KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
IMPLIKASI PELAKSANAAN UU NO.23 TAHUN 2014 TERHADAP EKSISTENSI LEMBAGA PANGAN DAERAH
Disampaikan oleh: DR. SUHAJAR DIANTORO M.SI STAF AHLI MENTERI DALAM NEGERI BIDANG PEMERINTAHAN
.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
ABSOLUT
PERTAHANAN KEAMANAN AGAMA YUSTISI POLITIK LUAR NEGERI 6. MONETER & FISKAL
URUSAN PEM. UMUM
1. 2. 3. 4. 5.
KONKUREN
Dibagi berdasarkan prinsip Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi
PILIHAN
WAJIB Kes, Pendidik, PU, dll.
PELAYANAN DASAR
Pertambangan, Perdagangan, dll.
NON PELAYANAYAN DASAR
SPM
2
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI
KEPEMIMPINAN KDH & DPRD
KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH
PARTISIPASI DAN KONTROL MASYARAKAT
KUNCI SUKSES PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI
ADMINISTRASI
• MEMPERPENDEK RENTANG PELAYANAN PADA MASYARAKAT. • MENGHADIRKAN PEMERINTAHAN YANG LEBIH RESPONSIF DAN AKUNTABEL
TUJUAN TUJUAN OTONOMI OTDA DAERAH
POLITIK
• MENINGKATKAN KUALITAS DAN MEMPERCEPAT DEMOKRATISASI DI DAERAH • MENINGKATKAN PERAN SERTA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEPEMERINTAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI
FUNGSI PEMERINTAHAN Pelayanan
Keadilan
PEMBANGUNAN
KESEJAHTERAAN
PEMBERDAYAAN
KEMANDIRIAN
PENGATURAN
KETERTIBAN
5
KELEMBAGAAN PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PASAL 208 UU NO 23/2014: 1) Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah. 2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh pegawai aparatur sipil negara.
DINAS DAN BADAN
Pasal 217 Dinas dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pasal 219 Badan dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
LEMBAGA TERTENTU
KETENTUAN PASAL 231 UU 23/2014 : Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan memerintahkan
dijadikan Perangkat Daerah yang ada setelah
pembentukan lembaga tertentu di Daerah, lembaga tersebut
bagian dari
dikonsultasikan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara
JENIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI SEMUA PERANGKAT YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DISEBUT DINAS.
Catatan : 1. Dinas Trantibum disbut Satpol PP. 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Sub Urusan Bencana (BPBD) sesuai dengan UU Bencana. (Perda Pembentukannya akan diatur dengan Permendagri) SEMUA PERANGKAT DAERAH YANG MEMBERIKAN DUKUNGAN TEKNIS KEPADA SELURUH PRANGKAT DAERAH DISEBUT BADAN. CATATAN : DAPAT DIBENTUK BADAN LAINNYA YANG DIATUR DENGAN PERMENDAGRI
SELAIN DINAS DAN BADAN DIBENTUK SEKRETARIAT DAERAH, SET DPRD DAN INSPEKTORAT DAERAH.
JENIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SEMUA PERANGKAT YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DISEBUT DINAS Catatan : 1. Dinas Trantibum diesbut Satpol PP. 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Sub Urusan Bencana (BPBD) sesuai dengan UU Bencana. Perda Pembentukannya akan diatur dengan Permendagri
SEMUA PERANGKAT DAERAH YANG MEMBERIKAN DUKUNGAN TEKNIS KEPADA SELURUH PRANGKAT DAERAH DISEBUT BADAN CATATAN : DAPAT DIBENTUK BADAN LAINNYA YANG DIATUR DENGAN PERMENDAGRI.
SELAIN DINAS DAN BADAN DIBENTUK SEKRETARIAT DAERAH, SET DPRD DAN INSPEKTORAT DAERAH.
PERANGKAT KEWILAYAHAN DISEBUT KECAMATAN.
KONSEP DASAR PENATAAN PERANGKAT DAERAH DALAM UU 23/2014
1.
2. 3.
4.
5. 6.
Ada pemisahan yang tegas antara fungsi pelaksana urusan (dinas), penujang urusan (badan) dan pendukung urusan (sekretariat) dan fungsi koordinator/middle line (sekda). Tidak menyeragamkan besaran masing-masing perangkat daerah antardaerah. Setiap urusan dan setiap fungsi penunjang dibentuk 1 dinas/badan, kecuali untuk urusan atau fungsi penunjang yang bebannya sangat kecil (tidak prioritas). Menghindari terjadi pertumbuhan struktur, dan diupayakan untuk ada efisiensi struktur dengan cara mengurangi struktur tengah dan bawah. Tidak dimungkinkan lagi untuk membentuk perangkat daerah yang sudah menjadi bagian urusan pemerintahan. Daerah diberikan ruang untuk menyesuiakan ukuran perangkat daerahnya.
LATAR BELAKANG PENATAAN PERANGKAT DAERAH DALAM UU 23/2014
1.
2. 3.
4. 5.
Selama pemberlakuan PP No 41 tahun 2007 yang menganut prinsip perumpunan, telah banyak respon dari K/L yang meminta setiap daerah membentuk perangkat daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Perumpunan mengakibatkan banyaknya urusan yang tergabung dalam satu OPD sehingga sulit menentukan standar kompetensi kepala OPD. Level perangat daerah (eselon) yang seragam antardaerah mengakibatkan tidak seimbangnya beban kerja. Daerah kecil cenderung membuat organisasi yang besar juga. Daerah cenderung membuat organisasi dengan kurang memperhatikan beban urusan yang nyata ada di daerah tersebut. Tidak tegas pengelompokan antarelemen organisasi, urusan bisa jadi badan, dan penunjang bisa jadi dinas, dan kantor sebagAi lemtekda dianggap untuk menampung fungsi pemerintahan yang berskala kecil.
TIPOLOGI PERANGKAT DAERAH
DINAS DAN BADAN DIKATEGORIKAN KE DALAM TIPE A, TIPE B DAN TIPE C.
KECAMATAN DIKATEGORIKAN KE DALAM TIPE A DAN TIPE B SEMUA TIPELOGI DINAS DAN BADAN DAPAT DITURUNKAN DARI HASIL PEMETAAN MENJADI LEBIH RENDAH. BERDASARKAN PERTIMBANGAN EFISIENSI SUMBERDAYA YANG DIMILIKI PEMDA, MAKA TIPE C DENGAN NILAI SAMPAI DENGAN 500 SEBELUM DIKALIKAN FAKTOR GEOGRAFIS DAPAT DIGABUNG DENGAN DINAS TIPE C, B ATAU A. JIKA DIGABUNG DENGAN DINAS TIPE C MAKA MENJADI TIPE B DAN JIKA TIPE B MENJADI TIPE A DAN JIKA DIGABUNG KE TIPE A, MENJADI TIPE A DENGAN 5 BIDANG.
LANJUTAN………………
Dinas yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar wajib dibentuk dinas minimal tipe C. Sekda, Sekwan, Inspekorat, Bapeda, Keuangan masing-masing dibentuk menjadi perangkat minimal tipe C. Urusan arsip, sekwan, sandi, di provinsi dan kab/kota serta urusan ESDM dan Kehutanan di kab/kota tidak mendapat tambahan faktor pengali geografis. Apabila skor urusan teknisnya 0, maka tidak dapat dibentuk unit kerja.
KEKHUSUSAN PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh: 1. Dinas yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum (Satpol PP); 2. Dinas yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.
Urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Pertanian dan Penunjang Bidang Keuangan: (1) Dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari yang berlaku bagi dinas/badan lain. (2) Dalam hal perhitungan nilai variabel memperoleh nilai di atas 950 (sembilan ratus lima puluh), Urusan Pemerintahan tersebut dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe B dan apabila diatas 975 dapat dibentuk 2 dinas Tipe A (3) Dalam hal sudah dibentuk 2 (dua) dinas/badan ketentuan penambahan bidang tidak berlaku.
BESARAN ORGANISASI DINAS DAN BADAN
BADAN/DINAS TIPE A MAKSIMAL 4 BIDANG, 1 SET. SET MEMBAWAHI 3 SUBBAG DAN BIDANG MEMBAWAHI 3 SEKSI BADAN/DINAS TIPE B MAKSIMAL 3 BIDANG, 1 SET. SET MEMBAWAHI 2 SUBBAG DAN BIDANG MEMBAWAHI 3 SEKSI BADAN/DINAS TIPE C MAKSIMAL 2 BIDANG, 1 SET. SET MEBAWAHI 2 SUBBAG DAN BIDANG MEMBAWAHI 3 SEKSI
PENENTUAN BESARAN OPD DAN PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN PERANGKAT DAERAH DIBENTUK BERDASARKAN PEMETAAN BEBAN URUSAN UNTUK MENENTUKAN INTENSITAS DAN POTENSI URUSAN PEMERINTAHAN MASING-MASING DAERAH
PEMETAAN DILAKUKAN BERDASARKAN INDIKATOR YANG : a. DAPAT MENJADI PEMBEDA ANTARDAERAH; b. MENGGAMBARKAN BEBAN URUSAN BERDASARKAN KEWENANGAN; c. DAPAT DIUKUR SECARA KUANTITAIF; d. DATANYA TERSEDIA DAN DAPAT DIVERIFIKASI. e. SEDERHANA, HANYA BEBAN PANGKAL YANG PEMBENTUK BEBAN LAIN
INDIKATOR DIKELOMPOKKAN DALAM 2 VARIABEL YAITU VARIABEL UMUM (20%) DAN VARIABEL TEKNIS (80%) PEMETAAN DILAKUKAN OLEH PEMDA BERSAMA K/L DIKOORDINASIKAN OLEH MENDAGRI BERDASARKAN INDIKATOR YANG TELAH DISUSUN DALAM LAMPIRAN PP.
FAKTOR KESULITAN GEOGRAFI S PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN
• dilakukan untuk memperoleh informasi tentang intensitas urusan pemerintahan wajib dan potensi urusan pilihan serta beban kerja peneyelnggaraan urusan. • Pemetaan urusan pemerintahan digunakan untuk menentukan susunan dan tipe perangkat daerah.
FAKTOR KESULITAN WILAYAH
a. Jawa dan Bali dikalikan 1; b. Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi dikalikan 1,1; c. Kota dikalikan 1,1; d. Nusa Tenggara dan Maluku dikalikan 1,2; e. Papua dikalikan 1,4; f. Daerah provinsi dan kabupaten/kota kepulauan dikalikan 1,4. g. Kabupaten d/kota di wilayah perbatasan darat negara dikalikan 1,4. h. Kabupaten/kota di pulaupulau terpencil daerah perbatasan laut dikalikan 1,5.
STAF AHLI KEPALA DAERAH
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota dapat memebentuk perangkat daerah staf ahli. Tugas staf ahli adalah memberikan pertimbangan strategis kepada gub/bup/walikota dalam rangka penetapan kebijakan strategis. Staf ahli dibantu oleh 1 subbag yang memebrikan dukungan keuangan, perlengkapan, dan administrasi. Staf ahli sebanyak-banyaknya 3 orang.
UPT DAN CABANG DINAS
Pada dinas dan Badan dapat dibentuk UPT dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
Untuk urusan yang hanya diotonomikan kepada daerah provinsi dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota yang mempunyai urusan tersebut Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral Kelautan Pendidikan Menengah
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS/BADAN
Pada badan/dinas dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang. UPT provinsi terdiri dari UPT Kelas A dan UPT kelas B, sedangkan UPT kab/kota tidak ada tipelogi. Pada urusan kesehatan ada UPT Khusus yaitu Rumah Sakit dan Puskesmas. Pada Urusan pendidikan ada UPT khusus yaitu satuan pendidikan. Kriteria dan tata cara pembentukan UPT diatur lebih lanjut dengan Permendagri dengan persetujuan Menpan, kecuali UPT Rumah sakit/puskesmas diatur dengan perpres dan permenkes utk puskesmas dengan persetujuan menpan dan mendagri
CABANG DINAS DAN BADAN PENGHUBUNG
Cabang dinas adalah unit kerja yang melaksanakan sebagian fungsi dari seluruh unit kerja pada dinas (miniatur dinas) pada wilayah administrasi pemerintahan tertentu. Cabang dinas hanya dibentuk pada dinas provinsi yang melaksanakan urusan ESDM, Kehutanan dan pendidikan. Untuk efisiensi, cabang dinas dapat mempunyai wilyah kerja lebih dari 1 kabupaten/kota. Cabang dinas mendapatkan kewenangan untuk mempermudah pemberian pelayanan kepada masyarakat. Untuk membantu kemudahan komunikasi dan administrasi antara daerah dengan pusat, provinsi dapat membentuk badan penghubung di ibu kota negara. Badan penghubung adalah jabatan administrator.
Kelembagaan DINAS PANGAN 1. Ditentukan berdasarkan Hasil Pemetaan Urusan pemerintahan 2. Pemetaan dilakukan berdasarkan: • Faktor umum (20%) • Faktor Teknis (80%) 3. Jenis Perangkat Daerahnya : Dinas 4. Tipelogi Dinasnya (A, B, C, atau Setingkat Bidang atau Setingkat Seksi) 5. Dapat digabungkan dengan perangkat daerah yang serumpun 6. Kepala Daerah dapat menurunkan Type perangkat daerah lebih rendah dari hasil pemetaan
PETA FUNGSI URUSAN PANGAN
PETA FUNGSI URUSAN PANGAN
PETA FUNGSI URUSAN PANGAN
PETA FUNGSI URUSAN PANGAN
INDIKATOR PEMETAAN URUSAN PANGAN PROVINSI
INDIKATOR PEMETAAN URUSAN PANGAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN PROVINSI NO 1 1
2
INDIKATOR & KELAS INTERVAL 2 Jumlah cadangan pangan pemerintah provinsi dihitung berdasarkan 2x jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang jumlah penduduknya terbesar dalam satu provinsi (ton) a. ≤ 120 a. 121-480 a. 481-960 a. 961-3.600 a. >3.600 Jumlah kabupaten/kota di provinsi a.
3
BOBOT (%)
SKOR
3
4
5
40
80 160 240 320 400
10
20 40 60 80 100
30
60 120 180 240 300
200 400 600 800 1.000
≤9
a. 10-15 a. 16-22 a. 23-29 a. >29 Jumlah pelaku usaha tumbuhan (PSAT) a. ≤ 50 a. 51-100 a. 101-150 a. 151-200 a. > 200
SKALA NILAI
200
400 600 800 1.000 pangan
segar
asal 200 400 600 800 1.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN KABUPATEN/KOTA NO
INDIKATOR& KELAS INTERVAL
SKALA NILAI
BOBOT (%)
SKOR
1
2 Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah penduduk kabupaten/kota x 0,62 kg/kapita/tahun a. ≤ 60 ton a. 61-240 ton a. 241-480 ton a. 481-1.800 ton a. > 1.800 ton Jumlah desa/kelurahan a. ≤75 desa/kelurahan a. 76-150 desa/kelurahan a. 151-225 desa/kelurahan a. 226-300 desa/kelurahan a. >300 desa/kelurahan Persentase penduduk rawan pangan kabupaten/kota a. ≤ 5% penduduk a. 6%-9% penduduk a. 10%-12% penduduk a. 13%-15% penduduk a. >15% penduduk
3
4
5
40
80 160 240 320 400
10
20 40 60 80 100
30
60 120 180 240 300
1
2
3
200 400 600 800 1.000 200 400 600 800 1.000
200 400 600 800 1.000
Kelembagaan KESBANGPOL (KETENTUAN PERALIHAN) ① 5ada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. ② Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN UMUM DAN TEKNIS KABUPATEN KOTA (KETENTUAN PERALIHAN)
Perangkat Daerah provinsi melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan Urusan Pemeritahan oleh kabupaten/kota sampai dengan terbentuknya perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
BATAS WAKTU (KETENTUAN PENUTUP) ① Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, untuk pertamakali, penetapan pedoman nomenklatur Perangkat Daerah oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan pelaksanaan pemetaan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian diselesaikan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. ② Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, untuk pertamakali, Perda pembentukan Perangkat Daerah dan pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
Timeline
