUTUP
PENDAHULUAN LABORATORIUM BENCANA
Gambar. Jumlah Kejadian Bencana berdasarkan Jenis Bencana Th 1996 – 2016 (Sumber: www.bnpb.go.id diunduh Mei 2016)
LANDASAN HUKUM UU 36/2009 tentang Kesehatan UU 44/2009 tentang RS Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
Peraturan Menteri Kesehatan No. 001 tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 882/Menkes/SK/X/2009 tentang Pedoman Penanganan Evakuasi Medik Keputusan Menteri Kesehatan No. 81 Tahun 2004 tentang SDM Kesehatan Keputusan Menteri Kesehatan No. 66 tahun 2006 tentang Pedoman Manajemen SDM Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana Buku Pedoman Teknis Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana
SPGDT MELALUI NCC 119 DAN PSC 119
PMK 19 /2016 tentang SPGDT
SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU (SPGDT) SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat yang terintegrasi dan berbasis call center dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat Tujuan SPGDT : 1. Meningkatkan akses & mutu pelayanan kegawatdaruratan 2. Mempercepat waktu penanganan (response time) & menurunkan angka kematian & kecacatan Pusat Komando Nasional (National Command Center/NCC) di Kementerian Kesehatan
Public Safety Center (PSC) di tiap-tiap Kabupaten/Kota
INPRES NO. 4 TH 2013 “PROGRAM DEKADE AKSI KESELAMATAN JALAN” Pilar V (Penanganan Pra dan Pasca Kecelakaan) Koordinator : Menteri Kesehatan Bertanggung jawab meningkatkan: Penanganan pra kecelakaan meliputi promosi dan peningkatan kesehatan pengemudi pd keadaan/situasi khusus Penanganan pasca kecelakaan dg Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) PSC Kab/Kota AKSI KELUARAN
Pembentukan SPGDT di setiap Kab/Kota
1. Tersediannya 1 pusat layanan informasi cepat (Hotline Service Center) 2. Tersedianya tenaga terlatih dlm penanggulangan penderita gawat darurat 3. Tersedianya PSC
119 BEBAS PULSA
ALUR PELAYANAN DALAM SPGDT Panggilan Darurat
Pusat Komando Nasional / CC
Fasilitas Aplikasi di NCC dan PSC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
BENCANA
Call Tracker Algoritma Informasi faskes Informasi TT Halo Kemkes Informasi Ambulans Aplikasi reporting dan dashboard monitoring
Suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat
1. Faskes Tingkat Pertama 2. Faskes Tingkat Kedua 3. Faskes Tingkat Ketiga
UU 36/2009 ttg Kesehatan Pasal 31, dalam keadaan darurat Fasyankes wajib:
– Memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu – Dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka
• Perbandingan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yg memadai untuk memenuhi kebutuhan kesehatan pada saat bencana : – 1 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama / 10.000 populasi – 1 RS di Kabupaten/kota/ 250.000 populasi – 1 Poskes lapangan (rawat jalan) utk melayani 5.000 orang
• Penyediaan fasyankes saat bencana, melalui: – Optimalisasi fasyankes yang ada dan masih berfungsi – Dinkes menjalin kerjasama/jejaring dg fasyankes diluar wilayahnya – Mendirikan pos kesehatan/RS lapangan dengan mempertimbangkan besarnya dampak bencana, lokasi poskes/RS dg lokasi dan karakteristik bencana misal pd bencana kebakaran hutan, maka poskes lapangan mempunyai pengaturan udara/ventilasi yg baik
• Pada bencana kebakaran hutan & lahan: – Kasus yg sering terjadi : ISPA, bronkitis, pneumonia, asma, rhinitis, konjunctivitis, dermatitis dll (terutama penyakit saluran nafas). – Penyiapan alkes : emergency kit, oksigen, nebulizer, masker – Penyiapan obat-obatan : sesuai dg kasus yg sering terjadi (penyakit saluran nafas).
PENYEDIAAN SDM KESEHATAN
Dokter Umum 1 org Dokter spesialis 1 org Perawat mahir 2 org Surveilans epidemiolog/sanitarian 1 org Tenaga DVI bila diperlukan 1 org Apoteker/Asisten Apoteker 1 org Petugas komunikasi 1 org Sopir ambulan 1 org
Dokter Umum (1 org) Surveilans epidemiolog (1 org) Sanitarian (1 org) Pd Bencana kebakaran hutan: - Dokter sp. penyakit dalam - Dokter spesialis paru - Dokter spesialis anak - Dokter umum - Perawat mahir/terlatih
Kebutuhan untuk jumlah penduduk/pengungsi antara 10.000-20.000 orang : – Dokter umum 4 orang – Perawat 10-20 orang – Bidan 8-16 orang – Apoteker 2 orang – Asisten apoteker 4 orang – Pranata laboratorium 2 orang – Epidemiolog 2 orang – Entomolog 2 orang – Sanitarian 4-8 orang
KEBUTUHAN MINIMAL SDM KESEHATAN PELAYANAN KESEHATAN LAPANGAN
(Rawat Jalan)
Untuk 5.000 penduduk/pengungsi
Pelayanan kesehatan 24 jam :
Dokter umum Perawat Bidan Asisten apoteker Sanitarian Gizi Administrasi
2 org 6 org 2 org 2 org 1 org 1 org 1 org
Pelayanan kesehatan 8 jam :
Dokter umum Perawat Bidan Sanitarian Gizi
1 org 2 org 1 org 1 org 1 org
• Penyediaan SDM Kesehatan mempertimbangkan: – Optimalisasi SDM dg menggerakan tim kesehatan dari puskesmas sekitar wilayah terdampak – Menjalin kerjasama dg fasyankes diluar wilayah kabupaten/kota – Meminta bantuan tim kesehatan dari Provinsi dan Pusat dg mempertimbangkan besarnya dampak bencana
Kegiatan Mobilisasi SDM Kesehatan Pada Bencana Kebakaran Hutan&Lahan di Prov. Sumatera Selatan Th 2015
Tim RSCM di Dinkes, RSUD Bayung & RSUD Sungai Ulin
Tim RSUP Persahabatan
Kegiatan pengobatan, penyuluhan dan pembagian masker oleh Tim UPK Kemenkes
PENUTUP • Penyediaan fasyankes dg optimalisasi fasyankes yang ada & jejaring fasyankes. • Pelayanan kesehatan pada saat bencana diberikan segera oleh tim untuk menyelamatkan jiwa pasien dan/atau mencegah kecacatan, dengan melakukan prioritas penanganan pasien didasarkan triase pd korban masal/bencana.
