KEMENTERIAN KAJIAN, AKSI, DAN KEBIJAKAN PUBLIK BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA PEMERINTAHAN MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA
MENGHITUNG UNTUNG MAUPUN RUGI PENERAPAN PENGAMPUNAN PAJAK DI INDONESIA
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia -Pancasila sila ke lima
Latar Belakang Seperti yang diketahui, pemerintah legislatif Indonesia (DPR RI) saat ini berencana melakukan reformasi kebijakan dalam perpajakan dengan cara awal yaitu pembuatan payung hukum berupa undang-undang. Awal usaha reformasi tersebut dimulai dengan pembahasan mengenai rancangan undang-undang pengampunan pajak atau yang biasa disebut tax amnesty. Adanya rancangan undang-undang pengampunan pajak ini bukanya tanpa masalah, karena sebagaimana aturan yang lainya, rencana ini juga masih menjadi perdebatan pro dan kontra mengenai pembuatanya dikalangan masyarakat. Masyarakat yang menyikapi hal ini dengan positif memiliki pandangan bahwa kebijakan pengampunan pajak dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak (WP) baru dan penerimaan pajak negara. Namun, terdapat pula masyarakat yang kontra dengan argumen bahwa kebijakan tersebut dirasa menjadi sebuah langkah putus asa dari pemerintah. Selain itu, pemberlakuan pengampunan pajak dapat mendorong warga yang selama ini taat pajak menjadi nakal karena ada faktor kecemburuan sosial dalam pemberlakuan rancangan undang-undang tersebut.
Arti secara sederhana dari pengampunan pajak adalah adanya penghapusan pajak bagi Wajib Pajak (WP) yang menyimpan dananya di luar negeri dan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dengan imbalan menyetor pajak dengan tarif lebih rendah. Dengan dilaksanakanya pengampunan pajak ini, diharapkan bagi masyarakat Indonesia (terutama pengusaha) yang menyimpan dananya di luar negeri akan memindahkan dananya ke Indonesia dan menjadi wajib pajak (WP) baru yang patuh. Dengan prosedur tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pajak Negara nantinya. Dari pemberitaan CNN, Indonesia dinyatakan menjadi salah satu negara yang masih banyak dari masyarakatnya enggan untuk menyimpan uang mereka di dalam negeri. Sebagian besar masayarakat Indonesia, bahkan lebih memilih untuk menyimpa uanganya di luar negeri, seperti Singapura, dengan memanfaatkan tax treaty (cnn.Indonesia.com). Oleh karena itulah, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berharap setelah diberlakukannya pengampunan pajak ini dapat menarik uang masyarakat Indonesia yang disimpan di luar negeri. Pada era orde baru, Indonesia sebenarnya pernah memberlakukan pengampunan pajak pada tahun 1984, tetapi pelaksanaan tidak efektif karena respon wajib pajak sangat kurang dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh. Oleh karena itu, pelaksanaan pengampunan pajak pemeritah diharapkan harus melaksanakanya secara hati-hati dan dipersiapkan secara matang (antaranews.com). Perlunya dukungan dan persetujuan masyarakat secara penuh dan adanya landasan hukum yang memadai juga menjadi faktor penting keberhasilan pelaksanaan pengampunan pajak di era presiden Joko Widodo ini.
Skema Poin Penting Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak Rancangan undang-undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) ini termasuk satu dari daftar Prolegnas yang dikebut pengerjaanya oleh DPR. Dari keberlanjutan pengerjaanya, masih terdapat beberapa poin penting yang akan disepakati dalam sidang paripurna DPR. Berikut ini beberapa poin penting dari draf Rancangan Undang-Undang
Pengampunan Pajak yang akan disahkan di sidang paripurna DPR diperkirakan dengan skema seperti berikut (cnn.indonesia.com): 1. Besaran tarif tebusan Tarif tebusan Pengampunan pajak dihitung dari harta bersih wajib pajak setelah dikurangi utang yang kemudian tarif tersebut akan dibayar ke kas negara (Rencana pemberlakuan Undang-undang sampai tanggal 31 Maret 2017). Berikut pembagian yang masih menjadi rencana DPR RI hingga saat ini:
Untuk tarif tebusan pengampunan dari dana yang berada di luar negeri dan tidak mau membawa pulang dananya kedalam negeri akan dikenakan tarif, a) Untuk permohonan satu hingga tiga bulan pertama sejak undangundang pengampunan pajak disahkan dikenai tarif 4 persen dari selisih nilai harta bersih yang dimohonkan pengampunan pajaknya. b) Untuk permohonan empat sampai akhir bulan ke-enam setelah undang-undang pengampunan pajak disahkan dikenakan tarif tebusan 6 persen dari selisih nilai harta bersih yang dimohonkan pengampunan pajaknya. c) Untuk permohonan sejak bulan ke-tujuh hingga tanggal 31 Desember 2016 sejak undang-undang pengampunan pajak disahkan dikenakan 10 persen dari selisih nilai harta bersih yang dimohonkan pengampunan pajaknya.
Untuk tarif tebusan dari pengampunan dana yang berada di dalam negeri dan luar negeri yang mau melakukan investasi asetnya didalam negeri minimal 3 tahun, maka skema pembayaranya: a) Untuk permohonan satu hingga tiga bulan pertama sejak undangundang pengampunan pajak disahkan dikenai tarif 2 persen dari selisih nilai harta bersih yang dimohonkan pengampunan pajaknya.
b) Untuk permohonan empat sampai akhir bulan ke-enam setelah undang-undang pengampunan pajak dikenakan tarif tebusan 3 persen dari selisih nilai harta bersih yang dimohonkan pengampunan pajaknya. c) Untuk permohonan sejak bulan ke-tujuh hingga tanggal 31 Maret 2017 sejak undang-undang pengampunan pajak disahkan dikenakan 5 persen dari selisih nilai harta bersih yang dimohonkan pengampunan pajaknya.
Tarif uang tebusan bagi wajib pajak UMKM yaitu, a) 0,5 persen bagi UMKM yang memiliki nilai harta sampai dengan Rp.4,8miliar. b) 2 persen bagi UMKM yang memiliki nilai harta lebih dari Rp.4,8 miliar sampai Rp.10 miliar .
2. Tata cara permohonan pengampunan pajak. Beberapa skema yang telah dirancanakan oleh pemerintah berkaitan mengenai skema awal masyarakat dalam melakukan pendaftaran untuk meminta pengampunan pajak nantinya. Pertama, wajib Pajak yang mengajukan Permohonan Pengampunan Pajak
wajib
melampirkan
Restitusi/Kompensasi,
Surat
Pernyataan
Pencabutan
Pencabutan Permohonan
Pengurangan/Penghapusan/Keberatan/Banding/Peninjauan Kembali, dan melunasi seluruh tunggakan pajak. Kedua, bagi wajib pajak yang telah memperoleh tanda terima atas pengajuan Surat Permohonan Pengampunan Pajak dan sedang dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan, semua proses itu ditangguhkan sampai diterbitkannya Surat Keputusan Pengampunan Pajak. Proses akan dihentikan setelah Surat Keputusan Pengampunan Pajak diterbitkan.
Ketiga, menteri menerbitkan SK Pengampunan Pajak dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar. Surat Permohonan Pengampunan Pajak dapat diajukan paling banyak 3 kali selama jangka waktu periode pengampunan (Diberikan kesempatan apabila masih terdapat Harta yang belum dilaporkan).
Sebab Munculnya rencana pemberlakuan Pengampunan pajak di Indonesia Pembahasan RUU pengampunan pajak memang terlihat seakan-akan menjadi diskusi publik semenjak wacana pembahasanya bergulir. Rencananya, rapat paripurna pada tanggal 28 Juni 2016 merupakan sidang DPR RI untuk melakukan pengesahan atas RUU ini. Namun, bila melihat lebih detail lagi pengerjaan Rancangan Undang-undang ini tak mungkin jika tidak ada penyebabnya. Dalam jangka pendek, setidaknya ada beberapa faktor pendorong yang membuat Rancangan Undang-undang seakan diprioritaskan. Pertama, adanya ancaman defisit anggaran yang semakin lebar. Bila merujuk kepada undang-undang (UU) Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara dan Undangundang nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, batas kumulatif maksimal defisit anggaran pemerintah (pusat dan daerah) sebesar 3% dari total pendapatan domestik bruto (PDB). Awalnya asumsi defisit anggaran pemerintah pada APBN 2016 tercatat hanya sebesar 2,1% terhadap PDB. Kemudian, menteri keuangan belakangan mengakui angka ini akan melebar ke level 2,5% atau setara dengan penambahan defisit sebesar Rp40 triliun. Angka ini dapat lebih besar lagi jika target penerimaan negara, khususnya dari sisi penerimaan pajak dan migas meleset jauh. Dengan adanya pemberlakuan Undang-undang pengampunan pajak ini akan meminimalisir kesalahan dari target pemerintah untuk mendapatkan dana kas negara. Diharapkan setelah pemberlakuan Rancangan Undang-undang ini, masyarakat dapat sesegera mungkin melaporkan keuangannya yang belum pernah dilaporkan
kepada pemerintah. Sehingga, dengan skema awal seperti tersebut, pendapatan dana yang masuk kedalam negara ini dapat bertambah terutama bila masyarakat mau untuk menarik uangnya diluar negeri masuk ke Indonesia. Kedua, ancaman terjadinya shortfall penerimaan negara. Shortfall adalah kondisi di mana realisasi penerimaan negara jauh di bawah target. Isu shortfall sudah terjadi sejak tahun lalu, namun seperti tak mempelajari situasi yang pernah terjadi, isu ini kembali muncul. Selain itu, kemungkinan penerimaan pajak yang minim ini juga dapat ditimbulkan oleh referendum britania raya yang memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa pada pekan ini. Dampak gejolak dana global mungkin saja terjadi yang kemungkinan akan berdampak pula pada Indonesia sendiri. Lalu ketiga, pemerintah berpendapat bila kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) ini dapat mengundang triliunan uang para warga negara Indonesia (WNI) yang disimpan di luar negeri kembali ke dalam negeri (repatriasi modal). Hal ini tidak lain dari pengamatan pemerintah yang melihat masih banyaknya masyarakat Indonesia yang menyimpan uangnya diluar negeri seperti di Singapura, Swiss, atau bahkan Panama. Dengan rekayasa penerapan Rancangan Undang-undang pengampunan pajak ini diharapkan dalam jangka menengah-panjang kebijakan ini dapat menarik uang masyarakt Indonesia di luar negeri dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan dan rasio pajak (nasional.sindonews.com).
Politik penerapan pengampunan pajak Dalam teori ekonomi, kebijakan pengampunan pajak memiliki keuntungan dan kerugian tersendiri dalam penerapanya. Satu sisi, kebijakan ini (sebagaimana argumen pemerintah) memang dapat menambah pendapatan negara, memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga dapat kontraproduktif jika tidak diikuti oleh perubahan struktural, perumusan berbagai kebijakan berikutnya, tindak lanjut serta penegakan kepatuhan pajak. Karena itu, jika
pengelolaannya keliru, kebijakan pengampunan pajak ini justru dapat menyebabkan semakin banyak orang yang melakukan kecurangan pajak dikemudian harinya. Kebijakan pengampunan pajak memang sangat populer di berbagai negara. Negara-negara seperti Republik Irlandia, Italia, Belgia, Prancis, Amerika Serikat India, Argentina, dan Kolombia adalah segelintir contoh negara-negara yang pernah menerapkan kebijakan ini. Meski sangat populer, ternyata tingkat kesuksesan dan efektivitas kebijakan ini tergolong sangat rendah. Sebagian besar program pengampunan pajak di berbagai negara gagal memperluas basis pajak dan tidak dapat mendongkrak pendapatan negara secara signifikan. Penyebab utama gagalnya program pengampunan pajak biasanya disebabkan oleh kegagalan negara melakukan perubahan struktural, seperti perubahan tingkat pajak dan penerapan sistem pajak yang lebih profesional. Selain itu, mengevaluasi efektivitas pengampunan pajak sangatlah sulit jika kebijakan ini diikuti oleh perubahan struktural. Sebagai ilustrasi, kenaikan penerimaan negara pada konteks ini bisa saja lebih disebabkan oleh perubahan struktural dibandingkan tax amnesty itu sendiri. Dalam kasus ini justru negara rugi dua kali, selain gagal mendapatkan tambahan penerimaan dari para pengemplang, negara juga kehilangan tambahan pendapatan yang berasal dari penalti pajak. Sudah jatuh tertimpa tangga pula (nasional.sindonews.com). Dari itu semua, yang harus diingat terkait kebijakan penngampunan pajak adalah asas dan rasa keadilan sosial yang harus dipertaruhkan oleh pemerintah. Ini harga yang harus dibayar masyarakat Indonesia bila kebijakan pengampunan pajak diterapkan. Golongan yang paling diuntungkan dari kebijakan ini jelas hanyalah segelintir orang, yaitu orang-orang super kaya dan perusahaan yang dimilikinya. Kelompok ini biasanya sangat memahami tentang pajak sehingga mereka relatif lebih mudah memanfaatkan celah pajak, baik secara legal atau pun ilegal. Kekhawatiran adanya rasa ketidak adilan sosial di beberapa kalangan masyarakat jika kebijakan tax amnesty diterapkan, sepertinya tidak berlebihan.
Badan Eksekutif Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana Kabinet Udayana Berintegritas 2016
DAFTAR PUSTAKA
Website http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150211161051-78-31362/kebijakan-taxamnesty-jadi-prioritas-program-legislasi-2015/ Di akses pada 24 mei 2016.
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-06/indonesia-plans-tax-amnesty-tolure-money-back-from-singapore Di akses pada 24 mei 2016
http://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20160627165406-78-141308/perang-tarif-upetiusai-ruu-tax-amnesty-disahkan-dpr-besok/ Diakses pada 27 Juni 2016
http://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20160624121031-78-140647/tim-perumus-ruu-taxamnesty-sepakati-besaran-tarif-tebusan/ Diakses pada 27 Juni 2016
http://www.antaranews.com/berita/476713/ditjen-pajak-siap-terapkan-tax-amnesty Di akses pada 24 mei 2016
https://m.tempo.co/read/news/2016/01/26/087739417/ini-isi-draf-ruu-tax-amnesty Di akses pada 24 mei 2016
http://nasional.sindonews.com/read/1103811/18/menimbang-ulang-wacana-taxamnesty-1461567204 diakses pada 24 mei 2016
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160526172853-78-133664/ruupengampunan-pajak-masih-terganjal-lima-isu-besar/ diakses pada 24 mei 2016
